Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Profil Hashim Djojohadikusumo, Adik Prabowo Subianto yang Jarang Diketahui Publik

    Profil Hashim Djojohadikusumo, Adik Prabowo Subianto yang Jarang Diketahui Publik

    loading…

    Hashim Djojohadikusumo merupakan seorang pengusaha adik kandung Presiden Prabowo Subianto. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Hashim Djojohadikusumo tak asing terdengar di telinga sebagian orang. Adik kandung Presiden Prabowo Subianto itu beberapa kali terlihat bersama kakaknya dalam sebuah kegiatan.

    Belum lama ini sosok Hashim Djojohadikusumo mencuri perhatian setelah mengadakan pertemuan dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih selama dua jam.

    Hashim mengaku mendapatkan banyak nasihat yang sangat berharga dari Jokowi. Pertemuan ini merupakan wujud silaturahmi dengan Presiden ke-7 RI tersebut.

    Profil Hashim DjojohadikusumoHashim Djojohadikusumo lahir pada 5 Juni 1954 di Jakarta. Ia merupakan pendiri dan pemilik Arsari Group, sebuah perusahaan yang bergerak di berbagai sektor industri.

    Pria 70 tahun ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), partai politik yang didirikan oleh kakaknya, Prabowo Subianto.

    Hashim berasal dari keluarga dengan latar belakang yang kuat di bidang ekonomi dan politik. Ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, adalah seorang ekonom terkemuka yang pernah menjabat sebagai Menteri Ekonomi serta Menteri Riset dan Teknologi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

    Pendidikan Hashim dimulai di Eropa, di mana ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah. Setelah itu, ia melanjutkan studi di Universitas Pomona, California, Amerika Serikat, dengan fokus pada bidang Politik dan Ekonomi.

    Dalam kehidupan pribadinya, Hashim menikah dengan Anie Hashim dan dikaruniai tiga orang anak: Aryo, Rahayu Saraswati, dan Indra. Putra sulungnya, Aryo Djojohadikusumo, mengikuti jejak ayahnya dalam dunia politik dan pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerindra.

    Sebagai pengusaha, Hashim memulai kariernya sebagai analis keuangan di sebuah bank investasi Prancis. Ia kemudian menjadi direktur Indo Consulting dan berhasil mengakuisisi PT Semen Cibinong melalui perusahaannya, PT Tirta Mas.

  • Wamentan Ungkap Presiden Prabowo Marah Dengar MinyaKita Disunat – Halaman all

    Wamentan Ungkap Presiden Prabowo Marah Dengar MinyaKita Disunat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut Presiden Prabowo Subianto marah setelah mengetahui adanya penyunatan isi Minyakita.

    Sejumlah temuan mengungkapkan Minyakita isi 1 liter (1.000 mililiter) hanya berisikan 750-900 mL.

    Hal itu disampaikan Sudaryono seusai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

    “Ya gimana, masak enggak marah ya kan. Yang marah itu enggak hanya Presiden, kita juga semua marah kan,” kata Sudaryono, Rabu.

    Prabowo berpesan supaya siapa saja tidak menari-nari di atas kepentingan rakyat.

    Sudaryono mengatakan Prabowo tidak ingin ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan melalui pengorbanan rakyat. 

    “Maksudnya begini, jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudian rakyat yang banyak dikorbankan. Kayak ngurangi timbangan, ngurangi kualitas, ngurangi volume, itu kan sudah jelas kejahatan lah, ya,” ucap dia.

    Prabowo, kata Sudaryono, ingin rakyat mendapatkan kualitas produk dan pelayanan jasa yang baik dengan jumlah yang semestinya.

    Prabowo menegaskan tidak ada yang kebal hukum. 

    “Yang harusnya 1 liter dengan kualitas tertentu minyak goreng, ya harus gitu. Intinya enggak ada, tidak ada siapapun itu, enggak terkecuali, tidak ada orang kebal hukum di Indonesia menurut Presiden mengatakan seperti itu,” ucap Sudaryono.

    “Siapapun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak, ya kita harus dengan tegas, lah,” pungkasnya.

    Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah itu juga mengutip ayat Al-Qur’an, yakni Surat Al-Mutaffifin (orang-orang yang curang).

