Xcloud.id

partai: Gerindra

  • PHPU Bupati Barito Utara 2024 Berlanjut ke Pembuktian, KPU Bantah Tudingan Pelanggaran Pilkada – Halaman all

    PHPU Bupati Barito Utara 2024 Berlanjut ke Pembuktian, KPU Bantah Tudingan Pelanggaran Pilkada – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BARITO UTARA – Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Bupati Barito Utara bernomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 berlanjut ke tahap pembuktian. 

    Putusan itu dibacakan hakim konstitusi, Saldi Isra pada Rabu (5/2/2025). 

    Perkara nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya selaku Pemohon. 

    Dalam perkara ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara menjadi Termohon dan Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 1, Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo. 

    KPU Barito Utara, Kalimantan Tengah, menegaskan pihaknya selama ini telah menjalankan seluruh prosedur dan tata aturan dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. 

    Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU Barito Utara, Siska Dewi Lestari, menanggapi gugatan sengketa Pilkada Barito Utara yang saat ini tengah bergulir di MK. 

    “Semua prosedur, alur, dan tata cara telah kami lakukan berdasarkan aturan yang berlaku,” kata Siska Dewi Lestari, Jumat (7/2/2025). 

    Ia juga membantah bahwa pihaknya disebut menolak menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Barito Utara untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru. 

    Menurutnya, ketika rekomendasi dari Bawaslu Barito Utara itu diterbitkan pada saat KPU sedang menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kabupaten tepatnya tanggal 3 Desember 2024, KPU Barito Utara  langsung menindaklanjuti rekomendasi tersebut. 

    Dalam tindak lanjut tersebut, KPU melakukan panggilan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota PPK Teweh Baru, Ketua dan Anggota PPS Desa Malawaken, Ketua KPPS TPS 04 serta Pengawas TPS 04 Desa Malawaken.

    Kemudian dilanjutkan dengan KPU melaksanakan rapat koordinasi bersama TNI, Kepolisian serta Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Hasilnya dituangkan dalam sebuah telaah hukum, yang mana tata cara ini sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang ada di KPU tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dalam Pilkada yaitu PKPU 15 tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1531 Tahun 2024.

    “Duduk perkaranya di TPS tersebut ada 15 pemilih yang terlanjur mencoblos sebelum Panwascam datang dengan menggunakan formulir C.Pemberitahuan-KWK. Setelah itu kita cek apakah 15 orang ini terdaftar di dalam DPT,” kata Siska. 

    Dari hasil pemeriksaan, kata Siska, 15 pemilih tersebut terbukti terdaftar dalam DPT TPS 04. Pihak KPPS, Pengawas TPS, maupun saksi pasangan calon (paslon) nomor urut 1 dan 2 juga mengenal mereka, sehingga tidak ada keberatan atau kejadian khusus.

    Kepala Desa Malawaken pun telah membuat surat pernyataan bahwa 15 orang tersebut merupakan warganya yang tinggal di RT 05 dan 06 serta terdaftar di TPS 04 yang dibuktikan dengan identitas diri.

    “Oleh karena itu, berdasarkan kajian, klarifikasi, dan verifikasi atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara, terhadap uraian peristiwa di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, dinyatakan tidak memenuhi unsur dilakukan PSU,” tegasnya.

    Atas sikap tersebut, menurut Siska, pihak Bawaslu Barito Utara telah menerima tindak lanjut tersebut.

    “Karena yang merekom Bawaslu, tentu kami membalas surat ke Bawaslu. Dan Bawaslu pun menerima tindak lanjut kami. Versi Bawaslu, KPU telah menindaklanjuti rekomendasi mereka,” terang Siska.

    Oleh karena itu, Siska menghormati hak konstitusional tiap pasangan calon yang menggugat ke MK karena kurang puas dengan hasil Pilkada 2024. 

    “Bagi kami, itu hak (konstitusional) Paslon untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka atas hasil yang sudah diplenokan oleh KPU Barito Utara. Tugas kami adalah merekap secara berjenjang dan menyampaikan hasil secara apa adanya,” sambungnya. 

    Ketua KPU Barito Utara ini juga menegaskan pihaknya akan mengikuti segala keputusan MK, serta berharap putusannya dapat memberikan keadilan bagi semua.

