Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Prabowo di Antara Hidup Jokowi atau Adili Jokowi

    Prabowo di Antara Hidup Jokowi atau Adili Jokowi

    GELORA.CO -Seruan “Hidup Jokowi” yang diteriakkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam perayaan HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu 15 Februari 2025, menimbulkan beragam tafsir di tengah publik. 

    Pernyataan tersebut dianggap sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih Prabowo atas dukungan Jokowi selama ini, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar di tengah maraknya tuntutan “Adili Jokowi” yang disuarakan sebagian rakyat di sejumlah daerah.

    Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa seruan Prabowo tersebut bukan sekadar ungkapan spontan, melainkan mencerminkan adanya dinamika politik yang lebih dalam. 

    Menurutnya, seruan itu bisa jadi merupakan upaya membungkus citra Jokowi agar tidak semakin terpuruk akibat berbagai kritik yang diarahkan kepadanya. 

    “Bukankah kedudukan presiden Prabowo itu harusnya lebih memperhatikan rakyat? Kenapa tidak bilang ‘Hidup Rakyat’ atau ‘Hidup Masa Depan’?” ujarnya lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 16 Februari 2025.

    Penyataan Prabowo ini menimbulkan berbagai spekulasi. Apakah seruan “Hidup Jokowi” tanda Prabowo masih bergantung pada pengaruh Jokowi? Ataukah ini justru strategi untuk meredam kritik terhadap pemerintahan sebelumnya?

    “Dalam politik selalu ada dua sisi itu, sisi yang dimanis-maniskan karena ada yang memang sudah pahit untuk ditutupi kan, itu yang terjadi,” tandas Rocky.

  • KPK Endus Dugaan Suap dan Gratifikasi di Kasus CSR BI

    KPK Endus Dugaan Suap dan Gratifikasi di Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus indikasi suap dan gratifikasi pada kasus dugaan korupsi terkait dengan corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan KPK menggunakan pasal suap dan gratifikasi Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk mengusut kasus tersebut. 

    “Pasal gratifikasi dan suap,” ujarnya kepada wartawan saat dimintai konfirmasi, dikutip Minggu (16/2/2025). 

    Kendati demikian, KPK masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum untuk mengusut kasus tersebut sehingga belum ada pihak yang resmi ditetapkan tersangka. 

    Tim penyidik disebut masih memanggil para saksi untuk diperiksa. Selain itu, penyidik turut menggeledah sejumlah lokasi dan menyita beberapa barang untuk menjadi bukti. 

    Sebelumnya, KPK telah memeriksa sederet saksi dalam kasus CSR BI. Beberapa di antaranya adalah dua anggota DPR yang menjabat di Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR pada periode 2019-2024. Mereka adalah Politisi Partai Gerindra Heri Gunawan dan Politisi Partai Nasdem Satori. Rumah keduanya juga telah digeledah penyidik KPK beberapa waktu lalu. 

    Di sisi lain, KPK juga sudah menggeledah kantor BI dan OJK di Jakarta. Salah satu ruangan di kompleks perkantoran BI pusat yang digeledah yakni ruangan Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu menuturkan lembaga antirasuah menduga dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan, namun tak sesuai peruntukannya.  

    Uang dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. 

    Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan. Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa.  

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” terang Asep. 

    Lembaga antirasuah juga mendalami bagaimana pemilihan yayasan penerima dana PSBI itu. Ada dugaan yayasan dimaksud mendapatkan dana CSR bank sentral melalui rekomendasi, atau karena terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR.  

    Terpisah, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.  

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Prabowo 2023 Ndasmu Etik, Prabowo 2025 Kabinet Gemuk Ndasmu

    Prabowo 2023 Ndasmu Etik, Prabowo 2025 Kabinet Gemuk Ndasmu

    PIKIRAN RAKYAT – Prabowo beberapa kali mengeluarkan kata-kata “ndasmu” saat pidato terhitung sejak 2019 dan 2023 saat kampanye Pilpres. Hal itu kembali dilakukannya setelah terpilih menjadi presiden tepatnya pada awal 2025.

