Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Besok, Gus Barra dan dr Rizal Dilantik Jadi Bupati-Wabup Mojokerto

    Besok, Gus Barra dan dr Rizal Dilantik Jadi Bupati-Wabup Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan jadwal pelantikan serentak bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Kamis (20/2/2025) besok. Termasuk Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian.

    Pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Sebelum pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diwajibkan mengikuti serangkaian kegiatan. Termasuk registrasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengambilan undangan hingga gladi bersih.

    Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah terpilih akan mengikuti Orientasi Kepemimpinan (Retret);yang akan berlangsung mulai 21-28 Februari 2025, di Glamping Borobudur International Golf, Magelang. Kegiatan ini diikuti oleh 505 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024.

    Dihubungi beritajatim.com, Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Al Barra mengaku siap mengikuti proses pelantikan. “Insya Allah besok kita siap melaksanakan plantikan. Dua hari ini kita sudah melakukan gladi kotor dan bersih semoga besok pelantikan bisa berjalan lancar,” ungkapnya, Rabu (19/2/2025).

    Gus Barra (panggilan akrab, red) berharap kedepan ia bersama Wakil Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Rizal Oktavian bisa merealisasikan visi misi pasangan Mubarok (Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian). Yakni membawa Kabupaten Mojokerto lebih maju, adil, dan makmur.

    “Harapannya kedepan, kita bisa merealisasikan visi misi dan program kerja kita kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto,” tegasnya.

    Pasangan nomor urut 2 ini, berhasil meraih 372.537 suara atau 53,38 persen dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024 lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menetapkan Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih 2025-2030.

    Pasangan Gus Barra dan dr Rizal merupakan putra tokoh besar di Kabupaten Mojokerto. Gus Barra merupakan putra pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim, sementara dr Rizal merupakan putra Achmady, Bupati Mojokerto 2 periode, yakni tahun 2000-2005 dan tahun 2005-2010.

    Keduanya diusung diusung enam partai parlemen yang menguasai 25 atau 50 persen dari 50 kursi DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2024-2029. Yaitu NasDem, Demokrat, PAN, PPP, Gerindra dan Perindo. Pasangan Mubarok juga didukung enam partai nonparlemen, yakni Hanura, PBB, PKN, Gelora, Ummat dan Garuda. [tin/beq]

  • CSIS: Dominasi PDIP dan Golkar di Pilkada Memudar, Gerindra Meningkat Tajam – Halaman all

    CSIS: Dominasi PDIP dan Golkar di Pilkada Memudar, Gerindra Meningkat Tajam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pergeseran dominasi partai politik pada tingkat provinsi terjadi secara signifikan dalam Pilkada 2024. 

    Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengungkapkan bahwa Gerindra mengalami lonjakan tajam dalam jumlah kepala daerah yang berasal dari partai tersebut.

    “Kita juga menemukan perubahan yang besar yang terjadi terutama pada level provinsi dan tentu juga pada level kabupaten kota saya kira,” ujar Arya dalam diskusi yang berlangsung di Auditorium CSIS, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Arya, dominasi PDI Perjuangan (PDIP) dan Golkar mengalami pergeseran ke Partai Gerindra.

    Ia mengungkapkan bahwa pada Pilkada sebelumnya, hanya sekitar 6,06 persen kepala daerah berasal dari Gerindra, sedangkan dalam Pilkada 2024 angkanya melonjak menjadi 27,03%.

     “Jadi terjadi perubahan yang besar,” lanjutnya.

    Sebaliknya, beberapa partai mengalami penurunan signifikan. PDIP, misalnya, yang pada Pilkada sebelumnya mencatatkan 21,21% kepala daerah, kini merosot tajam menjadi hanya 0,81%. Golkar juga mengalami penurunan dalam jumlah kemenangan calon yang diusungnya.

    Dalam konteks pencalonan gubernur dan wakil gubernur, terjadi pola perubahan yang serupa.

     “Dari 18 calon gubernur PDI Perjuangan, itu hanya empat calon yang menang (dalam Pilkada 2024). Begitu juga kalau kita lihat dari 16 calon gubernur dari Partai Gerindra, 11 mengalami kemenangan,” ungkap Arya.

    Sementara itu, untuk posisi wakil gubernur, dari 17 calon yang diusung oleh Partai Golkar, hanya enam yang berhasil memenangkan pemilihan. PDIP, yang mengusung 16 calon wakil gubernur, mencatatkan lima kemenangan.

