Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Golkar: Ada pihak ingin adu domba Golkar-Gerindra terkait isu LPG 3 kg

    Golkar: Ada pihak ingin adu domba Golkar-Gerindra terkait isu LPG 3 kg

    hubungan Bahlil dan Dasco tetap harmonis walaupun kebijakan terkait LPG 3 kg itu menuai sorotan publik. Kedua tokoh itu, kata dia, tetap memiliki hubungan yang cair dan produktif

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai bahwa ada pihak yang ingin mengadu domba Partai Golkar dengan Partai Gerindra terkait munculnya polemik penyaluran LPG 3 kilogram kepada masyarakat.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa sejauh ini hubungan partai berlambang pohon beringin dengan partai berlambang kepala garuda itu tetap harmonis dan solid. Menurut dia, upaya adu domba itu akan berakhir sia-sia.

    “Apapun usaha mereka untuk mengadu domba, apalagi mau memecah antara Gerindra dengan Golkar, saya punya keyakinan, itu tidak mungkin dilakukan dan pasti orang itu kecewa,” kata Idrus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Seperti diketahui Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bertugas untuk mengatur subsidi LPG 3 kg agar lebih efisien.

    Namun kebijakan itu sempat menimbulkan polemik, hingga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa kebijakan itu bukan kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

    Idrus menekankan bahwa hubungan Bahlil dan Dasco tetap harmonis walaupun kebijakan terkait LPG 3 kg itu menuai sorotan publik. Kedua tokoh itu, kata dia, tetap memiliki hubungan yang cair dan produktif.

    Selain itu, menurut dia, Bahlil memiliki karakter kepemimpinan yang sesuai dengan kriteria Presiden Prabowo Subianto, yakni berani menghadapi persoalan dan bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil.

    Karena, kata dia, Bahlil bersikap tak cuci tangan dalam polemik elpiji 3 kg. Bahkan, Bahlil langsung menemui rakyat dan pasang badan terhadap kebijakan yang diputuskan.

    “Nah, ini juga ciri karakter yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo, kan, begitu,” katanya.

    Saat ini, pemerintah tetap menginstruksikan agar LPG 3 kg tetap bisa dijual di tingkat pengecer walaupun sebelumnya sempat dilarang.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Di Balik Polemik LPG 3 Kg, Wakil Ketua Umum Golkar: Jangan Adu Domba Partai Beringin dengan Gerindra – Halaman all

    Di Balik Polemik LPG 3 Kg, Wakil Ketua Umum Golkar: Jangan Adu Domba Partai Beringin dengan Gerindra – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham merespons terkait polemik kebijakan pelarangan LPG 3 kg dijual di tingkat pengecer.

    Dimana, polemik soal LPG 3 kg itu turut dikaitkan dengan hubungan antara Partai Golkar dan Partai Gerindra di pemerintahan.

    Pasalnya, kebijakan itu dikeluarkan oleh Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. 

    Akhirnya, kebijakan itu dikoreksi oleh Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, melalui Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. 

    Idrus menegaskan, bahwa hubungan Partai Golkar dengan Partai Gerindra berjalan sangat baik, sehingga tidak ada masalah berarti hubungan kedua partai besar ini.

    “Ini persoalannya saya katakan makannya Pak Prabowo dari awal melihat pemerintahan ini mari kita punya asas kekeluargaan,” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Idrus lantas menyebut, seiring baiknya hubungan Golkar dan Gerindra membuat pihak-pihak tertentu iri dan membesar-besarkan persoalan tersebut.

    “Sekarang ini yang kebetulan Menteri ESDM itu adalah ketua umum Partai Golkar dan banyak lagi dinamika-dinamika yang ada maka tentu, ya ini akan secara perspektif politik praktis ini yang paling mudah (diadu domba),” terang Idrus. 

    Mantan Menteri Sosial ini meyakini upaya politik adu domba tersebut tidak akan berhasil. 

    Pasalnya, Presiden Prabowo memegang prinsip kekeluargaan dan merangkul dalam menjalankan pemerintahan.

