partai: Gerindra

  • Biadab! Calon Ayah Tiri di Jepara Perkosa Balita Usia 3,5 Tahun hingga Pendarahan

    Biadab! Calon Ayah Tiri di Jepara Perkosa Balita Usia 3,5 Tahun hingga Pendarahan

    GELORA.CO – Kasus memilukan terjadi di Jepara, Jawa Tengah, ketika seorang balita berusia 3,5 tahun menjadi korban pemerkosaan oleh calon ayah tirinya. 

    Insiden ini terungkap setelah akun media sosial X @bacottetangga__ melaporkan kejadian tersebut pada Kamis, 16 Januari 2025.  Korban yang mengalami trauma berat kini dirawat di RSUD dr Rehatta, Jawa Tengah. 

    Kasatreskrim Polres Jepara, AKP M Faizal Wildan Umar Rela mengungkapkan bahwa korban masih merasa takut bertemu orang asing.

     

    “Korban diduga dicabuli di dalam toilet oleh pelaku,” ujar Faizal dikutip dari akun tersebut.

    Kasus ini menjadi perhatian publik setelah akun Facebook bernama Uun Krnysh membagikan kronologi kejadian tersebut.

    Dalam unggahannya pada 16 Januari 2025, ia menjelaskan bahwa tindakan keji pelaku diduga dipicu motif ekonomi, yakni kebutuhan untuk modal menikah.

     Menurut pengakuan Uun, ibu korban diduga turut berperan dalam rencana tersebut. 

    “Ibu dari si anak ini emang sengaja nyuruh cowoknya (calon ayah tiri) buat ngelakuin itu semua, yang tadinya mau fitnah tetangga biar dapat duit buat modal nikah. Qodarullah pas dicek sama polisi ternyata sperma calon dari ayah sambungnya itu,” tulisnya. 

    Kasus ini telah memicu kemarahan publik, dengan banyak pihak mendesak penegak hukum untuk memberikan hukuman berat kepada pelaku. 

    “Penjarakan ibunya sekalian, janda gat*l ini memang harus dihantam kepalanya biar gk error,” kesal salah satu netizen di kolom komentar.

    “@Gerindra tolong ubah UU perkosaa/pelecehan  jadi hukuman mati Tanpa sidang. Ini sudah tidak bisa didiamkan,” saran netizen lainnya.

  • Kalau Mau Cari Tanggal Pasti Pertemuan Megawati dan Prabowo di Kongres PDIP

    Kalau Mau Cari Tanggal Pasti Pertemuan Megawati dan Prabowo di Kongres PDIP

    loading…

    Juru Bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, belum terlaksananya pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto hanya masalah teknis waktu. Foto/iNews

    JAKARTA – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, belum terlaksananya pertemuan antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto hanya masalah teknis waktu. Hal itu diungkapkan Seno dalam program Interupsi bertajuk “Menanti Jamuan Nasi Goreng Prabowo-Mega” yang disiarkan di iNews, Kamis (16/1/2025).

    “Ya hanya masalah teknis pengaturan (waktu),” kata Seno.

    Lantas, Seno pun mengatakan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo pasti akan terjadi. Ia pun menyebut, keduanya sudah pasti akan bertemu dalam Kongres PDIP.

    “Karena yang pasti kami sudah sampaikan bahwa di dalam kongres partai yang akan terjadi beberapa bulan ke depan, kami akan mengundang Pak Prabowo,” kata Seno.

    “Artinya kalau mau mencari tanggal yang paling pasti kapan, itu sudah paling pasti itu,” terangnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berdoa agar pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa terjadi dalam waktu dekat. Bahkan, ia berharap, pertemuan kedua tokoh negara itu bisa berlangsung pada bulan ini.

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

  • Wacana Pertemuan Megawati-Prabowo, PDIP Bantah Bahas Kasus Hasto

    Wacana Pertemuan Megawati-Prabowo, PDIP Bantah Bahas Kasus Hasto

    GELORA.CO – Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli membantah Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri akan membahas kasus Hasto Kristiyanto jika bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Guntur merespons wacana pertemuan Megawati dan Prabowo yang kembali mencuat baru-baru ini bersamaan dengan kasus yang tengah menjerat Hasto di KPK. Guntur menyebut kabar tersebut sebagai tuduhan yang tak berdasar.

    “Apalagi yang saya dengar, yang kami dengar, sudah ada spekulasi, akan ada pembahasan soal kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang saat ini mengalami kriminalisasi dengan suatu perkara hukum,” kata Guntur dalam keterangannya, Kamis (16/1).

