Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Terungkap Makna Kado Lukisan Surya Paloh untuk Prabowo di HUT Gerindra

    Terungkap Makna Kado Lukisan Surya Paloh untuk Prabowo di HUT Gerindra

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengungkapkan makna hadiah lukisan yang diberikan Ketua Umum NasDem Surya Paloh kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, saat Gerindra ulang tahun yang ke-17.

    Menurut Willy, itu merupakan respirokal yakni saling berbalasan saja dan Surya Paloh adalah orang yang menggemari lukisan. Lukisan dianggap sebagai barang yang berharga.

    “Respirokal saja. Pak Surya itu orang yang suka lukisan dan lukisan bagi beliau suatu barang yang sangat berharga. Anda bisa bayangkan ketika sesuatu yang berharga diberikan kepada orang yang istimewa,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Dilanjutkan Willy, hadiah lukisan itu juga dimaksudkan sebagai balasan dari Surya Paloh yang sebelumnya mendapatkan barang dari Prabowo Subianto.

    “Lukisan dari Pak Surya untuk Pak Prabowo. Sesuai dengan janji beliau karena sudah dikasih pedang, tapi sebelumnya kan Pak Surya mengingat untuk kasih kado,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menghadiri puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2/2025).

    Tak hanya Surya Paloh, sejumlah tokoh politik lainnya pun turut menghadiri acara tersebut seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

    Kemudian juga ada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau cak Imin.

  • Profil Saipul A Mbuinga, Bupati Pohuwato Terpilih dan Tantangan soal Lingkungan

    Profil Saipul A Mbuinga, Bupati Pohuwato Terpilih dan Tantangan soal Lingkungan

    Liputan6.com, Gorontalo – Saipul A Mbuinga, yang menjabat sebagai Bupati Pohuwato periode 2021-2024, menggantikan Syarif Mbuinga yang sebelumnya memimpin selama dua periode.

    Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pohuwato 2020, Saipul berpasangan dengan Suharsi Igirisa, seorang politikus perempuan yang turut mengantarkan kemenangan telak mereka.

    Sebelum menduduki kursi bupati, Saipul A Mbuinga memiliki rekam jejak politik yang panjang sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato selama dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2020.

    Pengalaman tersebut menjadi bekal Saipul dalam memimpin daerah yang dikenal dengan sebutan Bumi Panua ini.

    Dalam kontestasi Pilkada Pohuwato 2020, pasangan Saipul-Suharsi berhasil memperoleh 37.190 suara. Mereka mengungguli pasangan Hamdi-Zairin dengan 10.484 suara.

    Sementara pasangan Ibrahim-Miswar Yunus meraih 15.605 suara, serta Iwan-Zunaidi Hasan yang memperoleh 27.200 suara.

    Saipun lahir di Pohuwato pada 1963, Saipul Mbuinga adalah lulusan Jurusan Ekonomi Universitas Gorontalo.

    Ia saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pohuwato. Komitmen politiknya terus berlanjut dengan keikutsertaannya dalam Pilkada 2024.

    Dalam Pilkada tersebut, Saipul memilih berpasangan dengan Iwan Sjafruddin Adam, seorang politikus dari Partai Nasdem. Pasangan ini kembali meraih kemenangan dengan dukungan suara terbanyak dalam kontestasi yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon.

    Masa kepemimpinan Saipul dan Iwan kedepan sangat berat. Berbagai tantangan akan dihadapi, terutama terkait masalah lingkungan.

    Salah satu isu utama adalah maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) emas yang merusak wilayah DAS hingga Hutan di Pohuwato. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk diselesaikan.

    Selain menjaga kelestarian lingkungan, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan mempertahankan kesejahteraan masyarakat.

    Pada masa kepemimpinan Saipul juga, situasi sempat memanas ketika massa penambang yang berselisih dengan pihak perusahaan melakukan aksi anarkis dengan membakar kantor Bupati Pohuwato.

    Insiden tersebut menjadi catatan buruk sepanjang sejarah dan menjadi pengingat atas perlunya penanganan yang lebih serius terkait konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang.

    Saipul dan jajarannya dituntut untuk mencari solusi agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa merusak lingkungan.

    Dengan beragam tantangan yang ada, Saipul A. Mbuinga bersama Iwan Sjafruddin Adam diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi Kabupaten Pohuwato, menjadikan daerah ini lebih sejahtera dan berkelanjutan.

