Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Prabowo Siap Bayar Utang Kereta Cepat, Jusuf Kalla: Beliau Orang Bertanggungjawab

    Prabowo Siap Bayar Utang Kereta Cepat, Jusuf Kalla: Beliau Orang Bertanggungjawab

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Presiden ke-7, Jokowi, nampaknya bisa bernafas lega setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap membayar utang kereta cepat atau Whoosh.

    Tidak sedikit yang menyayangkan sikap Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sebab, diduga pengusutan tentang dugaan korupsinya bakal dihentikan.

    Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), pun ikut menanggapi polemik proyek Kereta Cepat ini.

    JK, yang pernah menjadi wakil Jokowi memberikan apresiasinya kepada Prabowo karena ingin menyelamatkan Jokowi.

    Hal tersebut diungkapkan JK usai mengunjungi lahannya di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, kota Makassar, Rabu (5/11/2025).

    “Itu kita hargai,” ujar JK kepada awak media.

    JK mengatakan, Presiden ke-8 itu sangat bertanggungjawab dan tidak ingin ada keributan berkepanjangan di publik Indonesia.

    “Beliau (Prabowo) bertanggung jawab. Cuma harus dihitung benar gak biayanya sebesar itu,” tandasnya.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto meminta agar persoalan pembayaran utang proyek Kereta Cepat tidak dibawa ke ranah politik.

    Hal itu ia sampaikan saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    “Jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya, Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu,” ujar Prabowo.

    “Jangan dipolitisasi, jangan kita menari digendangnya orang lain,” sebutnya.

    Prabowo mengatakan, ada sebagian pihak yang mencoba memanfaatkan isu utang kereta cepat untuk menciptakan keresahan di tengah masyarakat.

    Padahal, menurutnya, kondisi bangsa saat ini cukup stabil dan Indonesia memiliki kemampuan ekonomi untuk menanggung kewajiban tersebut.

  • Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jelang penetapan gelar pahlawan pada 10 November 2025 mendatang, ramai petisi yang ditandatangani untuk menolak gelar tersebut diberikan kepada mantan Presiden RI ke-II Soeharto.
    Namun ternyata, ada juga petisi yang mendukung pemberian gelar, meski jumlahnya jauh lebih sedikit.
    Di situs
    change.org
    , penolakan gelar pahlawan untuk
    Soeharto
    ditandatangani oleh belasan ribu masyarakat. Adapun petisi tersebut dibuat oleh Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto pada 8 April 2025 lalu mendapatkan dukungan sebanyak 12.849 tanda tangan.
    Selain itu, petisi lain yang menolak Soeharto memperoleh gelar pahlawan juga dibuat pada 25 Oktober 2025, dan memperoleh 909 tanda tangan.
    Ada juga petisi pada 22 Oktober 2016 dengan perolehan dukungan sebanyak 1.806 tanda tangan.
    Di sisi lain, dukungan juga muncul dalam petisi yang dibuat pada 27 Oktober 2022 dengan jumlah dukungan sebanyak 143 tanda tangan.
    Lalu, petisi dukungan gelar pahlawan untuk Soeharto juga dibuat pada 2 Mei 2025 dengan jumlah dukungan hanya 9 tanda tangan.
    Kemudian, pada 14 April 2025 dukungan gelar pahlawan juga ditandatangani oleh 13 tanda tangan.
    Akademisi dan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Romo Franz Magnis-Suseno, SJ, menegaskan bahwa meskipun mendiang Presiden Soeharto memiliki sejumlah jasa besar bagi bangsa, hal tersebut tidak cukup untuk menjadikannya sebagai pahlawan nasional.
    Magnis mengakui, Soeharto merupakan sosok yang berperan penting membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi pada akhir masa Demokrasi Terpimpin serta berhasil menstabilkan kondisi politik dan ekonomi di awal pemerintahan Orde Baru.?
    “Tidak disangkal sama sekali bahwa Soeharto adalah seorang presiden yang hebat. Soeharto yang membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi setelah tahun-tahun terakhir Demokrasi Terpimpin,” ujar Romo Magnis di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    Ia juga mengakui, di masa Soeharto, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan internasional dan memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara.
    “Saya kira sangat penting bahwa beliau sejak semula menolak konfrontasi dengan Malaysia, dan sebaliknya menjadikan Indonesia bagian dari ASEAN yang bersahabat, bukan menakutkan,” kata Magnis.
    Dalam petisi yang dibuat oleh Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto pada 8 April 2025, disebutkan bahwa Soeharto melakukan tindakan pelanggaran berat diantaranya Peristiwa Pulau Buru (1965-1966), Peristiwa ‘Petrus’ 1981-1983, Peristiwa Tanjung Priok 1984-1987, Kebijakan DOM (Aceh 1989-1998 dan Papua 1963-2003), dan Peristiwa 27 Juli 1996.
    Hal ini berdasarkan temuan Tim Kajian Pelanggaran HAM Berat Soeharto yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
    Tim Kajian, Komnas HAM juga telah melakukan penyelidikan pro-yustisia sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
    Penyelidikan pro-yustisia telah dilakukan atas berbagai peristiwa yang di antaranya turut mencakup peristiwa yang dikaji oleh Tim Kajian dan telah ditemukan adanya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa-peristiwa tersebut.
    Di sisi lain, Mahkamah Agung menyatakan Yayasan Supersemar milik Soeharto melakukan perbuatan melawan hukum melalui putusan No. 140 PK/Pdt/2015 dan diwajibkan membayar uang sebesar 315 juta dollar AS dan Rp 139,4 miliar kepada Negara.
    Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kriminal (UN Office on Drugs and Crime/UNODC) bersama Bank Dunia juga telah mengeluarkan laporan Stolen Asset Recovery (StAR) pada 2007 yang menyebutkan Soeharto sebagai pemimpin dunia paling korup di dunia di abad ke-20.
    Soeharto menduduki peringkat pertama dengan jumlah aset yang dikorupsinya sebesar 15-35 Miliar Dollar AS.
    Meskipun Soeharto tidak pernah dipidana, hal ini tidak berarti bahwa Soeharto tidak bersalah. Pasalnya, proses hukum tersebut dihentikan pada 2006 akibat kondisi kesehatan Soeharto yang memburuk.
    Romo Magnis menilai, rekam jejak kelam Soeharto di bidang hak asasi manusia dan korupsi sistematis membuatnya tidak pantas dianugerahi
    gelar pahlawan nasional
    .
    “Dari seorang pahlawan nasional dituntut lebih. Dituntut bahwa ia tidak melakukan hal-hal yang jelas melanggar etika dan mungkin juga jahat,” tegasnya.
    Magnis menyoroti tanggung jawab Soeharto atas pembunuhan massal 1965–1966, yang disebut sebagai salah satu tragedi genosida terbesar di dunia pada abad ke-20.
    “Tidak bisa disangkal bahwa Soeharto paling bertanggung jawab atas genosida setelah 1965–1966. Antara 800.000 sampai 3 juta orang menjadi korban. Itu mengerikan sekali,” ujarnya.
    Selain pelanggaran HAM, Romo Magnis juga menilai Soeharto telah melakukan korupsi besar-besaran selama 32 tahun berkuasa.
    “Dia memperkaya keluarga, memperkaya orang-orang dekatnya, dan dirinya sendiri. Dari seorang pahlawan nasional diharapkan ia tanpa pamrih memajukan bangsa, bukan mengambil keuntungan pribadi,” katanya menegaskan.
    Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan GTK, Fadli Zon, mengonfirmasi bahwa seluruh nama tokoh yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) telah memenuhi kriteria dasar untuk menerima gelar Pahlawan Nasional.
    “Semua yang diusulkan dari Kementerian Sosial itu secara kriteria sudah memenuhi syarat semua, secara kriteria,” kata Fadli di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
    Dari total 40 nama yang diajukan, terdapat sejumlah tokoh besar seperti Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, Jenderal (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta.
    Fadli menjelaskan bahwa daftar nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat keputusan akhir.
    “Kurang lebih, karena ini dalam rangka Hari Pahlawan,” tutur politikus Partai Gerindra itu.

    Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa penentuan calon pahlawan nasional telah melalui proses panjang dan berlapis.
    Sebanyak 40 nama yang diusulkan Kemensos berasal dari usulan masyarakat di berbagai daerah, mulai dari tingkat kabupaten/kota.
    “Setelah itu, nama-nama tersebut dibahas di tingkat provinsi, kemudian diproses di Kementerian Sosial sebelum diajukan ke Dewan GTK,” ujar Fadli.
    Ia menambahkan, proses penetapan juga melibatkan diskusi publik dan seminar akademik untuk menilai kiprah dan kontribusi para tokoh sebelum nama mereka diserahkan kepada Presiden.
    “Ada diskusi dengan publik, dengan akademisi, ada seminar-seminarnya, baru kemudian ke TP2GP, tim peneliti yang ada di Kementerian Sosial, baru dikirimkan kepada Dewan GTK,” tegas dia.
    Presiden pelajari usulan 40 tokoh yang dapat gelar pahlawan
    Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto yang juga sempat menjadi menantu Soeharto, disebut telah mendapat daftar 40 nama tokoh yang diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, nama-nama tersebut sedang dipelajari oleh Presiden RI.
    “Nama pahlawan kami sudah menerima ya secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan,” ujar Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
    “Jadi mohon waktu nanti kalau sudah waktunya dan Bapak Presiden sudah mengambil keputusan, nanti akan kami umumkan,” lanjut Prasetyo.
    Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pemerintah perlu mencermati secara menyeluruh rekam jejak Presiden ke-2 RI Soeharto sebelum memutuskan pemberian gelar Pahlawan Nasional.
    “Terkait rencana pemberian gelar pahlawan, kita hormati prosesnya. Namun, karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” ujar Puan usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    Puan menekankan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penghargaan simbolis, melainkan memiliki makna historis dan moral yang besar bagi bangsa.
    “Karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan dan lain-lain sebagainya. Namun, hal itu tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat,” kata Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Petisi Dukungan vs Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jelang penetapan gelar pahlawan pada 10 November 2025 mendatang, ramai petisi yang ditandatangani untuk menolak gelar tersebut diberikan kepada mantan Presiden RI ke-II Soeharto.
    Namun ternyata, ada juga petisi yang mendukung pemberian gelar, meski jumlahnya jauh lebih sedikit.
    Di situs
    change.org
    , penolakan gelar pahlawan untuk
    Soeharto
    ditandatangani oleh belasan ribu masyarakat. Adapun petisi tersebut dibuat oleh Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto pada 8 April 2025 lalu mendapatkan dukungan sebanyak 12.849 tanda tangan.
    Selain itu, petisi lain yang menolak Soeharto memperoleh gelar pahlawan juga dibuat pada 25 Oktober 2025, dan memperoleh 909 tanda tangan.
    Ada juga petisi pada 22 Oktober 2016 dengan perolehan dukungan sebanyak 1.806 tanda tangan.
    Di sisi lain, dukungan juga muncul dalam petisi yang dibuat pada 27 Oktober 2022 dengan jumlah dukungan sebanyak 143 tanda tangan.
    Lalu, petisi dukungan gelar pahlawan untuk Soeharto juga dibuat pada 2 Mei 2025 dengan jumlah dukungan hanya 9 tanda tangan.
    Kemudian, pada 14 April 2025 dukungan gelar pahlawan juga ditandatangani oleh 13 tanda tangan.
    Akademisi dan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Romo Franz Magnis-Suseno, SJ, menegaskan bahwa meskipun mendiang Presiden Soeharto memiliki sejumlah jasa besar bagi bangsa, hal tersebut tidak cukup untuk menjadikannya sebagai pahlawan nasional.
    Magnis mengakui, Soeharto merupakan sosok yang berperan penting membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi pada akhir masa Demokrasi Terpimpin serta berhasil menstabilkan kondisi politik dan ekonomi di awal pemerintahan Orde Baru.?
    “Tidak disangkal sama sekali bahwa Soeharto adalah seorang presiden yang hebat. Soeharto yang membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi setelah tahun-tahun terakhir Demokrasi Terpimpin,” ujar Romo Magnis di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    Ia juga mengakui, di masa Soeharto, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan internasional dan memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara.
    “Saya kira sangat penting bahwa beliau sejak semula menolak konfrontasi dengan Malaysia, dan sebaliknya menjadikan Indonesia bagian dari ASEAN yang bersahabat, bukan menakutkan,” kata Magnis.
    Dalam petisi yang dibuat oleh Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto pada 8 April 2025, disebutkan bahwa Soeharto melakukan tindakan pelanggaran berat diantaranya Peristiwa Pulau Buru (1965-1966), Peristiwa ‘Petrus’ 1981-1983, Peristiwa Tanjung Priok 1984-1987, Kebijakan DOM (Aceh 1989-1998 dan Papua 1963-2003), dan Peristiwa 27 Juli 1996.
    Hal ini berdasarkan temuan Tim Kajian Pelanggaran HAM Berat Soeharto yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
    Tim Kajian, Komnas HAM juga telah melakukan penyelidikan pro-yustisia sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
    Penyelidikan pro-yustisia telah dilakukan atas berbagai peristiwa yang di antaranya turut mencakup peristiwa yang dikaji oleh Tim Kajian dan telah ditemukan adanya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa-peristiwa tersebut.
    Di sisi lain, Mahkamah Agung menyatakan Yayasan Supersemar milik Soeharto melakukan perbuatan melawan hukum melalui putusan No. 140 PK/Pdt/2015 dan diwajibkan membayar uang sebesar 315 juta dollar AS dan Rp 139,4 miliar kepada Negara.
    Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kriminal (UN Office on Drugs and Crime/UNODC) bersama Bank Dunia juga telah mengeluarkan laporan Stolen Asset Recovery (StAR) pada 2007 yang menyebutkan Soeharto sebagai pemimpin dunia paling korup di dunia di abad ke-20.
    Soeharto menduduki peringkat pertama dengan jumlah aset yang dikorupsinya sebesar 15-35 Miliar Dollar AS.
    Meskipun Soeharto tidak pernah dipidana, hal ini tidak berarti bahwa Soeharto tidak bersalah. Pasalnya, proses hukum tersebut dihentikan pada 2006 akibat kondisi kesehatan Soeharto yang memburuk.
    Romo Magnis menilai, rekam jejak kelam Soeharto di bidang hak asasi manusia dan korupsi sistematis membuatnya tidak pantas dianugerahi
    gelar pahlawan nasional
    .
    “Dari seorang pahlawan nasional dituntut lebih. Dituntut bahwa ia tidak melakukan hal-hal yang jelas melanggar etika dan mungkin juga jahat,” tegasnya.
    Magnis menyoroti tanggung jawab Soeharto atas pembunuhan massal 1965–1966, yang disebut sebagai salah satu tragedi genosida terbesar di dunia pada abad ke-20.
    “Tidak bisa disangkal bahwa Soeharto paling bertanggung jawab atas genosida setelah 1965–1966. Antara 800.000 sampai 3 juta orang menjadi korban. Itu mengerikan sekali,” ujarnya.
    Selain pelanggaran HAM, Romo Magnis juga menilai Soeharto telah melakukan korupsi besar-besaran selama 32 tahun berkuasa.
    “Dia memperkaya keluarga, memperkaya orang-orang dekatnya, dan dirinya sendiri. Dari seorang pahlawan nasional diharapkan ia tanpa pamrih memajukan bangsa, bukan mengambil keuntungan pribadi,” katanya menegaskan.
    Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan GTK, Fadli Zon, mengonfirmasi bahwa seluruh nama tokoh yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) telah memenuhi kriteria dasar untuk menerima gelar Pahlawan Nasional.
    “Semua yang diusulkan dari Kementerian Sosial itu secara kriteria sudah memenuhi syarat semua, secara kriteria,” kata Fadli di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
    Dari total 40 nama yang diajukan, terdapat sejumlah tokoh besar seperti Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, Jenderal (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta.
    Fadli menjelaskan bahwa daftar nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat keputusan akhir.
    “Kurang lebih, karena ini dalam rangka Hari Pahlawan,” tutur politikus Partai Gerindra itu.

