Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Prabowo Sepakati Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja RI-Malaysia

    Prabowo Sepakati Penyelesaian Masalah Tenaga Kerja RI-Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berjanji menyelesaikan berbagai masalah bilateral dengan Malaysia, termasuk di antaranya masalah berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 

    Hal itu disampaikan oleh Prabowo usai bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat kunjungan kenegaraan, Senin (27/1/2025). Prabowo berpesan bahwa sesama negara kawasan Asean, Indonesia dan Malaysi perlu selalu bersinergi. 

    Presiden ke-8 RI itu menyampaikan bahwa tidak perlu ada konflik di antara negara-negara Asean. Oleh karena itu, dia menilai pertemuannya dengan Anwar membahas banyak kerja sama termasuk penyelesaian berbagai permasalahan.

    “Masalah-masalah teknis bisa kita pecahkan. Yang penting adalah kehendak politik dan strategis. Kita yakin kita bisa selesaikan masalah sepadan, we will solve it,” ujarnya saat memberikan keterangan pers di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/1/2025). 

    Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia akan menyelesaikan masalah-masalah bilateral. Salah satu yang disoroti Prabowo adalah masalah TKI di Malaysia. 

    “Kita akan selesaikan masalah-masalah bilateral. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Semua bidang kita sudah sepakat untuk meningkatkan kerja sama,” ujarnya. 

    Pada kesempatan tersebut, Prabowo menekankan banyaknya kesamaan antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara, katanya, memiliki kepentingan yang sama, serta hubungan sejarah, darah, budaya maupun etnis. 

    Dia pun menyinggung Indonesia dan Malaysia sama-sama produsen kelapa sawit terbesar di dunia. 

    “Kita juga produsen kelapa sawit terbesar antara Indonesia dan Malaysia. Mungkin kita produksi 80% produksi. Dan ternyata kelapa sawit menjadi sangat-sangat komoditas yang sangat penting,” ungkapnya. 

  • Kepala Daerah di Jatim dari Gerindra Diminta Tepati Janji Kampanye

    Kepala Daerah di Jatim dari Gerindra Diminta Tepati Janji Kampanye

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta kepada setiap kepala daerah bupati walikota se Jawa Timur untuk menepati setiap janji kampanye. Karena janji kampanye, menurut Muzani, adalah hal utama yang harus dituntaskan oleh seorang pemimpin kepada rakyat.

    “Yang saya ingin ingatkan adalah apa yang sudah pernah Ibu ucapkan dalam janji kampanyenya kepada konstituen, tolong dikerjakan, tolong ditepati, ditunaikan. Karena itu tugas seorang pemimpin,” ujar Muzani dalam acara silaturahmi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih se Provinsi Jawa Timur yang diusung oleh Partai Gerindra.

    Muzani juga mengingatkan agar setiap kepala daerah untuk pro terhadap program pemerintah pusat. Utamanya makan bergizi gratis sebagai program unggulan untuk mewujudkan generasi emas menuju Indonesia maju. Maka untuk menyukseskan itu, perlu koordinasi dan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah.

    “Kami merasa semua yang menjadi kebutuhan masyarakat dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka itu, pertemuan ini sebagai awalan yang baik agar hubungan pusat dan daerah harmonis dalam upaya mensejahterakan rakyat,” ujar Muzani.

    Dalam pertemuan tersebut, Muzani pun menyampaikan salam hormat dari Presiden Prabowo.

    “Kami sengaja mengumpulkan Ibu dan Bapak dan kami sampaikan kepada Bapak Presiden, saya akan ke Jawa Timur mau bersilaturahmi dengan gubernur bupati walikota se Jawa Timur. Beliau menyampaikan salam hormat kepada bapak ibu sekalian,” kata Muzani.

    Menurutnya, pertemuan ini selain sebagai ajang silaturahmi juga sebagai diskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Seperti defisit anggaran, infrastruktur jalan, irigasi, investasi, dan kesehatan masyarakat. Itu sebabnya, kata Muzani, pertemuan ini sebagai ajang urun rembuk masalah tersebut.

    “Kami mengerti di kabupaten kota itu banyak masalah. Siapa tahu kami bisa urun rembuk dan siapa tahu kami bisa membantu dari masalah-masalah masyarakat di kabupaten kota,” ujar Muzani.

