Xcloud.id

partai: Gerindra

  • 2 Megawati, Prabowo, dan Sepiring Nasi Goreng Nasional

    2 Megawati, Prabowo, dan Sepiring Nasi Goreng Nasional

    Megawati, Prabowo, dan Sepiring Nasi Goreng
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati
    Soekarnoputri menegaskan bahwa hubungannya dengan Presiden
    Prabowo
    Subianto tidak mengalami masalah. Persahabatan keduanya tetap terjalin hingga kini.
    Megawati merasa harus menyampaikan itu lantaran menyadari bahwa banyak orang yang menduga dia bermusuhan dengan Prabowo terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
    “Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan. Enggak! Enggak!” tegas Megawati dalam pidato politiknya pada pembukaan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDI-P, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
    Para kader PDI-P yang antusias mendengar klarifikasi Megawati itu pun sontak bertepuk tangan meriah.
    Megawati lantas mengungkap bahwa hubungan personalnya dengan Prabowo seakan ingin meyakinkan publik bahwa tiada masalah di antara keduanya.
    Diketahui, Prabowo tidak hadir saat momen pembukaan HUT ke-52 PDI-P karena tidak diundang.
    Melanjutkan pidatonya, Megawati mengaku terus menjalin komunikasi dengan Prabowo.
    Salah satunya yang terkini adalah ketika Megawati menanyakan perasaan kepada Prabowo apabila anak buahnya di partai mendapat perlakuan tidak adil.
    Megawati menanyakan itu karena melihat dia dan Prabowo sama-sama ketua umum partai politik.
    “Lha, tapi saya bilang, ‘Mas, kita kan, saya ketua umum, kamu ketua umum, lihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama’,” ujarnya.
    Adapun PDI-P beberapa bulan belakangan tertimpa masalah di mana Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.
    Pihak PDI-P menganggap hal ini bukan murni penegakan hukum, melainkan upaya politisasi hukum.
    Megawati juga mengungkap kebiasaannya ketika menjamu Prabowo, yakni memasak nasi goreng.
    Prabowo disebut menyukai nasi goreng buatan putri Proklamator RI Soekarno ini.
    Megawati mengemukakan soal ini karena merasa banyak yang datang kepadanya untuk minta dimasakkan nasi goreng.
    Namun, untuk saat ini, Megawati belum bisa masak nasi goreng lagi untuk Prabowo karena sedang pusing memikirkan anak buahnya di PDI-P yang terkena masalah.
    “Lha iya lho, memangnya enggak boleh? Ya boleh. Tapi ini kan prinsip,” ungkap dia.
    Untuk diketahui, Megawati menganggap masakan nasi goreng sebagai “senjata” yang digunakan untuk diplomasi politik.
    Sudah berulang kali Megawati memasakkan nasi goreng untuk Prabowo yang menjadi lawan politiknya pada Pilpres 2024.
    Meski demikian, keduanya pernah bersama saat maju pada Pilpres 2009. Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo calon wakil presiden.
    Meski mengakui hubungan personalnya dengan Prabowo baik, Megawati mengaku belum bisa masak nasi goreng lagi untuk Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
    Lantas, apakah pertemuan secara fisik keduanya bakal terjadi?
    Terkait itu, Megawati justru menyebut pertemuan secara fisik dengan Prabowo tidak harus dilakukan. Sebab, dia mengaku bisa mengirim orang untuk bertemu Prabowo.
    “Kalau aku perlu situ (Prabowo) kan ya enggak perlu ketemu
    to
    , aku bisa kok ngirim orang dan sampai. Gitu lho. Itu apa namanya, strategi politik.
    Ngono wae kok ora iso
    . Mikir. He he,” kata Megawati.
    Politikus PDI-P Aria Bima mengatakan, jika Megawati dan Prabowo bertemu hendaknya dipandang selayaknya tokoh bangsa yang menjalin persahabatan sejak lama.
    Dalam hal ini, dia mengajak semua pihak untuk tidak menyimpulkan setiap pertemuan akan mengarah pada keputusan merapat ke kabinet atau menjadi koalisi pemerintah.
    “Cuma pertemuan kedua beliau, saya menangkap jangan dikerangkakan, jangan dikerangkakan dalam kerangka mau koalisi,” kata Aria di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1/2025).
    Megawati-Prabowo disebut tidak memiliki persoalan pribadi, terlebih keduanya juga sama-sama berhasil membawa partainya memenangkan Pemilu 2024.
    Oleh sebab itu, Aria mengajak semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Megawati dan Prabowo bertemu, tanpa dikaitkan dengan sikap politik partai.
    Sementara itu, pihak dari Partai Gerindra belum merespons pertanyaan Kompas.com terkait wacana pertemuan Megawati-Prabowo. Begitu juga pertanyaan mengenai hubungan Prabowo dan Megawati selama ini.
    Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, keberadaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dekat dengan Prabowo, disinyalir menjadi hambatan bagi Megawati untuk bertemu secara langsung.
    “Tapi rada rumit karena kondisinya tak mendukung. Mungkin karena PDI-P kalah pilpres, pilkada juga relatif tak sekuat sebelumnya, termasuk juga mungkin karena hambatan psikologis dengan Jokowi yang masih mesra dengan Prabowo,” ujar Adi kepada
    Kompas.com
    , Minggu.
    Dia menambahkan, hubungan antara PDI-P dan Prabowo sebenarnya baik-baik saja dari sisi politik.
    Hal itu terlihat dari tidak adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang berpotensi membuat PDI-P kehilangan jatah kursi Ketua DPR.
    Selain itu, di level pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), politikus PDI-P, Said Abdullah, juga masih mendapat jatah untuk menduduki posisi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR.
    “Publik melihatnya kendala utama PDI-P faktor Jokowi yang masih di Prabowo,” kata Adi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fakta Penyelenggaraan Haji 2025: Biaya, Kuota, hingga Aturan Terbaru