    Lebih lanjut, Fadli menegaskan bahwa penentuan calon pahlawan nasional telah melalui proses panjang dan berlapis.
    Sebanyak 40 nama yang diusulkan Kemensos berasal dari usulan masyarakat di berbagai daerah, mulai dari tingkat kabupaten/kota.
    “Setelah itu, nama-nama tersebut dibahas di tingkat provinsi, kemudian diproses di Kementerian Sosial sebelum diajukan ke Dewan GTK,” ujar Fadli.
    Ia menambahkan, proses penetapan juga melibatkan diskusi publik dan seminar akademik untuk menilai kiprah dan kontribusi para tokoh sebelum nama mereka diserahkan kepada Presiden.
    “Ada diskusi dengan publik, dengan akademisi, ada seminar-seminarnya, baru kemudian ke TP2GP, tim peneliti yang ada di Kementerian Sosial, baru dikirimkan kepada Dewan GTK,” tegas dia.
    Presiden pelajari usulan 40 tokoh yang dapat gelar pahlawan
    Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto yang juga sempat menjadi menantu Soeharto, disebut telah mendapat daftar 40 nama tokoh yang diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, nama-nama tersebut sedang dipelajari oleh Presiden RI.
    “Nama pahlawan kami sudah menerima ya secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan,” ujar Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
    “Jadi mohon waktu nanti kalau sudah waktunya dan Bapak Presiden sudah mengambil keputusan, nanti akan kami umumkan,” lanjut Prasetyo.
    Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pemerintah perlu mencermati secara menyeluruh rekam jejak Presiden ke-2 RI Soeharto sebelum memutuskan pemberian gelar Pahlawan Nasional.
    “Terkait rencana pemberian gelar pahlawan, kita hormati prosesnya. Namun, karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” ujar Puan usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    Puan menekankan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penghargaan simbolis, melainkan memiliki makna historis dan moral yang besar bagi bangsa.
    “Karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan dan lain-lain sebagainya. Namun, hal itu tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat,” kata Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Survei PRI: Kinerja Prabowo dongkrak elektabilitas Partai Gerindra 

    Survei PRI: Kinerja Prabowo dongkrak elektabilitas Partai Gerindra 

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Pusat Riset Indonesia (PRI) mengungkapkan tingginya kepuasan publik terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mendongkrak elektabilitas Partai Gerindra.

    “Tingkat kepuasan publik dirasakan sangat tinggi dan mendapat apresiasi publik tersebut berdampak langsung kepada elektabilitas partai di mata masyarakat,” kata Direktur Eksekutif PRI Deni Yusup di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Deni saat merilis survei nasional bertajuk “Persepsi dan Perilaku Publik Terhadap Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mata Masyarakat Indonesia dan Memotret Elektabilitas Partai Politik”.

    Deni menjabarkan sebanyak 82,44 persen publik menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu, kata Deni, membuat Partai Gerindra mengalami tren kenaikan elektabilitas. Pada pelaksanaan pemilu 2024 Partai Gerindra mencatatkan elektabilitas sebesar 13,22 persen, kemudian saat survei dilaksanakan pada Oktober 2025, Gerindra mengalami kenaikan elektabilitas menjadi sekitar 22,13 persen.

