partai: Gerindra

  • Sambut Baik Pertemuan Prabowo dengan Megawati, FX Rudy: Hal yang Bagus

    Sambut Baik Pertemuan Prabowo dengan Megawati, FX Rudy: Hal yang Bagus

    Solo, Beritasatu.com – Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menyambut baik rencana pertemuan Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Baik lah. Namanya sama-sama ketua umum bertemu adalah hal yang bagus. Pertemuan Mbak Mega (Megawati) dengan Pak Presiden Prabowo itu malah lebih baik,” ujarnya.

    Saat ditanya mengenai hubungan antara Megawati dengan Prabowo, Rudy, sapaannya mengatakan keduanya sebenarnya memiliki hubungan yang baik dan tidak ada persoalan, berbeda dengan yang dikabarkan di luar. Mantan wali kota Solo itu menyebut jika isu hubungan tidak baik antara dua tokoh tersebut hanyalah bagian dari upaya memecah belah bangsa. 

    “Ya biasa namanya juga Indonesia. Ini yang namanya adu domba untuk memecah belah itu sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu. Contohnya, zaman Ken Arok, raja saling bunuh. Kemudian dijajah Belanda ada yang namanya politik adu domba. Jadi bagaimana kita mengantisipasinya saja,” tandasnya.  

    Saat ditanya kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, Rudy mengaku tidak tahu menahu. Ia hanya meminta masyarakat menunggu.  “Kita tunggu saja,” ucapnya singkat. 

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PDIP dan Partai Gerindra sama-sama membuka peluang pertemuan Prabowo dengan Megawati. Terlebih hubungan Prabowo dan Megawati sejak lama sudah terjalin baik.

    “Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri adalah sesuatu hal yang sangat mungkin untuk terjadi,” kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati bisa berlangsung sebelum kongres PDIP pada April 2025. 

    Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengisyaratkan pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri terjadi sebelum kongres PDIP. “Jadi mungkin, jika komunikasi intens dilakukan, pertemuan bisa terjadi sebelum atau sesudah Kongres PDIP,” ujar Dasco.anti Putri)

  • Pemerintah Akui Kepengurusan Dekopin Bambang Haryadi, Anak Zulhas Jadi Bendum
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Januari 2025

    Pemerintah Akui Kepengurusan Dekopin Bambang Haryadi, Anak Zulhas Jadi Bendum Nasional 31 Januari 2025

    Pemerintah Akui Kepengurusan Dekopin Bambang Haryadi, Anak Zulhas Jadi Bendum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Hukum (
    Kemenkum
    ) mengesahkan kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (
    Dekopin
    ) di bawah kepemimpinan Ketua Umum
    Bambang Hariyadi
    .
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya telah mengkaji pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Dekopin pada 27 hingga 29 Desember 2024.
    Pihaknya kemudian berkonsultasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang tidak berubah.
    “Oleh karena itu, pada hari ini kami telah menyerahkan surat balasan kepada teman-teman Dekopin dan pada intinya satu, mengakui kepengurusan Dekopin di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Haji Bambang Hariyadi,” ujar Supratman dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (31/1/2025).
    Bambang merupakan mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Gerindra.
    Supratman mengatakan, dalam susunan kepengurusan Bambang Hariyadi, pengusaha Gilang Widya Pramana duduk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dekopin.
    Kemudian, posisi Bendahara Umum Dekopin diisi
    Putri Zulkifli Hasan
    , anak Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas).
    Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas diduduki Muhammad Said Abdullah yang diketahui sebagai politikus PDI-P, dan Ketua Penasehat diisi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddique.
    Supratman mengatakan, pihaknya akan segera mencatatkan susunan kepengurusan Dekopin tersebut dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum.
    “Saya mohon ini mengakhiri semua polemik terkait dengan Dekopin,” ujar Supratman.
    Pada kesempatan yang sama, Bambang mengatakan pihaknya melaporkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Rekonsiliasi Dekopin yang digelar pada 27-29 Desember 2024 pada 15 Januari 2025.
    Setelah diproses, akhirnya pihaknya diakui pemerintah sebagai kepengurusan Dekopin yang sah.
    Pihaknya berharap, pengurus Dekopin tingkat wilayah dan daerah bisa bekerja sama karena pihaknya ingin menyelaraskan program pemerintahan Prabowo Subianto.
    “Karena kita tahu selama ini koperasi semenjak adanya dualisme dan alhamdulillah hari ini tidak terjadi lagi,” tutur Bambang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Resmi! Prabowo Teken Empat Aturan Baru Demi Swasembada Pangan

