Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Retret Kepala Daerah hingga Eks Ketua PN Surabaya Ditangkap

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Retret Kepala Daerah hingga Eks Ketua PN Surabaya Ditangkap

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Selasa (14/1/2025). Rencana Presiden Prabowo Subianto menggelar retret dengan kepala daerah hasil Pilkada 2024 masih menarik perhatian pembaca.

    Isu politik dan hukum terkini lain yang masih hangat adalah soal penangkapan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono karena diduga terlibat dalam kasus suap terkait vonis bebas Ronald Tannur.

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini di Beritasatu.com:

    Prabowo Mau Gelar Retret Kepala Daerah untuk Samakan Visi dan Misi
    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan rencana Presiden Prabowo Subianto mengadakan retret kepala daerah terpilih di Pilkada 2024, bertujuan untuk menyamakan visi dan misi antara pemerintah pusat dengan daerah sekaligus membangun kekompakan. 

    “Agar program pemerintah pusat dapat dijalankan secara merata demi kebaikan rakyat di daerah,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Jokowi Persilakan Prabowo Evaluasi PSN Warisannya
    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tak mempermasalahkan rencana Presiden Prabowo Subianto bakal mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) warisan pemerintahannya.

    “Ya enggak papa, kan baik. Dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik,” ujar Jokowi di kediaman pribadinya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (14/1/2025).

    Jokowi mengakui evaluasi PSN dibutuhkan karena belum tentu keputusan pemerintah sebelumnya berjalan 100%.

    Pemerintah Akan Revisi UU Pemilu
    Isu politik dan hukum terkini selanjutnya yang masih menjadi sorotan publik adalah rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Pemilu setelah MK menghapus syarat ambang batas parlemen (parlementary threshold) dan presidential threshold.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan revisi UU Pemilu penting untuk menyesuaikan dengan hasil putusan MK. 

    “Dalam konteks politik ada rencana untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu,” kata Bima saat beraudiensi dengan petinggi B-Universe di Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/1/2025). 

    KPK Bantah Tidak Tahan Hasto karena Megawati Telepon Prabowo
    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyangkal rumor penyidik tidak menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghubungi Presiden Prabowo Subianto. 

    “Saya justru tidak mendengar soal kabar itu,” kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025). 

    Menurut Setyo, penyidik masih membutuhkan keterangan saksi lain untuk menahan Hasto.

  • Dasco: Parliamentary Threshold Nol Persen Bisa Ganggu Fungsi DPR

    Dasco: Parliamentary Threshold Nol Persen Bisa Ganggu Fungsi DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi wacana pembatalan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) sebesar 4 persen oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Dasco, jika ambang batas ini dihapus atau ditetapkan menjadi nol persen, fungsi DPR berpotensi terganggu karena keanggotaan DPR akan terdiri dari terlalu banyak partai politik.

    “Kita sudah tahu fungsi-fungsi DPR itu legislasi, pengawasan, dan anggaran juga harus terkonsolidasi. Kalau terlalu banyak partai, kita khawatir fungsi-fungsi ini akan terganggu dan membuat pemerintah juga terganggu,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Dasco mengakui penghapusan parliamentary threshold akan memberikan keuntungan bagi partai-partai kecil yang selama ini gagal mencapai ambang batas 4 persen suara nasional. Namun, ia menekankan kebijakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

    “Ya mungkin bagi partai yang selama ini enggak pernah dapat ambang batas, itu wajar saja diusulkan. Namun, ada plus minusnya. Kalau semua partai politik yang ikut pemilu bisa duduk di DPR, ya nanti kita lihat dampaknya pada fungsi DPR,” kata Dasco, yang juga menjabat sebagai ketua harian DPP Partai Gerindra.

    Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra yang merupakan menteri koordinator hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan sekaligus pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) menyambut baik langkah MK membatalkan parliamentary threshold.

    “Itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yang juga adalah pembatalan parliamentary threshold. Ini memberikan secercah harapan bagi partai politik, khususnya Partai Bulan Bintang,” ujar Yusril saat berpidato di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Selasa (14/1/2025).

    Yusril berharap penghapusan ambang batas parlemen dapat memberikan peluang lebih besar bagi PBB dan partai kecil lainnya untuk meraih kursi di DPR.

    Dasco Ahmad menilai parliamentary threshold nol persen perlu dikaji secara mendalam karena berpotensi mengganggu konsolidasi fungsi DPR. Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra melihat peluang ini sebagai kesempatan bagi partai kecil untuk bersaing lebih adil dalam pemilu.

  • Anggaran Makan Bergizi Gratis Pakai Uang Prabowo, Rocky Gerung: Hukuman Sosial Jika Proyek Batal

    Anggaran Makan Bergizi Gratis Pakai Uang Prabowo, Rocky Gerung: Hukuman Sosial Jika Proyek Batal

    TRIBUNJAKARTA.COM  – Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggunakan uang pribadi Presiden RI Prabowo Subianto.

    Rocky Gerung melihat adanya kehati-hatian penyelenggara MBG terkait ketersediaan bahan mentah untuk mengolah makanan bergizi gratis tersebut. 

    Kemudian persoalaan distribusi serta daya sanggup APBN untuk membiayai program andalan Presiden Prabowo Subianto.

    Terlebih Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis dapat mencapai Rp 420 triliun hingga Desember 2025. 

    Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 71 triliun untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut  sampai Juni 2025.

    “Kalau kebijakan itu menyangkut semacam uji coba yang akan permanen itu kan Pak Prabowo jadikan MBG sebagai andalan legitimasi beliau. Jadi kalau proyek yang populis ini batal Itu artinya akan ada hukuman sosial pada pemerintah hari ini,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Selasa (14/1/2025).

    Rocky Gerung mengandaikan bila penerima bantuan MBG ini harus tersebar secara merata maka terdapat permasalahan sumber makanan. 

    Selain itu, Rocky juga mengungkapkan adanya kritik yang dilayangkan publik semisal menu makanan dianggap kurang memenuhi standar gizi.

    Tak hanya, anggaran proram tersebut yang akan habis pada bulan Juni 2025, Rocky juga menyoroti efek paradoks terkait Makanan Bergizi Gratis dapat berdampak pada tutupnya warung sekitar sekolah.

    “Enggak ada lagi pelanggan anak-anak yang biasanya jajan mungkin. Ya jajan yang kurang sehat memang tetapi impact pada pedagang di sekitar sekolah juga segera harus diantisipasi,” katanya.

    Mengenai anggaran program MBG yang berasal dari kantong Presiden Prabowo Subianto, Rocky menyebut akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi program skala nasional ini bisa berhenti suatu waktu.