    “Peningkatan signifikan ini dampak dari kerja kerja politik partai Gerindra dan juga program-program nyata dari Presiden RI Prabowo Subianto
    sekaligus Ketua Umum Gerindra,” ujarnya.

    Deni menilai infrastruktur mesin politik Partai Gerindra, pengaruh dari sosok Prabowo Subianto sebagai Presiden yang menakhodai jalannya pembangunan sekaligus ketua umum partai, berpotensi untuk terus unggul di aspek elektabiliras lima tahun ke depan.

    Deni mengungkapkan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden juga turut mengangkat elektabilitas Partai Golkar dari 15,29 persen menjadi 17,21 persen.

    “Partai Golkar, dari hasil survei PRI ini menunjukkan tren positif imbas dari partai Golkar bagian dalam Kabinet Prabowo Gibran, dari 15,29 persen menjadi 17,21 persen mengalami kenaikan sekitar 1,92 persen. Hal ini tidak lain dampak dari menguatnya dua instrumen, yakni sosok Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia sekaligus Menteri ESDM dan solidnya infrastruktur Partai Golkar,” kata Deni.

    Survei PRI juga menunjukkan PDI Perjuangan mengalami penurunan elektabilitas menjadi 14,10 persen dari 16,72 persen pada saat Pemilu 2024.

    Persaingan elektabilitas di papan tengah berlangsung dengan sangat ketat, dengan rincian elektabillitas PKB 8,15 persen, Demokrat, 7,89 persen, PAN 7,89 persen. Nasdem 7,48 persen, PKS 6, 15 persen.

    Sementara masyarakat yang masih belum menentukan sikap (swing vooters) berjumlah sekitar 2,38 persen.

    Hasil survei menunjukkan Partai Demokrat juga mengalami kenaikan elektabilitas sebagai dampak dari masuknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Kabinet Merah Putih.

    PAN tidak ketinggalan mengalami kenaikan atau trend positif setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan masuk dalam kabinet.

    Hal menariknya yang ditemukan dalam survei PRI, kata Deni, adalah hadirnya partai non parlemen yang mengalami kenaikan atau tren positif yakni PSI yang pada tahun 2024 bertengger di angka 2,81 persen menjadi 4,25 persen di Oktober 2025.

    Di sisi lain PPP mengalami penurunan elektabilitas dari 3,87 persen menjadi 1,85 persen.

    Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling, responden terdistribusi secara acak di 38 provinsi di seluruh nusantara. Seluruh responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Data survey diambil secara proporsional pada tingkat Provinsi dan random di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kampung/RW/RT.

    Survei digelar pada 10-20 Oktober 2025 dengan margin of error sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Jumlah sampel responden yang diwawancara sebanyak 1.200 responden warga negara Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Bojonegoro Kawal Penurunan HET Pupuk Bersubsidi agar Tak Diselewengkan

    DPRD Bojonegoro Kawal Penurunan HET Pupuk Bersubsidi agar Tak Diselewengkan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025 disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro. Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, menyatakan bahwa langkah tersebut akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani di daerah.

    “Tugas kami di Komisi B DPRD Bojonegoro saat ini adalah mengawal dan mengawasi implementasi kebijakan ini di tingkat daerah,” ujar Sally Atyasasmi, Selasa (4/11/2025).

    Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa DPRD akan melakukan pengawasan secara berkala melalui kunjungan ke distributor, kios, kelompok tani, hingga petani. Tujuannya agar kebijakan penurunan HET benar-benar diterapkan sesuai aturan dan tidak diselewengkan di lapangan.

    “Pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar kebijakan baru ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Khususnya jangan sampai ada penyelewengan di tingkat distributor, kios, kelompok tani maupun petani,” tegasnya.

    Sally menambahkan, Bojonegoro sebagai salah satu sentra produksi padi di Jawa Timur kerap menghadapi kendala tingginya biaya produksi akibat mahalnya harga pupuk. Karena itu, penurunan HET pupuk bersubsidi dinilai dapat meringankan beban petani dan meningkatkan margin keuntungan mereka.

    “Dengan turunnya HET pupuk bersubsidi ini, diharapkan keuntungan petani, terutama di Kabupaten Bojonegoro, bisa meningkat,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sesuai target dan data penerima manfaat. “Kami akan memastikan stok pupuk bersubsidi yang disediakan Pemerintah Daerah Bojonegoro tersalurkan seluruhnya, sesuai data penerima manfaat dan harga terbaru,” tandasnya.

    Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro, harga pupuk Urea turun dari Rp2.250/kg (Rp112.500/sak) menjadi Rp1.800/kg (Rp90.000/sak), NPK dari Rp2.300/kg (Rp115.000/sak) menjadi Rp1.840/kg (Rp92.000/sak), ZA dari Rp1.700/kg (Rp85.000/sak) menjadi Rp1.360/kg (Rp68.000/sak), dan pupuk organik dari Rp800/kg (Rp32.000/sak) menjadi Rp640/kg (Rp25.600/sak). [lus/beq]

  • Budi Arie Mau Gabung Gerindra, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Menurut AD/ART

    Budi Arie Mau Gabung Gerindra, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Menurut AD/ART

    Budi Arie Mau Gabung Gerindra, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Menurut AD/ART
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa dirinya akan bergabung dengan Partai Gerindra.
    Keputusan untuk bergabung dengan Partai
    Gerindra
    disampaikannya dalam Kongres III
    Projo
    di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (1/11/2025) dan Minggu (2/11/2025).
    Budi Arie pun meminta relawan untuk memahami kondisi ini. Sebab, ia mengaku diperintah oleh Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    “Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum,” ujar Budi Arie.
    Mantan Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih itu mengatakan, ingin mendukung program pro rakyat yang diusung Prabowo.
    “Pak
    Jokowi
    dengan program kerakyatannya dan Pak Prabowo dengan pikiran dan hati yang nyata-nyata jelas-jelas berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan itu sesuai dan senapas dengan semangat jati diri dan karakter Projo sebagai organisasi relawan,” jelas Budi Arie.
    Lantas untuk bergabung dengan Partai Gerindra, apa saja syarat yang harus dipenuhi Budi Arie menurut anggaran dasar dan anggaran (AD/ART) Partai Gerindra? Berikut rangkumannya dari Kompas.com:
    Dalam AD/ART yang diunduh dari laman resmi Partai Gerindra, terdapat empat syarat untuk mendaftar sebagai anggota partai berlambang kepala garuda itu.
    Syarat itu diatur dalam Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra. Berikut empat syarat tersebut:
    Selanjutnya dalam Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, mengatur soal enam kewajiban anggota Partai Gerindra. Berikut enam kewajiban tersebut:
    ANATRA FOTO/SIGID KURNIAWAN Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto meninggalkan panggung seusai menyampaikan pengarahan dalam peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020). Kegiatan yang dihadiri oleh para kader Partai Gerindra tersebut mengangkat tema Setia Bergerak untuk Indonesia Raya.?ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.
    Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra,
    Ahmad Muzani
    mengatakan bahwa Budi Arie telah memenuhi syarat untuk bergabung dengan partainya.
    “Pada prinsipnya Partai Gerindra itu partai terbuka. Partai yang menerima keanggotaan dari mana saja. Yang penting satu, sudah berumur 17 tahun ke atas, atau sudah menikah. Yang kedua dia WNI,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    “Memenuhi dia syarat itu, saya kira kami bisa menerima siapa saja, dari mana saja, apalagi seorang Budi Arie yang saya kira kita semua sudah tahu semua,” sambungnya.
    Kendati sudah memenuhi syarat, Muzani mengaku belum bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk membahas pernyataan Budi Arie tersebut.
    “Belum. Saya belum ketemu Presiden sejak ada berita ini,” singkat Muzani menambahkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Reaksi Jokowi Usai Tahu Logo Wajahnya Dibuang Ormas Projo

    Reaksi Jokowi Usai Tahu Logo Wajahnya Dibuang Ormas Projo

    GELORA.CO –  Projo ungkap reaksi Joko Widodo (Jokowi) usai mendengar kabar wajahnya akan dibuang dari logo Projo. 

    Diketahui selama 10 tahun ini logo Projo identik dengan siluet Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI. 

    Projo juga kerap identik disamakan dengan singkatan Pro Jokowi. 

    Namun belakangan, saat Kongres III Projo, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengungkapkan akan mengubah logo organisasi masyarakat (Ormas) tersebut.

    Budi Arie Setiadi mengaku akan mengubah logo Projo yang identik dengan wajah Jokowi untuk menghindari pengkultusan terhadap mantan Kepala Negara tersebut. 

    Pun Budi Arie membantah bahwa Projo adalah singkatan dari Pro Jokowi melainkan Projo diambil dari bahasa sansekerta yang artinya negara dan dalam Bahasa Jawa Kawi yakni rakyat.  

    Pernyataan Budi Arie ini disampaikan usai mantan anak buah Jokowi di itu memutuskan merapat ke Partai Gerindra. 

    Dalam pernyataannya, Budi Arie mengaku sudah komunikasi dengan Jokowi terkait dengan perubahan logo tersebut. 

    Kabar itu disampaikan Budi Arie ke Jokowi di hari kedua Kongres III Projo.

    “Tadi pagi saya masih komunikasi dengan Bapak Jokowi,” ujar Budi Arie seperti dimuat Kompas.com Minggu (2/11/2025). 

    Budi Arie tidak mengungkapkan bagaimana dengan reaksi Jokowi. 

    Namun demikian anggota formatur kepengurusan Projo 2025-2030 Handoko mengklaim Jokowi tidak masalah dengan simbol-simbol nya yang dibuang dari ormas Relawan tersebut.

    Bahkan Handoko menyebut, Jokowi telah memerintah Projo untuk merapat ke Prabowo Subianto. 

