Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Hubungan Megawati dengan Prabowo Disebut Bisa Lebih Buruk dari SBY

    Hubungan Megawati dengan Prabowo Disebut Bisa Lebih Buruk dari SBY

    JAKARTA – Guru besar ilmu politik Unpad, Muradi menilai, instruksi kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk tidak mengikuti retret merupakan ekspresi kekecewaan Megawati Soekarnoputri terhadap Prabowo Subianto yang dianggap membiarkan Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Megawati menganggap kader-kadernya sebagai anaknya. Saya lihat instruksi agar kepala daerah dari PDIP menunda kedatangan ke retret karena terluka dengan penangkapan Hasto Kristiyanto. Apalagi, Prabowo sempat menunjukkan sikap menghargai Mega saat peringatan HUT ke-17 Gerindra,” ungkapnya, Minggu 23 Februari 2025.

    Menurut dia, penahanan Hasto bisa memperburuk hubungan Megawati dengan Prabowo. Apalagi jika muncul kesan Prabowo terus membiarkan PDIP diobrak-abrik oleh kekuatan eksternal. “Bahkan bisa jauh lebih buruk dari hubungan Megawati dengan SBY,” sambung Muradi.

    Padahal saat itu, kata dia, kesalahan SBY di mata Megawati hanya karena dianggap tidak jujur saat ditanyakan soal pencalonan menjelang Pilpres 2004. Sementara Prabowo, setelah sempat melontarkan pernyataan yang menghargai Mega, justru terkesan membiarkan Hasto ditahan yang mengonfirmasi dugaan PDIP adanya pihak luar yang ingin mengintervensi internal partai.

    Meski demikian, Muradi menyebut elite-elite PDIP tidak akan bertindak gegabah menjelang kongres pada April 2025 mendatang, dan masih menunggu itikad baik dari Prabowo. “Kalau Prabowo terus acuh tak acuh, maka PDIP akan semakin sengit beroposisi,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader-kader PDIP yang baru saja dilantik jadi kepala daerah untuk tidak ikut serta dalam kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Instruksi itu tertuang dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis, 20 Februari 2025, atau tak lama setelah KPK memutuskan menahan Hasto Kristiyanto.

    Setidaknya ada 112 kepala daerah dan 80 wakil kepala daerah dari PDIP yang memenangi Pilkada Serentak 2024, termasuk di antaranya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno serta Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali I Wayan Koster-I Nyoman Giri.

  • Sosok Andi Sumangerukka, Gubernur Sultra yang Dipuji Mendagri Tito saat Retret di Akmil Magelang – Halaman all

    Sosok Andi Sumangerukka, Gubernur Sultra yang Dipuji Mendagri Tito saat Retret di Akmil Magelang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Nama Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR) menarik perhatian seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam kegiatan retret kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Dalam retret yang digelar 21-28 Februari 2025 itu, eks Kapolri itu menyebut nama Andi Sumangerukka.

    Mendagri Tito mengapresiasi terobosan yang dilakukan sang purnawirawan jenderal bintang dua.

    Dikutip dari tayangan Kompas TV pada Sabtu (23/2/2025), Tito memuji Gubernur Sultra yang berinisiatif mengumpulkan bupati dan wali kota daerahnya sembari ngobrol santai di atas rumputdi sela pelaksanaan retret.

    “Ada kepala daerah di Sultra, Pak Andi (Andi Sumangerukka) itu dia kumpulkan para bupati dan wali kota,” ujar Tito.

    “Sambil santai mereka duduk di sana di lapangan rumput ngobrol-ngobrol.”

    “Nah, sambil saling kenal satu sama yang lain,” lanjut Tito didampingi  Wamendagri Bima Arya.

    Diapun menyebut retret membuka ruang bagi para kepala daerah untuk melakukan pertemuan dan diskusi.

    Lantas siapa profil dan sosok Andi Sumangerukka?

    Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) atau Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, S.E., M.M. adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat (AD) menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2025-2030.

    Jabatan terakhir Mayjen Andi Sumangerukka di TNI yakni sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam XIV/Hasanuddin.

    Jenderal yang dikenal dengan nama ASR ini tercatat aktif menjabat sebagai Pangdam XIV/Hasanuddin pada tahun 2020 hingga 2021.

    Semasa dinasnya, jenderal bintang 2 ini juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Sulawesi Tenggara (Sultra).

    Andi Sumangerukka resmi pensiun sebagai Pati TNI AD pada tahun 2021.

    Setelah pensiun dari TNI, Andi kemudian terjun ke dalam dunia politik dengan bergabung bersama Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.

    Saat bergabung, ia langsung mendapat jabatan strategis, yakni sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PPP Sultra.

    Pada Pilkada 2024, Andi Sumangerukka juga dipercaya untuk maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Sultra.

    Diusung 6 partai politik, yaitu Partai Gerindra, PPP, PAN, Hanura, Partai Berkarya, dan Partai Prima, Andi berpasangan dengan cawagub Sultra, yakni Hugua.

