Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Heboh Fotonya Terpajang pada Spanduk GRIB Jaya, Prabowo Ternyata Sudah Mundur Sejak 2022

    Heboh Fotonya Terpajang pada Spanduk GRIB Jaya, Prabowo Ternyata Sudah Mundur Sejak 2022

    Jakarta, Beritasatu.com – Baru-baru ini, media sosial heboh dengan beredarnya foto Presiden Prabowo Subianto yang muncul di spanduk organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya. Dalam foto tersebut, Prabowo tampak mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci hitam, dan disebut-sebut sebagai ketua dewan pembina GRIB Jaya.

    Namun, ternyata Prabowo bukan lagi bagian dari ormas tersebut. Prabowo sudah mengundurkan diri dari GRIB Jaya sejak 6 Januari 2022. Hal ini terungkap dari surat resmi yang diterbitkan oleh DPP Partai Gerindra dengan nomor 01-0212/B/DPP-Gerindra/2022, tertanggal 6 Januari 2022. Surat tersebut juga ditandatangani langsung oleh Prabowo Subianto dan ditujukan kepada ketua umum GRIB Jaya.

    Dalam surat tersebut, Prabowo secara tegas menyatakan pengunduran dirinya dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB/GRIB Jaya).

    Surat pengunduran diri Presiden Prabowo Subianto dari GRIB Jaya. – (Istimewa/Istimewa)

    “Bersama dengan surat ini, saya, H Prabowo Subianto, menyatakan mengundurkan diri dari Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB/GRIB Jaya),” tulisnya dalam surat resmi tersebut.

    Prabowo juga menegaskan bahwa sejak saat itu, ia sudah tidak terlibat dan tidak berkaitan dengan kegiatan GRIB Jaya. “Saya tidak terlibat dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh GRIB/GRIB Jaya, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tambahnya.

  • Siapa Pemilik PT Lembah Tidar Indonesia? Raup Rp11 Miliar dari ‘Ospek’ Kepala Daerah

    Siapa Pemilik PT Lembah Tidar Indonesia? Raup Rp11 Miliar dari ‘Ospek’ Kepala Daerah

    PIKIRAN RAKYAT – PT Lembah Tidar Indonesia tengah menjadi perbincangan di media sosial usai diduga meraup untung miliaran dari kegiatan ospek kepala daerah.

    Aktivis Tanah Air, Dandhy Laksono mengunggah sebuah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan nomor 200.5/628/SJ terkait kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

    Dalam surat itu, kegiatan tersebut akan berlangsung di Glamping Borobudur International Golf, Jalan Jenderal Garot Subroto Nomor 1, Kota Magelang selama 8 hari.

    Lalu dalam halaman lain, tertuang adanya biaya yang dibebankan selama Orientasi Kepemimpinan sebesar Rp2.750.000 per hari per orang, sehingga total yang dibayarkan Rp22.000.000.

    Adapun biaya tersebut disetorkan kepada PT Lembah Tidar Indonesia, dan bukti transfer diunggah pada laman yang disediakan dalam surat edaran tersebut untuk akomodasi dan konsumsi.

    Kemudian, ada juga biaya lain yang dibebankan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah daerah untuk akomodasi dan konsumsi, transporasi dari daerah ke Magelang PP.

    Kemudian, Pakaian Dinas Lapangan (PDL), sepatu PDL, kaos, topi, pakaian olahraga, pakaian kemeja putih, baju batik, dan obat-obatan pribadi.

    “Glamping 8 hari di Magelang: 34 gubernur + 380 bupati + 89 walikota = 503 orang. Biaya akomodasi dan konsumsi: Rp 2.750.000 per orang per hari.

    Glamping 8 hari di Magelang:
    34 gubernur + 380 bupati + 89 walikota = 503 orang.

    Biaya akomodasi dan konsumsi:
    Rp 2.750.000 per orang per hari.

    PT Lembah Tidar Indonesia
    503 x 2.750.000 x 8 = Rp11 miliar*

    *belum termasuk ajudan dan staf pic.twitter.com/IxHwagQdmo

    — Dandhy Laksono (@Dandhy_Laksono) February 12, 2025

    “PT Lembah Tidar Indonesia 503 x 2.750.000 x 8 = Rp11 miliar* *belum termasuk ajudan dan staf,” tulis Dandhy Laksono dalam cuitan di akun X pribadinya.

    Lalu, siapakah pemilik PT Lembah Tidar Indonesia?

    Kini, terungkap jika pemilik nomor rekening yang menampung setoran ratusan kepala daerah tersebut diduga milik seorang kader Partai Gerindra.