    “Sekali lagi saya katakan apapun usaha mereka untuk mengadudomba apalagi mau memecah antara Gerindra dengan Golkar, saya punya keyakinan itu tidak mungkin dilakukan dan pasti orang itu kecewa,” jelasnya.

  • Kepastian Pencairan Gaji ke-13 ASN dari Pemerintah

    Kepastian Pencairan Gaji ke-13 ASN dari Pemerintah

    Jakarta –

    Pemerintah menyatakan gaji ke-13 ASN, tunjangan hari raya (THR) ASN dan bantuan sosial tak termasuk dari bagian efisiensi anggaran. Pemerintah memastikan tiga hal itu tetap ada.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya melakukan efisiensi anggaran. Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan pemangkasan anggaran di sejumlah instansi.

    Langkah efisiensi itu kemudian menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib THR dan gaji ke-13 ASN. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan THR dan gaji ke-13 PNS sedang diurus oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Dari segi perusahaan, kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan. Kemudian yang dari segi lain, tanyakan Bu Menteri Keuangan yang untuk ASN,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (5/2).

    Airlangga menyebut sudah ada persiapan terkait THR dan gaji ke-13 PNS. Dia hanya menyebut urusan THR dan gaji ke-13 itu akan diumumkan.

    “Persiapan sudah ada ya saya rasa, itu saja yang saya jawab. Persiapan to be announced,” ucap Airlangga.

    Sri Mulyani sendiri menyebut THR dan gaji ke-13 ASN sudah dianggarkan. Dia meminta para ASN menunggu.

    “Sudah dianggarkan, sedang diproses. Nanti tunggu saja ya,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (6/2).

    Istana Jamin THR-Gaji ke-13 ASN Dicairkan

    Ilustrasi Istana. (Kemendikbud)

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kemudian buka suara soal nasib gaji ke-13 dan THR ASN. Hasan menjamin belanja pegawai seperti gaji ke-13 dan THR ASN hingga bantuan sosial tidak masuk bagian dari efisiensi.

    “Bu Menteri Keuangan sudah kasih pernyataan kan dan efisiensi yang disampaikan Presiden tidak termasuk belanja pegawai, gaji pegawai itu kan bukan dari bagian yang diefisienkan,” kata Hasan kepada wartawan di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).

    Hasan mengatakan gaji ke-13 dan THR ASN akan dibayarkan oleh pemerintah. Menurutnya, hal itu sudah ditekankan oleh Sri Mulyani.

    “Jadi gaji ke-13 dan THR itu merupakan hak dari pegawai negeri dan akan dibayarkan, Menteri keuangan juga sudah menjelaskan soal hal itu,” ujarnya.

    Hasan mengatakan Presiden Prabowo meminta efisiensi program yang tidak ada manfaat untuk publik. Seperti, katanya, perjalanan luar negeri hingga kegiatan seremonial.

    “Masing-masing kementerian kan akan sesuaikan penghematan itu dengan tugas, pokok, dan fungsinya mereka, jadi arahan Presiden itu untuk program yang selama ini tidak bisa diukur keuntungannya dan manfaatnya bagi publik itu ditiadakan. Perjalanan ke luar negeri dikurangi. Seremonial-seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi, tapi pelayanan publik tidak dikurangi, PSO/public service obligation tidak dikurangi, belanja gaji pegawai tidak dikurangi,” ucapnya.

    Hasan mengatakan hal-hal yang beredar dan dinarasikan menjadi dampak efisiensi hanya sebatas kekhawatiran pihak-pihak anonim. Menurutnya, arahan presiden sudah jelas terkait kebijakan efisiensi.

    “Yang begitu kan sudah jelas sebenarnya. Yang sekarang beredar itu kan mungkin ada fear mongering (kampanye menjual ketakutan) ya, ketakutan yang disebabkan orang-orang anonim, narasumbernya siapa, orangnya siapa. Yang jelas Presiden sudah jelas bahwa pelayanan publik, PSO, belanja pegawai, bantuan sosial itu bukan bagian efisiensi,” ucapnya.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga mengatakan tidak ada kabar pemerintah melakukan pemotongan THR ataupun gaji ke-13 ASN. Ketua Harian DPP Gerindra ini mengatakan efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak mengganggu gaji ke-13 ASN.