    Aksi sang presiden ini ramai diperbicangkan berkaitan dengan sikapnya tersebut. Belum lama ini, Prabowo menghadiri HUT ke-17 Gerindra pada Sabtu, 15 Februari 2025. Kata-kata yang terhitung kasar menurut Bahasa Jawa itu kembali dilontarkan.

    Prabowo 2025 kabinet gemuk ndasmu

    Kata-kata “ndasmu” baru-baru ini dikeluarkan lagi oleh Prabowo saat HUT ke-17 Gerindra. Pada mulanya, ia menyebut ada orang-orang pintar yang mengkritik kabinet besar di bawah pimpinannya, kabinet itu berisi 48 menteri, 56 wakil menteri, 6 penasihat khusus, 7 utusan khusus, 1 staf khusus, bahkan Menhan dan Menkomdigi juga punya stafsus.

    “Ada orang-orang pintar (ngomong bahwa) ‘kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar’, ndasmu!” ucapnya disambut suara hadirin.

    Ia berargumen bahwa negara Timor Leste yang punya wilayah lebih kecil saja punya 28 anggota kabinet. Oleh karena itu, presiden menganggap wajar jika negara Indonesia yang luasnya hampir sama dengan Eropa memiliki banyak sekali menteri.

    Kata-kata ini ternyata pernah dilontarkan Prabowo saat menjelang Pilpres 2019. Hal itu untuk mengkritik pemerintahan Jokowi yang kerap mengampanyekan pertumbuhan ekonomi 5 persen sebagai sebuah pencapaian.

    Prabowo: “Ada orang-orang pinter (bilang) kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Ndasmu!” pic.twitter.com/tacv83sAjy— Jejak digital. (@ARSIPAJA) February 15, 2025

     Dilansir dari laman National Geographic, kata “ndasmu” adalah umpatan paling kasar dalam Bahasa Jawa. Ndas artinya kepala dan penyebutan itu merupakan yang terkasar, di atas kata “ndas”, ada kata “sirah” (untuk bicara dengan orang tua), lalu mustoko/mastaka (untuk level sastra dan keraton). Sedangkan kata ndas adalah untuk binatang.

    Penggunaan kata-kata ini juga dikecam warganet, salah satunya menyayangkan hal itu keluar dari mulut presiden yang dipilih 58 persen masyarakat Indonesia.

    “Ndasmu, salah satu makian kasar versi orang Jawa. Kata “ndas”, biasanya dipakai utk menyebut kepala hewan, misalnya “ndas kirik”, “ndas pithik.” Jadi orang-orang pinter yg kritik itu adalah…,” kata akun X @ai***

    “Darahku menggelegak baca beritanya. Selain sakit hatian, orang ini juga hobi denial, keras kepala, gak mau lihat kondisi lapangan, dan suka mengolok-olok kritik ahli serta tutup telinga dari protes masyarakat. Sekali lagi, teman-teman, ini tirani. DIA CALON DIKTATOR,” ujar akun lainnya, @bl***

    “Kok bisa malah main perbandingan sama Timor Leste. Dari sini aja sudah terlihat kemampuan rasionalitasnya menurun drastis, belum lagi kalau semisal isi kabinetnya cuma yes men aja,” tulis akun @Wr***

    Prabowo 2023 ndasmu etik

    Kata-kata ini juga dilontarkan Prabowo saat masih menjadi Capres pada Pilpres 2024. Hal itu diungkapkannya dalam acara internal Partai Gerindra yang terungkap dalam video viral. Acara itu digelar setelah debat pertama capres pada 12 Desember 2023.

    “Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? (menirukan ucapan Capres Anies Baswedan) Etik, etik, etik, ndasmu etik! (etik kepalamu!),” katanya.

    Gemoy ❌
    Ndasmu etik ✅ pic.twitter.com/x16YWorFo6— Jejak digital. (@ARSIPAJA) December 16, 2023

    Prabowo menyebut ia mengungkapkan kata-kata itu di Rakornas Gerindra karena itu adalah pembicaraan dalam keluarga atau internal partai. Ia menyatakan hal itu di GOR Soekarno Hatta, Blitar, Jawa Timur, pada Mingu 17 Desember 2023.