    Dilihat Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Kemenkumham, pemilik PT Lembah Tidar Indonesia adalah Heru Irawanto. Ia kini merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes dari Partai Gerindra.

    Kolase profil kader Gerindra Heru Irawanto.

    Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mencatat, PT Lembah Tidar Indonesia yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto No 1, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan milik Heru Irawanto.

    “PEMILIK MANFAAT: HERU IRAWANTO. Alamat Korespondensi: Jl Gatot Subroto No 1, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan. Kriteria: D. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris,” tulis keterangan tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siapa Heru Irawanto? Kader Gerindra Pemilik PT Lembah Tidar Indonesia Lokasi Retreat

    Siapa Heru Irawanto? Kader Gerindra Pemilik PT Lembah Tidar Indonesia Lokasi Retreat

    PIKIRAN RAKYAT – Orientasi Kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025 menuai perhatian publik setelah viral di media sosial. Salah satu sorotan yang muncul adalah lokasi acara yang lagi-lagi diselenggarakan di PT Lembah Tidar Indonesia, sebagaimana ospek Kabinet Merah Putih.

    Aktivis @Dandhy_Laksono di X (dulu Twitter) mengungkapkan hal tersebut melalui unggahannya. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, dijelaskan bahwa acara retreat akan berlangsung dengan konsep glamping di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 20 Februari 2025, dengan biaya akomodasi yang ditanggung oleh APBN dan APBD.

    Dandhy menghitung anggaran yang diperlukan untuk acara yang melibatkan 503 peserta itu. Hasilnya, 34 gubernur, 380 bupati, dan 89 walikota harus menyiapkan total anggaran mencapai lebih dari Rp11 miliar.

    Anggaran ini belum termasuk biaya untuk ajudan dan staf yang mendampingi kepala daerah. Keuntungan besar didapat PT Lembah Tidar Indonesia yang belakangan terungkap milik salah satu kader Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD Brebes, Heru Irawanto.

    Siapa Heru Irawanto?

    Di tengah kebijakan penghematan besar-besaran efisiensi anggaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ospek ratusan kepala daerah ini dinilai menjadi ironi.

    Adapun, Informasi soal kepemilikan PT Lembah Tidar Indonesia tercantum dalam data kepemilikan manfaat perusahaan, di laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

    Saat mencalonkan diri jadi calon legislatif, dengan nomor urut 2, Heru Irawanto dari Gerindra memilih Daerah Pemilihan Brebes 3 (Dapil III) yang meliputi Kecamatan Larangan, Bantarkawung dan Salem.

    Setelah terpilih, pada Rabu 6 November 2024, ia resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Brebes.

    Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPRD Brebes, M. Taufiq langsung, dan dihadiri oleh Pj Bupati Brebes serta Forkompinda, di Gedung DPRD Brebes.

    Pria yang kini berusia 52 tahun itu lahir di Brebes dan berdomisili di Bogor, Jawa Barat.

    Dalam hal riwayat pendidikan, Heru hanya tercatat telah menyelesaikan jenjang sekolah menengah atas (SMA)-nya di Sekolah Perawat Kesehatan Cirebon, pada tahun 1992.

    Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mencatat, PT Lembah Tidar Indonesia, yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto No 1, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, benar adalah milik Heru Irawanto.

    “PEMILIK MANFAAT: HERU IRAWANTO. Alamat Korespondensi: Jl Gatot Subroto No 1, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan,” demikian tertulis dalam laman resmi Ditjen AHU, Kemenkumham RI, dilihat Kamis, 13 Februari 2025.

    Masih dari keterangan serupa, sebagai pemilik manfaat, Heru memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris PT Lembah Tidar Indonesia.

    Disebutkan dalam laman, data merupakan hasil isian oleh Pelapor sehingga Ditjen AHU tidak melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PDIP Girang Menang Pertama Kali di Depok dan Tumbangkan 20 Tahun Rezim PKS

    PDIP Girang Menang Pertama Kali di Depok dan Tumbangkan 20 Tahun Rezim PKS

    GELORA.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto berharap Kota Depok, Jawa Barat menjadi City of Intellect dengan adanya Universitas Indonesia (UI) dibawah kepemimpinan Supian Suri-Chandra Rahmansyah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih periode 2025-2030.

    Hal itu diutarakan Hasto dalam acara pembekalan kepala daerah terpilih secara hybrid di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu (12/2/2025).

