Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Tampil di Acara Kementerian PKP, Ahmad Dhani Rela Enggak Dibayar, Maruarar: Kita Bersahabat – Halaman all

    Tampil di Acara Kementerian PKP, Ahmad Dhani Rela Enggak Dibayar, Maruarar: Kita Bersahabat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewa 19 menjadi penampil dalam acara peluncuran logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Personel Dewa 19 yang juga kader Partai Gerindra, Ahmad Dhani, mengaku memberi penampilan secara gratis pada Jumat (21/2/2025) malam ini.

    “Kemarin tahun 2024 dapet job dari BUMN dan dari pemerintahan. Kalau sekarang sekali-sekali gratis gak apa-apa lah, ngepur dah ngepur, tapi nanti 2026 nanti dapet lagi gitu,” kata Ahmad Dhani ketika ditemui sebelum acara peluncuran. 

    Ketika ditanya lebih jelas mengenai alasan memberi penampilan secara gratis, Ahmad Dhani menyinggung soal anggaran dari kementerian pimpinan Maruarar Sirait itu. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Inpres itu menginstruksikan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.

    “Ya karena Bang Ara (sapaan akrab Maruarar Sirait) bilang karena budget-nya, yaudah enggak apa-apa,” ujar Ahmad Dhani.

    Pria yang juga anggota Komisi X DPR RI itu kemudian membagikan pandangannya mengenai kinerja Ara.

    “Pak Ara bekerja keras, bekerja keras untuk memberikan subsidi perumahan pada rakyat yang sebanyak-banyaknya,” ucap Ahmad Dhani.

    Dalam kesempatan sama, Ara yang duduk di sebelah Ahmad Dhani mengatakan bahwa mereka adalah sahabat.

    Dulu, kata Ara, mereka memang berseberangan kubu politiknya. Sekarang, mereka bersatu di Partai Gerindra.

    “Dulu kita berbeda ya, berbeda politik, sekarang bersatu. Mas Dhani lebih duluan kader Gerindra, jauh lebih lama. Saya baru menjadi kader Gerindra. Beliau senior saya,” kata Ara.

    Penampilan Dewa 19 di launching logo Kementerian PKP ini viral di media sosial. 

    Surat undangan Kementerian PKP yang akan menggelar launching logo serta pentas seni bersama Dewa 19 viral di media sosial X.

    Berdasarkan akun X @BosPurwa menarasikan bahwa gelaran launching sekaligus pentas seni itu dilakukan di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah.

    “Efisiensi????? Pentas seni dewa 19,” tulis akun tersebut seperti dikutip Tribunnews, Kamis.

    Pada undangan tersebut, peluncuran sekaligus pentas seni akan diselenggarakan Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

  • Ratusan Mahasiswa Ponorogo Demo Bawa Keranda di bawah Hujan Deras, Evaluasi 100 Hari Prabowo-Gibran

    Ratusan Mahasiswa Ponorogo Demo Bawa Keranda di bawah Hujan Deras, Evaluasi 100 Hari Prabowo-Gibran

    Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum 

    TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Ponorogo Melawan, demonstrasi di depan kantor DPRD Ponorogo, Jalan Alun-alun Timur, Mangkujayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, Jatim, Jumat (21/2/2025).

    Pantauan di lokasi, mahasiswa gelar demo bertajuk ‘Evaluasi 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran’. Mereka membawa berbagai poster yang berisikan protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. 

    Tidak hanya membawa berbagai poster. Namun mahasiswa berwarna hitam itu membawa keranda. Di tengah perjalanan demo, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Namun tidak menyurutkan mahasiswa terus menyuarakan aspirasi.

    Di tengah hujan, mereka menaburkan bunga di atas keranda sambil menyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Beberapa diantaranya terlihat meneteskan air mata.

    Tuntutan mahasiswa di antaranya menolak efisiensi yang dilakukan pemerintah di sektor pendidikan yang hanya diberikan 18 persen dari APBN. Dimana tidak sesuai amanat konstitusi UUD 1945 pasal 31 ayat 4.

    “Dalam amanat konstitusi sudah dijelaskan minimal anggaran pendidikan 20 persen dari APBN,” ungkap koordinator demo, Nanda Dwi Yanuari Jumat (21/2/2025) sore. 

    Kedua, jelas dia, menuntut wakil rakyat yang duduk di DPR agar mencabut undang-undang pasal 51A ayat 1 tahun 2025 tentang Minerba yang dinilai bermasalah. 

