Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Prabowo Minta Jokowi Jadi Pengawas Danantara, Netizen: Danantara Dipegang Jebolan Peringkat Kedua OCCRP?

    Prabowo Minta Jokowi Jadi Pengawas Danantara, Netizen: Danantara Dipegang Jebolan Peringkat Kedua OCCRP?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Danantara bakal mengelolah aset sekitar Rp. 14.6559 Triliun, Presiden Prabowo ingin mantan presiden awasi lembaga pengelolah investasi ini.

    Pada HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Sentul, Bogor. Tepatnya pada sabtu (15/2/2025). Prabowo meluncurkan salah satu proyek yang hingga saat ini diperbincangkan berbagai kalangan masyarakat.

    “24 Februari yang akan mendatang, kita akan luncurkan Dana Investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara” Ucap Prabowo, di kutip Jumat, (21/2/2025)

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama, karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di Danantara ini” Tegasnya

    Menganalisa pernyataan Prabowo terkait keterlibatan presiden sebelumya, tentu yang menjadi sorotan ialah presiden ke-7 yaitu Joko Widodo, karena hanya dia yang hingga saat ini aktif di dunia politik.

    Prabowo juga mengatakan bahwa Danantara akan membiayai 15 Megaproyek miliaran dollar, tanpa bantuan investasi asing.

    Sebelum lebih lanjut, perlu untuk diketahui apa itu danantara?

    Jadi, BPI Danantara itu singkatan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, yakni sebuah perusahaan yang berfokus pada investasi dan pengelolaan aset.

    Lantas apa hubungan Danantara dengan kita?

    Menjawab pertanyaan ini, perlu kita saling terbuka bahwa duit negara dipertaruhkan, dimana melibatkan keberlanjutan bisnis milik negara itu sendiri, khususnya yang masuk pada daftar Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Sebagai penerangan, bahwa BUMN merupakan deretan perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang, dan berperan dalam mendukung pengembangan ekonomi dan inovasi di Indonesia.

  • Pengamat Ingatkan Pemerintah Tidak Salah Pilih Pemimpin & Dewan Pengawas BPI Danantara – Halaman all

    Pengamat Ingatkan Pemerintah Tidak Salah Pilih Pemimpin & Dewan Pengawas BPI Danantara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jelang peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025, beredar banyak nama calon pemimpin di lembaga baru tersebut.

    Hal ini mengingat, lembaga tersebut sangat strategis karena mengelola aset 7 BUMN besar senilai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.715 triliun (kurs Rp 16.350).

    Direktur Center For Banking Crisis (CBC), Ahmad Deni Daruri mengingatkan pemerintah untuk tak salah pilih pemimpin BPI Danantara.

    “Di dunia, pemimpin yang sukses dalam mengelola dana kekayaan negara, seperti Danantara memiliki beberapa karakteristik utama. Jadi jangan seperti pilih kucing dalam karung,” kata Deni, Jumat (21/2/2025). 

    Selanjutnya, Deni membeberkan sejumlah karakteristik tokoh yang layak memimpin BPI Danantara. Misalnya, memiliki visi jangka panjang yang jelas untuk pertumbuhan dan strategi investasi dana kekayaan negara.

    “Mereka harus mampu melihat peluang investasi yang menguntungkan dan berkelanjutan di berbagai sektor dan negara. Pemimpin ini memiliki pengetahuan keuangan yang kuat dan keahlian dalam membuat keputusan investasi yang informatif,” kata pengamat keuangan ini.

    Selain itu, lanjutnya, pimpinan BPI Danantara harus memiliki kemampuan analisis tren pasar dan mengidentifikasi risiko serta peluang investasi.

    Pemimpin BPI Danantara juga harus bisa menjaga standar etika yang tinggi dan transparansi dalam operasi mereka.

    “Memastikan semua keputusan investasi dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Deni.

    Karakteristik lainnya, kata Deni, mampu menginspirasi dan memimpin tim untuk mencapai tujuan dana kekayaan negara.

    “Memberikan arahan yang jelas, motivasi, dan dukungan kepada anggota tim untuk mencapai kinerja terbaik,” imbuhnya.