    Ayat tersebut menyiratkan larangan mengurangi takaran timbangan.

    “Ngurangi timbangan itu neraka ancamannya, tapi selain ancaman neraka kalau sudah nanti di akhirat masuk neraka, juga akan ditindak tegas (di dunia),” ujar Sudaryono.

    Tanggapan DPR

    Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, memahami bahwa memang kerap terjadi pemalsuan produk Minyakita.

    Menurutnya, pemalsuan bahkan terjadi sampai ke ranah merek.

    Dia pun meminta Kementerian Perdagangan untuk segera mencirikan pihak distributor hingga pengecer yang resmi.

    “Sebenarnya memang terjadi pemalsuan. Jadi selain memang yang resmi dan kemudian mengurangi takaran, ini yang resmi dan mengurangi takaran, ini memang ada,” kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Herman sendiri sudah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso soal adanya pemalsuan Minyakita.

    “Kami pun di DPR, kami akan sama-sama ke dapil, ya, dan kami akan juga mengecek Minyakita ini, baik dari sisi harga maupun dari sisi jumlah, takaran, benar tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” kaya Ketua DPP Partai Demokrat itu.

    Karena itu, dia mengatakan pemalsu yang melakukan aksinya sampai ke ranah merek juga akan terlihat.

    “Oleh karenanya terlepas dari yang ditemukan yang memang asli dan ditemukan melanggar, kami juga akan melihat mana yang memang memalsukan karena sebelumnya juga terjadi pemalsuan,” kata Herman.

    Dia juga meminta Kemendag untuk segera memberikan ciri-ciri mana yang menjadi distributor ataupun penyalur, pengecer Minyakita yang asli. 

    “Bahkan sekarang katanya harus memasang spanduk sehingga betul-betul yang diterima masyarakat sesuai yang telah dialokasikan oleh negara,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan tiga perusahaan produsen MinyaKita yang diduga melanggar aturan terkait isi kemasan. 

    Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025), Amran menemukan bahwa minyak goreng kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter.

    “Ini merupakan pelanggaran serius, Minyakita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter,” kata Amran dalam keterangannya, Sabtu.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Reza Deni)

  • Nyatakan Perang Melawan Banjir Bekasi, Dedi Mulyadi: Saya Tabrak yang Menghambat Normalisasi Sungai – Halaman all

    Nyatakan Perang Melawan Banjir Bekasi, Dedi Mulyadi: Saya Tabrak yang Menghambat Normalisasi Sungai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gurbernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat khususnya di daerah Taman Utara. 

    Dalam kunjungannya ke lokasi tersebut, mantan Bupati Purwakarta itu menyaksikan langsung kondisi memilukan akibat penyempitan bantaran sungai dan penumpukan sampah yang menghambat aliran air.

    “Lihat ini! Sungai sudah penuh bangunan! Sampah bertumpuk, bangunan terus bertambah, dan bantaran sungai tertutup!. Ruang air untuk mengalir sudah tidak ada, maka banjir pun tak bisa dihindari!” ujar Dedi dengan nada geram saat meninjau kondisi sungai di Taman Utara, Bekasi seperti dikutip dari Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel seperti dikutip, Rabu (12/3/2025).

    Dedi menegaskan bahwa masalah banjir bukan hanya terjadi di hulu, tetapi juga di hilir.

    Sungai yang seharusnya menjadi jalur air justru dipersempit dan dijadikan tempat pembuangan sampah.

    “Orang butuh sungai, tapi sungainya malah dikorbankan. Ini harus segera dihentikan!” tegasnya.

    Langkah Tegas Pemerintah

    Terkait adanya kepemilikan tanah di bantaran sungai, Dedi menyebut semua telah clear.

    Artinya jika sertifikat berusia lebih dari 5 tahun, pemiliknya akan diberikan kompensasi sedangkan jika sertifikat kurang dari 5 tahun, maka sertifikat tersebut akan dicabut.

    “Ini kebijakan negara! Negara tidak boleh kalah dengan kepentingan pribadi! Normalisasi sungai di Bekasi tidak boleh terhambat oleh segelintir orang yang mengorbankan kepentingan masyarakat luas,” seru Dedi.