    “Itu merupakan informasi yang tidak benar, yang merupakan tuduhan yang tidak berdasar,” imbuhnya.

    Guntur mengatakan, meski belum bertemu, Megawati dan Prabowo memiliki sejarah persahabatan yang panjang dari sisi historis maupun ideologis.

    Secara histori, kata Guntur, Mega dan Prabowo pernah dipersatukan saat maju sebagai pasangan MegaPro pada Pilpres 2009. Dari sisi ideologis, keduanya sama-sama pemimpin partai politik berhaluan nasionalis.

    Di sisi lain, lanjut Guntur, keduanya selama ini juga terus berkomunikasi lewat utusan masing-masing. Mega, kata dia, memiliki senior-senior partai yang sering diminta menjadi utusan diantaranya Puan Maharani, Olly Dondokambey, Pramono Anung, dan Ahmad Basarah.

    “Kalaupun nanti pertemuan itu terjadi, maka agenda-agenda yang akan dibahas adalah agenda kenegaraan dan kebangsaan, bukan terkait dengan deal-deal politik,” katanya.

    Baru-baru ini wacana pertemuan Prabowo dan Megawati mencuat usai peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP pada Jumat (10/1) lalu.

    Wacana ini disambut baik oleh masing-masing elite kedua partai. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo mungkin hanya tinggal menunggu waktu.

    Basarah menegaskan bahwa hubungan Megawati dengan Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra itu baik-baik saja.

    “Tinggal saya kira diantara keduanya akan mencari waktu dan tempat yang baik untuk kemungkinan mereka berdua bertemu,” kata di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/1).

    Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui pihaknya intens berkomunikasi dengan sejumlah elite PDIP terkait wacana pertemuan Prabowo dan Megawati. Dasco menilai pertemuan itu bukan barang mustahil jika komunikasi terus intens dilakukan.

  • Wacana Pertemuan Megawati-Prabowo, PDIP Bantah Bahas Kasus Hasto

    Wacana Pertemuan Megawati-Prabowo, PDIP Bantah Bahas Kasus Hasto

    GELORA.CO – Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli membantah Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri akan membahas kasus Hasto Kristiyanto jika bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Guntur merespons wacana pertemuan Megawati dan Prabowo yang kembali mencuat baru-baru ini bersamaan dengan kasus yang tengah menjerat Hasto di KPK. Guntur menyebut kabar tersebut sebagai tuduhan yang tak berdasar.

    “Apalagi yang saya dengar, yang kami dengar, sudah ada spekulasi, akan ada pembahasan soal kasus yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang saat ini mengalami kriminalisasi dengan suatu perkara hukum,” kata Guntur dalam keterangannya, Kamis (16/1).

    “Itu merupakan informasi yang tidak benar, yang merupakan tuduhan yang tidak berdasar,” imbuhnya.

    Guntur mengatakan, meski belum bertemu, Megawati dan Prabowo memiliki sejarah persahabatan yang panjang dari sisi historis maupun ideologis.

    Secara histori, kata Guntur, Mega dan Prabowo pernah dipersatukan saat maju sebagai pasangan MegaPro pada Pilpres 2009. Dari sisi ideologis, keduanya sama-sama pemimpin partai politik berhaluan nasionalis.

    Di sisi lain, lanjut Guntur, keduanya selama ini juga terus berkomunikasi lewat utusan masing-masing. Mega, kata dia, memiliki senior-senior partai yang sering diminta menjadi utusan diantaranya Puan Maharani, Olly Dondokambey, Pramono Anung, dan Ahmad Basarah.

    “Kalaupun nanti pertemuan itu terjadi, maka agenda-agenda yang akan dibahas adalah agenda kenegaraan dan kebangsaan, bukan terkait dengan deal-deal politik,” katanya.

    Baru-baru ini wacana pertemuan Prabowo dan Megawati mencuat usai peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP pada Jumat (10/1) lalu.

    Wacana ini disambut baik oleh masing-masing elite kedua partai. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo mungkin hanya tinggal menunggu waktu.

    Basarah menegaskan bahwa hubungan Megawati dengan Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra itu baik-baik saja.

    “Tinggal saya kira diantara keduanya akan mencari waktu dan tempat yang baik untuk kemungkinan mereka berdua bertemu,” kata di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/1).

    Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui pihaknya intens berkomunikasi dengan sejumlah elite PDIP terkait wacana pertemuan Prabowo dan Megawati. Dasco menilai pertemuan itu bukan barang mustahil jika komunikasi terus intens dilakukan.

  • Pejabat Kemenhub Kumpulkan Dana Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, Siapa Saja yang Terlibat?
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        17 Januari 2025

    Pejabat Kemenhub Kumpulkan Dana Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, Siapa Saja yang Terlibat? Regional 17 Januari 2025

    Pejabat Kemenhub Kumpulkan Dana Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, Siapa Saja yang Terlibat?
    Penulis
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (
    Kemenhub
    ) mengungkap fakta mengejutkan soal pengumpulan dana untuk
    Pilpres 2019
    .
    Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin (13/1/2025), terungkap bahwa para pejabat Kemenhub mengumpulkan dana untuk mendukung pemenangan Joko Widodo di Pilpres 2019, yang saat itu berstatus sebagai capres petahana.
    Bagaimana skema ini berlangsung, dan siapa saja yang terlibat? Berikut penjelasannya.
    Menurut kesaksian Danto Restyawan, mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, dana sebesar Rp5,5 miliar dihimpun atas arahan Direktur Prasarana Kemenhub Zamrides.
    Zamrides, kata Danto, mendapat instruksi langsung dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan dana dari sembilan pejabat pembuat komitmen (PPK) di DJKA.
    “Informasinya Pak Zamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK,” kata Danto saat menjadi saksi dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi itu, sebagaimana dilansir Antara.
    Menurut Danto, dana tersebut bersumber dari kontribusi para kontraktor proyek perkeretaapian yang dikenakan fee.
    Masing-masing PPK menyetor sekitar Rp 600 juta, termasuk PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza yang jadi terdakwa dalam sidang ini.
     
    Sebagian dana juga disebut digunakan untuk keperluan lain, seperti membeli 25 ekor hewan kurban dan bahan bakar pesawat untuk kunjungan kerja Menteri Perhubungan ke Sulawesi.
    Zamrides awalnya ditugaskan untuk mengoordinasi pengumpulan dana ini.
    Namun, ketika diduga mulai terpantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zamrides disebutkan melarikan diri ke luar negeri.
    Danto kemudian ditunjuk untuk melanjutkan peran ini.
    Danto mengaku menerima Rp 595 juta dari Yofi Okatriza. Ia menyatakan telah mengembalikan uang tersebut melalui penyidik KPK.
    Dalam kasus korupsi ini, terdakwa Yofi Okatriza didakwa menerima suap sebesar Rp55,6 miliar dari belasan kontraktor proyek perkeretaapian di wilayah Purwokerto dan sekitarnya selama kurun waktu 2017 hingga 2020.
    Selain itu, ia juga menerima barang mewah senilai Rp1,9 miliar.
    Dana suap tersebut menjadi bagian dari skema lebih besar yang terungkap dalam sidang, termasuk penggunaan fee kontraktor untuk berbagai keperluan pribadi pejabat.
    Pemilihan Presiden 2019 menjadi ajang kompetisi politik yang sangat ketat antara dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
    Calon presiden petahana Joko Widodo berpasangan dengan Ma’ruf Amin menghadapi Prabowo Subianto, yang saat itu menggandeng Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden.
    Setelah persaingan yang sengit, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.
    Pasangan ini memperoleh 55,5 persen suara atau sekitar 85 juta suara, mengalahkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang meraih 44,5 persen atau sekitar 68 juta suara.
    Prabowo-Sandi, yang sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, namun ditolak. 
    Setelahnya, Prabowo yang sudah menjadi rival
    Jokowi
    sejak 2014 itu memutuskan bergabung ke gerbong pemerintahan.
    Ketua Umum Partai Gerindra itu mendapat imbalan berupa kursi Menteri Pertahanan.
    Di penghujung 2024, Prabowo kembali mencalonkan diri di pilpres dengan menggandeng putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. 
    Prabowo-Gibran pun menang satu putaran dengan meraup 58 persen suara, mengalahkan dua paslon lain yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menlu Tegaskan Solusi 2 Negara usai Gencatan Senjata Israel-Hamas Tercapai

    Menlu Tegaskan Solusi 2 Negara usai Gencatan Senjata Israel-Hamas Tercapai

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan pemerintah Indonesia mengapresiasi kesepakatan atas gencatan senjata antara Israel dan Hamas. 