    Fungsi dewan pengawas BPI Danantara, kata Deni, tak kalah pentingnya. Perlu beberapa karakteristik agar pengawasan lembaga beraset tebal ini, bisa optimal.

    “Harus memiliki integritas dan etika. Penting untuk menghindari konflik kepentingan,” jelas Deni  

    Untuk menjadi pengawas BPI Danantara, menurut Deni, harus punya keahlian sektor keuangan dan investasi. Serta memiliki kemampuan analitik mumpuni, serta cakap dalam pengambilan keputusan.

    “Ini penting untuk mengevaluasi kinerja dan mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Dan Masih banyak karakteristik lainnya,”imbuhnya.

    Selain itu, Deni juga memberikan perbandingan atau benchmarking yang cocok bagi Danantara berdasarkan ringkasan dari kriteria corporate governance dari empat institusi investasi besar.

    Pertama, BlackRock yang menekankan transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset. Kedua, The Vanguard Group, fokus pada pengelolaan risiko dan kepatuhan hukum.

    Ketiga, State street global advisors menekankan pada akuntabilitas dan tanggung jawab sosial.

    “Mereka memiliki kebijakan yang kuat terkait dengan pengelolaan risiko, pengawasan, dan tanggung jawab sosial dan keempat China Investment Corporation (CIC) yang memiliki struktur manajemen yang jelas dan mekanisme pengawasan yang kuat,” katanya.

    Diluncurkan pekan depan

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto akan meluncurkan badan pengelola investasi Indonesia yaitu Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin (24/2/2025) mendatang.

    Prabowo mengusulkan, seluruh mantan presiden Indonesia untuk menjadi pengawas bagi pelaksanaan Danantara sebagai kekuatan energi masa depan.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini,” kata Prabowo saat puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra dikutip Minggu (16/2/2025).

    Bahkan, Prabowo juga ingin melibatkan para organisasi keagamaan mulai dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah bahkan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk bersama-sama mengawal Danantara.

  • Soal ‘Ndasmu’, Presiden Prabowo Disarankan Tak Terlalu Impulsif

    Soal ‘Ndasmu’, Presiden Prabowo Disarankan Tak Terlalu Impulsif

    Jember (beritajatim.com) – Cendekiawan Yudi Latif meminta Presiden Prabowo Subianto tidak mudah melontarkan pernyataan spontan. Pernyataan yang hendak dilontarkan harus dipikirkan lebih matang sebelumnya.

    Yudi menanggapi pertanyaan Beritajatim.com soal pernyataan ‘Ndasmu’ oleh Prabowo yang dianggap kasar oleh publik. “Beliau jangan terlalu impulsif. Cara berkomentar soal kebijakan jangan didasarkan pada impuls-impuls, daya dorong yang sifatnya spontan. Perlu dipikirkan lebih mendalam,” katanya, usai acara kuliah umum di Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (20/2/2025).

    Setidaknya empat kali Prabowo melontarkan pernyataan ‘Ndasmu’. Pertama, saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra pada 15 Desember 2023. Ia menanggapi pernyataan calon presiden Anies Baswedan soal pelanggaran kode etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam putusan batas usia capres dan cawapres.

    “Bagaimana perasaan Mas Prabowo, soal etik? Etik? Etik? Endasmu Etik,” kata Prabowo dalam video yang viral di media sosial.

    ‘Ndasmu’ berikutnya dilontarkan pada saat berpidato dalam peringatan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025). “Tidak ada presiden yang punya tongkat Nabi Musa. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai sekian ratus orang, masih ada yang komentar belum banyak. Kalau enggak ada wartawan, saya bilang ndasmu,” katanya.

    Dalam momentum yang sama, Prabowo menggunakan kata ‘ndasmu’ untuk merespons kritik soal gemuknya kabinetnya. “Ada orang pintar bilang, kabinet ini gemuk, terlalu besar… ndasmu,” katanya.

    Lalu, Prabowo menggunakannya untuk menampik tudingan intervensi Presiden Ketujuh Joko Widodo terhadapnya. “Nanti saya dibilang dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe… ndasmu,” katanya.

    Tak hanya pernyataan ‘ndasmu’, Yudi Latif juga mengkritisi beberapa argumentasi Prabowo yang cenderung kurang kuat.

