Serasinya Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto soal Pagar Laut
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Keserasian antara Presiden RI
Prabowo Subianto
dan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, atau dikenal
Titiek Soeharto
, tampak dalam menyikapi polemik
pagar laut
di perairan Tangerang, Banten.
Prabowo dan Titiek kompak ingin persoalan pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang segera dituntaskan.
Sebab, hingga saat ini, pemilik pagar laut misterius itu tidak kunjung terungkap.
Merepons hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta agar peristiwa pemasangan pagar laut di perairan Tangerang diselidiki tuntas.
Permintaan ini disampaikan saat bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).
“Tadi arahan Bapak Presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara, nah itu kasusnya seperti itu,” kata Trenggono, usai bertemu Prabowo.
Prabowo juga mengarahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mencabut gugusan pagar laut.
Sebab, dikhawatirkan, ada yang menggugat jika pencabutan dilakukan oleh KKP saja.
Oleh karenanya, KKP akan bekerja sama dengan TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri, hingga Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).
Rencananya, pembongkaran bakal dimulai pada Rabu pekan ini setelah pihaknya mengumpulkan bukti-bukti.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, pokoknya sesuai koridor hukum. Dan kemudian saya sampaikan di sini, Rabu kita akan bersama-sama dengan seluruh pihak dan pada saat itu kita bongkar,” ucap dia.
Sikap tegas Prabowo tersebut didukung oleh Titiek Soeharto selaku Ketua Komisi IV DPR yang merupakan mitra dari KKP.
Titiek juga mendesak agar pemilik pagar laut misterius di Tangerang diungkap ke publik.
Ia optimis pemerintah mampu mengungkapnya.
“Saya juga sebagai anggota dewan, sebagai rakyat biasa, kita juga ingin tahu siapa sih yang menyuruh, yang membiayai, yang memiliki pagar laut ini. Kita juga ingin tahu. Dan mudah-mudahan bisa kita percayakan kepada pemerintah supaya bisa menemukan,” ujar Titiek, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2024) kemarin.
Selain itu, Titiek menduga perusahaan besar menjadi dalang dari pagar laut yang membentangi kawasan pesisir Tangerang sepanjang 30,16 kilometer.
Namun, ia enggan menerka lebih jauh soal pelaku pemasang pagar laut.
“Ya, kalau enggak perusahaan besar, mana mungkin dia bikin pagar seperti itu, ya, untuk apa gitu ya,” ungkap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.
Keseriusan Titiek juga ditunjukkan dengan aksi meninjau lokasi pagar laut pada Rabu kemarin.
Dia melakukan sidak pagar laut bersama jajarannya di Komisi IV DPR, seperti di antaranya Daniel Johan (DJ) dari Fraksi PKB, Rajiv dari Fraksi Nasdem, Panggah Susanto dari Fraksi Golkar, hingga Dadori Wonodipuro dari Fraksi Gerindra.
Putri Presiden ke-2 RI Soeharto ini menegaskan, wilayah perairan bukanlah milik perorangan maupun perusahaan, sehingga tidak boleh ada yang memagarinya.
“Itu juga melanggar hukum. Ini kan laut, laut ini bukan milik perorangan atau milik perusahaan, ini adalah milik negara gitu ya. Mereka enak saja memagar-magari,” ucap Titiek.
Titiek juga mengungkapkan bahwa pagar laut itu menghalangi jalan para nelayan mencari nafkah.
“Jadi kita lihat sendiri tadi memang itu menghalang-halangi jalannya nelayan untuk cari nafkah,” ungkapnya.
Selepas sidak, menurut Titiek, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan jajarannya untuk membongkar pagar laut tersebut.
Mantan istri Prabowo itu berharap pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu segera dibongkar.
“Jadi alhamdulillah kami dari Komisi IV mengapresiasi pemerintah dan aparat untuk bisa segera mencabut pagar laut itu,” kata Titiek.
Sebagai informasi, keberadaan pagar laut misterius di perairan Tangerang menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial pada awal tahun ini.
Pagar ini memberikan dampak besar bagi masyarakat pesisir.
Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten mencatat sekitar 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya terdampak langsung, memengaruhi 21.950 jiwa secara ekonomi.
Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pagar tersebut merusak ekosistem laut di wilayah tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
partai: Gerindra
-
/data/photo/2025/01/22/6790a4858f30f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Serasinya Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto soal Pagar Laut
Nasional
23 Januari 2025")
Serasinya Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto soal Pagar Laut Nasional 23 Januari 2025
-
Kawendra Bertekad Sukseskan HUT ke-17 Gerindra di DPR: Ini Momen Sakral
Jakarta –
Partai Gerindra bersiap merayakan ulang tahun ke-17. Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana HUT ke-17 Gerindra di DPR RI.
Kawendra menyebut HUT Gerindra kali ini bukan hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi simbol penguatan peran Fraksi Gerindra DPR dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto agar terus bekerja keras dan semakin dekat dengan rakyat.
“Di media sosial, insyaAllah Partai Gerindra paling dicintai saat ini, mungkin karena ini 17 tahun Gerindra, rasanya ingin meriah lagi dan melibatkan lebih banyak masyarakat yang lain,” kata Kawendra dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (22/1/2025).
Selain itu, Kawendra juga menyinggung bahwa momentum HUT ke-17 Gerindra ini bukan hanya refleksi perjalanan partai, tetapi juga pengingat bahwa Fraksi Gerindra di DPR harus semakin solid dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Dia menjelaskan tantangan dalam memimpin acara besar ini. Kawendra menyampaikan optimisme dan harapan besar terhadap perayaan HUT ke-17 Gerindra yang akan berlangsung awal Februari mendatang.
“Saya sejujurnya dari kecil hingga besar, hidup saya dari event karena orang tua saya di event organizer dari dulu hingga saya besar saat ini. Besar dan kecilnya sebuah event, lelahnya sama, tanggung jawabnya juga sama. Harus sukses, tetapi kepuasan yang berbeda karena ini momentumnya momentum sakral 17 tahun Gerindra,” ucapnya.
“Target kita di 2029, semua momentum-momentum ini bisa mempengaruhi elektoral secara maksimal. Mudah-mudahan dengan melibatkan lebih banyak orang, partisipasinya lebih bagus lagi, dan mereka semakin mencintai Partai Gerindra,” imbuhnya.
(fas/fas)
-
Pengusaha Muda Asal Sulsel yang Juga Kader Gerindra Teken MoU Senilai 1 Triliun Dengan Perusahaan Asal Cina Sundward Group
FAJAR.CO.ID, CHINA—- Wakil Ketua Gerindra Sulsel dan pengusaha muda, H. Najmuddin SE, yang juga CEO TRK Holding, menandatangani nota kesepahaman (MoU) senilai Rp 1 triliun dengan GM Sundward Group, Mr. Xia Zhihong, di Changsha, China.
Kerja sama ini merupakan bagian dari program percepatan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor pertambangan, dengan fokus pada pembelian alat berat.
Dalam MoU tersebut, Najmuddin mengungkapkan bahwa TRK Holding akan terlibat dalam pengadaan alat berat untuk proyek pembangunan kawasan industri yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal di beberapa daerah yang akan dijadikan lokasi pembangunan.
Sebagai kader Gerindra, Najmuddin menegaskan dirinya berkewajiban mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Indonesia sangat membutuhkan kerja sama internasional untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana Presiden Prabowo optimis Indonesia mampu mencapainya dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Optimisme Presiden Prabowo tersebut disampaikan pada acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia yang digelar di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, pada Kamis, 16 Januari 2025. Presiden Prabowo menilai bahwa pencapaian target ekonomi 8 persen bukanlah hal yang mustahil, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, serta program hilirisasi komoditas tambang yang sedang dijalankan, yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar.
-
Lapor LHKPN 2024, Menlu Sugiono Miliki Harta Kekayaan hingga Rp12,73 Miliar
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono tercatat memiliki Rp12,73 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan 11 November 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mengutip LKHPN, menteri lulusan SMA Tarnus pada 1997 ini memiliki empat aset tanah dan bangunan senilai Rp8,5 miliar.
Adapun, keempat aset tersebut tersebar di berbagai wilayah seperti Bogor (Jawa Barat), Jakarta Selatan, hingga Gianyar (Bali). Semuanya tercatat dari hasil sendiri.
Sementara itu, eks Wakil Ketua Komisi I DPR RI tersebut memiliki tiga mobil dan satu motor yang jika semuanya ditotal mencapai Rp1,4 miliar.
Mobil itu terdiri dari Honda Civic (1997) seharga Rp20 juta, Jeep Rubicon (2011) seharga Rp275 juta, dan Toyota Alphard (2020) seharga Rp580 juta.