    Fakta Penyelenggaraan Haji 2025: Biaya, Kuota, hingga Aturan Terbaru

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersama DPR telah menyepakati besaran biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta. Angka tersebut turun Rp4 juta jika dibandingkan dengan 2024 yang sebesar Rp93,4 juta.

    Adapun, keptusan biaya haji tersebut diambil dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (6/1/2025)

    Dengan penurunan BPIH tersebut, maka biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau Biaya Perjalanan Ibadah haji (Bipih) pun beriringan turun. Semula, pada 2024 jemaah harus membayar sekitar Rp56 juta, tetapi tahun ini dikenakan sebesar Rp55,4 juta.

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut tak hanya Bipih yang mengalami penurunan, nilai manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah pun kian turun jika dibandingkan dengan tahun lalu.

    “Bipih yang dibayar jemaah, rata-rata sebesar Rp55.431.750,78 atau 62% dari total BPIH 2025. Sisanya yang sebesar 38% atau rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat,” katanya di Jakarta, Senin (6/1/2024).

    Imam Besar Masjid Istiqlal ini berpendapat penurunan BPIH 2025 sejalan dengan obsesi Presiden RI Prabowo Subianto yang berharap calon jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan harga semurah mungkin.

    “Pada kesempatan lain, BPKH juga mendapat kesempatan yang baik karena nilai manfaat yang bisa diberikan kepada calon jemaah haji kita tidak sebesar tahun lalu. Artinya ada penghematan,” sambung Nasaruddin.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersyukur lantaran tahun ini biaya haji turun meskipun menurutnya nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami kenaikan. Ketua Harian Gerindra ini menyebut secara rata-rata, dengan adanya penurunan ini tentu patut diapresiasi.

    “Jadi biasanya kalau tiap tahun naik, tahun ini turun. Walaupun nilai tukar rupiah terhadap dolar kita sama-sama tahu ada kenaikan-kenaikan pembiayaan. Tetapi pada tahun ini, Alhamdulillah biaya penyelenggaraan haji turun Rp4 juta,” katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

    Kendati demikian, rapat Panja Haji 2025 yang berlangsung sejak 2 Januari 2025 dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid ini tak hanya membicarakan soal biaya haji turun saja, tetapi juga membahas soal kuota jemaah haji hingga aturan-aturan barunya.

    Berikut fakta-fakta terkait penyelenggaraan Haji 2025:

    1. Biaya Haji 2025 turun

    Pada 2025, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati besaran biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta. Angka tersebut turun sebesar Rp4 juta dari 2024 lalu.

    Sementara itu, biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau Biaya Perjalanan Ibadah haji (Bipih) pun ikut turun pula. Dulunya, pada 2024 jemaah harus membayar sekitar Rp56 juta, tetapi tahun ini dikenakan sebesar Rp55,4 juta.

    2024

    2025

    BPIH

    Rp93.410.286

    Rp89.410.258,79

    Bipih 

    Rp56.046.172,60

    Rp55.431.750,78

    Nilai Manfaat

    Rp37.364.114,40

    Rp55.431.750,78

    2. Kuota Haji 2025

    Indonesia pada 2025 mendapatkan 221.000 kuota. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler murni, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 adalah pembimbing KBIHU. Sementara itu, 17.680 lainnya adalah jemaah haji khusus.

    Kendati demikian, Ketua Komisi VII DPR RI Marwan Dasopang mendesak Kementerian Agama untuk segera melobi pemerintah Arab Saudi guna penambahan kuota haji 2025. Dia berharap tambahan kuota haji ini dapat mencapai antara 5.000 hingga 10.000 jemaah.