    Dia pun mengaku siap menjembatani setiap bupati walikota untuk berkomunikasi dengan kementerian teknis guna menyelesaikan masalah kemasyarakatan. Ini juga sebagai komitmen Partai Gerindra untuk membantu kepala daerah tunaikan janji politiknya.

    “Untuk masalah infrastuktur nanti saya akan pertemukan bapak ibu denga Menteri PU. Kemudian untuk irigasi, pupuk, cetak sawah baru kepada Menteri Pertanian. Lalu Menteri Kesehatan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu Bupati Walikota di Jakarta jangan ragu untuk berkomunikasi dengan kami. Ini sebagai komitmen kami untuk membantu setiap kepala daerah untuk tunaikan janji politiknya,” kata Muzani. [hen/but]

  • Survei Indikator Tunjukkan Elektabilitas Partai Gerindra Capai 35,9 Persen – Halaman all

    Survei Indikator Tunjukkan Elektabilitas Partai Gerindra Capai 35,9 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Temuan terbaru dari survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, elektabilitas Partai Gerindra menempati posisi puncak dibandingkan partai-partai lainnya.

    Survei terbaru Indikator mencatat, elektabilitas Gerindra mencapai 35,9 persen, menempati posisi tertinggi.
     
    “Sentimen positif terhadap Gerindra saat ini paling besar, 35,9 persen,” kata Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih’ secara virtual, Senin (27/1/2025).

    Setelah Gerindra, kata Burhanuddin, ditempati PDIP. Namun, elektabilitasnya jauh di bawah Gerindra. 

    “Ini karena Partai Banteng sekadar mendapatkan 13,5 persen,” ucapnya.

    Menyusul kemudian Partai Golkar dengan 10,3 persen, Partai Kebangkitan Bangsa 6,4 persen, lalu Demokrat 5,1 persen. 

    “Nama-nama lain berada di bawah 5 persen. Seperti NasDem 3,8 persen, PKS 3,6 persen, dan PAN 2,5 persen,” ujar Burhanuddin. 

    Sementara partai lainnya, lanjut Burhanuddin, kurang dari 2 persen. 

    “Ada juga sekitar 14,3 persen tidak bisa menunjukkan pilihannya,” ucapnya.

    Perlu diketahui, survei nasional Indikator ini dilakukan dalam periode 16-21 Januari 2025, menempatkan 1.220 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. (*)

  • Kelakar Anwar Ibrahim Soal Prabowo Dapat Gelar Lebih Tinggi

    Kelakar Anwar Ibrahim Soal Prabowo Dapat Gelar Lebih Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sempat berkelakar bahwa Presiden RI Prabowo Subianto mendapatkan gelar lebih tinggi daripada dirinya. Hal itu disampaikan Anwar saat keduanya memberikan keterangan pers setelah pertemuan di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/1/2025). 

    Adapun, Prabowo mendapatkan tanda kehormatan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor) oleh Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim pada kunjungan kenegaraannya ke Malaysia. 

    Pada saat memberikan keterangn pers, Prabowo menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas gelar tertinggi dari Kerajaan Johor itu serta penerimaan yang begitu besar untuk delegasi Indonesia. 

    “Saya juga mendapat kehormatan besar diterima oleh Yang Di-Pertuan Agong, diberi upacara militer kebesaran dan saya juga diberi gelar tertinggi dari Kerajaan Johor, Kesultanan Johor, yaitu gelar bintang kehormatan Darjah Kerabat Johor,” ujarnya, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (27/1/2025). 

    Tak lama setelah ucapan terima kasih itu, PM Malaysia Anwar Ibrahim langsung menyoroti bahwa gelar itu lebih tinggi dari yang dimiliki olehnya yakni Datuk Sri. 

    “Lebih tinggi dari Datuk Sri,” ujar Anwar sambil disambit tawa seluruh peserta acara, termasuk Prabowo yang berdiri di sampingnya. 

    Prabowo lalu menyampaikan bahwa gelar kehormatan yang didapatkannya dan penyambutan delegasi Indonesia oleh Malaysia menjadi lambang hubungan yang erat antara Indonesia dan Malaysia, serta keluarga Kesultanan Johor. 

    Ketua Umum Partai Gerindra itu menceritakan, hubungannya dengn Sultan Ibrahim sudah terjalin sekitar 45 tahun yang lalu. Saat itu keduanya pernah sama-sama mengenyam pendidikan di Amerika Serikat (AS). 