    KLIK SELENGKAPNYA: Ucapan Effendi Simbolon Dinilai Membuat Perang Terbuka Presiden ke-7 RI Jokowi Vs PDIP berlanjut. Pengamat Nilai Effendi Mantap Jika Masih kader PDIP.

    “Karena tidak mungkin seluruh pembiayaan itu harus diandalkan sementara lewat pinjaman ersonal bagaimanapun uang Pak Prabowo itu walaupun sebanyak apapun tapi itu bukan bagian dari APBN,” katanya.

    “Jadi sekali lagi ini yang jadi jadi pertaruhan apakah dana itu tercukupi dan kita selalu ingin terangkan bahwa soal makan siang ini kan sebetulnya itu tindakan voluntaristik itu Jadi kalau kemudian mulai dibuka semacam dompet-dompet di daerah itu juga harus dibaca di dalam upaya untuk menyelesaikan janji secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya,” sambungnya.

    Rocky juga menyebutkan kelangsungan program tersebut juga terancam meskipun terdapat sumbangan dari pengusaha atau pemerintah daerah.

    “Dana-dana sosial dari para perusahaan atau para pengusaha ini kan mesti mereka hitung jadi sekali lagi kita anggap aja bahwa agak tergesa-gesa memang makan siang ini tetapi konsekuensinya memang harus diambil karena ini janji utama dari Presiden Probowo ketika kampanye,” katanya.

    Menurut Rocky, pemerintah harus melakukan audit eksternal terhadap program tersebut. 

    Hal itu dilaukan agar program tersebut bisa dievaluasi secara komprehensif. Ia pun menyarankan agar pemerintah menampung seluruh kritik dari publik.

    Kritik itu bertujuan untuk kelangsungan program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, Rocky juga mengingatkan komunikasi politik yang harus dilakukan sejumlah menteri.

    “Tolong beri kami masukan sekeras-kerasnya jadi  elemen-elemen ini yang mestinya diajukan dalam sistem yang terbuka demokratis itu harusnya kritik dari orang tua murid, kritik dari pedagang-pedagang yang juga merasa mereka kehilangan pendapatan karena makan siang itu membatalkan jajan anak-anak,” katanya.

    Rocky juga menyarankan agar pemerintah menerima masukan dari orangtua murid yang anaknya menerima program tersebut. Pasalnya, kata Rocky, mungkin terdapat orangtua yang menerima keluhan anaknya yang tidak terbiasa menkonsumsi menu makanan itu.

    “mungkin tidak biasa dengan pencernaan baru karena dia lebih suka jajan daripada dikasih makan siang. Jangan-jangan orang tua juga menganggap bahwa anak saya itu justru tersiksa secara psikologis karena harus makan sesuatu yang baunya mungkin tidak akrab bagi anak-anak itu dan potensi anak itu menolak muntah atau mengalami mual,” katanya.

    Respon Gerindra

    Sedangkan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini tidak menjadi masalah. 
    Dasco menegaskan bahwa program tersebut masih dalam tahap uji coba, dan penggunaan dana pribadi dimaksudkan untuk menghindari pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Karena kita ingin agar begitu APBN turun, program bisa berjalan lancar tanpa ada pemborosan. Di beberapa titik, ini adalah uji coba, belum program resmi. Jadi menurut saya, tidak ada masalah jika dana pribadi digunakan untuk itu,” ujar Dasco dikutip dari laman resmi Gerindra.

    Dasco juga menegaskan bahwa Prabowo tidak sepenuhnya menggunakan dana pribadi untuk mendanai program ini. Sebagian dana berasal dari para pendukung dan simpatisan yang ingin berkontribusi dalam program makan bergizi gratis.

    “Tidak semua dana program ini berasal dari Pak Prabowo. Uji coba yang dilakukan di beberapa daerah juga melibatkan swadaya dari para pendukung dan simpatisan program ini,” jelas Dasco.

    “Jika itu dalam batas kemampuan, tidak perlu pinjam, banyak yang gotong-royong untuk mendukung program ini,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas),  menyebut Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, tengah mengupayakan tambahan anggaran mulai Juli 2025. 

    “Kalau ditambah Rp 140 triliun mulai Juli, seluruh anak bisa mendapatkan makanan,” katanya. 

    “Jadi totalnya sekitar Rp 210 triliun. Kalau dari Januari sampai Desember penuh, ya lebih dari Rp 420 triliun. Bayangkan belanja makanan sebesar itu,” lanjut Zulkifli. 

    Ia juga meminta seluruh pihak terkait bekerja keras untuk memastikan keberhasilan program tersebut. 

    “Kalau kita tidak kerja keras sekarang, bagaimana soal telur, beras, ikan? Kita ini sebetulnya malu, sudah tertinggal jauh dari Thailand dan Vietnam,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) di Kendari, Sulawesi Tenggara masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Hasan program MBG di Kendari menggunakan sisa uang uji coba program yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” kata Hasan kepada wartawan Senin, (6/1/2024).

    Namun, kata Hasan, setelah uang sisa uji coba habis, maka program MBG di Kendari akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

    “Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN,” katanya.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafidz menegaskan, anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap Rp10.000 per porsi meskipun menu setiap daerah berbeda.

    “Sama. Jadi tetap anggarannya sama. Hanya untuk menu makanan kita sesuaikan. Termasuk juga lidah anak-anaknya mungkin beda ya di daerah apa. Mereka lebih suka makan apa dan lain-lain,” ujar Meutya usai meninjau program MBG di SDN Cilangkap 5 Depok Jawa Barat.

    Meutya bilang, menu program MBG ini nantinya akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak setiap wilayah. Hal itu juga sejalan dengan kearifan lokal dari daerah tersebut sebab program MBG ini turut melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

    “Jadi Indonesia ini ragam masakannya juga banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Kita enggak mau paksakan satu rasa untuk seluruh anak-anak di Indonesia,” ujar dia.

    “Jadi memang ini salah satu yang kita dorong. Untuk memang berbeda untuk kearifan lokal di daerah sesuai,” sambungnya. (TribunJakarta/Tribunnews.com/Wartakota)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Ormas Bisa Jadi Tiket Lawan Prabowo dan Gibran, Pengamat: Uji Sehebat Apa Anies Tanpa Partai Politik

    Ormas Bisa Jadi Tiket Lawan Prabowo dan Gibran, Pengamat: Uji Sehebat Apa Anies Tanpa Partai Politik

    TRIBUNJAKARTA.COM –  Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan dikabarkan segera membentuk organisasi kemasyarakatan (ormas).

    Pengamat Politik Adi Prayitno mengungkapkan pembentukan ormas itu bisa menjadi tiket untuk Anies Baswedan melawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029.