    Selanjutnya adalah evaluasi terhadap program makan gratis bergizi (MBG). Dimana mahasiswa menilai, program MBG belum tepat sasaran.

    “Kami juga mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU perampasan aset dan atau mendesak Presiden untuk menerbitkan Perpu perampasan aset,” katanya. 

    Mahasiswa dari berbagai organisasi itu juga mengecam tindakan represifitas aparat negara terhadap rakyat sipil yang dinilai telah semena mena.

    “Kita juga meminta agar dilibatkan dalam penyesuaian anggaran pasca dikeluarkan Inpres no 1 tahun 2025 secara transparan dan akuntabel,” tegasnya. 

    4 Wakil rakyat dari DPRD Ponorogo menemui demonstran. Mereka adalah Mahfud Arifin dari PKB, Ayatulloh Ali Syariati dari Golkar, Christine Hery Purnawaty dari PKS dan Eka Rekno Setyani.

    “Saya mengapresiasi apa yang disuarakan teman teman mahasiswa,” tambah anggota DPRD Ponorogo, Eka Rekno Setyani di lokasi.

    Dia mengklaim akan menyampaikan semua tuntutan mahasiswa ke Presiden RI Prabowo Subianto. Terlebih dia adalah anggota DPRD dari Partai Gerindra berkesempatan bisa menyampaikan langsung ke Presiden Prabowo.

    Mayoritas tuntutan mahasiswa merupakan kebijakan dari pusat. Dia akan memperjuangkan apa yang menjadi kehendak mahasiswa. 

    “Tetap kami sampaikan, seperti halanya evaluasi MBG, kemudian dana pendidikan serta tuntunan lainnya yang disampaikan,” pungkasnya. 

  • Meski Satu Partai dengan Bupati, Ketua DPRD Bogor: Tetap Jalankan Pengawasan

    Meski Satu Partai dengan Bupati, Ketua DPRD Bogor: Tetap Jalankan Pengawasan

    JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara memastikan, akan mengawal kebijakan maupun program Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Rudy Susmanto – Ade Ruhandi.

    Sastra menegaskan jika ada kebijakan Pemkab yang kurang tepat, dirinya akan tetap menegur.

    Diketahui Sastra dan Rudy Susmanto merupakan kader Partai Gerindra dan kerabat dekat.

    BACA JUGA:Pidato Perdana Rudy Susmanto Sebagai Bupati, Sebut Kabupaten Bogor Punya Sejarah Baru

    “Di sisi lain emang kami deket, tapi untuk kebijakan, ada saran masukan yang memang kurang tidak sesuai, ya kita akan tegur tetap ada pengawasan kan DPRD lembaganya,”ujarnya saat ditemui di Mako Polres Bogor, Kamis (20/2).

    Kendati begitu, Sastra menilai kinerja dari Bupati dan Wakil Bupati Bogor tak perlu diragukan lagi.

    Untuk itu ia akan mendukung dan mensuksekan program-progam dari Bupati-wakil Bupati Bogor yang Baru.

    “Kita sudah tau bagaimana kerja beliau ya kita dukung kita sukseskan program bupati wakil bupati yang baru,” ucapnya.

  • Janji Dedi Mulyadi Tak Pakai Mobil Dinas usai Jadi Gubernur, Banyak Hapus Anggaran Tak Perlu

    Janji Dedi Mulyadi Tak Pakai Mobil Dinas usai Jadi Gubernur, Banyak Hapus Anggaran Tak Perlu

    TRIBUNJATIM.COM – Dedi Mulyadi akan melakukan sejumlah gebrakan di awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih.

    Beberapa anggaran yang dianggapnya tidak begitu mendesak akan dihapus Dedi Mulyadi.

    Untuk kegiatan operasionalnya, ia juga mengaku tidak akan menggunakan mobil dinas.

    “Saya enggak ada (mobil dinas). Saya pakai mobil pribadi, mobil dinas Gubernur lama juga banyak banget,” ujar Dedi usai mengikuti Pelantikan Kepala Daerah di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025) lalu.

    Politikus Gerindra tersebut juga mengatakan, dirinya juga akan menghapus anggaran pembelanjaan baju dinas untuk Gubernur. 

    “Misalnya anggaran baju dinas saya dihapus, anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat 150 juta lebih dinolkan,” tuturnya.

    Kemudian anggaran kunjungan luar negeri juga ditiadakan.

    “Anggaran kunjungan luar negeri 1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas 1,8 miliar disisakan hanya 700 juta,” katanya.