    Melalui akun X @Menlu_RI, Menteri Sugiono menyampaikan bahwa kekejaman Israel di Palestina telah memakan puluhan ribu nyawa Palestina. Dia menegaskan bahwa setiap angka adalah nyawa, bukan statistik semata. 

    Usai gencatan senjata disepakati, Sugiono menekankan perlunya agar kesepakatan tersebut segera dilaksanakan secara menyeluruh. 

    “Oleh karena itu, Indonesia apresiasi kesepakatan gencatan senjata, sesuai dengan yang selama ini terus kita dorong bersama dengan masyarakat internasional. Langkah penting berikut adalah memastikan kesepakatan tersebut dilaksanakan segera & secara komprehensif, untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak,” ujarnya, dikutip Bisnis, Kamis (16/1/2025).

    Sugiono lalu menyampaikan harapannya agar gencata senjata itu bisa menjadi momentum mendorong perdamaian di Palestina. Dia lalu menegaskan bahwa perdamaian itu hanya akan terwujud dengan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Palestina. 

    “Saya tegaskan juga, bahwa perdamaian tersebut hanya dimungkinkan, jika Palestina telah merdeka dan berdaulat, sesuai dengan solusi dua negara yang telah disepakati masyarakat internasional,” ucap politisi Partai Gerindra itu. 

    Dari sisi Indonesia, terang Sugiono, pemerintah disebut siap berkontribusi kepada upaya pemulihan kehidupan bersmayarakat di Gaza. Hal itu dilakukan dengan bantuan kemanusiaan, dukungan terhadap UNRWA maupun upaya rekonstruksi Gaza. 

    Proses Gencatan Senjata

    Sebelumnya, dilansir Reuters, pihak mediator dari Qatar telah mengirimkan proposal gencatan senjata masing-masing ke Israel dan Hamas. Proposal yang diajukan yakni untuk menghentikan serangan dan pertukaran tawanan warga Israel oleh Hamas dengan warga Palestina yang ditahan. 

    Terobosan proposal gencatan senjata itu dikabarkan tercapai di Doha, Qatar dan kesepakatan antara kedua belah pihak diperkirakan bisa tercapai.

    Di antara poin-poin proposal gencatan senjata itu adalah pengembalian warga Israel yang ditawan oleh kelompok Hamas. Pada tahap pertama, 33 orang tawanan akan dibebaskan. Mereka meliputi tentara perempuan, laki-laki berumur 50 tahun ke atas, korban luka-luka dan sakit. 

    Apabila tahap pertama berjalan lancar, pada hari ke-16 kesepakatan itu tercapai, maka akan dilanjutkan dengan pengembalian sisa tawanan yakni tentara laki-laki dan pria dengan umur prajurit. Mayat dari tawanan yang sudah meninggal dunia juga akan dikembalikan. 

    Kesepakatan dari pihak Israel akan berlangsung dalam beberapa fase. Namun, tentara negara itu akan tetap berada di batas wilayah perkotaan dan pedesaan Israel.

    Tentara Israel juga akan mundur dari sebagian wilayah di koridor Philadelphi serta ujung Selatan Gaza. Penduduk Gaza yang tak bersenjata akan diperbolehkan kembali, dan tentara Israel akan mundur dari koridor Netzarim di Gaza tengah. 

    Sementara itu, kelompok militan Palestina yang dinyatakan bersalah dalam pembunuhan dan serangan mematikan juga akan dibebaskan. Namun, jumlahnya akan tergantung dengan jumlah tawanan Hamas yang masih hidup. 

    Meski demikian, para tahanan tersebut tidak akan dilepaskan ke Tepi Barat. Tahanan kelompok Hamas yang terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023 tidak akan dilepaskan.

    Dari segi bantuan, Israel akan memperbolehkan masuknya bantuan ke Jalur Gaza dengan peningkatan jumlah yang signifikan. 

    Terkait dengan masa depan Gaza, para pihak belum sampai ke pembahasan siapa yang memerintah di wilayah tersebut. Israel menegaskan bahwa Hamas dan Otoritas Palestina atau Palestinian Authority (PA) tidak boleh mengendalikan Gaza. Mereka menegaskan bahwa akan mempertahankan kendali bahkan setelah selesainya pertarungan. 

    Sementara itu, komunitas internasional menegaskan bahwa pemerintahan di Gaza harus dijalankan oleh bangsa Palestina kendati belum ditemukan faksi mana yang akan diberi mandat.

