Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Momen Prabowo Saksikan Marching Band TNI di Hari Republik India

    Momen Prabowo Saksikan Marching Band TNI di Hari Republik India

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyaksikan kontingen Indonesia tampil di Parade Hari Republik India ke-76 di Kartavya Path, New Delhi, Minggu (26/1/2025). 

    Prabowo hadir sebagai Tamu Utama atau Chief Guest dan diantar dengan kereta kuda bersama Presiden India Droupadi Murmu sekitar pukul 10.00 pagi waktu setempat. Prabowo lalu menyapa Perdana Menteri India Narendra Modi dan para pejabat tinggi India yang hadir.

    Marching Band Militer Indonesia di Republic Day IndiaPerbesar

    Sesampainya di lokasi acara, Prabowo kemudian naik ke saluting base atau podium kehormatan dan lagu kebangsaan India dikumandangkan diiringi dengan 21 dentuman meriam.

    Parade yang sudah digelar sejak pagi kemudian berlanjut. Dari atas podium, Prabowo yang mengenakan beskap abu-abu dan peci hitam lalu menerima salam hormat dari kontingen-kontingen defile.

    Tak lama kemudian, marching band dari Akademi Militer (Akmil) Indonesia, Genderang Suling Canka Lokananta (GSCL) dan kontingen barisan TNI tampil memamerkan keunggulan diiringi lagu Maju Tak Gentar.

    Forması kontingen barisan mencakup personel dari semua angkatan bersenjata, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang berbaris serempak.

    Saat kontingen dari Indonesia yang terdiri dari 352 personel ini lewat, Prabowo berdiri dan memberikan salam hormat. Ini adalah pertama kalinya kontingen Indonesia menjadi bagian dalam parade hari nasional di luar negeri.

    Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan apresiasi mendalam atas undangan dan sambutan hangat dari pemerintah India. Hal itu disampaikan olehnya saat menghadiri jamuan makan malam, Sabtu (25/1/2025).

    Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden India Perbesar

    Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa momen tersebut mengulang sejarah ketika Presiden pertama RI, Soekarno, juga menjadi Tamu Utama pada Hari Republik India pertama pada 1950.

    “Saya sungguh tersanjung karena pada Hari Republik Anda [India] yang pertama, tamu kehormatan, tamu utama, juga adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden kita yang pertama, dan proklamator kemerdekaan kita, Bapak Sukarno. Ini sungguh suatu kehormatan besar,” ujarnya.

    Adapun Presiden India Droupadi Murmu menuturkan pentingnya hubungan bilateral antara Indonesia dan India yang telah berlangsung selama 75 tahun. 

    “Indonesia adalah sahabat terbaik kami. Kita berbagi visi yang sama sebagai populasi maritim dan mitra di kawasan Indo-Pasifik,” ujarnya.

    Presiden Murmu juga menyoroti kontribusi besar komunitas India yang tinggal di Indonesia dalam memperkuat hubungan budaya dan ekonomi kedua negara. Dia menyampaikan harapan untuk memperluas kerja sama di bidang perdagangan, investasi, teknologi digital, dan keamanan maritim.

    Pada kunjungan kenegaraan tersebut, Prabowo turut didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Komdigi Meutya Hafid.

  • Pemerintah Sudah Ajukan Ekstradisi Paulus Tannos, Begini Prosesnya

    Pemerintah Sudah Ajukan Ekstradisi Paulus Tannos, Begini Prosesnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia telah mengajukan proses ekstradisi buron tersangka kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP), Paulus Tannos, dari Singapura. 

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut proses administrasi pemulangan Paulus Tannos memakan waktu 45 hari terhitung sejak waktu penangkapan Paulus di Singapura, 17 Januari 2025. Saat ini belum ada perkiraan kapan proses ekstradisi tersebut bisa diselesaikan. 

    “Karena masih berproses. Sesuai perjanjian ekstradisi antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Singapura Pasal 7 huruf (5), Indonesia memiliki waktu 45 hari sejak dilakukannya penahanan sementara (sejak 17 Januari 2025), untuk melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat dimintai konfirmasi oleh Bisnis, Minggu (26/1/2025). 

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya menjelaskan bahwa kementeriannya sudah menerima permohonan dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Proses yang berlangsung di kementeriannya ditangani oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

    Supratman mengungkap masih ada sejumlah dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejagung maupun Polri, terutama Divisi Hubungan Internasional. Dia memastikan telah meminta percepatan penyelesaian dokumen-dokumen dimaksud. 

    “Jadi ada masih dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur AHU. Saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan,” ungkapnya ke wartawan, Jumat (24/1/2025).

    Pada saat itu, politisi Partai Gerindra itu mengatakan proses ekstradisi itu bisa memakan waktu satu hari hingga dua hari. Semua bergantung terhadap kelengkapan dokumen-dokumen tersebut. Pasalnya, proses permohonan ekstradisi nantinya diajukan ke Pengadilan Singapura. 