    “Hilang hampir 40 persen,” imbuh Dedi.

    Dedi menekankan bahwa pihaknya tidak perlu lagi melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pemerintahan.

    Ia juga meminta jajaran pemerintahannya untuk menghentikan kegiatan yang berkedok studi banding dan seminar yang dinilai tidak produktif.

    Dedi mengungkapkan, seminar dan studi banding yang dilakukan selama puluhan tahun tidak menghasilkan apapun kecuali surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan.

    “Untuk penuhi kebutuhan warga Jawa Barat, karena kegiatan begitu berpuluh tahun tak hasilkan apapun kecuali SPJ,” pungkas Dedi.

    Selain itu, mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan, dirinya akan menghapus program yang tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi usai dilantik di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Ia mengungkap sejumlah anggaran tak wajar di Jawa Barat. (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

    Ia akan meniadakan program yang tidak masuk akal, salah satunya pembelian alat telekomunikasi untuk sekolah.

    Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketimpangan dalam anggaran bantuan pembangunan ruang kelas baru dengan anggaran pembelian alat-alat telekomunikasi sekolah.

    Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa bantuan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru Rp60 miliar.

    Namun di sisi lain, anggaran untuk pengadaan alat telekomunikasi sekolah justru jauh lebih besar, yakni Rp730 miliar.

    “Ada (kejanggalan). Misalnya begini, bantuan membangun ruang kelas baru Rp60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp730 miliar,” ungkapnya.

    “Itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat, digital disiapin, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik,” imbuh Dedi Mulyadi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Dedi Mulyadi pun akan menaikkan anggaran beberapa sektor prioritas.

    Seperti pembangunan ruang kelas baru dari yang sebelumnya Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

    Dana tersebut bersumber dari efisiensi anggaran.

    Hingga tadi malam, dana yang berhasil diefisiensi sebesar Rp5,5 triliun.

    Dana tersebut akan dialihkan ke sektor prioritas seperti pendidikan.

    “Ini untuk membangun 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan,” kata Dedi dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (20/2/2025).

    Selain itu, untuk infrastruktur jalan, akan ditingkatkan dari Rp 600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.

    Dana tersebut untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar investasi dapat berkembang.

    Terkait investasi, ia menegaskan akan menangani masalah oknum ormas yang menghambat investasi dengan menyiapkan program ‘Operasi Jabar Manunggal’.

    Tujuannya untuk mendampingi perusahaan dan melindungi mereka dari gangguan terkait pembebasan tanah, pembangunan, rekrutmen tenaga kerja hingga produksi limbah.

    Dari hasil efisiensi anggaran, Pemdaprov Jabar juga akan mengalokasikan anggaran untuk menyediakan sambungan listrik bagi hampir 200.000 warga yang belum memiliki listrik, dinaikkan dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar.

    Selain itu, program renovasi rumah bagi warga miskin akan ditingkatkan dengan anggaran dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar, dengan alokasi dana Rp40-50 juta per unit rumah.

    Di sektor kesehatan, Pemdaprov Jabar akan membangun rumah sakit baru, Puskesmas pembantu, dan menyediakan 200 unit ambulans untuk daerah terpencil.

    Dedi Mulyadi menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dari Rp19 triliun menjadi Rp21 triliun.

    Dengan demikian, belanja daerah akan mencapai Rp33 triliun.

    Sementara dana alokasi bagi hasil untuk kabupaten/kota sebesar Rp6 triliun akan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

    “Kita minta kenaikan PAD ini agar seluruh dana bagi hasil sebesar Rp6 triliun bisa 100 persen untuk pembangunan infrastruktur jalan, tidak boleh digunakan untuk yang lain,” tegasnya.

    Dedi Mulyadi saat diwawancarai usai bertemu warga di GOR Pajajaran, Kota Bogor, Rabu (11/9/2024) malam. (KOMPAS.com/Ramdhan Triyadi Bempah)

    Hal ini dikatakannya menanggapi efisiensi yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalani instruksi tersebut tanpa ada pengorbanan yang berat.

    “Oh, enggak ada pengorbanan (yang berarti). Yang berkorban yang biasa jalan-jalan ke luar negeri, enggak usah.”

    “Yang biasa piknik dengan berbau studi banding, enggak usah. Yang biasa seminar-seminar, enggak usah. Itu saja,” kata Dedi Mulyadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Dedi menuturkan, efisiensi sejatinya bukan berarti pemotongan anggaran, melainkan mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja yang penting.