    “Di Jawa Barat, Depok, Kota Depok, ini memberikan suatu ruang bagi kita agar Kota Depok dengan seluruh warna kebangsaannya, dan di situ ada City of Intellect Universitas Indonesia, Pemerintah Kota Depok nantinya untuk menggali seluruh pemikiran-pemikiran geopolitik Bung Karno dengan menjadikan universitas di wilayahnya sebagai City of Intellect,” ujarnya.

    Hasto menyebutkan bahwa baru pertama kali Kota Depok tidak kembali dipimpin dari kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Diketahui Supian-Chandra diusung oleh Gerindra, PDIP, Demokrat, PKB, PPP, Perindo dan partai lainnya yang tergabung dalam KIM Plus.

    Ia menilai Kota Depok yang kini dipimpin Supian-Chandra memberikan perbedaan dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Jadi Kota Depok itu kembali bahkan baru pertama kali, baru pertama kali berada di bawah pimpinan PDI Perjuangan, sehingga ini memberikan suatu diferensiasi bagi kita di dalam menjalankan pemerintahan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, KPU Depok dan DPRD Kota Depok telah menetapkan Pasangan Supian Suri-Chandra Rahmansyah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih untuk periode 2025-2030.

    Penetapan ini menjadi momen bersejarah bagi Kota Depok dalam menyongsong babak baru kepemimpinan setelah dipimpin kader PKS selama 20 tahun.

  • Dahnil Pertegas Adanya Gangguan ‘Raja Kecil’, Netizen: Prabowo Itu Presiden Bukan Oposan, Sikat yang Tidak Sejalan

    Dahnil Pertegas Adanya Gangguan ‘Raja Kecil’, Netizen: Prabowo Itu Presiden Bukan Oposan, Sikat yang Tidak Sejalan

    Fajar.co.id, Jakarta — Isu soal raja kecil yang berupaya menjegal kebijakan Presiden Prabowo kembali dipertegas oleh Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra itu, Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Melalui cuitannya di media Sosial X, @Dahnilanzar, kader Gerindra itu membenarkan adanya raja kecil yang disebutkan Prabowo.

    “Upaya menjegal kebijakan Presiden
    @prabowo oleh ‘raja-raja kecil’ seperti yang disampaikan Presiden, memang terasa,” tulis Dahnil, dikutip dari cuitannya, Rabu (12/2/2025).

    “Kebijakan institusionalisasi baru demi efisiensi dan efektifitas program Presiden pun secara halus banyak dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente. Diganggu agar gagal dll,” sambungnya.

    “Memang jalan menuju perbaikan dan perubahan tidak mudah, namun saya yakin masih banyak birokrat yang ingin perbaikan,” tandasnya.

    Pernyataan Dahnil yang telah dilihat lebih dari 486 ribu kali itu pun ramai disorot warganet.

    “PS itu Presiden bukan oposan. Pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif. Besar wewenangnya. Kerja cepat, tegas, lugas. Sikat yg gak sejalan. Jgn dikit2 curcol kek emak2 kehabisan sembako ke warung tetangga. Nyerocos, menye2 bibirnya, ghibah kemana2. Teges gitu loh. Lakik kok,” ujar warganet di kolom komentar.

    “Presiden @prabowo adalah Kepala Negara & Kepala Pemerintahan sekaligus Panglima Tertinggi TNI yg dipilih 58,6% masyarakat Indonesia.Berhenti berkeluh kesah & segera ambil tindakan hukum utk “raja-raja kecil” yg menjegal kebijakan Presiden Mudah bukan?,” saran lainnya.

  • Jokowi Masih Pikir-Pikir Gabung PAN, Golkar, atau Gerindra

    Jokowi Masih Pikir-Pikir Gabung PAN, Golkar, atau Gerindra

    GELORA.CO -Tawaran sejumlah elite untuk bergabung ke partai politik yang sudah eksis di Parlemen masih belum disikapi serius oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Hal ini disampaikan Jokowi saat wawancara bersama jurnalis senior Najwa Shihab di kediamannya di Solo, Jawa Tengah belum lama ini. Awalnya, Jokowi ditanya soal ajakan untuk bergabung ke PAN, Golkar, dan Gerindra setelah didepak dari PDIP. 

    “Belum berpikir ke arah sana (masuk partai), belum berpikir ke arah sana,” kata Jokowi dikutip Rabu, 12 Februari 2025.

    Jokowi juga enggan menjawab secara gamblang soal rumor dirinya akan mendirikan sebuah partai politik baru. Termasuk soal partai perorangan yang sempat ia utarakan tak lama setelah dipecat sebagai kader PDIP.

    “Nantilah, baru dimatangkan (soal partai perorangan),” ucap Jokowi tanpa menjelaskan lebih gamblang. 