    “Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap, ya pasti akan diproses,” ujar Supratman.

    Koordinasi Sejak Akhir 2024

    Adapun Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku lembaganya sudah berkoordinasi dengan pihak Singapura sejak akhir 2024 terkait dengan penangkapan Paulus Tannos.

    “KPK sudah berkoordinasi jalur Interpol dengan Div Hubinter Mabes Polri sejak November [hingga, red] Desember,” ungkapnya melalui pesan singkat kepada Bisnis, Minggu (26/1/2025).

    Berdasarkan keterangan sebelumnya, KPK menjelaskan bahwa pengajuan penahanan sementara Paulus Tannos ditempuh oleh KPK dengan mengirimkan permohonan via jalur police to police (provisional arrest). Hal itu didasari juga dengan perjanjian ekstradisi yaitu ke Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Mabes Polri. 

    KPK mengirimkan permohonan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan penahanan tersebut. Kemudian, Divisi Hubinter Polri bersurat ke Interpol Singapura dan Atase Kepolisian Indonesia di sana dan permintaan itu diteruskan ke CPIB. 

    Untuk diketahui, penahanan di Singapura harus melalui proses di Kejaksaan dan Pengadilan setempat. Sehingga Atase Jaksa melakukan koordinasi dengan CPIB serta Kejaksaan dan Pengadilan setempat.

    Selanjutnya, pemenuhan syarat penahanan dilakukan melalui komunikasi email antara Atase Kepolisian dan Atase Jaksa dan penyidik terkait pemenuhan kelengkapan persyaratan yang diminta pengadilan Singapura sampai adanya putusan pengadilan tanggal 17 Januari 2025 untuk penahanan sementara Paulus. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan paket KTP Elektronik 2011-2013 Kementerian Dalam Negeri. Dia lalu dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021. 

    Adapun Paulus diduga mengganti identitasnya dan diduga memegang dua kewarganaegaraan dari satu negara di Afrika Selatan. KPK pun tak menutup kemungkinan ada pihak yang membantunya untuk mengganti identitas di luar negeri.

  • Serangga hingga Ulat Sagu Masuk Opsi Menu Program Makan Bergizi Gratis

    Serangga hingga Ulat Sagu Masuk Opsi Menu Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta: Serangga seperti ulat sagu dan belalang kini dipertimbangkan sebagai salah satu sumber protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang pemerintah. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa konsumsi serangga dapat menjadi opsi menu di wilayah-wilayah tertentu yang masyarakatnya sudah terbiasa mengonsumsi bahan pangan tersebut.

    “Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein,” ujar Dadan saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu, 25 Januari 2025.

    Dadan menegaskan bahwa program MBG tidak menetapkan standar menu yang seragam secara nasional, melainkan menyesuaikan dengan potensi sumber daya lokal dan kebiasaan konsumsi masyarakat di masing-masing daerah.

    Baca juga: Lestari Moerdijat: Dengan Pemberian Asupan Gizi yang Berimbang Dukung SDM yang Lebih Baik

    “Itu contoh bahwa Badan Gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi,” jelasnya. 

    “Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya,” tambahnya.
    Disesuaikan dengan Sumber Daya dan Kebiasaan Lokal
    Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa ketersediaan pangan menjadi dasar penentuan menu dalam program MBG. Misalnya, daerah yang melimpah hasil telurnya akan memanfaatkan telur sebagai sumber protein utama, sementara daerah yang kaya akan hasil laut dapat memanfaatkan ikan sebagai bahan dominan.

    “Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telurlah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikanlah yang mayoritas, seperti itu,” katanya.

    Ia juga mencontohkan daerah seperti Halmahera Barat, di mana masyarakat terbiasa menjadikan singkong dan pisang rebus sebagai sumber karbohidrat utama.

    “Karena Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi,” tegasnya.

    Jakarta: Serangga seperti ulat sagu dan belalang kini dipertimbangkan sebagai salah satu sumber protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang pemerintah. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa konsumsi serangga dapat menjadi opsi menu di wilayah-wilayah tertentu yang masyarakatnya sudah terbiasa mengonsumsi bahan pangan tersebut.
     
    “Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein,” ujar Dadan saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu, 25 Januari 2025.
     
    Dadan menegaskan bahwa program MBG tidak menetapkan standar menu yang seragam secara nasional, melainkan menyesuaikan dengan potensi sumber daya lokal dan kebiasaan konsumsi masyarakat di masing-masing daerah.

    Baca juga: Lestari Moerdijat: Dengan Pemberian Asupan Gizi yang Berimbang Dukung SDM yang Lebih Baik
     
    “Itu contoh bahwa Badan Gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi,” jelasnya. 
     
