Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Presiden Prabowo Beri Sinyal, Akan Pecat Menteri yang Tidak Becus!

    Presiden Prabowo Beri Sinyal, Akan Pecat Menteri yang Tidak Becus!

    JABAR EKSPRES – Sinyal Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan reshuffle kabinet terlihat ketika Ketua Umum Partai Gerindra itu berbicara pada kegitan Harlah Nadlatul Ulama.

    Dengan tegas Presiden Prabowo menyatakan akan memberhentikan menteri yanga da kabinet jika tidak bisa bekerja sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia.

    BACA JUGA: Jadi Pangkalan atau Agen Gas Elpiji 3 Kg Butuh Modal Besar, Ini Syaratnya!

    ‘’Saya hanya ingin mewujudkan keinginan rakyat yang menuntut pemerintah bekerja dengan bersih dan benar,’’ ujar Prabowo dalam sambutannya.

    Untuk itu, agar keinginan terwujud, Presiden Prabowo akan mengambil langkah tegas bagi para menteri yang tidak bisa bekerja sesuai dengan keinginan rakyat.

    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, saya akan singkirkan,” cetus Prabowo.

    BACA JUGA: PLTU di Jawa Barat yang Langgar Hak Asasi Manusia dan Merusak Lingkungan!

    Pihaknya tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main ketika bekerja pada seratus hari pertama pemerintahannya.

    Untuk menteri yang belum bisa menunjukan kinerjanya dengan baik, Prabowo Subianto mengaku sudah memberikan peringatan langsung.

    BACA JUGA: Investasi Batal Rp 300 Triliun, Gara-gara Harga Gas Bumi Naik?

    Namun, jika masih terus berlanjut Prabowo dengan tegas tidak akan lagi memberikan toleransi kepada menteri yang membandel dan tidak bisa menunjukan kinerjanya.

    “Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, ada tuntutan rakyat yang harus dipenuhi, kalau tidak saya akan tindak,” ancam Prabowo Subianto yang ditujukan untuk para pembantu Presiden itu.

    BACA JUGA: Misteri Black Hole atau Lubang Hitam yang Dijelaskan di Alquran

    Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui, telah menerima informasi mengenai adanya menteri yang berjalan tak se irama dengan Presiden Prabowo.

    “Memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama,’’ kata Susmi Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Meski demikian, Dasco menilai Prabowo pasti sudah menilai kinerja anak buahnya di 100 hari kepemimpinan yang seharusnya menunjukan kinerja untuk mengimbangi keinginan presiden.

  • Kasus Korupsi CSR BI, KPK Panggil Pihak OJK dan Tenaga Ahli Heri Gunawan – Halaman all

    Kasus Korupsi CSR BI, KPK Panggil Pihak OJK dan Tenaga Ahli Heri Gunawan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi program corporate social responsibility alias dana CSR Bank Indonesia (BI) atau program sosial Bank Indonesia (PSBI), Jumat (7/2/2025).

    Ada empat saksi yang dipanggil penyidik, yakni Dhira Krisna Jayanegara, Analis Junior Hubungan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun; Ferial Ahmad Alhoreibi, Pengawas Utama di Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah OJK; Mohammad Jufrin, Anggota Badan Supervisi OJK; dan Helen Manik, Tenaga Ahli Anggota DPR RI Heri Gunawan periode 2019–2024.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Jumat.

    Adapun dana CSR Bank Indonesia yang disalurkan ke Komisi XI DPR dan saat ini sedang diusut KPK ditaksir mencapai triliunan rupiah. 

    KPK menduga dana CSR menyimpang untuk kepentingan pribadi dengan modus melalui yayasan. 

    Mulanya penyidik KPK menemukan terjadinya penyimpangan dalam pemberian dana CSR itu. 

    KPK mengantongi data dan informasi jika dana CSR itu diduga tidak sesuai peruntukkannya. 

    “Kami dapat informasi, juga kami dapat dari data-data yang ada CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka tapi tidak sesuai peruntukkannya,” kata Direktur Penyidikan KPK, Brigadir Jenderal Polisi Asep Guntur Rahayu, beberapa waktu lalu.

    Diduga Yayasan sengaja digunakan lantaran BI tidak menyalurkan CSR ke rekening pribadi. 

    Para penikmat menggunakan sejumlah cara agar dana itu dinikmati untuk pentingan pribadi. 

    Biasanya yayasan yang diberikan CSR direkomendasikan oleh pihak yang mengajukan. 