    Pemprov, kata dia, sudah mengalihkan sejumlah belanja yang hura-hura menjadi kegiatan positif yang berimbas kepada masyarakat.

    Pengelolaan keuangan pemda itu dilakukan dengan tim transisi yang terdiri dari 11 orang.

    “Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan anggaran yang diubah dari belanja tidak penting menjadi penting.”

    “Per tadi malam itu bisa mencapai Rp5,5 triliun. Dan kita bisa mencapai Rp6 triliun dalam waktu dua hari ke depan,” tutur dia.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Demo Mahasiswa di Ponorogo Soroti Anggaran Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah

    Demo Mahasiswa di Ponorogo Soroti Anggaran Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah

    Ponorogo (beritajatim.com) – Teatrikal menaburkan bunga ke atas keranda, melambangkan matinya keadilan, menghiasi demontrasi ratusan mahasiswa di depan kantor DPRD Ponorogo. Para mahasiswa dari berbagai organisasi itu, unjuk rasa untuk mengevaluasi 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Tuntutan dengan membawa berbagai alternatif kebijakan pun disuarakan ratusan mahasiswa yang kompak memakai pakaian serba hitam tersebut. Dalam aksinya, selain berorasi secara bergantian, para mahasiswa juga mengangkat poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menyuarakan aspirasi yang dianggap penting bagi rakyat.

    Mahasiswa itu menyoroti berbagai isu, salah satunya terkait anggaran pendidikan yang hanya menerima alokasi lebih kecil dari ketentuan dalam UUD 1945. Mereka menghitung alokasi untuk anggaran pendidikan pada pemerintahan kali ini hanya 18 persen dari APBN. Padahal, amanat konstitusi minimal 20 persen untuk sektor pendidikan.

    “Konstitusi sudah jelas mengamanatkan minimal 20 persen untuk pendidikan. Kami menolak kebijakan yang bertentangan dengan aturan dasar negara,” kata Koordinator Aksi, Nanda Dwi Yanuari, Kamis (21/02/2025).

    Selain itu, mahasiswa mendesak DPR untuk mencabut pasal dalam Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan beberapa waktu yang lalu. Meraka menilai pasal dalam undang-undang bermasalah dan kontroversial. Dalam kesempatan itu, para mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap program makan bergizi gratis (MBG) agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan proporsional.

    “Kami menuntut Presiden Prabowo untuk mengevaluasi MBG, yang memangkas anggaran berbagai sektor untuk mensukseskan MBG tersebut,” katanya.

    Mahasiswa juga menuntut transparansi dalam penyesuaian anggaran pasca dikeluarkannya Instruksi Presiden terbaru, agar pelaksanaannya lebih terbuka dan akuntabel.

    “Kami meminta agar mahasiswa dan masyarakat dilibatkan dalam pengawasan anggaran supaya penggunaannya tidak menyimpang,” tambah Nanda.

    Setelah berorasi, perwakilan massa akhirnya ditemui oleh perwakilan dari anggota DPRD Ponorogo. Salah satunya anggota dari Fraksi Partai Gerindra, Eka Rekno Setiani. Ia mengapresiasi terhadap aspirasi mahasiswa dan berjanji akan meneruskannya kepada pimpinan, termasuk kepada Presiden.

    “Kami mengapresiasi semangat teman-teman mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi. Kami akan membawa tuntutan ini ke pihak yang berwenang,” ujar Eka.

    Ia menambahkan bahwa sebagian besar tuntutan mahasiswa terkait kebijakan Pemerintah Pusat. Namun pihaknya tetap berkomitmen untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi tersebut. “Kami tetap akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pendidikan dan evaluasi kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

    Aksi ini berlangsung damai hingga massa membubarkan diri setelah audiensi dengan perwakilan anggota DPRD Ponorogo. Demonstrasi ini menjadi salah satu bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. (end/kun)

  • Kontroversi Band Sukatani, Fadli Zon: Pemerintah Dukung Kebebasan Ekspresi

    Kontroversi Band Sukatani, Fadli Zon: Pemerintah Dukung Kebebasan Ekspresi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan, pemerintah mendukung penuh kebebasan berekspresi masyarakat. Hal ini sebagai respons atas isu band Sukatani yang diintimidasi polisi akibat menciptakan lagu “Bayar Bayar Bayar”.