    “Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya,” tambahnya.

    Disesuaikan dengan Sumber Daya dan Kebiasaan Lokal

    Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa ketersediaan pangan menjadi dasar penentuan menu dalam program MBG. Misalnya, daerah yang melimpah hasil telurnya akan memanfaatkan telur sebagai sumber protein utama, sementara daerah yang kaya akan hasil laut dapat memanfaatkan ikan sebagai bahan dominan.
     
    “Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telurlah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikanlah yang mayoritas, seperti itu,” katanya.
     
    Ia juga mencontohkan daerah seperti Halmahera Barat, di mana masyarakat terbiasa menjadikan singkong dan pisang rebus sebagai sumber karbohidrat utama.
     
    “Karena Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi,” tegasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Setelah Paulus Tannos Ditangkap, Siapa Bakal Dijerat Kasus Korupsi e-KTP?

    Setelah Paulus Tannos Ditangkap, Siapa Bakal Dijerat Kasus Korupsi e-KTP?

    Bisnis.com, JAKARTA — Penangkapan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Paulus Tannos, bakal membuka tabir kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP yang masih belum tuntas. 

    Paulus telaah ditangkap oleh penegak hukum di Singapura. Pemerintah bahkan mulai mengupayakan ekstradisi terhadap buronan kasus korupsi yang telah diburu sejak 2021 lalu. 

    Adapun penangkapan Paulus dilakukan oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau KPK-nya Singapura. Dia sudah mulai ditahan sejak 17 Januari 2025. Paulus menurut informasi ditangkap otoritas antikorupsi Singapura di Bandara Internasional Changi saat pulang dari luar negeri. 

    Proses ekstradisi Paulus Tannos telah dilakukan melalui banyak saluran. Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) kompak untuk membantuku KPK memulangkan buronan paling dicari tersebut. Apalagi, Paulus memiliki banyak informasi penting. Hanya saja, belum ada kepastian kapan Paulus bisa diterbangkan ke Jakarta. 

    Sesuai perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura, pasal 7 huruf (5), menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki waktu 45 hari sejak dilakukannya penahanan sementara (sejak 17 Januari 2025), untuk melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan.

    Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto meyakini proses pemulangan Paulus akan berjalan lancar kendati dia sudah berganti kewarganegaraan. Berdasarkan catatan Bisnis, KPK sebelumnya pernah mengungkap bahwa pengusaha itu beberapa tahun yang lalu sudah berganti identitas dan memiliki dua kewarganegaraan. 

    “Ya enggak [terdampak] saya kira. Mudah-mudahan semuanya lancar,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Proses Ekstradisi

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan bahwa pengajuan penahanan sementara Paulus Tannos ditempuh oleh KPK dengan mengirimkan permohonan via jalur police to police (provisional arrest). Hal itu didasari juga dengan perjanjian ekstradisi yaitu ke Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Mabes Polri. 

    KPK mengirimkan permohonan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan penahanan tersebut. Kemudian, Divisi Hubinter Polri bersurat ke Interpol Singapura dan Atase Kepolisian Indonesia di sana dan permintaan itu diteruskan ke CPIB. 

    Untuk diketahui, penahanan di Singapura harus melalui proses di Kejaksaan dan Pengadilan setempat. Sehingga Atase Jaksa melakukan koordinasi dengan CPIB serta Kejaksaan dan Pengadilan setempat.

    “Selanjutnya pemenuhan syarat penahanan dilakukan melalui komunikasi email antara Atase Kepolisian dan Atase Jaksa dan penyidik terkait pemenuhan kelengkapan persyaratan yang diminta pengadilan Singapura sampai adanya putusan pengadilan tanggal 17 Januari 2025 untuk penahanan sementara PT,” ungkap Tessa kepada wartawan.

    Sementara itu, untuk proses ekstradisi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya menjelaskan bahwa kementeriannya sudah menerima permohonan dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Proses yang berlangsung di kementeriannya ditangani oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

    Supratman mengungkap masih ada sejumlah dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejagung maupun Polri, terutama Divisi Hubungan Internasional. Dia memastikan telah meminta percepatan penyelesaian dokumen-dokumen dimaksud. 

    “Jadi ada masih dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur AHU. Saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan,” ungkapnya ke wartawan, Jumat (24/1/2025).

    Pada saat itu, politisi Partai Gerindra itu mengatakan proses ekstradisi itu bisa memakan waktu satu hari hingga dua hari. Semua bergantung terhadap kelengkapan dokumen-dokumen tersebut. Pasalnya, proses permohonan ekstradisi nantinya diajukan ke Pengadilan Singapura. 

    “Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap, ya pasti akan diproses,” ujar Supratman.