  • PDI Perjuangan Usul Pembentukan Kampung Pancasila di Jember

    PDI Perjuangan Usul Pembentukan Kampung Pancasila di Jember

    Jember (beritajatim.com) – PDI Perjuangan mengusulkan pembentukan Kampung Pancasila di desa dan kelurahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Inisiatif ini bertujuan untuk menjadikan kampung tersebut sebagai media edukatif dalam menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Alfan Yusfi, juru bicara Fraksi PDIP, dalam sidang paripurna pembahasan dua rancangan peraturan daerah, di gedung DPRD Jember, Senin (17/2/2025).

    Usulan ini bagian dari proses pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di DPRD Jember. PDI Perjuangan meyakini keberadaan Kampung Pancasila bisa membentuk ekosistem sosial yang mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila secara nyata. “Dengan demikian dapat berkontribusi dalam menciptakan stabilitas, persatuan, dan harmoni di tengah masyarakat,” kata Alfan.

    Selain itu, lanjut Alfan, program ini juga dapat menjadi wadah untuk berbagai kegiatan kebangsaan, seperti diskusi, pelatihan, dan praktik gotong royong. “Ini semakin memperkuat karakter kebangsaan di tingkat akar rumput,” katanya.

    PDIP menyarankan agar instrumen sasaran raperda diperluas, dengan menambahkan kepala desa dan lurah, perangkat desa, hingga rukun tetangga dan rukun warga. Pelibatan unsur pemerintahan desa dan kelurahan hingga RT dan RW ini sangat penting.

    “Tujuannya agar setiap kebijakan yang dikeluarkan di tingkat desa dan kelurahan dapat mencerminkan dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila,” kata Alfan

    Pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan, menurut Alfan, tidak hanya terwujud dalam lingkup pendidikan formal. “Ini juga dapat diinternalisasikan dalam tata kelola pemerintahan di tingkat paling bawah, yang berinteraksi langsung dengan masyarakat,” katanya.

    Rancangan perda wawasan kebangsaan adalah satu dari dua raperda prakarsa yang dibahas DPRD Kabupaten Jember, pada awal 2025. Raperda lainnya tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

    Edo Rahmanta, juru bicara Fraksi Partai Gerindra memuji pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang juga dibahas sebagai bagian yang sangat fundamental terhadap perkembangan kehidupan saat ini.

    “Berdasarkan alur atau proses kehidupan manusia, tidaklah dapat dimungkiri bahwa pendidikan telah mempengaruhi perkembangan manusia. Nilai berharga dan pentingnya pendidikan, menjadikannya berada pada strata tinggi kebutuhan manusia,” kata Edo Rahmanta.

    Pendidikan menjadi perhatian penting. Tidak hanya bagi pemerintah pusat namun juga bagi pemerintah daerah. “Dengan demikian, ketika DPRD Kabupaten Jember menginisiasi kebijakan hukum tentang penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, kami sangat mengapresiasi setinggi-tingginya,” kata Edo Rahmanta.

    Tujuan yang hendak dicapai melalui Reperda Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. “Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab,” kata Edo Rahmanta. [wir]

  • 4 Profil Tjhai Chui Mie, Wali Kota Perempuan Tionghoa Pertama di Indonesia, Kembali Pimpin Singkawang Regional

    4 Profil Tjhai Chui Mie, Wali Kota Perempuan Tionghoa Pertama di Indonesia, Kembali Pimpin Singkawang Regional

    Profil Tjhai Chui Mie, Wali Kota Perempuan Tionghoa Pertama di Indonesia, Kembali Pimpin Singkawang
    Tim Redaksi
    PONTIANAK, KOMPAS.com –
    Tjhai Chui Mie
    , perempuan Tionghoa pertama di Indonesia yang menjabat sebagai Wali Kota
    Singkawang
    , Kalimantan Barat, kembali terpilih untuk periode keduanya.
    Ia dan ratusan kepala daerah terpilih lainnya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025) lusa.
    Perempuan kelahiran Singkawang, 27 Februari 1972, ini telah aktif di dunia politik sejak menjadi anggota DPRD Singkawang pada 2009.
    Dalam Pemilu 2014, ia kembali terpilih sebagai anggota DPRD sebelum akhirnya mengundurkan diri untuk maju sebagai calon wali kota periode 2017-2022.