    “Misalkan enggak apa-apa hutan ditebang untuk sawit. Tapi dengan argumen di bawah standar rasionalitas ilmiah. Itu menurut saya, betul-betul jawaban spontan yang tidak dipikirkan secara mendalam,” kata Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia) ini.

    Perbandingan gemuknya kabinet Indonesia dengan jumlah personel kabinet di Timor Leste juga menjadi sorotan “Dia kan hanya membandingkan dengan Timur Leste. Kenapa tidak membandingkan dengan Amerika yang cuma 11 orang (menteri). Bahkan Cina cuma 23 orang (menteri),” kata Yudi.

    “Jadi, itu argumen yang sumir yang tidak solid secara rasionalitas ilmiah Termasuk juga pilihan-pilihan kosakata, pilihan-pilihan diksi,harus di dalam ambang kepatutan sebagai orang nomor satu,” kata cendekiawan yang membidangi Pancasila tersebut.

    “Orang nomor satu di Indonesia kan segala ucapan tindakannya jadi role model. Jamgan sampai ekspresi-ekspresi yang menunjukkan kurangnya adab itu jadi model yang akan bisa ditiru oleh masyarakat,” kata Yudi. [wir]

  • Tanggapi Instruksi Megawati Larang Ikut Retret, Wali Kota Magelang: Kepala Daerah kan Milik Masyarakat Regional 21 Februari 2025

    Tanggapi Instruksi Megawati Larang Ikut Retret, Wali Kota Magelang: Kepala Daerah kan Milik Masyarakat Regional 21 Februari 2025

    Tanggapi Instruksi Megawati Larang Ikut Retret, Wali Kota Magelang: Kepala Daerah kan Milik Masyarakat
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    –
    Wali Kota Magelang
    , Damar Prasetyono, belum memutuskan apakah akan mengikuti
    retret
    kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
    Hal ini menyusul munculnya instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang meminta seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retret tersebut.
    Damar, yang terpilih bersama wakilnya, Sri Harso, diusung oleh PDI-P, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrat.
    Namun, menanggapi instruksi Megawati, Damar memilih untuk bersikap hati-hati dan belum memutuskan langkah yang akan diambil.
    “Saya belum bisa ngomong panjang lebar,” ujarnya usai serah terima jabatan (Sertijab) di kompleks Sekretariat Daerah Kota Magelang, Jumat (21/2/2025).
    Damar: Kepala Daerah Itu Milik Masyarakat
    Damar menyatakan bahwa dirinya menghormati instruksi Megawati, meskipun hal tersebut bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah pusat yang menggelar retret ini sebagai bagian dari pembekalan kepala daerah.
    Meski ada perbedaan pandangan antara PDI-P dan pemerintah, Damar mengaku tidak ingin terjebak dalam polemik tersebut.
    “Kami, kan, kepala daerah. Kepala daerah, kan, milik masyarakat,” tegasnya.
    Megawati mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari PDI-P untuk tidak menghadiri
    retret kepala daerah
    di Magelang.
    Keputusan ini tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025, yang dikeluarkan Kamis malam (20/2/2025), sebagai respons atas penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
    Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi surat tersebut.
    Selain itu, Megawati menegaskan bahwa seluruh komando partai berada di bawah kendalinya.
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tambahnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saat Mahasiswa Gelar Puncak Demo Indonesia Gelap, Tuntut 9 Hal ke Pemerintahan Prabowo Megapolitan 21 Februari 2025

    Saat Mahasiswa Gelar Puncak Demo Indonesia Gelap, Tuntut 9 Hal ke Pemerintahan Prabowo Megapolitan 21 Februari 2025