    “Sebenarnya memang tidak ada rencana pemotongan gaji ke-13. Karena efisiensi-efisiensi yang dilakukan itu hanya untuk mencakup beberapa hal yang memang mesti diefisiensi dan sebenarnya tidak hal yang urgen untuk dianggarkan. Kalau gaji ke-13 hal yang penting untuk dianggarkan,” kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2).

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Isu Reshuffle Kabinet hingga Sidang Praperadilan Hasto

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Isu Reshuffle Kabinet hingga Sidang Praperadilan Hasto

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar mengenai reshuffle kabinet menjadi salah satu isu politik dan hukum terkini yang mendapat banyak perhatian dari pembaca Beritasatu.com.

    Selain itu, isu politik hukum dan lainnya adalah mengenai seleksi calon hakim agung batal digelar Komisi Yudisial dan sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional. Tidak ketinggalan juga mengenai sidang praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini:

    1. Dasco Sebut Ada Beberapa Menteri yang Tak Seirama dengan Presiden Prabowo
    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi ada beberapa menteri dalam kabinet yang mulai tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menegaskan keputusan evaluasi atau reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.

    “Saya memang mendengar ada menteri yang tidak seirama. Namun, mengenai reshuffle, kapan waktunya, dan siapa yang terkena, itu adalah prerogatif Presiden. Kita tunggu keputusan presiden apakah akan melakukan evaluasi atau tidak,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dasco tidak mengungkap secara detail siapa saja menteri yang dimaksud. Ia menegaskan keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo, termasuk apakah cukup dengan teguran atau perombakan kabinet.

    2. Isu Reshuffle Kabinet, Istana: Hanya Presiden Prabowo yang Tahu Waktunya
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menyingkirkan menteri yang tidak patuh.

    Hasan menekankan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan hanya Prabowo Subianto yang mengetahui kapan serta siapa yang akan terkena reshuffle.

    “Yang paling tahu soal reshuffle di republik ini hanya Pak Presiden. Ini sepenuhnya kewenangan beliau. Jadi, soal kapan waktunya dan siapa yang akan diganti, itu betul-betul hanya presiden yang tahu,” ujar Hasan di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Menurut Hasan peringatan Prabowo saat perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) bukan ditujukan untuk menteri tertentu, melainkan sebagai peringatan umum. 

  • Dukung program Presiden Prabowo, Gerindra nyalakan mesin partai 

    Dukung program Presiden Prabowo, Gerindra nyalakan mesin partai 

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Dukung program Presiden Prabowo, Gerindra nyalakan mesin partai 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 15:32 WIB

    Elshinta.com – Para pengurus DPC dan  PAC Partai Gerindra se Kabupaten Boyolali Jawa Tengah menggelar konsolidasi di salah satu resto di Boyolali, Kamis (6/2/2025).  

    Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Boyolali ,Aziz Aminudin mengatakan perrlunya dilaksanakan konsolidasi tersebut guna mendukung dan mensukseskan program  pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan juga sebagai  persiapan kontestasi selanjutanya.

    “Tema hari ini, mesin dinyalakan dengan bahan bakar yang cukup, dalam pergerakan 5 tahun kedepan. Tentunya kami ikut mensukseskan program Pak Prabowo. Selain itu, persiapan baik pilpres, legislatif selanjutnya,” kata Azis Aminudin seperti dilaporkan Kontributor Elshnta, Sarwoto, Jumat (7/2). 

    Aziz mengatakan, selanjutnya Partai Gerindra akan merangkul  semua elemen masyarakat yang  mendukung pemerintahan presiden.

    “Kami open, untuk semua elemen masyarakat, mari kita dukung pemerintahan presiden. Kami tidak membedakan ini dan itu, kita rangkul semua. Apalagi warna dan sebagainya. Yang penting senada dan seirama partai Gerindra,” jelas Azis. 

