Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Megawati Soekarnoputri dan Jokowi Diundang pada HUT ke-17 Partai Gerindra

    Megawati Soekarnoputri dan Jokowi Diundang pada HUT ke-17 Partai Gerindra

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Gerindra akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 pada Sabtu (15/2/2025). Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengonfirmasi partainya akan mengundang semua mantan presiden dan pimpinan partai politik, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Semua pimpinan partai politik, apalagi ketua umum, akan kami undang. Insyaallah, semua mantan presiden juga akan diundang,” ujar Muzani seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Selain membahas undangan untuk Megawati Soekarnoputri dan Jokowi, Muzani juga menyinggung soal perjalanan panjang Partai Gerindra sejak didirikan pada 2008 dengan Prabowo Subianto.

    “Beliau banyak bercerita tentang perjalanan politik yang panjang dan penuh tantangan. Partai ini bisa berada di posisi sekarang bukanlah hal yang terjadi secara instan, melainkan hasil dari perjuangan politik yang konsisten,” ungkapnya.

    Selain membahas HUT Gerindra, Muzani juga menyampaikan pertemuannya dengan Prabowo turut membahas evaluasi dan pengembangan program makan bergizi gratis (MBG). Program ini menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra diharapkan menjadi ajang konsolidasi politik serta refleksi atas perjalanan partai dalam memperjuangkan visi dan misinya. Dengan mengundang semua mantan presiden dan pimpinan parpol, seperti Megawati Soekarnoputri dan Jokowi perayaan ini juga menjadi momentum membangun komunikasi lintas partai demi stabilitas politik Indonesia.

  • Baleg Setujui Revisi Tatib DPR Jadi Usul Inisiatif, Dibawa ke Paripurna Besok

    Baleg Setujui Revisi Tatib DPR Jadi Usul Inisiatif, Dibawa ke Paripurna Besok

    Jakarta –

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Revisi Perubahan peraturan DPR RI nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Adapun revisi ini disepakati jadi usul inisiatif dan dibawa ke paripurna besok.

    Mulanya masing-masing fraksi di Baleg menyampaikan pandangannya. Fraksi PDI Perjuangan dan Golkar memutuskan untuk menyerahkan dokumen secara langsung tanpa menjabarkan keputusannya.

    Sedangkan, Fraksi Gerindra dan PKB menyatakan menyetujui revisi Tatib itu untuk dibawa ke tingkat selanjutnya. PKS yang diwakili oleh Reni Astuti memberikan lima catatan dalam persetujuannya.

    “Pendapat mini PKS terhadap Rancangan Perubahan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang Tata tertib, Fraksi PKS memberikan catatan ada 5 poin yang sudah tercantum di sini,” ujar Reni.

    “Pada intinya adalah bahwa Fraksi PKS berpendapat bahwa rancangan peraturan DPR RI tentang perubahan atas peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati agar tidak terjadi kontraproduktif dalam pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR RI beserta alat kelengkapannya,” tambahnya.

    PKS menekankan perlunya ruang lingkup yang jelas terkait evaluasi yang dimaksud. Ia mempertanyakan apakah ‘evaluasi’ di sini dalam konteks pemanggilan atau rekomendasi pemberhentian dari DPR ke pejabat yang disetujui melalui rapat paripurna.

    “Kemudian, poin kedua, ketiga keempat, di poin kelima, Fraksi PKS menilai perlu ada penjelasan mengenai ruang lingkup dan batasan evaluasi yang dimaksud pada pasal 288a, apalagi disebutkan mengikat,” kata Reni.

    “Apakah evaluasi yang dimaksud hanya mencangkup pemanggilan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atau sampai memberikan rekomendasi pemberhentian atau penggantian pejabat?” sambungnya.

    NasDem juga menyetujui revisi perubahan Tatib DPR ke paripurna dengah catatan. Adapun fraksi PAN dan Demokrat mengaku setuju dengan keputusan itu.

    “Pada intinya seluruhnya setuju, menyetujui tentang Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang Tata tertib,” ujar Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan.

