Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Suami Istri dari PSI Jadi Bawahan Menhut Raja Juli, Partai Kaesang Diprediksi Bubar 2029 dan Tak Akan Lolos ke Senayan

    Suami Istri dari PSI Jadi Bawahan Menhut Raja Juli, Partai Kaesang Diprediksi Bubar 2029 dan Tak Akan Lolos ke Senayan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terus menuai sorotan publik. Terbaru terkait kepengurusan Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang didominasi orang-orang dari partainya, PSI.

    FOLU Net Sink 2030 merupakan bagian dari program di bawah Kementerian Kehutanan.

    Bahkan dalam struktur yang bergaji Rp8-50 Juta itu, terdapat dua pejabat teras PSI yang masuk kepengurusan, yakni Andy Budiman dan Suci Mayang Sari, adalah pasangan suami istri.

    Tokoh Nahdlatul Ulama, Islah Bahrawi memberikan kritikan keras kepada Partai Kaesang Pangarep yang masih terbilang partai baru.

    “Tidak lolos ke Senayan saja kelakuannya begini, bayangkan jika mereka lolos. Dulu, dulu sekali, saya sempat optimis dengan partai ini,” tulis Islah Bahrawi dalam akun X pribadinya, Sabtu, (8/3/2025). 

    “Beberapa kawan, saya rekomendasikan untuk bergabung ke partai ini. Setelah mereka mendapatkan kue kekuasaan, ternyata sama saja. Same shit!,” lanjutnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono. 

    “Sampai tahun jebot. Nih prediksi saya tidak akan pernah partai ini lolos ke Senayan.. Mungkin 2029 udah bubar,” ungkapnya. (*)

  • UI Hanya Minta Bahlil Revisi Disertasi, Tokoh NU ‘Meradang’, Arief Poyuono: Jangan Anggap Universitas Terbaik

    UI Hanya Minta Bahlil Revisi Disertasi, Tokoh NU ‘Meradang’, Arief Poyuono: Jangan Anggap Universitas Terbaik

     

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengkritik langkah Universitas Indonesia yang hanya meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk melakukan revisi disertasi. 

    “Di pertemuan terbatas empat organ UI, kemudian memutuskan untuk melakukan pembinaan (perbaikan) kepada promotor, ko promotor, direktur, kaprodi, dan mahasiswa terkait sesuai dengan tingkat pelanggaran akademis dan dan etik yang dilakukan secara proporsional,” kata Rektor UI Heri Hermansyah, Jumat, (7/3/2025). 

    Diketahui sebelumnya bahwa Bahlil Lahadalia telah meraih gelar dokter dalam program studi Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Bahlil lulus dengan predikat Cumlaude dalam waktu 1 tahun 8 bulan.

    Adapun sidang terbuka promosi doktor Bahlil dilakukan pada Rabu, (16/10/2024).

    Bahlil juga diketahui mengikuti program doktoral di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) UI.

    Namun karena adanya isu plagiat atas disertasinya, sehingga seorang warganet mencoba mengecek disertasi Bahlil menggunakan Turnitin.

    Hasil dari Turnitin menunjukkan jika similarity index disertasi Bahlil mencapai 95 persen dengan karya milik Mahasiswa asal UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

    Dengan bukti tersebut, UI memutuskan untuk menangguhkan kelulusan dokter Bahlil Lahadalia. Keputusan ini diambil UI setelah melaksanakan rapat koordinasi organ UI.

    Tak sedikit yang kontra dengan langkah UI sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri terbaik di Indonesia tersebut.

    Salah satunya dari Arief Poyuono. “Kalau udah tahu jangan anggap UI itu universitas yang terbaik,” ujarnya melalui akun X pribadinya.

  • Erick Thohir Sebut Pengusaha-Danantara Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Arief Poyuono Ajak Taruhan: Tidak Akan

    Erick Thohir Sebut Pengusaha-Danantara Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Arief Poyuono Ajak Taruhan: Tidak Akan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengajak Menteri BUMN Erick Thohir untuk taruhan.

    Hal itu terkait optimisme Erick Thohir dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. 

    Arief Poyuono menyebut pertumbuhan ekonomi 8 persen sulit dan tidak akan pernah tercapai.

