Xcloud.id

partai: Gerindra

  • MPR Minta Mendiktisaintek Baru Langsung Tancap Gas

    MPR Minta Mendiktisaintek Baru Langsung Tancap Gas

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani meminta kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, Brian Yuliarto untuk segera melakukan penyesuaian diri di kementeriannya. Menurut Muzani, tidak ada waktu transisi lagi, tetapi mulai bekerja secara maksimal.

    “Terhadap menteri yang baru, kami harapkan segera menyesuaikan diri karena tidak ada lagi waktu untuk transisi dan penyesuaian-penyesuaian,” ujar Muzani di gedung DPR/MPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Muzani mengingatkan Kemendiktisaintek merupakan salah satu kementerian yang penting sehingga perlu kerja keras untuk memastikan perguruan tinggi lebih baik, kompetitif, dan berkualitas.

    “Secepatnya untuk melakukan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga penyelenggaran pendidikan tinggi kita bisa lebih baik lagi,” imbuh Muzani kepada Mendiktisaintek Brian Yuliarto.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra tersebut mengaku tidak mengetahui alasan pasti Presiden Prabowo melakukan reshuffle terhadap Mendiktisaintek sebelumnya Satryo Soemantri Brodjonegoro. Menurut dia, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden Prabowo dengan tujuan memperbaiki kinerja kabinet.

    “Saya tidak tahu persis apa yang menyebabkan seseorang kemudian dirotasi dan diganti, apa yang menyebabkan seseorang itu dipilih kemudian diangkat menjadi pembantu dan menjadi menteri. Tetapi yang pasti seluruhnya adalah kewenangan presiden dan kami menghormati sepenuhnya atas semua ikhtiar dan upaya yang dilakukan oleh presiden,” jelas dia.

    “Yang pasti semua yang dilakukan oleh presiden adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja beliau,” pungkas Muzani menambahkan.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Brian Yuliarto menjadi mendiktisaintek, menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. Brian adalah Guru Besar di Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Bandung (ITB). Dia merupakan salah satu ilmuwan terkemuka di Indonesia yang berkontribusi besar dalam bidang nanoteknologi yang telah banyak melakukan penelitian dan inovasi yang berdampak luas.

  • Kabinet Gemuk Itu Kabinet Fokus, kata Menko Airlangga Hartarto

    Kabinet Gemuk Itu Kabinet Fokus, kata Menko Airlangga Hartarto

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan tanggapan atas kritik “kabinet gemuk”. Menurutnya keliru jika istilah gemuk disematkan pada Kabinet Merah Putih (KMP).

    Dalam acara The Economic Insights 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 19 Februari 2025, Airlangga menegaskan bahwa kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto lebih tepat jika disebut dengan istilah ‘fokus’.

    Terkait sebutan yang kadung diberikan, ia menekankan harapan besarnya terhadap KMP di lima tahun ke depan.

    “Kami menyebutnya kabinet yang fokus. Dengan ruang lingkup yang lebih sempit, diharapkan program-program unggulan dapat lebih terarah melalui tujuh koordinasi yang ada,” ucap Airlangga.

    Ia juga mengingatkan, Indonesia memiliki 17 ribu pulau sehingga kompleksitasnya besar. Kembali ia singgung Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara sebagai pembanding dengan kondisi RI.

    “Di Eropa, terdapat 27 menteri untuk sektor keuangan, luar negeri, ekonomi, perdagangan, dan lain-lain. Jika di Indonesia masing-masing kementerian diwakili oleh satu orang, itu sudah sangat baik dan luar biasa,” tutur dia.

    Respons Prabowo Subianto

    Presiden Prabowo Subianto menyalami menteri Kabinet Merah Putih pada sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Dalam sidang kabinet paripurna tersebut Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja Kabinet Merah Putih yang telah bekerja selama tiga bulan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, menanggapi sebutan “kabinet gemuk” dengan mengatakan bahwa ia tidak terlalu mempermasalahkan istilah tersebut.