    Terkait upaya menghambat normalisasi sungai, Dedi mengatakan secara tegas.

    “Udah bapak nggak usah khawatir lagi. Ini negara pak, negara nggak boleh kalah sama orang.  Kan kita ngapain?  Saya gini-ginian ngapain? Mending tidur di rumah. Kan buat orang Bekasi. Jadi jangan sampai pembangunan dan normalisasi sungai di Bekasi dihambat oleh orang Bekasi.

    Orang Bekasi yang segelintir nggak boleh rugi banyak orang. Saya tabrak siapapun,” katanya kepada petugas normalisasi sungai.

    Ia menegaskan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. 

    “Ini bukan negosiasi, ini mandat!” ujar Dedi.

    Dikatakannya, pada hari Senin, keputusan final akan ditetapkan.

    Berdasarkan pembahasan dengan Menteri ATR dan merujuk pada pandangan Pak Prabowo mengenai kepentingan umum, dipastikan bahwa bantaran sungai akan dikembalikan ke fungsinya.

    “Caranya? Dengan menerbitkan peraturan yang disepakati oleh Kementerian PU, Kementerian ATR, dan BPN,” kata Dedi.

    Libatkan Aparat Keamanan

    Dedi menyebut masalah untuk mencegah banjir sudah ada tim sudah bekerja sejak 2021, tetapi kendala utama adalah 10 kepemilikan lahan yang belum bisa diputuskan oleh BPN namun, kini semua sudah siap.

    “Tentara dan polisi siap mengawal! Ini untuk kepentingan masyarakat luas. Jangan ada yang menghalangi! Kalau sungai tidak diamankan, banjir akan terus melanda!,” katanya.

    Ia memastikan bahwa proyek normalisasi akan terus berjalan tanpa hambatan dari kepentingan individu.

    “Jangan sampai pembangunan Bekasi terhenti hanya karena segelintir orang yang tidak peduli dengan dampaknya bagi masyarakat banyak!”

    Dedi memastikan akan berkoordinasi dengan Danramil dan Kapolsek terus dilakukan untuk memastikan kelancaran pekerjaan di lapangan.

    Dedi sebut, ia telah menandatangani kerja sama pengawalan berbagai proyek pembangunan, termasuk normalisasi sungai di seluruh Jawa Barat.

    “Jangan takut! Jika ada yang menghalangi proyek ini, kita tindak sesuai aturan. Saya tabrak siapa saja yang mencoba menghambat ini!”

    DAPAT BANTUAN PRESIDEN – Nenek Mardasih, warga Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi di depan rumahnya yang tergenang banjir, Minggu (9/3/2025). Mardasih mendapat bantuan untuk merenovasi rumah dari Presiden Prabowo. (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)

    Normalisasi Sungai Jadi Prioritas

    Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa fokus utama adalah pengerukan dan pelebaran sungai, terutama di Kali Babelan yang mengalir dari Kali Bekasi.

    Targetnya? Semua sungai di Jawa Barat harus dinormalisasi tahun ini, meskipun tantangannya berat.

    “Saya tidak peduli seberapa besar tantangannya. Sungai di Jawa Barat harus rapi! Saya akan berkoordinasi dengan TNI dan instansi terkait untuk memastikan ini terwujud,” katanya.

    Ia juga mengkritik lambatnya proses normalisasi akibat kepemilikan tanah di bantaran sungai.

    Dedi berharap agar pemerintah daerah dan pusat dapat bersinergi untuk menyelesaikan masalah banjir di Bekasi.

    Menurutnya, normalisasi sungai bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat.

    “Mari kita jaga sungai kita! Jangan sampai banjir terus terjadi karena ulah kita sendiri.”

    Ia juga mengajak warga Bekasi untuk mendukung program ini.

    “Warga setuju? Kalau setuju, kita lanjutkan! Ini demi kebaikan bersama!”

    Dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, Dedi optimis bahwa masalah banjir di Bekasi akan segera teratasi.

    “Saya yakin, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, Bekasi bisa bebas dari banjir!” pungkasnya dengan penuh keyakinan.

     

  • Prabowo Marah Besar soal Kasus MinyaKita 1 Liter Disunat!

