Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Bandung Barat Masih Masuk Kategori Rentan Korupsi Meski Hasil SPI Menunjukan Kenaikan

    Bandung Barat Masih Masuk Kategori Rentan Korupsi Meski Hasil SPI Menunjukan Kenaikan

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) meraih skor Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 69,85 persen.

    Data tersebut naik sebanyak 9.69 poin jika dibandingkan dengan tahun 2023. Dengan capaian itu, Indeks Integritas Kabupaten Bandung Barat terangkat dari semula urutan paling bontot dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, naik ke urutan 14 di Jawa Barat.

    Meski begitu, skor SPI 69,85 persen masih menempatkan daerah Kabupaten Bandung Barat di zona merah atau rentan korupsi.

    BACA JUGA: Pemkab Ciamis Bentuk Satgas Kawasan Tanpa Rokok

    Jika merujuk pada data SPI yang dirilis KPK tahun 2024, sekiranya terdapat empat komponen survei penilaian integritas yakni survei komponen internal, eksternal, ekspor, serta faktor koreksi.

    Jika dirinci skor komponen internal di Kabupaten Bandung Barat meraih 71,46 persen. Dari data itu, tercatat ada beberapa Perangkat Daerah yang paling rendah hasilnya.

    Perangkat daerah yang rendah di Bandung Barat tercatat ada 5 OPD, diantaranya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 62,45, Bapelitbangda 65,67 persen, Dinas Kesehatan 66,03, Badan Keuangan dan Aset Daerah 66,57, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 66,73.

    BACA JUGA: Ketua DPC PPP Cimahi dan Anggota DPRD Fraksi Gerindra Berseteru, hingga Ancam Saling Laporkan

    Adapun 3 OPD skor SPI tertinggi diraih Dinas Perikanan dan Peternakan 79,69, BPBD 77,66 serta Dispora dengan skor 77,05.

    “Daerah di Jabar, kabupaten/kota memang masih masuk zona rentan dan waspada, dan tidak ada daerah yang masuk kategori terjaga,” ujar Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Barat Yadi Azhar, Jumat, 24 Januari 2025.

    Ia menyebut, jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan raihan SPI 60,16 persen, lalu sekarang menjadi 69,85 persen. Artinya ada proses perbaikan meski itupun secara bertahap.

    “Karena gak bisa instan dari zona rentan langsung berubah jadi terjaga,” katanya.

    BACA JUGA: Bupati Bandung Minta OPD Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen

    “Sementara untuk komponen internal mengapa masih ada yang rendah karena beberapa ASN di Perangkat Daerah tidak mengerti pengisian surveynya, jadi isi surveinya asal. Nah untuk tahun depan ASN agar baca baik-baik supaya tidak asal-asalan sehingga gak ada lagi skor Perangkat Daerah yang mendapat hanya 60 persen,” sambungnya.

  • Ketua DPC PPP Cimahi dan DPRD Gerindra Ancam Saling Laporkan

    Ketua DPC PPP Cimahi dan DPRD Gerindra Ancam Saling Laporkan

    JABAR EKSPRES – Perseteruan antara Ketua DPC PPP Kota Cimahi, Agus Solihin, dengan anggota DPRD Cimahi Fraksi Gerindra, Bambang Purnomo, memanas hingga berujung ancaman pelaporan ke pihak kepolisian.

    Agus merasa difitnah oleh Bambang yang menuduhnya meminum minuman keras, sementara Bambang membantah dan menyebut Agus melakukan pemerasan.

    Agus menjelaskan, insiden ini bermula pada 11 Januari 2025, saat dirinya meninjau persiapan panitia Hari Lahir (Harlah) PPP dan syukuran kemenangan pasangan Ngatiyana-Adhitia. Saat itu, Agus beristirahat di ruangan ajudan pimpinan DPRD Cimahi.

    “Saya istirahat sambil minum kratingdaeng karena biasa minum itu kalau kelelahan. Saksi-saksinya ada, seperti dari kalangan ASN, Figo, Rully, dan THL Anwar Musadad,” kata Agus saat ditemui di Kantor DPC PPP Cimahi, Jalan Karyabakti, Cigugur Tengah, Jumat (24/1/2025).