    Menurut dia, saat ini terdapat sekitar lima juta jemaah yang masih menunggu giliran untuk berangkat haji dan mereka membutuhkan waktu hingga puluhan tahun untuk melaksanakan ibadah haji.

    “Banyak jemaah yang was-was tidak dapat melakukan ibadah haji karena umur sudah tua dan sakit, tetapi di sisi lain, daftar tunggu untuk berangkat haji masih lama,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (12/1/2025).

    3. Pesan Presiden RI Prabowo Subianto

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto berpesan agar dalam penyelenggaraan haji 2025 tidak boleh hanya ada satu vendo, supaya nantinya ada perbandingan, persaingan, dan perlombaan kualitas untuk jemaah haji.

    “Termasuk juga kenapa kemarin ya negara harus berkorban bahwa kali ini angkutan tidak dimonopoli oleh maskapai yang dipunyai negara. Karena kita harus melakukan satu persaingan untuk kebaikan jemaah,” tuturnya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

    Kemudian, Dasco menyebut Prabowo juga sudah meminta khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penyelenggaraan haji 2025. 

    4. Aturan terbaru Haji 2025

    Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief menyebut adanya aturan baru berkenaan visa haji 2025, yaitu jemaah sudah harus menyelesaikan proses pembuatan hingga penerbitan visa dalam kurun waktu sebulan sebelum keberangkatan. Hal ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang masih memperbolehkan pembuatan visa pada 2-3 hari sebelum keberangkatan haji.

    Tak hanya itu, Hilman juga menyebut ada peraturan baru yang dikenakan pada petugas haji 2025. Dulu, pihaknya masih bisa merekrut banyak orang, sedangkan tahun ini belum tentu lantaran harus lewat syarikah atau perusahaan yang mendapatkan izin operasional di Mina dan Arafah atas mandat dari badan pelayanan haji di Makkah (muassasah).

    Aturan baru terakhir, lanjutnya, dikabarkan akan ada pembatasan usia jemaah haji 2025. Sementara, saat ini jemaah haji berusia 90 tahun ke atas tak lagi diperkenankan berangkat oleh pemerintah Arab Saudi. Namun, hingga kini pihak Kementerian Agama mengaku masih belum menerima surat resmi dari Arab Saudi.

  • Pesan Prabowo kepada Kader Gerindra Pemenang Pilkada: Jangan Korupsi!

    Pesan Prabowo kepada Kader Gerindra Pemenang Pilkada: Jangan Korupsi!

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto yang juga ketua umum Gerindra memberikan pesan kepada kader Gerindra yang terpilih sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Diungkapkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Prabowo meminta kepala daerah terpilih dari Gerindra agar tidak korupsi.

    “Yang saya ingin ingatkan menjadi kepala daerah mungkin Ibu Bapak sudah tahu, harus sudah selesai dengan dirinya dan jangan korupsi. Menjadi pemimpin itu adalah pengabdian tertinggi untuk rakyat, bangsa, dan negara,” ujar Muzani dalam sambutannya di acara silaturahmi dengan kepala daerah gubernur, wali kota dan bupati terpilih yang diusung oleh Gerindra di Provinsi Lampung, Minggu (12/1/2025).

    Dikatakan Muzani, Prabowo juga menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan semangat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dia mengatakan acara silaturahmi ini merupakan bagian koordinasi dan komunikasi untuk mempermudah penyelesaian masalah di masyarakat.

    “Presiden Prabowo akan mempermudah komunikasi antara bapak ibu semua kepada pemerintah pusat. Saya bisa jadi jembatan penghubung bagi kepentingan Provinsi Lampung. Untuk itu hari ini kita sama-sama berdiskusi tentang masalah-masalah di daerah masing-masing. Kita perlu komunikasi, koordinasi, dan solusi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang juga persoalan bangsa,” jelas ketua MPR itu. 

    Muzani menegaskan, kepala daerah adalah perpanjangan pemerintah pusat karena itu, tidak ada program pemerintah pusat yang tidak sampai ke daerah. 

    “Ujungnya tetap ke pemerintah daerah, program makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan seterusnya. Seperti makan bergizi gratis, itu program presiden tetapi akhirnya harus berkoordinasi dengan ibu dan bapak di daerah,” imbuhnya. 

    Lebih lanjut, Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menginginkan Lampung menjadi salah provinsi penopang swasembada pangan nasional. Muzani pun meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mencatat seluruh masalah kemasyarakatan di daerah masing-masing. 