    Selain itu, pembentukan ormas itu untuk menguji sehebat apa Anies Baswedan tanpa partai politik.

    Pasalnya, selama ini Anies Baswedan berkontestasi politik melalui parpol.  Semisal, Anies Baswedan maju dalam Pilkada Jakarta 2017  diusung PKS dan Gerindra.

    Kemudian, Anies Baswedan maju bersama Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 diusung NasDem,PKS, PKB dan Partai Ummat.

    Adi mengungkapan desakan publik agar Anies Baswedan segera  mendeklarasikan ormas barunya itu semakin berhembus kencang.

    “Bukan hanya muncul dari para pengikut, kalangan publik secara umum tapi misalnya ada sejumlah politisi dari NasDem misalnya yang mencoba untuk memberikan dukungan kepada Anies untuk segera mengumumkan ormas baru,” kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Selasa (14/1/2025).

    Pasalnya, Anies Baswedan dinilai masih punya potensi untuk berkontestasi pada Pilpres 2029.

    Ia pun melihat tiga faktor Anies Baswedan membentuk ormas.

    Faktor pertama, Adi mengungkapkan Anies Baswedan membentuk ormas untuk merawat stamina politik. 

    Apalagi, hampir seluruh rakyat cukup mengenao Anies Baswedan. Sehingga, ormas menjadi bagian investasi politik yang sudah dilakukan Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

    KLIK SELENGKAPNYA: Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri Dinilai Cukup Rumit. Pengamat sebut Prabowo Masih Lengket dengan Jokowi.

    “Jadi bagaimana memori publik yang ingat dan suka kepada Anies ini terus dirawat tentu dengan adanya ormas Anies  juga bisa membangun jaringan-jaringan politik yang tersebar di seluruh Indonesia di seluruh provinsi di seluruh kabupaten di seluruh kota kecamatan,” katanya.

    Adi mengingatkan pentingnya pembentukan ormas. Ia menuturkan Mantan Gubernur Jakarta itu tidak bisa hanya mengandalkan undangan seminar untuk menjaga eksistensi politik.

    Selain itu, Anies juga tidak bisa mengandalkan eksposur pemberitan media serta status di media sosial.

    “Jadi dalam konteks itulah kemudian ormas itu menjadi penting sebagai instrumen bagaimana Anies Itu membangun jejaring politik menyampaikan gagasan dan visi besarnya terkait dengan bagaimana Anies itu punya style membangun Indonesia itu semakin mantap di masa-masa yang akan datang,” kata Adi Prayitno.

    Faktor kedua, Adi mengatakan ormas menjadi uji materi kepada Anies Baswedan yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi.  Terlebih, pasangan Anies-Muhaimin menduduki peringkat kedua pada Pilpres 2024.

    “Artinya ormas ini kan secara automatically akan membentuk organ-organ politik yang kemudian dia berjejaring dan selanjutnya akan dijadikan sebagai kaki-kaki politik Anies untuk merangkul untuk meyakinkan dan mengonsolidasi pihak-pihak yang selama ini merasa memberikan dukungan politiknya kepada Anies,” ujar Adi.

    Ormas, kata Adi, juga menjadi tolok ukur bagi Anies mengenai dukungan politik serta publik. “Karena memang kehebatan Anies selama ini karena ada partai-partai politik yang menyokong di belakangnya misalnya Anies Itu bisa jadi Gubernur Jakarta tentu karena sokongan politik PKS dan Gerindra,” ujarnya.

    “Jangan-jangan ketika Anies bikin ormas baru tak lagi bersama PKS tak lama tak lagi bersama dengan Gerindra ya orang yang mau bergabung dengan Anies Baswedan di ormas barunya itu tidak ada kan. Ini kan untuk menguji sehebat apa sebenarnya Anies Itu tanpa partai politik,” imbuhnya.

    Adi menyebutkan ormas yang dibentuk Anies Baswedan bisa menjadi embrio partai politik pada Pemilu 2029. 

    Dimana, Anies tinggak mengumpulkan mesin politik untuk mendaftar partai politik ke Kementerian Hukum. Lalu, partai politik itu mendaftar ke KPU sebagai partai peserta pemilu pada Pemilu 2029.

    “Ini adalah tiket yang mantap bagi Anies untuk bertanding dengan siapapun di Pilpres nantinya bisa bertanding melawan Prabowo, bisa bertanding melawan Gibran, AHY, Puan Maharani atau siapapun nantinya yang bertanding di Pilpres,” kata Adi.

    Adi melihat sikap Anies Baswedan membentuk ormas sebagai pilihan rasional untuk mengukur kekuatan politik yang bisa bertransformasi sebagai kendaraan maju di Pilpres.

    “Ormas baru ini Anies terus dijadikan sebagai tempat menunjukkan eksistensi dan kekuatan politiknya jejaring-jejaring politiknya terus dibina di mana-mana dan ini tentu bisa sebagai bargaining kepada partai politik yang tidak punya figur di Pilpres sebagai pintu bagi Anies untuk mendapatkan dukungan dari partai,” katanya.

    “Ormas baru ini sebagai potret bagaimana Anies itu tidak berhenti dan tidak melulu dituduh sebagai orang yang sebenarnya hanya numpang keren dan numpang hebat melalui partai politik,” sambung Adi.

    Luncurkan Ormas

    Diketahui, Anies Baswedan bakal meluncurkan organisasi kemasyarakatan (ormas) baru dalam waktu dekat.

    Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, menyatakan, Ormas yang bakal diluncurkan Anies bakal bergerak dalam kegiatan sosial.

    “Organisasi yang bergerak di bidang sosial. Kegiatan sosial. Itu nanti diluncurkan Mas Anies. Mungkin insyaallah bulan ini kelihatannya,” kata Sahrin saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (9/1/2025).

    Sahrin mengungkapkan, Ormas tersebut sebagai wadah para pendukung Anies berkumpul untuk melakukan kegiatan sosial.

    “Kalau ormas ini yang dilaunching itu memang diharapkan sebagai wadah berkumpulnya seluruh pendukung Anies baik di Pilgub 2017 maupun di Pilpres 2024,” ujarnya.

    “Nah makanya supaya bisa menampung seluruh spektrum, maka perkumpulan ini berorientasi kegiatan sosial,” lanjut dia.

    Lantas, apakah ormas tersebut bakal bertransformasi menjadi partai politik (paprol) ke depannya? Sahrin menegaskan ormas tersebut untuk kegiatan sosial.
    Namun, dia tak menampik bakal ada ormas khusus yang bergerak di bidang politik.