    “Apapun keputusannya, kami akan melaksanakannya,” pungkasnya.

    Penjelasan Pihak Pemohon

    Sementara itu, Kuasa Hukum pasangan calon Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya yang didukung Partai Gerindra, Andi Asrun menduga telah terjadi pelanggaran kode etik. 

    Menurutnya, kesalahan dalam penulisan jumlah surat suara seharusnya dapat diperbaiki melalui pengecekan dengan daftar hadir. 

    Namun, dalam kasus ini, yang terjadi justru penambahan jumlah surat suara yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas.

    “Menjadi aneh jika surat suara bertambah setelah dibuka dan dilakukan perhitungan,” kata Andi kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

    Meskipun hasil rekapitulasi akhirnya menyatakan jumlah surat suara menjadi 437, Andi tetap merasa bahwa peristiwa ini layak untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

    Andi juga menyampaikan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim untuk menilai dan memberikan keputusan yang tepat sesuai dengan fakta yang ada. 

    “Kami sepenuhnya menyerahkan kepada Majelis hakim. Semoga keputusan yang diberikan sesuai dengan doa dan harapan kami,” ujar Andi.

    Artikel ini sebagian telah tayang di Tribunkalteng.com dengan judul Hasil Sidang MK Pilkada Barito Utara Lanjut ke Pembuktian

     

     

     

     

     

     

     

  • Bahlil Nyaris Cium Tangan Gibran dan Hanya Salam Biasa ke Presiden, Gatot: Ada Kuda Troya di Kabinet

    Bahlil Nyaris Cium Tangan Gibran dan Hanya Salam Biasa ke Presiden, Gatot: Ada Kuda Troya di Kabinet

    Namun, pernyataan Gerindra tersebut tidak diterima begitu saja oleh Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, justru menilai tidak mungkin ada kebijakan yang diambil seorang menteri tanpa sepengetahuan Presiden.

    “Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin,” tegas Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    “Enggak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-mengarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari Presiden,” tambahnya.

    Doli juga menekankan bahwa kebijakan Bahlil bertujuan baik, yakni mengatur tata niaga distribusi LPG 3 kg agar lebih tertata.

    “Dan yang dilakukan kemarin itu kan sebetulnya baik ya. Artinya, itu yang mau diatur kan tata niaga soal gas elpiji 3 kg. Bahwa kemudian kebijakan-kebijakan itu ada dinamika, ada tanggapan segala macam, ya menurut kami biasa saja,” sebutnya.

    Namun, di balik perdebatan ini, muncul spekulasi bahwa perselisihan ini bisa menjadi ancaman bagi stabilitas koalisi.

    Sinyal ini semakin kuat mengingat Prabowo ingin kabinetnya berjalan dengan harmonis dan loyal.

    Jika perbedaan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Partai Golkar yang memiliki posisi strategis di kabinet akan mendapat tekanan lebih besar dari Presiden.

    Sementara itu, Dasco memastikan bahwa stok LPG 3 kg tetap aman dan tidak terjadi kelangkaan.

    “Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka,” tutupnya.

    Muncul pertanyaan di publik, apakah pernyataan ini cukup untuk meredam konflik di antara dua partai besar dalam koalisi? Ataukah ini justru menjadi awal dari ketegangan politik yang lebih besar di kabinet Prabowo-Gibran?

  • Prabowo Suka Baca, tapi Perpusnas Sempat Mau Tutup Lebih Awal karena Efisiensi Anggaran

    Prabowo Suka Baca, tapi Perpusnas Sempat Mau Tutup Lebih Awal karena Efisiensi Anggaran

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo suka baca buku, hal ini diketahui saat ia mengunjungi toko buku langganannya saat berada di luar negeri. Tak hanya membaca, ia juga memiliki sejumlah karya tulis yang masih bisa dibaca sampai sekarang.

    Pada saat yang sama, sang presiden mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada kegiatan Perpusnas (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia). Lembaga itu adalah lembaga yang bergerak di bidang literasi dan budaya baca.

    Prabowo suka baca buku, tapi …

    Akun X (Twitter) sang presiden, @prabowo, pada Sabtu 25 Januari 2025 mengunggah momen dirinya mengunjungi sebuah toko buku di India. Hal itu dilakukannya di sela-sela kunjungan kerja ke negara beribukota New Delhi tersebut.