    “Suatu waktu nanti saya akan pertemukan ibu bapak dengan menteri terkait. Rata-rata masalah yang dihadapi bupati adalah infrastruktur yang kaitannya dengan menteri pekerjaaan umum. Kedua dengan menteri pertanian. Mungkin selanjutnya dengan menteri pendidikan dasar dan menengah,” ungkap dia.

    “Karena infrastruktur sekolah-sekolah di Lampung mulai rusak sehingga perlu perbaikan. Kemudian Rumah Sakit mungkin dengan mensos tetapi itu semua itu harus dengan satu syarat, jangan korupsi,” pungkas Muzani menambahkan.

    Daftar kepala daerah bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota terpilih yang diusung Partai Gerindra di Provinsi Lampung: 

    1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung terpilih Eva Dwiana- Deddy Amarullah. 
    2. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih Radityo Egi Pratama- M Syaiful Anwar.
    3. Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu terpilih Riyanto Pamungkas-Umi Laila.
    4. Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus terpilih, Moh. Saleh Asnawi Agus Suranto.
    5. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat terpilih Parosil Mabsus-Mad Hasnurin.
    6. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara terpilih Hamartoni Ahadis-Romli.
    7. Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan terpilih Ali Rahman-Ayu Asalasiyah.
    8. Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat terpilih Novriwan Jaya-Nadirsyah.
    9. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih Ella Siti Nuryamah-Azwar Hadi.

  • Aksi Kader Gerindra Lunasi SPP Siswa Dihukum Duduk di Lantai oleh Guru di Medan, sang Adik Kebagian – Halaman all

    Aksi Kader Gerindra Lunasi SPP Siswa Dihukum Duduk di Lantai oleh Guru di Medan, sang Adik Kebagian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kisah seorang siswa SD di Medan yang dihukum duduk di lantai oleh gurunya karena menunggak pembayaran SPP telah menarik perhatian publik.

    Siswa yang dikenal dengan inisial MI berusia 10 tahun tersebut viral di media sosial setelah ibunya, Kamelia, mengungkapkan kesedihannya ketika mengetahui anaknya diperlakukan seperti itu.

    Kasus ini menyoroti masalah pendidikan dan keadilan dalam perlakuan terhadap siswa di Indonesia.

    Ihwan Ritonga, Wakil Ketua DPRD Sumatra Utara dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), mengambil inisiatif untuk membantu MI.

    Setelah berita tentang hukuman yang diterima MI menyebar, Ihwan menyambangi rumah korban dan membayar seluruh tunggakan SPP hingga anak tersebut lulus sekolah.

    Tak hanya itu, Ihwan juga berkomitmen untuk membiayai SPP adik MI yang masih duduk di kelas 1 SD.

    Kamelia, ibu MI, sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Ihwan Ritonga.

    Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram, Kamelia menyatakan, “Saya ucapkan banyak terima kasih pada bapak Ihwan Ritonga di mana bapak sendiri telah melunaskan SPP anak saya. Bukan hanya Mahesa tapi juga Faizan sampai tamat kelas 6.” Kamelia merasa beban keuangan yang dialaminya berkurang berkat bantuan tersebut.

    Kisah MI menjadi viral ketika dia dihukum duduk di lantai selama proses pembelajaran di sekolah karena menunggak pembayaran SPP selama tiga bulan.

    Kamelia mengungkapkan bahwa dia sempat tidak percaya saat anaknya melaporkan hukuman tersebut. “Saya sempat nangis. Ya Allah, kok begini sekali,” ucap Kamelia.

    Ia merasa sangat tidak adil anaknya harus dihukum hanya karena masalah keuangan.

    Kepala Sekolah Dasar Yayasan Abdi Sukma, Juli Sari, menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui peristiwa yang menimpa MI.

    Juli menyebutkan bahwa pihak yayasan tidak pernah menerapkan kebijakan melarang siswa yang belum membayar SPP untuk mengikuti pelajaran. “Sebenarnya ada miskomunikasi,” ujarnya.

    Juli berusaha menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak pernah disetujui dan bahwa tindakan tersebut diambil oleh wali kelas tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

    Setelah kejadian tersebut, kepala sekolah telah meminta maaf kepada orang tua MI, dan mereka menganggap masalah ini sudah diselesaikan.

    Namun, insiden ini menjadi pelajaran penting mengenai perlunya komunikasi yang baik antara pihak sekolah, guru, dan orang tua siswa.

    Kisah ini menyoroti betapa pentingnya kepedulian terhadap pendidikan dan kesejahteraan siswa, serta perlunya kebijakan yang adil dalam institusi pendidikan.