    Sejak Akhir 2024

    Adapun berdasarkan catatan Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri telah mengirimkan surat provisional arrest ke otoritas di Singapura pada akhir 2024. Surat itu berisi permohonan bantuan penangkapan Paulus Tannos, lantaran terdapat informasi keberadaannya di sana. 

    Kepala Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri Irjen Pol. Krishna Murti lalu mengungkap, pihaknya mendapatkan informasi bahwa Paulus Tannos telah ditangkap oleh CPIB, atau lembaga antirasuah Singapura pada 17 Januari lalu. 

    “Kami sudah melaksanakan rapat gabungan kementerian dan lembaga di Hubinter hari selasa tanggal 21 Januari 2025 untuk menindaklanjuti proses berikutnya. Selanjutnya pihak Indonesia saat ini sedang memproses extradisi yang bersangkutan, dengan penjuru adalah Kemenkum didukung KPK, Polri, Kejagung, dan Kemenlu,” kata Krishna. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan paket KTP Elektronik 2011-2013 Kementerian Dalam Negeri. Dia lalu dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021. 

    Adapun Paulus diduga mengganti identitasnya dan diduga memegang dua kewarganaegaraan dari satu negara di Afrika Selatan. KPK pun tak menutup kemungkinan ada pihak yang membantunya untuk mengganti identitas di luar negeri.

    Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu, yang pada 2023 lalu merangkap Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, mengaku sempat berhadap-hadapan dengan Paulus di luar negeri, namun gagal menangkapnya lantaran sudah berubah identitas. 

    “Sudah ketemu orangnya, tetapi ketika mau ditangkap tidak bisa, kenapa? Karena namanya lain, paspornya juga bukan paspor Indonesia, dia menggunakan paspor dari salah satu negara di Afrika,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (13/8/2023).  

  • Kejaksaan Sebut Penanganan Perkara Paulus Tannos Adalah Ranah KPK, Tapi Siap Bantu Proses Ekstradisi – Halaman all

    Kejaksaan Sebut Penanganan Perkara Paulus Tannos Adalah Ranah KPK, Tapi Siap Bantu Proses Ekstradisi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut bahwa penanganan perkara buronan kasus KTP Elektronik (e-KTP) Paulus Tannos merupakan ranah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hanya saja dijelaskan Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, pihaknya siap membantu KPK dalam proses ekstradisi Paulus Tannos yang saat ini masih berada di Singapura.

    Sejauh ini kata Harli, pihaknya juga telah memfasilitasi soal rencana ekstradisi buronan KPK itu yang hingga kini masih ditahan oleh otoritas Negeri Singa tersebut.

    “Perkara ini ditangani teman-teman KPK, mereka yang tahu apa kebutuhannya untuk pemulangan yang bersangkutan. Kami selama ini melalui atase sudah memfasilitasi dan kedepan siap memberikan bantuan,” kata Harli saat dikonfirmasi, Minggu (26/1/2025).

    Sebelumnya diberitakan, Buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kasus korupsi megaproyek e-KTP, Paulus Tannos, telah berhasil diamankan.

    Paulus Tannos yang terjerat perkara korupsi dengan kerugian negara Rp2,3 triliun ini ditangkap oleh otoritas Singapura di Bandar Udara Internasional Changi Singapura.

    “(Ditangkap) di Changi,” kata seorang sumber, Jumat (24/1/2025).

    Menurut sumber, Paulus Tannos baru saja mendarat di Changi sehabis bepergian dari luar Singapura.

    Ihwal penangkapan Paulus Tannos di Singapura awalnya dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

    Otoritas Singapura menangkap Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra itu berdasarkan permintaan KPK.

    “Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan, KPK saat ini telah berkoordinasi Polri, Kejagung dan Kementerian Hukum sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan,” kata Fitroh kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).

    Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) kemudian menyatakan tengah berupaya mempercepat proses ekstradisi Paulus Tannos. 

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut, masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Mabes Polri, terutama Interpol.

    Kementerian Hukum sedang berkoordinasi guna menuntaskan urusan administrasi itu. 

    “Jadi ada masih dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur AHU (Administrasi Hukum Umum) saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan,” kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Menurut politikus Partai Gerindra itu, proses ekstradisi memang membutuhkan waktu. 

    Apalagi proses itu juga bergantung pada penyelesaian administrasi oleh pemerintahan Singapura. 

    “Semua bisa sehari, bisa dua hari, tergantung kelengkapan dokumennya. Karena itu permohonan harus diajukan ke pihak pengadilan di Singapura. Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap, ya pasti akan diproses,” ujar Supratman.

    Sosok Paulus Tannos di Kasus Korupsi e-KTP

    Paulus Tannos ditangkap setelah tingal di Singapura sejak 2012 lalu dan sudah berstatus sebagai permanent residence atau penduduk tetap.

    Paulus tinggal di Singapura bersama dengan keluarganya, termasuk anaknya Catherine Tannos yang terjerat kasus pengadaan e-KTP.