    “Saya belum lihat ya, nanti coba saya pelajari, tapi kan kami selalu mendukung kebebasan berekspresi,” ujar Fadli di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Menurut Fadli Zon, setiap masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan kritik, asalkan tidak menganggu hak individu, dan kebebasan yang lain. Dia mentontohkan suku, agama, ras, antargolongan (SARA) menjadi salah satu batasan yang telah diatur dalam undang-undang.

    “Misalnya jangan sampai menyinggung suku, agama, ras, antargolongan, ya bahkan juga institusi-institusi yang bisa dirugikan,” ucapnya.

    Mengenai lagu Bayar Bayar Bayar dari band Sukatani, Fadli Zon sendiri mengaku belum mendengarkan lagu tersebut. Namun, menurutnya, kritik juga bisa menjadi masalah apabila mengarah ke institusi.

    “Masalahnya itu ketika mungkin menyebut itu terkait dengan institusi. Misalnya, apakah nanti kalau di bilang sebagai misalnya sebagai profesi, dosen, atau guru. Itu kan bisa saja institusi guru, dosen, tentara, dan lain-lain. Itu juga bisa terbawa-bawa secara institusi. Kalau mengkritik orang, pelaku atau oknum saya kira sih enggak ada masalah, kalau pelaku atau oknum,” tuturnya.

    Politikus Gerindra itu tak menampik, bisa saja ada oknum-oknum di suatu institusi yang melenceng dari aturan. Akan tetapi, kritik ke institusi dapat bermasalah karena bisa memicu persepsi yang memukul rata seluruh pihak di institusi tersebut.

    “Saya kira memang harus ada keseimbangan lah ya terutama terkait yang menyangkut institusi karena kita butuh kan institusi kepolisian dalam hal ini misalnya yang kuat, yang akuntabel, yang bersih,” tutur Fadli.

    Sebelumnya, viral di media sosial band punk Sukatani yang membuat pemintaan maaf terbuka terhadap institusi Polri. Permintaan maaf tersebut dilakukan menyusul lagu Bayar Bayar Bayar. Dalam lirik lagu tersebut menyinggung polisi yang kerap meminta bayaran.

    Saat ini, lagu tersebut telah ditarik tak lama seusai personel band Sukatani, Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel meminta maaf melalui akun resmi band tersebut.

    Mabes Polri sendiri telah buka suara terkait permintaan maaf band Sukatani buntut lagu berjudul Bayar Bayar Bayar. Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pihaknya tidak antikritik, termasuk terkait dengan adanya lagu tersebut.

    “Komitmen dan konsistensi, Polri terus berupaya menjadi organisasi yang modern yaitu Polri tidak antikritik,” kata Trunoyudo menanggapi band Sukatani saat dihubungi Kamis (20/2/2025).
     

  • Pakai Baju Loreng, Begini Gaya Bupati Malang Sanusi di Akmil Magelang

    Pakai Baju Loreng, Begini Gaya Bupati Malang Sanusi di Akmil Magelang

    Malang (beritajatim.com) – Instruksi pelarangan kepala daerah terpilih dari PDIP ikut retret ke Magelang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, tak digubris Bupati Malang terpilih HM Sanusi.

    Memakai topi dan berseragam loreng, Sanusi nampak enjoy setibanya di Akademi Militer Magelang. Bupati Malang dua periode tersebut bahkan mengabadikan momen kedatangan dirinya yang disambut marching band Akmil Magelang.

    Sambil berbaris, Sanusi mengabadikan dirinya dengan swavideo diiringi alunan marching band. Ia berbaris rapi dengan sejumlah Kepala Daerah terpilih untuk mengikuti pembekalan di Akmil mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

    Juru Bicara (Jubir) Tim 9 HM Sanusi, Ahmad Khusaeri, mengatakan, Sanusi setelah dilantik langsung bersiap mengikuti retret bersama kepala daerah lain di Magelang.

    “Terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan, jadi Sanusi tetap berangkat ke Magelang (retret),” kata Mas Kus, sapaan akrabnya, Jumat (21/2/2025).

    Mas Kus yang ikut mendampingi Pelantikan Sanusi ke Jakarta okeh Presiden Prabowo bilang, Abah Sanusi tetap menghormati instruksi Megawati tentang pelarangan ikuti retret.

    “Hal itu menurut kami adalah suatu sikap yang normal walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik dan sulit. Kami menghormati hal itu,” tutur Mas Kus.

    Mas Kus menjelaskan, instruksi ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI-Perjuangan sebagai sikap dari ditangkapnya sekjen partai oleh KPK adalah hal yang manusiawi, dan hal itu menurut kami adalah suatu sikap yang normal walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik sekalipun.