    “Taruhan Yuk. Sulit dan tidak akan pernah mencapai angka 8% pertumbuhan ekonomi,” kata Arief Poyuono dalam akun X pribadinya, Sabtu, (8/3/2025). 

    Apalagi kata dia, pengelolaan BUMN banyak korupsinya. Bahkan dia menyebut meksipun aset BUMN digeser ke Danantara, itu akan tetap sulit.

    “Wong pengelolaan BUMN aja anccor banyak korupsinya. Sekalipun aset BUMN digeser ke Danantara kalau BUMN tetap jadi sumber korupsi. Ha ha a-ha,” tambahnya. 

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto mengundang para pengusaha nasional, pimpinan Danantara, dan para Menteri Kabinet Merah Putih untuk diskusi dan mendengarkan masukan dari Ray Dalio terkait dunia investasi dan ekonomi global.

    Erick Thohir menyebut Ray Dalio meyakini di bawah pimpinan Presiden Prabowo dengan kebijakan pemerintah yang pro rakyat adalah yang hal baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kerja sama pengusaha nasional, koperasi, UMKM, BUMN dan Danantara yang saling mengisi dan mendukung dapat mendorong pembukaan lapangan kerja, peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%,” tutur Erick. (*)

  • Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk

    Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk

    Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI)
    Adi Prayitno
    menilai Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    (
    Jokowi
    ) memiliki mesin politik yang cukup untuk mendirikan
    Partai Super Tbk
    .
    Hal ini menanggapi rencana dibentuknya Partai Super Tbk yang disebut-sebut oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo)
    Budi Arie Setiadi
    usai bertemu dengan Jokowi, beberapa waktu lalu.
    “Artinya apa? Partai Super Tbk ini dibaca soal kemungkinan Jokowi akan mendirikan partai politik baru. Karena harus diakui Jokowi itu sebenarnya punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).
    Adi menuturkan, mesin politik itu didapat Jokowi dari sejumlah pengalamannya memimpin Indonesia.
    Bagaimanapun, Jokowi merupakan Wali Kota Solo, kemudian menduduki jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
    Tak cukup sampai situ, ia bahkan menjadi Presiden selama dua periode.
    Menurut Adi, pengalaman atau karier politiknya pun tidak pernah kalah.
    “Punya jejaring relawan, tim sukses, dan kaki-kaki di bawah yang cukup kuat. Itu kan yang dibaca di permukaan, ya tinggal kalau serius misalnya Jokowi ingin mendirikan partai politik tinggal dideklarasikan,” ucap Adi.
    Di sisi lain, Adi tidak memungkiri pembentukan Partai Super Tbk hanya sebatas wacana.
    Menurut Adi, wacana itu mungkin disampaikan untuk mengkritik kondisi partai-partai politik di Indonesia.
    Salah satu yang bisa dikritik adalah banyaknya ketua umum yang dipilih secara aklamasi, sehingga tidak ada perubahan selama bertahun-tahun.
    Diketahui banyak partai politik yang menempatkan orang tertentu di kursi ketua umum dalam waktu yang lama.
    Sebut saja Megawati Soekarnoputri di kursi Ketum PDI-P, Prabowo Subianto di kursi Ketum Gerindra, hingga Muhaimin Iskandar di kursi Ketum PKB sejak sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
    “Seakan-akan tidak ada orang lagi. Partai-partai yang sudah saya sebutkan tadi misalnya, ketua umumnya cukup lama. Kan regenerasinya seakan-akan tidak pernah berjalan,” tutur Adi.
    Atau bisa saja, lanjutnya, kritik disampaikan untuk praktik keputusan politik yang kebanyakan dikuasai oleh orang tertentu di level tinggi, alias bukan kader secara keseluruhan.
    Biasanya, keputusan politik hanya berkelindan di kursi ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara partai, maupun elite-elite lainnya.
    “Ketua umum partai gitu ya, sekjen partai, bendahara partai. Mungkin saja niatnya hanya untuk mengkritik itu, wacana-wacana hanya sebatas wacana untuk mengkritik bagaimana praktik partai selama ini memang hanya dipenuhi oleh elite tertentu,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Budi Arie awalnya mengungkapkan, pertemuannya dengan Jokowi membahas banyak persoalan.
    Budi Arie menyinggung rencana pembentukan partai baru, dengan nama Partai Super Tbk.
    Namun, Budi Arie tidak memerinci apakah isu ini sempat dibahas. Dia mengaku tidak ingin memberikan informasi lebih detail.
    “Partai Super Tbk, ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujar Budi Arie.
    “Tunggu saja, kita tunggu. Tunggu saja kamu mau tahu saja, kepo. Segitu dulu, jangan banyak-banyak,” katanya lagi.
    Beberapa pekan kemudian, Jokowi mengungkapkan bahwa gagasannya mengenai Partai Super Tbk telah diakomodasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    “Dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodasi oleh PSI,” ujar Jokowi, Kamis (6/3/2025).
    Menurut dia, konsep Partai Super Tbk memiliki kemiripan dengan sistem yang kini diterapkan oleh PSI, meskipun telah mengalami sedikit modifikasi.
    “Yang kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Imbas Sri Mulyani Minta Pemda Kreatif Cari Uang, Eks Waketum Gerindra: Aku Dukung Daerah Lakukan Referendum