    Prabowo Marah Besar soal Kasus MinyaKita 1 Liter Disunat!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut marah besar atas praktik kecurangan penjualan MinyaKita yang dikurangi takarannya atau disunat hingga tak sesuai ukuran 1 liter per kemasan. 

    Hal itu diungkap oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    “Ya gimana, masa enggak marah? Yang marah itu enggak hanya Presiden [Prabowo], kita semua juga marah,” ungkap Sudaryono usai menghadiri rapat bersama Presiden. 

    Atas hal tersebut, Sudaryono menyebut Presiden Prabowo berpesan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum di Indonesia. 

    “Siapapun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak harus dengan tegas lah. Dengan adanya tindakan tegas ini akan ada efek jera, orang juga enggak akan ngulangi, yang mau niat tidak akan meneruskannya,” kata pria yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu. 

    Untuk diketahui, penjualan MinyaKita kemasan 1 liter yang dikurangi takarannya menjadi 750 ml menyita perhatian masyarakat. Kini, aparat penegak hukum pun telah melakukan penindakan atas praktik kecurangan tersebut. 

    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan tersangka perseorangan berinisial AWI yang merupakan pemilik dan penanggung jawab gudang produksi MinyaKita di Jalan Tole Iskandar Depok oleh PT ARN dan PT MSI. Lokasi gudang tersebut sebelumnya milik PT AEGA.

    “Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dengan inisial AWI yang berperan sebagai pemilik dan penanggung jawab kegiatan usaha di gudang,” terang Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf, Selasa (11/3/2025).

    Adapun Menteri Perdagangan Budi Santoso sebelumnya mengatakan oknum produsen yang menjual Minyakita tak sesuai takaran itu sudah ditindaklanjuti dan dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH).

    “Sudah ditindaklanjuti. Sebenarnya itu, si produsen itu juga pernah kita, yang dulu penumpukan barang itu. Jadi itu mungkin video lama, tapi sudah kita laporkan juga ke polisi,” kata Budi saat ditemui di Sarinah, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Dia menegaskan video yang beredar itu merupakan video lama dan sudah dilakukan penindakan. Di mana, produsen yang menjual Minyakita dengan volume 750 ml ini merupakan oknum yang sama, yakni PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) yang berlokasi di Tangerang.

    “Navyta Nabati Indonesia. Ya betul, yang pernah kita datangi itu. Tapi sekarang sudah ditindaklanjuti ke polisi, ya,” ujarnya.

  • Profil Ifan Seventeen, Dirut PT PFN yang Selamat dari Tsunami Banten

    Profil Ifan Seventeen, Dirut PT PFN yang Selamat dari Tsunami Banten

    Jakarta, Beritasatu.com – Riefian Fajarsyah atau yang lebih dikenal sebagai Ifan Seventeen telah ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai direktur utama (dirut) PT Produksi Film Negara (PFN).

    Penunjukan Ifan Seventeen sebagai dirut PFN ini mengejutkan dunia hiburan dan perfilman Indonesia, mengingat Ifan lebih dikenal sebagai musisi dan vokalis band Seventeen dibandingkan dengan latar belakang perfilman.

    Ifan Seventeen lahir di Yogyakarta pada 16 Maret 1983. Ia bergabung dengan grup band Seventeen pada 2006 setelah memenangkan audisi vokalis. Band ini sukses merilis album Lelaki Hebat, yang mengubah warna musik band dari pop menjadi rock dan membawa mereka ke puncak popularitas.

    Namun, kejayaan Seventeen terguncang pada 22 Desember 2018 saat band ini mengalami tragedi tsunami di kawasan Tanjung Lesung, Banten. Dalam insiden tersebut, tiga personel Seventeen, Herman Sikumbang, Muhammad Awal Purbani (Bani), dan Windu Andi Darmawan (Andi), serta beberapa kru dan istri Ifan, Dylan Sahara, meninggal dunia. Ifan menjadi satu-satunya anggota band yang selamat dari musibah tersebut.

    Setelah tragedi tersebut, Ifan memilih untuk bersolo karier dan merilis beberapa lagu, termasuk Masih Harus di Sini, yang didedikasikan untuk sahabat-sahabatnya yang meninggal dalam musibah tersebut.