    Hasilnya, Andi Sumangerukka berhasil memenangkan Pilgub Sultra 2024 dengan meraih 775.183 suara, mengalahkan paslon Tina Nur Alam-La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan, paslon Lukman Abunawas-LM Laode Ida, dan Paslon Ruksamin-LM Sjafei.

    Dengan begitu, kursi kepemimpinan Gubernur Sultra periode 2025-2030 akan diduduki oleh Andi Sumangerukka.

    Bukan orang sembarangan, Andi Sumangerukka memiliki harta kekayaan yang fantastis yakni mencapai Rp623 miliar.

    Hartanya itu bahkan disebut-sebut menjadikannya sebagai cagub terkaya se-Indonesia.

    Selain aktif sebagai politikus, Andi Sumangerukka juga disibukkan dengan jabatannya sebagai Presiden Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Sultra.

    Kehidupan pribadi dan pendidikan

    Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, S.E., M.M. (Facebook/Andi Sumangerukka)

    Andi Sumangerukka lahir di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada tanggal 11 Maret 1963

    Ia memiliki istri yang bernama Arinta Anila Apsari dan menganut agama Islam.

    Andi dan Arinta memiliki 2 orang anak, satu perempuan dan satu lagi laki-laki.

    Andi Sumangerukka sendiri merupakan anak keempat dari 8 bersaudara.

    Ayahandanya juga merupakan purnawirawan TNI, yakni bernama Mayor TNI (Purn.) H. Syam Daud, sedangkan ibundanya bernama Hj. Andi Azizah.

     Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama sang ibunda tercinta, Hj. Andi Azizah. (Ist)
    Semasa sekolah, Andi menghabiskan waktu belajarnya di Kota Kendari, Sultra.

    Setelah lulus, ia masuk ke Akademi Militer atau Akmil.

    Mayjen Andi Sumangerukka adalah lulusan Akmil tahun 1987.

    Di Akmil, ia satu angkatan dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn.) Muhammad Herindra.

    Perjalanan karier

    Karier Andi Sumangerukka telah malang melintang di dalam TNI AD dan memiliki rekam jejak yang cemerlang.

    Ia merupakan prajurit TNI yang berasal dari satuan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud).

    Sebagai prajurit Arhanud, Andi memiliki tugas untuk melaksanakan pertahanan udara dengan menghancurkan, mengurangi, atau meniadakan daya dan hasil guna serangan udara musuh.

    Beragam jabatan strategis di TNI AD pun juga sudah pernah diemban olehnya.

    Andi tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Danyon Arhanudse 13/Parigha Bhuana Yudha pada tahun 2003 hingga 2007.

    Jenderal asal Makassar ini juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Asintel Kodam I/Bukit Barisan pada tahun 2007.

    Karier Andi makin melenting tatkala ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan posisi sebagai Danrem 143/Halu Oleo pada tahun 2012.

    Pada 2013, ia diangkat menjadi Irdam V/Brawijaya.

    Setelah itu, Andi diutus untuk menjabat sebagai Kabinda Sulawesi Tenggara pada 2015.

    Pada 2019, Andi dimutasi sebagai Sahli Bid. Ideologi dan Politik BIN.

    Barulah di tahun 2020 ia diangkat menjadi Pangdam XIV/Hasanuddin hingga masa pensiunnya pada 2021.

    Pujian Tito

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika memberi keterangan pers di kantornya, Senin (25/11/2024). (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka.

    Apresiasi terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka disampaikan Tito saat membahas pentingnya pelaksanaan retret.

    “Retret ini penting sekali adalah bagaimana kita ada semacam forum bagi seluruh kepala daerah untuk saling kenal satu dengan yang lain,” jelas Tito.

    “Tadi pagi saya melihat sudah ada yang bagus, itu yang saya harapkan,” ujarnya menambahkan.

    Tito Karnavian pun menyebut sosok Gubernur Sultra Andi Sumangerukka.

    ASR berinisiatif kumpul bersama bupati dan wali kota daerahnya sembari ngobrol santai di atas rumpul di sela pelaksanaan retret.

    “Ada kepala daerah di Sultra, Pak Andi (Andi Sumangerukka) itu dia kumpulkan para bupati dan wali kota,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

    “Sambil santai mereka duduk di sana di lapangan rumput ngobrol-ngobrol.”

    “Nah, sambil saling kenal satu sama yang lain,” lanjut Tito didampingi  Wamendagri Bima Arya.

    Diapun menyebut retret membuka ruang bagi para kepala daerah untuk melakukan pertemuan dan diskusi.

    “Nah saya sampaikan di sini lima ruangan. Lima ruangan yang dipakai untuk diskusi kelompok, untuk Lemhanas nanti kosong sekitar dua hari silakan pakai bergantian,” ujarnya.

    “Yang nggak melaksanakan nanti saya dengan Pak Bima cek nanti ada yang tidak mengerjakan,” katanya menambahkan.

    Diapun berharap seluruh gubernur bisa mengumpulkan bupati dan wali kotanya untuk saling mengenal.