    Dalam pidatonya pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, pada Sabtu, 15 Februari 2025, Prabowo menyebutkan bahwa Timor Leste yang hanya memiliki dua juta penduduk saja memiliki kabinet beranggotakan 28 orang.

    Prabowo juga menyoroti bahwa Indonesia memiliki luas yang hampir setara dengan Eropa, yang terdiri dari 27 negara.

    “Kabinet gemuk, tidak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya!” tegas Prabowo.

    Setelah dilantik sebagai Presiden Ke-8 RI, Prabowo menunjuk 108 orang sebagai pembantunya dalam pemerintahan. Jumlah tersebut terdiri dari tujuh menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan lima pejabat setingkat menteri, termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan

    Prabowo Sedih Hakim Masih Pada Ngekos, Komitmen Kasih Bonus Serta Tunjangan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih dan prihatin menyaksikan fenomena hakim Tanah Air, yang menurut dia memiliki kualitas hidup rendah. Prabowo menjanjikan bonus dan tunjangan baru bagi para hakim.

    Hal itu diucapkannya dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, di kantor MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Februari 2025.

    Prabowo mengatakan, beban kerja para hakim saat ini sangat berat sebab rakyat bergantung kepada putusan-putusan mereka. Namun, hak kualitas hidup berbanding terbalik dengan kewajiban hakim-hakim dalam negeri.

    “Saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim,” ujar Prabowo.

    Sebagai langkah konkret, Prabowo mengeklaim telah beberapa kali mengajukan usulan pengadaan bonus atau tunjangan, demi memenuhi hajat hidup layak para hakim.

    “Itu berapa kali saya ajukan, beberapa kali ada pakar yang mengatakan Pak sebenarnya begini sebenarnya begitu, tapi hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik,” ujar dia.

    Terutama, karena Prabowo mengaku mendapatkan laporan banyak hakim yang tidak punya rumah dinas.

    Prabowo lantas guyon, ia sedang Menteri Keuangan (Menkeu) supaya bisa segera menambah tunjangan yang dimaksud.

    “Banyak hakim kita masih kos (indekos), ini tidak boleh terjadi,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Menteri keuangan enggak di sini,” ujar dia lagi.

    Pengawas Hakim Kena Efisiensi

    Kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto terancam berdampak pada kinerja dari lembaga yang mengawasi hakim. Lembaga tersebut adalah Komisi Yudisial atau yang disingkat KY.

    Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan efisiensi tersebut dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Hanya ada 16 lembaga yang anggarannya tidak dikurangi yakni BPK, MA, Kejaksaan, Kemenhan, Polri, BPKP, Bendahara Umum Negara, MPR, DPR, PPATK, BIN, MK, KPK, Badan Gizi Nasional, Kemekopolkam, dan Badan Ekonomi Kreatif.

    Komisi Yudisial terancam terganggu karena efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo. Pelayanan publik merupakan salah satu kegiatan dari lembaga yang dibuat pada 13 Agustus 2004 tersebut berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2024.

    “Adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas di tahun 2025 termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan KEPPH,” kata anggota KY, Siti Nurdjanah, kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Oktaviani.

    Penegakan KEPPH adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menjadi pedoman pengawasan para hakim. Komisi Yudisial tak sendirian, Mahkamah Agung ikut menjadikannya pedoman mengawasi hakimnya.

    “Sesuai dengan laporan yang disampaikan dalam beberapa pembahasan, maka dengan ini Komisi Yudisial mohon dapat dipertimbangkan nilai efisiensi dimaksud dapat diupayakan untuk di-excercise kembali sehingga pagu KY tahun 2025 sebesar Rp172.933.843.330 dengan telah mempertimbangkan efisiensi belanja,” ujarnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPRD Surabaya Pastikan Kompensasi Lahan 5.000 M² untuk Warga Kedurus, Pengembang Setuju Hibah Murni

    DPRD Surabaya Pastikan Kompensasi Lahan 5.000 M² untuk Warga Kedurus, Pengembang Setuju Hibah Murni

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Surabaya menanggapi aduan warga Kedurus terkait janji kompensasi lahan 5.000 meter persegi dari PT Agra Paripurna. Kompensasi ini berkaitan dengan pembukaan blokir lahan BTKD seluas 7,6 hektare yang ada di wilayah Gunungsari Indah.