    Selain berkarier di musik, Ifan juga sempat terjun ke dunia akting dengan membintangi beberapa film, di antaranya Sukep: The Movie (2019), Kemarin (2020), dan Melukis Harapan di Langit India (2024). Ia juga membintangi web series Satu Hati Dua Janji.

    Di bidang politik, Ifan pernah bergabung dengan Partai Gerindra dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari dapil Yogyakarta pada Pemilu 2014, tetapi gagal. Ia kembali mencoba peruntungan pada Pemilu 2019 sebagai calon legislatif DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di dapil Kalimantan Barat I, tetapi belum berhasil.

    Pada Pemilu Presiden 2024, Ifan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan merilis lagu Pernah di Sana bersama Ajudan Prabowo, Rizky Irmansyah.

    Ifan dibesarkan di Jakarta dan Pontianak. Ia merupakan sarjana ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Dalam kehidupan pribadinya, Ifan telah menikah tiga kali. Pernikahan pertamanya dengan Ghea Astrid Gayatri pada 2006 berakhir dengan perceraian pada 2011. Dari pernikahan ini, ia memiliki seorang anak, Rania Dzaqira. Pernikahan keduanya dengan Dylan Sahara pada 2016 harus berakhir tragis saat sang istri meninggal dalam tsunami Selat Sunda 2018. Ifan kemudian menikah dengan Citra Monica pada 29 Mei 2021 setelah menjalin hubungan sejak 2020.

    Penunjukan Ifan Seventeen sebagai dirut PT PFN oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, menimbulkan perdebatan mengingat latar belakangnya yang lebih dominan di bidang musik dan tidak memiliki pengalaman mendalam di industri perfilman. Namun, dengan rekam jejaknya di dunia hiburan dan semangatnya dalam berkarya, banyak yang menantikan bagaimana Ifan akan membawa PFN ke arah yang lebih maju.

  • Ifan Seventeen Ditunjuk Jadi Direktur Utama PFN Padahal Minim Pengalaman, Warganet: Kenapa Harus Dia?

    Ifan Seventeen Ditunjuk Jadi Direktur Utama PFN Padahal Minim Pengalaman, Warganet: Kenapa Harus Dia?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Riefian Fajarsyah, yang lebih dikenal sebagai Ifan Seventeen, resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).

    Perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut saat ini tengah bertransformasi menjadi lembaga pembiayaan film.

    Pelantikan Ifan sebagai Dirut PFN dilakukan pada Senin (10/3/2025), yang ditandai dengan banyaknya karangan bunga ucapan selamat di lokasi. Namun, menariknya, tidak ada ucapan selamat dari tokoh politik.

    Hingga kini, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, belum memberikan pernyataan resmi terkait pengangkatan Ifan dalam posisi strategis tersebut.

    Latar Belakang Ifan Seventeen

    Selain dikenal sebagai musisi, Ifan Seventeen juga memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi. Pria kelahiran Yogyakarta, 16 Maret 1983 ini merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat ia menempuh studi dari 2001 hingga 2005.

    Di luar dunia musik, Ifan pernah menjajal dunia perfilman dengan membintangi film Sukep: The Movie. Dia juga pernah merilis album solo bertajuk Masih Harus di Sini pada 2022. Meski demikian, keterlibatannya di industri film masih tergolong minim dibandingkan dengan kariernya sebagai penyanyi.

    Selain itu, Ifan juga pernah mencoba peruntungan di dunia politik. Pada Pemilu Legislatif 2014, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR melalui Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, namun gagal.

    Lima tahun kemudian, ia kembali maju sebagai caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat, tetapi kembali tidak terpilih.