    “Saya maunya gubernur kumpulin bupati dan wali kotanya karena belum tentu saling kenal antara mereka dan mulai bicara-bicara dikit tentang mau apa kita daerah kita, gitu yah,” ujarnya.

    Tito kemudian menceritakan pengalamannya sebagai Mendagri lima tahun terakhir saat berkunjung di daerah.

    “Saya juga pernah datang ke beberapa wilayah yang setahun dua tahun tidak pernah ada rapat bupati dan wali kota yang dipimpin oleh gubernur, nggak ada rapat. Jadi datang rapat itu waktu saya datang aja,” katanya.

    “Saya tidak bisa membayangkan bagaimana koordinasinya. Jalan sendiri-sendiri,” lanjutnya.

    Untuk itu, Tito, juga meminta agar rapat tingkat provinsi bisa rutin dilaksanakan.

    “Nah ini yang saya minta, harusnya rapat tingkat provinsi itu paling tidak lah tiga empat bulan sekali,” katanya.

    Untuk berkoordinasi dan mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang masih kurang untuk saling membantu.

    Pada momentum retret ini, Tito pun mendorong seluruh gubernur untuk mengumpulkan para bupati dan wali kota.

    “Kumpullah. Kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi saja nggak apa-apa yang penting kenal. Inilah momentumnya,” kata Tito.

    “Kalau sudah kembali ke daerah masing-masing, sibuk sendiri-sendiri dengan berbagai persoalan sendiri-sendiri,” jelasnya menambahkan.

    Selain itu, para kepala daerah bisa bertemu para menteri yang akan mengisi Lemhanas.

    “Diskusi-diskusi kelompok biar menarik, nggak mengantuk begitu. Nanti kelompok akan saling bertanya, saling menyampaikan pendapat, nah itu bagus. interaktif,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/ chrysnha, Rakli)(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriani)

  • Partai Gelora dukung Wacana Koalisi Permanen KIM Plus

    Partai Gelora dukung Wacana Koalisi Permanen KIM Plus

    Ketua Umum Partai Gelora, Anies Matta dukung koalisi permanen KIM Plus Jakarta 22 Februari 2025 (Foto : Radio Elshinta Rizki Rian Saputra)

    Partai Gelora dukung Wacana Koalisi Permanen KIM Plus
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 23 Februari 2025 – 14:43 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Gelora, Anies Matta, menyambut positif usulan Presiden RI  Prabowo Subianto untuk membentuk koalisi permanen dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Menurut Anies gagasan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan ke depan.

    “Partai Gelora mendukung ide Pak Prabowo untuk membentuk koalisi permanen karena, pertama, ini akan memperkuat konsolidasi elite politik di Indonesia. Kedua, ini akan memperkuat organisasi pemerintahan. Ketiga, ini sangat memungkinkan, terutama karena Bapak Presiden memiliki banyak agenda strategis besar,” ujar Anies setelah acara pelantikan DPP dan DPW Partai Gelora, di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan Sabtu (22/2/2025).

    Anies Matta juga meyakini bahwa dengan adanya koalisi permanen program-program strategis pemerintahan Prabowo dapat dijalankan dengan lebih efektif. “Insya Allah, dengan koalisi permanen ini, agenda-agenda strategis Presiden bisa kita eksekusi dengan baik,” ujarnya

    Terkait dengan kemungkinan Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2029, Anies Matta menyatakan dukungan dari Partai Gelora. Namun, ia menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan keberhasilan pemerintahan pada periode pertama.

    “Kami akan mendukung beliau kembali sebagai calon presiden 2029 nanti, tetapi beliau sendiri mengatakan bahwa meskipun sudah didukung oleh Gerindra, yang paling penting adalah sukses dulu dalam periode ini. Jadi, kita fokus untuk sukses dulu. Kita anggap pencalonan beliau nanti sebagai hasil dari kesuksesan kita mengelola pemerintahan di periode pertama,” tegasnya.

    Penulis : Rizki Rian Saputra

    Sumber : Radio Elshinta

  • Gerindra Jakarta Singgung Komitmen Prabowo Perjuangkan Program Prorakyat – Halaman all

    Gerindra Jakarta Singgung Komitmen Prabowo Perjuangkan Program Prorakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta memperingati HUT yang ke-17 bersama dengan masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut digelar di Padepokan Ciliwung, Jakarta Timur. 

    Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan bahwa kegiatan ini sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bahwa Gerindra harus dekat dengan rakyat.

    Dalam kesempatan ini, Gerindra DKI Jakarta memberikan santunan Yatim dan Duafa, Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan membagikan sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial.

    “Alhamdulillah hari ini kami Gerindra DKI Jakarta dapat kembali hadir di tengah-tengah masyarakat sesuai arahan ketua umum kami yaitu Bapak Prabowo Subianto, dalam rangka memperingati hari jadi Partai Gerindra yang ke-17,” ujar Ariza Patria dalam keterangannya, Minggu (23/2/2025)

    Selain santunan, pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian sembako, perayaan HUT Gerindra DKI Jakarta juga menyertakan kegiatan Bersih-bersih Sungai Ciliwung, Penanaman Pohon, Senam Gemoy dan Lomba Mewarnai Anak-anak.