    “Waktu itu saya masih kurus. Jadi hubungan ini lama, saya juga merasa kalau ke Malaysia saya ini pulang kampung. Karena saya dulu besar di Malaysia, saya sekolah di Malaysia, keluarga saya di Malaysia. Keluarga saya, orang tua saya sangat dekat dulu dengan pendiri-pendiri Malaysia, founding fathers of modern Malaysia,” ungkap Prabowo. 

    Mantan Menteri Pertahanan itu lalu berpesan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan yang sama, serta hubungan sejarah, darah, budaya maupun etnis.

    “Jadi saya merasa bahwa hal ini harus membuat hubungan antara Malaysia dan Indonesia lebih khas. There must be a special relationship between Malaysia and Indonesia,” tuturnya. 

  • Menanti Keseriusan KPK Bongkar Kasus Korupsi CSR BI dan Borok Jokowi

    Menanti Keseriusan KPK Bongkar Kasus Korupsi CSR BI dan Borok Jokowi

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya bisa mengungkap dugaan keterlibatan anggota Komisi DPR periode 2019-2024 dalam kasus dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). 

    Terlebih, apabila lembaga antirasuah itu benar-benar serius dalam menyelidiki kasus tersebut.

    Demikian ditegaskan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL sesaat lalu, Senin, 27 Januari 2025. 

    “Saya kira kalau KPK mau serius, mereka bisa saja membongkar kasus ini hingga menyeret semua anggota Komisi XI periode lalu (2019-2024),” kata Lucius. 

    Lucius menyebutkan, jika KPK memutuskan untuk menyelidiki dengan sungguh-sungguh, mereka tidak hanya bisa mengungkap keterlibatan anggota Komisi XI, tetapi juga mungkin bisa memperluas penyelidikan ke komisi-komisi DPR lain yang diduga terlibat dalam praktik serupa dengan mitra kerja mereka. 

    “Seperti Komisi II dengan KPU atau Bawaslu,” ujarnya.

    Menurut Lucius, selama periode DPR 2019-2024, banyak modus penggunaan anggaran sosialisasi dari kementerian dan lembaga negara yang melibatkan anggota DPR. 

    Ia menilai bahwa jika KPK berkomitmen untuk mengungkap kasus ini, penyelidikan bisa menjangkau komisi-komisi lainnya yang juga terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut.

    “Dengan budaya korupsi yang sistemik, ini memang ujian bagi KPK untuk menunjukkan diri mereka terbebas dari lingkaran setan korupsi sistemik itu,” jelasnya. 

    Lucius juga menambahkan bahwa kesaksian yang mengindikasikan bahwa seluruh anggota Komisi XI menerima dana CSR BI bisa menjadi bukti yang cukup untuk memanggil semua anggota Komisi XI periode lalu dan meminta pertanggungjawaban mereka. 

    Namun, ia menyesalkan lambannya tindakan KPK dalam memanggil anggota Komisi XI dan terkesan memberi celah bagi upaya “permainan” yang dapat menutupi keterlibatan sejumlah anggota DPR.

    “Dan itu artinya korupsi sistemik warisan era Jokowi masih dilanjutkan hingga sekarang. Lembaga-lembaga saling melindungi karena semuanya punya persoalan dengan permainan anggaran atau korupsi,” tegas dia.

    Lebih jauh, Lucius mengungkapkan kekhawatirannya bahwa meskipun KPK berperan sebagai lembaga yang seharusnya mengatasi korupsi, praktik korupsi sistemik yang sudah ada sejak era Presiden Jokowi masih terus berlanjut.

    “Posisi DPR yang seharusnya menjadi pengawas penggunaan anggaran negara pun tak lagi bisa diharapkan ketika mereka justru menjadi bagian dari jaringan pelaku korupsi sistemik tersebut,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, KPK saat ini tengah mengusut dugaan penyimpangan dana CSR BI yang mencapai triliunan. Dana CSR BI itu diduga mengalir ke seluruh anggota Komisi XI DPR.

    “Nah, yang sedang penyidik dalami adalah penyimpangan, karena kita dapat informasi, juga kita dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tidak sesuai peruntukannya,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa, 21 Januari 2025.

    Bahkan, Asep mengungkapkan bahwa penyidik menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori dalam penggunaan dana CSR BI di Cirebon. Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi, setelah semuanya terima tapi ada yang amanah, ada juga yang tidak sesuai peruntukannya,” ungkap Asep.