    “Jadi kita melihat memang terjadi pergeseran yang cukup besar terutama bergesernya dominasi partai tertentu pada level provinsi. Kita lihat juga, kita prediksi juga terjadi pada level kabupaten,” pungkasnya.
     

  • Hashim: Prabowo Ingin Tambah Penerimaan Negara Rp1.464 Triliun per Tahun

    Hashim: Prabowo Ingin Tambah Penerimaan Negara Rp1.464 Triliun per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan tambahan penerimaan negara US$90 miliar atau sekitar Rp1.464,75 triliun (asumsi kurs JISDOR Rp16.275 per dolar AS) per tahunnya.

    Target tersebut diungkapkan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, ketika menjadi panelis dalam acara Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat pada Rabu (19/2/2025).

    Hashim menjelaskan bahwa persentase penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia merupakan salah satu yang terendah di antara negara-negara besar yaitu sekitar 12,2%.

    Dia pun membandingkan Indonesia dengan Kamboja dan Vietnam. Menurutnya, persentase penerimaan negara terhadap PDB Kamboja mencapai 18% sementara Vietnam mencapai 23%.

    “Jadi, pemerintah akan segera memulai program untuk meningkatkan penerimaan negara dan target kami adalah [seperti] Kamboja dan akhirnya Vietnam,” jelas Hashim.

    Elite Partai Gerindra itu mengungkapkan caranya yaitu dengan memajaki ekonomi bayang alias shadow economy. Dia mengungkap bahwa PDB Indonesia saat mencapai sekitar US$1,5 triliun.

    Hashim pun mengutip temuan Bank Dunia yang memperkirakan ekonomi bayangan di Indonesia mencapai 25% sampai dengan 30% dari PDB. Oleh sebab itu, dia meyakini jika pemerintah berhasil memajaki aktivitas ekonomi bayangan maka penerimaan negara bertambah drastis.

    Dia mengungkapkan pemerintah akan memajaki aktivitas ekonomi bayangan dengan bantuan teknologi terbaru berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) hingga pemantauan elektronik yang terus ditingkatkan.

    “Jadi untuk memberi Anda contoh, 6% dari US$1,5 triliun adalah US$90 miliar tambahan setiap tahun. Itu adalah target Presiden Prabowo, untuk meningkatkan pendapatan kita sebesar US$90 miliar setahun selama beberapa tahun ke depan dan kami optimis,” tutup Hashim.

  • Prabowo Minta Maaf ke Para Hakim Seluruh Indonesia di Sidang Istimewa MA

    Prabowo Minta Maaf ke Para Hakim Seluruh Indonesia di Sidang Istimewa MA

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta maaf kepada seluruh keluarga besar peradilan di Indonesia saat menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) 2024, Rabu (19/2/2025). 

    Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan bahwa dirinya menghargai laporan Ketua MA yang disampaikan. Dia turut mengutarakan rasa hormat dan penghargaannya kepada seluruh keluarga besar peradilan Tanah Air. 

    Presiden ke-8 itu mengaku bahwa dirinya baru sungguh-sungguh sadar akan beratnya pekerjaan cabang kekuadaan yudikatif. 

    “Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban bapak-bapak, ibu-ibu hakim peradilan. Maaf seumur hidup saya berada di sektor eksekusi, pelaksana saya pelaku,” ujarnya di Gedung MA, Jakarta, Rabu (19/2/2025). 

    Prabowo lalu mengaku bahwa para pelaku cabang kekuasaan eksekutif menganggap bahwa penegakan hukum adalah hal yang mudah untuk dijalankan. 

    “Kadang kami pelaku menganggap bahwa hukum itu sesuatu yang sangat mudah untuk ditegakkan, mudah untuk djalankan. Terima kasih atas undangan kepada kami. Saya merasa saya yang paling banyak belajar hari ini,” ujar Prabowo. 

    Dalam sambutannya itu, Prabowo turut menyoroti bahwa negara yang berhasil dan tidak gagal adalah yang bisa memiliki dan menerapkan sistem hukum. Tanpa itu, dia menyatakan sebuah negara bisa mengalami kegagalan. 