    Imbas Sri Mulyani Minta Pemda Kreatif Cari Uang, Eks Waketum Gerindra: Aku Dukung Daerah Lakukan Referendum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Pemerintah Daerah (Pemda) kreatif cari duit terus menuai sorotan. Ada yang pro dan kontra.

    Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengaku mendukung pernyataan Sri Mulyani. Agar Pemda tak mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    “100 % kita dukung Pemda harus cari uang jangan andalkan APBN,” kata Arief dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (8/3/2025).

    Tapi di sisi lain, ia juga mendukung Pemda untuk tidak memberikan pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) kepada pemerintah pusat.

    “100% aku dukung Pemda-Pemda jangan beri bagian pendapatan SDA dari daerah ke pusat,” ujarnya.

    Lebih jauh, Arief bahkan mengaku mendukung dilakukannya referendum di Pemda. Menentukan nasib sendiri.

    “Aku dukung juga daerah daerah lakukan Referendum untuk tentukan berdiri sendiri atau gabung NKRI,” pungkasnya.

    Adapun pernyataan Sri Mulyani itu diambil dari siaran pers Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Senin (24/2/2025).

    “Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100% APBD atau APBN, karena kalau mau nungguin APBD atau APBN, itu bisa lama banget,” kata Sri Mulyani.

    Ia lalu memberi gambaran. Pendapatan Pemda bisa diambil dari pembayaran uang sampah hingga layanan kesehatan.

    “Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” ujarnya.
    (Arya/Fajar)

  • Arief Poyuono: Jokowi Tahu Kasus Pertamina, Cuman yang Korupsi Ada di Barisannya Saat Pilpres 2019

    Arief Poyuono: Jokowi Tahu Kasus Pertamina, Cuman yang Korupsi Ada di Barisannya Saat Pilpres 2019

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono kembali menyentil Mantan Presiden Joko Widodo terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina.

    Menurutnya, Jokowi mengetahui kasus tersebut, hanya saja orang yang terlibat berasa di barisan Jokowi saat pilpres 2019.

    “Sebenarnya @jokowi tahu cuma ya yang korupsi ada di barisan beliau saat pilpres 2019 kan enggak enak juga dong,” kata Arief Poyuono dalam akun X pribadinya, Sabtu, (8/3/2025). 

    Sebelumnya, Jokowi baru-baru ini menegaskan bahwa selama masa pemerintahannya, ia tidak pernah menaruh kecurigaan terhadap adanya dugaan korupsi di tubuh Pertamina.

    “Ya, kalau ada kecurigaan, sudah digebuk (sejak) dulu,” ujar Jokowi dalam pernyataannya.

    Kata Jokowi, Pertamina sebagai perusahaan besar di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memerlukan sistem manajemen yang kuat untuk memastikan transparansi dan efektivitas operasionalnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi nyaris Rp1.000 Triliun selama 2018-2023.