    Ketua Komisi A DPRD Yona Bagus Widyatmoko menegaskan pentingnya kejelasan dalam kesepakatan antara warga dan pengembang agar tidak terjadi permasalahan serupa di masa mendatang. Ia menambahkan bahwa kesepakatan yang dibuat harus memenuhi unsur SMART—spesifik, terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Jadi ini juga untuk edukasi kepada masyarakat bahwa kesepakatan-kesepakatan yang terjadi antara warga dengan pengembang itu seharusnya semuanya itu harus tertulis,” ujar Yona usai hearing di DPRD Surabaya, Rabu (19/2/2025).

    Politisi Gerindra ini mengatakan permintaan warga Kedurus, yang diwakili oleh LPMK, mengharapkan 5.000 meter persegi tersebut dipergunakan untuk fasilitas umum seperti lapangan olahraga, sarana pendidikan, dan fasilitas sosial lainnya, terpisah dari PSU yang merupakan tanggung jawab pengembang.

    “5.000 m² yang dimaksud seharusnya sesuai dengan keinginan warga, ya, adalah 5.000 m² yang itu diberikan oleh pengembang untuk lapangan olahraga, lain-lain termasuk fasilitas pendidikan,” jelas Yona.

    Yona menambahkan, salah satu masalah yang muncul dalam hearing adalah ketidakjelasan mengenai lokasi lahan 5.000 meter persegi yang dijanjikan pengembang untuk fasilitas sosial dan pendidikan.

    “Sepanjang hearing tadi, memang akhirnya ini tidak terpenuhi dan memang ada kelemahan dari warga yang tidak menyampaikan kompensasi itu dalam bentuk yang detail. Di mana titik koordinatnya? Karena tadi dari DPRKPP juga menyampaikan tidak ada titik koordinatnya. 5.000 meter persegi itu di mana?” tambahnya.

    Meski demikian, ada perkembangan positif dari pihak pengembang. PT Agra Paripurna, yang diwakili oleh Salim Bahmid, menyatakan kesediaannya untuk tetap memberikan lahan tersebut dalam bentuk hibah murni. Namun, mekanisme penyerahan lahan masih perlu dibahas lebih lanjut, apakah akan diserahkan langsung kepada warga sebagai hibah murni atau melalui hibah kepada Pemkot Surabaya untuk keperluan pembangunan sarana bagi warga kelurahan Kedurus.

    “Yang penting dalam pertemuan kali ini, pihak pengembang menyanggupi untuk memberikan kompensasi lahan 5.000 meter persegi sebagaimana yang pernah diperjanjikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya,” tegas Yona.

    Hearing ini juga dihadiri oleh perwakilan warga Kedurus, yakni Husni Thamrin, Sutiyoso, Sumarsono, dan Indrawarsih selaku Ketua LPMK Kedurus, serta Lurah Kedurus. DPRD Surabaya berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar janji kompensasi benar-benar direalisasikan oleh pengembang sesuai kesepakatan.

    Menurut surat yang disampaikan PT Agra Paripurna kepada LPMK Kelurahan Kedurus pada 10 Februari 2017, lahan seluas 5.000 meter persegi tersebut tidak termasuk dalam PSU. Tanah tersebut sudah disiapkan untuk hibah murni dan akan diserahkan kepada warga kelurahan kedurus atau kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk kepentingan warga Kedurus. PT Agra Paripurna, yang berkoalisi dengan PT Mitra Karisma dan PT Sekar Anggun, menegaskan komitmennya dalam hal ini.