    “Kalau misalnya yang kegiatan sosial politiknya itu mungkin yang lain lagi,” ucapnya. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Pimpinan DPR RI akan Cek Siapa yang Bertanggungjawab soal Pagar Laut Tangerang – Halaman all

    Pimpinan DPR RI akan Cek Siapa yang Bertanggungjawab soal Pagar Laut Tangerang – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihaknya bakal melakukan pengecekan ke berbagai stakeholder untuk mencari titik terang soal munculnya pagar bambu di perairan laut Tangerang dan Bekasi.

    Dasco menyatakan saat ini pimpinan DPR RI telah meminta kepada komisi teknis di DPR untuk segera menanyakan beberapa pihak demi mencari tahu siapa dalang yang membangun pagar tersebut.

    “Nah kita sudah minta komisi teknis, sekarang justru mengecek, siapa pihak yang bertanggung jawab,” kata Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Meski begitu, kata Dasco, saat ini belum ada rencana untuk pihaknya memanggil pihak yang memiliki kaitan dengan munculnya pagar tersebut.

    Hal itu didasari karena DPR RI belum mengetahui secara pasti siapa pihak yang seharusnya bisa memberikan penjelasan.

    “Karena ini kan ada banyak pihak yang mengaku yang bertanggung jawab, gitu ada nelayan, ada kelompok masyarakat, nah sehingga kalau tadi mau dipanggil, kita takut salah panggil,” ujar Dasco.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan DPR RI baru akan melakukan pengecekan kepada beberapa pihak termasuk aparat penegak hukum.

    “Sehingga sekarang ini langkah yang dilakukan adalah melakukan pengecekan kepada berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk kemudian kita ingin tahu siapa yang ada di balik itu,” beber dia.

    Setelahnya, jika memang nantinya sudah didapati adanya keterangan dan DPR RI memasuki masa sidang mendatang maka dipastikan akan ada pengecekan langsung di lokasi.

    “Nah nanti, kalau sesudah masa sidang, itu mungkin kita akan kirim komisi teknis untuk turun ke lapangan,” tandas dia.

    Bakamla Yakin

    Sebelumnya, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah meyakini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mampu membereskan soal pagar laut di beberapa lokasi di perairan sekitar Tangerang dan Bekasi yang belakangan menjadi buah bibir di masyarakat.

    Ia menegaskan permasalahan soal pagar laut bukanlah tugas pihaknya.

    Irvansyah juga mengungkapkan pihaknya tidak ingin mepangkahi kewenanhan kementerian dan instansi lain terkait persoalan tersebut.
     
    Hal itu diungkapkannya usai upacara HUT Ke-19 Bakamla RI di Tugu Proklamasi Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

    “Kalau pagar laut memang bukan tugas kita ya. Bukannya tidak mau menindak atau apa begitu, tapi ini akan melangkahi kewenangan kementerian dan instansi lain. Ada yang lebih berwenang dan punya undang-undang untuk menegakkan itu,” kata Irvansyah.

    “Mudah-mudahan ini ada titik teranglah. Memang harusnya berprinsip, yang perlu dibangun dulu itu nelayannya. Masyarakat pesisir dulu mau bangun apa terserah deh. Itu yang kalau saya pribadi berpikir seperti itu, dan sudah saya suarakan kemana-mana itu. Bereskan dulu masyarakatnya,” ujarnya.

    Ia juga mengatakan terkait permasalahan tersebut KKP juga tidak berkoordinasi dengan Bakamla RI.

    Irvansyah pun yakin KKP mampu membereskan persoalan tersebut.

    “Saya kira dengan KKP saja bisa selesai. Bisa selesai. Itu sebenarnya tidak sulit. Tidak sulit. Tidak perlu ramai-ramai. Cuma pagar robohkan, cari orangnya. Biar selesai kan?” lanjut dia.

     

  • Pertemuan Prabowo-Megawati: Gerindra Masih Tunggu Perwakilan Megawati

    Pertemuan Prabowo-Megawati: Gerindra Masih Tunggu Perwakilan Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membeberkan pihaknya kini tengah menunggu perwakilan dari Megawati Soekarnoputri terkait pertemuan dengan Prabowo Subianto yang kembali mencuat.

    Hingga kini pun, Dasco mengaku dirinya masih berlum mendapatkan informasi secara langsung dari Prabowo berkenaan perwakilan dari Ketum berlogo banteng moncong putih itu.

    “Tadi kan sudah ditanyakan, akan ada perwakilannya. Nah itu kita akan menunggu dan saya sendiri belum kemudian mendapatkan pemberitahuan langsung dari Pak Prabowo,” ungkapya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

    Akan tetapi, pihaknya sampai saat ini masih belum mendapatkan informasi mengenai siapa orang yang akan dikirim Megawati untuk menjadi mediator guna mengatur pertemuan.

    “Ya sampai saat ini kita belum mendapatkan berita siapa yang dikirim. Tapi tentunya kalau memang ada nanti dengan seizin Pak Prabowo kan tentunya juga akan ditunjuk yang mewakili,” jelasnya.

    Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI ini menuturkan Gerindra akan menyikapi semua hal dengan baik dan menurutnya pun pertemuan itu bukanlah sesuatu yang luar biasa juga.

    “Sebenarnya kan ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ini kan suatu yang baik-baik yang memang semestinya dilakukan, sehingga menurut saya kita akan tunggu semua yang hal baik yang akan terjadi dan berjalan,” pungkas Dasco.

    Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima menekankan Megawati dan Prabowo bersahabat, sehingga tidak ada persoalan dan permusuhan antara keduanya.

    “Cuma pertemuan kedua beliau, saya menangkap jangan dikerangkakan, jangan dikerangkakan dalam kerangka mau koalisi.  Berikan kesempatan pertemuan kedua beliau yang original, tidak usah didesain, tidak usah terlalu dikonstruksikan untuk masuk kabinet misalnya,” katanya di Kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

    Lebih lanjut, Aria memandang bahwa pertemuan antar dua tokoh bangsa itu bertujuan baik dan akan memberikan kesejukan dalam program dinamika bangsa Indonesia ke depan.

    “Menurut saya, saya yakin pasti akan ketemu. Kalau pertemuan itu terjadi, maka ada pertalian batin dan pertalian pikiran antara Ibu Mega dan Pak Prabowo,” pungkasnya.

  • KPK Buka Suara Usai Muncul Rumor Megawati Lobi Prabowo Minta Hasto Tidak Ditahan

    KPK Buka Suara Usai Muncul Rumor Megawati Lobi Prabowo Minta Hasto Tidak Ditahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rumor bahwa adanya upaya lobi PDIP kepada pemerintahan Prabowo Subianto agar Hasto Kristiyanto tidak ditahan usai pemeriksaan sebagai tersangka, Senin (13/1/2025). 