    “Itu di antara keluarga kita bicara dan itu kan bicara orang Banyumas biasalah bicara-bicara begitu. Enggak usah dibesar-besarkan,” ucapnya kepada awak media.

    Demikian penjelasan soal Prabowo yang sering menggunakan kata “ndasmu”, sebuah umpatan paling kasar dalam Bahasa Jawa. Hal ini menjadi sorotan karena itu adalah publik menyayangkan seorang presiden menggunakan bahasa paling kasar di ranah publik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo di Hadapan Jokowi: Megawati Berjasa, Maaf Kalau Ada yang Menjelek-jelekan – Halaman all

    Prabowo di Hadapan Jokowi: Megawati Berjasa, Maaf Kalau Ada yang Menjelek-jelekan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Momen menarik terjadi saat acara puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang berlangsung di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Pasalnya, di hadapan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Presiden Prabowo Subianto membahas sosok Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Prabowo Subianto memuji kepemimpinan Megawati yang dinilai berperan penting dalam kemajuan bangsa Indonesia.

    Ketum Partai Gerindra itu bahkan siap membela Megawati Soekarnoputri jika ada pihak yang menjelek-jelekannya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dihadapan banyak orang termasuk mantan pemimpin negara tersebut.

    “Saya akui Bu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk republik ini.”

    “Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekan Bu Mega, saya akan… Saya tidak suka menjelek-jelekkan karena saya juga mengerti apa yang Beliau buat untuk republik ini,” ujar Prabowo Subianto dalam tayangan yang disiarkan GerindraTV.

    Pernyataan ini menarik perhatian karena Jokowi hadir secara langsung dalam acara tersebut.

    Seperti diketahui, belakangan hubungan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri memanas saat Pilpres 2024 lalu.

    Bahkan, Jokowi telah didepak dari keanggotaannya di PDIP.

    Sementara saat ini Jokowi kian mesra dengan Prabowo Subianto.

    Sehingga pernyataan Prabowo yang ingin membela Megawati Soekarnoputri ini mengundang perhatian publik.

    Pembelaan Prabowo Subianto kepada Megawati Soekarnoputri ini membuat publik berspekulasi akan rencana pertemuan keduanya.

    Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyatakan bahwa pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati semakin dekat.

    Ia mengungkapkan, Megawati Soekarnoputri telah mengutus dua petinggi PDIP, yaitu Bendahara Umum Olly Dondokambey dan Said Abdullah sendiri, untuk hadir di perayaan HUT Gerindra.

    “InsyaAllah akan semakin dekat,” kata Said saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri disela-sela acara tersebut.

    Apalagi, kedekatan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto tampak jelas.

    Terutama saat Megawati Soekarnoputri menitipkan ucapan selamat ulang tahun kepada Partai Gerindra melalui Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

    Megawati Soekarnoputri, kata  Said, percaya bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia akan mengalami kemajuan.

    “Ibu Ketua Umum meyakini Prabowo Subianto bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya,” ujar Said.

    Publik pun menanti dengan antusias pertemuan yang diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara kedua tokoh politik tersebut untuk masa depan Indonesia.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Ekonom Ingatkan Risiko Penghematan Anggaran Rp750 Triliun ala Prabowo

    Ekonom Ingatkan Risiko Penghematan Anggaran Rp750 Triliun ala Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom melihat efisiensi ala Prabowo yang mencapai Rp750 triliun dapat berdampak positif terhadap ekonomi, tetapi juga berisiko gagal jika tidak dikelola dengan baik.  

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan bahwa penghematan senilai Rp750 triliun atau sekitar US$44 miliar akan digunakan US$24 miliar untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sisanya diinvestasikan di Danantara. 

    Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan pada dasarnya program MBG dapat menstimulasi perekonomian dengan catatan, jika program ini tepat sasaran dalam mendukung UMKM serta mengurangi kesenjangan. 

    “Investasi jangka panjang melalui Danantara berpotensi menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur, pendidikan, atau teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing,” ujarnya, Minggu (16/2/2025).  