    “Suatu negara tanpa sistem hukum, negara itu gagal, tidak bisa berhasil, tidak berguna bagi rakyatnya. Kelangsungan hidup sebuah bangsa di antaranya tergantung apakah negara itu bisa menegakkan hukum,” ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

  • Demo Indonesia Gelap, Gerindra: Program Prabowo Baru Tahap Awal, Wajar Masyarakat Kaget – Page 3

    Demo Indonesia Gelap, Gerindra: Program Prabowo Baru Tahap Awal, Wajar Masyarakat Kaget – Page 3

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menilai unjuk rasa mahasiswa sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi.

    Walaupun demikian, Prasetyo meminta masyarakat berimbang dan jeli menerima serta memahami informasi yang berkembang terutama terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.

    “Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi,” kata Mensesneg meneruskan pendapat Presiden terkait unjuk rasa itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/2/2025) seperti dilansir Antara.

    Prasetyo, dalam kesempatan yang sama, pun mengajak masyarakat, termasuk mahasiswa yang berunjuk rasa, untuk lebih jeli memahami informasi simpang siur soal kebijakan pemerintah. Dia menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga telah memastikan kebijakan efisiensi pemerintah tidak berdampak kepada anggaran untuk beasiswa, biaya UKT, dan tak juga berdampak kepada pemecatan tenaga honorer.

    “Kami mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli. Dari Jumat lalu sudah dijelaskan oleh Bu Menkeu, saya juga hadir, bersama pimpinan DPR, bahwa efisiensi ini tidak berdampak pada pendidikan. KIP (Kartu Indonesia Pintar), beasiswa, termasuk LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap berjalan,” tutur Mensesneg.

  • Gerindra: Koalisi Permanen KIM Plus Itu Harapan Pak Prabowo

    Gerindra: Koalisi Permanen KIM Plus Itu Harapan Pak Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati menyampaikan wacana menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai aliansi yang permanen merupakan harapan dari Presiden RI sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

    Harapan ini, ujarnya, didasari dari sistem demokrasi Indonesia yang berbeda dengan negara lain, yakni harus ada persatuan antara para elit partai.

    “Itu merupakan harapan dari Pak Prabowo. Bukan hanya sebagai presiden, tapi juga saat itu berbicara sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina dari Partai Gerindra,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Saras, sapaan akrabnya, berujar harapan Prabowo ini disampaikan dalam Rapimnas yang menjadi Kongres Luar Biasa (KLB) dan acara HUT Gerindra ke-17.

    “Harapan dari Pak Prabowo yang menyatakan bahwa KIM Plus ini atau Koalisi Merah Putih ya Koalisi Indonesia Maju bisa menjadi koalisi permanen,” ujarnya.

    Menurutnya, harapan tersebut sah-sah saja disampaikan Prabowo lantaran memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan arahan. 

    “Dan itu adalah tanggung jawab beliau yang kami sambut dengan bahagia, dengan senang hati. Kalau memang itu bisa kita jalankan,” ucapnya.

    Tak hanya itu, Saras juga menekankan soal check and balance atau keseimbangan dan saling kontrol antara lembaga-lembaga negara, meski banyaknya partai politik yang bergabung dalam pemerintahan.

    Dia kembali menegaskan, sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini berbeda, yakni menganut musyawarah mufakat. Artinya, harus ada konsensus.

    “Jadi kalau kita bicara check and balance DPR dengan yang namanya eksekutif itulah check and balance. Kami sebagai wakil rakyat, tugas kami adalah untuk mengawasi apa yang sudah kami undang-undangkan terimplementasi dengan baik. Itu yang namanya check and balance yang ada di Indonesia. Bukan menganut oposisi seperti di luar negeri,” urainya.

    Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menuturkan fungsi check and balance terhadap pemerintah tidak harus berasal dari partai politik.

    “Ya, memang check and balance itu kan tidak harus dari partai politik. [misalnya] pers, itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan pembeda. Seringkali pandangan-pandangan kritis kami dapatkan dari luar gedung ini,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

  • Layanan Dasar Komdigi Dijamin Tak Terganggu Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun

    Layanan Dasar Komdigi Dijamin Tak Terganggu Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut bahwa program kerja Komdigi akan berjalan seperti biasa di tengah efisiensi anggaran selanjutnya.

    Diketahui pemerintah berencana melakukan penghematan anggaran lebih besar dari jumlah saat ini yang senilai Rp306,69 triliun, menjadi mencapai Rp750 triliun. 

    Meutya menuturkan sesuai dengan perkataan Menteri Keuangan bahwa seluruh layanan dasar tidak akan terganggu dengan adanya rencana efisiensi lanjutan ini.