    Resmi! Prabowo Teken Empat Aturan Baru Demi Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebut telah resmi meneken sejumlah regulasi untuk mendukung target swasembada pangan. Regulasi tersebut yakni mengenai irigasi, neraca komoditas, pupuk, dan penyuluh pertanian.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai menghadiri rapat pengadaan beras pemerintah oleh Perum Bulog 2025 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jumat (31/1/2025).

    “Empat [regulasi] penunjang agar kita bisa swasembada [pangan] sudah jadi semuanya,” kata Zulhas dalam konferensi pers, Jumat (31/1/2025).

    Informasi tersebut disampaikan Zulhas usai menerima kabar dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Dia mengatakan, regulasi tersebut telah selesai dan ditandatangani oleh Kepala Negara.

    Regulasi yang sudah rampung itu yakni Instruksi Presiden (Inpres) tentang Irigasi, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Neraca Komoditas, Perpres tentang Pupuk, dan Perpres tentang Penyuluh Pertanian.

    Seiring dengan rampungnya keempat regulasi ini, Zulhas menegaskan tak ada alasan bagi negara untuk tidak bisa mencapai swasembada pangan, sebagaimana target Kepala Negara yakni paling lambat 2026.

    “Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa melaksanakan perintah Bapak Presiden, swasembada pangan secepat-cepatnya,” ujarnya. 

    Dalam pidato perdananya usai mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD pada 20 Oktober 2024, Prabowo mencanangkan Indonesia harus swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

    Prabowo meyakini Indonesia dapat mencapai swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun, bahkan siap menjadi lumbung pangan. Dalam perjalanan, Prabowo memajukan target tersebut dari semula 2029 menjadi 2027.

    Terbaru, Ketua Umum Partai Gerindra itu mematok target swasembada pangan dapat dicapai akhir 2025 atau paling lambat 2026.

    “Artinya target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia harus swasembada pangan dalam waktu empat tahun, alhamdulillah target itu bisa kita capai akhir 2025, paling lambat 2026,” kata Prabowo di hadapan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah telah menghentikan impor sejumlah komoditas mulai tahun ini. Komoditas itu yakni beras, jagung untuk pakan, gula, garam, dan gandum. 

  • Waka MPR tekankan pendidikan konstitusi perkuat kualitas SDM

    Waka MPR tekankan pendidikan konstitusi perkuat kualitas SDM

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu 20/10/2024). (ANTARA/Ibnu Zaki)

    Waka MPR tekankan pendidikan konstitusi perkuat kualitas SDM
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menekankan pentingnya pendidikan konstitusi dan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dalam rangka perbaikan sistem negara dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM).

    “Program pendidikan konstitusi yang lebih masif dan menarik, terkini, untuk memperkenalkan pentingnya penguasaan hukum dasar negara, 4 Pilar Kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Ibas, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal tersebut disampaikannya ketika memimpin Rapat Pleno Pertama Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Jakarta (30/1). Dia memandang pentingnya pendidikan konstitusi dan sosialisasi Pancasila yang lebih masif, menarik, dan terkini, dalam perbaikan sistem negara dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di tanah air.

    Menurut dia, peran besar MPR RI sangat diperlukan dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi konstitusi yang lebih inklusif dan interaktif, salah satunya melalui kurikulum nasional.

    “Kajian mengenai peran MPR RI untuk memperjuangkan materi empat pilar kebangsaan agar dapat masuk dalam kurikulum nasional,” ujarnya.

    Tak hanya pendidikan konstitusi, dia pun menilai MPR perlu mengkaji sistem negara dan desain pemerintahan untuk mendorong kemajuan bangsa.

    “Apakah sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia sudah optimal, ataukah perlu ada perbaikan dalam desain pemerintahan?” ucapnya.

    Untuk itu, dia memandang diperlukan tinjauan mendalam terhadap hubungan antara lembaga negara, khususnya dalam hal pembagian kekuasaan antara Presiden, DPR, dan MPR, termasuk DPD.