    Selama masa jabatan pertamanya, Tjhai Chui Mie merealisasikan pembangunan Bandara Singkawang, yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 20 Maret 2024.
    Bandara ini dibangun dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan swasta senilai Rp 427 miliar, terdiri dari APBN sebesar Rp 272 miliar dan dana swasta Rp 155 miliar.
    Dalam Pilkada serentak 2024, Tjhai Chui Mie berpasangan dengan Muhammadin dan didukung oleh PDI-P, Gerindra, Nasdem, Hanura, PAN, serta Demokrat.
    Pasangan ini meraih kemenangan dengan perolehan 52.253 suara, mengungguli pasangan Andi Syarif-Yusnita Fitriadi yang mendapatkan 23.484 suara, serta Abdul Muthalib-Irwan dengan 20.101 suara.
    Dengan kemenangan ini, Tjhai Chui Mie kembali melanjutkan kepemimpinannya di Singkawang untuk lima tahun ke depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aksi Indonesia Gelap Kritik Program MBG: Siswa Bisa Makan Siang Gratis tapi Keluarganya Kelaparan – Halaman all

    Aksi Indonesia Gelap Kritik Program MBG: Siswa Bisa Makan Siang Gratis tapi Keluarganya Kelaparan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua BEM UI, Iqbal Cheisa Wiguna, mengkritik program makan bergizi gratis (MBG) yang dicetuskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Hal ini diungkapkan Iqbal dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi bertemakan ‘Indonesia Gelap’ di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). 

    Menurut Iqbal, program MBG dari Prabowo-Gibran ini, harus dievaluasi total.

    Karena untuk mewujudkan MBG ini, pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran besar-besaran.

    Tak hanya itu, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah juga dinilai tak tepat sasaran.

    “Sebenarnya yang kita garis bawahi langkah hemat ala Prabowo-Gibran ini tidak tepat sasaran. Dan justru ujung dari penghematan ini kita rasa tidak tepat.”

    “Salah satunya terkait program makan bergizi gratis, hal ini cukup kita kritisi, kita perlu evaluasi total terkait program MBG ini,” kata Iqbal  dalam wawancara Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Senin (17/2/2025). 

    Lebih lanjut, Iqbal mengkritik program MBG yang hanya menyasar tatanan ekonomi rendah saja.

    Program MBG ini juga dinilainya tak akan membuat masyarakat Indonesia menjadi sejahtera. 

    “Karena kita merasa program ini hanyalah program yang dilaksanakan menyasar tatanan ekonomi rendah dan hal tersebut tidak membuat orang Indonesia menjadi lebih sejahtera,” jelas Iqbal.

    Iqbal merasa justru merasa resah ketika banyak anak sekolah bisa makan siang gratis, tapi malamnya keluarga mereka harus kelaparan.

    Sebab, menurutnya, efisiensi anggaran untuk mewujudkan program MBG ini juga berdampak pada banyak karyawan harus di-PHK atau dirumahkan.

    “Kita perlu untuk resah apabila siang harinya, anak-anak di Indonesia bisa makan gratis, tapi malam harinya orang tua mereka, keluarga mereka harus kelaparan karena di-PHK oleh pekerjaannya,” ungkap Iqbal.

    Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang digelar ribuan mahasiswa berlangsung di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Selain membakar ban dan spanduk, massa aksi membakar bendera Partai Gerindra serta foto Teddy Indra Wijaya atau Mayor Teddy, yang belakangan menjadi sorotan.

    Pembakaran tersebut, terjadi di depan mobil komando, di tengah orasi yang mengkritik kebijakan pemerintah, terutama terkait program MBG dan kelangkaan Gas LPG 3 Kg.

    Sebagai informasi, Koordinator BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto, menjelaskan bahwa tema Indonesia Gelap dipilih karena mahasiswa menilai kebijakan pemerintah saat ini kurang transparan.

    “Secara umum ‘Indonesia Gelap’ kita memaknai bahwa kebijakan-kebijakan hari ini yang selalu dikeluarkan dan dijanjikan gelap tanpa ada terangnya,” ungkapnya.

    Menurutnya, pemerintah kerap berbicara tentang Indonesia Emas 2045, tetapi kebijakan ini justru tidak berpihak pada generasi muda.

    “Ya jelas ini sindiran keras. Bagaimana mungkin mau Indonesia emas sedangkan kebijakan yang dihadirkan tidak berpihak ke generasi-generasi muda yang menjadi pelopor emasnya,” ujarnya.

    Mahasiswa dalam aksi ini membawa lima tuntutan utama, antara lain:

    1. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran.

    2. Menghapus pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang.

    3. Mencairkan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh.

    4. Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.

    5. Menghentikan pembuatan kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Mario Christian Sumampow)

    Baca berita lainnya terkait Aksi Indonesia Gelap.