    Dalam kasus ini, misalnya, yang menyampaikan nama adalah anggota Komisi XI DPR RI sebagai mitra BI.

    “Ini kemudian mereka olah. Jadi ada yang kemudian dipindah dulu ke beberapa rekening lain dari situ menyebar tapi terkumpul lagi di rekening yang bisa dibilang representasi penyelenggara negara. Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya,” tutur Asep Guntur.

    KPK saat ini sedang mempertajam bukti dugaan anggota Komisi XI DPR RI yang menyelewengkan dana CSR BI. 

    Upaya itu sejurus dengan pernyataan Satori selaku anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem yang sudah diperiksa pada Jumat, 27 Desember. 

    Di mana Satori saat itu menyebut jika semua Komisi XI DPR ikut menerima dana CSR. 

    “Itu yang kita sedang dalami di penerima yang lain. Karena berdasarkan keterangan saudara S (Satori), teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya, kan, seluruh anggota Komisi XI terima CSR itu,” kata Asep.

    Sejauh ini penyidik KPK telah menemukan dugaan penyimpangan penggunaan dana CSR BI di Cirebon. 

    Wilayah Cirebon merupakan daerah pemilihan Satori saat maju sebagai caleg DPR Pemilu 2024.

    Tim penyidik KPK beberapa waktu lalu sudah melakukan penggeledahan di Cirebon, Jawa Barat. 

    Dari lokasi di Cirebon itu penyidik mengamankan beberapa dokumen.

    “Sementara yang kita peroleh saat ini sudah ada penyimpangannya, itu yang di Cirebon. Jadi setelah semuanya terima tapi ada yang amanah ada juga yang tidak sesuai peruntukkannya. Jadi beberapa waktu lalu selain penggeledahan di BI, OJK, juga kita menggeledah beberapa tempat. Salah satunya di Cirebon. Itu di tempatnya saudara S,” kata Asep. 

    Penyidik KPK sebelumnya telah memeriksa Satori yang merupakan politikus NasDem dan anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra Heri Gunawan pada Jumat 27 Desember. 

    Usai diperiksa, Satori mengakui menggunakan dana CSR BI untuk berkegiatan di daerah pemilihannya.

    “Programnya? Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata Satori sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Satori juga mengatakan seluruh anggota Komisi XI DPR turut menggunakan dana CSR BI untuk berkegiatan di Dapil mereka. Ia menyebut dana CSR itu mengalir melalui yayasan.

    “Semuanya sih semua anggota Komisi XI programnya itu dapat. Bukan, bukan kita aja,” ujar Satori.

    Diketahui, KPK saat ini melakukan penyidikan dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial atau CSR Bank Indonesia. Pengusutannya menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum pada Desember 2024. 

    Belum ada nama tersangka di dalamnya tapi dua orang atau bahkan lebih berpotensi dijerat. 

    Dalam pengusutan kasus ini, penyidik juga telah menggeledah kantor Bank Indonesia hingga OJK pada Senin malam, 16 Desember 2024. 

    Penyidik menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik dari upaya paksa tersebut. 

    Selain Satori dan Heri Gunawan, penyidik juga telah memeriksa banyak saksi. 

    Di antaranya dua pejabat Departemen Komunikasi (Dkom) Bank Indonesia, yaitu Erwin Haryono selaku Kepala Departemen Komunikasi BI dan Hery Indratno selaku Kepala Divisi PSBI-Dkom BI.

    Namun, hingga saat ini penyidik KPK belum memanggil dan memeriksa Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. 

    KPK berkali-kali menyatakan pemanggilan Perry Warjiyo terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI akan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan.

     

  • RUU Perusahaan Pelat Merah Resmi Disahkan, Komisi VI DPR: BUMN Akan Semakin Kompetitif

    RUU Perusahaan Pelat Merah Resmi Disahkan, Komisi VI DPR: BUMN Akan Semakin Kompetitif

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna pada Selasa (4/2/2025).

    Menanggapi pengesahan tersebut, Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto menyatakan rasa syukur atas kelancaran proses revisi UU BUMN dari tahap pembahasan hingga pengesahan.

    “Alhamdulillah, seluruh fraksi telah menyetujui RUU BUMN untuk menjadi undang-undang. Ini merupakan pencapaian besar mengingat proses revisi telah berlangsung selama bertahun-tahun,” ujar Firnando, yang juga merupakan anggota panitia kerja (panja) RUU BUMN, saat berbicara kepada media pada Kamis (6/2/2025).

    Sebanyak delapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU BUMN ini, yakni Fraksi PDI-P, Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PAN, PKB, dan PKS.