    Sebagaimana diketahui, Sekjen PDIP itu telah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan. Namun, pada pemeriksaan kemarin, penyidik KPK memutuskan Hasto tidak langsung ditahan. 

    Beredar kabar bahwa adanya upaya kontak dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. 

    Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku tidak mendengar kabar itu. Dia memastikan tidak ada lobi-lobi yang diketahuinya di KPK pada pemeriksaan Hasto kemarin. 

    “Jadi sebaiknya ditanyakan sama yang informasi itu, apakah memang betul seperti itu. Kalau dari sini sih tidak. Dari sini tidak ada [lobi-lobi],” katanya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025). 

    Adapun Setyo menjelaskan bahwa penyidik pasti memiliki pertimbangan sendiri dalam melakukan penahanan atau tidak terhadap seorang tersangka. 

    Dalam kasus Hasto, berdasarkan catatan Bisnis elite PDIP itu telah diperiksa sebagai saksi pada Juni 2024 dan sebagai tersangka 13 Januari 2025. Hasto sebelumnya telah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada 6 Januari 2025, namun berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang. 

    Setyo mengatakan bahwa penyidik di kasus Hasto tidak langsung melakukan penahanan karena masih ada beberapa keterangan saksi yang dibutuhkan. Pria yang pernah menjadi Direktur Penyidikan KPK itu menuturkan, informasi yang diterima pimpinan hanyalah terkait dengan pemeriksaan Hasto. Belum ada detail mengenai rencana penahanan. 

    “Yang ada hanya laporan tentang pemeriksaan, tapi kepada rencana penahanan dan sebagainya itu belum masuk kepada pimpinan. Jadi artinya bahwa segala sesuatunya belum sampai ke situ. Memang, baru tahap pemeriksaan saja,” kata perwira Polri bintang tiga itu.

    Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad telah membantah rumor bahwa Megawati menelepon Prabowo ihwal pemeriksaa Hasto sehari sebelumnya. Dasco mengaku ada beberapa pihak yang sudah menanyakan hal itu kepadanya. 

    Pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPR itu menyampaikan, proses penegakan hukum di KPK menjadi kewenangan para penegak hukum di komisi antirasuah tersebut. Dia memastikan tidak ada hubungannya dengan Prabowo atau Gerindra. 

    “Sehingga kalau ada pertanyaan tidak ada hubungannya dengan pak Prabowo atau Gerindra. Belum ada, belum ada [Megawati telepon Prabowo],” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2025).  

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Hasto diperiksa oleh penyidik KPK selama 3,5 jam pada Senin lalu. Namun, KPK memutuskan Hasto belum akan ditahan pada pemeriksaan perdananya sebagai tersangka. 

    KPK menilai, kendati belum ditahan, upaya paksa terhadap Hasto bisa dilakukan apabila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas penyidikan siap untuk dilimpahkan. 

    “Pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali. Tapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, Senin (13/1/2025).

    Hasto tak berbicara soal pemeriksaannya usai keluar dari Gedung KPK. Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail hanya membenarkan bahwa kliennya ditanyakan soal dua sprindik yang diterbitkan KPK, yakni suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan. 

    Sebelum pemeriksaan, Hasto mengaku sudah siap secara formil dan materiil menghadapi pertanyaan dari penyidik. Dia dan timnya pun sudah mengajukan praperadilan. Dia menilai proses hukum yang dihadapinya saat ini merupakan bagian dari risiko. 

    “Kami diajarkan Bung Karno dan ibu Mega, perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Sehingga hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum,” ucapnya.

    Penetapan Hasto sebagai tersangka disetujui pada rapat expose yang dihadiri oleh pimpinan dan pejabat struktural Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK, Desember 2024 lalu.

    Expose itu digelar tidak lama setelah pimpinan KPK Jilid VI mulai menjabat. Ketua KPK Setyo Budiyanti mengumumkan status Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah selaku tersangka pada pengembangan penyidikan.

    Kasus tersebut sudah mulai diusut KPK sejak 2020. Pada saat itu, lembaga antirasuah menetapkan empat orang tersangka yaitu anggota KPU Wahyu Setiawan, anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina, Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang sampai saat ini belum dibawa ke proses hukum.

  • VIDEO Hasto Tak Ditahan KPK, Gerindra Bantah Kabar Karena Megawati Telepon Prabowo – Halaman all

    VIDEO Hasto Tak Ditahan KPK, Gerindra Bantah Kabar Karena Megawati Telepon Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membantah isu yang mengungkapkan bahwa Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tidak ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghubungi Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

    Hasto diperiksa KPK sebagai tersangka dalam dua kasus  yang melibatkan buronan eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

    Pertama terkait dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR dan kedua perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. 

    Dasco mengaku banyak pihak yang menanayakan dirinya mengenai isu tersebut. 

    Ditegaskan Dasco, proses hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum, termasuk KPK. 

    “Ada beberapa pihak yang menanyakan hal serupa tetapi menurut saya bahwa kewenangan dalam penegakan hukum kan memang oleh KPK,” tegas Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2025).  

    Dasco mengatakan, hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum sepenuhnya merupakan kewenangan institusi penegak hukum itu sendiri. 

    Atau dengan kata lain, tidak ada kaitan dengan Prabowo ataupun Partai Gerindra.

    “Sehingga apa yang mungkin ditanyakan atau yang terjadi hari ini tentunya sudah melalui proses proses yang terjadi di sana,” ucapnya. 

    “Sehingga kalau ada pertanyaan tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo atau Gerindra,” pungkas Dasco.

    Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai diperiksa pada hari ini, Senin (13/1/2025).

    Hasto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam. Dia menyelesaikan pemeriksaan sekira pukul 13:32 WIB. 

    Mengenakan kaos putih dibalut kemeja hitam, wajah Hasto nampak semringah, beberapa kali dia melemparkan senyum.

    Hasto bahkan sempat dipeluk oleh salah seorang simpatisan begitu keluar dari gedung KPK.

    Sayangnya Hasto tidak memberikan pernyataan kepada wartawan setelah menjalani pemeriksaan.

    Semua hal terkait pemeriksaan disampaikan oleh tim pengacara Hasto, Maqdir Ismail.

    “Saya ingin menyampaikan proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilaksanakan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik,” kata Maqdir kepada wartawan di gedung KPK, Senin (13/1/2025).

    Hanya saja, Maqdir tidak mengungkap jadwal pemeriksaan Hasto selanjutnya.

    Maqdir juga enggan menungkap materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik kepada Hasto.