Sementara itu, untuk aset sepeda motor milik Sugiono adalah Honda GL1800DK (2020) seharga Rp525 juta. Sama seperti aset tanah dan bangunan, semua alat transportasinya merupakan hasil sendiri.
Di sisi lain, Sugiono memiliki surat berharga senilai Rp510 juta, kas dan setara kas senilai Rp2,25 miliar. Wakil Ketua Umum Gerindra ini tak memiliki harta bergerak lainnya serta utang sepeser pun.
Perlu diketahui, para anggota Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto harus melapor LHKPN pada awal masa jabatan. KPK menyebut bahwa batas akhir pelaporan jatuh pada Selasa (21/1/2025).
-
/data/photo/2025/01/22/679087314c104.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Respons Santai Pemilik Pagar Laut Bekasi Usai Disidak DPR, Berharap Dukungan Pemerintah
Megapolitan
22 Januari 2025")
Respons Santai Pemilik Pagar Laut Bekasi Usai Disidak DPR, Berharap Dukungan Pemerintah Megapolitan 22 Januari 2025
Respons Santai Pemilik Pagar Laut Bekasi Usai Disidak DPR, Berharap Dukungan Pemerintah
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –PT Tunas Ruang Pelabuhan
Nusantara (TRPN) memberikan tanggapan terkait inspeksi mendadak (sidak) di perairan
Kampung Paljaya
, Tarumjaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Sidak itu dilakukan oleh sejumlah anggota Komisi IV DPR RI terhadap pagar laut pada Rabu (22/1/2025).
Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, menyatakan kedatangan anggota parlemen tersebut untuk melihat langsung keberadaan pagar laut dan kawasan pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya.
“Mereka DPR melihat langsung dan bertanya kepada para nelayan mengenai persoalan-persoalan yang ada,” ujar Yumara saat ditemui di Kampung Paljaya.
Yumara berharap, dengan sidak ini, pemerintah pusat akan memberikan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam
pembangunan pelabuhan
PPI Paljaya, yang direncanakan akan menjadi pelabuhan terbesar di Jawa Barat.
“Kami berharap pemerintah pusat mendukung Pemprov yang ingin membangun pelabuhan terbesar di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bekasi,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi keputusan Komisi IV DPR yang melakukan sidak terhadap pagar laut.
Menurut dia, kegiatan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami mengenai pembangunan pelabuhan PPI Paljaya.
“Harapannya, pelabuhan ini semakin besar karena banyak sekali pihak yang memberikan atensi kepada pelabuhan ini,” ucap Yumara.
Sebelumnya, tujuh anggota Komisi IV DPR melakukan sidak di perairan Kampung Paljaya.
Mereka terdiri dari Prioyono dari Fraksi PKS, Riyono dari Fraksi PKS, Edoardus Kaize dari Fraksi PDI Perjuangan, Endang Setyawati Thohari dari Fraksi Gerindra, Kartika Sandra dari Fraksi Gerindra, Rina Sa’adah dari Fraksi PKB, dan Irham Jafar Lan Putra dari Fraksi PAN.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Prabowo Klaim Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Hemat Rp20 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemangkasan anggaran perjalan dinas kementerian dan lembaga dapat memberikan penghematan cukup signifikan.
Prabowo mencontohkan keputusannya untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga sampai dengan setengahnya, atau setara dengan penghematan yang diklaim hingga Rp20 triliun. Hal itu, kata Prabowo, dipastikan berlaku pada kebijakan keuangan negara.
“Saya potong setengah, dengan setengah kita bisa hemat Rp20 triliun. Kalau kita hitung berapa ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal itu. Saya minta prioritas seluruh menteri dan kepala badan patuh dalam hal ini,” ujarnya pada rapat kabinet paripurna, Rabu (22/1/2025).
Prabowo lalu berterima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya yang telah menyisir anggaran kementerian/lembaga sampai terperinci.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku ikut dalam menyisir anggaran kementerian/lembag sampai dengan lapisan terbawah.
“Kalau tidak salah sampai satuan kesembilan itu. Untuk pertama kali dalam sejarah Presiden RI mengecek sampai satuan kesembilan. Jadi saudara-saudara pun mungkin enggak tahu anggaran-anggaran satuan kesembilan itu,” ucapnya.
Prabowo berharap dengan apa yang dilakukannya itu bisa membantu kinerja pemerintahan dengan cepat dalam rangka menyasar berbagai sasaran-sasaran pembangunan.