    Masih kata Mas Kus, berbeda dengan tempat dan daerah lain, pasangan Sanusi – Latifah memang diusung dan mendapat rekomendasi dari PDI-Perjuangan. Akan tetapi bukan merupakan pasangan yang diusung hanya oleh satu parpol. Disamping dapat rekom dari PDI-Perjuangan, paslon ini juga ada PKB, Nasdem, dan Gerindra, serta parpol non parlemen lainnya, termasuk PSI.

    “Terkait kegiatan, Abah Sanusi akan tetap berangkat ke Magelang. Keberangkatan beliau tidak bisa diartikan membangkang keinginan partai, tapi terlebih untuk menghormati pemerintah, terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan,” pungkas Mas Kus. [yog/beq]

  • Jelang Peluncuran Danantara, Prabowo Panggil Menteri hingga Pandu Sjahrir

    Jelang Peluncuran Danantara, Prabowo Panggil Menteri hingga Pandu Sjahrir

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, pejabat negara dan pengusaha untuk makan siang di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21//2025), siang.

    Salah satu yang dibahas adalah soal Badan Pengelola Investaso Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. 

    Sebagaimana diketahui, BPI Danantara rencananya akan diluncurkan pada awal pekan depan, Senin (24/2/2025). Presiden pun telah melantik sejumlah pejabat Danantara ketika awal-awal masa jabatannya yakni Oktober 2024 lalu. 

    Salah satu menteri dan pejabat negara yang terlihat hadir siang ini yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Marurar Sirait. Pria yang akrab disapa Ara itu mengaku bahwa tamu makan siang Presiden hari ini turut membicarakan soal Danantara. 

    “Ada [membicarakan soal Danantara, red], tapi saya no comment. Jadi tunggu tanggal 24 [Februari, red],” ungkap Ara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenanm, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Ara irit bicara soal pembicaraan Presiden soal Danantara saat maka siang hari ini. Dia memastikan tahu perihal seluk beluk embrio dari superholding BUMN itu, namun mengaku tidak boleh bicara. 

    “Pada waktunya akan diumumkan, ya. Saya tahu tapi saya tidak boleh umumkan,” ujar politisi Partai Gerindra itu. 

    Di sisi lain, Ara mengungkap salah satu pihak yang hadir di pertemuan Presiden siang ini adalah Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) sekaligus Founding Partner AC Ventures, Pandu Sjahrir. 

    Meski demikian, Pandu tidak mengakui adanya pembicaraan soal Danantara dengan Presiden saat makan siang. Dia turut membantah isu yang beredar bahwa dirinya akan mendapatkan jabatan di BPI Danantara.

    “Enggak jadi apa-apa,” ungkap Pandu kepada wartawan sambil berjalan ke mobilnya. 

    Adapun Pandu mengakui bahwa agenda yan dihadirinya itu turut dihadiri sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. 

    Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa badan pengelola investasi baru Indonesia, yaitu Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan diluncurkan pada Senin, 24 Februari 2025.  

    Hal ini disampaikannya saat berbicara sebagai keynote speaker di forum internasional World Government Summit secara daring di Dubai pada Kamis (13/2/2025). 

    “Danantara, yang akan diluncurkan pada 24 Februari ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kami ke dalam proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” ujarnya dalam forum itu. 

    Prabowo mengatakan bahwa semua proyek tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.

  • Hormati Presiden Prabowo, Bupati Malang Tetap Ikut Retret di Magelang

    Hormati Presiden Prabowo, Bupati Malang Tetap Ikut Retret di Magelang

    Malang (beritajatim.com) – Instruksi pelarangan kepala daerah terpilih dari PDIP untuk mengikuti retret di Magelang tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Surat tersebut merupakan respons atas penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.

    Namun, larangan tersebut tidak mempengaruhi sikap Bupati Malang, HM Sanusi, yang tetap menjalankan retret atau pembekalan bagi kepala daerah terpilih di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Keberangkatan Sanusi ke Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025 bertolak belakang dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menunda kadernya mengikuti retret.

    Dalam Pilkada Kabupaten Malang, HM Sanusi bersama Lathifah Shohib diusung oleh beberapa partai, termasuk PDIP.

    Menanggapi hal itu, Juru Bicara Tim 9 Sanusi, Ahmad Khusaeri, mengatakan bahwa HM Sanusi tetap mengikuti retret karena sudah dijadwalkan sebelumnya.