    Sebab, kata dia, sudah terjadi kesepakatan antara pihak Hasto dan penyidik untuk tidak mengungkap materi pemeriksaan ke publik.

    “Untuk hal-hal yang lain terkait perkara, silakan ditanyakan kepada penyidik karena ini kesepakatan kami dengan penyidik. Karena kami hanya menyampaikan Pak Hasto hanya diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalangi penyidikan,” kata Maqdir.

    Hasto bersama Tim Hukum PDIP kemudian menuju bus 3/4 berwarna merah putih untuk pergi meninggalkan gedung KPK. Mereka diiringi sejumlah simpatisan yang kerap memekikkan kata -kata, “Merdeka”.

    Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan buronan eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

    Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019–2024.

    Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW.

    Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai Rp600 juta.

    Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saeful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan.

    Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan–seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya–untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

    Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

    Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

    Pada Selasa, 7 Januari 2025, tim penyidik juga sudah menggeledah dua rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Dari sana penyidik menyita alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik.

    Alasan Belum Tahan Sekjen PDIP Hasto

    KPK mengungkap kenapa belum menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai diperiksa sebagai tersangka pada Senin hari ini, 13 Januari 2025.

    Dijelaskan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, pihaknya masih membutuhkan keterangan saksi lain sebelum menahan Hasto Kristiyanto.

    Beberapa keterangan saksi yang dicontohkan, sebut Tessa, seperti eks terpidana yang juga mantan kader PDIP, Saeful Bahri dan Anggota DPR fraksi PDIP, Maria Lestari.

    “Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan [Hasto] tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2025).

    “Sebagaimana rekan-rekan ketahui ada beberapa saksi yang belum hadir di antaranya Saudara Saeful Bahri, Saudari Maria Lestari, dan beberapa saksi lainnya,” imbuh jubir berlatar belakang pensiunan Polri ini.

    Tessa memastikan penyidik akan kembali memeriksa Hasto. Namun, jadwalnya belum bisa disampaikan.

     

    Sebab saat ini fokus KPK adalah lebih dulu memeriksa saksi-saksi untuk menguatkan bukti rasuah yang dilakukan Hasto Kristiyanto.

    “Pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali. Tapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan akan dipanggil kemudian,” ujar Tessa.

    Tessa juga mengungkap sedikit materi yang dikonfirmasi penyidik kepada Hasto hari ini.

    Salah satunya ialah mengklarifikasi beberapa barang yang sudah disita penyidik dari rumah Hasto, seperti dokumen hingga flashdisk.

    “Secara umum yang bersangkutan dimintai keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain. Termasuk pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun kepada tersangka lain,” tutur Tessa.

    Hasto Kristiyanto diperiksa selama kurang lebih 3,5 jam. 

    Ini merupakan panggilan kedua sebagai tersangka bagi Hasto. 

    Dia sedianya dipanggil KPK pada 6 Januari 2025.

    Akan tetapi Hasto waktu itu meminta penundaan pemeriksaan.

    Seusai menjalani pemeriksaan, Hasto Kristiyanto memilih diam. Yang bicara seputar pemeriksaan adalah pengacara Hasto, Maqdir Ismail.

    “Saya ingin menyampaikan proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilaksanakan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik,” kata Maqdir kepada wartawan di gedung KPK, Senin (13/1/2025).

    Hanya saja, Maqdir tidak mengungkap jadwal pemeriksaan Hasto selanjutnya.

    Maqdir juga enggan menungkap materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik kepada Hasto.

    Sebab, kata dia, sudah terjadi kesepakatan antara pihak Hasto dan penyidik untuk tidak mengungkap materi pemeriksaan ke publik.

    “Untuk hal-hal yang lain terkait perkara, silakan ditanyakan kepada penyidik karena ini kesepakatan kami dengan penyidik. Karena kami hanya menyampaikan Pak Hasto hanya diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalangi penyidikan,” kata Maqdir.

    KPK menetapkan Hasto dan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024 pada akhir tahun lalu.

    Teruntuk Hasto, ia juga dijerat dengan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    Dua perkara itu berkelindan dengan mantan calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang hingga kini buron.

    Hasto Semringah 

    Mengenakan kaos putih dibalut kemeja hitam, wajah Hasto nampak semringah, beberapa kali dia melemparkan senyum.

    Hasto bahkan sempat dipeluk oleh salah seorang simpatisan begitu keluar dari gedung KPK.

    Sayangnya, setelah pemeriksaan, Hasto tidak memberikan komentar apa pun.

    Penjelasan terkait pemeriksaan Hasto hari ini disampaikan oleh tim pengacaranya, Maqdir Ismail.

    Maqdir tidak mengungkap jadwal pemeriksaan Hasto selanjutnya.

    Maqdir juga enggan menungkap materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik kepada Hasto.

    Sebab, kata dia, sudah terjadi kesepakatan antara pihak Hasto dan penyidik untuk tidak mengungkap materi pemeriksaan ke publik.

    “Untuk hal-hal yang lain terkait perkara, silakan ditanyakan kepada penyidik karena ini kesepakatan kami dengan penyidik.”

    “Karena kami hanya menyampaikan Pak Hasto hanya diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalangi penyidikan,” kata Maqdir.

    Hasto bersama Tim Hukum PDIP kemudian menuju bus 3/4 berwarna merah putih untuk pergi meninggalkan gedung KPK.

    Mereka diiringi sejumlah simpatisan yang kerap memekikkan kata-kata, “Merdeka”.

    Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan buronan eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

    Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019–2024.

    Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW.

    Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai Rp600 juta.

    Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saeful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan.

    Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan–seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya–untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

     
    Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

    Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

    Pada Selasa, 7 Januari 2025, tim penyidik juga sudah menggeledah dua rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Dari sana penyidik menyita alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik.

    Hasto Kristiyanto Ajukan Praperadilan

    Hasto Kristiyanto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (10/1/2025). Sebagai pihak termohon ialah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “PN Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 telah menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Hasto Kristiyanto dan sebagai pihak Termohon yaitu KPK RI,” kata Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025).

    Permohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Djuyamto. Sementara panitera pengganti adalah Wijatmoko.

    Adapun sidang perdana akan digelar pada hari Selasa, 21 Januari 2025.

    Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan buronan eks calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku.

    Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019–2024.

    Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

    Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai Rp600 juta.

    Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saeful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. 

    Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan–seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya–untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

    Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

    Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

    Pada Selasa, 7 Januari 2025, tim penyidik juga sudah menggeledah dua rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Dari sana penyidik menyita alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik.