    “Singgah ke toko buku langganan saya di New Delhi,” demikian caption yang unggahan foto Prabowo di depan rak berisi ratusan buku tersebut.

    “Presiden @prabowo dan Buku. Presiden sedang berdinas di New Delhi, dan menyempatkan diri mampir di Toko Buku. Beliau pencinta buku, membaca adalah rutinitas beliau, buku sejarah, ekonomi, pertahanan dan militer semua jenis buku beliau lahap. Semoga 5 tahun kedepan dibawah kepemimpinan beliau tradisi baca menjadi watak utama pendidikan Indonesia. Dan menjadi wajah baru Indonesia. Indonesia yang rajin baca,” kata politisi Gerindra menjelaskan tentang karakter sang presiden.

    Terkait buku, Prabowo juga memiliki karya seperti Paradoks Indonesia, Kepemimpinan Militer, Strategi Transformasi Bangsa, dan Rekam Jejak Sang Patriot. Bagi yang ingin membacanya, bisa mengunjungi laman resmi Partai Gerindra, (KLIK DI SINI).

    Presiden @prabowo dan Buku. Presiden sedang berdinas di New Delhi, dan menyempatkan diri mampir di Toko Buku. Beliau pencinta buku, membaca adalah rutinitas beliau, buku sejarah, ekonomi, pertahanan dan militer semua jenis buku beliau lahap. Semoga 5 tahun kedepan dibawah… pic.twitter.com/2C0wDnkRxX— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) January 25, 2025 Tapi Perpusnas sempat mau tutup lebih awal akibat kebijakan Prabowo

    Sedangkan, belum lama ini presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun pada 22 Januari 2025 yang memuat efisiensi anggaran tahun ini. Instruksi itu menyebabkan Perpusnas sempat akan melakukan penyesuaian atau pengurangan jam operasional yang direncanakan mulai Senin, 10 Februari 2025.

    “Kami tentu sangat berat hati mengurangi jam layanan ini. Sebab, kami memang sedang giat-giatnya mengampanyekan peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi. Tentu saja kehadiran layanan perpustakaan menjadi sangat instrumental,” kata akun X resminya, @perpusnas1, pada Jumat 7 Februari 2025 pukul 13.27 WIB.

    “Namun, ada kebijakan pemerintah yang harus diikuti dan mau bagaimana lagi. Ini dilakukan karena sangat terpaksa. Mohon maaf kepada masyarakat pengguna layanan Perpusnas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” ujarnya melanjutkan.

    Jadwal Perpusnas terbaru (kiri) yang tak jadi diberlakukan, hampir berlaku gara-gara efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo. Instagram dan X Perpusnas

    Pengurangan jam operasional Perpusnas ini dikecam publik. Ada sejumlah warganet yang menyebut sebelumnya perpustakaan nasional itu buka sampai malam dan Minggu juga tetap buka. Akan tetapi, gara-gara efisiensi anggaran dari Prabowo, perpus itu harus tutup lebih awal.

    “Katanya INDONESIA DARURAT MEMBACA. Tapi tempat sarana buat akses membaca malah dikurangu jam bukanya demi “efisiensi”. Kayaknya emg mau disuruh rebahan kunyah Bansos, main Judol dan Pinjol aja yah. Yg menengah disuruh brain rot main iPhone dan nonton konser artis2 Zion*s,” kata akun X @wan***

    “Efisiensi tuh gantiin mobil dinas pejabat jadi mobil yg murah aje, kalau perlu pakai transum aja ke kantor. Apaan lah malah dilimpahin ke rakyat lagi. Cut itu tunjangan² ga berguna buat pejabat alihin ke hal hal penting kek gini. Lu pemerintah emang tololnya kebangetan deh,” ujar akun lainnya, @org***

    “ya jelas. makanya ga bosen2 diingetin, kita semua tuh kudu melek politik, pas pemilu dulu kudu bener2 paham calon yg mau dipilih siapa. prinsip “siapapun yg menang, kita mah ttp cari duit sendiri” ya udh jelas salah. dah ya adick2, 5 tahun lg cerdas dikit, edukasiin org lain jg,” tulis akun @keb***

    Mengenai hal ini, Perpusnas kemudian menghapus pengumuman di atas dan mengumumkan bahwa jam bukanya tetap sama seperti sebelumnya. Hal ini diketahui lewat unggahan Instagram Story lembaga tersebut hari ini, Sabtu 7 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB.