    Sebelumnya pada Jumat, 27 Desember 2024, tim penyidik memeriksa 2 orang saksi, yakni Heri Gunawan selaku anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, dan Satori selaku anggota DPR Fraksi Partai Nasdem.

    Pada Senin, 16 Desember 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor BI, salah satunya ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo. Selanjutnya pada Kamis, 19 Desember 2024, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan di salah satu ruangan di direktorat OJK.

    Dari kedua tempat itu, tim penyidik mengamankan dan menyita barang bukti elektronik (BBE) dan beberapa dokumen.

    Dalam perkara ini, KPK belum menetapkan tersangka karena menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum. KPK saat ini masih terus mencari pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

  • Momen Prabowo Dijamu Teh oleh Anwar Ibrahim di Menara Petronas

    Momen Prabowo Dijamu Teh oleh Anwar Ibrahim di Menara Petronas

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melaksanakan pertemuan di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/1/2025). Keduanya berserta jajaran dari pemerintahan masing-masing turut minum teh bersama. 

    Prabowo tiba di lobi Menara Kembar Petronas sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Sebelumnya, dia sempat bertemu dengan Anwar serta Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim. 

    Kedatangan Prabowo disambut oleh Anwar di lobi kedatangan serta tarian tradisional Malaysia. Keduanya lalu menggelar pertemuan di lantai 40 Menara Petronas bersama dengan masing-masing delegasi pemerintahan. 

    Prabowo pun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah serta masyarakat Malaysia atas penerimaan yang begitu hangat dalam kunjungan kenegaraannya. Dia juga mengapresiasi pemberian tanda kehormatan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor) oleh Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim.

    “Ini menjadi lambang hubungan yang erat antara diri saya dan Malaysia, juga diri saya dengan keluarga Kesultanan Johor,” ujar pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu, dikutip dari siaran pers, Senin (27/1/2025). 

    Sementara itu, Anwar memaknai kunjungan dan penghargaan yang diterima Prabowo sebagai bentuk persahabatan dan kekeluargaan yang erat dengan Malaysia. Bahkan, PM Anwar menyebut penghargaan kepada Prabowo lebih tinggi dari gelar yang dimilikinya.

    “Tentunya kita senang dengan perkembangan ini menunjukkan kestimewaan, keunikan persahabatan, dan hubungan yang tidak berlaku di antara negara-negara lain,” ucapnya.

    Pertemuan pun ditutup dengan agenda jamuan minum teh bersama. Suasana penuh keakraban tampak saat kedua pemimpin berbincang sambil menikmati hidangan dan diiringi alunan musik serta tarian dari kedua negara.

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan di Menara Petronas itu. Yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • Survei IPI: Mayoritas Konstituen PDIP Akui Puas Kinerja Presiden Prabowo – Page 3

    Survei IPI: Mayoritas Konstituen PDIP Akui Puas Kinerja Presiden Prabowo – Page 3

    Berikut daftar lengkap delapan partai di Parlemen merujuk pada kepuasan kinerja terhadan Presiden Prabowo.

    1.PKB: 82,5% puas, 11,3% tidak puas

    2.Gerindra: 85,7% puas, 12% tidak puas

    3.PDIP: 75,1% puas, 22,2% tidak puas

    4.Golkar: 82,1% puas, 15% tidak puas

    5.NasDem: 71,7% puas, 24,7% tidak puas

    6.PKS: 69,7% puas, 27% tidak puas

    7.PAN: 74,6% puas, 21,3% tidak puas

    8.Demokrat: 82,8% puas, 12,4% tidak puas

  • 5 WNI Ditembak Aparat Malaysia, DPR Bakal Bentuk Tim Khusus dan Minta Kementerian P2MI Investigasi – Halaman all

    5 WNI Ditembak Aparat Malaysia, DPR Bakal Bentuk Tim Khusus dan Minta Kementerian P2MI Investigasi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya bakal membentuk tim khusus penanganan insiden penembakan terhadap 5 WNI Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

    Kata Dasco pembentukan tim yang dimungkinkan akan dilaksanakan oleh Komisi I DPR dan beberapa komisi terkait lainnya ini adalah untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.

    “DPR RI melalui komisi terkait akan membentuk tim untuk memantau penanganan insiden berdarah tersebut sehingga penanganan kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan transparan,” kata Dasco dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).

    Tak cukup di situ, DPR RI juga akan meminta kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk membentuk tim investigasi.