    Ariza menegaskan bahwa pencapaian terbesar Gerindra di usia ke-17 adalah berhasil mengantarkan Ketua Umum Partai, Prabowo Subianto, sebagai Presiden Republik Indonesia.

    “Pada ulang tahun ke-17 ini, partai kita bersyukur bisa menempatkan kader terbaiknya sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau adalah Ketua Umum dan Ketua Pembina kami, H. Prabowo Subianto,” kata Ariza.

    Sementara itu, Sekretaris Gerindra DKI Jakarta, Rany Mauliani menyebutkan, dengan semangat ulang tahun ke-17, Gerindra DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam menjaga lingkungan serta memperjuangkan program-program pro-rakyat yang mendukung kemajuan Jakarta dan Indonesia.

    “HUT kami kali ini, tidak hanya kami isi dengan sejumlah kegiatan sosial, tetapi juga dengan kegiatan yang bermanfaat untuk melestarikan lingkungan seperti bersih-bersih sungai ciliwung dan menanam pohon” kata Rany.

    Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya sebagai wujud nyata komitmen Partai Gerindra dalam mendukung pembangunan bangsa, terutama dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan visi dan misi partai dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

     

     

  • Rudi Valinka Dituding Sebar UU Palsu, Warganet Bongkar Fakta Sebenarnya

    Rudi Valinka Dituding Sebar UU Palsu, Warganet Bongkar Fakta Sebenarnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital (Stafsus Menkomdigi), Rudi Valinka, diduga menyebarkan informasi yang keliru terkait Undang-Undang di media sosial X. Dugaan ini muncul setelah Rudi, yang memiliki nama asli Rudi Sutanto, membagikan potongan pasal yang diklaim sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Kontroversi ini bermula dari unggahan seorang pengguna akun X bernama @LaiElfrid, yang mempertanyakan dasar hukum mengenai kewajiban kepala daerah yang baru dilantik untuk mengikuti pembekalan atau retreat sebagaimana yang disebutkan dalam unggahan Rudi.

    “Rud, kasih tahu gue ada di UU mana kepala daerah harus ikut retreat? Waktu dan tempat dipersilakan,” tulis akun @LaiElfrid.

    Menanggapi pertanyaan itu, Rudi Valinka membalas dengan mengunggah gambar yang berisi potongan pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam gambar tersebut, tertulis bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah diwajibkan mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

    Namun, pernyataan tersebut segera dipatahkan oleh akun lain, @MurtadhaOne1, yang menunjukkan bahwa isi pasal yang sebenarnya berbeda jauh dari yang diunggah Rudi.

    “Sekelas stafsus @kemkomdigi sebar UU palsu. Jadi benar apa kata admin @gerindra dulu kalau hoax terbaik adalah versi pemerintah,” cuit akun @MurtadhaOne1.

    Setelah dilakukan pengecekan, Pasal 164 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebenarnya mengatur tentang susunan pimpinan DPRD kabupaten/kota, bukan mengenai retreat atau pembekalan kepala daerah oleh pemerintah pusat. Pasal tersebut berbunyi:

  • Danantara Butuh Modal Minimal Rp1.000 Triliun, dari Mana Uangnya?

    Danantara Butuh Modal Minimal Rp1.000 Triliun, dari Mana Uangnya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi alias BPI Danantara pada Senin (24/2/2025) besok. Danantara akan mengendalikan sekaligus mengelola dividen dadi BUMN jumbo. 

    Namun demikian, Danantara dirancang memiliki modal paling sedikit Rp1.000 triliun. Salah satu sumbernya berasal dari efisiensi anggaran yang rencananya dilakukan secara bertahap hingga mencapai Rp750 triliun.

    Asal usul modal Danantara itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat memberikan pidato politik pada Hari Ulang Tahun atau HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat. 

    Prabowo mengemukakan bahwa penghematan akan dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN. 

    Kedua, senilai  Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMN Rp300 triliun, namun Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja. 

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun,” ungkapnya.

    Prabowo dalam paparannya menunjukkan bahwa total penghematan pada tahun pertamanya akan mencapai Rp750 triliun atau setara sekitar US$44 miliar. 

    Dari hasil penghematan tersebut, Prabowo berencana menggunakan US$24 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Sementara sisanya, Prabowo ingin menyerahkan US$20 miliar kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

    Versi UU BUMN 

    Adapun landasan hukum berdirinya Danantara, diatur dalam BAB 1C UU BUMN. Bagian ini menjelaskan secara terperinci mengenai BPI Danantara, mulai dari kedudukannya dalam struktur  negara, organisasi, hingga asal-usul modalnya. 