    Firnando menekankan, dengan adanya UU BUMN yang baru, diharapkan perusahaan-perusahaan BUMN dapat semakin maksimal dalam menjalankan strategi bisnisnya.

    “Kami berharap dengan regulasi baru ini, daya saing BUMN semakin meningkat,” tambahnya.

    Ia juga memastikan bahwa seluruh tahapan pembahasan RUU BUMN telah dilakukan sesuai prosedur, mulai dari perencanaan, diskusi, hingga pengesahan.

    “Prosesnya melibatkan partisipasi publik, bahkan kami mengundang lima profesor untuk memberikan masukan terkait revisi undang-undang ini,” ucapnya.

    Kelima profesor itu, yakni Prof Dr Yetty Komalasari Dewi (Universitas Indonesia), Prof Dr Paripurna P Sugarda (FH UGM), Prof Didik J Rachbini (FEB UI), Dr Yuli Indrawati (FH UI), dan Dr Toto Pranoto sebagai Senior Consultant di Lembaga Manajemen FEB UI.

    Salah satu poin utama dalam UU BUMN yang baru adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagatha Nusantara (BPI Danantara). Firnando menjelaskan bahwa lembaga ini berfungsi untuk mengonsolidasikan dividen dari seluruh BUMN dan mengoptimalkan pengelolaan investasi.

    “BPI Danantara akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berperan dalam mengelola dividen serta investasi dari seluruh BUMN agar lebih terstruktur dan efisien,” ungkapnya.

    Panja RUU BUMN telah menyetujui 2.382 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang tetap dipertahankan dari undang-undang sebelumnya, serta 11 DIM yang mengalami perubahan. Setelah pengesahan ini, undang-undang hanya tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Proses selanjutnya tinggal menunggu persetujuan Presiden,” pungkas Firnando.

    Pengesahan revisi UU BUMN dilakukan melalui pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/2/2025).

  • Buntut Elpiji 3 Kg, Kabinet Ricuh, Golkar Vs Gerindra Saling Sikut?

    Buntut Elpiji 3 Kg, Kabinet Ricuh, Golkar Vs Gerindra Saling Sikut?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar dan Partai Gerindra disebut saling sikut. Isu itu mencuat setelah ribut-ribut gas elpiji 3 kilogram (Kg).

    “Kabinet ricuh, Golkar vs Gerindra saling sikut?” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dikutip dari unggahannya di X, Jumat (7/2/2025).

    Jhon mengatakan, kabinet Prabowo baru jalan tiga bulan. Tapi persoalan internalnya sudah segunung.

    “Masalah internal Kabinet Prabowo Gibran sudah segunung. Prabowo terlihat mulai tidak berdaya mengontrol menteri-menterinya,” ujar Jhon.

    Persoalan Golkar dan Gerindra, kata Jhon bermula saat Gerindra menyebut kebijakan Ketua Umum Golkar, yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut tidak berkoordinasi dengan Prabowo oleh Gerindra.

    Hal itu diungkapkan Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco. Namun hal tersebut dibantah sejumlah kader Golkar.

    “Golkar ga kuat juga jadi babu, akhirnya mulai berani membantah Prabowo dan Gerindra,” ucap Jhon.

    Seharusnya, ia mengatakan kasus LPG 3 Kg sudah selesai begitu perintah ke Bahlil diberikan untuk membatalkan kebijakan larangan LPG 3 dijual di pengecer.

    “Ternyata masalah tidak selesai disana. Bagi Golkar, perintah Prabowo seolah-olah merendahkan Ketum Bahlul…(eh maaf lagi-lagi salah ucap) Bahlil maksud saya,” imbuhnya.

    Sementara kader Golkar, tak mau pemimpinnya disalahkan. Sekalipun yang dilawan adalah orang nomor satu di Indonesia.

    “Anak buah jelas tidak mau ketum partainya jadi kambing hitam, sekalipun lawannya Prabowo. Marwahnya harus dijaga, harga diri partai harus diperjuangkan,” ujarnya.

  • Istana Tanggapi Isu Reshuffle: Tak Tahu Kapan, Hak Prerogatif Prabowo – Page 3

    Istana Tanggapi Isu Reshuffle: Tak Tahu Kapan, Hak Prerogatif Prabowo – Page 3

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan belum ada rencana reshuffle kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. 

    “Hah reshuffle apa? Nggak ada reshuffle, belum,” kata Prasetyo saat ditanya terkait isu reshuffle kabinet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, (6/2/2025).