    Ditambahkannya,Partai Gerindra akan terus mengawal pemerintahan daerah Boyolali. Dimana, pada pemerintahan daerah saat ini atau bupati terpilih merupakan kader Gerindra.

    “Jelas Gerindra akan mengawal pemerintahan Boyolali sekarang ini. Karena bupati terpilih kader Gerindra. Ada instruksi langsung untuk mengawal bupati terpilih,” kata Azis Aminudin. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Konser HUT Partai ke-17, Dasco Harap Gerindra Tetap Dicintai Rakyat

    Konser HUT Partai ke-17, Dasco Harap Gerindra Tetap Dicintai Rakyat

    Jakarta –

    Partai Gerindra menggelar acara konser bertajuk ‘Konser Perjuangan’ dalam rangkaian HUT ke-17 partai. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, berharap partainya terus membawa banyak kebaikan untuk rakyat.

    Acara konser tersebut digelar di Taman Jantung Sehat, kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025) malam. Dasco hadir langsung dalam acara dan duduk di barisan VIP bersama Ketua Pelaksana HUT Kawendra Lukistian dan Ketua DPD Gerindra Jakarta sekaligus Wamendes-PDT Aiza Patria.

    Acara diramaikan sejumlah bintang tamu yakni Ifan Seventeen, Vierratale, Kangen Band, dan penyanyi dangdut Nassar.

    Dasco mengatakan acara konser dihadiri para anggota DPR Fraksi Gerindra dan pengurus partai. Selain itu, kata dia, acara itu juga turut diramaikan warga sekitar lingkungan DPR.

    “Ya, pada hari ini gembiranya masyarakat yang berbaur dengan para anggota DPR dan pengurus Partai Gerindra yang hadir pada malam hari ini, memperingati hari ulang tahun Gerindra yang ke-17. Sengaja kami adakan di lapangan parkir parlemen untuk memperingati bersama rakyat di sekitar,” kata Dasco di sela acara.

    Dasco berharap HUT ke-17 Gerindra membawa partai terus dekat dengan rakyat. Dia ingin partainya terus berkontribusi kepada masyarakat.

    “Ya, saya berharap supaya Gerindra ke depan tetap dekat dengan rakyat, tetap dicintai rakyat dan tetap berbuat banyak untuk rakyat,” kata dia.

    (fca/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DPR Bertemu Dubes Rusia, Bahas Beasiswa Mahasiswa Indonesia ke Rusia

    DPR Bertemu Dubes Rusia, Bahas Beasiswa Mahasiswa Indonesia ke Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Rusia Sergei Gennadievich Tolchenov di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini, Jumat (7/2/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Dasco menyebut pihaknya bersama Tolchenov banyak membahas hubungan bilateral antar kedua negara yang hendak ditingkatkan kembali.

    “Tadi bicara banyak hal, antara lain soal beasiswa mahasiswa kita di Rusia, kemudian kerja sama dalam bidang perdagangan, energi, ketahanan pangan, dan peningkatan kerja sama antar parlemen,” ujarnya seusai menggelar pertemuan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

    Tak sampai di situ, Ketua Harian Gerindra ini pun turut menyebut pihaknya mengapresiasi pemerintah Rusia yang telah ikut mendukung Indonesia menjadi anggota penuh BRICS.

    “Kita juga apresiasi kepada Pemerintah Rusia yang sudah mendukung kita menjadi keanggotaan penuh [BRICS] dalam waktu singkat” pungkasnya.

    Dubes Rusia Tolchenov menyampaikan dirinya sangat senang lantaran Indonesia dan Rusia memiliki hubungan yang bermanfaat dan beragam. 

    Dia berujar, hubungan ini tak sebatas hanya dalam bidang politik, tetapi juga mencakup bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, kerja sama militer, kerja sama budaya, hingga program beasiswa pelajar Indonesia di Rusia.

    “Kami sangat senang bahwa setiap tahun, tahun ini kami juga menyiapkan 250 beasiswa pelajar Indonesia untuk belajar di Rusia. Dan tahun ini, semoga mungkin, kami mendapatkan sekitar 500 pendaftar untuk beasiswa ini. Maksudnya, kami akan bersedia untuk meningkatkan jumlah beasiswa pada tahun-tahun yang akan datang,” ujarnya.