    Saat Mahasiswa Gelar Puncak Demo Indonesia Gelap, Tuntut 9 Hal ke Pemerintahan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar puncak demo ”
    Indonesia Gelap
    ” di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
    Peserta aksi mulai berdatangan pukul 14.32 WIB. Massa kompak mengepalkan tangan kiri ke udara sambil memegang spanduk dan poster yang memuat tulisan tentang keresahan atas beberapa kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
    “Cabut efisiensi pemotongan anggaran pendidikan atau kesehatan. Tolak Undang-undang Minerba,” bunyi tulisan di salah satu spanduk.
    Salah satu yang dikritisi massa ialah Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Menurut mahasiswa, pemerintah dan DPR tak seharusnya mengesahkan undang-undang tersebut karena tidak berpihak kepada rakyat kecil.
    “Undang-undang Minerba sudah tidak etis lagi untuk kepentingan masyarakat kecil,” kata orator membakar semangat massa.
    Para mahasiswa juga memandang, Undang-undang Minerba membuat alam hancur, sehingga sudah seharusnya dibatalkan.
    “Tolong Pak Presiden, alam kami rusak, cabut Undang-undang Minerba,” tutur orator.
    Adapun dalam puncak demonstrasi ini, massa membawa sembilan tuntutan ke pemerintahan Prabowo, yaitu:
    Demonstrasi ini sempat diwarnai aksi bakar ban di awal. Kamis sore, seiring bertambahnya massa, peserta aksi mulai menjebol beton pembatas atau
    barrier
    di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya.
    Mahasiswa tersebut menjebol
    barrier
    beton yang melintang di Jalan Merdeka Barat arah Istana Negara. Pembatas beton itu semula memang ditutup agar mahasiswa aksi tidak berunjuk rasa menuju Istana Negara.
    Massa aksi berusaha menjebol pembatas beton itu menggunakan tali tambang berwarna putih yang telah mereka siapkan dalam sebuah kantong plastik.
    Untuk menjebol
    barrier
    , mahasiswa bersama-sama mengikat tali tambang pada besi penyangga beton. Kemudian, mereka menarik beton itu sesuai hitungan orator dari atas mobil komando.
    Di sela-sela penarikan beton, massa aksi juga melemparkan botol ke arah polisi. Setelah berhasil menjebol
    barrier
    , para mahasiswa itu bertepuk tangan sambil bersorak dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
    Selanjutnya, mereka berupaya untuk terus masuk ke area Istana Negara.
    Melihat situasi kian memanas, polisi yang berjaga di lokasi langsung berkomunikasi dengan pihak Istana.
    “Teman-teman, saat ini kami berusaha mengomunikasikan dengan pihak Istana, untuk para korlap agar menahan massa aksi yang bersifat merusak,” kata polisi melalui pengeras suara.
     
    Akhirnya, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun muncul menemui massa aksi. 
    Awalnya Prasetyo hanya menemui massa aksi dari pagar pembatas yang berada di Jalan Merdeka Barat.
    Dia sempat meminta perwakilan massa yang mayoritas mahasiswa ini menghampirinya untuk berdialog. Namun, permintaan itu ditolak mahasiswa.
    Massa meminta agar Prasetyo yang menghampiri mahasiswa. Akhirnya, aparat kepolisian membuka jalan agar Prasetyo bisa menemui peserta aksi
    Kemudian, Mensesneg naik ke atas mobil komando ditemani Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo.
    Mahasiswa yang berada di atas mobil komando lantas memberikan map berwarna merah yang berisi tuntutan massa
    aksi Indonesia Gelap
    .
    Di hadapan massa, Prasetyo mengaku sudah mendengar semua tuntutan mahasiswa. Prasetyo lantas menandatangani tuntutan mahasiswa peserta aksi.
    “Sore hari ini saya nyatakan bahwa, kami, pemerintah menyatakan terbuka, akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya,” ucap Prasetyo.
    Sementara, mahasiswa memberikan waktu 2×24 jam untuk pemerintah menanggapi sembilan tuntutan massa aksi.
    “Kawan-kawan semua, hari ini kita dokumentasi dan kita ultimatum pihak istana, kita beri waktu selama 2×24 jam,” ujar orator di atas mobil komando.
    Dalam pernyataannya, Prasetyo menyampaikan jaminan bahwa pemerintah akan membahas tuntutan dari mahasiswa.
    Politikus Partai Gerindra itu juga mengajak mahasiswa untuk berdialog secara terbuka membahas tuntutan mereka.
    “Untuk mengawalnya, saya menawarkan saudara tunjuk perwakilan saudara. Kita berdialog secara konstruktif,” ucap Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil dan kekayaan Dedi-Erwan yang resmi pimpin Jabar Kamis ini

    Profil dan kekayaan Dedi-Erwan yang resmi pimpin Jabar Kamis ini

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Profil dan kekayaan Dedi-Erwan yang resmi pimpin Jabar Kamis ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 23:03 WIB

    Elshinta.com – Pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi dilantik untuk memimpin Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada Kamis ini di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

    Suara pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan ini mengalahkan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwi Natarina, dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja.