    Prasetyo menegaskan bahwa saat ini kabinet pimpinan Prabowo Subianto tersebut sedang fokus bekerja. 

    “Belum, lagi kerja, lagi kerja,” kata dia seperti dikutip dari Antara.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya tidak segan menindak para menteri yang tidak becus bekerja. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.

    Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Prabowo adalah sosok yang terbuka dan hal itu berarti sinyal warning.

    “Saya pikir kan Pak Prabowo itu orangnya terbuka, kalau dia sudah bicara terbuka artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Meski demikian, Dasco menegaskan, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

    “Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada presiden untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkau perbaikan di interna,” tandas Dasco.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak para menteri di Kabinet Merah Putih untuk mengoreksi diri.

    “Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, saya ajak mereka kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan korupsi,” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan dia menginginkan pemerintahan yang dia pimpin bebas dari penyelewengan dan korupsi. Oleh karena itu, dia memastikan akan menindak orang yang tidak mau mewujudkan hal itu.

    “Itu tekad kami, kami akan terus dan kami mengerti kami tahu ada perlawanan-perlawanan. Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu bertindak,” pungkasnya.

  • Buntut Elpiji 3 Kg, Kabinet Ricuh, Golkar Vs Gerindra Saling Sikut?

    Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Mencuat, Denny Siregar: Degdegan Nih, Terutama yang Titipan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebut ada menteri dalam peninggalan Jokowi yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @dennysiregar, ia menyinggung para menteri yang disebutnya “titipan” dan kini berada dalam posisi tertekan.

    “Pada deg-degan nih, terutama yang titipan. Yang tiba-tiba sering muncul di publik nunggangi isu pasti termasuk yang paling panik,” ujar Denny (6/2/2025).

    Lanjut Denny, para Menteri yang tidak lagi wara-wiri di depan awak media disinyalir telah pasrah apapun keputusan nantinya.

    “Yang tiba-tiba hilang dari pemberitaan, udah pasrah diganti,” tukasnya.

    Pernyataan Denny ini merespons pernyataan Dasco yang sebelumnya menyatakan bahwa ada sejumlah menteri yang tidak sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo.

    Meski tidak menyebut nama, spekulasi pun bermunculan terkait siapa saja yang dimaksud.

    Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana menyingkirkan menteri yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat, tampaknya bukan tanpa alasan.

    Pasalnya, Prabowo Subianto mulai mencium menteri yang bekerja tidak sesuai dengan keinginan atau arahan presiden.

    Dasco yang juga Wakil Ketua DPR itu mengaku mendengar kabar ada menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Meskipun demikian, Dasco mengaku belum mengetahui identitas menteri yang tidak sejalan dengan Prabowo. “Nanti kita akan lihat seperti apa,” kata Dasco.

  • Isu Rombak Kabinet Prabowo, Menteri Ara: Siapapun yang Direshuffle Harus Siap

    Isu Rombak Kabinet Prabowo, Menteri Ara: Siapapun yang Direshuffle Harus Siap

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan para menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) harus siap bilamana memang akan ada perombakan atau reshuffle kabinet.

    Sebagai pembantu presiden, ujar Ara, menteri-menteri harus menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong [dengan reshuffle kabinet], kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Tak hanya itu, politikus Gerindra ini menyebut menteri di Kabinet Merah Putih harus mengimplementasikan visi Prabowo dengan cara bekerja keras, tak boleh korupsi, dan bekerja sama.

    “Kita bekerja seperti kata visi Prabowo, belerja keras, tidak boleh korupsi dan bisa bekerja sama. Karena nggak mungkin kita bekerja sendirian,” tuturnya. 

    Dilanjutkan dia, mengenai reshuffle ini seyogyanya merupakan kewenangan penuh alias hak prerogatif Presiden Prabowo yang harus dihormati.

    “Dan itu tentunya para menteri harus siap, siapapun yang direshuffle oleh presiden harus siap,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih (KMP) tidak mampu bekerja dengan baik.   

    Dia mengatakan bahwa sudah berkali-kali meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.   

    Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).   

    “Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

  • Maruarar Sirait soal Reshuffle Kabinet: Harus Siap – Page 3

    Maruarar Sirait soal Reshuffle Kabinet: Harus Siap – Page 3

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Djiwandono menepis isu Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet Merah Putih. Dia mengklaim tak mengetahui soal kabar reshuffle kabinet.