    Sebelumnya simbol-simbol Joko Widodo (Jokowi) akan dibuang dari organisasi masyarakat (Ormas) Projo. 

    Ormas yang dipelopori oleh Budi Arie Setiadi itu akan menghilangkan simbol-simbol Jokowi dalam Projo. 

    Keputusan ini diambil Ketua Umum Projo Budi Arie usai mengubah haluan mendukung Presiden RI Prabowo Subianto di Kongres III. 

    Dalam pernyataan Budi Arie menyampaikan dukungannya terhadap Presiden Prabowo. 

    Bahkan, dalam rangka mewujudkan hal itu, Projo berencana akan mengubah logo yang selama ini identik dengan wajah Jokowi dengan latar belakang merah.

    Ini sebagai bukti transformasi organisasi. 

    ”Kami akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Dalam rangka itu, Projo akan melakukan transformasi organisasi. Salah satunya adalah kemungkinan mengubah logo Projo, yang nanti akan kita putuskan di Kongres III ini,” kata Budi Arie seperti dimuat Kompas pada Minggu (2/11/2025).

    Budi Arie juga menegaskan, nama Projo tidak melekat pada salah satu individu. 

    Menurut dia, Projo diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti ’negeri’ dan ’rakyat’ dalam Jawa Kawi sehingga organisasi ini menekankan kecintaannya secara luas kepada negara dan rakyat.

    Sehingga logo Projo juga akan diubah agar tidak terkesan mengkultuskan individu.

    ”Logo Projo akan kita ubah supaya tidak terkesan kultus individu. Projo itu sendiri artinya adalah negeri dan rakyat. Jadi, kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya,” ungkapnya.

    Budi juga menepis bahwa selama ini Projo diidentikkan dengan Pro-Jokowi. Dia berkilah, istilah itu kadung berseliweran di media karena dianggap lebih mudah dilafalkan. 

    ”Pro-Jokowi itu, kan, karena gampang dilafalkan aja, ya?” katanya.

  • Rocky Gerung Duga Projo ‘Dihibahkan’ ke Gerindra sebagai Sogokan Politik agar Kasus-Kasus Jokowi Disetop

    Rocky Gerung Duga Projo ‘Dihibahkan’ ke Gerindra sebagai Sogokan Politik agar Kasus-Kasus Jokowi Disetop

    GELORA.CO – Ketua Umum Projo Budi Arie berambisi untuk bergabung dengan Partai Gerindra.

    Bahkan, Menteri Koperasi itu secara gamblang tegas menginginkan segera masuk partai Gerindra.

    Hal itu disampaikan dalam Kongres III Projo yang digelar pada Sabtu (1/11/2025) dan Minggu (2/11/2025).

    Pengamat Politik Rocky Gerung melihat adanya transaksi politik besar-besaran. 

    “Karena bayangkan Projo pada akhirnya harus pindah ke Gerindra dan ya mungkin itu strategi yang jitu oleh ketua Projonya saudara Budi untuk memungkinkan ada tukar tambah baru dalam politik,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Senin (3/11/2025).

    Rocky Gerung juga mengungkit dinasti politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Pasalnya, Projo telah dikenal sebagai relawan terbesar yang mendukung Jokowi. Ia pun menduga kuat bahwa Jokowi telah memberikan izin bahwa Projo bakal dihibahkan ke Gerindra.

    Selain itu, Rocky Gerung juga menyoroti ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi saat Kongres Projo. 

    Menurut Rocky, hal itu menunjukkan sikap kehati-hatian Jokowi yang mendiplomasikan Projo ke Gerindra.

    “Kita coba pahami itu dari segi persaingan politik yang makin lama makin tajam dan tagih-menagih utang politik di masa lalu juga mungkin mulai terbaca dan itu yang kira-kira jadi semacam tema utama Projo kenapa ketua umumnya hendak beralih partai dari PSI pergi pada Gerindra,” kata Rocky Gerung.

    Rocky Gerung pun melihat sikap Projo itu sebagai sogokan politik Jokowi kepada Partai Gerindra.

    Dimana, kata Rocky Gerung, menghibahkan Projo ke Gerindra dapat menghentikan opini publik dan analis yang menghendaki Jokowi diperiksa dalam berbagai kasus antara lain kereta cepat Whoosh.

    Kemudian kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Dimana menantu Jokowi yakni Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution siap diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

    “Kan ini lapisan-lapisan pertanyaan itu yang memungkinkan kita menganalisis bahwa akan ada gempa bumi politik baru yang sering saya pakai istilah akan ada radical break,” ucap Rocky.

    Rocky Gerung pun melihat peristiwa politik yang terjadi belakangan ini menunjukan adanya tukar tambah di belakang layar antar elite. Ia pun menduga adanya peristiwa besar dalam sepekan ini.