    Bob lantas mempertanyakan kembali sikap fraksi terhadap revisi ini. Anggota dewan sepakat Revisi Tatib DPR dibawa ke paripurna.

    “Setelah bersama-sama mendengarkan pendapat pandangan Fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan rancangan rapat peraturan DPR RI tentang perubahan atas peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib bisa diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan?” tanya Bob Hasan yang dijawab setuju oleh anggota dewan.

    Dikonfirmasi terpisah, anggota Baleg Fraksi PKB Daniel Johan, mengatakan revisi ini akan dibawa ke paripurna besok. Nantinya paripurna akan menyetujui rancangan Tatib sebagai inisiatif DPR.

    “Iya (paripurna besok). Jadi inisiatif Baleg,” ungkapnya.

    (dwr/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Megawati Soekarnoputri dan Jokowi Diundang pada HUT ke-17 Partai Gerindra

    Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Muzani: Bu Mega Masih di Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat ini masih berada di luar negeri. Hal ini berdampak pada belum pastinya jadwal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Megawati.

    “Bu Mega lagi di luar negeri,” ujar Muzani seusai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Ketika ditanya apakah pertemuan akan dilakukan setelah Megawati kembali ke Tanah Air, Muzani mengaku belum dapat memastikan jadwalnya. “Bu Mega masih di luar negeri, dan saya belum tahu kapan beliau akan kembali,” katanya.

    Saat ini, Megawati Soekarnoputri diketahui tengah berada di Italia untuk menghadiri World Meeting on Children’s Rights. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto baru saja menyelesaikan lawatan kenegaraan ke India dan Malaysia.

    Meski belum ada jadwal pasti, Muzani menyebut rencana pertemuan Prabowo dan Megawati menunjukkan sinyal positif. “Perkembangan wacana pertemuan ini bagus, ada sinyal keduanya akan bertemu,” tambahnya.

    Sebelumnya, baik PDIP maupun Gerindra telah membuka peluang pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan pertemuan ini sangat mungkin terjadi mengingat hubungan baik antara kedua tokoh sejak lama.

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah bahkan menyebut pertemuan bisa berlangsung sebelum Kongres PDIP pada April 2025. Pernyataan serupa juga disampaikan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut komunikasi intens bisa mempercepat pertemuan ini.

    “Jadi mungkin, jika komunikasi intens dilakukan, pertemuan bisa terjadi sebelum atau sesudah Kongres PDIP,” ujar Dasco.

    Rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati masih menunggu kepulangan Megawati dari luar negeri. Namun, sinyal positif dari kedua belah pihak menunjukkan pertemuan ini hanya tinggal menunggu waktu. Jika komunikasi terus berlanjut, besar kemungkinan pertemuan akan terjadi sebelum Kongres PDIP pada April 2025.

  • 2 Alasan LPG 3 Kg Dilarang Dijual Warung Eceran, Kata Ketua MPR Ahmad Muzani

    2 Alasan LPG 3 Kg Dilarang Dijual Warung Eceran, Kata Ketua MPR Ahmad Muzani

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua MPR Ahmad Muzani turut menanggapi kabar LPG 3 kg yang dialrang warung eceran mulai 1 Februari 2025. Kader Gerindra itu mengungkap tujuan kebijakan tersebut bagi masyarakat.

    Sebelumnya, masyarakat masih bisa membeli elpiji subsidi itu di warung-warung, bukan hanya di pangkalan agen resmi. Setelah warung dilarang menjualnya, muncul banyak video viral antrean masyarakat demi mendapatkan gas tersebut.

    Kenapa LPG 3 kg dilarang dijual warung eceran?

    Simak selengkapnya:

    Memangkas mata rantai ongkos produksi Ahmad Muzani menyebut tujuan kebijakan itu adalah untuk memangkas mata rantai ongkos distribusi. Menurut pria 56 tahun itu, mata rantai itu yang menyebabkan harga di masyarakat menjadi lebih mahal dari harta yang ditentukan yakni Rp12.750 per tabung, biasanya LPG 3 kg dijual sekira Rp20 ribuan.