    (1/2) Halo kak.
    Kami tentu sangat berat hati mengurangi jam layanan ini. Sebab, kami memang sedang giat-giatnya mengampanyekan peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi. Tentu saja kehadiran layanan perpustakaan menjadi sangat instrumental…— Perpustakaan Nasional RI (@perpusnas1) February 7, 2025 Jadwal Perpusnas terbaru yang tak jadi berlaku Senin-Kamis: 8.00 – 16.00 WIB Jumat: 8.00 – 16.30 WIB Sabtu: 9.00 – 15.00 WIB Minggu: TUTUP Libur Nasional: TUTUP Cuti Bersama: TUTUP

    Jadwal Perpusnas baru (kiri) yang tak jadi berlaku, jadwal lama Perpusnas yang berlaku lagi (kanan). Perpusnas

    Jadwal Perpusnas lama yang berlaku lagi Senin-Jumat: 8.00 – 19.00 WIB Sabtu-Minggu: 9.00 – 16.00 WIB Libur Nasional: TUTUP Cuti Bersama: TUTUP

    Demikian penjelasan tentang Presiden Prabowo yang suka baca buku, tapi kebijakan efisiensi anggaran sempat menyebabkan Perpusnas berencana mengurangi jam operasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kata Dasco soal Sanksi Menteri ‘Tak Seirama’ di Kabinet Prabowo Gibran

    Kata Dasco soal Sanksi Menteri ‘Tak Seirama’ di Kabinet Prabowo Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad membenarkan telah mendengar kabar ada menteri yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Akan tetapi, dia tak menyebut siapa pihak yang dimaksudnya itu. Dasco hanya menerangkan hal yang berkaitan dengan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dan kewenangan presiden.

    “Tentunya kita tidak ingin mendahului. Jadi kita tunggu apakah kemudian presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Legislator Gerindra ini enggan membeberkan detail menteri yang disebut tak seirama dengan presiden itu. Dia juga menegaskan bahwa dirinya tak memiliki ranah untuk mendorong reshuffle terhadap menteri tertentu di Kabinet Merah Putih.

    “Ya, jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan presiden mempunyai kebijakan,” ujar dia.

    Sehari sebelumnya, Dasco mengaku mendengar keluhan berupa ketidakseiramaan dalam pemerintahan. Kendati demikian, dia belum mengetahui secara pasti pihak mana yang dimaskud.

    “Memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

  • Bahlil Disudutkan, Partai Golkar Pasang Badan: Semua Kebijakan Harus Seizin Presiden

    Bahlil Disudutkan, Partai Golkar Pasang Badan: Semua Kebijakan Harus Seizin Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hubungan antara Partai Golkar dan Gerindra di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai mengalami gesekan.

    Polemik kebijakan larangan pengecer menjual LPG 3 kg menjadi pemantik perbedaan pandangan antara dua partai besar yang berada dalam satu koalisi.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berasal dari Presiden Prabowo.

    Ia menekankan bahwa kebijakan itu dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

    “Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden, Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Sejumlah pihak menilai, pernyataan ini mengindikasikan bahwa Prabowo ingin menjaga citranya dengan melepaskan tanggung jawab dari kebijakan yang menuai kritik publik tersebut.

    Dasco juga menegaskan bahwa saat ini Prabowo telah memerintahkan agar kebijakan itu dibatalkan dan pengecer bisa kembali berjualan seperti biasa.

    Namun, pernyataan Gerindra tersebut tidak diterima begitu saja oleh Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, justru menilai tidak mungkin ada kebijakan yang diambil seorang menteri tanpa sepengetahuan Presiden.