    Berdasarkan data dari berbagai sumber, Dedi Mulyadi lahir di Subang pada 11 April 1971, dan merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman (sekarang Universitas Purwakarta) pada 1999.

    Dedi aktif di berbagai organisasi, mulai dari kemahasiswaan yakni HMI, lalu organisasi pekerja SPSI dan KSPSI.

    Kemudian dia terjun ke dunia politik dengan menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta (2003-2008), kemudian Bupati Purwakarta selama dua periode (2008-2018), dan juga sempat menjadi Ketua DPD Golkar Jawa Barat.

    Dedi Mulyadi juga sempat maju dalam Pilgub Jabar 2018, namun gagal dan maju sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode 2019-2023 dari Partai Golkar, sebelum pindah ke Partai Gerindra.

    Kemudian, Erwan Setiawan, lahir di Bandung pada 29 Juli 1970, dan menamatkan pendidikan di Politeknik Industri dan Niaga Bandung (1996), serta Universitas Langlangbuana (2008).

    Erwan terlibat dalam sejumlah organisasi, termasuk sebagai Ketua Dewan Pembina DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang dan Wakil Ketua DPP Kosgoro.

    Dari rekam jejak politik, Erwan menjadi anggota DPRD Kota Bandung untuk periode 2009-2014 bahkan menjabat sebagai ketua di sana, kemudian dia sempat menjadi Wakil Bupati Sumedang tahun 2018.

    Harta kekayaan Dedi-Erwan

    Berdasarkan data yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dihimpun ANTARA, per tanggal 20 Agustus 2024, total kekayaannya dilaporkan mencapai Rp12.851.243.199.

    Secara rinci, harta kekayaan Dedi Mulyadi terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp7.368.000.000, yang terdiri dari 116 unit properti tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Purwakarta dan Subang yang tercatat diperoleh dari diri sendiri.

    Kekayaan dari alat transportasi dan mesin Dedi Mulyadi, senilai Rp8.004.000.000 yang meliputi: Sepeda motor Honda tahun 2003 dengan nilai Rp24.000.000, sepeda Polygon Collous T8 tahun 2017 senilai Rp20.000.000, sepeda motor Triumph Scrambler 1200 XE tahun 2019 senilai Rp440.000.000.

    Kemudian sepeda motor Vespa Sei Giorni Limited Edition tahun 2020 senilai Rp170.000.000, mobil Lexus LX 600 tahun 2022, senilai Rp3.900.000.000, mobil Mercedes Benz E 300 Coupe tahun 2018 senilai Rp1.500.000.000, dan mobil Lexus minibus/microbus tahun 2023, senilai Rp1.950.000.000. Kesemuanya tercatat diperoleh dari hasil sendiri.

    Lalu untuk harta bergerak lainnya, Dedi memiliki total kekayaan senilai Rp160.000.000, kemudian dalam pembagian kas dan setara kas memiliki total senilai Rp1.157.055.199. Dedi juga memiliki sejumlah hutang sebanyak Rp3.837.812.000.

    Sementara Erwan Setiawan, berdasarkan data LHKPN yang dilaporkannya pada 28 Agustus 2024, ia memiliki harta kekayaan total Rp22.736.849.123.

    Harta kekayaan Erwan Setiawan terdiri dari aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp20.250.000.000 yang secara rinci berupa tanah dan bangunan seluas 200 m2/200 m2 di Kabupaten/Kota Bandung, yang diperoleh melalui hibah tanpa akta, senilai Rp3.000.000.000.

    Kemudian sebidang tanah dan bangunan seluas 1.655 m2/978 m2 di Kabupaten/Kota Sumedang, diperoleh melalui hibah tanpa akta, senilai Rp9.250.000.000.

    Lalu sebidang tanah dan bangunan seluas 390 m2/390 m2 di Kabupaten/Kota Bandung, diperoleh melalui hibah tanpa akta, senilai Rp6.000.000.000.