    (Tribunnews/Chaerul Umam/Ilham/Zulfikar/Aphia/Malau)

  • Jalan Rusak Berat, Pemerintah Tawarkan Skema KPBU kepada PT Imasco Asiatic di Jember

    Jalan Rusak Berat, Pemerintah Tawarkan Skema KPBU kepada PT Imasco Asiatic di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah menawarkan skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) kepada PT Imasco Asiatic, pabrik semen investasi dari China, di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    KPBU adalah mekanisme pengadaan proyek infrastruktur yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Mekanisme ini solusi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur publik, terutama ketika anggaran pembangunan terbatas.

    Tawaran KPBU muncul dalam rapat koordinasi penyelesaian masalah kerusakan jalan provinsi di Kecamatan Rambipuji-Puger dan Kecamatan Jombang-Puger, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (13/1/2025).

    Selama ini sejumlah ruas jalan di Jember rusak gara-gara dilewati truk dari dan menuju PT Imasco Asiatic. Bahkan, gara-gara jalan yang berlubang tersebut, sejumlah kecelakaan maut terjadi. Sebagian adalah kecelakaan tunggal karena pengemudi sepeda motor terjatuh.

    Konflik muncul antara Imasco dengan warga setempat. Bahkan terakhir pada 8-11 Januari 2025, warga memblokade jalan di Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, agar truk-truk yang melebihi kelas jalan tidak bisa keluar-masuk PT Imasco.

    Pemprov Jatim sudah menggelontorkan anggaran perbaikan jalan setiap tahun di kawasan Jember bagian selatan. Namun karena berkali-kali dilewati truk yang mengangkut tonase melebih jalan kelas III, kerusakan infrastruktur jalan pun tak terhindarkan dalam jangka pendek. Sementara anggaran Pemprov Jatim tak cukup memadai untuk melakukan perbaikan jalan terus-menerus.

    “Provinsi Jawa Timur tidak lepas tangan dalam hal perbaikan jalan. Insyaallah pada 2025 ini sudah kami anggarkan Rp 52 miliar dana untuk memperbaiki jalan,” kata Asisten II Pemprov Jatim Joko Irianto.

    Rencananya, dana Rp 30 miliar untuk menangani total 5,71 kilometer jalan, yakni 1,95 kilometer ruas jalan Kasiyan Kecamatan Puger, ruas jalan Balung-Rambipuji dengan panjang 0,4 kilometer, dan ruas jalan Kasiyan-Balung dengan panjang 3,3 kilometer.

    Sementara itu Rp 22 miliar digunakan untuk pemeliharaan rutin jalan yang rusak berat sepanjang 6,78 kilometer di batas Kecamatan Kencong-Kabupaten Lumajang, Kencong-Kasiyan, Kasiyan-Puger, Kasiyan-Balung, dan Balung-Rambipuji.

    “Kegiatan tadi saat ini sedang dalam proses pelelangan, yang dimulai pada tanggal 1 dan nanti Insyaallah pada 28 Februari itu sudah kontrak. Semoga itu berjalan lancar tanpa ada hambatan dalam prosesnya, sehingga bisa langsung dilaksanakan secepatnya,” kata Joko.

    Pemprov Jatim juga sudah menyurati Kementerian Pekerjaan Umum untuk meminta bantuan anggaran pada 8 Januari 2025. “Mudah-mudahan, kita doakan semoga berhasil. Saya juga perintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mengawal,” kata Joko.

    Joko berharap pihak swasta berpartisipasi iku menangani dengan program KPBU. “Dengan skema KPBU ini, diharapkan swasta akan menangani dahulu dan nanti akan dibayar pemerintah. Pemerintah Provinsi Jatim siap bekerja sama dengan Imasco. Imasco bisa membantu dalam skema KPBU,” katanya.

    KPBU akan menguntungkan semua pihak. Pembangunan jalan bisa berlangsung baik. “Imasco yang berkepentingan dengan jalan ini juga bisa aman. Kami siap untuk membayar dengan sistem KPBU ini,” kata Joko.

    Bupati Jember Hendy Siswanto meminta Imasco menyambut baik skema KPBU yang ditawarkan Pemprov Jatim. “Itu tidak minta duit ke Imasco. Untung. Pemprov bayar. KPBU itu untungnya banyak. Nanti pemerintah provinsi yang akan mengawal ke pusat dengan persetujuan DPRD tentunya,” katanya.

    KPBU membutuhkan persetujuan dari Menteri Keuangan. “Tapi usulannya dari daerah, karena uangnya akan diambilkan dari anggaran dana Provinsi Jawa Timur untuk bertahap membayarnya, meskipun itu persetujuan dari Menteri Keuangan dan Menteri PUPR,” kata Hendy.

    Hendy berharap, dengan skema KPBU ini, maka keinginannya untuk membeton jalan yang dilintasi truk-truk semen dari dan menuju Imasco bisa terlaksana. Pembetonan jalan dinilainya solusi konret untuk mengatasi kerusakan jalan dalam waktu jangka panjang.

    Ketiadaan anggaran Pemprov Jatim bisa diatasi dengan skema KPBU. Imasco bisa membiayai dulu pembetonan jalan untuk kemudian akan diganti biayanya oleh pemerintah.

    Sementara itu selama proses pembentonan, Hendy menyarankan, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Bina Marga Jatim rutin memperbaiki jalan-jalan rusak yang belum dibeton. Imasco juga diminta sementara waktu menggunakan sistem angkutan stockpile untuk meringankan beban jalan selama proses pembentonan tersebut.

    Dukungan agar Imasco menerima tawaran skema KPBU meluncur pula dari Satib, anggota DPRD Jatim dari Gerindra. “Ini peluang yang luar biasa bagus yang bisa ditangkap Imasco. Karena nanti KPBU ini yang teken kontrak adalah Imasco dengan Pemerintah Provinsi. Jadi Imasco yang mengerjakan semua, dengan Pemprov berkomitmen mulai mengangsur pada tahun ke berapa,” katanya.

    KPBU menguntungkan Imasco secara bisnis juga, karena bisa menjual semen ke pekerjaan sendiri. “Ini akan lebih bagus,” kata Satib.

    Menanggapi hal itu, Fendi, perwakilan dari PT Imasco, mengaku belum mendalami skema KPBU yang ditawarkan pemerintah. “Jujur kami belum melihat bagaimana cara kerjasamanya, dan itu kalau memang win-win solution, pasti kami akan kerjakan. Kami dari swasta belum pernah berkerjasama dengan skema KPBU. Jadi perlu pendalaman,” katanya.

    Fendi minta waktu berkomunikasi dengan jajaran pimpinan Imasco. “Teknisnya pasti sangat banyak. Jadi tidak bisa ngomong KPBU dan langsung bisa jalan, tanda tangan sekarang. Pasti ada teknisnya juga,” katanya.