    “Layanan dasar, itu tidak akan terganggu. Jadi untuk di Kemkomdigi kita berjalan seperti biasa,” kata Meutya di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana penghematan anggaran akan lebih besar dari jumlah saat ini yang senilai Rp306,69 triliun, melainkan mencapai Rp750 triliun. Prabowo menjelaskan penghematan dilakukan melalui tiga tahapan.

    Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.  

    Penghematan putaran kedua sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMNRp300 triliun, namun Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja.  

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun [setara US$44 miliar],” ungkapnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Sementara Dari hasil penghematan tersebut, Prabowo berencana menggunakan US$24 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).  

    Sementara sisanya, Prabowo ingin menyerahkan US$20 miliar kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).  

    “24 [miliar dolar] terpaksa saya pakai, untuk apa? Untuk makan bergizi,” ujar Prabowo.

  • PGI Sambut Ajakan Prabowo soal Ormas Awasi Danantara: Perkuat Kontrol Publik

    PGI Sambut Ajakan Prabowo soal Ormas Awasi Danantara: Perkuat Kontrol Publik

    Jakarta –

    Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) merespons permintaan Presiden Prabowo Subianto yang mengajak ormas keagamaan ikut mengawasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). PGI mengatakan ajakan dari Prabowo sebagai upaya untuk memperkuat kontrol publik.

    “Pernyataan Presiden untuk melibatkan lembaga agama dalam fungsi pengawasan kami mengerti sebagai ajakan untuk memperkuat kontrol publik terhadap pengelolaan dana kekayaan negara yang sangat besar ini,” kata Ketua Umum PGI, Jacky Manuputty, saat dihubungi, Selasa (18/2/2025).

    Jacky mengatakan PGI menyadari kewenangan pengawasan ada pada Kementerian BUMN sebagai regulator, hingga DPR dan badan pengawas bentukan pemerintah. Namun, ia mengapresiasi langkah Prabowo yang masih ingin melibatkan ormas keagamaan sebagai bagian dari pengawas Danantara.

    “Kami mengapresiasi pernyataan Presiden itu dan mengajak elemen-elemen masyarakat lainnya untuk turut mengawasi, sehingga pengelolaannya betul-betul transparan dan tepat sasaran bagi pembangunan bangsa,” tutur Jacky.

    Prabowo sebelumnya menyampaikan Danantara akan segera diluncurkan pada 24 Februari 2025. Sejalan dengan itu, Prabowo meminta seluruh Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk ikut serta mengawasi jalannya Danantara.

    “Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia, saya beri nama Danantara dan ini kita harus jaga bersama karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan menjadi ikut pengawas di Danantara,” kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17, Sabtu (15/2).

    Prabowo juga membuka peluang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, hingga Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk ikut mengawasi pengelolaan dana masyarakat itu.

    “Saya juga berpikir kalau perlu Pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan mungkin dari KWI dan sebagainya lain ikut juga mengawasi supaya ini adalah uang rakyat dan anak-anak, cucu kita nilainya adalah hampir 980 miliar dolar asset under management,” tambah Prabowo

    (ygs/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sekjen Gerindra sebut koalisi permanen untuk kontinuitas pembangunan 

    Sekjen Gerindra sebut koalisi permanen untuk kontinuitas pembangunan 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sekjen Gerindra sebut koalisi permanen untuk kontinuitas pembangunan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 19:07 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa gagasan koalisi permanen untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dimaksudkan dalam rangka menciptakan kontinuitas pembangunan.

    “Maksudnya adalah agar ada kepastian politik dan kontinuitas pembangunan dalam pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan itu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia juga memandang gagasan koalisi permanen KIM Plus sebagai gagasan yang baik demi terciptanya stabilitas politik di tanah air.

    “Sebagai sebuah gagasan itu adalah gagasan yang bagus, gagasan yang genuine, yang diharapkan bisa menciptakan stabilitas politik dan stabilitas bagi pemerintahan,” ucapnya.

    Dia pun menilai gagasan untuk membentuk koalisi permanen KIM Plus sebagai sesuatu yang lumrah sebab gagasan untuk melanggengkan kerja sama politik permanen muncul di tiap periode kepresidenan.

    “Artinya gagasan itu bukan hanya gagasan sekarang, tapi dalam setiap kali masa kepresidenan, wacana dan pemikiran itu mengemuka karena dirasakan perlu ada sebuah kerja sama politik yang lebih mantap, yang lebih berjangka panjang,” tuturnya.