    Aksi Ihwan Ritonga patut dicontoh sebagai bentuk kepedulian sosial yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

    Diharapkan kasus serupa tidak terulang di masa mendatang, dan semua siswa dapat memperoleh hak mereka untuk belajar tanpa ada diskriminasi.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Jokowi Disebut Jadi ‘Penghambat’ Pertemuan Megawati dan Prabowo – Halaman all

    Jokowi Disebut Jadi ‘Penghambat’ Pertemuan Megawati dan Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) disinyalir menjadi hambatan hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Pasalnya, antara Megawati dan Jokowi memiliki gejolak psikologis.

    Sementara, Jokowi saat ini semakin menunjukkan kemesraan dengan Prabowo.

    Pendapat ini disampaikan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno pada Minggu (12/1/2025). 

    “Tapi (pertemuan Prabowo dan megawati) rada rumit karena kondisinya tak mendukung.”

    “Mungkin karena PDIP kalah pilpres, pilkada juga relatif tak sekuat sebelumnya, termasuk juga mungkin karena hambatan psikologis dengan Jokowi yang masih mesra dengan Prabowo,” ujar Adi dilansir Kompas.com.

    Hubungan antara PDIP dan Prabowo, kata Adi, sebenarnya baik-baik saja dari sisi politik. 

    Hal itu terlihat dari tidak adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD dan DPRD) yang berpotensi membuat PDIP kehilangan jatah kursi Ketua DPR.

    Selain itu, di level pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), politikus PDIP, Said Abdullah, juga masih mendapat jatah untuk menduduki posisi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR.

    “Publik melihatnya kendala utama PDIP faktor Jokowi yang masih di Prabowo,” ujar Adi menegaskan.

    Menurutnya, masuk atau tidaknya PDIP ke dalam barisan pemerintahan bergantung kepada suara kader partai yang memberikan masukan kepada Megawati.

    “Kalau suara kritis macam barisan Hasto yang lebih dominan, PDIP cenderung akan jadi oposisi.”

    “Tapi kalau yang dominan suara barisan Puan, PDIP sepertinya lebih tertarik berkoalisi dengan Prabowo,” imbuh Adi.

    Hubungan antara kedua pimpinan partai politik ini juga disinggung Megawati  saat pembukaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Megawati sendiri menepis isu hubungan dirinya dan Prabowo dianggap bermusuhan.

    Putri Ir. Soekarno juga mengaku tetap berkomunikasi dengan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra hingga kini. 

    “Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayanya musuhan. Enggak! Enggak!” tegas Megawati.

    Megawati juga menjelaskan dirinya dan Prabowo memiliki posisi yang sama, yakni sebagai ketua umum partai.

    Dalam pembahasan ini, Megawati dan Prabowo juga membicarakan perasaan apabila anak buahnya di partai mendapat perlakuan tidak adil. 

    “Lha tapi saya bilang, ‘Mas, kita kan, saya ketua umum, kamu ketua umum, lihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama’,” ungkap Megawati kepada Prabowo yang disampaikan kepada publik.

    Ketua Umum DPP PDIP itu juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Prabowo perihal keputusan MPR RI yang resmi mencabut ketetapan (TAP) MPR Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno atau Bung Karno.

    Dimana, dengan dicabutnya TAP MPR tersebut, tuduhan bahwa Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak terbukti.

    Said Abdullah menyebut Megawati selalu tersentuh hati saat berbicara dua hal, yakni tentang cita-cita Indonesia Raya dan kisah perjuangan politik Bung Karno yang di akhir kekuasaannya diperlakukan bak pesakitan politik. 

    Said pun mengatakan, bahwa setelah diberhentikan dari Presiden, Bung Karno diperlakukan sebagai tahanan kota, serta jauhkan dari keluarganya, dan tidak mendapatkan perawatan kesehatan sebagaimana selayaknya sebagai proklamator dan mantan presiden. 

    Bahkan, di akhir hayat, Bung Karno wafat dengan kondisi yang sangat menyedihkan karena dalan kondisi sakit kerusakan ginjal, dan sengaja tidak diberikan pertolongan medis yang semestinya.

    Selain itu, anak anak Bung Karno, termasuk Megawati menghadapi berbagai tekanan, dan pembatasan politik di masa orde baru.

    “Sejarah itu tersimpan kuat dalam memori Ibu Mega. Saking kuatnya ingatan itu, maka ketika MPR mencabut TAP MPR NoXXXIII/MPR/1967, rasa haru dan terima kasih itu beliau ucapkan kembali.”

    “Sebab dengan pencabutan TAP MPR tersebut negara telah memulihkan nama baik Bung Karno,” kata Said, Jumat.

    Said pun menilai, tanpa andil Prabowo sebagai Presiden RI dan seluruh Pimpinan MPR, serta dukungan seluruh elemen rakyat, mustahil TAP MPR yang menyangkutkan Bung Karno dengan G 30 S 1965 itu bisa dihapuskan. 