    Selain itu, penghematan anggaran yang dilakukan dengan tepat bisa menjadi sinyal positif bagi investor tentang komitmen pemerintah dalam menjaga defisit fiskal dan meningkatkan efisiensi pengeluaran. 

    Meski demikian, Yusuf melihat saat ini sumber penghematan yang masih belum jelas menjadi tantangan tersendiri dan menghadirkan risiko. 

    Jika pemotongan anggaran justru berdampak pada layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, konsekuensinya justru kontraproduktif. 

    Selain itu, efektivitas program MBG bergantung pada ketepatan target dan transparansi distribusi untuk menghindari kebocoran, sementara investasi Danantara perlu diarahkan ke sektor yang memiliki multiplier effect tinggi agar tidak terbuang pada proyek mercusuar atau sektor non-strategis.  

    Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. 

    Menurutnya, Jika penghematan berasal dari sektor tidak produktif dan MBG didistribusikan secara tepat, serta investasi Danantara diarahkan pada proyek strategis dengan tata kelola yang baik, maka dampaknya tentu positif. 

    “Lain halnya jika penghematan justru merugikan layanan dasar dan investasi tidak dikelola dengan baik, maka kebijakan ini berisiko gagal dan Rp750 triliun hanya akan menjadi angka tanpa dampak nyata bagi ekonomi,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Prabowo menjelaskan penghematan dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.  

    Penghematan putaran kedua sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMN Rp300 triliun, tetapi Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja.  

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun,” ungkapnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

  • Belum 4 Bulan Memimpin, Gerindra Sudah Umumkan Prabowo Capres 2029, Faizal Assegaf: Ini Sangat Berbahaya

    Belum 4 Bulan Memimpin, Gerindra Sudah Umumkan Prabowo Capres 2029, Faizal Assegaf: Ini Sangat Berbahaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf menyoroti isu yang mendadak menggema di publik terkait pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres 2029.

    Dikatakan Faizal, manuver politik tersebut mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.

    “Kurang dari empat bulan Prabowo berkuasa selaku Presiden. Kini resmi berganti status selaku Capres 2029,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (16/2/2025).

    Peralihan status itu diumumkan Gerindra dan didukung partai-partai yang tergabung dalam kabinet KIM Plus.

    Ia menilai bahwa rakyat kini semakin bingung dengan posisi Prabowo, apakah bertindak sebagai presiden yang netral atau justru menunggangi negara untuk ambisi politiknya di 2029.

    “Rakyat prihatin dan dibuat bingung. Pilpres masih jauh dan belum digelar, kekuasaan Prabowo kini sulit dibedakan,” ucapnya.

    Faizal menegaskan bahwa langkah ini sangat berbahaya bagi stabilitas nasional.

    “Bertindak selaku presiden yang netral atau menunggangi negara atas ambisi calon presiden,” sebutnya.

    Ia menilai jabatan presiden yang tidak netral akan membawa dampak buruk bagi kebijakan negara yang rentan dipengaruhi kepentingan politik tertentu.

    “Manuver Prabowo tersebut, jelas jauh dari amanah konstitusi dan mengkhianati sumpah jabatan,” Faizal menuturkan.

    Tambahnya, Kekuasaan saat ini sangat berpotensi bertindak semena-mena demi tujuan melanjutkan agenda perpanjangan jabatan.

    “Artinya, ketika Presiden berstatus Capres, maka organisasi negara berada dalam kendali kepentingan elite partai,” terangnya.

  • AHY Sebut KIM Semakin Solid dan Kuat

    AHY Sebut KIM Semakin Solid dan Kuat

    Bisnis.com, JAKARTA–Partai Demokrat menilai bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ada di bawah Presiden Prabowo Subianto kini semakin kuat dan tidak bisa digoyahkan siapa pun.

    Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sikap tegas Presiden Prabowo Subianto kini telah membawa KIM ke dalam semangat baru. 

    Menurut AHY, sikap tegas Presiden Prabowo  Subianto tersebut tidak hanya terlihat saat Pilpres 2024 saja, tetapi setelah memegang kendali pemerintahan.