    Menurut dia, gagasan untuk membentuk koalisi permanen KIM Plus tidak akan mengganggu fungsi check and balances dalam prinsip berdemokrasi di tanah air sebab fungsi tersebut tidak hanya dipikul oleh partai politik.

    “Check and balances itu kan tidak harus dari partai politik. Pers itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan membeda masyarakat bersama-sama, dan bahkan seringkali pandangan-pandangan kritis kami dapatkan dari luar gedung (parlemen) ini,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa awalnya gagasan tersebut dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto saat acara silaturahmi KIM Plus di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jumat (14/2).

    “Selanjutnya tentu saja gagasan itu terserah kepada bagaimana para pemimpinan politik-politik itu menyikapi dan mengambil keputusan atas hal tersebut,” ujarnya.

    Meski demikian, dia menegaskan bahwa pembahasan terkait implementasi gagasan koalisi permanen untuk KIM Plus sejauh ini belum digulirkan.

    “Sampai hari ini belum ada pembicaraan yang bersifat implementatif dari gagasan itu,” kata Ketua MPR RI itu.

    Sumber : Antara

  • Alasan Prabowo Jadi Capres Lagi di 2029, Gerindra: Keberhasilan Pemerintah Taruhannya

    Alasan Prabowo Jadi Capres Lagi di 2029, Gerindra: Keberhasilan Pemerintah Taruhannya

    PIKIRAN RAKYAT – Terungkap alasan di balik pencalonan Presiden Prabowo Subianto menjadi capres pada Pilpres 2029. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap proses pengesahan Prabowo jadi capres di kontestasi berikutnya.

    Di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025, Muzani mengungkap bahwa keputusan merupakan buah hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra. Alasannya, adalah untuk memberikan kepastian politik.

    “Jadi pengambilan keputusan agar Partai Gerinda dalam pemilihan umum Presiden 2029 mencalonkan Pak Prabowo dimaksudkan untuk memberi kepastian politik,” kata Muzani.

    Baginya, konsolidasi Partai Gerinda dalam lima tahun ini tidak hanya berkutat urusan kepartaian belaka. Namun Gerindra akan mengawal keberhasilan pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo.

    “Karena mandat untuk dua kalinya sudah ada, dan seperti yang saudara ketahui, Bapak Prabowo juga menyatakan keberhasilan pemerintah yang beliau pimpin menjadi pertaruhan untuk periode kedua,” ucap dia.

    “Jadi ini (pencalonan kembali Prabowo pada Pilpres 2029) mandat sekaligus harapan agar keberhasilan menyertai pemerintahan,” katanya menambahkan.

    Dia pun menegaskan bahwa keputusan Partai Gerindra untuk kembali mencalonkan Presiden Prabowo pada Pilpres 2029 merupakan hasil mandat kongres.

    “Kongres Partai Gerinda diselaraskan selama lima tahun sekali, atau Kongres Luar Biasa selama lima tahun sekali. Pengambilan keputusan penting di Partai Gerinda selalu dilakukan atas mandat kongres,” kata dia.

    Apakah KIM Plus Sepakat?

    Sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) Gerindra meresmikan pengusungan Prabowo Subianto sebagai Capres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang. Pengesahan ini termasuk ke dalam lima keputusan penting yang dihasilkan KLB pada Kamis, 13 Februari 2025 lalu.

    Belum genap 4 bulan menjabat, Presiden RI Prabowo Subianto sudah disahkan sebagai capres usungan Gerindra. Namun, apakah Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ikut kehendak Gerindra?

    Kamis, 13 Februari 2025, Partai Gerindra mengadakan KLB di kediaman Ketua Umum Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat. KLB ini menghasilkan lima keputusan penting, salah satunya adalah penunjukan kembali Prabowo sebagai Capres.

    “Yang kelima, meminta Pak Prabowo menjadi calon presiden dari Partai Gerindra pada Pilpres 2029. Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029,” ucap, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dikutip Sabtu, 15 Februari 2025.

    “Beliau (Prabowo) menjawab, ‘Insya Allah’ namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” kata Muzani lagi.

    Dengan demikian, keputusan ini belum mencerminkan mufakat satu koalisi. Namun, sudah ada sejumlah partai yang pastikan bakal mendukung pengusungan Prabowo di Pilpres 2029, salah satunya Demokrat. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News