  • Konsesi Tambang Tidak Jadi Diberikan, Kampus Berperan sebagai Penerima Manfaat – Halaman all

    Konsesi Tambang Tidak Jadi Diberikan, Kampus Berperan sebagai Penerima Manfaat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI sepakat tidak memberikan izin konsesi tambang kepada perguruan tinggi atau kampus.

    Keputusan tersebut diambil dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang berlangsung pada Senin (17/2/2025) dan akan dibawa ke rapat paripurna dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu.

    “Terhadap usulan dari DPR yang tadinya ingin memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi, pemerintah dan DPR bersepakat bahwa kita tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Politisi Gerindra itu mengatakan, pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta untuk mengelola tambang sebagai pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan perguruan tinggi.

    Nantinya, badan usaha tersebut akan diberikan penugasan khusus untuk mendukung tambang bagi kampus.

    “Badan usaha yang diberi penugasan khusus yang nanti akan membantu kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian beasiswa kepada mahasiswanya,” ujar Supratman. 

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa pihak kampus hanya akan berperan sebagai penerima manfaat dari kebijakan ini.

    Dia menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan respons terhadap permintaan publik agar kampus tetap fokus pada pendidikan.

    “Kampus hanya sebagai (penerima) manfaat. Enggak (bukan sebagai pengelola). Enggak, kita nggak kasih sebagai pengelola,” ujar Bahlil. 

    Namun, izin konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta koperasi tetap diberikan. 

    Bahlil menjelaskan bahwa pemberian izin ini bertujuan untuk pemerataan sehingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok besar.

    Mekanisme lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), termasuk terkait badan usaha yang ditunjuk untuk mengelola IUP kampus. 

    “Sekali lagi saya katakan bahwa pemerintah berpandangan dalam rapat tadi bahwa tidak kita berikan langsung kepada kampus. Tetapi kita berikan kepada perusahaan,” pungkas Bahlil.

    Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) untuk disahkan menjadi UU di dalam rapat paripurna.

    Adapun kesepakatan diambil dalam rapat pleno Baleg DPR RI yang sejumlah menteri, di antaranya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto.

    “Kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan dari tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” tanya Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan saat memimpin rapat pleno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Adapun seluruh fraksi di DPR RI menyatakan setuju atas RUU Minerba. Keseluruh Fraksi itu seperti Fraksi Gerindra, PKB, Demokrat, PAN, NasDem, PKS, Golkar dan PDI Perjuangan.

  • Presiden ke-7, Jokowi menanggapi pidato di HUT Gerindra: Kritik, keluarga dan demokrasi

    Presiden ke-7, Jokowi menanggapi pidato di HUT Gerindra: Kritik, keluarga dan demokrasi

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Presiden ke-7, Jokowi menanggapi pidato di HUT Gerindra: Kritik, keluarga dan demokrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang juga dikenal sebagai Presiden RI ke-7, memberikan tanggapan terkait pidatonya dalam acara HUT Gerindra di Jakarta. Dalam wawancaranya, Jokowi menegaskan bahwa apa yang disampaikan dalam pidato tersebut bukanlah curahan hati atau `curhat`, melainkan hanya berbicara apa adanya.

    “Enggak, enggak, saya ngomong apa adanya, kok curhat,” ujarnya saat ditemui oleh mediadi rumah kediaman, Sumber, Kota Solo, Senin (17/2).  

    Jokowi juga menanggapi kritik yang diterimanya, yang menurutnya berkaitan dengan kekuatan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, dengan approval rating yang sangat tinggi, Prabowo mendapat dukungan rakyat dalam kinerja pemerintah serta dukungan fraksi-fraksi di parlemen.

    “Kalau melihat approval ratingnya, dukungan rakyat dalam kinerja pemerintah sangat tinggi sekali. Bukan tinggi, tapi tinggi sekali,” ujar Jokowi, sembari menyarankan agar orang-orang membandingkan dengan dukungan yang diterima oleh perdana menteri atau presiden di negara lain. “Tingkat dukungannya, 40 hingga 50 persen saja, dengan ekonomi yang sulit.  Pak Prabowo mencapai skor 80 persen hingga 83 persen,” tambahnya.

    Mengenai pemberian simbol keris dari Prabowo Subianto, Jokowi memilih untuk tidak menjelaskan lebih lanjut, mengatakan, “Simbol apa, tanya aja sama Pak Prabowo.”