    Kerena itulah, lanjutnya, dalam pidato Megawati sungguh memberikan kesan yang mendalam. 

    “Apresiasi setulus tulusnya dari beliau kepada Presiden Prabowo, Pimpinan MPR dan seluruh rakyat,” ujar Said.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)(Kompas.com)

  • Ketua MUI: Jangan Hanya Fokus Makan Siang Gratis, SPP Anak Kurang Mampu Juga Penting

    Ketua MUI: Jangan Hanya Fokus Makan Siang Gratis, SPP Anak Kurang Mampu Juga Penting

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah dan Dakwah, Muhammad Cholil Nafis, angkat bicara terkait kabar seorang siswa SD di Medan berinisial MI yang terpaksa duduk di lantai saat belajar karena tidak mampu membayar SPP sebesar Rp180 ribu.

    Peristiwa ini menyita perhatian publik dan menuai simpati dari berbagai pihak.

    “Ya Allah info ini sangat simpatik,” ujar Cholil dalam keterangannya di X @cholilnafis (12/1/2025).

    Cholil Nafis mengusulkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada program makan siang bergizi gratis bagi siswa.

    “Mungkin baiknya tak semua anggaran untuk makan siang bergizi gratis bagi siswa,” sebutnya.

    Ia menilai pentingnya alokasi anggaran untuk membebaskan biaya SPP, terutama bagi keluarga yang kurang mampu di sekolah swasta dan madrasah.

    “Tapi juga ada anggaran untuk SPP gratis yang dibayari oleh pemerintah,” Cholil menuturkan.

    Cholil bilang, langkah ini dapat membantu siswa-siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap mendapatkan hak pendidikan mereka tanpa hambatan biaya.

    “Khususnya keluarga tak mampu di sekolah-sekolah swasta dan madrasah,” tandasnya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto yang mengetahui hal tersebut langsung bereaksi.

    Prabowo menginstruksikan Anggota DPRD Gerindra Sumatera Utara (Sumut) Ihwan Ritonga untuk melunasi SPP MI hingga tamat sekolah.

    (Muhsin/fajar)

  • Ahmad Muzani Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Gerindra di Lampung Tidak Lakukan Korupsi – Halaman all

    Ahmad Muzani Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Gerindra di Lampung Tidak Lakukan Korupsi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan para kepala daerah terpilih baik bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota yang diusung Partainya agar tidak melakukan korupsi.

    Menurut Muzani seluruh kepala daerah harus selesai dengan dirinya.

    Hal itu disampaikan Muzani saat menghadiri silaturahmi dengan kepala daerah Gubernur, Walikota dan Bupati terpilih yang diusung oleh Partai Gerindra di Provinsi Lampung, Minggu, (12/1/2025).

    “Yang saya ingin ingatkan menjadi kepala daerah mungkin Ibu Bapak sudah tahu, harus sudah selesai dengan dirinya. Karena menjadi pemimpin itu adalah pengabdian tertinggi untuk rakyat, bangsa, dan negara,” katanya.

    Kepada para kepala daerah terpilih, Muzani juga menekankan pentingnya menyelaraskan program-program di daerah dengan program pemerintah pusat.

    Sehingga baik program pemerintah pusat maupun daerah dapat bersama sama berjalan dengan baik. Muzani mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG) yang perlu dukungan pemerintah daerah agar dapat berjalan dengan maksimal.

    “Dan kepala daerah adalah perpanjangan pemerintah pusat. Tidak ada program pemerintah pusat yang tidak sampai ke daerah. Ujungnya tetap ke pemerintah daerah, program makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan seterusnya. Seperti makan bergizi gratis, itu program presiden. Tapi akhirnya harus berkoordinasi dengan Ibu dan Bapak di daerah,” imbuhnya.

    Selain itu kata Muzani, program swasembada pangan. Presiden Prabowo kata Muzani menginginkan Lampung menjadi salah provinsi penopang swasembada pangan nasional.

    Kemudian yang tidak kalah penting, kata Muzani, para kepala daerah terpilih harus mencatat masalah kemasyarakatan yang ada di daerahnya masing-masing. Baik itu infrastruktur, pertanian, hingga pendidikan.

    “Suatu waktu nanti saya akan pertemukan Ibu Bapak dengan menteri terkait,” katanya.

    “Tapi itu semua itu harus dengan satu syarat, jangan korupsi,” Imbuhnya.

    Adapun pertemuan antara Sekjen Gerindra dengan para kepala daerah terpilih dari Partai Gerindra adalah untuk menyamakan persepsi dan semangat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perjuangan antara partai dengan para Kepala Daerah tidak hanya saat berkampanye, namun juga setelah menjabat.