    BACA JUGA:Ketua Fraksi PPP Jabar Respon Reaktivasi Bandara Husein, Kinerja BIJB Kertajati Belum Optimal

    Agus mengungkapkan, ketika sedang meminum kratingdaeng dari gelas, Bambang masuk ke ruangan tersebut. Agus bercanda dengan Bambang, namun tiba-tiba dirinya dituduh sedang meminum minuman keras.

    “Saya sudah bilang itu bohong, yang saya minum itu kratingdaeng. Tapi di dunia politik, tidak ada kawan atau lawan abadi, yang abadi itu kepentingan,” tegas Agus.

    Beberapa hari kemudian, Agus yang bertemu di kediaman Wakil Wali Kota Cimahi terpilih, Adithia Yudhistira, menerima telepon dari Bambang yang mengatakan Agus mabuk-mabukan di ruangan sekretariat DPRD.

    Agus mengaku mendengar langsung percakapan telepon tersebut melalui loudspeaker.

    BACA JUGA:Ketua Fraksi Gerindra DPRD KBB Nilai Seleksi JPTP Syarat Kepentingan

    “Pak Adithia siap menjadi saksi atas tuduhan yang disampaikan Bambang ke dirinya. Banyak saksi lain yang juga siap memberikan keterangan,” tambah Agus.

    Agus merasa Bambang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Ia pun mengancam akan melaporkan Bambang ke pihak kepolisian jika tidak ada klarifikasi dalam 2×24 jam.

    “Saya tidak tahan lagi, kalau tidak ada niat baik dari Bambang, saya akan laporkan ke polisi,” tandasnya.

    Di sisi lain, Bambang Purnomo membantah tuduhan Agus. Ia mengaku hanya bercanda saat Agus menawarkan minuman di gelas kecil seperti sloki.

  • Usul Moge Masuk Tol untuk Genjot Pendapatan, Pengamat: Tol Bukan Cuma untuk Cari Duit Nasional 24 Januari 2025

    Usul Moge Masuk Tol untuk Genjot Pendapatan, Pengamat: Tol Bukan Cuma untuk Cari Duit Nasional 24 Januari 2025

    Usul Moge Masuk Tol untuk Genjot Pendapatan, Pengamat: Tol Bukan Cuma untuk Cari Duit
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan, mengusulkan agar motor gede bisa masuk ke jalan tol untuk menambahkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
    Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai alasan Andi ini tidak sesuai karena jalan tol tidak hanya berfungsi untuk mencari pendapatan, tetapi juga menunjang pembangunan wilayah.
    “Jalan tol bukan sekadar mencari pendapatan. Tapi, ada fungsi ekonomi dan sosial serta pembangunan wilayah,” ujar Yayat saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/1/2025).
    Yayat mengatakan, jalan tol harus mencerminkan keadilan di masyarakat.
    Oleh karena itu, menurutnya yang perlu dibahas oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana memanfaatkan jalan tol untuk menurunkan biaya logistik atau untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi.
    “Kita harus melihat situasi dan kondisi kekurangan jaringan jalan di Indonesia yang lebih terkait dengan masalah ekonomi. Bagaimana jalan tol bisa membantu menurunkan biaya logistik atau mendukung pengembangan kawasan ekonomi, (baik sektor) pertanian dan pariwisata,” lanjut dia.
    Yayat mengusulkan, daripada membuka jalan tol untuk moge yang penggunanya sedikit, akan lebih baik jika pemerintah mengkaji wacana jalur khusus untuk transportasi umum di jalan tol, terutama untuk kawasan Jabodetabek.
    “Justru yang menarik untuk tol perkotaan sebaiknya harus dipertimbangkan jalur khusus untuk angkutan umum (bus kota). Sehingga (masyarakat) akan mendapatkan kemudahan perjalanan,” kata Yayat lagi.
    Diberitakan, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, mengusulkan agar motor gede (moge) bisa masuk ke jalan tol.
    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
    “Kalau saya tidak salah, hanya di Indonesia moge tidak diizinkan masuk ke jalan tol. Sementara kita juga biasa melihat patwal (patroli dan pengawalan), pengawal-pengawal dari Kepolisian yang menggunakan motor masuk ke jalan tol,” ujarnya.
    Menurutnya, moge berpotensi memberikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang besar, apalagi jumlah moge di Indonesia tidak sedikit.
    “Saya kira itu pangsa pasar bagi pengusaha jalan tol, dengan catatan misalkan berlangganan atau apa regulasinya terserah daripada pemerintah sendiri,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Usulan Moge Masuk Tol, Pengamat: Perlu Ada Kajian dan Aturan Baru Nasional 24 Januari 2025