    Hal tersebut, lanjut dia, berkaitan dengan penafsiran terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR RI yang masih berlaku.

    “Bagaimana memperkuat mekanisme check and balances di Indonesia?,” tuturnya.

    Ibas pun berharap K3 MPR RI mampu membawa kajian komprehensif yang signifikan demi kemajuan bangsa dan negara.

    “Serta dapat memberikan penguatan kebangsaan dan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia kuat di tahun 2045; selanjutnya, Indonesia menjadi negara maju di abad 21,” kata dia.

    Dalam Rapat Pleno tersebut, Ibas yang mendapat amanat sebagai koordinator Badan Pengkajian mengukuhkan keanggotaan K3 MPR RI Masa Jabatan 2024-2029.

    Susunan K3 MPR RI periode 2024-2029 yang dikukuhkan, yaitu Taufik Basari (NasDem) sebagai Ketua K3 MPR RI; dan para Wakil Ketua K3 MPR RI yakni Djarot Saiful Hidayat (PDIP), Rambe Kamarul Zaman (Golkar), Hamonangan Hutabarat (Gerindra), dan Ajiep Padindang (Golkar).

    Adapun anggota K3 total berjumlah 65 orang, yang terdiri dari PDIP (9), Golkar (9), Gerindra (8), NasDem (6), PKB (6), PKS (5), PAN (5), Demokrat (4), dan DPD (13). Para anggota K3 memiliki latar belakang yang beragam mulai dari profesor, master hukum, dosen, politikus, hingga aktivis pendidikan dan pembinaan masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Panggil Menlu Pekan Depan, Komisi I DPR Bakal Bahas soal Penembakan PMI di Malaysia

    Panggil Menlu Pekan Depan, Komisi I DPR Bakal Bahas soal Penembakan PMI di Malaysia

    JAKARTA – Komisi I DPR menjadwalkan rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri Sugiono pada pekan depan.

    Dalam rapat tersebut, Komisi yang membidangi urusan hubungan luar negeri itu akan membahas sejumlah isu khususnya soal penembakan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia baru-baru ini. 

    Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono mengatakan, pihaknya saat ini tengah menunggu hasil nota diplomatik yang telah disampaikan Kemenlu ke pemerintah Malaysia. Komisi I DPR, kata dia, pasti akan mengawal persoalan tersebut. 

    “Kami sekarang sedang memberikan saya rasa kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan kerja-kerjanya. Kementerian Luar Negeri juga sudah memberikan statement dan nota diplomatik. Kita akan tunggu hasilnya,” ujar Budi di gedung DPR, Kamis, 30 Januari.

    “Tentu kita pantau begitu dekat dan kita lihat, minggu depan komisi satu kalau tidak salah akan mengadakan beberapa rapat kerja bersama mitra-mitra termasuk Kementerian Luar Negeri juga. Jadi saya rasa ini nanti akan kita bahas bersama,” sambungnya. 

     

    Budi juga memastikan pihaknya akan memberi perhatian khusus terkait isu pelindungan pekerja migran Indonesia. Di mana saat ini masih menjadi kewenangan Kemenlu yang merupakan mitra kerja komisi I DPR. 

    “Memang dalam masa sidang yang baru ini, jadwal yang telah disepakati dan akan dijalankan adalah rapat kerja bersama mitra kerja termasuk Kementerian Luar Negeri. Saya rasa ini akan menjadi salah satu isu yang akan kita bahas,” kata Waketum Gerindra itu. 

     

  • Said Didu Soal Kasus PIK 2: Banyak Pejabat Ternyata Jongos Oligarki

    Said Didu Soal Kasus PIK 2: Banyak Pejabat Ternyata Jongos Oligarki

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali mengundang perhatian publik melalui unggahan di platform media sosial X.

    Dalam cuitannya, ia menyoroti kasus Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang dinilainya telah membuka kedok banyak pejabat yang ternyata menjadi jongos oligarki.

    “Kasus PIK2 membuka topeng banyak pejabat yang ternyata adalah jongos Oligarki pejabat siapa saja yang bisa dikategorikan jongos Oligarki?,” ujar Said Didu (30/1/2025).

    Unggahannya langsung mendapat perhatian luas dengan lebih dari 94 ribu tayangan dan ribuan interaksi dari warganet.