    “Jadi saya rasa ini memperkokoh komitmen KIM sejak masa kampanye ketika menang dan sampai hari ini pemerintahan, ini bisa menjadi kekuatan sendiri bagi kita sebagai anggota koalisi,” tutur AHY di Jakarta, Minggu (16/2).

    AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat bakal terus mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Dia juga optimistis jika Presiden Prabowo Subianto bisa membuat perekonomian Indonesia menjadi semakin baik.

    “Pertama melanjutkan Indonesia bisa yang semakin baik ekonominya, tumbuh dengan baik tapi juga kesejahteraan masyarakatnya meningkat di berbagai sektor. Baik sektor pangan, energi, dan SDM,” katanya.

    Selain itu, AHY juga berharap KIM semakin solid dan mendukung semua visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Partai Gerindra bersama KIM di dalam pemerintahan merah putih yang beliau pimpinan sebagai presiden untuk sama-sama kita menyatukan barisan mewujudkan semua yang jadi visi dan misi beliau,” ujar AHY.

  • Prabowo Akui Menang Pilpres karena Dibantu Jokowi, Warganet: Berarti Dirty Vote Benar

    Prabowo Akui Menang Pilpres karena Dibantu Jokowi, Warganet: Berarti Dirty Vote Benar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo yang secara terang-terangan mengakui menang Pilpres 2024 karena dibantu Jokowi kini jadi pembahasan di media sosial.

    Pernyataan itu diketahui muncul saat Presiden Prabowo menyampaikan pidato politiknya di puncak acara HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Tampak di media sosial seperti instagram pernyataan Prabowo jadi pembahasan hangat publik.

    Akun undercover.id di Instagram memuat foto Prabowo dengan tulisan “Prabowo: Kita Berhasil karena Didukung Jokowi. Hidup Jokowi!”.

    Kontan saja unggahan itu jadi ramai. Banyak warganet menyampaikan penilaian negatif atas pernyataan Prabowo tersebut.

    “Hebatnya Mulyono presiden aja tunduk sama dia 😂😂,” ujar warganet di kolom komentar.

    “Jadi yang sebenarnya presiden itu siapa?,” tanya lainnya.

    “Berarti ‘Dirty Vote’ bener dong,” ungkap lainnya.

    “Idih ga malu gitu mengakui karena jokowi😂,” kritik warganet lainnya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengakui dirinya bisa menang karena bantuan dari Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Prabowo juga meminta kader Partai Gerindra ikut menghormati jasa pihak yang membantu kemenangannya di Pilpres 2024.

    Mulanya, Prabowo mengingatkan Partai Gerindra bahwa dirinya tidak akan diberikan kepercayaan oleh masyarakat jika tidak ada peran Koalisi Indonesia Maju.

    “Saya katakan di sini, bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan temen-temen koalisi Indonesia maju,” ucap Prabowo.

  • Supian Suri Janji Akan Jadi Pemimpin untuk Semua Warga Depok Megapolitan 16 Februari 2025

    Supian Suri Janji Akan Jadi Pemimpin untuk Semua Warga Depok Megapolitan 16 Februari 2025