    Soal Usulan Moge Masuk Tol, Pengamat: Perlu Ada Kajian dan Aturan Baru Nasional 24 Januari 2025

    Soal Usulan Moge Masuk Tol, Pengamat: Perlu Ada Kajian dan Aturan Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menilai, perlu
    kajian kelayakan
    dan aturan baru bila usulan motor gede atau
    moge
    masuk tol akan diterapkan.
    “Kalau moge ingin masuk
    jalan tol
    , maka
    aturannya
    harus dibuat dan ada kajian tentang kelayakan,” ujar Yayat saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (24/1/2025).
    Ia mengatakan, selama ini jalan tol sudah memiliki aturan standar ihwal kendaraan apa saja yang boleh melewati jalan bebas hambatan ini.
    “
    Jalan tol
    itu ada undang-undangnya. Jadi, pemanfaatan atau penggunaannya sudah diatur di dalam peraturan,” kata Yayat.
    Salah satu aturan itu adalah standar pelayanan minimal atau SPM, yang di dalamnya juga mencakup soal standar keselamatan pengguna jalan.
    Menurutnya, standar ini harus direvisi jika moge diperbolehkan masuk jalan tol. Sebab, di dalam aturan yang ada, kendaraan roda dua dilarang berjalan di jalan tol.
    Di sisi lain, kata Yayat,
    moge masuk tol
    dinilai bukan hal yang penting dan tidak mencerminkan kepentingan publik. Sebab, moge hanya dimiliki oleh segelintir orang.
    “
    Moge
    masuk tol tidak penting karena tidak mencerminkan kepentingan publik yang besar,” imbuh dia.
    Yayat menegaskan, jalan tol harus bersifat inklusif, bukan eksklusif. 
    “Jumlah moge itu terbatas dan hanya dimiliki sekelompok orang. Jadi, jalan tol enggak boleh eksklusif, harus inklusif,” sambung dia.
    Diberitakan, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, mengusulkan agar motor gede (moge) bisa masuk ke jalan tol.
    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
    “Kalau saya tidak salah, hanya di Indonesia moge tidak diizinkan masuk ke jalan tol. Sementara kita juga biasa melihat patwal (patroli dan pengawalan), pengawal-pengawal dari Kepolisian yang menggunakan motor masuk ke jalan tol,” ujarnya.
    Menurutnya, moge berpotensi memberikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang besar, apalagi jumlah moge di Indonesia tidak sedikit.
    “Saya kira itu pangsa pasar bagi pengusaha jalan tol, dengan catatan misalkan berlangganan atau apa regulasinya terserah daripada pemerintah sendiri,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sosok Paulus Tannos, Buron KPK yang Ditangkap di Singapura, Tersangka Kasus E-KTP – Halaman all

    Sosok Paulus Tannos, Buron KPK yang Ditangkap di Singapura, Tersangka Kasus E-KTP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto membenarkan kabar penangkapan salah seorang buron KPK, yakni Paulus Tannos.

    Tersangka kasus korupsi E-KTP ini ditangkap KPK di Singapura.

    Fitroh menyebut setelah ditangkap kini Paulus Tannos masih ditahan.

    “Benar, bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan,” kata Fitroh dilansir Kompas.com, Jumat (24/1/2025).