    Ia memilih tinggal di Singapura setelah dilaporkan ke Mabes Polri atas tuduhan menggelapkan dana chip surat izin mengemudi (SIM).

    Peran Paulus Tannos dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP diketahui cukup banyak, salah satunya melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor, termasuk dengan tersangka Husmi Fahmi (HSF) dan Isnu Edhi Wijaya (ISE).

    Wakil Ketua KPK pada 2019, Saut Situmorang, mengatakan Paulus bersama Husmi dan Isnu bertemu di sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan

    “Padahal HSF dalam hal ini adalah Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang,” kata Saut.

    Paulus, Husmi, dan Isnu kemudian melakukan pertemuan lanjutan dalam waktu 10 bulan dan menghasilkan beberapa output.

    Di antaranya, standard operasional prosedur (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis.

    Hasil-hasil tersebut kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) pada 11 Februari 2011.

    Pihak yang menetapkan HPS adalah Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Tersangka PLS (Paulus) juga diduga melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johannes Marliem dan tersangka ISE untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar lima persen, sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kemendagri,” kata Saut.

    Pembagian fee korupsi e-KTP

    Lewat skema pembagian fee, PT Sandipala Artha Putra bertanggung jawab memberikan fee kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melalui adiknya Asmin Aulia sebesar lima persen dari nilai pekerjaan yang diperoleh.

    Kemudian, PT Quadra Solution bertugas memberikan fee kepada eks Ketua DPR Setya Novanto sebesar lima persen dari jumlah pekerjaan yang diperoleh.

    Di sisi lain, Perum PNRI memiliki tugas untuk memberikan fee kepada Irman dan stafnya sebesar lima persen dari jumlah pekerjaan yang diperoleh.

    Saut menjelaskan, keuntungan bersih masing-masing anggota konsorsium setelah dipotong pemberian fee tersebut adalah sebesar 10 persen.

    Setya Novanto dan politikus Golkar, Chairuman Harahap, kemudian menagih komitmen fee yang sudah dijanjikan sebesar lima persen dari nilai proyek.

    Atas penagihan tersebut, Andi Agustinus dan Paulus berjanji untuk segera memberikan fee setelah mendapatkan uang muka dari Kemendagri.

    Namun, Kemendagri tidak memberikan modal kerja.

    Hal ini mendorong Paulus, Andi Agustinus, dan Johannes Marliem selaku penyedia sistem AFIS L-1 bertemu dengan Setya Novanto.

    Setya Novanto kemudian memperkenalkan orang dekatnya, yaitu Made Oka Masagung yang akan membantu permodalannya.

    Sebagai kompensasinya dalam kesempatan itu, juga disepakati fee yang akan diberikan kepada Setya Novanto melalui Made Oka.

    “Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar terkait proyek KTP elektronik ini,” ujar Saut.

  • Ini Alasan Megawati Soekarnoputri Gelar Puncak Perayaan Natal dan Tahun Baru PDIP di NTT – Page 3

    Ini Alasan Megawati Soekarnoputri Gelar Puncak Perayaan Natal dan Tahun Baru PDIP di NTT – Page 3

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terbiasa memberikan vitamin untuk kesehatan tubuh kepada tokoh-tokoh bangsa.

    Tokoh yang kerap dikirimkan vitamin ialah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

    “Iya, kalau itu iya (kasih vitamin). Pak Prabowo itu terbiasa kalau beliau keluar negeri, ke beberapa tempat, selalu mencari vitamin yang baik,” kata Ahmad Muzani kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 25 Januari 2025.

    “Beliau sering kali membeli vitamin di satu negara dan karena beliau merasa enak badannya beliau menghadiahkan itu kepada Pak Jokowi, kepada Bu Mega dan kepada tokoh-tokoh lainnya,” Muzani menambahkan.

    Muzani menyebut alasan Presiden Prabowo Subianto memberikan vitamin agar tokoh-tokoh bangsa selalu sehat. Dia berkata, Prabowo ingin para tokoh punya daya tahan tubuh yang kuat untuk memimpin bangsa.

    “Karena vitamin itu baik dan Pak Prabowo merasa orang-orang ini harus sehat, orang-orang ini harus kuat, orang-orang ini harus fit, karena yang dipikirkan tokoh-tokoh ini adalah negara, bangsa, rakyat yang jumlahnya banyak dengan persoalan yang begitu kompleks. Sehingga vitalitas, daya tahan, itu menjadi sesuatu yang penting, imunitas,” tutur Muzani.

    “Karena itu Pak Prabowo menawarkan beberapa vitamin,” kata Muzani.

     

  • Anggota Komisi VII DPR Dorong Kajian Mendalam terhadap Transportasi Udara – Halaman all

    Anggota Komisi VII DPR Dorong Kajian Mendalam terhadap Transportasi Udara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah untuk mendorong maskapai dalam negeri menurunkan harga tiket pesawat. 