    Ketika ditanya mengenai peran mantan presiden dalam pemerintahan saat ini, Jokowi menegaskan bahwa segala hal masih dalam proses pematangan dan pembahasan oleh pemerintah. “Semua dimatangkan semuanya, masih digodok. Mari kita tunggu pemerintah, itu urusan pemerintah,” katanya.

    Jokowi juga mengungkapkan bahwa saat acara HUT Gerindra, dirinya sempat menumpang mobil anaknya, Kaesang Pangarep, yang juga merupakan Ketua Umum PSI. Ia mengatakan tidak ada pembicaraan khusus antara mereka, hanya kebetulan karena mobilnya mengalami masalah.

    Perihal anak mantunya, Bobby Nasution, yang baru bergabung dengan Partai Gerindra, Jokowi menganggap semuanya baik-baik saja. “Baik-baik saja, semuanya sudah dewasa dan tanggung jawab masing-masing, termasuk masuk Partai Gerindra, keputusan Mas Bobby,” ujarnya. Ketika ditanya apakah ada pertimbangan khusus dalam keputusan Bobby, Jokowi menjawab dengan tegas, “Tidak.”

    Mengenai perbedaan pilihan partai dalam keluarganya, Jokowi menyatakan bahwa hal itu adalah bagian dari demokrasi. “Ini demokratis,” katanya singkat seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso.

    Terakhir, ketika ditanya mengenai kemungkinan diminta untuk berbicara dalam acara retreat kepala daerah, Jokowi mengatakan ia tidak tahu dan membantah hal tersebut. Ia menambahkan, “Yang pinter-pinter masih banyak,” sambil menekankan bahwa orang-orang yang lebih ahli dan berpengalaman lebih layak diberi kesempatan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • PDIP Jember Ingin Pertahankan ‘Pancasila’ dalam Judul Raperda Wawasan Kebangsaan

    PDIP Jember Ingin Pertahankan ‘Pancasila’ dalam Judul Raperda Wawasan Kebangsaan

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ingin mempertahankan ‘Pancasila’ dalam judul Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

    Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah prakarsa DPRD Jember. Semula Raperda itu bejudul Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Judul tersebut berubah setelah diharmonisasi Kementerian Hukum.

    “Penting untuk tetap mempertahankan kata ‘Pancasila’ dalam judul raperda ini. Kami meyakini, penyebutan ‘Pancasila’ dalam judul raperda ini memiliki makna yang sangat penting, setara dengan aspek wawasan kebangsaan,” kata Alfan Yusfi, juru bicara Fraksi PDIP, dalam sidang paripurna pembahasan dua raperda, di gedung DPRD Jember, Senin (17/2/2025).

    Selain itu, menurut Alfan, peraturan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang masih mencantumkan ‘Pancasila’ dalam judul regulasi serupa.

    “Oleh karena itu, kami mengusulkan agar raperda ini tetap menggunakan istilah tersebut untuk menegaskan komitmen terhadap penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Jember,” kata Alfan.

    Juru bicara Fraksi Partai Gerindra Edo Rahmanta menilai peraturan daerah ini sangat penting untuk menjawab penurunan semangat kebangsaan dan nasionalisme di tengah masyarakat.

    “Dengan adanya payung hukum ini, Pemerintah Kabupaten Jember dapat mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, serta membangun sinergi antara sektor formal maupun informal dalam pendidikan wawasan kebangsaan,” kata Edo Rahmanta.

    Edo Rahmanta menilai Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat.

    “Dengan pengaturan yang komprehensif, peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam, tentang nilai-nilai kebangsaan serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah,” kata Edo Rahmanta. [wir]

  • Jokowi Bantah Curhat saat Bilang ‘Dikit-dikit Salah Jokowi’ di HUT Gerindra

    Jokowi Bantah Curhat saat Bilang ‘Dikit-dikit Salah Jokowi’ di HUT Gerindra

    Jakarta –

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut dirinya kerap menjadi sasaran kritik saat menghadiri HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ditemui di Solo, Jokowi mengaku saat itu tak sedang curhat.

    “Nggak curhat, saya ngomong apa adanya aja kok (pidato sering disalahkan),” kata Jokowi saat ditemui di rumahnya di Sumber, Banjarsari, Solo, dilansir detikJateng, Senin (17/2/2025).

    “Ya saya menebaknya seperti itu (kuat), karena memang betul-betul Pak Prabowo Subianto kalau kita melihat approval ratingnya, dukungan rakyat kepada Pak Prabowo itu tinggi sekali. Bukan tinggi, tinggi sekali,” sambungnya.