    Tim itu perlu dibentuk  agar pengungkapan kasusnya bisa dilakukan secara transparan.

    “Kami mendorong Kementerian P2MI untuk, membentuk tim investigasi untuk mengungkap insiden berdarah tersebut secara transparan,” kata dia.

    Diminta Pendampingan

    Kementerian P2MI juga diminta untuk dapat melakukan pendampingan hukum terhadap seluruh PMI yang menjadi korban.

    Bahkan lebih jauh, Dasco mengatakan Kementerian P2MI juga diminta harus bisa menjamin keselamatan para korban untuk kembali ke Tanah Air termasuk juga korban yang meninggal dunia.

    “Melakukan pendampingan hukum terhadap korban penembakan. Mengatur pemulangan jenazah korban penembakan untuk dimakamkan di kampung halamannya,” ujar dia.

    Akibat penembakan itu, satu orang PMI yang berstatus unprosedural tewas dan empat lainnya luka-luka dengan dua diantaranya mengalami kritis.

    Dasco menyatakan, pihaknya mengecam tindakan penembakan tersebut dan menduga telah terjadi aksi penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh Otoritas Maritim Malaysia.

    “Kami menyayangkan dan mengecam tindakan berlebihan (excessive use of force) yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), otoritas maritim Malaysia, yang telah menewaskan 1 orang WNI tersebut,” kata Dasco.

    Dasco menyebut, DPR RI dalam waktu dekat akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk mengonfirmasi insiden berdarah tersebut.

    Tak cukup di situ, DPR RI juga meminta Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia.

    “Kami mendorong Kemenlu RI dan Kementerian P2MI untuk menempuh langkah-langkah diplomatik guna mengungkap insiden tersebut secara tuntas dan transparan,” tukas Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut.

    Penjelasan P2MI

    Sebelumnya, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memastikan kalau insiden penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor Malaysia memakan korban.

    Kata Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, terhitung ada satu PMI meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka.

    “Intinya telah terjadi penembakan yang menimbulkan korban 1 orang pekerjaan migran menunggal dunia dan 4 orang dalam keadaan luka-luka. Yang satu juga kabarnya saat ini tengah kritis,” kata Christina saat jumpa pers di Kantor Kementrian P2MI, Jakarta Selatan, Minggu (26/1/2025).

    Meski begitu, Christina menyatakan, memang sejatinya PMI yang mengalami penembakan tersebut merupakan PMI yang unprosedural.

    Dalam artian kata dia, PMI yang berangkat tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh pemerintah. Akan tetapi, aksi penembakan yang dilakukan tidak juga dibenarkan.

    Christina lantas membeberkan kronologi terjadinya penembakan itu. Kata dia, awalnya para PMI itu sedang melintas di perairan Tanjung Rhu pada Jumat (24/1/2025) dini hari.

    Namun di saat bersamaan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) sedang melakukan patroli.

    “Di mana saat itu patroli APMM tengah bertugas dan ada sebuah kapal yang ditumpangi atau diawaki oleh 5 orang WNI Pekerjaan Migran Indonesia Unprosedural,” kata dia.

    Atas hal itu, Kementerian P2MI kata Christina mengecam tindakan tersebut dan menduga tindakan penembakan itu sebagai bentuk penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM.

    Pasalnya menurut dia, apabila memang mendapati adanya pekerja migran yang unprosedural sebaiknya bisa ditangkap saja tidak sampai melakukan penembakan.

    “Sikap kami, Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh Otoritas Maritim Malaysia,” tandas dia.

     

     

  • Kesal Tanah Diserobot Perusahaan, Lansia Tiduran Hadang Truk Tambang, Minta Bantuan Presiden

    Kesal Tanah Diserobot Perusahaan, Lansia Tiduran Hadang Truk Tambang, Minta Bantuan Presiden

    TRIBUNJATIM.COM – Aksi lansia tiduran hadang truk tambang viral di media sosial.

    Ini dilakukan sebagai bentuk kekesalannya karena tanah hak miliknya diserobot perusahaan.

    Peristiwa ini terjadi di Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra).

    Aksinya tersebut terekam kamera dan viral di media sosial. 

    Dalam video viral tersebut tampak pria lansia mengadang truk perusahan tambang terjadi di Desa Lawisata Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Jumat (24/1/2025) kemarin.

    Aksi nekat pria tersebut menghentikan truk dengan berbaring di bawah kendaraan milik perusahaan tambang.