    Sehingga banyak membantu perkembangan pariwisata dalam negeri. 

    “Pemerintah melakukannya dengan cara mengurangi ongkos-ongkos yang berkaitan dengan biaya pajak bandara dan biaya avtur. Yang sampai hari ini kan masih berlaku, pemotongan biaya kebandaraan dan avtur,” kata Bambang Haryo saat dihubungi, Rabu (22/1/2025).

    Tapi ia meminta pemerintah juga melakukan kajian mendalam terhadap kondisi maskapai dan melihat kemampuan tiap maskapai dalam menjaga standarisasi keselamatan dan standar layanan kenyamanan minimum penerbangan.

    Kajian ini juga harus dilakukan untuk melihat kontinuitas dari layanan dari setiap maskapai yang ada di dalam industri transportasi udara.

    “Karena saya melihat, ada maskapai yang baru lalu menghentikan rute penerbangan Surabaya-Jakarta. Airlines ini dulu diandalkan oleh menteri lama, di akhir masa jabatannya. Ini kan gagal total,” ungkapnya.

    Bambang Haryo menyebut kajian mendalam perlu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kegagalan maskapai tersebut. 

    “Jadi bisa diketahui iklim usaha industri penerbangan saat ini. Yang kita harapkan, tentunya para pelaku usaha maskapai dalam negeri ini bisa berkiprah. Karena kita tidak ingin, maskapai asing yang menguasai rute penerbangan kita,” ujarnya.

    “Karena kalau sampai asing yang menguasai bisa saja negara kita dibuat lumpuh dengan mengendalikan transportasi udaranya, padahal negara kita adalah negara kepulauan yang sangat membutuhkan transportasi udara maupun transportasi laut,” ungkapnya lagi.

    Asas cabotage adalah kebijakan yang mengatur pengangkutan barang atau penumpang di dalam negeri oleh operator transportasi dari negara lain.

     Asas ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing.

    “Ini berkaitan dengan kedaulatan negara kita. Jangan sampai asing yang menguasai. Karena kalau sampai dikuasai mereka, bisa saja negara kita dibuat lumpuh,” kata Bambang Haryo.

    Ia pun menekankan pentingnya kajian ini juga untuk membuka peluang para pelaku usaha di industri penerbangan dapat bertahan di industri ini, bahkan lebih baik lagi jika bisa berkembang menjadi lebih besar. 

    “Kondisi yang sama juga dihadapi pada ekosistem moda transportasi laut. Seperti, faktor biaya yang menyebabkan moda angkutan laut terpaksa menaikkan tarifnya. Misal PNBP, komponen biaya kebandaraan atau kepelabuhanan, biaya akibat infrastruktur yang kurang memadai, bahan bakar BBM yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi,” ujarnya.

    Sehingga, menurut dia, sudah seharusnya Pemerintah juga mengusahakan penurunan biaya biaya seperti yang dilakukan di moda udara.

    ” Apalagi transportasi laut banyak digunakan oleh Masyarakat Bawah,” ujarnya.

    Jika memang pemerintah mau menurunkan biaya ekonomi itu, baik di moda udara maupun laut, maka pemerintah harus memberikan subsidi bersamaan dengan pembenahan infrastruktur, serta fasilitas pelabuhan atau kebandaraan yang memadai.

    “Termasuk juga memastikan bahwa pemerintah mulai membangun bandara low service, sehingga pesawat-pesawat low cost itu bisa mendapatkan tarif bandara yang lebih murah. Kalau saat ini mereka mendarat di bandara bukan low cost, maka komponen biaya yang dikenakannya tidak low cost,” ujarnya lagi.

    Bambang Haryo menyatakan saat ini pemerintah sedang merencanakan untuk membangun skema bandara low cost di terminal 1 Bandara Soekarno Hatta.

    Ini harusnya diikuti oleh bandara bandara utama yang ada di Kota Kota Besar yang ada di Indonesia.

    Sayangnya, penerapan komponen biayanya untuk kebandaraan masih menerapkan tarif ekonomi full-service dimana seharusnya tarifnya lowcost.

    “Ini harus dibenahi, karena industri maskapai kita itu 70 persennya low cost. Saya mendorong pemerintah untuk duduk bersama dengan pelaku usaha serta melibatkan perwakilan pengguna jasa untuk membahas hal ini. Kemenhub harus melibatkan litbang-nya dalam melakukan kajian. Sehingga, akan bisa disusun kebijakan jangka panjang, yang tak hanya bisa memberikan harga yang kompetitif tapi juga tetap menjaga keberlangsungan dunia usaha sektor penerbangan,” tegasnya.