  • Soal Raja Kecil, Pengamat: Prabowo Jangan Anggap Kritik Efisiensi sebagai Ancaman – Page 3

    Soal Raja Kecil, Pengamat: Prabowo Jangan Anggap Kritik Efisiensi sebagai Ancaman – Page 3

    Sebelumnya diberitakan, Prabowo menyebut, ada pihak-pihak yang disebut sebagai ‘raja kecil’ mencoba melawan kebijakannya tentang efisiensi anggaran.

    “Ada yang melawan saya, ada dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada,” ujar Prabowo dalam pidatonya di acara Kongres Muslimat NU, Surabaya, Senin (10/2/2025).

    Prabowo menekankan dirinya ingin agar kementerian/lembaga berhemat untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting dan mubazir. Dia menyampaikan, uang hasil efisiensi anggaran akan dipergunakan untuk memberi makan kepada anak-anak dan memperbaiki sekolah.

    “Saya mau menghemat uang-uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan, untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia,” kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.

    Prabowo menyampaikan, saat ini ada 330.000 sekolah di Indonesia yang harus diperbaiki. Namun anggaran yang tersedia hanya cukup untuk memperbaiki sekitar 20.000 sekolah saja.

    Oleh sebab itu, Prabowo memangkas anggaran kementerian/lembaga, khususnya yang berasal dari alokasi untuk biaya perjalanan dinas ke luar negeri.

    “Anggaran untuk perbaikan sekolahnya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi,” tutur Prabowo.

  • Hasto: PDIP Akan Hadiri HUT ke-17 Partai Gerindra – Page 3

    Hasto: PDIP Akan Hadiri HUT ke-17 Partai Gerindra – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan akan menghadiri puncak HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar pada 15 Februari 2025. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya siap hadir sebagai bentuk komitmen menjaga hubungan baik antarpartai politik.

    “Ya, PDIP siap hadir,” kata Hasto Kristiyanto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025)

    Namun, Hasto belum dapat memastikan siapa yang akan mewakili PDIP dalam acara tersebut. Ia mengatakan, setiap undangan resmi dari partai politik biasanya ditujukan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Saat ini, kata dia, Megawati bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani masih berada di Madinah, Arab Saudi.

    “Ya, nanti kami laporkan ke Ibu karena undangan partai itu kan ditujukan kepada ketua umum,” ucap Hasto.

    Partai Gerindra akan menggelar puncak HUT ke-17 pada 15 Februari 2025. Acara HUT Gerindra akan didahului dengan prosesi pemotongan tumpeng pada 6 Februari dan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada 14 Februari 2025.

    Hal ini disampaikan Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2/2025). Dalam pertemuan itu, Muzani mengatakan, dirinya dan Prabowo juga membahas soal perjuangan panjang Partai Gerindra selama 17 tahun.

    “Insyaallah Partai Gerindra akan berulang tahun yang ke-17 pada tanggal 6 Februari. Tapi karena berbagai macam kegiatan di daerah yang juga diselenggarakan tanggal 6 Februari, Insyallah kegiatan ulang tahun Partai Gerindra di tingkat nasional akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari,” ujar Muzani usai bertemu Prabowo di Istana, Jakarta, Senin.

  • Komisi III DPR Harap Efisiensi Anggaran Lembaga Hukum Jangan Kurangi Rasa Keadilan

    Komisi III DPR Harap Efisiensi Anggaran Lembaga Hukum Jangan Kurangi Rasa Keadilan