    Ia merasa kesal, karena perusahaan menyerobot lahan miliknya.

    Padahal sudah ada putusan pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan yang sudah menyatakan lahan yang diklaim perusahan masih hak milik warga atas nama Sunaya.

    Sunaya, merupakan istri dari pria lansia tersebut.

    Hal ini dibuktikan dari putusan PN Andoolo nomor 17/Pdt.G/2024/Pn Andoolo yang menyatakan lahan objek sengketa itu masih atas nama pemilik Sunaya.

    Pihak keluarga Sunaya mengatakan, orangtuanya itu nekat mengadang truk yang beroperasi karena menolak perusahaan beraktivitas di tanah mereka.

    “Kasus penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan tambang yg berdasarkan hasil putusan pengadilan negeri andoolo dimenangkan oleh masyarakat pemilik lahan,” ucapnya saat dikonfirmasi Sabtu (25/1/2025), dikutip dari Tribun Sultra.

    Inilah video viral seorang pria lanjut usia atau lansia di Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadang truk tambang karena beroperasi di lahan miliknya. Aksinya tersebut terekam kamera dan viral di media sosial. Video pria lansia yang mengadang truk perusahan tambang terjadi di Desa Lawisata Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Jumat (24/1/2025) kemarin. (Kolase TribunnewsSultra.com)

    Rekaman video aksi nekat pria ini juga diunggah pemilik akun Facebook @Uci Putri Utami yang menyebut sulitnya perjuangan pamannya untuk mempertahankan hak tanah di kampung sendiri.

    “25.01.2025, Bahkan setelah perlawanan kemarin sampai hari ini masih ada aktivitas pemuatan di lokasi. Aturan dan perlawanan seperti apa lagi yang bisa menghentikan mereka
    Bantu kami pak Prabowo Subianto, Divisi Humas Polri, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),” tulisnya.

    Sementara itu, kuasa hukum dari pihak perusahaan, Safrun Loga membantah adanya penyerobotan lahan warga yang dilakukan perusahaan.

    Ia mengatakan aktivitas tambang PT GMS masih berada di lahan milik warga bernama Kumbolan.

    Lahan seluas 90.000 persegi itu diklaim perusahaan setelah ada kesepakatan dengan pemilih lahan bernama Kumbolan berdasarkan bukti surat.

    Meskipun sudah ada putusan dari PN Andoolo bahwa di lahan itu ada milik Sunaya, PT GMS tetap beroperasi karena belum ada putusan inkrah.

    “Pemilik lahan atas nama Kumbolan masih mengajukan banding atas putusan PN Andoolo,” kata Safrun.

    “Karena belum atas putusan inkrah, pihak perusahaan masih beroperasi sesuai dengan kesepakatan Kumbolan sebgai pemilik lahan,” jelasnya.

    Safrun menjelaskan dalam kasus, baik Kumbolan dan Sanaya sama-sama mengklaim lahan yang dikelolah PT GMS milik mereka.

    Pihak PT GMS saat ini melakukan aktivitas pemuatan material tambang yang sudah terlanjut diproduksi.

    “Terkait nanti apakah aktivitas produksi dilanjutkan menunggu keputusan hukum dari upaya banding. Jadi yang diangkut ini yang sudah terlanjur di produksi,” jelas Safrun.

    Terkait masalah ini pula, PT GMS sudah mempertemukan atau memediasi pihak Kumbolan dan Sunaya yang saling mengklaim kepemilikan lahan.

    Safrun menyampaikan upaya mediasi ini agar tidak ada polemik atau gejolak dari dua pihak itu saat perusahan beraktivitas di lahan tersebut.

    “Kedua belah pihak itu sudah bersrpakat, yang pertama kesepakatan mereka terkait kargo yang sudah terlanjut diproduksi tetap dikasi keluar,”

    “Yang kedua, untuk melanjutkan kegiatan produksi. Itu dilanjutkan setelah adanya putusan pengadilan yang berkemuatan hukum tetap,” tutur Safrun Loga.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Tawa Dedi Mulyadi Lihat Demonstran Tolak Tambang Ilegal Ditutup Ngaku Tak Makan 18 Hari: Kasihan Tuh

    Tawa Dedi Mulyadi Lihat Demonstran Tolak Tambang Ilegal Ditutup Ngaku Tak Makan 18 Hari: Kasihan Tuh

    TRIBUNJATIM.COM – Demonstran penolak penutupan tambang ilegal di Subang Jawa Barat mendapat perhatian khusus Dedi Mulyadi.