  • Usai Bongkar Bangunan di Puncak, Dedi Mulyadi: Sudah Ditanami Pohon

    Usai Bongkar Bangunan di Puncak, Dedi Mulyadi: Sudah Ditanami Pohon

    Usai Bongkar Bangunan di Puncak, Dedi Mulyadi: Sudah Ditanami Pohon
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menegaskan bahwa beberapa bangunan di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat yang baru saja dibongkar, kini sudah ditanami pohon.
    Pemerintah Provinsi Jawa Barat enggan menjadikan kawasan tersebut ramai bangunan seperti sebelumnya.
    “Ditanami pohon, kan sudah mulai. Sudah mulai, kita tuh cepat. Hari pertama bongkar, hari kedua bongkar, hari ketiga nanam pohon. Itu kebiasaan saya dari dulu,” kata Dedi saat ditemui
    Kompas.com
    di Gedung BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
    Dedi menyampaikan bahwa pihaknya berencana menanam sekitar 23.000 pohon di kawasan tersebut.
    Jumlah itu pun sudah diperhitungkan dengan matang sesuai luas hektar tanah yang ada.
    “Kalau di daerah situ sekitar 23.000 pohon. Karena di situ hampir 23 hektar. Satu hektarnya 1.000 pohon,” jelas politikus Partai Gerindra ini.
    Ditanya apakah mungkin
    Pemprov Jabar
    menanam pohon teh di kawasan tersebut, Dedi menyatakan bahwa hal itu akan dibicarakan lebih lanjut.
    Dirinya akan berbincang terlebih dulu dengan Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Bogor, Jawa Barat soal itu.
    “Kebun teh nanti gini, besok saya ngundang Perhutani sama PTPN di Bogor. Saya ingin begini, sudah deh tanah-tanahnya enggak usah disewain lagi sama swasta. Sewain sama Pemprov Jabar, saya tanamin pohon,” ungkapnya.
    Diberitakan sebelumnya, pembongkaran kawasan Puncak belakangan dilaksanakan Pemprov Jabar, menyusul banjir besar di Jabodetabek pada awal Maret lalu.
    Salah satu pembongkaran terjadi pada kawasan wisata Hibisc Fantasy Puncak yang sudah dimulai sejak Kamis (6/3/2025).
    Pembongkaran sesuai arahan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
    Tindakan ini diambil karena Hibisc Fantasy Puncak dinilai telah melanggar izin penggunaan lahan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Terima Jokowi Dikaitkan Mantan Presiden Filipina, Dede Budhyarto: Gerombolan Keok yang Auranya Selalu Negatif

    Tak Terima Jokowi Dikaitkan Mantan Presiden Filipina, Dede Budhyarto: Gerombolan Keok yang Auranya Selalu Negatif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto tak terima Presiden ke-7 Jokowi dikaitkan dengan eks Presiden Filipina, Rodrigo Duterte.

    “Presiden Bongbong musuhan dengan mantan Presiden Duterte berujung dimasukin jeruji dengan tuduhan kartel narkoba,” kata Dede dikutip dari unggahannya di X, Rabu (12/3/2025).

    Menurutnya, pihak yang menghubung-hubungkan Jokowi dengan Duterte adalah orang kalah. Dimana auranya selalu negatif.

    “Gerombolan keok yang auranya emang selalu negatif setiap saat, menghubung hubungkan dengan diksi ‘Mantan Presiden ke-7 di Indonesia, kapan’?” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, eks Menteri Kehutanan (Menhut), Malem Sambat Kaban berharap ada mantan presiden di Indonesia yang bernasib sama seperti Duterte. Eks Presiden Filipina yang ditangkap.

    “Bermimpi ada mantan Presiden RI ditangkap seperti Presiden Filipina Duterte,” kata Kaban dikutip dari unggahannya di X, Rabu (12/3/2025).

    Ketua Presidium Majelis Permusyawaratan Pribumi itu pun menyentil Presiden ke-7 Jokowi. Namun menurutnya hal tersebut tidak akan berani dilakukan Aparat Penegak Hukum (APH).

    “Predikat Presiden terkorup ranking 3 dunia, Jaksa Agung tidak cukup berani memeriksa Jokowi untuk di adili,” ujarnya.

    Di sisi lain, ia mengungkit pernyataan Presiden Prabowo. Saat meneriakkan hidup Jokowi di Hari Ulang Tahun Gerindra beberapa waktu lalu.

    Saat itu Prabowo mengakui kemenangannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena bantuan Jokowi. Selain itu, ia juga berseru hidup Jokowi.

    “Teriakan hidup Jokowi hanya memperburuk beban hidup rakyat. IHSG turun drastis investor kabur,” terangnya.