    “Karena kan ada mata rantai yang panjang. Dari agen ke pangkalan, pangkalan biasanya ke pengecer. Pengecer baru pembeli,” ujar Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin Februari 2025.

    Jarak pengecer ke pengguna bikin ongkos naik Selain itu, alasan lainnya diungkap Muzani bahwa ongkos logistik gas LPG 3 kg meningkat karena jarak antara lokasi pengecer dengan pengguna akhir yaitu masyarakat itu sendiri. Menurutnya, kementerian terkait perlu menanganinya dengan baik.

    “Karena subsidi itu kan sesuatu yang sudah dikeluarkan oleh negara. Maksudnya subsidi itu diberikan kepada mereka yang berhak menerima. Jadi setiap pemerintah harus berupaya untuk mendapatkan kebijakannya agar setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran,” ujarnya kepada awak media.

    Pertamina akan dipanggil

    Buntut dari kelangkaan gas LPG 3 kg adalah Pertamina akan dipanggil oleh DPR untuk dimintai keterangan. Hal ini disampaikan Anggota DRP Herman Khaeron kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Oktaviani.

    “Menurut saya, pemerintah harus mengkaji ulang. Bukan warung yang ditiadakan, tapi bagaimana menjamin bahwa si agen, si pengecer yang terdata sebagai perusahaan yang terdata di Kementerian SDM cq Pertamina, karena melalui Pertamina kerjasamanya, ini betul-betul komit terhadap apa yang menjadi peraturan pemerintah dalam hal penyaluran gas LPG 3 kilo atau gas melon. Kami akan mengundang Pertamina, apakah memang kesalahan itu pada tingkat mata rantai penyalurannya ataukah terhadap aturannya,” ujarnya.

    Selain itu, Herman Khaeron juga menegaskan pemerintah tidak boleh sungkan mencabut izin pangkalan agen yang melanggara aturan. Peraturan yang menyulitkan masyarakat perlu dikaji ulang.

    “Boleh jadi bahwa temuan warung yang dia menjual di atas harga ejaran tertinggi, justru mungkin volumenya ataupun jumlahnya lebih banyak yang taat terhadap peraturan. Oleh karena ini yang harus dikaji ulang dan Pertamina akan sangat tahu. Karena data seluruh mitra kerja penyalur gas melon ini juga ada di Pertamina,” ujarnya.

    “Dan jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, kalau memang kemudian ada para agen dan pengecar atau pemilik pangkalan yang melanggar aturannya, cabut aja izinnya, pindahkan kepada yang siap,” katanya.

    Demikian alasan gas LPG 2 kg dilarang dijual warung eceran menurut Ketua MPR Ahmad Muzani. Salah satunya terkait ongkos produksi yang bisa meningkat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bahlil Geram WNA China Maling Emas 774 Kg Divonis Bebas, Janji Kasasi

    Bahlil Geram WNA China Maling Emas 774 Kg Divonis Bebas, Janji Kasasi

    Jakarta –

    Vonis bebas terhadap Warga Negara (WN) China Yu Hao terkait kasus pencurian 774 kg emas dan 937 Kg perak dari tambang di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi sorotan DPR. Yu Hao divonis bebas setelah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak.

    Dalam catatan detikcom, Kementerian ESDM menyebut nilai kerugian akibat pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat mencapai Rp 1,02 triliun. Kerugian tersebut berasal dari cadangan emas yang hilang sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg.

    Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Nasdem, Gulam Mohamad Sharon menilai vonis tersebut tidak adil mengingat besarnya jumlah pencurian emas yang dilakukan. Ia juga membandingkan vonis hukum terhadap rakyat kecil yang tetap berjalan.

    “Terkait emas untuk di Kalbar, kurang adil juga, kurang fair, 774 kg divonis bebas sedangkan masyarakat yang menambah peti itu bisa dihukum 2 tahun Pak Menteri,” ujar Sharon dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Komisi XII DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Protes juga muncul dari Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rokhmat Ardiyan yang menilai bebasnya pelaku sudah kelewat batas. Ia minta yang bersangkutan dihukum seadil-adilnya.