    Soal asal usul modal Danantara diatur di dalam Pasal 3G. Pasal itu merinci bahwa modal Danantara bisa berasal dari Penyertaan Modal Negara alias PMN atau sumber lain. Yang dimaksud PMN dalam beleid itu bisa berupa dana tunai, barang milik negara atau BMN, saham milik negara di BUMN.

    UU BUMN juga mengatur bahwa modal dasar BPI Danantara minimal Rp1.000 triliun. Modal tersebut dapat ditambah melalui skema PMN atau sumber lain. Namun demikian,  tidak ada penjelasan lebih detail mengenai sumber lain dalam beleid tersebut.

    Adapun jika mengacu kepada Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU BUMN, nilai Rp1.000 triliun itu didapat berdasarkan modal konsolidasi BUMN tahun buku 2023 yang sebesar Rp1.135 triliun.

    Perlu Pemimpin Tepat 

    Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan saham BUMN berkapitalisasi besar berisiko terkoreksi jika Presiden RI Prabowo Subianto salah memilih penggawa Danantara. 

    Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho, mengatakan kini terdapat berbagai spekulasi yang akan mengisi jabatan sebagai kepala Danantara jelang peluncuran resminya pada Senin (24/2/2025). 

    Selain kepala badan pelaksana Danantara, siapa yang akan mengisi jajaran direksi holding investasi dan operasional juga menjadi pertanyaan masyarakat. 

    “Jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan,” ujar Andry dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (23/2/2025). 

    Dia menuturkan ada sejumlah risiko apabila Dananatara dipegang oleh non-profesional, birokrat, terafiliasi politik, dan tidak sesuai kepakaran di bidangnya. 

    Pertama, akan terjadi capital outflow di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Aliran keluar dana asing juga berisiko membayangi pasar surat berharga negara, sehingga memperkecil kepemilikan asing pada instrumen tersebut. 

    “[Kedua] tujuh perusahaan BUMN di bawah Danantara yang melantai di bursa akan mengalami koreksi nilai sahamnya besar-besaran di hari pertama pengumuman. Saham Himbara menjadi yang paling terdampak besar,” ucap Andry. 

    Tujuh BUMN yang dimaksud adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan Indonesia, MIND ID.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak empat perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni BMRI, BBRI, BBNI, dan TLKM. Adapun, tiga dari empat perusahaan negara ini masuk dalam 10 besar saham berkapitalisasi jumbo. 

    Melansir data BEI per Jumat (21/2/2025), saham BBRI berada di peringkat kelima dengan kapitalisasi pasar Rp584 triliun. BMRI menyusul di posisi tujuh dengan nilai Rp469 triliun, dan peringkat sembilan dihuni TLKM yang memiliki Rp263 triliun. 

    Ketiga, lanjut Andry, adalah risiko pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menuju level Rp16.500. Terakhir, Danantara dinilai akan sulit meraih pendanaan investor asing di masa mendatang. 

    Oleh karena itu, dia berharap pemegang kendali Danantara adalah profesional yang teruji dalam pengelolaan dana investasi dan berpengalaman dalam mengelola bisnis korporasi untuk menghindari dampak jangka pendek serta panjang. 

    “Kepala badan serta jajaran direksi [Danantara] harus diisi oleh profesional yang tidak terlibat pada kepentingan politik praktis. Jika tidak, maka kredibilitas Danantara akan dipertaruhkan,” pungkasnya.

    Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

  • Kangen Anak Saat Retret Kepala Daerah, Dedi Mulyadi Langsung Antarkan Putrinya ke Hotel

    Kangen Anak Saat Retret Kepala Daerah, Dedi Mulyadi Langsung Antarkan Putrinya ke Hotel

    Magelang, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku kangen anak setelah tiga hari tidak bertemu karena ikut retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Dedi kemudian menyempatkan diri mengantar anaknya ke hotel.

    Dengan bergandengan tangan, Dedi Mulyadi bersama anak perempuannya berjalan menuju mobil dinasnya di halaman parkir gedung golf kompleks Akmil untuk mengantar sang putri ke hotel.

    “Ini mengantar anak ke mobil, iya dong kangen anak dari Jumat (21/2/2025) hingga Minggu atau tiga hari (tidak bertemu),” kata Dedi kepada wartawan, Minggu (23/2/2025).

    Meski kangen anak, Dedi mengaku tetap semangat mengikuti retret kepala daerah hingga 28 Februari 2025. Menurutnya, retret dapat menambahkan wawasan dan pengalaman sehingga mendukung kinerjanya dalam membangun daerah.

    “Banyak pembelajaran yang kita dapat dan menambah wawasan tentang Indonesia. Menyelaraskan pokok pikiran antardaerah, menyelaraskan pokok pikiran dengan daerah. Dan semuanya dilakukan demi Indonesia maju,” ujar politikus Gerindra itu.

    Retret kepala daerah gelombang satu ini dihadiri 450 kepala daerah terdiri dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, serta wali kota seluruh Indonesia.

    Hingga hari ketiga ini, masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir dalam retret, terutama dari PDI Perjuangan.