    Terkait dengan mekanisme dan titik koordinat lahan, Salim Bahmid dari PT Agra Paripurna memastikan akan ada koordinasi lebih lanjut antara pihak pengembang dan Pemerintah Kota Surabaya. Mereka akan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam penyerahan hibah murni tersebut.

    Proses selanjutnya, termasuk waktu dan mekanismenya, akan segera dilaporkan secara resmi kepada Ketua DPRD Kota Surabaya dan Komisi A DPRD Kota Surabaya.

    “DPRD Surabaya melalui Komisi A akan mengawal proses dan progresnya terkait dengan kesepakatan antar pihak ini, agar warga tidak di-PHP. Kami menyikapi ini secara positif dan menaruh keyakinan bahwa pihak pengembang bisa merealisasikan dengan baik,” tutup Wakil Ketua DPC Gerindra ini. [asg/ian]

  • Gerindra: #KaburAjaDulu Enggak Masalah, Ilmu yang Didapat Bisa Dikontribusikan Bagi Bangsa

    Gerindra: #KaburAjaDulu Enggak Masalah, Ilmu yang Didapat Bisa Dikontribusikan Bagi Bangsa

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati menyayangkan adanya pihak-pihak masyarakat yang mendorong untuk bisa ke luar negeri dengan tagar #KaburAjaDulu.

    Padahal, ujarnya, banyak yang mendukung bilamana anak muda Indonesia ingin mencari kesempatan untuk mengembangkan talenta, mencari ilmu dan mendapatkan juga pendapatan di luar negeri.

    Dia berpandangan hal itu tak menjadi masalah, karena juga di Indonesia ada budaya merantau. Akan tetapi, dia pun menyampaikan harapannya agar ilmu yang didapat bisa dikontribusikan bagi Tanah Air.

    “Tentu harapannya setelah bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar, ilmu yang mereka dapatkan bisa digunakan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Legislator Gerindra ini menegaskan banyak anak-anak muda dan wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, tidak menolak atau bahkan menghambat anak-anak muda untuk bisa ke luar negeri. 

    Dilanjutkan Saras, sapaan akrabnya, mungkin tagar tersebut perlu diubah dari #KaburAjaDulu menjadi #MerantauAjaDulu. Ini dia ungkapkan karena pernah mendengar dari Wakil Gubernur Terpilih Jawa Timur, Emil Dardak.

    “Yang di mana enggak masalah selama kita bisa mendapatkan ilmu dan berkontribusi pada saat nanti pulang lagi ke bangsa dan negara,” tandasnya.

    Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui dirinya belum membaca soal tagar #KaburAjaDulu. Akan tetapi, dia yakin mahasiswa yang belajar di luar negeri memiliki jiwa patriotisme dan cinta Tanah Air yang tinggi.

    “Kekangenan orang Indonesia itu pasti, pulang kampung dan pasti kangen terhadap makanan dan suasana Indonesia dan kangen terhadap upaya yang untuk mengabdi terhadap masyarakat Indonesia,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

  • Ketua MPR minta tujuh Anggota MPR yang dilantik jaga amanah rakyat

    Ketua MPR minta tujuh Anggota MPR yang dilantik jaga amanah rakyat

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat melantik sejumlah Anggota MPR RI melalui mekanisme PAW di Kompleks Parlemen, Jakarta. (ANTARA/HO-MPR)

    Ketua MPR minta tujuh Anggota MPR yang dilantik jaga amanah rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 09:39 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta tujuh anggota baru dilantik melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) masa jabatan 2024-2029, untuk turut menjaga amanah dari rakyat.

    Dia mengatakan bahwa anggota PAW memiliki kewajiban yang sama dengan anggota lainnya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas-tugas kedewanan dan turut aktif dalam pembahasan berbagai isu strategis yang tengah dihadapi bangsa.