    Menurut Muzani, sikap ini juga sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam menyelesaikan problem masyarakat.

    “Presiden Prabowo akan mempermudah komunikasi antara Bapak Ibu semua kepada pemeritnah pusat. Saya bisa jadi jembatan penghubung bagi kepentingan provinsi Lampung. Untuk itu hari ini kita sama-sama berdiskusi tentang problem-problem di daerah masing. Kita perlu komunikasi, koordinasi, dan solusi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang juga persoalan bangsa,” pungkasnya.

  • Pertemuan Megawati-Prabowo Jangan Dikerangkakan Berkoalisi

    Pertemuan Megawati-Prabowo Jangan Dikerangkakan Berkoalisi

    Jakarta –

    Politikus PDIP Aria Bima meminta jika nantinya Ketum Gerindra yang juga Presiden RI, Prabowo Subinato dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu, jangan dipersepsikan untuk berkoalisi. Dia meminta agar wacana pertemuan itu berjalan natural saja.

    “Cuma pertemuan kedua beliau, saya menangkap jangan dikerangkakan, jangan dikerangkakan dalam kerangka mau koalisi. Berikan kesempatan pertemuan kedua beliau yang original, tidak usah didesain, tidak usah terlalu dikonstruksikan untuk masuk kabinet misalnya,” kata Aria di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

    Aria melanjutkan, Megawati tidak ada kendala psikologis untuk bertemu dengan Prabowo. Keduanya, menurut dia, saling bersahabat dengan diplomasi nasi goreng. Ada sejarah terkait nasi goreng antara Prabowo dan Megawati. Megawati pernah memasak nasi goreng untuk Prabowo. Momen itu terjadi saat Prabowo bersilaturahmi ke kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

    Saat itu, Prabowo memuji masakan Megawati. Prabowo mengaku menyukai nasi goreng tersebut. Pertemuan itu terjadi di tengah memanasnya situasi antara Megawati dan Prabowo yang berada di kubu berbeda kala Pemilu 2019 lalu. Megawati usai pertemuan tersebut, menegaskan diplomasi politik nasi goreng dengan Prabowo. Dia menegaskan politikus perempuan punya kelebihan karena bisa berdiplomasi lewat masakan.

    “PDI Perjuangan Ibu Mega kemarin jelas ya, kalau pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo, prinsipnya Ibu Mega tidak ada kendala psikologis secara pribadi. Mereka bersahabat,” tuturnya.

    Aria meyakini pertemuan kedua tokoh bangsa itu akan berlangsung. Dukungan PDIP kepada pemerintahan Prabowo juga akan diberikan dalam bentuk kritis.

    “Kritis pasti konstruktif. Kritis PDI Perjuangan pasti argumentatif. Kritis PDI Perjuangan pasti memberikan persandingan-persandingan solusi. Intinya PDI Perjuangan akan mendukung Pak Prabowo dengan cara yang benar dari pandang Pancasila, NKRI dan kepentingan rakyat,” tambahnya.

    Apakah PDIP akan masuk koalisi pemerintah atau menjadi oposisi? Aria mengatakan hal tersebut akan dibahas di kongres partai. Ia menilai kecenderungan PDIP akan berada di luar pemerintahan.

    Sebelumnya, Megawai mengungkap tidak sedikit pihak yang beranggapan hubungannya dengan Prabowo sedang tidak baik-baik saja. Megawati menepis itu.

    “Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu wah kayaknya musuhan atau apa, nggak, nggak,” kata Megawati saat menyampaikan pidato politiknya di HUT PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Pernyataan Megawati itu pun langsung disambut tepuk tangan kader PDIP. Megawati mengaku sempat berbincang dengan Prabowo mengadukan soal anak buahnya.

    “Lah, tapi saya bilang, ‘Mas, kita kan boleh dong, saya ketua umum, kamu ketua umum, kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum, pasti perasaan kita sama,” kata Megawati disambut tepuk tangan hadirin.

    Megawati juga mengungkit Prabowo sangat senang dengan nasi goreng buatannya. Bahkan, katanya, Prabowo sempat memintanya memasak nasi goreng lagi.

    “Bukan sombong, padahal dia senang saya masakin nasi goreng,” kata Megawati.

    Kendati demikian, kata Megawati, permintaan itu belum dipenuhi. Dia berkelakar saat ini suasana hatinya sedang tidak enak.

    “Sudah lama ada yang ngomong, ‘Ibu ada yang sudah minta goreng’, euhh… minta nasi goreng, aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi,” kata Megawati.