    Kemudian sebidang tanah dan bangunan seluas 328 m2/328 m2 di Kabupaten/Kota Cimahi, diperoleh dari hasil sendiri, senilai Rp2.000.000.000.

    Total harta kekayaan yang dimiliki oleh Erwan Setiawan dari alat transportasi dan mesin, senilai Rp605.000.000 yang meliputi mobil Toyota Land Cruiser 20047 4WD AT keluaran tahun 2007 senilai Rp350.000.000.

    Kemudian, mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux AT tahun 2011 senilai Rp200.000.000, sepeda motor Yamaha N-Max 2 DP tahun 2015 senilai Rp15.000.000, sepeda motor Yamaha BG6 A/T tahun 2017 senilai Rp40.000.000. Semuanya tercatat diperoleh dari hasil sendiri.

    Lalu ada harta bergerak lainnya senilai Rp1.970.000.000, kemudian ada kas dan setara kas senilai Rp11.849.123, Erwan juga tercatat memiliki hutang sejumlah Rp100.000.000.

    Sumber : Antara

  • Resmi Dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur, Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi Komitmen Prioritaskan Keberlanjutan Pembangunan

    Resmi Dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur, Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi Komitmen Prioritaskan Keberlanjutan Pembangunan

    FAJSR.CO.ID,JAKARTA – Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi resmi dilantik hari ini, Kamis (20/2/2025).

    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara resmi melantik 481 Kepala Daerah se Indonesia di Istana.

    Setelah resmi menjabat sebagai kepala daerah baru wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi berkomitmen keberlanjutan pembangunan.

    Pasangan berakronim Andalan Hati ini mengusung visi Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter.

    Adapun kaga ‘maju’, bermakna untuk melanjutkan Pembangunan Sulawesi Selatan pada multi sektor dengan dasar pondasi yang kuat telah dibangun oleh kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya dalam rangka mendukung Indonesia Emas 2045.

    Maju juga mencerminkan pembangunan yang berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan.

    Ketersediaan infrastruktur yang memadai, pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Pengelolaan pertanian dan sumber daya alam lainnya yang modern dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.

    Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

    Untuk Berkarakter, dalam konteks pembangunan di Sulawesi Selatan mencakup pengembangan masyarakat tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya, tetapi juga memperkuat nilai-nilai integritas, akhlak, budaya, dengan menjunjung tinggi budaya Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge.

    Diketahui, Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi diusung 10 partai politik, yaitu NasDem, Golkar, Hanura, PAN, PKS, Gerindra, Demokrat, Gelora, PSI dan Partai Perindo.

  • Indonesia Tidak Gelap bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Guntur Romli, Wanda Hamidah, Ainun Najib, Malam Ini, Live di iNews

    Indonesia Tidak Gelap bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Guntur Romli, Wanda Hamidah, Ainun Najib, Malam Ini, Live di iNews

    loading…

    Saksikan INTERUPSI Mahasiswa Unjuk Rasa, Istana: Indonesia Tidak Gelap bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Guntur Romli, Wanda Hamidah, Ainun Najib, Malam Ini, Live di iNews

    JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi “Indonesia Gelap” pada 17-19 Februari 2025 lalu. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam episode terbaru INTERUPSI “Mahasiswa Unjuk Rasa, Istana: Indonesia Tidak Gelap” bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Guntur Romli, Wanda Hamidah, Ainun Najib akan membahas secara mendalam tentang gelombang aksi mahasiswa yang kembali menggema menuntut keadilan dan mempertanyakan arah kebijakan negara.

    Aksi unjuk rasa ini bukan sekadar simbol perlawanan, tetapi juga refleksi dari keresahan masyarakat. Mahasiswa sebagai penggerak perubahan, hadir mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada rakyat. Lantas, bagaimana sebenarnya situasi di balik unjuk rasa ini? Benarkah Indonesia tidak gelap, atau justru ada banyak hal yang belum terungkap?

    Saksikan selengkapnya di INTERUPSI Malam Ini “Mahasiswa Unjuk Rasa, Istana: Indonesia Tidak Gelap” bersama para narasumber, Guntur Romli-Politisi PDI Perjuangan, Wanda Hamidah-Aktivis, Ainun Najib-Diaspora Indonesia, Abraham Sridjaya-Politisi Golkar, Hendarsam Marantoko-Politisi Gerindra/Ketum Lisan, pukul 20.00 WIB, Live di iNews.