    “Saya enggak tahu itu desas-desus dari mana ya. Sama sekali tidak ada,” kata Budi kepada wartawan usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Dia juga membantah soal adanya anggota kabinet Merah Putih yang tak seirama dengan visi misi Prabowo. Budi menilai Prabowo masih percaya dengan anggota kabinetnya.

    Meski begitu, Budi mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden RI. Dia pun tak membahas soal reshuffle kabinet saat bertemu Prabowo.

    “Kita selalu mengikuti kerja Pak Presiden. Saya rasa teman-teman bisa mengikuti dan Pak Prabowo yakin dengan timnya. Apa pun nanti itu adalah kebijakan dan hak prerogatif presiden,” jelas keponakan Prabowo itu.

    “Kami selaku pimpinan fraksi tadi cuma berdiskusi melaporkan tadi kegiatan fraksi di DPR RI terkait ulang tahun Gerindra,” sambung Budi.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal peluang perombakan atau reshuffle kabinet, usai 100 hari kerja pemerintahan. Prabowo menegaskan dirinya tak segan menyingkirkan menteri maupun jajaran kabinet yang tak serius bekerja untuk kepentingan masyarakat.

    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Prabowo kepada wartawan di Istora Senayan Jakarta, Rabu (5/2/2025).”Mau lebih jelas lagi?” sambungnya.

  • Ancam Pecat Menteri Ndablek Ternyata Sering Disampaikan Prabowo

    Ancam Pecat Menteri Ndablek Ternyata Sering Disampaikan Prabowo

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan untuk jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah. Para pembantu Prabowo itu bakal diganti jika tidak bekerja dengan benar alias ndablek.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Harlah ke-102 PBNU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu malam 5 Februari 2025.

    Menanggapi hal ini, Jurubicara pribadi Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan peringatan yang disampaikan Prabowo kepada para pembantunya di ruang publik, mulanya hanya untuk konsumsi terbatas.

    “Namun, kini beliau sampaikan terbuka,” kata Dahnil seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Jumat 7 Februari 2025.

    Presiden juga menegaskan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main. Prabowo mengajak seluruh pejabat negara untuk berani mengoreksi diri.

    “Bila itu dalam bentuk formal, itu bisa bermakna SP 1, dan SP2. Dan, diwaktu yang beliau inginkan pasti ada langkah final yakni SP 3,” sambung Dahnil yang kini jabat Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji tersebut.

    Lebih lanjut, Dahnil menilai bahwa ancaman reshuffle yang disampaikan Prabowo adalah bentuk tekanan agar para menteri lebih serius dalam menjalankan tugasnya. 

    “Sinyalemen serupa ditunjukkan melalui pernyataan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco,” tandasnya.

    Publik kini menunggu langkah konkret yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi dinamika politik di awal masa pemerintahannya.

  • Muncul Sinyal Reshuffle Kabinet Prabowo, Muzani Ingatkan Menteri Gerindra Harus Kerja Tulus

    Muncul Sinyal Reshuffle Kabinet Prabowo, Muzani Ingatkan Menteri Gerindra Harus Kerja Tulus

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan kader Gerindra yang menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bekerja dengan tulus, di tengah munculnya sinyal perombakan atau reshuffle kabinet.

    Tak lupa, dia juga meminta agar para kader Gerindra itu bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam membantu Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahannya.

    “Teman-teman yang duduk dalam pemerintahan di kabinet ini, yang dari Gerindra, kami berharap mereka membantu sepenuhnya dengan ketulusan, kerelaan untuk membantu Presiden RI mencapai Asta Cita seperti yang dijanjikan di dalam kampanye-kampanye beliau,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Ketua MPR ini menyebut bahwasannya soal reshuffle kabinet sepenuhnya hak presiden selaku kepala pemerintahan untuk menilai para pembantunya. 

    Dia percaya seluruh insan Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, guna mengefektifkan pemerintahan ini.

    “Karena beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu,” ujar Muzani.

    Akan tetapi, dia terus terang tak mengetahui kapan reshuffle ini akan dilakukan, apalagi menteri mana yang akan di-reshuffle dia mengaku tak tahu.

    “Tapi kapan [reshuffle dilakukan], kami terus terang belum tahu, siapa [yang di-reshuffle] apalagi saya lebih enggak tahu,” pungkasnya.

    Senada, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa keputusan terkait reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Nah oleh karena itu, presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada presiden, untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal,” jelasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Prabowo Bakal Tindak Menteri yang Tak Kerja dengan Baik

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih (KMP) tidak mampu bekerja dengan baik.  

    Dia mengatakan bahwa sudah berkali-kali meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.  

    Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).  

    “Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.