    Supian Suri Janji Akan Jadi Pemimpin untuk Semua Warga Depok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wali Kota (Walkot) Depok terpilih,
    Supian Suri
    , berjanji akan menjadi pemimpin untuk seluruh warganya tanpa pandang bulu.
    “Pastinya, kami harus merangkul semua. Sekali lagi, hadirnya kami hari ini sudah menjadi pemimpin buat seluruh masyarakat kota Depok,” ucap Supian saat diwawancarai di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
    Supian juga berjanji akan menerapkan kebijakan secara merata di Depok. Hal ini akan dilakukannya tanpa melihat apakah salah satu wilayah itu basis pendukungnya atau pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
    Pasalnya, Supian memiliki tanggung jawab untuk melayani semua warga Depok.
    “Kami punya tanggung jawab melayani semuanya,” terang Supian.
    Bahkan, Supian mengaku akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 300 juta untuk setiap RW dan akan direalisasikan mulai tahun 2026.
    “Ini pun sama tidak melihat RW kemarin yang menang pasangan kami atau bukan. Semua alokasi diberikan atau dialokasikan buat seluruh RW di kota Depok yang kurang lebih ada 900 RW,” pungkas Supian.
    Untuk diketahui, Supian-Chandra diusung 12 Partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan Depok Maju saat mencalonkan diri pada Pilkada 2024.
    Ke-12 partai itu di antaranya, Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Bangsa (PKB), Demokrat, Parta Persatuan Pembangunan (PPP), Parta NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gelora, Perindo, Ummat, Partai Buruh, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Awalnya, Supian-Chandra kerap diragukan bisa menang di Depok.
    Pasalnya, hampir 20 tahun ke belakang, kepala daerah yang diusung oleh PKS lah yang berhasil menang di Depok.
    Namun, dominasi PKS nampaknya berhasil terpatahkan, usai Supian-Chandra berhasil menang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Gas Efisiensi Anggaran Sampai Rp750 Triliun, Rp390 Triliunnya ‘Terpaksa’ Dipakai MBG

    Prabowo Gas Efisiensi Anggaran Sampai Rp750 Triliun, Rp390 Triliunnya ‘Terpaksa’ Dipakai MBG

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana penghematan alias efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan dilakukan hingga Rp750 triliun. Namun, langkah itu akan dilakukan dalam beberapa tahapan.

    Dia menyampaikan, penghematan anggaran untuk seluruh Kementerian/Lembaga dilakukan dalam tiga tahap. Penghematan penggunaan anggaran ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.

    “Penghematan putaran pertama mencapai Rp300 triliun, sementara putaran kedua Rp308 triliun. Jadi, totalnya kita punya anggaran Rp750 triliun,” kata Prabowo Subianto dalam pidato perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Sabtu 15 Februari 2025.

    Skema Efisiensi Anggaran

    Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa skema efisiensi anggaran untuk tahap kedua adalah dengan melakukan penyisiran anggaran Kementerian/Lembaga yang kurang efisien dengan target Rp308 triliun.

    Akan tetapi, sebanyak Rp58 triliun dikembalikan ke beberapa instansi. Sehingga, efisiensi anggaran berjumlah Rp250 triliun.

    Sementara itu, untuk efisiensi tahap ketiga akan dilakukan melalui BUMN dengan target dividen Rp300 triliun. Namun, pada tahap ketiga ini, sebanyak Rp100 triliun akan dikembalikan ke BUMN, sementara sisanya sebanyak Rp200 triliun diperuntukkan bagi negara.

    Sebagian untuk MBG

    Dari efisiensi anggaran ini, terdapat 24 miliar dolar AS atau setara Rp390,24 triliun yang digunakan untuk alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut, ditegaskan Kepala Negara, untuk memberikan pemerataan MBG ke seluruh anak-anak Indonesia.

    “Sebanyak 24 (miliar USD) terpaksa saya pakai untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” tutur Prabowo Subianto.

    Anggaran MBG Ditambah

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal akan mengabulkan permintaan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp100 triliun.

    Sri Mulyani berharap Program Makan Bergizi Gratis menimbulkan efek berganda bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten pada Kamis, 30 Januari 2025.

    “Apabila Program Makan Bergizi Gratis ini akan ditingkatkan, dari Rp71 triliun ditambahkan Rp100 triliun, bukan naik ke Rp100 triliun tapi jadi Rp171 triliun, maka jumlah sentra akan meningkat dan saya harap ini bisa menimbulkan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” ucap Sri Mulyani.

    Menurutnya, pemerintah melakukan efisiensi anggaran guna mengoptimalkan alokasi belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Tujuannya memastikan manfaat APBN dirasakan langsung masyarakat.

    Pos belanja yang tak berdampak langsung ke masyarakat diminta untuk dipangkas. Program dan proyek yang bersentuhan langsung akan diprioritaskan, termasuk MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia yang sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga mereka mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik,” lanjutnya.

    Sri Mulyani mengatakan, Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News