Mantan Menteri Pertahanan itu menekankan bahwa kebijakan anggaran pemerintahannya harus mengikuti tiga kriteria yakni untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas serta memenuhi target swasembada pangan dan energi.
-
Pakar dorong pertemuan Prabowo-Megawati jadi rekonsiliasi politik
Kita butuh elite politik yang solid tanpa harus menyatukan semuanya dalam kekuasaan.
Jakarta (ANTARA) – Pakar Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Luthfi Makhasin mendorong rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi bagian dari rekonsiliasi politik.
“Pileg dan pilpres sudah berlalu. Saatnya membangun komunikasi politik yang sehat dengan semua kekuatan politik yang ada,” kata Luthfi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.
Luthfi menjelaskan bahwa rekonsiliasi politik menjadi penting mengingat adanya tantangan ekonomi politik global yang pengaruhnya ke Indonesia tidak ringan.
“Oleh sebab itu, kita butuh elite politik yang solid tanpa harus menyatukan semuanya dalam kekuasaan,” ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa saat ini Indonesia membutuhkan elite politik yang visioner dan memahami perbedaan politik tidak harus memutus silaturahmi.
Bila pertemuan antara Prabowo dan Megawati terlaksana, pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Caroline Paskarina berharap PDI Perjuangan tetap berkomitmen menjadi partai politik yang dapat mengkritisi kinerja pemerintah dan tidak bergabung ke koalisi pemerintahan.
“Jika sikap ini bisa ditunjukkan PDI Perjuangan, menjadi nilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik bahwa ada parpol yang akan tetap menyuarakan aspirasi rakyat di luar koalisi,” kata Caroline saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1), mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya pertemuan Prabowo dan Megawati pada hari ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 23 Januari 2025.
Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1), menyebut telah menyampaikan titipan minyak urut dari Megawati kepada Prabowo.
Namun, dia mengaku belum dapat memastikan pertemuan kedua tokoh tersebut bisa terjadi pada hari ulang tahun Megawati.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
KPK Temukan Dugaan Penyelewengan Dana CSR BI Anggota DPR Satori di Cirebon – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap telah menemukan dugaan penyelewengan dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) oleh anggota Komisi XI DPR Satori di Cirebon, Jawa Barat.
Cirebon diketahui merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.
Politikus Partai Nasdem itu diduga turut menerima dana CSR dari BI.
“Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi, setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukannya,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya dikutip, Rabu (22/1/2025).
Asep mengatakan tim penyidik beberapa waktu lalu juga sudah melakukan penggeledahan di Cirebon, Jawa Barat.
Penggeledahan menyasar rumah Satori serta beberapa tempat lainnya yang berkaitan dengan perkara.
“Jadi beberapa waktu lalu selain penggeledahan di BI, OJK, juga kita menggeledah beberapa tempat. Salah satunya di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S (Satori),” kata dia.
Asep mengatakan dari lokasi di Cirebon itu penyidik berhasil mengamankan beberapa dokumen.
“Saat ini hasil penggeledahan berupa dokumen dan lain-lain sedang kita teliti, penyidik teliti. Karena ada dugaan di perkara CSR ini, para penerima sebagai penyelenggara negara untuk dananya disalurkan melalui yayasan,” sebut Asep.
Asep mengatakan pihaknya juga bakal mendalami pengakuan Satori yang mengungkapkan seluruh rekan kerjanya di Komisi tersebut menerima dana CSR BI yang ditampung dalam yayasan.
“Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain, karena berdasarkan keterangan saudara S, teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya, kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu,” tutur Asep.
Asep memastikan tim penyidik akan terus mendalami penyelewengan dana CSR BI tersebut. Menurutnya, ada beberapa temuan dana tersebut tak dipakai sesuai peruntukannya.
“Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” kata dia.
Dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyidik KPK telah memanggil dua anggota DPR pada Jumat, 27 Desember 2024.
Keduanya adalah Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra dan Satori dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Satori dan Heri merupakan anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029.
Namun, keduanya kini bertugas di komisi yang berbeda dari periode sebelumnya.
Menurut Satori, seluruh anggota Komisi XI mendapatkan dana CSR Bank Indonesia. Komisi XI merupakan mitra kerja Bank Indonesia di parlemen.
“Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” ucap Satori saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan seusai pemeriksaan.
Satori menyampaikan dana program sosial bank indonesia (PSBI) digunakan untuk kegiatan sosial di daerah pemilihan (dapil).
“Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata dia.
KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk perkara ini pada 16 Desember 2024. Kasus ini diduga melibatkan anggota DPR RI Komisi Xl periode 2019–2024.
Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia pada Senin, 16 Desember 2024. Termasuk ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo juga turut diperiksa.
Kemudian pada Kamis, 19 Desember 2024, penyidik KPK menggeledah kantor OJK.
Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan berupa dokumen dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE) dan catatan-catatan yang diduga punya keterkaitan dengan perkara.
-
Dipimpin Titiek Soeharto, Komisi IV DPR Sidak Pagar Laut di Tangerang
loading…
Para nelayan membantu TNI AL mencabut pagar laut misterius di pesisir utara Tangerang, Rabu (22/1/2025). Komisi IV DPR hari ini juga dijadwalkan sidak ke lokasi pagar laut tersebut. FOTO/HASNUGARA
TANGERANG – Komisi IV DPR melakukan sidak ke lokasi pagar laut sepanjang puluhan kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025) pagi. Sidak dipimpin Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto .
“Akan meninjau pagar laut yang sangat menghebohkan itu, yang panjangnya setengah (Tol) Jagorawi 30,16 kilometer hari ini, hari Rabu tanggal 22,” kata Titiek dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).
Menurut Titiek, masalah pagar laut dari bambu yang membentang sepanjang 30 kilometer itu sudah terlalu lama berlarut-larut. Dia pun mendesak pemerintah segera mencari tahu siapa dalang di balik pemasangan tersebut.
“Yang penting ini sudah lama, sudah sebulan, masak enggak dapat-dapat. Siapa sih yang bikin 30 kilometer lho, itu sama dengan separuh Jagorawi. Dan, itu pagarnya adanya di laut bukan di daratan, kan susah bikinnya,” ujarnya.
Ia berkata, Komisi IV DPR akan mencecar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rapat. Bahkan, kata dia, Komisi IV DPR juga akan menelusuri kelalaian atau dugaan kesengajaan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait terbitnya Surat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut yang dipagari tersebut.
“Itu kami akan cek lagi kebenarannya, kami akan turunkan (tim ke lapangan),” kata Titiek.
Dalam sidak itu, tampak jajaran Komisi IV DPR lainnya yang turut serta seperti, Daniel Johan dari Fraksi PKB, Rajiv dari Fraksi Nasdem, Panggah Susanto dari Fraksi Golkar, hingga Dadori Wonodipuro dari Fraksi Gerindra.
(abd)
-
PDIP dan Gerindra Soal Pertemuan Prabowo – Megawati Tak Kunjung Terealisasi
Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) terus menguat. Namun demikian, rencana itu masih terkendala soal waktu.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah adanya rencana pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 23 Januari 2025 nanti atau saat putri proklamator RI itu berulang tahun yang ke-78 tahun.
“Saya mendengar kabar bahwa Presiden Prabowo tanggal 23 [Januari] sudah berangkat ke India,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).
Wakil Ketua DPR RI mengatakan Prabowo bertolak ke India guna memenuhi undangan, sehingga menurutnya pertemuan antara dua tokoh bangsa itu belum bisa terealisasi dalam waktu dekat.
“[ke India] dalam rangka memenuhi undangan, sehingga kemungkinan [pertemuan Prabowo-Megawati] pada saat ditanyakan mungkin belum terealisasi,” ujarnya.
Puan Masih Berharap
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani masih berharap pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan terselenggara dalam waktu dekat.
Dia pun tak menutup kemungkinan pertemuan dua tokoh bangsa itu akan berlangsung saat ibunya atau Megawati ulang tahun di Kamis, 23 Januari.
“Secepat-cepatnya, InsyaAllah. Kita semua [punya] harapan yang sama dan saya pun meyakini keduanya pun pasti mempunyai harapan yang sama untuk secepatnya bertemu,” tuturnya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
Puan menuturkan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati tersebut tak harus selalu berurusan dengan politik, bisa juga bertujuan hanya untuk silaturahmi biasa.
Di sisi lain, cucu Proklamator RI tersebut menuturkan pihaknya akan menggelar acara ulang tahun Ketum Megawati yang ke-78 tahun itu secara terbatas dan sederhana.
“Hanya dengan keluarga, sementara karena ya ini masih baru masuk tahun baru, kita juga di DPR lagi kerja, pemerintah juga lagi kerja, jadi sederhana saja,” pungkasnya.