    Komentar Said Didu ini merespons polemik yang berkembang terkait dugaan penguasaan lahan secara besar-besaran di kawasan PIK 2.

    Apa yang disinggung Said Didu sontak memunculkan pertanyaan mengenai keterlibatan para pejabat dalam proyek tersebut.

    Sejumlah tokoh turut menanggapi unggahan ini. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji, misalnya, menegaskan bahwa kasus PIK 2 telah membuktikan banyak pejabat menjadi jongos oligarki.

    “Kasus PIK 2 banyak pejabat ketahuan jadi jongos oligarki; semua orang jadi tahu siapa si jongos,” tulis Susno Duadji dalam kolom komentar.

    Sementara itu, elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, menanggapi dengan nada satir.

    “Kapan oligarki mulai ada.. ya,” tulisnya, seolah menyindir bahwa praktik oligarki sudah berlangsung lama di Indonesia.

    Polemik terkait pengelolaan lahan di PIK 2 semakin menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan bahwa kawasan tersebut melibatkan kepentingan bisnis besar yang mendapat perlakuan khusus dari pemerintah.

  • Komisi III Desak Kapolres Jaktim Usut Tuntas Kasus Kematian Rahmat Vaisandri

    Komisi III Desak Kapolres Jaktim Usut Tuntas Kasus Kematian Rahmat Vaisandri

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR meminta Kapolres Metro Jaktim Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengevaluasi proses penyelidikan dugaan pembunuhan Rahmat Vaisandri. Warga Sumatera Barat itu sebelumnya tewas di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur,  diduga disiksa hingga menderita luka pada sejumlah bagian tubuhnya. 

    Saat ditemui keluarga di RS Polri Kramat Jati, terdapat 29 jahitan di kepala, patah di bagian rahang, luka di punggung seperti bekas diseret, hingga tangan yang diduga bekas diikat.

    Keluarga tidak terima Rahmat dituding dihajar massa karena melakukan pencurian. Upaya keluarga menuntut keadilan mendapat dukungan dari anggota DPR dari dapil Sumatera Barat (Sumbar) I Andre Rosiade. 

    “Alhamdulillah sudah diterima dalam RDPU Komisi III. Alhamdullilah Komisi III memberikan atensi, memberikan dukungan,” ujar Andre di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Andre yang hadir bersama keluarga korban di RDPU Komisi III DPR mengungkapkan terdapat dua poin kesimpulan dalam rapat bersama Komisi III DPR. Pertama, Komisi III meminta kepada kapolres Jakarta Timur untuk melakukan evaluasi terhadap penyelidikan kasus yang terjadi terhadap Rahmat Vaisandri.

    “Rahmat Vaisandri ini dianiaya pada 20 Oktober 2024 dan meninggal 24 Oktober 2024. Untuk itu kami, keluarga, ingin ini diusut seadil-adilnya. Tadi sudah ada rekomendasi dari Komisi III meminta kapolres segera mengevaluasi,” tandas Andre.

    Kedua, Komisi III DPR juga meminta kapolres dan juga kabid Propam Polda Metro Jaya untuk melakukan evaluasi apabila ada permasalahan atau oknum di polres yang harus diselidiki. Pasalnya, diduga terdapat upaya untuk menghalangi penyelidikan atau dugaan memanipulasi kasus kematian Rahmat yang hingga kini masih terkatung-katung tanpa adanya kejelasan.

    “Jadi banyak hal tadi keterangan dari tim kuasa hukum jelas, mulai ada dugaan kasus ini dimanipulasi ya, seakan-akan saudara Rahmat Vaisandri ini sebagai korban penganiayaan, tetapi dituduhkan sebagai salah satu pelaku pencurian. Itu ada dugaan seperti itu,” jelas Andre Rosiade.

    Politisi dari Gerindra ini berharap kasus kematian Rahmat Vaisandri yang misterius dapat diusut secara tuntas dan seadil-adilnya sesuai dengan harapan dari keluarga korban.

    “Nah harapan kita tentu dengan bantuan, atensi, dan dukungan Komisi III, kasus kematian Rahmat Vaisandri ini bisa mendapatkan kebenaran dan keadilan, sesuai dengan harapan keluarga,” pungkas Andre Rosiade.