    (ial/isa)

  • Sudah Dipecat, Sandi Butar Butar Terjun Ikut Padamkan Kebakaran Warung Kopi di Depok

    Sudah Dipecat, Sandi Butar Butar Terjun Ikut Padamkan Kebakaran Warung Kopi di Depok

    loading…

    Petugas Damkar Kota Depok yang diputus kontrak kerjanya, Sandi Butar Butar terjun menangani kebakaran yang melanda warung kopi di kawasan Jatijajar, Tapos, Kota Depok, Jumat (10/1/2025) malam. FOTO/IYUNG RIZKI

    DEPOK – Petugas Pemadam Kebakaran ( Damkar) Kota Depok yang tidak lagi diperpanjang kontrak kerjanya, Sandi Butar Butar terjun menangani kebakaran yang melandak warung kopi di kawasan Jatijajar, Tapos, Kota Depok, Jumat (10/1/2025) malam. Meski warung ludes terbakar, tapi tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut.

    Kobaran api dengan cepat melahap bangunan warung kopi tersebut, sehingga menarik perhatian warga sekitar yang berbondong-bondong menyaksikan kejadian itu secara langsung. Kerumunan warga sempat menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut tersendat.

    Proses pemadaman api menghadapi kendala karena kekurangan personel dari UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) Cimanggis, Kota Depok. Menariknya, salah satu mantan petugas damkar yang telah diputus kontraknya, Sandi Butar Butar, turut membantu proses pemadaman atas inisiatif pribadinya dan permintaan rekan-rekannya yang masih bertugas.

    “Kondisinya kan saya sudah dipecat Pak dari dinas secara sepihak. Tapi tidak boleh pergi sama temen, kunci motor saya diambil, kunci loker saya diambil, saya pulang juga bingung. Ditahan,” katanya usai penanganan kebakaran.

    Menurutnya, ia telah ditelepon Anggota DPR dari Fraksi Gerindra.Menurutnya, yang berhak memecatnya adalah Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat.

    “Saya atas inisiatif sendiri ke sini karena kan memang kekurangan personel, kata Sandi Butar Butar.

    Penyebab kebakaran masih belum diketahui secara pasti. Namun, dugaan awal menyebutkan kebakaran ini dipicu oleh kebocoran tabung gas. Api berhasil dipadamkan setelah tujuh unit mobil pemadam kebakaran Kota Depok dikerahkan ke lokasi.

    (abd)

  • Penetapan wali kota/wakil wali kota Salatiga terpilih dijaga ketat aparat kepolisian

    Penetapan wali kota/wakil wali kota Salatiga terpilih dijaga ketat aparat kepolisian

    Foto: Pranoto/Radio Elshinta

    Penetapan wali kota/wakil wali kota Salatiga terpilih dijaga ketat aparat kepolisian
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 13:15 WIB

    Elshinta.com – Ratusan aparat Kepolisian menjaga ketat jalanya  penetapan pasangan calon (Paslon) terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga, Jawa tengah di Kayu Arum Salatiga, pada Kamis (9/1). 

    Selain banyaknya personil Kepolisian yang menjaga, simpatisan dan pendukung serta kader partai pengusung pasangan calon terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga Robby Hernawan-Nina Agustin juga tampak memadati Kayu Arum lokasi dilaksanakanya penetapan. 

    Pasangan Robby Hernawan-Nina Agustin memenangi Pilwakot Salatiga 2024 menggungguli pasangan calon lainya, yakni pasangan calon Sinoeng Nugroho Rahmdi-Budi Santoso yang diusung koalisi PDIP, PKS, Nasdem dan PAN, dan  pasangan calon Juan Rama-Sri Wahyuni yang diusung PKB. Sedangkan Robby Hernawan-Nina Agustin diusung oleh koalisi Gerindra, Demokrat dan partai non parlemen. 

    Ketua KPU Kota Salatiga Yesaya Tiluata menjelaskan, penetapan calon terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga ini merupakan tahapan terakhir pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, namun masih ada lagi satu tahapan yang nanti akan harus dilalui oleh pasangan calon terpilih adalah proses pelantikan yang nanti akan dilaksanakan secara administrasi oleh DPRD Kota Salatiga melalui Gubernur.  

    “KPU Kota Salatiga menetapkan pasang calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga nomor urut 1 Robby Hernawan-Nina Agustin sebagai pemenang di Pilwakot Salatiga 2024 dengan perolehan suara 45,77 persen suara,” jelasnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto. 

    Penetapan calon terpilih ini lanjut Yesaya sekaligus sebagai pengumuman bahwa pada hari Kamis tanggal 9 bulan Januari tahun 2025 KPU Kota Salatiga telah menetapkan Wali Kota dan Wakil  Wali Kota Salatiga terpilih periode 2025-2030.

    “Secara keseluruhan proses penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga hari ini berjalan lancar,” kata Yesaya.

    Sumber : Lansir