    “Kami minta tegakkan hukum yang seadil-adilnya untuk pemain tambang ilegal, itu amanat Pak Presiden jangan sampai negara ini bocor terus menerus, apalagi ada pemain emas yang dihukum bebas. Ini sudah kelewat batas, ini harus diusut tuntas, ini merugikan negara,” sebut Rokhmat.

    Merespons itu, Bahlil mengaku tidak suka dengan vonis bebas tersebut, apalagi Kementerian ESDM terlibat langsung dalam pengungkapan kasusnya.

    “Menyangkut dengan vonis bebas saya pun nggak suka dengernya, saya kaget juga kenapa bisa divonis bebas. Karena yang nangkap itu kan waktu itu Pak Inspektur,” ujar Bahlil.

    Bahlil menjelaskan kasus terjadi di lokasi tambang emas yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP), namun bukan untuk ditambang oleh terdakwa. Yang bersangkutan sebenarnya bisa dihukum maksimal 5 tahun sesuai perundang-undangan.

    “Ternyata setelah saya baca undang-undang memang tuntutan maksimalnya itu 5 tahun, Jadi tidak ada by design karena undang-undangnya mengatakan bahwa tuntutan itu maksimal 5 tahun,” imbuhnya.

    Dengan putusan bebas itu Bahlil menegaskan pihaknya bakal mengajukan kasasi. Ia menegaskan kasus seperti itu tidak boleh ditolerir karena terbukti melakukan pelanggaran hukum.

    “Jadi kami sekarang naik kasasi, kami naik kasasi, bukan didiamkan barang ini. Saya juga kaget karena ini marwah negara,” tegasnya.

    (ily/hns)

  • Prabowo Tanggapi Keluhan Makan Bergizi Gratis: dari Distribusi Terlambat hingga Porsi Lauk Kecil

    Prabowo Tanggapi Keluhan Makan Bergizi Gratis: dari Distribusi Terlambat hingga Porsi Lauk Kecil

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah menerima dan membaca sejumlah keluhan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang belakangan ini menjadi perhatian publik. Muzani menyampaikan hal tersebut setelah pertemuannya dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Muzani mengungkapkan salah satu keluhan yang diterima Prabowo terkait keterlambatan distribusi makanan di beberapa wilayah. Selain itu, ada juga keluhan mengenai porsi lauk yang dinilai terlalu kecil dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam program tersebut.

    “Catatan itu misalnya keterlambatan yang terjadi di beberapa tempat, beliau juga menyampaikan ada beberapa lauk terlalu kecil dan semuanya beliau ikuti semua pandangan dan catatan yang disampaikan masyarakat terhadap program ini,” ujar Muzani.

    Muzani menambahkan Presiden Prabowo menanggapi keluhan tersebut dengan serius dan berkomitmen untuk melakukan sejumlah perbaikan. Prabowo menyadari program makan bergizi gratis memiliki perhatian yang sangat besar dari masyarakat sehingga perbaikan harus segera dilakukan agar program ini berjalan lebih baik di masa depan.

    “Beliau menganggap semua catatan dan pandangan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai upaya perbaikan bagi pelaksanaan program makan siang bergizi yang tingkat atensi dan perhatiannya begitu besar diberikan oleh masyarakat terhadap program ini,” kata Muzani.

    Sebagai bentuk komitmen langsung, Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pelaksanaan program MBG di Jakarta Timur pada Senin (3/2/2025). Dalam kunjungannya, Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan langsung meninjau SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 di Pulo Gadung.

    Setelah itu, Prabowo melanjutkan sidaknya ke tempat produksi makanan bergizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rawamangun, Jakarta Timur. Di tempat tersebut, Prabowo berbincang dengan petugas dan juru masak yang sedang bertugas di dapur umum untuk memastikan program makan bergizi gratis dilaksanakan sesuai dengan harapan.

  • Muzani Pastikan Undang Megawati, SBY, dan Jokowi ke HUT Ke-17 Partai Gerindra

    Muzani Pastikan Undang Megawati, SBY, dan Jokowi ke HUT Ke-17 Partai Gerindra

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan akan mengundang seluruh mantan Presiden RI untuk menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partainya tersebut.