    Komisi III DPR Harap Efisiensi Anggaran Lembaga Hukum Jangan Kurangi Rasa Keadilan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah anggota
    Komisi III DPR
    RI memberikan tanggapan terkait kebijakan
    efisiensi anggaran
    yang diterapkan oleh delapan lembaga mitra kerja mereka di bidang hukum.
    Mereka memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi tetap mengingatkan agar pemotongan anggaran tidak mengganggu pelayanan hukum dan mengurangi rasa keadilan bagi masyarakat.
    Anggota Komisi III
    DPR
    RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas menekankan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan efisiensi agar tidak mengorbankan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
    “Fraksi PKB hanya menitikberatkan pada program layanan langsung kepada masyarakat, kalau bisa jangan ada pemotongan,” kata Hasbiallah dalam rapat kerja bersama mitra Komisi III DPR RI, Rabu (12/2/2025).
    Selain itu, dia mengingatkan agar anggaran untuk pembinaan dan pengawasan dalam penegakan hukum tetap dipertahankan.
    Hasbiallah juga menyoroti pentingnya program yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum.
    “Yang penting, jangan sampai penegakan hukum berkurang akibat efisiensi ini,” ujarnya.
    Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo menyebut, total efisiensi di seluruh mitra kerja Komisi III mencapai sekitar Rp 38 triliun.
    Dia berharap efisiensi ini tetap dapat meningkatkan kinerja mitra Komisi III di tengah banyak program kerja yang telah dirancang untuk 2025
    “Harapannya, efisiensi ini bisa meningkatkan kinerja mitra Komisi III, khususnya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata Rudianto.
    Menurut dia, optimalisasi kinerja lembaga hukum juga bisa membantu menekan kebocoran anggaran negara, terutama di sektor sumber daya alam.
    Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bimantoro Wiyono juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya efisiensi yang dilakukan mitra kerja Komisi III.
    Dia menekankan bahwa keadilan tetap harus ditegakkan oleh seluruh mitra kerja Komisi III, meskipun terjadi pemangkasan anggaran.
    “Kami mendorong agar penegakan hukum, pelayanan hukum, serta pelayanan publik tetap harus dioptimalkan,” ujar Bimantoro.
    Dia berharap, program-program prioritas yang sudah disusun tetap bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
    “Kami ingin agar efisiensi ini tetap menghasilkan program yang tepat sasaran, efektif, dan yang paling penting meningkatkan kepercayaan publik terhadap mitra-mitra Komisi III,” ujar Bimantoro.
    Sebagai informasi, delapan lembaga di bidang hukum yang menjadi mitra Komisi III terkena kebijakan
    efisiensi anggaran 2025
    . Hal itu terungkap dalam rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (12/2/2025).
    Adapun lembaga-lembaga tersebut yakni Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kepolisian Negara Republik Indonesia (
    Polri
    ), Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ), Kejaksaan Agung (
    Kejagung
    ), Badan Narkotika Nasional (
    BNN
    ), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
    PPATK
    ).
    Beberapa dampak efisiensi yang telah diungkapkan antara lain:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Ungkap Alasan Panggil Deputi OJK di Kasus CSR BI

    KPK Ungkap Alasan Panggil Deputi OJK di Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik pemeriksaan Deputi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indarto Budiwitono dalam kasus dugaan korupsi corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). 

    Indarto, yang menjabat Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut, Senin (10/2/2025). Dia menjadi salah satu dari lima orang yang dipanggil penyidik KPK Senin kemarin. 

    “Saudara I [Indarto] dipanggil dan didalami terkait tupoksinya yang bersangkutan selaku Deputi [Komisioner Pengawas Bank Swasta OJK, red]. Tentunya pengetahuan yang terlibat dalam perkara yang sedang berjalan,” ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Rabu (12/2/2025).

    Tessa enggan memerinci lebih lanjut ihwal pengetahuan Indarto terkait apa yang didalami penyidik. Dia menyebut substansi pemeriksaannya sudah masuk ke dalam berita acara teknis perkara. 

    Di sisi lain, Tessa juga tidak memerinci lebih lanjut ihwal pemeriksaan Indarto untuk tersangka siapa. Dia menyebut KPK saat ini belum menetapkan pihak tersangka dalam kasus CSR BI. 

    “Sampai saat ini belum ada tersangka, untuk dugaan perkara yang judulnya CSR BI,” paparnya.

    Adapun empat orang saksi lain yang diperiksa KPK Senin lalu adalah Analis Implementasi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Tri Subandoro dan mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. 

    Kemudian, mantan Kepala Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan OJK Enrico Hariantoro serta Bendahara Yayasan Abhinaya Dua Lima Fatimatuzzahroh. 

    Sebelumnya, KPK telah memeriksa sederet saksi dalam kasus CSR BI. Beberapa di antaranya adalah dua anggota DPR yang menjabat di Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR pada periode 2019-2024. Mereka adalah Politisi Partai Gerindra Heri Gunawan dan Politisi Partai Nasdem Satori. 

    Rumah keduanya juga telah digeledah penyidik KPK beberapa waktu lalu. 

    Di sisi lain, KPK juga sudah menggeledah kantor BI dan OJK di Jakarta. Salah satu ruangan di kompleks perkantoran BI pusat yang digeledah yakni ruangan Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa lembaga antirasuah menduga dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan, namun tak sesuai peruntukannya.  

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun, kata Asep, diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. 

    Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan.  Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa.  

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” terang Asep. 

    Lembaga antirasuah juga mendalami bagaimana pemilihan yayasan penerima dana PSBI itu. Ada dugaan yayasan dimaksud mendapatkan dana CSR bank sentral melalui rekomendasi, atau karena terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.  

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).