  • Besok Danantara Diluncurkan Prabowo, Diyakini Jadi Motor Penguatan Ekonomi Indonesia: Itu Ilusi – Halaman all

    Besok Danantara Diluncurkan Prabowo, Diyakini Jadi Motor Penguatan Ekonomi Indonesia: Itu Ilusi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto akan meluncurkan badan pengelola investasi Indonesia yaitu Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin (24/2/2025).

    Pembentukan Danantara sejalan dengan model yang telah diterapkan oleh beberapa negara lain, seperti Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional di Malaysia. 

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyampaikan, anggapan bahwa Danantara bisa langsung menjadi motor penguatan ekonomi Indonesia dalam waktu singkat adalah ilusi. 

    “Masih banyak tantangan yang harus diselesaikan sebelum lembaga ini dapat diandalkan untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,” ujar Achmad kepada Tribunnews, Minggu (23/2/2025).

    Ia menyampaikan, untuk memahami tantangan yang dihadapi Danantara, maka perlu melihat perjalanan panjang dua lembaga serupa yang telah lebih dahulu sukses yakni Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional di Malaysia.

    Menurutnya, Temasek Holdings dibentuk pada 1974 dengan tujuan mengelola investasi negara secara independen. Keberhasilannya tidak datang dalam semalam. 

    Temasek harus melalui berbagai fase reformasi, pembelajaran dari kegagalan, serta peningkatan tata kelola dan profesionalisme selama bertahun-tahun. 

    “Salah satu faktor kunci yang membuat Temasek berhasil adalah independensi dari intervensi politik, struktur kepemimpinan yang profesional, serta kepercayaan investor internasional terhadap transparansi dan manajemen risikonya,” ujarnya.

    Kemudian, Khazanah Nasional didirikan pada 1993, juga menghadapi jalan panjang dan berliku sebelum akhirnya dianggap sebagai sovereign wealth fund yang kompetitif. 

    Seperti Temasek, Khazanah juga memiliki tantangan internal, termasuk restrukturisasi BUMN, pengelolaan aset strategis, dan peningkatan daya saing global. 

    Keberhasilan Khazanah sangat bergantung pada kredibilitasnya dalam mengelola investasi dan menjaga profesionalisme dalam tata kelola aset negara.

    “Dalam dua contoh tersebut, ada satu kesamaan utama, tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Mereka membutuhkan puluhan tahun untuk membangun reputasi internasional, menarik investasi global, dan mengelola aset dengan efisiensi tinggi,” paparnya.

    Jangan Ambisius

    Achmad menyampaikan, Danantara bukan ide yang buruk, tetapi untuk menjadikannya sebagai motor penguatan ekonomi Indonesia tanpa membebani APBN masih terlalu jauh. 

    Sebab, tantangan yang dihadapi terlalu besar untuk di atasi dalam waktu singkat. 

    Ia mengatakan, Indonesia harus belajar dari pengalaman Temasek dan Khazanah bahwa kesuksesan membutuhkan waktu, konsistensi, profesionalisme, dan independensi dari politik.

    Singkatnya, Kata Achmad, Danantara masih butuh waktu panjang untuk membuktikan diri sebelum bisa menjadi motor penguatan ekonomi Indonesia tanpa membebani APBN. 

    Ia menyebut, mengelola aset negara bukanlah hal yang bisa dilakukan secara instan. 

    “Jika tidak dikelola dengan hati-hati, alih-alih membawa keuntungan, Danantara justru bisa menjadi beban baru bagi perekonomian Indonesia,” ucapnya.

    Besok Diluncurkan

    Presiden Prabowo mengusulkan, seluruh mantan presiden Indonesia untuk menjadi pengawas bagi pelaksanaan Danantara sebagai kekuatan energi masa depan.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini,” kata Prabowo saat puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra dikutip Minggu (16/2/2025).

    Bahkan, Prabowo juga ingin melibatkan para organisasi keagamaan mulai dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah bahkan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk bersama-sama mengawal Danantara.

    “Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagainya yang lain ikut juga membantu mengawasi,” ucap Prabowo.

    “Supaya ini adalah uang rakyat ini adalah uang anak-anak dan cucu cucu kita dan nilainya adalah hampir 980 miliar dolar AS aset under management,” sambungnya.

    Sementara itu dalam acara forum internasional World Government Summit yang digelar di Dubai pada Kamis (13/2/2025), Presiden Prabowo menyebut Danantara bakal menjadi badan yang mengelola proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi.

    Rencananya, kata Prabowo, Danantara bakal diluncurkan pada 24 Februari 2025 mendatang.

    “Danantara, yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan dan lain-lain,” jelas Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/2/2025).

    Selain itu, Prabowo juga berharap dengan adanya Danantara bakal bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen seperti janji politiknya dulu.

    Sehingga, imbuhnya, Danantara bakal mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar AS atau setara dengan Rp14 ribu triliun.

    Prabowo menjelaskan, untuk pendanaan awal, Danantara bakal menampung sekitar 20 miliar dolar AS.

    “Saya rasa ini akan menjadi langkah transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, dan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” ujarnya.