    Dia mengatakan bahwa mulai dari Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah masuk dalam daftar tamu yang diundang.

    “Semua pimpinan partai politik, apalagi ketua umum, akan kami undang. Insyaallah. Termasuk semua mantan presiden akan kami undang,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/2/2025).

    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu pun mengatakan bahwa pada Kamis (6/2/2025) partainya akan lebih dulu menggelar HUT partainya secara sederhana.

    Baru, pada Sabtu (15/2/2025) partai berlogo kepala garuda itu akan menggelar agenda pertambahan umur dalam skala nasional.

    “Tanggal 6 mungkin dilakukan dengan cara sederhana pemotongan tumpeng dan ya, untuk nasional mungkin sedang dicari tempatnya,” pungkas Muzani.

  • Megawati Soekarnoputri dan Jokowi Diundang pada HUT ke-17 Partai Gerindra

    Temui Prabowo di Istana, Muzani Bahas HUT Ke-17 Gerindra dan Program MBG

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2/2025). Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra serta evaluasi program makan bergizi gratis (MBG) yang sedang berjalan.

    Muzani menyampaikan Partai Gerindra akan merayakan hari jadinya yang ke-17 pada 6 Februari 2025. Ia juga berdiskusi dengan Prabowo tentang perjalanan panjang partai tersebut sejak didirikan.

    “Beliau banyak menceritakan kenangan panjang tentang perjuangan mendirikan Partai Gerindra. Keberhasilan partai ini bukan sesuatu yang instan, melainkan hasil perjuangan politik yang panjang,” kata Muzani seusai bertemu Prabowo.

    Sebagai bentuk perayaan, Gerindra berencana mengundang semua mantan presiden dan pimpinan partai politik, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Semua pimpinan partai politik akan kami undang, termasuk para mantan presiden,” imbuhnya.

    Selain membahas HUT Gerindra, Muzani juga menyampaikan perkembangan program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo.

    “Kami menyampaikan pandangan masyarakat terkait program MBG dan beberapa kebijakan lainnya, termasuk respons terhadap lawatan beliau ke berbagai negara,” ujar Muzani.

    Dalam evaluasi, Prabowo menerima berbagai catatan terkait pelaksanaan program MBG. Beberapa di antaranya adalah keterlambatan distribusi di beberapa daerah serta porsi lauk yang tidak sesuai standar.

    “Beliau memahami adanya keterlambatan di beberapa tempat serta ukuran lauk yang terlalu kecil. Semua masukan ini menjadi bahan evaluasi agar program berjalan lebih baik,” ungkapnya.

    Prabowo pun berkomitmen melakukan perbaikan agar program MBG lebih optimal dan sesuai harapan masyarakat.

    “Semua kritik dan catatan dari masyarakat akan digunakan sebagai bahan perbaikan. Program makan bergizi gratis mendapat atensi besar sehingga harus dikelola dengan baik,” tutup Muzani seusai bertemu Prabowo Subianto.

  • Ahmad Muzani: Kajian Pemilihan Kepala Daerah Oleh DPRD Masih Berlangsung di MPR

    Ahmad Muzani: Kajian Pemilihan Kepala Daerah Oleh DPRD Masih Berlangsung di MPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengaku tengah mengkaji untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

    Dia mengatakan bahwa lembaganya tersebut bakal mendalami wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kala memberikan sambutan pada Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar itu. 

    “Di MPR, kajian itu lagi dilakukan. Saya belum baca, belum lagi dalam,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/2/2025).

    Tak hanya di MPR, Sekertaris Jenderal Partai Gerindra itu pun mengamini bahwa dalam tubuh organisasinya itu juga sedang mempelajari upaya pelaksanaan pemilihan pemimpin daerah dari DPRD nantinya. 

    “Iya, sama. Kajian di Gerindra juga sedang terus dilakukan, pendalaman terhadap hal itu,” pungkas Muzani.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, alih-alih langsung oleh rakyat. Usulan itu dilandasi oleh kondisi pelaksanaan pilkada langsung yang menelan biaya hingga triliunan rupiah.