  • Golkar Tak Masalah TNI Aktif di Jabatan Sipil, Dandhy Laksono Beri Komentar Menohok: Juara Partai Paling Korup

    Golkar Tak Masalah TNI Aktif di Jabatan Sipil, Dandhy Laksono Beri Komentar Menohok: Juara Partai Paling Korup

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, mengkritik sikap Partai Golkar yang menyatakan tidak keberatan jika perwira TNI aktif menduduki jabatan sipil.

    Dikatakan Dandhy, hal ini mengingatkan pada masa Orde Baru, di mana militer memiliki peran dominan dalam pemerintahan.

    “Ada tiga pilar pendukung diktator korup Soeharto yang membuatnya berkuasa 32 tahun (6 periode),” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (12/3/2025).

    Dandhy menyinggung sejarah panjang Golkar yang disebut sebagai bagian dari tiga pilar utama pendukung rezim Soeharto.

    “ABRI, Birokrat, dan Golkar (ABG). Waspada, bahaya laten Orde Baru,” Dandhy menuturkan.

    Lebih lanjut, ia juga menyoroti rekam jejak Golkar dalam dunia politik Indonesia pasca-Reformasi.

    “Dari Pemilu 2014 sampai 2024, juara partai paling korup tetap Golkar,” tandasnya.

    Sekadar diketahui, sebuah diagram yang beredar di media sosial menampilkan daftar partai politik dengan jumlah kasus korupsi terbanyak dalam rentang waktu 2014 hingga 2017.

    Dalam data tersebut, Partai Golkar tercatat sebagai partai dengan jumlah kasus korupsi tertinggi, diikuti oleh PDIP dan Partai Demokrat.

    Berdasarkan diagram tersebut, Partai Golkar memiliki kasus korupsi yang tercatat setiap tahun dari 2014 hingga 2017, dengan total kasus mencapai sembilan.

    Sementara itu, PDIP dan Partai Demokrat masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga, dengan jumlah kasus yang signifikan pada periode yang sama.

    Selain tiga partai besar tersebut, beberapa partai lain juga masuk dalam daftar, seperti PAN, PPP, NasDem, Hanura, Gerindra, PKS, dan PKB.

  • Mayoritas Fraksi Sepakat Tidak Perlu

    Mayoritas Fraksi Sepakat Tidak Perlu

    loading…

    Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mengungkapkan bahwa mayoritas fraksi di Komisi VI DPR sepakat untuk menolak usulan pembentukan panitia kerja (panja) untuk menelisik kasus megakorupsi di Pertamina. Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mengungkapkan bahwa mayoritas fraksi di Komisi VI DPR sepakat untuk menolak usulan pembentukan panitia kerja (panja) untuk menelisik kasus megakorupsi di Pertamina . Hal itu dilandasi lantaran kasus megakorupsi Pertamina telah ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

    “Jadi memang ada usulan, tapi mayoritas fraksi di Komisi VI sepakat bahwa Panja kasus Pertamina tidak perlu, karena kasus ini sudah dalam ranah hukum di Kejagung,” ujar Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Andre menyampaikan, pihaknya lebih fokus mengawal pembenahan internal di Pertamina. Untuk kasus hukum, kata dia, Komisi VI DPR menyerahkan pada Kejagung.

    “Kalau proses hukumnya kita serahkan ke aparat penegak hukum, apalagi kan sudah 9 orang yang ditahan, apalagi kasus ini sudah bergulir, banyak pihak yang akan terus dipanggil Kejagung,” tutur Andre.

    “Tentu kami di Komisi VI memberikan dukungan penuh kepada Kejagung dan kami menilai proses yang perlu kami lakukan di Komisi VI adalah memastikan Pertamina melakukan perubahan dan perbaikan di internal,” terang Andre.

    Kendati demikian, legislator Gerindra ini menegaskan, tak perlu ada pembentukan Ppnja untuk menelisik kasus megakorupsi di Pertamina. “Kita sepakat tadi di Komisi VI tidak perlu untuk melakukan panja atau Pansus Pertamina,” pungkasnya.

    Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Mufti Anam mendorong pembentukan Panja BBM Pertamina di DPR imbas adanya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018-2023.