  • PPP Bangkit Perkuat Konsolidasi Transformasi Mesin Partai

    PPP Bangkit Perkuat Konsolidasi Transformasi Mesin Partai

    JABAR EKSPRES – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Pembangunan Persatuan (PPP) Jawa Barat terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kinerja partai pasca Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan mengggelar Kolokium Transformasi PPP untuk Indonesia di Cafe Koteshu, Kota Bogor pada Kamis, 30 Januari 2025.

    Dalam kegiatan bertemakan Mewujudkan Partai yang Adaptif, Inklusif, dan Responsif Menuju Indonesia Emas tersebut turut menghadirkan para narasumber sepert Endin A.J Soefihara, MM. (Akademisi & Tokoh PPP), ⁠Prof. Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia) dan ⁠Nadia Hasna Humaira (Penggiat Sosial Politik Muda).

    BACA JUGA: Ketua DPC PPP Cimahi dan Anggota DPRD Fraksi Gerindra Berseteru, hingga Ancam Saling Laporkan

    Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat, Pepep Saepul Hidayat menyatakan bahwa setelah selesainya Pileg tahun lalu, pihaknya tengah fokus untuk membenahi struktur organisasi, melakukan konsolidasi, dan segera merencanakan program kerja untuk 4 setengah tahun ke depan.

    “Kegiatan kolokium sebenarnya rutin dilakukan setiap bulan di kantor DPW PPP, namun kali ini dipilih untuk diselenggarakan di Kota Bogor karena ada keinginan untuk meluaskan jangkauan,” ungkapnya saat ditemui Jabar Ekspres usai kegiatan tersebut.

    Menurut Pepep, hal ini akan membantu anggota DPW dan jajaran DPC PPP untuk meningkatkan pemikiran, pengetahuan, dan konsolidasi terhadap gagasan-gagasan internal yang sedang berkembang.

    Terkait pilihan sosok pimpinan atau Ketua Umum PPP ke depan, ia menyebut bahwa DPW PPP Jawa Barat akan merespon semua masukan dan akan mempelajari kebutuhan partai untuk kedepan terhadap figur yang tepat.

    “Beberapa tokoh seperti Pak Mardiono, Pak Dudung, Tajiyasin, Sandiaga Uno, dan belakangan muncul sejumlah sosok lainnya sebagai calon potensial,” bebernya.

    Namun, sambung dia, dari Jawa Barat sendiri, masih perlu melihat perkembangan terbaru untuk membuat keputusan terbaik.

    “Nah itukan yang berkembang hari ini, belum kita rumuskan, tetapi kita tentu sebagai sesama Jawa Barat kita juga kemarin menghadiri undangan, dan kebetulan hadir juga Pak Dudung. Tetapi apakah keputusannya seperti apa tentu melihat perkembangan mekanisme dan situasi beberapa bulan kedepan,” tukas Pepep.

  • Mensos Minta Pendamping PKH-Rehsos Jakarta Beri Dampak Nyata ke Masyarakat

    Mensos Minta Pendamping PKH-Rehsos Jakarta Beri Dampak Nyata ke Masyarakat

    Jakarta

    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak ratusan pendamping sosial Daerah Khusus Jakarta untuk bersama-sama melaksanakan tugas yang berdampak nyata ke masyarakat. Hal itu, kata Gus Ipul, sebagaimana pesan Presiden Prabowo Subianto.

    “Mari kita membiasakan diri bekerja dengan proses yang jelas, terukur, punya target dan hasilnya bermanfaat nyata untuk mereka yang memerlukan perhatian kita,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (30/1/2025).

    Hal ini disampaikan saat memberikan arahan kepada ratusan pilar sosial Jakarta, hari ini. Sebanyak 798 pilar sosial hadir dalam dialog bersama Gus Ipul, yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pelopor Perdamaian (Pordam), dan pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos).

    Dalam sambutannya, Gus Ipul menjelaskan arahan Prabowo selalu menjadi pedoman dalam menjalankan tugas-tugas Kementerian Sosial (Kemensos) selama ini. Ia berharap arahan tersebut dapat menjadi acuan seluruh pihak, terutama pilar sosial, dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

    Dalam menjalankan tugas, Kemensos memiliki perhatian kepada seluruh masyarakat yang termasuk 12 PAS (Pemerlu Atensi Sosial). Adapun 12 PAS tersebut terdiri dari anak-anak rentan, difabel, lansia terlantar, berpendapatan rendah, korban bencana, mereka yang membutuhkan afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban NAPZA dan HIV/AIDS, masyarakat yang bermasalah sosial, perempuan rentan dan fakir miskin.