    “Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” sambungnya.

  • Strategi kepemimpinan Prabowo yang kuat wujudkan kesejahteraan rakyat

    Strategi kepemimpinan Prabowo yang kuat wujudkan kesejahteraan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto telah memilih strategi kepemimpinan yang kuat, bukan hanya bagi rakyat Indonesia, namun juga selaras dengan persepsi warga dunia.

    Persepsi Indonesia juga dicitrakan kuat dalam diplomasi internasional, sehingga semakin mengukuhkan posisi Indonesia dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai negara yang diperhitungkan di kancah global.

    Energi kepemimpinan figur Prabowo Subianto terasa kuat. Sosoknya yang tegas, berkarisma, dan berpengalaman, menjadikannya figur pemimpin yang dihormati, baik di dalam negeri maupun di kancah global.

    Kebijakan populis Presiden Prabowo semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Seperti saat berpidato pada HUT Partai Gerindra, pertengahan Februari 2025, Presiden Prabowo, antara lain menyampaikan soal rencana menggunakan sebagian hasil efisiensi anggaran untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Beberapa waktu sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi penggunaan anggaran kementerian serta lembaga negara.

    Sejumlah Rp306 triliun dana APBN akan dialokasi ke program atau sektor lain. Salah satu program yang mendapat tambahan anggaran adalah MBG, yang dikelola Badan Gizi Nasional sebesar Rp100 triliun, sehingga alokasi untuk MBG akan menjadi Rp171 triliun untuk tahun 2025. Hasil perhitungan pemerintah, anggaran itu akan menyumbang pertumbuhan 1,95 – 2 persen.

    Dalam asumsi pemerintah, realokasi anggaran untuk makan bergizi, produksi pangan, perbaikan sekolah, kemandirian energi dan bioenergi, serta perbaikan kesehatan melalui pencegahan sakit, diperkirakan akan menciptakan pertumbuhan merata, terutama di perdesaan. Dengan demikian, ujung dari efisiensi anggaran adalah untuk kesejahteraan rakyat.

    Penting dipastikan, agar pemerintah benar-benar memanfaatkan hasil efisiensi anggaran itu untuk kepentingan rakyat.

    Semua itu ditujukan dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadi negara sejahtera, ditandai dengan sejumlah indikator, seperti pembangunan inklusif, kesetaraan atas akses dan pemanfaatan sumber daya, dan ramah lingkungan.

    Katalis pertumbuhan

    Realokasi anggaran idealnya tetap dapat mencapai tujuan untuk melayani masyarakat dan menumbuhkan ekonomi.

    Para perencana pembangunan diharapkan dapat refokus pada percepatan pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi, dan fisik.

    Penguatan infrastruktur ekonomi dapat dilakukan pada penguatan dan pembangunan koperasi tingkat desa dan koperasi primer perkotaan.

    Terkait anggaran infrastruktur fisik di kementerian, dapat dimanfaatkan untuk membangun jalan desa dan irigasi tersier yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi desa.

    Realokasi anggaran juga menjadi kesempatan mempercepat transisi energi ke bioenergi. Dengan pemanfaatan teknologi transisi ini, selaras dengan penghijauan lahan hutan yang rusak, hulu sungai, serta daerah aliran sungai.

    Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026 adalah 5,3 persen. Pertumbuhan ini tidak berbeda jauh dengan pertumbuhan 2023 dan 2024, bahkan lebih rendah dari pertumbuhan 2022 yang sebesar 5,3 persen.

    Sejatinya pertumbuhan ini tidak memadai untuk membuat Indonesia menjadi negara kaya. Untuk menjadi bangsa sejahtera pada 2045, dalam proyeksi pemerintah, perekonomian Indonesia perlu tumbuh 8 persen, setidaknya terealisasi pada 2029.

    Untuk mencapai pertumbuhan 8 persen, transformasi ekonomi menjadi skenario yang harus dijalankan.

    Transformasi ekonomi berarti perencanaan dan kebijakan pembangunan tidak lagi sekadar memberi anggaran.

    Negara bakal membuat kebijakan yang jelas, tegas, serta konsisten dalam jangka menengah dan jangka panjang, menyusun sebuah kebijakan yang tidak mudah diubah, bahkan termasuk revisi.

    Pemerintah sudah melakukan langkah transformasi ekonomi melalui tindakan afirmasi, salah satunya adalah MBG. Program MBG adalah bentuk langkah afirmasi dengan beberapa tujuan sekaligus, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

    Dalam konteks kualitas SDM, Presiden Prabowo sendiri sangat menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri melalui percepatan peningkatan produksi pangan, khususnya beras.

    Kemudian program kesehatan dengan fokus menjaga kesehatan, melalui implementasi pelayanan pemeriksaan gratis bagi semua lapisan masyarakat.

    Realokasi anggaran kementerian dan lembaga negara juga direncanakan untuk memperbaiki sejumlah besar gedung sekolah di Tanah Air.