    “Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin,” tegas Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

  • Prabowo Lempar Sinyal "Reshuffle", Golkar: Hubungan dengan Gerindra Baik Nasional 7 Februari 2025

    Prabowo Lempar Sinyal "Reshuffle", Golkar: Hubungan dengan Gerindra Baik Nasional 7 Februari 2025

    Prabowo Lempar Sinyal “Reshuffle”, Golkar: Hubungan dengan Gerindra Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai
    Golkar
    , Idrus Marham mengakui bahwa hubungan antara Golkar dengan Partai
    Gerindra
    baik-baik saja dan tidak ada masalah.
    Hal ini dikatakan Idrus menanggapi sinyal
    reshuffle
    yang dilemparkan oleh Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    “Enggak (dengar
    reshuffle
    ). Setahu ini, saya kira Golkar besok ada Rakernas. Dan itu ya aman-aman saja karena kita tidak menganggap tidak ada masalah,” kata Idrus Marham di Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).
    Dia menyebut, hubungan Golkar dengan Gerinda berjalan baik dalam bentuk personal maupun institusional.
    Dia mengatakan, hubungan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tengah disorot karena polemik elpiji 3 kilogram,
    Bahlil
    Lahadalia, dengan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sangat produktif bukan saja cair.
    Dari sisi institusional, kedua partai meyakini keahlian sebagai inisiator dan inspirator. Bahkan, sudah memiliki kesepahaman terkait koalisi permanen.
    “Hubungan politik kita dengan yang ada, utamanya dengan Gerindra, saya katakan tadi itu, baik secara pribadi maupun secara institusional, itu justru tidak ada masalah,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Idrus menjelaskan bahwa
    reshuffle
    atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
    Dia pun tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai isu tersebut. Idrus mengaku, hanya ingin melihat hal yang tampak jelas, yakni pernyataan Prabowo terkait kebijakan pro rakyat.
    Menurut dia, kebijakan melarang pengecer menjual gas elpiji yang diambil Menteri ESDM bermaksud untuk penataan yang membuat alur distribusi tidak terlalu panjang. Hal ini pun akan memudahkan masyarakat dalam jangka panjang.
    Kemudian, setelah implementasinya justru menjadi gejolak, maka pemerintah pun mengaktifkan kembali peran pengecer dalam menjual elpiji 3 kg.
    Lagi-lagi, Idrus mengatakan, langkah ini diambil untuk kemudahan rakyat, sesuai dengan kemauan Prabowo yang ingin kebijakannya berpihak ke rakyat.
    Idrus mengatakan, Prabowo selalu berbicara bahwa dirinya sangat menghargai pemimpin patriotik, pemimpin jujur, dan pemimpin yang tidak menghindari masalah tetapi menghadapi masalah.
    “Pak Bahlil begitu ini muncul Pak
    bahlil
    tidak menghindari, hadapi masalah. Yang kedua, pada Pak bahlil sebagai pemimpin tidak melempar tanggung jawab dia mengatakan, saya tanggung jawab. Nah ini juga ciri karakter yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo,” kata Idrus.
    Sebelumnya diberitakan, Prabowo memberikan sinyal
    reshuffle
    . Dia mengatakan, bakal menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.
    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.
    “Mau lebih jelas lagi? Ha ha ha,” katanya lagi seraya tertawa.
    Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Dia pun menyatakan, akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
    Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sinyal
    reshuffle
    itu adalah peringatan bagi para menteri.
    “Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah
    warning
    kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar dan Gerindra Retak di Kabinet Prabowo-Gibran?

    Golkar dan Gerindra Retak di Kabinet Prabowo-Gibran?

    Lebih lanjut, Jhon juga mengaitkan kemungkinan adanya campur tangan pihak lain dalam dinamika kabinet, termasuk peran Jokowi dari Istana Solo.

    “Apa mungkin atas perintah Jokowi dari Istana Solo seperti analisa yang populer saat ini?” tanya Jhon.

    Ia menegaskan bahwa kekuatan Partai Golkar dalam kabinet tak bisa diremehkan.

    Bahkan, kata dia, posisi Bahlil sebagai Menteri ESDM bukan karena telunjuk Prabowo, melainkan karena pengaruh Golkar.

    “Maka, jabatan ESDM untuk Bahlil itu bukan karena telunjuk Prabowo, tapi karena telunjuk Bahlil,” terangnya.

    Tidak lupa, Jhon mempertanyakan adakah keberanian Prabowo untuk mencopot Bahlil dari jabatannya.

    Ia yakin Prabowo tidak akan berani melakukannya karena Bahlil memegang banyak informasi penting terkait Pilpres 2024.

    “Lalu, beranikah Prabowo memecat Bahlil? Saya yakin 99 persen tidak akan berani karena semua aib Prabowo di Pilpres 2024 dipegang oleh Bahlil,” pungkasnya.

