partai: Gerindra

Pidato Prabowo di Kongres Muslimat NU: Bahas Jokowi, Efisiensi Anggaran, hingga Raja Kecil
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden RI
Prabowo Subianto
berbicara mengenai banyak hal saat berpidato dalam acara Pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU).
Dalam pidatonya selama 30 menit lebih, Prabowo menyinggung peran Presiden ke-7
Joko Widodo
terhadap karier politiknya hingga kebijakan efisiensi anggaran yang menuai kritik.
Bagaimana pernyataan Prabowo? Berikut poin-poinnya:
Belajar politik dari Jokowi
Saat berpidato, Prabowo mengaku banyak belajar politik dari Jokowi.
“Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi,” ucap Prabowo dalam Pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025), seperti dilihat di YouTube Sekretariat Presiden.
Dia mencontohkan dirinya baru mengenal dekat Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih, Khofifah Indar Parawansa, setelah disuruh Jokowi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sebab, Prabowo mengaku awalnya tidak mengenal dekat Khofifah.
“Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Ibu Khofifah, saya baru jumpa, baru menjelang mau pilpres, benar Ibu Khofifah?” ujarnya.
“Yang suruh saya menghadap Ibu Khofifah itu Pak Jokowi. Benar?” sambung Prabowo.
Dipecah-belah dengan Jokowi
Selain itu, Presiden Prabowo mengatakan ada pihak yang ingin memecah belah dirinya dengan ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak memandang hal tersebut serius, ia justru menganggapnya sebagai lelucon.
“Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya dengan Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh,” kata Prabowo.
Namun, Prabowo meminta rakyat agar jangan mau untuk dipecah belah.
Sebab, pihak yang memecah belah tersebut tidak suka dengan Indonesia.
“Jangan, kita jangan ikut pecah belah. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka dengan Indonesia,” ujarnya.
Dia meminta agar setiap hal yang tujuannya memecah belah bangsa ini tidak dihiraukan.
“Dari ratusan tahun,
divide et impera
, itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Tidak usah dihiraukan,” tuturnya.
Jangan rukun dengan koruptor
Setelah bercerita mengenai hubungannya dengan Jokowi, Prabowo berbicara mengenai para koruptor yang tidak perlu diajak rukun.
“Saya selalu mengajak kebaikan, saya selalu mendekati dengan cara yang saya inginkan, kerukunan. Tapi kalau maling, nggak usah diajak rukun,” ungkap Prabowo.
Prabowo juga meminta para koruptor mengembalikan uang hasil curiannya demi masyarakat Indonesia.
 
“Saya katakan sudah 100 hari, mbok sadar, mbok bersihkan diri. Hey koruptor-koruptor yang kau curi ya kembaliin untuk rakyat,” kata dia menegaskan.
Eks Menteri Pertahanan ini mengaku sudah memberikan waktu 100 hari lebih sejak menjabat sebagai Presiden RI agar koruptor mengembalikan uang curian.
Dia lantas memerintahkan aparat penegak hukum bergerak menindak para koruptor.
“Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari, sudah, ini 100 berapa hari ya, apa boleh buat. Ya terpaksa lah, jaksa agung, kapolri, BPKP, KPK, silakan,” ucapnya lagi.
Menurut dia, masyarakat tidak ingin koruptor mencuri lagi di Indonesia dan rakyat sudah tidak bisa ditipu oleh koruptor.
“Tiap saat saya turun melihat rakyat di mana-mana, dan saya kemana-mana saya merasakan rakyat itu menangkap, rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi,” kata Prabowo.
Singgung raja kecil soal efisiensi anggaran
Dalam acara yang sama, Prabowo juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang membuat sejumlah kementerian/lembaga mesti mengencangkan ikat pinggang.
Menurut Prabowo, ada pihak yang melawan dirinya dan merasa kebal hukum dalam birokrasi.
“Saya ingin melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan dibersihkan,” ujar Prabowo.
“Ada yang melawan saya ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada,” ungkapnya.
Padahal, menurut Prabowo, tujuan penghematan anggaran adalah untuk masyarakat Indonesia, khususnya memberi makan untuk anak-anak dan memperbaiki sekolah.
Terlebih, banyak sekolah di Indonesia yang masih perlu perbaikan dan memakan banyak anggaran.
 
“Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolahnya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah?” ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta kementerian/lembaga memangkas perjalanan yang tidak perlu, misalnya perjalanan dinas luar negeri yang tidak mendesak.
Bahkan, ia menyarankan tidak perlu ada perjalanan dinas luar negeri demi efisiensi anggaran.
“Enggak usah ke luar negeri, lima tahun enggak usah ke luar negeri kalau perlu,” terang Prabowo.
Orang nomor satu di Indonesia ini mengatakan bahwa jika ingin ke luar negeri, harus menggunakan uang pribadi.
Prabowo menambahkan, perjalanan dinas luar negeri diperlukan apabila memang ada tugas mendesak dari negara.
 
“Tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan, pakai uang sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menyorot soal adanya pihak yang menyebut dirinya kerap pergi ke luar negeri meski sudah membuat instruksi mengurangi perjalanan dinas luar negeri.
Prabowo menjelaskan, perjalanan dinasnya ke luar negeri adalah undangan dan tugas negara.
“Loh, presiden Prabowo sering ke luar negeri? Saya diundang sebagai kepala Indonesia, kepala negara dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa,” beber Prabowo.
Tidak kebal hukum
Sebelum mengakhiri pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan siap mati demi bangsa dan rakyat Indonesia.
Prabowo juga menyatakan tidak ragu untuk membela kepentingan masyarakat Indonesia.
“Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia, kami tidak ragu-ragu,” kata Prabowo.
 
“Saya katakan, saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” ujarnya lagi menegaskan.
Prabowo juga menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum di bawah pemerintahan Presiden-Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.