    Kendati demikian, ada pembahasan yang berlangsung di antara Israel, Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat (AS) terkait dengan pemerintahan sementara untuk Gaza di bawah pengawasan sampai setelah adanya reformasi di tubuh PA. 

  • Pertemuan Prabowo dengan Megawati, PDIP Sebut Bila Terjadi Tak Akan Ada Deal Politik – Halaman all

    Pertemuan Prabowo dengan Megawati, PDIP Sebut Bila Terjadi Tak Akan Ada Deal Politik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menanggapi wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Guntur Romli menegaskan, apabila wacana pertemuan Prabowo-Megawati terjadi, tidak akan ada kesepakatan alias deal politik.

    “Kalaupun nanti pertemuan itu terjadi, maka agenda-agenda yang akan dibahas adalah agenda kenegaraan dan kebangsaan, bukan terkait dengan deal-deal politik,” ungkap Guntur Romli, Kamis (16/1/2025), dikutip dari Kompas TV.

    Guntur mengungkapkan, banyak tuduhan yang dilayangkan terkait wacana pertemuan Megawati-Prabowo.

    “Seperti halnya pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo sebelum pelantikan presiden, waktu itu sudah ada spekulasi, ada tuduhan, bahwa pertemuan itu akan membahas soal jatah menteri di kabinet.”

    “Lagi-lagi itu merupakan tuduhan tak berdasar,” ungkapnya.

    Lanjutnya, Megawati dalam pidato HUT ke-52 PDIP mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Prabowo terkait pencabutan Tap MPRS No 33 tahun 1967.

    “Terkait pelurusan sejarah Bung Karno dan juga pengembalian hak-hak martabat Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama,” tegasnya.

    Tanggapan Jokowi

    Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati.

    Dilansir Tribun Solo, Jokowi menyebut, pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan berdampak baik pada stabilitas ekonomi.

    “Stabilitas politik akan memengaruhi bidang ekonomi kita,” tuturnya saat ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025).

    Menurut Jokowi, pertemuan itu menunjukkan komitmen supaya semua pihak yang berbeda pilihan politik tetap saling merangkul.

    “Sangat bagus. Untuk negara sebesar Indonesia ini berangkulan persatuan akan memberikan kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita,” jelasnya.

    Meski begitu, ia menyatakan, pertemuan Megawati dan Prabowo tak serta merta menunjukkan arah PDIP bergabung dengan koalisi pemerintah.

    “(Soal tak ada oposisi) wong pertemuan tadi kan saya sampaikan kebaikannya kalau ada pertemuan,” tutur eks Wali Kota Solo ini.

    Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ternyata menjadi sosok utusan dari Gerindra mengenai rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri.

    Muzani mengakui hal ini saat ditanya soal sosok yang menjadi perantara pertemuan antara kedua tokoh tersebut.

    Ia mengaku, sudah menemui Megawati pada beberapa waktu lalu.

    Dalam pertemuan itu, Muzani menyatakan, Megawati menyampaikan sejumlah pesan kepada dirinya.

    Akan tetapi, ia enggan merinci lokasi pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP tersebut.

    “Ya, ada pesan-pesan lah begitu. Ibu Megawati menyampaikan beberapa pesan,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul: Di Solo, Jokowi Apresiasi Wacana Pertemuan Prabowo dan Megawati: Demi Stabilitas Politik Ekonomi.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Deni) (TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)

  • Baru Tiga Bulan Jadi Presiden, Prabowo Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Bisa Lebihi 8 Persen – Halaman all

    Baru Tiga Bulan Jadi Presiden, Prabowo Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Bisa Lebihi 8 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto, yang baru menjabat sebagai Kepala Negara selama kurang lebih tiga bulan, percaya diri pertumbuhan ekonomi bisa melebihi target yang ia pasang, yaitu sebesar 8 persen.

    Ia mengatakan, selama tiga bulan ini ia mempelajari keadaan perekonomian Indonesia, dirinya percaya pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen, bahkan lebih dari itu.

    Hal itu ia sampaikan ketika berpidato dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

    “Saya baru mungkin menginjak bulan ketiga memimpin pemerintahan Republik Indonesia dan makin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri. Saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai, bahkan mungkin melebihi 8 persen pertumbuhan [ekonomi],” kata Prabowo.

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu memandang target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini kerap menuai nyinyir dari berbagai pihak.

    Menurut dia, itu karena banyak elite di Indonesia yang lebih suka melihat kawannya kesusahan dibanding sukses.