    “Terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan, jadi Sanusi tetap berangkat ke Magelang (retret),” kata Mas Kus, sapaan akrabnya, Jumat (21/2/2025).

    Mas Kus, yang ikut mendampingi pelantikan Sanusi oleh Presiden Prabowo di Jakarta, menegaskan bahwa Sanusi tetap menghormati instruksi Megawati terkait larangan mengikuti retret.

    “Hal itu menurut kami adalah suatu sikap yang normal walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik dan sulit. Kami menghormati hal itu,” tutur Mas Kus.

    Mas Kus menjelaskan bahwa instruksi Megawati merupakan respons terhadap penangkapan Sekjen PDIP oleh KPK, yang dianggap sebagai hal yang manusiawi.

    Menurutnya, berbeda dengan daerah lain, pasangan Sanusi-Lathifah memang diusung PDIP, tetapi juga mendapat dukungan dari partai lain, seperti PKB, Nasdem, Gerindra, serta parpol non-parlemen termasuk PSI.

    Mas Kus menegaskan bahwa keberangkatan Sanusi ke Magelang bukan bentuk pembangkangan terhadap partai, melainkan bagian dari penghormatan terhadap pemerintah.

    “Terkait kegiatan, Abah Sanusi akan tetap berangkat ke Magelang. Keberangkatan beliau tidak bisa diartikan membangkang keinginan partai, tapi terlebih untuk menghormati pemerintah, terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan,” pungkas Mas Kus. [yog/beq]

  • Pak Prabowo, Efisiensi Harusnya Dimulai dari Anda: Kepemimpinan adalah Teladan

    Pak Prabowo, Efisiensi Harusnya Dimulai dari Anda: Kepemimpinan adalah Teladan

    PIKIRAN RAKYAT – Langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah menjadi perhatian banyak pihak. Apalagi, buntut dari pemangkasan anggaran itu berdampak ke berbagai sektor yang menyangkut masyarakat.

    Salah satunya adalah mulai muncul potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran hingga naiknya biaya kuliah. Namun di sisi lain, ketika efisiensi anggaran berlangsung, sejumlah Menteri justru mengangkat staf khusus hingga enam orang.

    Padahal, bukankah seharusnya efisiensi anggaran itu dimulai dari atas? Setidaknya, begitulah pandangan Dosen FISIP Unpar, Kristian Widya Wicaksono.

    “Pemangkasan itu harus dimulai dari mana? Kalau efisiensi, tentu menurut saya, saya masih melihat kepemimpinan itu ya keteladanan,” katanya dalam IWEB Diskusi Ekonomi Vol. 4 pada Kamis 20 Februari 2025.

    Kristian Widya Wicaksono kemudian menyoroti bagaimana pada satu kejadian, Presiden Prabowo Subianto melakukan perjalanan luar negeri ke Inggris. Dalam perjalanan luar negeri itu, dia sudah memesan hotel dan membayarnya.

    Akan tetapi, karena jadwalnya berubah, hotel yang sudah dibayar itu tidak digunakan.

    Selain itu, ada juga informasi yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto kerap membawa tiga sampai enam pesawat ketika melakukan perjalanan ke luar negeri.

    “Artinya ya itu, kalau dari sisi keteladan menurut saya harusnya dari atas. Mulai dari pengeluarannya presiden, wakil presiden, para menteri. Itu dulu gitu, layer itu dulu yang harus diutamakan melakukan (efisiensi) pengeluaran,” tutur Kristian Widya Wicaksono.

    Setelah itu, barulah efisiensi anggaran dilakukan di tingkat Pemerintah Daerah. Namun, dia mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran di daerah jangan sampai merugikan rakyat.

    “Karena bagaimanapun dana yang digunungkan oleh pemerintah untuk aktivitas yang berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat, begitu itu diefisiensikan, wah bisa menyentuh (perekonomian masyarakat),” ujar Kristian Widya Wicaksono.

    “Makanya tadi, ini yang kemudian berdampak pada berkurangnya lapangan pekerjaan, orang di-PKH dan seterusnya,” ucapnya menambahkan.

    Kristian Widya Wicaksono pun mengingatkan, jangan sampai efisiensi anggaran sampai menyentuh aspek-aspek dengan multiplayer di masyarakat.