    Terdapat sembilan orang tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini. (*)

  • Soal Sumber Dana PSU Pilkada, Anggota Komisi II DPR Dorong Pemerintah Pusat dan Daerah Gotong Royong – Halaman all

    Soal Sumber Dana PSU Pilkada, Anggota Komisi II DPR Dorong Pemerintah Pusat dan Daerah Gotong Royong – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mendorong pemerintah pusat dan daerah bergotong royong untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pilkada 2024.

    Azis menegaskan, PSU merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) yang wajib dilaksanakan.

    “Dan penyelenggara wajib mencari terobosan pos pembiayaan yang efisien dan tidak aji mumpung,” kata Azis kepada Tribunnews.com pada Jumat (7/3/2025).

    Terkait pembiayaan PSU, dia meminta agar disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing daerah.

    “Soal dari mana anggarannya sesuai dengan situasi dan kondisi tiap daerah, kami mencari jalan penyelesaiannya,” ucap Azis.

    Komisi II DPR dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat pada Senin (10/3/2025) dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) guna memastikan kesiapan PSU secara menyeluruh.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah mengalokasikan dana yang tidak penting untuk PSU. 

    “Kita kan sama kita korek daerah, banyak daerah yang enggak efisien daerah itu. SPJ-nya. Saya minta kurangin, untuk hal-hal yang enggak perlu, makan minum yang sampai miliar-miliaran untuk PSU,” kata Tito di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

    Tito menambahkan, pemerintah mengupayakan agar pembiayaan PSU tidak sepenuhnya bergantung pada APBN maupun APBD provinsi. 

    Dia mencontohkan Papua yang sebelumnya mengajukan bantuan APBN, tetapi akhirnya menyatakan mampu membiayai PSU melalui APBD.

    “Ada beberapa kabupaten tidak mampu, kalau dia tidak mampu kita lihat dulu, kalau dia udah nyerah dari APBD provinsi mem-backup,” ungkap Azis.

  • Hadiri Konferensi Liga Muslim Dunia, Ketua MPR Singgung Target MBG 82 Juta Anak per Hari

    Hadiri Konferensi Liga Muslim Dunia, Ketua MPR Singgung Target MBG 82 Juta Anak per Hari

    JAKARTA- Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri konferensi Liga Muslim Dunia bertajuk “Menuju Persatuan Islam yang Efektif” di Mekkah, Arab Saudi pada Kamis, 6 Maret, malam waktu setempat. 

    Dalam sambutannya, Muzani menyinggung soal terget makan bergizi gratis (MBG) menyasar 82 juta anak per hari. Dia mengatakan, program MBG merupakan salah satu upaya untuk membangun dan memperkuat bangsa.  

    Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto sangat memberi perhatian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kata Muzani, seluruh pembangunan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia hanya bisa dilakukan jika ada persatuan dan kebersamaan di antara rakyat dan pemimpinnya.

    “Bagi presiden Prabowo bahwa persatuan adalah segala-galanya. Seluruh kekayaan dan sumber daya alam serta Pembangunan dalam bentuk apapun akan berhasil jika kita tetap utuh dan bersatu. Itulah yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Maka beliau sekarang sedang menggalakkan makan bergizi gratis bagi seluruh anak pelajar dan santri dari seluruh Indonesia,” ujar Muzani dalam keterangan yang diterima wartawan, Jumat, 7 Maret. 

    “Target untuk memberi makan bergizi ini adalah 82 juta anak setiap hari. Ini adalah upaya kami untuk meningkatkan sumber daya manusia bangsa Indonesia pada masa-masa yang akan datang,” sambungnya. 

    Sekjen Partai Gerindra itu mengatakan, Prabowo ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bangsa yang sehat, bangsa yang pintar dan bangsa yang bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. 

    Lebih lanjut, Muzani menyampaikan, saat ini Indonesia merupakan negara Islam terbesar kedua di dunia dengan jumlah penduduk muslim 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total 280 juta jiwa penduduk Indonesia. Dia bilang, Indonesia negara besar yang terdiri dari 17 ribu pulau, 13 ribu suku, dan 700 bahasa yang berbeda. 