    “Mungkin banyak yang nyinyir karena ini memang salah satu kelemahan daripada elite Indonesia adalah tidak percaya diri. Suka melihat kawan susah, susah melihat kawan senang. Ini sifat kita,” ujar Prabowo.

    “Kita harus koreksi diri. Mungkin terlalu lama kita dijajah, jadi kita merasa rendah diri,” lanjutnya.

    Prabowo kembali menegaskan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen karena dibantu oleh para menterinya. Ia menjanjikan berbagai kejutan besar di beberapa pekan yang akan datang.

    “Saya positif kita akan bikin kejutan-kejutan besar di minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang,” ucap Prabowo. 

  • Nasib Pemilik Pagar Laut Kini Presiden Prabowo Tegas Beri 3 Perintah, Sekretaris: Setuju Disegel

    Nasib Pemilik Pagar Laut Kini Presiden Prabowo Tegas Beri 3 Perintah, Sekretaris: Setuju Disegel

    TRIBUNJATIM.COM – Diketahui, pagar laut sepanjang 30 km ini membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji.

    Pagar misterius itu kali pertama ditemukan pada 14 Agustus 2024, ketika Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menerima informasi terkait aktivitas pemagaran laut.

    Meski demikian, belum diketahui siapa pemilik yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut.

    Sekretaris Gerindra yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, mengungkap perintah Prabowo soal pagar laut.

    Presiden Prabowo menyebutkan tiga perintah tegas untuk mengusut kasus Pagar Laut tersebut.

    Ada tiga perintah.

    Perintah pertama adalah penyegelan.

    Lalu, kedua, adalah pencabutan terhadap pagar laut tersebut.

    Kemudian, perintah ketiga, agar pihak terkait mengusut siapa pemiliknya.

    “Sudah, beliau (Prabowo) sudah setuju pagar laut (disegel), itu disegel.”

    “Kemudian yang kedua, beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. (Siapa pemiliknya juga harus) usut begitu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Meski demikian, Muzani mengaku tak tahu siapa pemilik pagar laut di Tangerang itu.

    Begitu juga soal isu yang mengatakan proyek pagar laut tersebut merupakan bagian proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).

     “Saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Saya Ketua MPR,” tukasnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pung Nugroho Saksono alias Ipunk, telah menyegel pagar laut yang membentang di enam kecamatan di Tangerang tersebut.

    Penyegelan itu dilakukan Ipunk bersama anak buahnya pada Kamis (9/1/2025).

    Pemkab Tangerang tak tahu dalang di balik pembangun pagar laut di perairan wilayahnya. (Istimewa)

    Ipunk mengungkapkan pihaknya memberi tenggat waktu hingga 20 hari kepada pemilik pagar laut agar segera membongkar sendiri.

    Jika tidak, kata dia, KKP-lah yang akan turun tangan sendiri.

    “Kami beri waktu, paling lama 10 sampai, 20 hari deh. Kalau tidak bongkar, maka KKP akan bongkar. Yang namanya, laut (jangan) dipagar-pagar seperti itu,” tegas Ipunk, Kamis.

    Sementara itu, mengenai apakah pagar laut di Tangerang dibuat terkait PSN PIK 2, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membantahnya.

    Ia memastikan PSN hanya mencakup kawasan mangrove.

    Pagar laut sepanjang 30 KM ternyata melibatkan kepemilikan seorang artis (Tribun Sumsel, Tribunnews.com)

    Karena itu, Airlangga menegaskan proyek pagar laut bukan merupakan bagian PSN maupun PIK 2.

    “Enggak ada (hubungannya pagar laut dengan PSN PIK 2). PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan PIK 2,” kata Airlangga, Selasa (14/1/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Bantahan serupa juga telah disampaikan kuasa hukum PSN PIK 2, Muannas Alaidid, sebelumnya.

    Muannas menegaskan PSN PIK 2 tidak melakukan pembangunan pagar laut.

    Muannas juga memastikan pembangunan pagar laut itu tidak termasuk lokasi PSN maupun PIK 2.

    “Bukan pengembang yang pasang, ngapain urusin beginian (pagar laut)” ujarnya kepada Tribunnews.com.

     “Tidak ada kaitan sama sekali dengan pengembang, karena lokasi pagar tidak berada di wilayah PSN maupun PIK 2,” imbuh Muannas.

    Dalam kasus pagar laut misterius di Tangerang, Banten, Polri melalui Kakorpolaruid Baharkam, Irjen Mohammad Yassin, mengatakan belum ditemukan tindak pidana.