    “Cita-cita kita bisa melihat orang kecil bisa tersenyum dan tertawa, yang cukup pangan, sandang, dan papan,” ucapnya.

    Dalam memastikan kesejahteraan 12 PAS, Gus Ipul menjelaskan para pilar sosial harus mampu mendorong setiap keluarga penerima manfaat (KPM) agar terlepas dari bantuan sosial. Ia mengatakan terdapat proses bisnis yang menjadi acuan Kemensos dalam menjalankan tugas kerjanya.

    “Kita harus bekerja dengan proses bisnis yang terukur,” papar Gus Ipul.

    “Tidak ada lagi namanya DTKS karena presiden memerintahkan Indonesia harus memiliki data tunggal,” jelasnya.

    Para praktiknya, lanjut Gus Ipul, proses pemutakhiran DTSEN akan mengandalkan para pilar sosial Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memastikan data yang dihimpun telah akurat melalui pemutakhiran data.

    Untuk itu, Gus Ipul berharap seluruh pendamping sosial berperan aktif dalam pemutakhiran data tersebut.

    “Setelah datanya akurat, maka di intervensi, pertama diberikan perlindungan dan jaminan sosial (Linjamsos),” tutur Gus Ipul.

    Menurut Gus Ipul, program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako tercakup ke dalam program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat.

    “Setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi di program Linjamsos, maka digeser ke pemberdayaan sosial. Tapi kalau fungsi-fungsi sosialnya tidak utuh, maka dilakukan habilitasi dan rehabilitasi sosial. Setelah direhabilitasi, maka dibawa ke pemberdayaan sosial. Itulah cara kerja Kemensos,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul pun menekankan pilar sosial harus mampu menggeser penerima manfaat ke program pemberdayaan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

    “Ini (program Bansos) sementara, jangan mereka dipendam di sini seumur hidup. Makanya diperlukan pendamping supaya bisa bergeser ke sini (program pemberdayaan sosial),” jelasnya.

    Ia mengungkapkan saat ini, Kemensos memiliki proses bisnis yang jelas dan terukur. Masyarakat yang awalnya penerima Bansos, maka dengan adanya dukungan dari seluruh pilar sosial, dapat “meluluskan” penerima Bansos, atau yang disebut graduasi, dari program Kemensos untuk selanjutnya dapat mandiri dan berdaya.

    Selain itu, bagi mereka yang telah digraduasi juga dapat diarahkan ke program-program Kementerian/Lembaga lain untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

    “Jadi ini harus terukur. Tidak boleh orang nyaman di sini (menjadi penerima Bansos), dan ini tugas para pendamping untuk menggeser mereka ke pemberdayaan,” ungkapnya.

    Dalam arahannya, Gus Ipul juga meminta para pilar sosial untuk selalu mengikuti perkembangan informasi di berbagai media sosial resmi milik Kemensos.

    “Ikuti terus medsos Kemensos, bisa jadi ada informasi terbaru seperti peraturan dan program prioritas Presiden yang harus kita tindaklanjuti, juga agar tidak terbawa hoax,” ujarnya.

    Gus Ipul mengatakan kerja Kemensos adalah kerja bersama. Untuk itu, seluruh pihak yang terlibat harus bekerja sama dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

    “Kita itu bekerja sebagai satu bagian. Kemensos, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, termasuk DPR adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Suksesnya pilar sosial adalah sukses kami, sukses kami adalah sukses pilar sosial,” tegas Gus Ipul.

    Di akhir arahannya, Gus Ipul memberikan pesan kepada seluruh pihak, khususnya pilar sosial, untuk bekerja secara terpadu dan terukur.

    “Mari kita gandeng tangan, mari kita samakan pikiran dan hati kita agar kesejahteraan sosial di DKJ terus meningkat di masa-masa mendatang,” katanya.