    Tentu, kata Muzani, fakta ini menjadi bukti bahwa perbedaan menjadi identitas dan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Perbedaan itu kemudian diikrarkan dalam satu bahasa yakni bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang berasal dari rumpun melayu.

    “Ikatan yang pertama kami lakukan adalah kami mengikatkan diri dalam bahasa yang sama. Di antara kami, kami menyepakati rumpun bahasa Melayu. Bahasa yang bukan bahasa mayoritas menjadi bahasa persatuan. Itulah cikal bakal bahasa Indonesia yang sampai sekarang digunakan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” jelas Muzani.

    Namun, Muzani melanjutkan, berbagai pergolakan yang didasarkan ideologi pernah terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia. Pergolakan juga terjadi diakibatkan perbedaan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

    Pengalaman-pengalaman itu, menurutnya, dijadikan pembelajaran oleh Presiden Prabowo Subianto agar kedepan hal-hal serupa tidak terjadi lagi.

    “Kami menyadari sepenuhnya bahwa agama memberi dorongan terhadap hal itu. Islam memberi semangat terhadap hal itu. Kami menyadari sepenuhnya bahwa nilai Islam adalah nilai yang luhur dan tinggi. karena itu kami tidak kecil hati dan harus percaya diri dengan semangat Islam bangsa Indonesia bisa bersatu dengan kekuatan-kekuatan yang sama dengan bangsa lain,” tutup Muzani.

    Dalam konferensi ini yang turut menjadi pembicara adalah Sekjen Liga Muslim Dunia, Muhammad Abdul Karim Al-Isa. Para mufti, cendikiawan, dan imam besar dari negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI. Konferensi ini telah berjalan dua kali dan yang pertama ketika itu bertajuk “Membangun Jembatan antara Mahzab-mahzab Islam”.

  • Sosok Kombes Irwan Anwar: Sudah 2 Pihak Desak Pemecatan, Ditandai Komisi III dan Habiburokhman    – Halaman all

    Sosok Kombes Irwan Anwar: Sudah 2 Pihak Desak Pemecatan, Ditandai Komisi III dan Habiburokhman    – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, kembali menjadi sorotan di tengah proses hukum kasus penembakan Gamma Rizkynata Oktafandy.

    Gamma merupakan siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah, yang tewas ditembak oknum polisi bernama Aipda Robig Zaenudin pada 24 November 2024 lalu.

    Kombes Irwan menuai perhatian lantaran dianggap melakukan rekayasa kasus.

    Hingga kini, dua pihak meminta perwira berpangkat melati tiga di pundak itu dipecat.

    Adalah Koordinator Aksi Kamisan Semarang, Natael Bremana, dan Pengacara publik dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andhika.

    Kesan negatif terhadap Kombes Irwan juga dinyatakan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

    Ia menyebut Komisi III DPR RI telah membidik Kombes Irwan.

    Hal ini lantaran menurut  Habiburokhman, Kombes Irwan tak mengangkat panggilan teleponnnya setelah peristiwa penembakan mencuat.

    Tuntut Pemecatan

    Dimulai dari Aksi Kamisan Semarang, sejumlah warga yang bergabung melakukan peringatan 100 hari kematian Gamma di depan Mapolda Jateng pada Kamis (6/3/2025) sore.

    Koordinator Aksi Kamisan Semarang, Natael Bremana, meminta oknum yang diproses tidak hanya Aipda Robig, namun polisi yang terlibat merekayasa kasus kematian Gamma.

    “Institusi Polri sudah cukup lumayan bobrok sehingga perlu direformasi,” tegasnya, Kamis.

    Salah satu oknum yang diduga merekaya yakni Kombes Pol Irwan Anwar yang saat kejadian menjabat sebagai Kapolrestabes Semarang.

    “Kami menuntut Kapolri untuk melakukan pencopotan mantan Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, dari anggota kepolisian karena diduga telah melemparkan informasi yang berpotensi menutu-nutupi fakta penembakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Robig yang merupakan mantan anggotanya,” ungkapnya.

    Permintaan pemecatan juga diharapkan oleh pengacara publik dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andhika.

    Dari hasil investigasi, ternyata tiga siswa SMK korban penembakan tidak melakukan tawuran.