    Lantas siapakah Paulus Tannos?

    Paulus Tannos ini adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

    KPK sebelumnya telah menetapkan Paulus sebagai tersangka sejak 13 Agustus 2019.

    Penetapan tersangka ini dilakukan karena Paulus diduga terlibat dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) tahun 2011 hingga 2013 pada Kemendagri.

    Kemudian, perusahaan milik Paulus Tannos mendapatkan keuntungan besar hingga Rp140 miliar dari proyek pengadaan KTP elektronik pada tahun anggaran 2011-2012.

    Sementara itu, Paulus menjadi buron KPK sejak 19 Oktober 2021 dengan dilengkapi dengan nama barunya, Tahian Po Tjhin (TPT).

    Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, Paulus Tannos bisa saja tertangkap di Thailand.

    Namun, penangkapan ini gagal karena red notice dari Interpol terlambat terbit.

    KPK juga kesulitan menangkap Paulus dan membawanya ke Indonesia karena ia mengubah kewarganegaraannya.

    Terlebih red notice Paulus Tannos dengan identitas yang baru belum terbit sehingga KPK terbentur yurisdiksi negara setempat.

    KPK terakhir kali memanggil Paulus Tannos pada Jumat, 24 September 2021.

    Saat itu ia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

    Pemerintah Percepat Proses Ekstradisi Buronan KPK Paulus Tannos dari Singapura

    Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) menyatakan tengah berupaya mempercepat proses ekstradisi buronan kasus e-KTP Paulus Tannos.

    Otoritas Singapura diketahui telah menangkap Paulus Tannos atas kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun.

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Mabes Polri, terutama Interpol.

    Kementerian Hukum sedang berkoordinasi guna menuntaskan urusan administrasi itu.

    “Jadi ada masih dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur AHU (Administrasi Hukum Umum) saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan,” kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Menurut politikus Partai Gerindra itu, proses ekstradisi memang membutuhkan waktu.

    Apalagi proses itu juga bergantung pada penyelesaian administrasi oleh pemerintahan Singapura.

    “Semua bisa sehari, bisa dua hari, tergantung kelengkapan dokumennya. Karena itu permohonan harus diajukan ke pihak pengadilan di Singapura. Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap, ya pasti akan diproses,” ujar Supratman.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Ilham Rian Pratama)(Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)

    Baca berita lainnya terkait Korupsi KTP Elektronik.

  • Titiek Soeharto Ultimatum Nusron Wahid dan Aparat Soal Pagar Laut Ilegal, Jangan Main-main!

    Titiek Soeharto Ultimatum Nusron Wahid dan Aparat Soal Pagar Laut Ilegal, Jangan Main-main!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berdasarkan PP No.18/2021 jo Permen ATR Nomor 18 tahun 2021 bahwa hak atas tanah berupa bangunan (HGB) hanya bisa terbit di wilayah pesisir pantai, bukan di atas laut. Maka dari itu, SHGB tidak bisa diterbitkan di atas laut atau perairan

    Berdasarkan aturan tersebut, maka Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto berpandangan bahwa tindakan pemagaran laut dengan melakukan pengkavlingan laut tanpa izin merupakan pelanggaran hukum.

    Sehingga Ia meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti pelanggaran dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area perairan Tanjung Pasir, Teluknaga, Tangerang, Banten.

    “Jadi yang melanggar hukum, mengkavling-kavlingkan tanpa izin tentunya kami dari DPR terutama Komisi IV meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Titiek juga menyatakan sejatinya penegakan hukum yang tegas dan secara transparan juga perlu diterapkan kepada pelaku utama pembangunan pagar laut itu.

    “Namun, upaya tersebut harus diikuti dengan tindak lanjut penegakan hukum yang tegas dan transparan kepada pelaku utama, agar menjadi efek jera dan tidak terulang kembali di daerah lain,” tekannya.

    Menanggapi itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat tersebut menegaskan bahwa proses investigasi pagar laut di Tangerang, Banten, tetap berlanjut. Ia pun memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan stakeholder terkait, untuk mengendalikan pemanfaatan ruang laut.