    Terpisah, Elite Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, peringatan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya bukan sekadar wacana.

    Dahnil menegaskan bahwa itu merupakan bentuk ketegasan dalam menjalankan pemerintahan.

    Dikatakan Dahnil, beberapa peringatan yang sebelumnya hanya bersifat internal kini mulai disampaikan secara terbuka kepada publik.

    “Beberapa peringatan Pak Prabowo terkait yang disampaikan di ruang publik, tadinya adalah konsumsi terbatas,” ujar Dahnil di akun X pribadinya, @dahnilanzar, Jumat (7/2/2025).

    Karena dirasa bahwa publik harus mengetahuinya, maka ketegasan Prabowo dalam menjalankan roda kepemimpinannya diperlihatkan.

  • Dasco Heran Revisi Tatib DPR Disebut Bisa Copot Hakim MK, hingga Ketua KPK

    Dasco Heran Revisi Tatib DPR Disebut Bisa Copot Hakim MK, hingga Ketua KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku heran lantaran perubahan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (tatib) dianggap bisa memecat pejabat negara.

    Pasalnya, Dasco menerangkan revisi tatib ini dimaksudkan untuk melengkapi hal yang sudah tertuang dalam tatib sebelumnya dalam rangka mendorong fungsi pengawasan DPR supaya lebih berjalan.

    “Revisi tatib itu hanya berlaku di internal untuk mendorong kinerja pengawasan DPR dan yang saya bingung ini kok sampai kemudian isunya kita bisa mecat si A, si B pimpinan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Ketua Harian Gerindra ini merincikan dalam revisi tatib itu tak tertulis diksi pejabat negara dan bahkan sebenarnya revisi ini masih menyambung dari pasal sebelumnya tetang calon yang sudah melewati fit and proper test.

    “Kalimat-kalimat yang tidak pada tempatnya itu yang membuat kemudian masyarakat konotasinya kan menjadi berbeda,” ucapnya.

    Lebih tegas, Dasco menuturkan revisi tatib ini adalah usul dari internal bahwa selama ini setelah dilakukan fit and proper test, tidak ada tindak lanjut dari fungsi pengawasan DPR terhadap calon pejabat negara itu.

    “Nah, tatib ini kemudian mendorong supaya fungsi pengawasan lebih ditingkatkan. Ditingkatkan, bukan kemudian langsung mengevaluasi, langsung kemudian melakukan fit and proper, langsung kemudian memberikan rekomendasi penggantian, nggak begitu,” tegasnya.

    Maka demikian, dia menekankan bahwa output dari pengawasan DPR itu nantinya hanya berupa saran kepada pemerintah dan pada akhirnya merekalah yang akan mengambil tindak lanjutnya.

    “Jadi kita mungkin sekadar nanti hasilnya menyarankan kepada pemerintah, menyarankan kepada institusi yang orangnya dilakukan evaluasi, untuk kemudian diambil langkah yang dianggap perlu menurut mereka,” pungkasnya.

  • Momen Prabowo Pimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Bogor

    Momen Prabowo Pimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Bogor

    Bisnis.com, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/2/2025). Prabowo bertindak sebagai Ketua DPN. 

    Sidang perdana dihadiri oleh sejumlah pejabat negara seperti Wakil Presiden Gibran Rakabuming, menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan lain-lain.

    Prabowo menyampaikan bahwa DPN dibentuk dengan Undang-undang (UU) No.3/2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 15 UU tersebut mengamanatkan pembentukan DPN. 

    “Tapi baru kita wujudkan pada 2024. Berarti baru 22 tahun sesudah Undang-Undang disahkan, kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai perintah Undang-Undang, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No.3/2002,” ujarnya di Istana Bogor, Jumat (7/2/2025). 

    Prabowo menegaskan, pembentukan DPN sejalan dengan vitalnya pertahanan suatu negara. Dia mengingatkan bahwa amanat tersebut sudah tertuang di Undang-undang Dasar 1945. 

    “Tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Azas pertama adalah azas perlindungan, artinya azas pertahanan,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa amanat UU Pertahanan Negara terkait dengan pembentukan DPN dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.202/2024.

    Sjafrie, yang menjabat Ketua Harian DPN, menjelaskan bahwa struktur organisasi dan lingkup tugas DPN mencakup permasalahan nasional yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara. 