    Ia juga mengatakan pihaknya belum menerima laporan mengenai pagar laut tersebut.

    “Sampai sejauh ini belum ada tindak pidana yang terjadi,” kata Yassin saat dihubungi, Rabu.

    Kendati demikian, Yassin memastikan pihaknya akan membantu KKP jika diminta membongkar pagar laut tersebut.

    “Betul dari KKP sudah melakukan penyegelan. Apabila KKP akan melakukan pembongkaran dan meminta back up dari Polairud kita siap membantu,” ungkapnya.

    Yassin berkomitmen pihaknya akan melakukan upaya penegakan hukum jika persoalan pagar laut ini nantinya membuat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Pagar di laut kewenangan dari KKP, apabila ada gejolak sosial/tindak pidana maka tanpa diminta polri akan turun ke lokasi,” pungkas dia.

    Pihak yang menderita karena adanya pagar laut di perairan laut Bekasi dan Tangerang adalah para nelayan.

    Tangis nelayan akhirnya kini tak terbendung setelah pagar laut itu berdiri.

    Kini hasil tangkapan anjlok imbas adanya pagar laut tersebut.

    Keberadaan pagar misterius di laut Bekasi, atau tepatnya di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, ternyata berdampak langsung terhadap hasil tangkap nelayan setempat.

    Hal ini yang dirasakan oleh Rodin (41), seorang nelayan asal Kampung Paljaya yang mengaku hasil tangkapannya menurun drastis sejak pagar misterius di laut Bekasi itu berdiri.

    Sebelum adanya pagar itu, Rodin bisa membawa pulang 40 kilogram ikan berbagai jenis setiap harinya, yang merupakan hasil menjaring ikan di pinggiran perairan.

    Namun, sejak pagar yang mirip tanggul itu membentang lima kilometer ke tengah laut, hasil tangkapannya kini paling banyak 5 kilogram.

    “Tadinya masih dapat Rp 450.000. (Sekarang) paling dapat cepe (Rp 100.000), buat bensin doang, buat bahan bakar doang,” kata Rodin saat ditemui Kompas.com di sela waktu istirahatnya, Selasa (14/1/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Rabu.

    Rodin meyakini pendapatannya yang anjlok itu karena keberadaan pagar misterius di laut Bekasi.

     Sebab, adanya pagar itu membuat ikan yang berada di pinggir perairan kini menjauh.

    Di sisi lain, dia dan nelayan lainnya merasa tersekat.

    Mengingat, bentangan pagar di dua sisi sepanjang lima kilometer itu membuat nelayan tak bisa leluasa mencari ikan di pinggir perairan.

    Mereka mesti keluar dari pagar alur pelabuhan terlebih dahulu di tengah lautan agar bisa menangkap ikan.

    Hal ini pun membuatnya enggan memaksakan diri lantaran perahu kecilnya rawan rusak jika sewaktu-waktu dihantam ombak besar.

    Tangis nelayan yang kini penghasilannya anjlok imbas ada pagar laut (Kompas.com)

    “Tadinya ikan naik kemari. Dibarok (tanggul diuruk), ombaknya juga gede kalau nengah, enggak bisa, kan nelayan pinggir,” ungkap dia.

    Nelayan lain, Tayum mengaku, tak bisa leluasa menebar jaring setelah adanya pagar laut di Bekasi itu.

    “Udah enggak bisa lagi kayak dulu, pada saat akan buat acara tabur jaring, tidak bisa lagi karena sudah disekat oleh pagar bambu,” ungkap Tayum.

    Selain itu, limbah tanah bekas urukan tanggul juga berdampak terhadap kelangsungan ekologi habitat laut.

    “Limbah yang mereka tinggalkan meninbulkan kematian habitat laut, limbah tanah yang mereka gali,” pungkas dia.

  • Rangkuman Fakta Keracunan Massal Siswa SDN Dukuh Sukoharjo, MBG Ternyata Masih Tahap Uji Coba

    Rangkuman Fakta Keracunan Massal Siswa SDN Dukuh Sukoharjo, MBG Ternyata Masih Tahap Uji Coba

    TRIBUNJATIM.COM – Inilah rangkuman fakta keracunan massal siswa SDN Sukoharjo seusai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Siswa mengalami rasa mual setelah menyantap makanan tersebut.

    Keracunan massal ini terjadi di SDN 3 Sukoharjo. 