  • Yakin Tak Ada Menteri dari Golkar Direshuffle, Idrus Marham: Koalisi dengan Gerindra Tak Ada Masalah – Halaman all

    Yakin Tak Ada Menteri dari Golkar Direshuffle, Idrus Marham: Koalisi dengan Gerindra Tak Ada Masalah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Isu perombakan kabinet atau reshuffle seiring kehebohan pembatasan distribusi gas LPG 3 Kg.

    Karena keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Bahlil Lahadalia, masyarakat kelas bawah kesulitan mendapatkan gas LPG 3 Kg.

    Mereka harus mengantre cukup lama di agen resmi Pertamina. Bahkan ada yang mengalami kelelahan hingga meninggal dunia.

    Presiden Prabowo turun tangan. Gas LPG 3 kg bisa diperjualbelikan pengecer, seperti warung misalnya. 

    Karena kehebohan tersebut, kinerja Bahlil yang juga Ketua Umum Golkar, jadi sorotan. 

    Namun, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham yakin tidak ada menteri dari Golkar terkena reshuffle.  

    “Enggak, setahu ini saya kira Golkar besok ada Rakernas. Dan itu ya aman-aman aja karena kita tidak menganggap tidak ada masalah,” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/2/2025). 

    Idrus menyakini hal itu lantaran sepengetahuannya tidak ada masalah mengenai hubungan Golkar dengan Partai Gerindra. 

    Apalagi, mantan Menteri Sosial ini mengatakan bahwa komunikasi antar elite kedua partai berjalan baik.

    “Hubungan politik kita dengan yang ada, utamanya dengan Gerindra, saya katakan tadi itu, baik secara pribadi maupun secara institusional, itu justru tidak ada masalah,” terangnya. 

    “Secara pribadi, saya sudah katakan tadi, antara Pak Bahlil dan Pak Dasco tidak hanya cair, tetapi produktif. Hubungan kelembagaan institusional kepercayaan antara Gerindra dan Golkar dari sebagai inisiator, inspirator, pembentukan koalisi Indonesia Maju dan Golkar aspirasi sekarang ini, pikiran sekarang ini,” lanjut Idrus.

    Dia bahkan tak segan menyinggung jika Gerindra dengan Golkar sudah membangun rencana menjadi koalisi permanen. 

    “Sudah insya Allah ada kesepahaman bagaimana ke depan antara Gerindra dengan Golkar ada koalisi permanen. Kan sudah, berarti kalau begitu apa yang jadi masalah? Ya, bisa di ini, ya,” tandasnya.

     

  • Pakar Unej sebut pemerintahan Prabowo-Gibran hadapi beban berat

    Pakar Unej sebut pemerintahan Prabowo-Gibran hadapi beban berat

    Belum lagi dengan beban proyek infrastruktur warisan Jokowi seperti Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi itu menambah beban pemerintahan saat ini

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Pakar politik dan budaya Universitas Jember (Unej) Andang Subaharianto menyebut bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi beban berat.

    “Di satu sisi dituntut mewujudkan janji politik yang populis seperti makan bergizi gratis (MBG) hingga kucuran bantuan sosial, sementara anggaran yang tersedia terbatas,” katanya saat kegiatan siniar (podcast) bertema “100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran dan peluncuran buku Jalan Terjal Etika Politik, Catatan Pilu Pemilu2024” di lobi Gedung Rektorat Unej, Jumat.

    Menurutnya Indonesia juga dihadapkan pada kewajiban pembayaran utang yang cukup besar di tahun ini dan tahun depan, sehingga mau tidak mau pemerintah memilih kebijakan efisiensi di semua sektor.

    “Belum lagi dengan beban proyek infrastruktur warisan Jokowi seperti Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi itu menambah beban pemerintahan saat ini,” ucap Ketua Senat Unej itu.

    Ia menjelaskan pemerintahan Prabowo-Gibran harus membuat prioritas dan memilih program apa yang harus didahulukan karena efisiensi di semua sektor juga dikhawatirkan menghambat target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang sudah dicanangkan.