    “Dewan Pertahanan Nasional memberikan usulan solusi kebijakan dan tindakan strategis kepada Presiden Republik Indonesia,” kata Sjafrie. 

    Saat ini, Sjafrie mengaku proses finalisasi struktur organisasi dan tata kerja DPN masih berproses. Namun, nantinya lembaga itu memiliki tiga kedeputian yaitu Deputi Geostrategi, Deputi Geopolitik, dan Deputi Geoekonomi dan dibantu oleh kesekretariatan. 

    “Ini semua sedang melalui proses harmonisasi dari kementerian dan lembaga yang memiliki kompetensi. Kantor utama Dewan Pertahanan Nasional akan berlokasi di Kementerian Pertahanan,” tuturnya.

  • Antara Reshuffle Atau Teguran, Dasco Serahkan Semua Putusan ke Prabowo soal Menteri Tak Seirama – Halaman all

    Antara Reshuffle Atau Teguran, Dasco Serahkan Semua Putusan ke Prabowo soal Menteri Tak Seirama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mengenai menteri tidak seirama dengan kepala negara, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, mengakui bahwa dirinya belum tahu apa langkah yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke depannya.

    Dia mengatakan, belum berbicara lagi dengan Prabowo, apakah akan ada reshuffle kabinet (perombakan) atau cukup hanya ditegur saja menterinya.

    Namun, yang jelas, keputusan soal reshuffle tersebut merupakan hak prerogatif presiden selaku kepala negara.

    “Ya jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan Presiden mempunyai kebijakan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025), dilansir Kompas.com.

    “Kalau saya bilang kemarin kan saya dengarnya begitu (ada menteri yang tidak seirama), tetapi mengenai masalah reshuffle masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya reshuffle itu adalah hak prerogatif dan kewenangan dari presiden,” ujarnya.

    Dalam hal ini, Dasco menegaskan bahwa pihaknya tak mau mendahului Prabowo karena Presiden lah yang memiliki hak sepenuhnya untuk mengevaluasi menteri.

    “Tentu sepenuhnya hal-hal seperti ini kita serahkan kepada Pak Presiden untuk melakukan evaluasi-evaluasi,” kata Dasco.

    Sebelumnya, Dasco menyebut bahwa ada menteri dalam Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Prabowo. 

    Hal ini dikatakan Dasco sehari setelah Prabowo memberikan sinyal reshuffle menteri dengan menyatakan akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat. 

    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo dalam Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam. 

    “Mau lebih jelas lagi? Ha ha ha,” katanya lagi seraya tertawa.

    Respons Istana

    Mengenai peringatkan Prabowo yang disampaikan tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa bukan kali ini saja sang Presiden memperingatkan jajaran kabinetnya untuk bisa bergerak bersama di dalam pemerintahan.

    “Saya rasa bukan peringatan pertama. Presiden sudah beberapa kali menyampaikan hal ini. Yang tidak mau ikut, silakan di luar.”

    “Yang mau ikut, sama kan gerak langkah dan keinginannya bersama Presiden,” kata Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat.

    “Jadi ini bukan yang pertama menurut saya, Presiden senantiasa memberikan apresiasi, kemudian memberikan arahan, juga memberikan peringatan. Menurut saya, Presiden selalu seperti itu,” imbuh dia.

    Hasan pun menilai bahwa peringatan yang disampaikan Prabowo berlaku umum untuk seluruh menteri, dan bukan ditujukan kepada salah satu anggota kabinetnya.

    “Tujuannya adalah supaya anggota kabinet itu betul-betul murni, tujuannya hanya untuk bekerja demi kepentingan rakyat, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum,” ujarnya. 

    “Jadi, siapapun itu, yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden. Jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini,” imbuh dia. 

    Mengenai adanya kemungkinan reshuffle kabinet, Hasan menegaskan bahwa hal itu hanya diketahui presiden. 

    Sebab, wewenang reshuffle sepenuhnya menjadi wewenang presiden.

    “Yang di luar ini kan cuman menerka-nerka saja. Kita juga tidak punya informasi yang cukup mengenai kapan itu akan dilaksanakan dan siapa orangnya.”

    “Kita tidak punya informasi soal itu. Itu betul-betul kewenangannya Presiden,” tegas Hasan.

    (Tribunnews.com/Rifqah) (Kompas.com)