    “Terhadap saudara-saudara sekalian yang baru saja mengucapkan sumpah tersebut, kami sampaikan selamat dan selamat menjalankan tugas,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (3) terkait pengucapan sumpah/janji Anggota MPR pengganti antarwaktu.

    Dia menjelaskan tugas MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Kemudian mensosialisasikan empat pilar MPR, dan mengkaji sistem ketatanegaraan dan pelaksanaannya.

    Ia pun berharap agar anggota baru untuk menyesuaikan diri dan melaksanakan tugas-tugas tersebut, baik di daerah pemilihannya maupun di tempat-tempat para anggota bertugas. Dengan dilantiknya anggota baru, dia berharap kinerja MPR tetap efektif dalam menjalankan tugas konstitusional, termasuk pengkajian sistem ketatanegaraan, pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar, serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

    Para anggota MPR RI yang dilantik yaitu Anisah Syakur mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II menggantikan H Faisol Riza yang mengundurkan diri.

    Kemudian Muhammad Hilman Mufidi mewakili Fraksi PKB dari Dapil Jawa Timur II menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf yang berhalangan tetap. Selain itu Muhammad Khozin mewakili Fraksi PKB dari Dapil Jawa Timur IV menggantikan Gufron Sirodj yang berhalangan tetap.

    Kemudian Jamal Mirdad mewakili Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jawa Tengah I menggantikan Sugiono yang mengundurkan diri. Lalu, Aziz Subekti mewakili Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jawa Tengah VI menggantikan Prasetyo Hadi yang mengundurkan diri.

    Selanjutnya Bimantoro Wiyono mewakili partai Fraksi Gerindra dari Dapil Jawa Timur VII menggantikan Mochamad Irfan Yusuf yang mengundurkan diri. Selain itu, Ibrahim mewakili fraksi Partai Demokrat dari Dapil Aceh I menggantikan Teuku Riefky Harsya yang mengundurkan diri.

    Sumber : Antara

  • Mensesneg Janji MBG di Papua dan Pendidikan Gratis Bisa Seirama

    Mensesneg Janji MBG di Papua dan Pendidikan Gratis Bisa Seirama

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyikapi isu unjuk rasa yang terjadi di Papua perihal penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, khusus untuk di Papua memang perlu adanya penanganan khusus.

    Di pemerintahan, ujar dia, selalu menyebut dalam menangani Papua harus dengan hati dan rasa sayang, karena tak bisa disamakan dengan tempat-tempat lain.

    “Jangan dipelintir. Jangan dibilang nanti kita membeda-bedakan. Tidak. Tapi ada kekhususan yang memang kita harus berikan perhatian penuh. Contoh tadi sudah disampaikan, masalah pendidikan tidak menjadi concern,” ujarnya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Maka dari itu, Politikus Gerindra ini mengatakan saat ini pemerintah bersama Presiden Prabowo Subianto tengah meramu hal-hal agar pendidikan dan makan bergizi bisa terlaksana seirama.

    “Dari situlah mohon ditunggu. Nanti akan bersama-sama dengan Kepala Daerah yang baru. Kita mau merumuskan supaya membantu saudara-saudara di Papua mengejar ketertinggalan dari berbagai hal,” urainya.

    Pras, sapaan akrabnya, mengemukakan fasilitas-fasilitas seperti belajar, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi di Papua harus segera diperbaiki dan dibangun.

    “Fasilitas belajar harus diperbaiki. Fasilitas kesehatan masih jauh dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Pulau Jawa, terutama misalnya. Fasilitas infrastruktur harus segera dibangun di Papua. Termasuk pemberdayaan ekonominya,” pungkasnya.

  • Koalisi permanen perjuangkan kepentingan bangsa

    Koalisi permanen perjuangkan kepentingan bangsa

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamendes PDT: Koalisi permanen perjuangkan kepentingan bangsa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengatakan koalisi permanen yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan bangsa.