    Terakhir, ia menyarankan agar Pemerintah juga perlu mengatur harga di peak season agar tidak lebih murah dibandingkan waktu reguler.

    Maksudnya adalah penurunan tarif dilakukan yang terbesar di jangka waktu 1 bulan sebelum hari H peak season (Lebaran dan NATARU) , dan setiap minggu secara bertahap menaikkan tarif sedikit demi sedikit sampai di hari H-nya adalah yang tertinggi.

    Sehingga bisa melakukan  penyebaran Masyarakat dalam menggunakan transportasi publik, khusus nya penerbangan. 

    “Sehingga Masyarakat tidak akan menemui kesulitan mendapatkan transportasi saat di peak season. Karena bila terjadi ketidakseimbangan supply and demand, maka Masyarakat akan kesulitan mendapatkan tiket dan akan bermunculan calo calo yang tidak berseragam maupun yang berseragam. Akhirnya Masyarakat dirugikan. Demikian juga airline nya,” pungkas BHS.

     

  • Usai IKN Dapat Dana Rp48,8 Triliun, Pimpinan MPR Tinjau Pembangunan, Prabowo Mulai Berkantor di 2028 – Halaman all

    Usai IKN Dapat Dana Rp48,8 Triliun, Pimpinan MPR Tinjau Pembangunan, Prabowo Mulai Berkantor di 2028 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, – Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, kembali mendapat tambahan dari APBN.

    Anggaran tersebut dikucurkan agar pembangunan IKN terus berlanjut dan ditargetkan Presiden Prabowo Subianto sudah bisa berkantor di IKN pada 2028.

    Dalam memastikan progresnya, pimpinan MPR pun melakukan kunjungan kerja ke IKN, yang mana akan dibangun kompleks legislatif dan yudikatif.

    Adapun pimpinan MPR yang hadir adalah Ahmad Muzani,  Hidayat Nur Wahid, Eddy Dwiyanto Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, AM. Akbar Supratman.

    “Kami mengecek kesiapan proses pembangunan penyelenggaraan negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” ujar Muzani dikutip Minggu (26/1/2025).

    Menurut Sekjen Gerindra tersebut, saat ini Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun. 

    Anggaran ini diharapkan cukup untuk membangun IKN yang akan mulai pindah dan beraktivitas pada 2028.

    “Progres pembangunan yang dilakukan oleh otorita IKN untuk mengejar target sangat luar biasa. Saya kira cukup bagus karena itu Pak Basuki pagi siang sore malam terus menerus bekerja membangun IKN tanpa kenal lelah. Target presiden berkantor tahun 2028 di IKN Insya Allah tercapai,” ujar Muzani.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, perkembangan pembangunan IKN terkini, salah satunya pada persiapan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.

    “Sesuai target dari Bapak Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025-2029 ini untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik, saat ini kami sedang fokus menyelesaikan kompleks legislatif dan yudikatif,” ujarnya.

    Basuki menjelaskan, pembangunan kantor-kantor kementerian terus dilakukan. Saat ini terdapat tujuh Kementerian Koordinator yang sudah disiapkan.

    “Kita bisa lihat fisik untuk kantor Menko sudah siap. Terdapat 16 tower, dan 14 towernya kita siapkan untuk Menko-menko. Hunian untuk ASN juga beberapa sudah siap dan furnish, tinggal masuk,” pungkas Basuki.

    Adapun dalam rangkaian kunjungan ini, Basuki mengajak rombongan berkeliling ke Taman Kusuma Bangsa serta kompleks Istana Negara dan Istana Garuda.

    27 Tower Rusun Telah Rampung

    Pembangunan 27 tower dari total 47 rumah susun (rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di IKN telah rampung dan siap diresmikan.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih akan menyelesaikan 20 tower rusun lainnya hingga akhir 2025 dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat di pertengahan tahun.

    “27 tower di IKN siap untuk diresmikan,” kata Menteri PKP Maruarar Siahaan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip dari siaran pers pada Rabu (22/1/2025).

    27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya tinggal menunggu proses serah terima.

    Ara, sapaan akrab Maruarar, telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

    “Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower sudah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

    Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, dan Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

    Selanjutnya, Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

    Selain pembangunan tower untuk ASN, Ara mengatakan pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan 36 rumah jabatan menteri.

    “Kami laporkan di IKN, Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan,” ucapnya.

  • Baik Bagi Perpolitikan Nasional, PAN Tunggu Momentum Pertemuan Megawati dan Prabowo

    Baik Bagi Perpolitikan Nasional, PAN Tunggu Momentum Pertemuan Megawati dan Prabowo

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menyambut baik rencana pertemuan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto. Menurutnya, pertemuan keduanya perlu didukung semua pihak karena menjadi pertanda baik bagi perpolitikan nasional. 

    Saleh pun menunggu momentum pertemuan Ketua Umum PDIP dan Gerindra itu. Sebagai sahabat lama, menurutnya, tidak ada penghalang bagi keduanya untuk bertemu. 