    “Mungkin dalam 1 minggu ini ya akan ada berita baru tuh tentang kasus-kasus yang menyangkut dinasti Pak Jokowi itu dan itu tidak mungkin ditahan lagi tuh kelompok Roy Suryo sudah pasti punya data baru tentang ijazahnya Pak Gibran,” kata Rocky Gerung.

    “Bahkan mungkin beberapa teman di luar negeri membantu memperbaiki data atau menyempurnakan data-data tentang kemungkinan juga Pak Gibran itu sebagai wakil presiden berijazah palsu,” tambah Rocky Gerung.

    “Jadi  konstruksi dari kasus-kasus yang menyangkut dinasti Pak Jokowi sekarang jadi lengkap itu mulai dari kasus Fufufafa, ijazahnya Jokowi sendiri, ijazah Gibran dan Whoosh itu intinya tuh dan kita coba bayangkan misalnya kerumitan politik di minggu-minggu ke depan dengan satu pertanyaan apakah transaksi politik antara dinasti Jokowi atau kekuasaan Jokowi di masa lalu dengan kepentingan Presiden Prabowo hari ini sebagai  dinamika baru yang bisa menghasilkan radical break,” sambung Rocky Gerung.

  • Jhon Sitorus Bilang Solo Ketar-ketir: Dulu Jonan Dipecat karena Tolak Whoosh, Sekarang Dipanggil Prabowo ke Istana

    Jhon Sitorus Bilang Solo Ketar-ketir: Dulu Jonan Dipecat karena Tolak Whoosh, Sekarang Dipanggil Prabowo ke Istana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, kembali menyentil pendukung setia Presiden ke-7 RI, Jokowi, usai kabar eks Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana.

    Publik semakin penasaran lantaran pemanggilan itu di tengah polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Dikatakan Jhon, langkah Prabowo memanggil Jonan yang dulu dikenal sebagai sosok yang menolak proyek Whoosh hingga akhirnya dicopot dari jabatannya oleh Jokowi, menjadi sinyal kuat adanya perubahan arah kebijakan di pemerintahan saat ini.

    “Solo ketar-ketir, yang dipecat karena menolak Whoosh dipanggil oleh Presiden Prabowo,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (3/11/2025).

    Tidak berhenti di situ, ia juga menaruh perhatiannya pada manuver politik sejumlah loyalis Jokowi, termasuk Budi Arie Setiadi.

    Seperti diketahui, Ketum Projo itu terang-terangan mengatakan ingin mendekat ke kubu Gerindra.

    “Kalo Budi Arie udah mau gabung Gerindra, lalu siapa dong yang belain Jokowi lagi?,” timpalnya.

    Jhon bilang, para pendukung Jokowi yang acapkali disebut Termul terkesan kehilangan induk.

    “Termul-termul udah mulai kehilangan induk, beras raskin juga udah habis di gudang,” tandasnya.

    Sebelumnya, Mahfud MD menyinggung dugaan adanya markup besar-besaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Mahfud mengungkapkan, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih mahal dibandingkan 17-18 juta dolar AS di China.

    “Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?,” ujar Mahfud dikutip pada Kamis (16/10/2025).

  • Dasco Minta Pabrik Michelin Batalkan PHK Massal Buruh

    Dasco Minta Pabrik Michelin Batalkan PHK Massal Buruh

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Sufmi Dasco Ahmad mendatangi pabrik PT Multistrada Arah Sarana, produsen ban Michelin, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). Ia menemui ribuan buruh berseragam biru yang telah berkumpul dalam aksi unjuk rasa di halaman pabrik tersebut.

    “Kami minta kepada manajemen, teman-teman yang dirumahkan untuk segera bekerja kembali,” kata Dasco dalam orasinya.

    Menanggapi pernyataan tersebut, buruh mengucapkan terima kasih kepada Dasco.

    “Terima kasih Bapak Dasco, terima kasih Bapak Dasco,” ujar Dasco.

    Dalam keterangan pers, Dasco mengungkapkan kedatangannya bersama Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja DPR merupakan tindak lanjut dari laporan serikat pekerja terkait rencana PHK sepihak dari perusahaan.

    “Kami datang untuk kemudian berkomunikasi membantu komunikasi dengan pihak perusahaan,” kata Dasco.

    Lebih lanjut, dia bilang proses PHK tentunya harus mengacu kepada perjanjian kerja bersama. Kedua, menurut Dasco, apabila perundingan-perundingan telah melalui tahapan perjanjian kerja bersama dan PHK tidak bisa dihindari, maka harus mengikuti aturan yang berlaku.

    “Dan pihak dari PT Multistrada Arah Sarana berjanji akan menyampaikan kepada ke owner perusahaan dan kami minta bahwa sejak saat ini proses PHK tidak dilanjutkan dulu,” ujar Dasco.

    “Kalau menurut manajemen, belum ada yang di PHK masih dalam proses sehingga kita minta itu disetop dulu, kalau yang diskorsing kita minta dikembalikan dulu,” lanjutnya.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]