    “Koalisi permanen yang digagas Pak Prabowo dimaksudkan adalah agar semua partai politik koalisi terus memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat,” kata Riza Patria saat ditemui awak media di Auditorium Universitas Nasional, Jakarta, Rabu.

    Hal ini juga sesuai dengan komitmen yang dibangun ketika memulai Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Harapannya juga ke depan koalisi ini terus dapat kontribusi yang terbaik dan terus menjaga kualitas daripada koalisi itu sendiri untuk terus mengisi pembangunan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.

    Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).

    Sumber : Antara

  • Koalisi Prabowo Abadi? Wamendes PDT: Terus Mengisi Pembangunan Indonesia

    Koalisi Prabowo Abadi? Wamendes PDT: Terus Mengisi Pembangunan Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Koalisi yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto direncanakan permanen. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria.

    Ia mengatakan bahwa koalisi bernama Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu, dibentuk demi memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia.

    Hal ini dikatakan Riza Patria saat ditemui awak media di Auditorium Universitas Nasional, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.

    “Koalisi permanen yang digagas Pak Prabowo dimaksudkan adalah agar semua partai politik koalisi terus memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat,” kata Riza Patria.

    Ia melanjutkan, komitmen ini juga sesuai dengan komitmen yang dibangun ketika memulai KIM hingga KIM Plus di era Pilkada 2024.

    “Harapannya juga ke depan koalisi ini terus dapat kontribusi yang terbaik dan terus menjaga kualitas daripada koalisi itu sendiri untuk terus mengisi pembangunan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.

    Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai.

    Tepatnya saat keterangan pers selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.

    Sekilas tentang KIM Plus

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai tahun 2029.

    Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Februari 2025.

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menyebut partai-partai yang diajak untuk membentuk koalisi permanen merupakan partai-partai KIM Plus yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, yakni siantaranya Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PDIP Respons Pencapresan Prabowo 2029 dan Koalisi Permanen

    PDIP Respons Pencapresan Prabowo 2029 dan Koalisi Permanen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PDI Perjuangan merespons pencapresan Prabowo Subianto dan koalisi permanen yang akan dibentuk. Hal itu berasal dari Jubir PDIP, Mohamad Guntur Romli.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Guntur Romli mengatakan PDI Perjuangan tidak memiliki komentar terkait hal ini.

    Alasan PDI Perjuangan tidak memiliki komentar terkait hal ini karena Koalisi Permanen ini merupakan tawaran dari anggota KIM.

    “Soal Koalisi Permanen, Pecapresan Prabowo 2029 & Sikap PDI Perjuangan,” tulisnya dikutip Rabu (19/2/2025).

    “PDI Perjuangan tidak memiliki komentar terkait koalisi permanen karena itu tawaran pada anggota KIM,” sebutnya.

    Ia menegaskan PDI Perjuangan dalam hal ini bukan anggota dari KIM. Dan untuk saat ini, PDI hanya menjalankan amanat Rakernas V 2024.

    “PDI Perjuangan bukan anggota KIM, sampai saat ini PDI Perjuangan menjalankan amanat Rakernas V 2024,” ungkapnya.

    “PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan untuk menjaga demokrasi, checks and balances, kekuatan penyeimbang, pengawasan & kritik yang proporsional,” tambahnya.

    Dan untuk isu pencapresan Prabowo 2029 ini kata dia itu hanya keputusan internal Gerindra.

    Saat ini, PDI Perjuangan masih jauh untuk membahas terkait hal ini karena Pemerintahan untuk saat ini saja baru memasuki 100 hari.

    “Terkait pencapresan Pak Prabowo 2029 juga keputusan internal di Gerindra, kalau bagi kami di PDI Perjuangan masih terlalu jauh, karena pemerintahan sekarang jg baru lewat 100 hari,” tuturnya.

    “Kami lebih fokus menyimak dinamika dan aspirasi dari publik khususnya aksi-aksi mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya,” pungkasnya.