    “Silaturahim politik seperti ini harus dibudayakan. Ini menjadi tanda baik bagi politik nasional,” ujar Saleh, Sabtu, 25 Januari. 

    “Dan semua tahu kalau bu Mega dan Pak Prabowo itu sahabat lama. Sejauh ini, tidak pernah ada masalah di antara mereka. Karena itu, tidak ada penghalang di antara mereka untuk bertemu,” sambungnya. 

    Saleh berharap, jika pertemuan itu dilaksanakan, agenda utamanya adalah menata prioritas pembangunan nasional. Anggota DPR dapil Sumatera Utara itu meyakini, Megawati memiliki saran dan masukan yang kontributif bagi pemerintahan Prabowo. 

    “Apalagi, dalam sepuluh tahun terakhir, PDI Perjuangan ikut mengawal agenda pembangunan nasional,” kata Saleh.

    Selain itu, Saleh menilai, Megawati dan Prabowo perlu juga menegaskan komitmen bersama untuk berpihak pada kepentingan masyarakat kecil. Artinya, kata Saleh, agenda pembangunan yang akan dilaksanakan sebanyak-banyaknya dalam upaya mengentaskan kemiskinan. 

    “Fundamental ekonomi kita harus didasarkan pada keadilan dan kesejahteraan sosial,” kata Saleh.

    “Saya melihat ada titik temu antara bu Mega dan Pak Prabowo dalam bidang ini. Ini yang perlu dipertegas. Masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan tujuan ini,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, Ketua Komisi VII DPR itu mengajak semua pihak untuk mendukung rencana pertemuan Megawati dan Prabowo. Menurut Saleh, agenda positif seperti ini perlu dibumikan diseluruh level kepemimpinan. 

    “Apalagi, pileg, pilpres, dan pilkada sudah selesai. Saatnya sekarang kita bersatu kembali demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.

  • Catat Kepuasan Tertinggi ke Prabowo, PAN: Kami Loyal dan Setia Mendukung Megapolitan 26 Januari 2025

    Catat Kepuasan Tertinggi ke Prabowo, PAN: Kami Loyal dan Setia Mendukung Megapolitan 26 Januari 2025

    Catat Kepuasan Tertinggi ke Prabowo, PAN: Kami Loyal dan Setia Mendukung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyebut, partainya setia mendukung dan mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Hal ini disampaikan Eddy merespons hasil
    survei Litbang Kompas
    terbaru yang menunjukan pemilih PAN mencatat tingkat kepuasan tertinggi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dibanding partai lain.
    “15 tahun kami setia mendukung Pak Prabowo dalam pemilu dan saat ini ketika berhasil menjadi Presiden, maka kader PAN tetap loyal, setia mendukung, dan terus berupaya mensukseskan program-program Presiden Prabowo,” kata Eddy dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).
    Eddy menyampaikan, kader-kader PAN di daerah solid dan satu suara mendukung berjalannya program pemerintahan Prabowo-Gibran.
    “Seperti pesan Ketum Zulhas (Zulkifli Hasan), kader PAN harus terlibat dalam memastikan program-program pro rakyat Presiden Prabowo berjalan lancar,” jelasnya.
    Di sisi lain, lanjut Eddy, PAN juga siap mendukung penuh dan terlibat dalam upaya pemerintah mewujudkan ketahanan energi, pangan, dan air.
    Ketiga hal itu merupakan bagian dari upaya mewujudkan asta cita Presiden Prabowo.
    Di sisi legislatif, Eddy memastikan, kader PAN di daerah bakal mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) maupun alokasi anggaran pro-rakyat yang disiapkan Presiden Prabowo.
    “Anggota DPR PAN menjaga dan mengawal implementasi Makan Bergizi Gratis, penghapusan utang UMKM dan nelayan serta stimulus bantuan sosial 38 Triliun untuk rakyat tidak mampu,” ujar Wakil Ketua MPR ini.
    “Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Presiden Prabowo terhadap loyalitas PAN dan selalu melibatkan PAN dalam kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak pada rakyat,” tutup dia.
    Untuk diketahui, Litbang Kompas kembali menerbitkan survei soal tingkat kepuasan pemilih partai politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Dalam survei yang dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh Litbang Kompas pada periode 4-10 Januari 2025 ini, pemilih PAN tercatat yang paling tinggi menyatakan puas pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Angkanya mencapai 96 persen.
    Diikuti oleh Partai Golkar dengan 90,4 persen, dan Partai Gerindra yang meraih 87 persen.
    Sementara itu, Partai Demokrat mendapatkan 86,8 persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem masing-masing 83,6 persen, serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan 74,3 persen.
    Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia dalam survei ini.
    Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error +/- 3,10 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.