    Kejadian keracunan massal tepatnya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Dukuh, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo.

    Sebanyak 50 siswa mengalami mual, pusing dan muntah setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    MBG Masih Tahap Uji Coba

    Sebanyak 50 siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Dukuh, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo mengalami mual dan pusing. 

    Ini setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    MBG ini diketahui masih dalam tahap uji coba.

    Mereka keracunan pada Kamis (16/1/2025).

    Insiden ini membuat para siswa mengeluhkan gejala seperti mual, pusing, dan muntah setelah menyantap makanan yang dibagikan di sekolah. 

    2. Setiap Kelas 2 Orang Mual dan Muntah

    Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Dukuh, Lilik Kurniasih mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 10.30 WIB. 

    “Ada beberapa siswa, saya kurang tahu jumlahnya. Yang pasti setiap kelas dari kelas satu sampai kelas 6, setiap kelas 2 orang mengalami mual, pusing dan beberapa siswa muntah,” paparnya, Kamis (16/1/2025).

    Menurutnya, keracunan ini kemungkinan besar karena proses masaknya.

    “Isi makan bergizi gratis itu ada nasi, sayur cah wortel, tahu, ayam kentucky dan susu,” ujarnya. 

    3. Sudah Ditangani Puskesmas

    Lebih lanjut, mengetahui hal itu Kepala Sekolah SDN 03 Dukuh melapor ke puskesmas terdekat untuk dilakukan penanganan pertama.

    “Sudah koordinasi dengan puskemas dan SPPG. Kemudian diberikan obat, setelah ini sekolah dan Puskesmas Sukoharjo masih dalam pemantauan,” tandasnya. 

    Sementara itu, Kepala Puskesmas Sukoharjo, Kunari Mahanani mengatakan data yang ia terima ada kurang lebih 50 siswa yang mengalami keracunan.

    “Siswa yang mengalami mual, pusing dan muntah, sekitar 40 sampai 50 siswa-siswi,” singkatnya.

    Penampakan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Dukuh, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo. Siswa mengalami mual setelah menyantap makanan ini. (Tribun Solo/Anang Maruf)

    MBG Surabaya Dimulai Minggu Depan, Bahtiyar Rifai: Perhatikan Juga Pemerataan Distribusi Makanan

    Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya dijadwalkan baru mulai minggu depan, 13 Januari 2025. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai akan terus berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kesiapan di lapangan.

    Pada tahap awal, program ini akan menyasar tiga sekolah di Kecamatan Wonocolo, yaitu PAUD Yasporbi, SD Taqoma, dan SMPN 13 Surabaya. Namun, Bahtiyar menyebut jumlah siswa yang akan menerima manfaat di tahap awal masih dalam proses pendataan.

    “Untuk jumlah siswa di tiga sekolah tersebut, kami belum menerima data pastinya. Namun, program ini akan berjalan secara bertahap, seiring dengan pelaksanaan di Kota dan Kabupaten lainnya,” jelas pimpinan DPRD ini.

    Legislator dari Fraksi Gerindra itu menyoroti peluang besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya melalui program ini. Menurutnya, UMKM bisa berpartisipasi sebagai penyedia makanan dengan mendaftar melalui link resmi yang disediakan oleh Badan Gizi Nasional.

    “Kami berharap UMKM dan warga sekitar bisa diberdayakan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Partisipasi mereka penting untuk menyukseskan program ini,” katanya. 

    Pendaftaran untuk menjadi penyedia makanan dalam program ini tidak dipungut biaya. Dengan total sasaran siswa di Surabaya mencapai 369.000 anak, pelaksanaan MBG membutuhkan perencanaan matang, terutama terkait anggaran dan distribusi. 

    “Pemberian makanan bergizi ini akan dilakukan secara bertahap, sesuai arahan Badan Gizi Nasional, termasuk dalam hal kebutuhan anggarannya,” jelas Bahtiyar.

    Perhatikan 2 Hal Penting

    Pemkot Surabaya diminta memperhatikan  dua hal penting dalam pelaksanaan MBG. Selain pemberdayaan UMKM lokal juga  pemerataan distribusi makanan. 

    Bahtiyar optimis bahwa jika dikelola dengan baik, MBG dapat memberikan dampak positif bagi siswa dan masyarakat secara luas. 

    “Kami ingin program ini berjalan menyeluruh di Surabaya, melibatkan semua pihak, dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak kita,” pungkasnya

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com