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi keheranan melihat para demonstran tersebut.

    Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi mengaku heran dengan tingkah para demonstran yang menolak penutupan tambang ilegal di Subang, Jawa Barat.

    Salah satu yang bikin Dedi tak habis pikir adalah ada salah satu demonstran yang mengaku tidak makan selama 18 hari karena sumber pendapatannya dari tambang ilegal telah terganggu. 

    Padahal, ternyata penutupan tambang itu sendiri disebut baru dilakukan selama sepekan terakhir. 

    “Lucu, tambang ilegal baru ditutup seminggu lalu, nah ada orang yang tidak makan selama 18 hari,” kata Dedi dalam akun TikTok @Dedimulyadiofficial yang dikonfirmasi Kompas.com via sambungan telepon, seraya tertawa, Sabtu (25/1/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Sabtu.

    Dedi pun meminta, daripada para demonstran menyusahkan diri sendiri dan bertingkah aneh lebih baik mereka memperbaiki lingkungan yang rusak karena aktivitas pertambangan ilegal. 

    “Di sana ada kubangan-kubangan besar kedalaman 30 hingga 40 meter dengan luas berhektar-hektar. Itu mengancam kehidupan masa depan. Mohon diperbaiki, direklamasi,” ujar dia. 

    Politisi Partai Gerindra itu juga meminta mereka yang merusak jalan karena tambang ilegal untuk memperbaikinya.  

    “Mohon juga diperbaiki. Kasihan tuh warga. ada yang jatuh. Ada yg meninggal malah karena tertabrak truk tambang yang lolos rem. Keluarga menderita kehilangan orang-orang yang menjadi tulang punggung hidupnya,” ucap Dedi.

    Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi mendatangi dan menutup tambang ilegal di Subang karena merusak lingkungan, terutama jalan. 

    Dedi pun memberi sejumlah uang sebagai pengganti uang saku ke para sopir truk yang mengangkut tambang hasil ilegal.

    Belakangan, muncul aksi protes atas penutupan tambang ilegal itu. 

    Aksi protes salah satunya beredar di media sosial TikTok. Ada salah seorang demonstran yang berteriak bahwa ia tidak makan selama 18 hari.

    Dedi Mulyadi akhirnya berdamai dengan Mak Adis setelah anggota DPR itu dipukul dengan ember di Rawalele, Subang, Jawa Barat, Selasa (482020). (handout via Kompas.com)

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi dibuat heran dengan tagihan air di sebuah kantor pemerintah daerah Jawa Barat.

    Tagihan air Dinas Pendidikan membuat Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi kaget.

    Kang Dedi, sapaan akrabnya, sampai bertanya-tanya.

    Itu dikatakannya setelah mendengar anggaran belanja di sejumlah perangkat daerah dari Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman.

    Salah satu yang disampaikan adalah belanja anggaran di Dinas Pendidikan.

    Penyampaian belanja anggaran ini disampaikan Sekda Herman di Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel dan dikonfirmasi ulang ke Dedi Mulyadi via sambungan telepon, Kamis (23/1/2025).

    Ketika Herman menyampaikan tagihan air di Dinas Pendidikan, Dedi nampak agak heran. Musababnya, Herman mengatakan tagihan air Dinas Pendidikan mencapai Rp 6,7 miliar.

    Tagihan ini bukan dari sekolah-sekolah, melainkan dari kantor cabang Disdik hingga UPTD pendidikan.

    “Ini tagihan air PDAM berarti kan,” kata Dedi, melansir dari Kompas.om.

    Jika kantor cabang, unit Disdik, UPTD per tahun menghabiskan anggaran Rp 6,7 miliar, kata Dedi, berarti per bulannya rata-rata menghabiskan anggaran Rp 400 juta.

    “Kira-kira mandi make naon, biaya Rp 400 juta sebulan,” kata Dedi dengan nada heran.

    Menurut dia, itungan tersebut tidak rasional. “Kira-kira 400 juta meuli cai naon?” tanya Dedi.

    Dedi tampak heran dengan anggaran ratusan juta rupiah tersebut hanya untuk tagihan air per bulan.

    “Ini kan bukan belanja air untuk sekolah. Sekolah mah kan sudah menyelenggarakan sendiri, ada dari BOS,” kata Dedi.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com