    Ternyata satu dari tiga korban pada detik-detik terakhir sebelum penembakan sempat mengirimkan pesan WhatsApp ke orang tuanya.

    Korban ini memberitahukan orang tuanya, akan pulang terlambat karena sedang mengantarkan pulang seorang teman ke Gunungpati.

    Fakta ini diungkap LBH Semarang yang melakukan penelusuran ke sejumlah saksi kunci. 

    “Komunikasi ini dilakukan setidaknya 30 menit sebelum kejadian penembakan. Hal ini menjadi pertanda  bahwa korban tidak tawuran,” kata Pengacara publik dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andhika, Sabtu (7/12/2024).

    Andhika menyebut, pihaknya telah mendatangi sejumlah saksi kunci, termasuk dua keluarga korban penembakan SA dan AD.

    Hasilnya, ternyata kedua korban tidak melakukan tawuran pada malam kejadian penembakan.

    Keterangan ini diperkuat pula oleh para saksi di lokasi kejadian, malam penembakan sama sekali tidak ada tawuran.

    Bukti pendukung lainnya, kedua korban dikenal sebagai anak yang sangat baik yang jauh dari kenakalan.

    Mereka aktif kegiatan di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya.

    Para korban juga adalah harapan keluarga. 

    Bahkan, ada satu korban selamat merupakan anak yatim yang berprestasi.

    “Melihat kondisi ini, sangat kecil potensinya mereka terlibat dalam klaim-klaim yang dilempar kepolisian ke publik,” ujarnya.

    Andhika menyebut, hasil investigasi ini sekaligus untuk membantah pernyataan awal Kombes Irwan yang mengumumkan ke publik ketiga korban melakukan tawuran dan bagian dari kelompok gangster.

    Melihat hal itu, pihaknya menilai Kombes Irwan telah melakukan tindakan obstruction of justice atau upaya menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. 

    “Kami menuntut agar Kapolrestabes dipecat,” terangnya.

    Ditandai Komisi III

    DITANDAI – Ketua Komisi III DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, saat ditemui di kompleks DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2024). (Tribunnews.com/Fersianus Waku)

    Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengaku teleponnya tak diangkat Kombes Irwan Anwar setelah peristiwa polisi tembak siswa SMK di Semarang Jawa Tengah mencuat.

    Habiburokhman sependapat, kinerja Kombes Irwan Anwar sebagai Kapolrestabes Semarang harus mendapat evaluasi khusus.

     “Banyak sekali masyarakat yang mengatakan Kapolresnya harus mendapatkan evaluasi khusus,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Habiburokhman pun menyebut, setelah peristiwa Gamma ditembak polisi, Kombes Irwan sulit dihubungi.

    Bahkan, telepon Habiburokhman pun tak diangkat.

    “Kami sependapat juga karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja engak angkat telepon,” ucapnya.

    Komisi III DPR RI pun memberikan perhatian khusus terhadap peristiwa yang menjadi sorotan publik tersebut.

    Pasalnya, kejadian tersebut bisa merusak citra Polri secara keseluruhan.

    Selain itu, masyarakat juga meminta agar Komisi III DPR memberi atensi khusus terhadap peristiwa penembakan tersebut.

    “Kenapa perlu kami angkat, karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan, seolah-olah Polri tidak bisa menjaga situasi kondusif padahal kejadiannya itu di Semarang,” 

    Untuk itu, Komisi III DPR RI memanggil Kombes Irwan Anwar Selasa (3/12/2024).

    Dalam rapat tersebut, Kombes Irwan mengaku siap dievaluasi.

    Kabar Kombes Irwan

    KOMBES IRWAN ANWAR – Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar saat doorstop di Stadion Jatidiri, Semarang usai kericuhan suporter PSIS ketika laga PSIS vs Persis Solo, Jumat (17/2/2023). (Dok. Polda Jateng)

    Kombes Irwan Anwar dimutasi dan tengah mengemban jabatan baru, sesuai edaran telegram Kapolri nomor 2776.XII.KEP.2024.

    Ia kini bertugas sebagai Kalemkonprofpol Waketbidkermadianmas Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan) Polri.