    “Siapa pun presidennya dengan kondisi seperti itu maka akan menghadapi beban berat. Di sisi lain, naiknya pasangan Prabowo–Gibran melalui sejumlah kontroversi dan polemik juga menjadi potensi permasalahan,” tuturnya.

    Hal yang sama disampaikan Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unej yang hadir dalam siniar tersebut Ikhwan Setiawan yang menyebut bahwa kondisi politik saat ini sebagai politik deg-degan.

    “Walaupun modal dukungan parlemen hampir semuanya tertuju pada pemerintahan Prabowo–Gibran, namun mulai muncul drama, semisal kasus pagar laut hingga kisruh elpiji bersubsidi,” ujarnya.

    Ikhwan mengatakan petinggi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut ada menteri-menteri yang kurang seirama, sehingga hal itu menjadi peringatan keras dan kejadian itu yang harus diorkestrasi oleh Prabowo dengan hati-hati agar tidak meledak.

    Ia mengutip bagian epilog di buku karya Andang Subaharianto itu bahwa Prabowo hari ini adalah sentral pemerintahan. Sosok Prabowo dengan masa lalunya, gagasan-gagasannya, orang yang mengelilinginya dan tantangan yang akan dihadapi akan menjadi variabel yang akan mewarnai dinamika Indonesia di masa depan.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Revisi Tatib DPR Fokus Kuatkan Pengawasan Internal, Bukan Evaluasi Lembaga Lain

    Revisi Tatib DPR Fokus Kuatkan Pengawasan Internal, Bukan Evaluasi Lembaga Lain

    PIKIRAN RAKYAT – Revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPR (Tatib DPR) yang tengah dibahas baru-baru ini sempat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Beberapa pihak menganggap bahwa perubahan ini bertujuan untuk mengevaluasi lembaga lain.

    Merespon hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan padahal sebenarnya revisi Tatib DPR tersebut hanya berlaku untuk penguatan fungsi pengawasan internal DPR.

    Dasco menjelaskan revisi Tatib DPR ini bertujuan untuk mendorong kinerja pengawasan DPR agar lebih efektif, khususnya dalam hal evaluasi terhadap lembaga-lembaga yang menjadi objek pengawasan DPR. Ditegaskannya kembali, bahwa perubahan Tatib DPR bukan bertujuan untuk mengatur atau mengevaluasi lembaga-lembaga lain di luar DPR.

    “Sebenarnya kami tidak ada arah untuk itu (mengevaluasi lembaga lain), jadi agak bingung kenapa kemudian isu ini diarahkan ke sana. Revisi tatib ini hanya berlaku internal untuk meningkatkan fungsi pengawasan, bukan untuk mengatur lembaga lain,” ujar Dasco saat wawancara dengan Parlementaria dan awak media di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Lebih lanjut, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) tersebut menjelaskan bahwa revisi tata tertib ini terkait dengan pasal-pasal yang sudah ada dalam tatib sebelumnya, khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap calon yang telah melalui proses fit and proper. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan tindak lanjut terhadap hasil fit and proper yang dilakukan DPR.

    “Revisi tatib ini bukan untuk langsung mengevaluasi atau memberikan rekomendasi penggantian, tetapi lebih kepada meningkatkan monitoring administratif dan pelaksanaan tugas. Kami hanya memberikan saran kepada Pemerintah atau lembaga terkait jika memang diperlukan,” jelas Legislator Partai Gerindra itu.

    Sebagai contoh, terang Dasco, jika ada pejabat yang sudah melalui proses fit and proper lebih dari 20 tahun lalu dan kondisi kesehatannya saat ini tidak mendukung untuk menjalankan tugas, maka DPR dapat memberikan saran agar lembaga tersebut mencari pengganti yang lebih sesuai. Dengan adanya revisi ini, diharapkan fungsi pengawasan DPR akan lebih optimal, tanpa perlu menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat.

    Follow Social Media DPR RI:

    Instagram: @dpr_ri
    Facebook: DPR RI
    Tiktok: DPR RI

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News