     “Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya. Apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujarnya di HUT ke-60 Golkar yang dihelat di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024).  

    Dia lantas memberi contoh sistem pemilihan kepala daerah di Malaysia dan India. Di dua negara tersebut, wakil rakyat tingkat daerah memilih kepala pemerintahan tingkat provinsi dan kota/kabupaten. 

    Prabowo menilai bahwa anggaran pemilihan langsung yang dikeluarkan dapat direalokasi ke kebutuhan lain. Misalnya perbaikan infrastruktur pendidikan hingga irigasi.

  • Maju Mundur Pelantikan Kepala Daerah Pemenang Pilkada 2024

    Maju Mundur Pelantikan Kepala Daerah Pemenang Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menunda jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Sekadar catatan, awalnya pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak digugat ke MK dijadwalkan pada 6 Februari 2025. Namun agenda tersebut batal dengan sejumlah alasan.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa langkah pemerintah itu sejalan dengan keputusan MK untuk membacakan putusan dismissal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) gubernur, bupati dan wali kota atau sengketa Pilkada Serentak 2024, pada 4 dan 5 Februari 2025 pekan depan. 

    “Karena ada yang putusan sela kemarin [diumumkan MK, red] tanggal 30 Januari, maka otomatis yang tanggal 6 Februari kita batalkan dan kemudian kita secepat mungkin melakukan pelantikan untuk keserempakan yang lebih besar,” ungkap Tito pada konferensi pers di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (31/1/2025). 

    Tito menjelaskan bahwa sidang sengketa hasil Pilkada di MK secara keseluruhan akan selesai 13 Maret 2025. Apabila merujuk ke Undang-undang (UU) Pilkada, pelantikan kepala daerah terpilih bisa mundur hingga April 2025 karena panjangnya batas waktu yang diberikan untuk penetapan maupun pengusulan kepala daerah terpilih.

    Sementara itu, dari total 545 provinsi maupun kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada, hasil Pilkada di sebanyak 296 tidak digugat ke MK. Usulan dari DPRD daerah-daerah tersebut bahkan ada yang sudah diterima oleh Kemendagri. 

    Di sisi lain, lanjut Tito, daerah membutuhkan kepastian politik agar dunia usaha dan ekonomi masyarakat bisa berjalan. Bagi Presiden Prabowo, perihal efisiensi juga menjadi perhatian.

    “Belum lagi masalah efisiensi dan efisiensi pemerintahan oleh kepala daerah terpilih, bisa segera direalisasikan APBD-nya,” jelas Tito. 

    DPR Sebut Biar Serentak 

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berujar penundaan ini dimaksudkan agar pelantikan kepala daerah dapat dilakukan dengan jumlah yang lebih banyak dan serentak.

    “Ya, ini kan biar lebih banyak dan serentak, dan juga beda harinya tidak terlalu lama rentang waktunya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

    Dengan demikian, kata Dasco, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta supaya pelantikan kepala daerah terpilih dapat disesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

    “Pemerintah kemudian mengajukan, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri meminta supaya pelantikan itu dapat disesuaikan dan agar yang keputusan MK juga dapat sama-sama dilantik rentang waktunya antara tanggal 18 sampai 20 [Februari 2025],” jelasnya.

    Dalam menindaklanjuti hal tersebut, Ketua Harian Gerindra ini menyebut akan ada kemungkinan pada minggu depan pihaknya menggelar rapat konsultasi antara DPR RI, Pemerintah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Senada, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengemukakan kemungkinan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih akan berlangsung pada 18-20 Februari 2025. Akan tetapi, dirinya belum bisa menyebutkan lokasi pasti pelantikan itu berlangsung.

    “Belum ada keputusan mengenai lokasinya, belum. Kita menunggu dulu keputusan dan kesepakatan terhadap perubahan yang tadinya tanggal 6, ada kemungkinan mundur di tanggal 18 sampai 20 Februari. Sabar dulu, sabar dulu,” ujarnya di tempat yang sama.