    Sementara itu Komisi VIII Fraksi PAN Sigit Purnomo (Pasha Ungu) angkat bicara terkait kinerja Kemensos. Menurutnya, Kemensos tepat dipimpin oleh Gus Ipul karena memiliki rekam jejak yang dekat dengan masyarakat serta memiliki kapasitas mumpuni.

    “Saya yakin Gus Ipul orang yang paling tepat menduduki kursi Mensos. Bagaimana dekat dengan rakyat. Saya ucapkan terima kasih kepada Kemensos, baru empat bulan tapi prestasi Kemensos luar biasa,” ucap Pasha.

    Salah satu bukti kinerja Kemensos di bawah arahan Gus Ipul, kata Pasha, adalah saat merespons bencana banjir yang melanda masyarakat yang berada di daerah pemilihannya.

    “Tentu tugas Gus Ipul tidak mudah, tidak mengurusi satu orang saja tapi 20 persen masyarakat rentan di Indonesia yang perlu didukung oleh teman-teman pendamping sekalian,” lanjutnya.

    Senada, salah satu pilar sosial Zainal Arifin (53) mengungkapkan di bawah kepemimpinan Gus Ipul, Kemensos memiliki kerja yang jelas dan lebih terukur.

    “Arahan Pak Menteri sangat jelas. Di tambah lagi di bawah kepemimpinan Gus Ipul kami lebih bersemangat lagi. Kami sangat bangga dengan kepemimpinan Menteri Sosial yang baru ini,” kata Zainal.

    Zainal yang merupakan Koordinator Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat mengatakan selama berkiprah sebagai anggota Tagana, baru kali ini ada sosok menteri sosial yang begitu dekat dengan pilar-pilar sosial.

    “Saya di Tagana dari tahun 2007, dari menteri ke menteri yang ada, hanya Pak Mensos Saifullah ini yang humoris, jadi sangat humoris dan bagus sekali pak Saifullah Yusuf ini,” papar Zainal.

    Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut, Gus Ipul didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra M. Husni dan anggota Komisi VIII Fraksi PAN Sigit Purnomo atau biasa dikenal Pasha Ungu.

    Selain itu, hadir pula anggota DPD RI Alfiansyah atau yang biasa dikenal Komeng, kemudian ada juga anggota DPD RI lainnya seperti Pdt. Penrad Siagian dan Adib Fuad.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Arief Poyuono: Abrasi di Tangerang Tak Pernah Dinyatakan Bencana Alam

    Arief Poyuono: Abrasi di Tangerang Tak Pernah Dinyatakan Bencana Alam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, menyoroti persoalan abrasi di Pantura Tangerang dan tanah musnah di Demak yang hingga kini tidak pernah dinyatakan sebagai bencana alam oleh pemerintah.

    Menurutnya, salah satu penyebab tanah musnah adalah bencana alam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

    Namun, ia mempertanyakan mengapa sejak dulu hingga sekarang, abrasi di kawasan Pantai Utara Tangerang tidak pernah mendapatkan status bencana alam dari pemerintah.

    “Sampai sekarang, abrasi di Pantura Tangerang tidak pernah dinyatakan status bencana alam oleh Pemerintah. Sama dengan lahan musnah di Demak,” ujar Poyuono di X @bumnbersatu (30/1/2025).

    Lebih lanjut, Poyuono juga menyoroti kecenderungan investor, baik asing maupun lokal, serta pejabat negara yang lebih tertarik berinvestasi di sektor pertambangan dibandingkan dengan pengembangan properti.

    “Enga butuh buruh banyak, untung gede, kerjanya tinggal keruk-keruk tanah jual dapat duit,” cetusnya.

    Poyuono bilang, berbeda dengan properti, keuntungan di sektor tambang jauh lebih besar dan cepat.

    “Beda investasi pengembangan properti untung dikit jualnya lama. Jadi wajar enga yang tertarik di IKN,” Poyuono menuturkan.

    Sementara investasi properti lebih membutuhkan waktu lama untuk memperoleh hasil.

    Ia juga menyinggung pengusaha tambang asal Singapura, Dato’ Dr. Low Tuck Kwong, pemilik Bayan Resources, yang disebutnya bisa menikmati keuntungan besar tanpa perlu turun tangan langsung.

    “Pegawainya orang Indonesia keruk-keruk tanah dapat Batubara, ekspor bayarannya dari buyer di Bank Singapore,” tandasnya.