    Sementara, kursi Kapolrestabes Semarang diisi oleh Kombes M Syahduddi.

    Kombes M Syahduddi sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat.

    Jabatan Kombes Irwan sekarang ditugaskan sebagai ‘Kepala Sekolah’ di STIK Lemdiklat Polri.

    Sebagai informasi, Lemdiklat Polri merupakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Lemdiklat Polri bertugas untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan pendidikan pembentukan dan pengembangan.

    Dikutip dari situs PTIK, Wakil Ketua Bidang Kermadianmas masuk dalam unsur Pelaksana Utama Pimpinan dan Pelayanan Staf.

    Maka dari itu, Tugas Kombes Irwan Anwar sejalan dengan misi dan tujuan STIK Lemdiklat Polri.

    Update Kasus Penembakan Gamma

    Aipda Robig Zaenudin diserahkan Polda Jateng ke Kejaksaan Negeri Semarang pada Kamis (6/3/2025).

    Dokumen kasus penembakan yang menewaskan siswa SMK bernama Gamma dinyatakan lengkap atau P21. 

    Ayah Gamma, Andi Prabowo, telah menunggu kedatangan tersangka penembakan anaknya, Aipda Robig.

    Andi Prabowo tak kuasa melampiaskan amarahnya saat melihat Aipda Robig menggunakan baju tahanan.

    “Kamu kejam ya membunuh anak saya,” ucapnya, Kamis.

    Setelah Gamma meninggal pada 24 November 2024 lalu, Andi merasa kesepian dan meminta Aipda Robig menerima hukuman maksimal.

    “Sangat berat ya. Saya biasanya tarawih bersama, buka bersama,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Andi juga mengkritisi lambatnya proses hukum penembakan Gamma.

    “Kasusnya lambat, tapi kami serahkan kepada aparat untuk segera memprosesnya di pengadilan,” ungkapnya.

    Berdasarkan informasi dari Kejaksaan Negeri Semarang, sidang tewasnya Gamma akan digelar setelah Idul Fitri.

    “Hanya diberi tahu bahwa sidang nanti selepas lebaran, untuk bulan apa belum dikasih tahu,” bebernya.

    Pengacara keluarga Gamma, Zainal Abidin Petir, meminta penyidik untuk tidak mengubah substansi kasus penembakan yang dilakukan Aipda Robig.

    “Substansi kasusnya adalah perilaku Aipda Robig bahwa dia melakukan tindakan brutal membunuh anak di bawah umur,” tegasnya.

    Zainal akan menyiapkan sejumlah saksi dalam persidangan mendatang.

    “Kami yakin kalau keterangan saksi akan kuat tinggal menguatkan mental para saksi,” sambungnya.

    Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, mengatakan berkas perkara kasus penembakan Gamma telah lengkap.

    “Iya berkas kasus penembakan Gamma sudah P21,” tuturnya.

    Kombes Irwan Anwar adalah seorang perwira menengah (Pamen) Polri yang menjabat sebagai Kapolrestabes Semarang sejak 2021.

    Sebelum itu, Irwan sempat terlebih dahulu menduduki posisi sebagai Dirreskrimum Polda Sumatra Utara pada 2020.

    Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 17 Februari 1972 ini merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994.

    Di Akpol, Irwan satu letting dengan eks Kadiv Propam Polri yang terlibat pembunuhan berencana, yakni Ferdy Sambo.

    Sepanjang berdinas di Polri, Irwan juga sudah pernah menduduki beberapa jabatan strategis.

    Pada 2011, Irwan tercaat pernah menjabat sebagai Kapolres Madiun.

    Ia juga sempat menjabat sebagai Wakapolres Metro Depok pada 2013.

    Karier Irwan Anwar kemudian makin moncer setelah ia didapuk menjadi Kepala SPN Lido Polda Metro Jaya pada 2016.

    Satu tahun kemudian, ia dipecaya untuk menduduki posisi jabatan sebagai Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Pada tahun yang sama, calon jenderal bintang 1 ini kemudian ditunjuk menjadi Kapolrestabes Makassar.

    Tak berselang lama, ia dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pidsiber Bareskrim Polri pada 2018.