  • Prabowo Kirim Bunga Anggrek ke Megawati, Sekjen PDIP: Persahabatan Antarpemimpin  – Halaman all

    Prabowo Kirim Bunga Anggrek ke Megawati, Sekjen PDIP: Persahabatan Antarpemimpin  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengucapkan terima kasih kepada Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang telah mengirim karangan bunga ucapan selamat ulang tahun ke-78 Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dalam momentum ulang tahun tersebut,” kata Hasto saat dihubungi pada Jumat (24/1/2025).

    Hasto menganggap, kiriman bunga tersebut menggambarkan persahabatan antara Megawati dan Prabowo.

    “Hal tersebut juga menggambarkan persahabatan antar-kedua pemimpin,” ujarnya.

    Apalagi, kata dia, sebelumnya Megawati juga telah mengirimkan minyak urut kepada Megawati.

    “Terlebih sebelumnya Ibu Megawati Soekarnoputri juga memberikan minyak gosok yang memperkuat kehangatan persahabatan kedua pemimpin,” ucap Hasto.

    Hasto menegaskan bahwa Megawati dan Prabowo memang sejatinya memiliki hubungan yang sangat baik.

    “Apa yang terjadi dengan komunikasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua pemimpin berjalan baik dan memiliki akar historis yang sangat kuat serta komitmen terhadap masa depan bangsa dan negara,” ungkapnya.

    Kiriman bunga itu diberikan Prabowo pada Kamis (23/1/2024), genap Megawati berusia 78 tahun.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membenarkan adanya kiriman bunga tersebut.

    “Kirim lah,” kata Prasetyo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, seusai mengantar Prabowo menuju India pada Kamis.

    Menurut Prasetyo, Prabowo juga sudah menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Megawati. 

    “Biasanya (ucapan) langsung,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

    Hanya saja, Prasetyo tidak menjelaskan lebih jauh apakah ucapan langsung dari Prabowo tersebut melalui sambungan telepon atau bertatap muka.

    “Mau tau aja, biasanya beliau langsung,” ungkapnya.

     

     

  • Puan Soal Minyak Urut Titipan Megawati ke Prabowo: Sudah Sering Saling Tukar

    Puan Soal Minyak Urut Titipan Megawati ke Prabowo: Sudah Sering Saling Tukar

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengklarifikasi soal titipan minyak urut di tengah-tengah wacana pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Dikatakan Puan, minyak urut tersebut rupanya adalah titipan dari Prabowo untuk Megawati. Mereka juga kerap kali bertukar hal-hal yang memang bermanfaat untuk kesehatan.

    “Beliau berdua sudah sering kali saling tukar hal-hal yang memang dianggap bisa saling bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya beberapa kali Pak Prabowo mengirimkan vitamin untuk Ibu Mega,” katanya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Menurutnya, hal tersebut merupakan bukti dari kedekatan hubungan antara Prabowo dan Megawati yang sudah terjalin sejak lalu.

    “Itu contoh bahwa kedekatan hubungan antara kedua beliau memang sudah terjalin sejak lama,” pungkasnya.

    Sebelumnya, soal minyak urut ini muncul dari pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Dia mengakui hingga sejauh ini dirinya belum berkomunikasi terkait wacana pertemuan Prabowo dan Megawati. 

    Namun, lanjutnya, saat terakhir kali dia bertemu Prabowo, ada pembahasan seputar minyak titipan untuk Megawati.

    “Saya minggu lalu ketemu dengan Pak Prabowo, menitipkan titipannya Bu Mega namanya minyak. Minyak urut. Bu Mega punya untuk pegel-pegel, dititipin [ke Prabowo],” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/202).

  • Puan berterima kasih ke Prabowo kirimkan bunga untuk Megawati

    Puan berterima kasih ke Prabowo kirimkan bunga untuk Megawati

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra yang telah mengirimkan bunga kepada sang ibunda, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, saat berulang tahun ke-78 pada Kamis (23/1).