    “Sehingga mulai dari atas, lalu selektif pilih mana yang harus diefisiensikan, komunikasikan dengan pemerintah daerah. Hati-hati juga di pemerintah daerah, jangan sampai dana-dana yang memang dana untuk pembangunan, dana untuk distribusi ke masyarakat untuk aktivitas ekonomi itu diefisiensikan. Agak ngeri,” katanya.

    Sebab, Kristian Widya Wicaksono mengungkapkan bahwa akibatnya akan dirasakan langsung oleh rakyat. Salah satunya, mereka pelan-pelan mulai kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki sumber pendapatan untuk menggantungkan hidup.

    “Nah ini kan harus dipikirkan, apakah ekonomi yang seperti ini memang akan menampung dalam jangka panjang? Harus harus ada komposisi pekerjaan yang tepat untuk mengatur perekonomian,” tuturnya.

    “Jadi mulai dari atas, selektif, dan kemudian komunikasi ke bawah. Kemudian perhatikan bahwa jangan sampai merugikan masyarakat,” ucap Kristian Widya Wicaksono menambahkan.

    Kunjungan Luar Negeri Prabowo

    Beberapa waktu lalu, sempat ramai di media sosial terkait perjalanan dinas Prabowo Subianto ke luar negeri. Salah seorang diplomat menuturkan rumitnya melayani sang presiden.

    Dia mengungkapkan bahwa jadwal kunjungan Prabowo Subianto sering kali diumumkan secara mendadak dengan jam kedatangan yang tidak jelas. Sehingga, menyulitkan kedutaan besar Indonesia di luar negeri untuk menyambut rombongan Presiden.

    Kesulitan juga terjadi dalam urusan lahan parkir pesawat. Sebab dalam setiap kunjungan, pesawat yang digunakan oleh delegasi Indonesia lebih dari satu.

    Seperti pada saat ke Lima, Peru, disebutkan bahwa ada enam pesawat yang melayani penerbangan Prabowo Subianto dan rombongan. Begitu pula dalam kunjungan kerja Prabowo ke India pada Kamis 23 Januari 2025, ada tiga pesawat yang digunakan.

    Satu pesawat kepresidenan untuk Prabowo Subianto bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan para ajudan. Kemudian satu pesawat untuk mengantar Menteri Sugiono yang baru tiba dari acara KTT ASEAN, dan pesawat lain digunakan oleh para menteri.

    Belum lagi, permintaan Prabowo Subianto yang kadang sulit dipenuhi, seperti ingin disediakan mobil mewah merek tertentu, kolam renang air hangat dengan suhu 32 derajat, hingga air kelapa.

    Diplomat tersebut menyatakan bahwa jenis mobil yang digunakan Prabowo Subianto haruslah Mercedes-Maybach S-Class.

    Informasi yang beredar itu juga menyebutkan bahwa sejak menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto selalu minta diantar-jemput dengan mobil yang seri paling murahnya dibanderol seharga Rp7,5 miliar ini.

    Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana penghematan alias efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan dilakukan hingga Rp750 triliun. Namun, langkah itu akan dilakukan dalam beberapa tahapan.

    Dia menyampaikan, penghematan anggaran untuk seluruh Kementerian/Lembaga dilakukan dalam tiga tahap. Penghematan penggunaan anggaran ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.

    “Penghematan putaran pertama mencapai Rp300 triliun, sementara putaran kedua Rp308 triliun. Jadi, totalnya kita punya anggaran Rp750 triliun,” kata Prabowo Subianto dalam pidato perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Sabtu 15 Februari 2025.

    Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa skema efisiensi anggaran untuk tahap kedua adalah dengan melakukan penyisiran anggaran Kementerian/Lembaga yang kurang efisien dengan target Rp308 triliun.

    Akan tetapi, sebanyak Rp58 triliun dikembalikan ke beberapa instansi. Sehingga, efisiensi anggaran berjumlah Rp250 triliun.

    Sementara itu, untuk efisiensi tahap ketiga akan dilakukan melalui BUMN dengan target dividen Rp300 triliun. Namun, pada tahap ketiga ini, sebanyak Rp100 triliun akan dikembalikan ke BUMN, sementara sisanya sebanyak Rp200 triliun diperuntukkan bagi negara.

    Dari efisiensi anggaran ini, terdapat 24 miliar dolar AS atau setara Rp390,24 triliun yang digunakan untuk alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut, ditegaskan Kepala Negara, untuk memberikan pemerataan MBG ke seluruh anak-anak Indonesia.

    “Sebanyak 24 (miliar USD) terpaksa saya pakai untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” tutur Prabowo Subianto.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News