    (zik)

  • Bupati Fawait akan ke Pasar Tanjung Sebelum ke Pendapa Jember

    Bupati Fawait akan ke Pasar Tanjung Sebelum ke Pendapa Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait akan mengunjungi Pasar Tanjung terlebih dulu sebelum ke Pendapa Wahyawibawagraha, saat kembali ke Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Namun sebelum kembali ke Jember, Fawait akan ke Magelang, Jawa Tengah, setelah dilantik Presiden Prabowo, Kamis (20/2/2025). Bersama 960 kepala daerah lainnya, ia akan mengikuti retret pada 21–28 Februari 2025 di Akademi Militer.

    “Kami pertama kali gak mau ke pendapa. Saya gak mau menginjakkan kaki di pendapa, sebelum saya datang ke pusat ekonomi wong cilik, yaitu pasar tradisional,” kata Fawait kepada wartawan, usai dilantik.

    “Saya akan berkunjung dulu di Pasar Tanjung, dan saya akan bikin kebijakan menurunkan retribusi karcis pasar, sebagai simbol keberpihakan Kabupaten Jember kepada wong cilik, kepada simbol ekonomi tradisional, sesuai arahan Pak Prabowo Subianto,” kata Fawait.

    Muhammad Fawai dan Djoko Susanto dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Jember setelah memenangi pemilihan kepala daerah dengan perolehan 588.761 suara dari 1.955.219 orang pemilih yang tercantum di daftar pemilih tetap. Mereka diusung tujuh partai parlemen yakni Gerindra, PKB, PKS, PAN, Nasdem, PPP, dan Golkar. [wir]

  • Presiden Prabowo Titip Salam untuk KH Muzakki Syah kepada Bupati Jember

    Presiden Prabowo Titip Salam untuk KH Muzakki Syah kepada Bupati Jember

    Jember (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto menanyakan kabar KH Ahmad Muzakki Syah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qodiri di Kabupaten Jember, Jawa Timur, kepada Bupati Muhammad Fawait.

    Pertanyaan itu dilontarkan Prabowo saat menyalami Fawait, usai melantik 961 kepala derah di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025). “Ketika salam-salaman, beliau berhenti agak lama saat bersalaman dengan kami,” kata Fawait.

    “Beliau menitipkan salam kepada Abuya Kiai Haji Ahmad Muzakki Syah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qodiri. Beliau menanyakan kesehatan Abuya Kiai Muzakki. Itu bagi kami merupakan pesan, bahwa pemimpin tidak pernah lupa,” kata Fawait.

    “Beliau tidak pernah lupa, seperti dahulu kala Pak Prabowo. Baik sebelum jadi presiden sampai hari ini jadi presiden, beliau tidak pernah lupa, perhatian kepada para ulama, perhatian kepada pengasuh pondok pesantren,” kata Fawait.

    Sebagai kader Gerindra, Fawait berkomitmen meneladani Prabowo. “Kami akan memberikan porsi tersendiri, perhatian khusus kepada para ulama, para kiai, para guru ngaji, madrasah diniyah dan pondok pesantren,” katanya.

    Fawait juga terkesan dengan sambutan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Beliau sangat ramah memberikan sambutan, bersalaman dengan kami. Kesannya beliau punya pengalaman tidak terlupakan di Kabupaten Jember,” katanya.

    Usai pelantikan, Fawait akan meluncur ke Magelang untuk mengikuti retret bersama para kepala daerah lainnya. “Ini juga forum untuk sinergi antara pemerintah kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Retret sangat berguna. Saya bersyukur bahwa tahun ini kami ditakdirkan jadi bupati dan yang pertama kali dilakukan adalah retret di Magelang,” katanya.

    Muhammad Fawai dan Djoko Susanto dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Jember setelah memenangi pemilihan kepala daerah dengan perolehan 588.761 suara dari 1.955.219 orang pemilih yang tercantum di daftar pemilih tetap. Mereka diusung tujuh partai parlemen yakni Gerindra, PKB, PKS, PAN, Nasdem, PPP, dan Golkar. [wir]