    Sementara itu, dalam kehidupan pribadinya, Kombes Irwan Anwar memiliki istri yang bernama Andi Tenri Gusti Harnum Utari Natassa, keponakan dari eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    Di sisi lain, Kombes Irwan Anwar juga pernah menikah dengan anak mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, yakni Rosita Dwi Wahyani.

    Irwan dan Rosita dikaruniai dua orang anak yang bernama Resky Eka Maharani dan Rangga Wirabrata Mahardika.

    Menilik harta kekayaannya, Kombes Irwan Anwar tercatat memiliki total harta sebesar Rp2,8 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaporkannya pada 28 Februari 2024.

    Berikut daftar harta kekayaan milik Kombes Irwan.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp2.500.000.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 308 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp2.500.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp—-

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp8.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp—-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp318.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp—-

    Sub Total Rp2.826.000.000

    II. HUTANG Rp—-

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp2.826.000.000

    Sebagian artikel telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Butuh 100 Hari Bagi Polda Jateng Lengkapi Berkas Penembakan Gamma Siswa SMKN 4 Semarang: Sudah P21, Kapolrestabes Semarang Akan Berurusan dengan Propam, Dilaporkan Keluarga Gamma Soal Pelanggaran Etik

    (Tribunnews.com/Chrysnha, Faisal Mohay, Wulandari, Rakli) (Tribunjateng.com/ iwan Arifianto)

  • Rahayu Saraswati: Danantara impian Soemitro Djojohadikusumo

    Rahayu Saraswati: Danantara impian Soemitro Djojohadikusumo

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan impian dari ekonom Soemitro Djojohadikusumo yang merupakan ayahanda Presiden Prabowo Subianto.

    “Terutama soal Danantara, itu adalah impian dari Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, jadi bukan hal baru,” kata Sara, sapaan akrabnya, di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan, Partai Gerindra konsisten dengan manifesto yang dikeluarkan sejak partai berlambang kepala burung Garuda itu didirikan pada tahun 2008. Setiap pemilu, kata Sara, Partai Gerindra mengeluarkan program-program yang selaras dengan manifesto tersebut.

    Menurut dia, kebijakan yang diluncurkan Presiden Prabowo saat ini, termasuk Danantara dan Astacita, merupakan pengejawantahan dari nilai yang telah dipercayai partai sejak dahulu.

    “Kalau misalkan dikupas itu semua, saya yakin akan terlihat, terutama misalnya soal Danantara sekarang dengan Astacita dan seterusnya, itu hanya different form (bentuk yang berbeda) dari apa yang diperjuangkan dari dulu,” ucap Sara.

    Pernyataan senada sebelumnya juga dilontarkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo.

    Hashim mengatakan bahwa pembentukan Danantara merupakan gagasan telah digodok 40 tahun lalu oleh ayahnya, Soemitro Djojohadikoesoemo.

    “(Berdirinya) Danantara ini sebetulnya bagi Pak Prabowo sangat emosional. Kejadian emosional bagi beliau, bagi saya juga. Karena sesungguhnya Danantara ini adalah gagasan dari orang tua kami,” kata Hashim dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2).

    Hashim menjelaskan bahwa ide pendirian badan investasi tersebut telah dirancang oleh Soemitro sejak 40 tahun silam.

    Ketika itu, Hashim mengenang, Soemitro yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Kabinet Wilopo (1952–1953) dan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955–1956) menilai perlunya sebuah lembaga yang mampu mengelola aset negara secara profesional guna mendukung pembangunan ekonomi.

    “Sayangnya waktu itu pemerintah yang berkuasa belum begitu berkenan dengan gagasan orang tua kami. Mungkin Tuhan tahu yang terbaik, ya, 40 tahun kemudian anaknya (Prabowo), putranya Prof. Soemitro diberikan mandat oleh rakyat Indonesia dan diberikan kesempatan untuk mewujudkan cita-cita impian dari orang tuanya,” ujar Hashim.

    Adapun Danantara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). BPI itu akan mengelola aset hingga lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

    Danantara berperan sebagai dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund (SWF) Indonesia untuk mengelola investasi strategis yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025