    Jokowi menambahkan, pemerintahan Prabowo juga didukung mayoritas fraksi di parlemen. Dia kemudian meminta wartawan membandingkan approval rating Prabowo Subianto dengan pemimpin negara lain.

    “Coba cek, perdana menteri atau presiden di negara manapun, coba dicek approval ratingnya berapa? Yang banyak sekarang ini karena ekonomi sulit, yang banyak 40, 30, seperti itu, coba dilihat,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, Jokowi menyebut Presiden Prabowo Subianto punya dukungan yang kuat. Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutannya di HUT ke-17 Gerindra, di Sentul, pada Sabtu (15/2). Dalam sambutannya Jokowi mengatakan saking kuatnya dukungan ke Prabowo, sampai tidak ada yang berani mengkritiknya.

    “Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran, yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi,” kata Jokowi.

    Simak selengkapnya di sini.

    (fas/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prabowo Tak Suka Megawati Dijelekkan, PDIP Salut – Halaman all

    Prabowo Tak Suka Megawati Dijelekkan, PDIP Salut – Halaman all

    PDIP menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku tak menyukai ada yang menjelek-jelekkan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. PDIP salut dengan sikap Prabowo tersebut.

    “Saya berpedoman pada pepatah bijak. Mutiara walaupun dipendam lumpur sekalipun, mutiara tidak akan pernah berubah jadi lumpur. Demikian halnya dengan kepribadian,” kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengawali tanggapannya, Senin (17/2/2025).

    “Sekalipun ada upaya menjelek jelekkan tokoh-tokoh besar, seperti Ibu Mega, beliau akan tetap dicatat sebagai tokoh besar, akan tetap dicatat dalam tinta emas perjalanan bangsa yang mengantarkan Indonesia sukses menapaki jalan demokrasi,” imbuhnya.

    Said mengungkit rakyat dapat merasakan pemilihan langsung saat kepemimpinan Megawati. Selain itu, sebutnya, di era Megawati-lah berdirinya KPK dan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Pada masa Ibu Mega, rakyat merasakan bisa memilih pemimpin secara langsung. Beliau juga yang melasanakan mandat MPR untuk mendirikan KPK, serta Mahkmah Konstitusi. Saat beliau menjadi presiden, beliau tidak tergoda memanfaatkan kekuasaan negara yang di pegangnya untuk kepentingan elektoral,” ujar Said.

    Lebih lanjut, Said menilai setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan. Dia mendorong berbagai pihak mengutarakan kritik alih-alih sekadar menjelek-jelekkan.

    “Saya kira setiap pemimpin ada nilai lebih dan kekurangannya. Sebagai bangsa yang bijak dan terus membangun demokrasi, hendaknya kita membiasakan diri untuk kritik yang konstruktif. Kami justru sependapat dengan Presiden Prabowo, untuk tidak menjelek-jelekkan tokoh-tokoh bangsa,” katanya.

    Said menekankan hal yang perlu dikritik terhadap pemimpin ialah kebijakannya bukan sosok personal. Dia menilai narasi menjelekkan tokoh bangsa pun tak memberikan manfaat untuk rakyat.

    “Dengan membudayakan pembunuhan karakter personal, justru publik tidak mendapatkan manfaat apapun. Sebab yang berguna bagi publik adalah pikiran-pikiran yang sehat, yang penting untuk merawat akal sehat,” ujar Said.

    “Sebab dengan publik yang berakal sehat, akan membantu jalannya kekuasaan dalam spektrum kekuasaan yang bermakna buat rakyat, sebab dalam pengawasan rakyat yang berakal sehat. Saya menghargai dan salut kepada Presiden Prabowo atas sikapnya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa Megawati memiliki jasa dalam membangun Indonesia. Prabowo meminta semua pihak tidak menjelek-jelekkan Megawati.

    “Apa yang saya lakukan sekarang, saya katakan ini karena letak fondasi dasar dibuat oleh presiden-presiden terdahulu. Semuanya punya bagian, ibarat kita bangun rumah, Bung Karno letakkan, Pak Harto membangun, dan seterusnya. Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega,” ujar Prabowo dalam sambutan acara puncak HUT ke-17 Gerindra di SICC, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    Prabowo pun mengakui Megawati juga berjasa untuk Indonesia. Dia mengingatkan untuk tidak saling menjelekkan.

    “Saya akui Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk republik ini, saya akui. Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekkan Ibu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekkan karena saya juga mengerti apa yang beliau buat juga untuk republik ini,” ujarnya.