    Banyak bangunan sekolah, terutama SD, termasuk fasilitas pendidikan pendukungnya, terlihat sudah tidak layak pakai. Presiden Prabowo ingin meningkatkan kualitas SDM dengan memulai dari fasilitas pendidikan.

    Operasi pasar

    Kemudian pada 17 Februari 2025, Presiden Prabowo memberi perintah pelaksanaan operasi pasar, sebagai cara meringankan beban masyarakat dalam membeli bahan pangan dengan harga terjangkau selama Ramadhan dan Lebaran 2025.

    Operasi pasar bertajuk Gerakan Pangan Murah akan berlangsung setiap hari, mulai 24 Februari hingga akhir Maret 2025.

    Presiden juga meminta para pelaku usaha pangan pokok menjual komoditasnya sesuai harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah.

    Para pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga akan ditindak oleh Satuan Tugas Pangan Kepolisian RI.

    Sanksinya bisa berupa penyegelan, bahkan pencabutan izin usaha. Sekali lagi, Prabowo menunjukkan diri sebagai figur pemimpin yang kuat dan tegas.

    Operasi pasar yang digelar secara masif ini diharapkan mampu meredam inflasi pangan saat Ramadhan-Lebaran 2025, dan upaya menjaga daya beli masyarakat.

    Daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini konsumsi rumah tangga. Sepanjang 2024, konsumsi rumah tangga berturut-turut tumbuh di bawah 5 persen.

    Padahal konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB), yakni 54,04 persen.

    Kendati demikian, secara tahunan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada 2004 sedikit lebih baik dari 2023. Pada 2024 konsumsi rumah tangga tumbuh 4,94 persen, sedangkan pada 2023 tumbuh 4,82 persen.

    Oleh karena itu operasi pasar ini secara khusus untuk menurunkan harga komoditas yang acapkali memicu inflasi, karena dibutuhkan masyarakat dan harga yang fluktuatif, yaitu bawang putih dan Minyakkita, minyak goreng kemasan sederhana untuk rakyat.

    Dalam memecahkan masalah, Presiden Prabowo tampaknya terinspirasi mantan Presiden Habibie (1998-1999), yang memilih pendekatan Begin at the End and End at the Beginning; Reverse engineering.

    Bangun hilirnya, kemudian secara bertahap bangun hulunya. Pendekatan praktis ini bisa membuahkan hasil lebih cepat dari pada pendekatan sebaliknya, yaitu bangun hulunya dulu, kemudian bergerak ke hilir.

    Presiden telah memberikan instruksi langsung untuk operasi pasar, sebagai wujud perhatian presiden pada kesejahteraan rakyat.

    Segala perintah Presiden Prabowo harus diterjemahkan dalam semangat mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

    Salah satu strategi pemerintahan Prabowo adalah kebijakan populis, menarik investasi sektor publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menekan biaya kebutuhan pokok. Presiden Prabowo, tidak berlebihan kiranya bila dikatakan tengah mengukir legacy.

    *) Dr Taufan Hunneman adalah dosen di UCIC, Cirebon

    Copyright © ANTARA 2025

  • Kembali Viral Unggahan Gerindra ‘Hoax Terbaik adalah Versi Penguasa’

    Kembali Viral Unggahan Gerindra ‘Hoax Terbaik adalah Versi Penguasa’

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah unggahan di media sosial X menjadi perbincangan hangat setelah menampilkan cuitan lama akun resmi Partai Gerindra.

    Cuitan yang diunggah pada 29 Agustus 2017 itu berbunyi, “Hoax terbaik adalah versi penguasa. Peralatan mereka lengkap: statistik, intelijen, editor, panggung, media, dll.”

    Unggahan tersebut diangkat oleh akun @MurtadhaOne1, yang menyindir pernyataan tersebut dalam konteks saat ini.

    Ia menuliskan, “Hoax terbaik adalah versi penguasa Gerindra.”

    Cuitan ini kemudian mendapat banyak tanggapan dari warganet yang mengaitkannya dengan situasi politik saat ini.

    Dalam unggahannya, @MurtadhaOne1 juga menyinggung dugaan penyebaran informasi yang salah oleh pemerintah terkait Undang-Undang yang tengah ramai dibahas.

    Ia menyoroti akun resmi @kemkomdigi, yang diduga menyebarkan dokumen UU palsu.

    “Sekelas stafsus @kemkomdigi sebar UU palsu. Jadi benar apa kata admin @gerindra dulu, kalau hoax terbaik adalah versi pemerintah,” tulisnya sambil menyertakan tangkapan layar cuitan lama Partai Gerindra.

    Isu ini semakin memanas setelah nama Rudi Valinka, seorang staf khusus di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), ikut terseret.

    Ia diduga membagikan potongan Undang-Undang yang ternyata tidak sesuai dengan dokumen resmi.

    Dalam unggahannya @kurawa, Rudi membagikan tangkapan layar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 164 ayat (1).

    Namun, dalam dokumen yang beredar, terdapat perbedaan substansi dengan UU yang resmi tercatat di lembaran negara.