    Dia menilai pemberian bunga kepada Megawati pada peringatan hari ulang tahun tersebut menunjukkan suatu bentuk perhatian.

    “Terima kasih atas perhatian dari semua pihak, khususnya kepada Presiden Prabowo, yang sudah memberikan perhatiannya atas hari ulang tahun Ibu Megawati Soekarnoputri pada hari ulang tahunnya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dia lantas mengkonfirmasi bahwa hubungan antara Megawati dengan Prabowo memang sudah dekat sejak lama.

    “Kedekatan hubungan antara kedua beliau (Megawati-Prabowo) memang sudah terjalin sejak lama, itu saja,” ucapnya.

    Hubungan kedekatan itu, kata dia, tampak dari keduanya yang bahkan kerap saling bertukar atau mengirimkan barang berkhasiat bagi kesehatan untuk satu sama lain.

    “Beliau berdua sudah seringkali saling tukar hal-hal yang memang dianggap bisa saling bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya, beberapa kali Pak Prabowo mengirimkan vitamin untuk Ibu Mega,” ujarnya.

    Ketua DPR RI itu juga menyebut Prabowo sempat mengirimkan minyak urut kepada Megawati. Dia menganulir pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya yang menyebut Megawati menitipkan minyak urut untuk disampaikan kepada Prabowo.

    “Kebalikan (Prabowo yang titipkan minyak untuk Megawati),” kata dia.

    ebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) untuk Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Kamis.

    “Kirim (bunga),” kata Mensesneg singkat kepada wartawan dalam wawancara cegat usai melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1).

    Adapun pada Selasa (21/1), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa dirinya menyampaikan titipan minyak urut dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Saya minggu lalu ketemu dengan Pak Prabowo, menitipkan titipannya Bu Mega, namanya minyak. Minyak urut,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Ketika ditanyakan lebih lanjut maksud titipan minyak tersebut, Muzani hanya menjelaskan bahwa minyak urut tersebut untuk mengobati pegal.

    “Minyak. Bu Mega punya (minyak) untuk pegal-pegal, dititipin,” ucapnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Usul Proyek Tol MLFF Diambil Alih BUMN, Menteri PU Buka Suara

    DPR Usul Proyek Tol MLFF Diambil Alih BUMN, Menteri PU Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo buka suara terkait dengan usulan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar BUMN dapat mengambil alih proyek investasi sistem bayar tol tanpa sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF).

    Dody mengaku usulan tersebut sulit dilakukan. Lantaran proyek pengembangan MLFF sendiri merupakan produk kerja sama bilateral antara Indonesia dan Hungaria yang telah disepakati satu sama lain.

    “Kita ini sudah berkontrak sama orang, tidak bisa begitu [main ambil alih], sudah tanda tangan kok,” kata Dody saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Dody menjelaskan, saat ini progres proyek bayar tol tanpa henti dan nirsentuh tengah dalam tahap penyempurnaan sistem.

    Dia juga menegaskan, Kementerian PU masih aktif menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Hungaria untuk terus memantau penyempurnaan sistem tersebut.

    “Sudah sering ngobrol kok saya dengan Ibu Dubes, dengan Utusan Presiden Hungaria. Sudah sering ngobrol, kita lihat apa yang bisa kita kerjakan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras mengungkap kerja sama investasi antara Indonesia dan Hungaria dalam mengembangkan sistem tol nirsentuh atau MLFF tidak berjalan lancar. 

    Dalam informasi terakhir yang dihimpunnya, Indonesia dan Hungaria masih belum menemukan titik terang mengenai implementasi sistem MLFF di jalan tol Indonesia.

    “Memang betul saya dengar kerja sama dengan pihak Hungaria, BUMN Hungaria dengan kita sepertinya tak berjalan lancar,” kata Andi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian PU di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Untuk itu, Andi mengusulkan agar pemerintah dapat segera mengevaluasi atau bahkan mengambil alih proyek investasi senilai Rp4,4 triliun tersebut.