    Sementara untuk sistem stockpile, Fendi mengatakan, tidak mungkin dilakukan. “Dari segi cost sudah pasti sangat tinggi, karena adanya bongkar muat beberapa kali. Manajemen pernah membahas, dan memang tidak mungkin,” katanya.

    Akhirnya, Imasco lebih memilih membantu perbaikan jalan yang rusak. “Kalau misalnya tim gerak cepat (Dinas PU Bina Marga Jatim) masih kurang, Imasco siap membantu tim tersebut. Kami juga bisa buat tim khusus Imasco. Itu bisa kami lakukan dalam waktu dekat, sehingga walau dilewati truk, jalan itu tetap mulus,” kata Fendi.

    Fendi mempersilakan warga mengontak tim Imasco untuk memperbaiki jalan berlubang, terutama di lima kilometer pertama radius dari pintu masuk pabrik hingga Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger. “Kalau 50 kilometer kami juga tidak sanggup, karena terlalu besar,” katanya.

    Hendy meminta Imasco berkoordinasi dengan tim dari Dinas PU Bina Marga Jatim alih-alih membentuk tim kecil. “Membuat jalan tidak sembarang mengaspal. Kalau tim dari PU Provinsi kurang, kami tim ada dari PU Bina Marga Jember. Banyak tenaga yang bisa direkrut. Jangan mengambil personel asal-asalan,” katanya.

    Kepala Bidang Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jatim Hadi Pramoedjo juga menolak bantuan tim dari Imasco. Dia tak ingin perbaikan jalan yang dikerjakan Imasco berbenturan dengan pekerjaan Pemprov Jatim, karena berpotensi menjadi temuan Inspektorat. Hadi menyarankan Imasco menyediakan anggaran saja untuk kemudian diintegrasikan dengan program perbaikan jalan Dinas PU Bina Marga Jatim.

    “Saya mendukung Pak Hadi. Karena ini aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka tidak bisa serta-merta kita langsung mengerjakan. Karena ini kaitan dengan aset, nanti ada temuan dari Inspektorat,” kata Satib. [wir]

  • Kerusakan Infrastruktur Jalan di Jember Jadi Perhatian Pemprov Jatim

    Kerusakan Infrastruktur Jalan di Jember Jadi Perhatian Pemprov Jatim

    Jember (beritajatim.com) – Kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Jember menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selama ini Pemprov Jatim memprioritaskan alokasi anggaran infrastruktur jalan di Kabupaten Jember, termasuk Rp 52 miliar tahun ini.

    “Alhamdulillah, dua tiga tahun terakhir ini justru Jember mendapat prioritas. Contoh pada 2022 ada peningkatan jalan mulai dari Kasiyan sampai Kencong, ada dua ruas itu nilainya total Rp 80 miliar,” kata Satib, anggota DPRD Jatim dari Partai Gerindra, ditulis Selasa (14/1/2025).

    “Tahun kedua, tahun kemarin yang selesai pada 2024 ini, adalah pekerjaan (pembangunan) jembatan di Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, yang akhirnya (membuat) semua kendaraan Imasco lewat Kecamatan Rambipuji yang mengakibatkan jalan rusak,” kata Satib.

    Selama ini sejumlah ruas jalan di Jember rusak gara-gara dilewati truk dari dan menuju PT Imasco Asiatic. Bahkan, gara-gara jalan yang berlubang tersebut, sejumlah kecelakaan maut terjadi. Sebagian adalah kecelakaan tunggal karena pengemudi sepeda motor terjatuh.

    Alhasil, selama bertahun-tahun kerusakan jalan tersebut memicu lonflik antara warga setempat dengan PT Imasco. Bahkan terakhir pada 8-11 Januari 2025, warga memblokade jalan di Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, agar truk-truk yang melebihi kelas jalan tidak bisa keluar-masuk PT Imasco.

    Tahun ini, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp 30 miliar untuk peningkatan jalan dan Rp 22 miliar untuk merawat jalan sepanjang tahun. “Ini yang tertinggi di antara semua kabupaten dan kota di Jawa Timur. Jadi alhamdulillah, Jember Ini mendapat prioritas, dan ditambah lagi dari Kecamatan Jombang ke Lumajang juga ada anggaran,” kata Satib.

    “Dengan keterbatasan anggaran, ditambah dengan anggaran rutin dari provinsi yang sebesar itu, diharapkan bisa dipakai untuk apa menghilangkan lubang-lobang di jalan. Ditambah lagi tadi kita minta ke Imasco untuk mengeluarkan CS untuk membantu Pemprov menambah anggaran peningkatan (perbaikan) jalan,” kata Satib.

    “Nanti bisa dilihat, anggaran dari Imasco yang berupa CSR tadi berada di sisi mana, anggaran dari provinsi mana. Sehingga ketika ada audit, ada Inspektorat turun, ini jelas. Tidak sampai tumpang tindih,” kata Satib.

    Bupati Hendy Siswanto meminta Pemprov Jatim membeton jalan di jalan yang dilalui truk pengangkut material semen PT Imasco agar tak mudah rusak. Satib sependapat dengan usulan itu, namun konsekuensinya, realisasi panjang jalan yang dibangun tak akan sama dengan pembangunan jalan aspal non beton.

    Satib berharap ada bantuan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan yang rusak sepanjang kurang lebih 22 kilometer tersebut. “Tapi kami tidak tahu berapa besarnya,” katanya.

    Dalam rapat koordinasi penyelesaian masalah kerusakan jalan provinsi di Kecamatan Rambipuji-Puger dan Kecamatan Jombang-Puger, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (13/1/2025), muncul gagasan untuk mengubah status jalan yang dilalui truk-truk berat PT Imasco dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. “Karena dengan dengan upgrade itu, maka kekuatan badan jalan akan bertambah di atas 15 ton,” kata Satib.

    Sementara itu, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim sudah menemui Penjabat Gubernur Jatim Adhy Karyono untuk membicarakan masalah kerusakan jalan di kawasan selatan Jember itu. “Pak PJ Gubernur menyampaikan bahwa ini merupakan atensi pemerintah provinsi, karena terus terang jalan itu adalah Jalan milik provinsi,” katanya.

    Kini DPRD Jember menunggu usulan tambahan alokasi anggaran dari gubernur kepada pemerintah pusat. Halim yakin pemerintah pusat akan memperhatikan Jember dalam jangka panjang.

    “Terus terang masyarakat cukup mendapatkan atensi dari pemerintah pusat. Mungkin nanti Bupati bisa berkirim surat langsung bersama kami DPRD agar ini bisa menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat untuk bisa menambah alokasi,” kata Halim. [wir]