Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Fadli Zon Tegaskan Mahasiswa Harus Jadi Agen Kebudayaan Digital

    Fadli Zon Tegaskan Mahasiswa Harus Jadi Agen Kebudayaan Digital

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadiri kuliah umum di Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, dalam rangkaian Gerakan Budaya Indonesia (GAYAIN) Aceh 2025. Dalam kesempatan itu, Fadli meneguhkan peran mahasiswa sebagai agen kebudayaan di era digital.

    Kuliah umum bertema ‘Merawat Kebhinekaan dan Memperkuat Ekosistem Kebudayaan di Era Digital’ itu menjadi bagian dari festival GAYAIN yang memadukan unsur budaya, kuliner, hingga keagamaan untuk mempromosikan kearifan lokal Aceh. Dalam sambutannya, Fadli menekankan pentingnya melestarikan kearifan lokal, termasuk budaya Aceh yang menurutnya memiliki riset ekstensif dan sarat nilai sejarah.

    “Aceh, yang dikenal sebagai Serambi Mekkah, adalah tempat akulturasi budaya yang sangat panjang. Ada banyak budaya Aceh yang terkenal, salah satunya Tari Saman yang diakui UNESCO pada 24 November 2011,” ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Senin (24/11/2025).

    Ia juga menyoroti kekayaan budaya Aceh dari sisi material culture. Kemajuan peradaban Aceh salah satunya terlihat dari sisi numismatik.

    Fadli menambahkan, pengembangan ekosistem budaya nasional juga perlu memanfaatkan industri budaya dan kreatif, termasuk wisata museum. Ia mencontohkan model pendapatan museum besar dunia.

    “Di negara-negara maju, museum bisa menjadi sumber pemasukan, misalnya Museum of Modern Art (MoMA) di New York atau Museum Louvre di Paris. Sumber pemasukan museum-museum itu bukan hanya dari penjualan tiket, tapi 50% pendapatannya berasal dari penjualan merchandise. Ke depannya, kita bisa mengembangkan inovasi untuk memajukan industri budaya dan kreatif kita,” ujarnya.

    Di akhir sesi, Fadli berpesan agar mahasiswa menjadi agen kebudayaan di lingkungannya masing-masing, termasuk melalui media sosial.

    “Tantangan di zaman ini adalah bagaimana kita mempertahankan jati diri dan budaya bangsa di tengah globalisasi. Kita telah memasuki era digital yang membawa lompatan teknologi luar biasa. Untuk itu, saya berpesan kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk terus menjadi agen kebudayaan dengan memanfaatkan teknologi,” kata Fadli.

    Sementara itu, Wakil Rektor III USK Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof Mustanir, menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan Kementerian Kebudayaan.

    “Aceh memiliki posisi istimewa dalam keberagaman sosial. Kita semua memahami bahwa sejak masa kesultanan, Aceh telah menjadi titik temu berbagai bangsa dan laboratorium kebudayaan yang memadukan nilai-nilai Islami, tradisi lokal, serta keterbukaan terhadap perubahan,” ungkapnya.

    Acara tersebut turut dihadiri Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Ketua Fraksi Gerindra DPR Aceh Abdurrahman Ahmad, Kadisbudpar Aceh Dedy Yuswadi, serta Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Almuniza Kamal. Sementara dari Kementerian turut mendampingi sejumlah pejabat eselon.

    (akn/ega)

  • 100 Tukang Becak di Jombang Dapat Bantuan Becak Listrik dari Presiden Prabowo Subianto

    100 Tukang Becak di Jombang Dapat Bantuan Becak Listrik dari Presiden Prabowo Subianto

    Jombang (beritajatim.com) – Sebanyak 100 tukang becak di Kabupaten Jombang menerima bantuan becak listrik (betrik) dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Senin (24/11/2025).

    Bantuan ini diberikan untuk mempermudah pekerjaan para tukang becak, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Setiap becak listrik tersebut memiliki nilai sekitar Rp22 juta dan diharapkan dapat meringankan beban para pengayuh becak, sehingga mereka bisa bekerja lebih nyaman dan efisien.

    Penyerahan becak listrik ini dilakukan di Pendopo Kabupaten Jombang, dihadiri oleh Wakil Bupati Jombang, Salmanudin Yazid (Gus Salman), perwakilan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jombang, serta Wakil Ketua Umum Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Nanik S Deyang.

    Hadir pula anggota DPRD Jatim dari Partai Gerindra Farid Kurniawan, Wakil Ketua II DPRD Jombang Octadella Bilitha Permatasari, serta pejabat lainnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Nanik S Deyang menjelaskan bahwa distribusi becak listrik ini difokuskan pada pengayuh becak lansia, khususnya yang sudah berusia di atas 70 tahun.

    “Secara umum, kategori lansia adalah 65 tahun ke atas. Namun, bantuan ini kami utamakan untuk bapak-bapak yang usianya sudah di atas 65 tahun, agar pekerjaan mereka bisa lebih ringan,” jelas Nanik.

    Bantuan becak listrik ini sebagian besar didanai dari kantong pribadi Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini, GSN telah mendistribusikan total 2.303 unit becak listrik kepada pengayuh becak lansia di berbagai wilayah Indonesia.

    Nanik menambahkan bahwa becak listrik yang diterima oleh para tukang becak ini tidak boleh diperjualbelikan, melainkan harus digunakan untuk keperluan pekerjaan sehari-hari.

    Para tukang becak berpose di becak listrik yang baru

    Wakil Bupati Jombang, Gus Salman, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian Presiden Prabowo terhadap masyarakat Jombang. Gus Salman menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki kesamaan dengan kepemimpinan Bupati Jombang, yang selalu berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

    “Karakter kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto memiliki persamaan dengan kepemimpinan Bupati Jombang Warsubi. Persamaannya di antaranya adalah melindungi masyarakat, mempermudah rakyat, serta membahagiakan rakyat,” ujar Gus Salman.

    Ia berharap, bantuan becak listrik ini dapat meningkatkan kesejahteraan para tukang becak lansia dan membantu mereka dalam menjalankan pekerjaan dengan lebih mudah. “Harapannya, para bapak pengayuh becak dimudahkan dalam kerja dan dimudahkan dalam mendapatkan uang (rezeki),” tambah Gus Salman.

    Salah satu penerima bantuan, Muslimin (67), yang sudah lebih dari 20 tahun menjadi tukang becak, menyatakan rasa syukurnya atas bantuan tersebut. Muslimin yang biasa mangkal di sekitar Yayasan Roushon Fikr Jombang, mengungkapkan bahwa becak listrik ini sangat membantunya untuk bekerja tanpa harus merasa lelah.

    “Selama ini mangkal di sekitar Yayasan Roushon Fikr Jombang. Tentu dengan adanya bantuan becak listrik ini sangat membantu. Kaki tidak lagi capek. Terima kasih Pak Prabowo,” ujar Muslimin dengan senyum lebar.

    Bantuan becak listrik ini merupakan langkah konkret untuk membantu para tukang becak lansia yang telah lama mengabdi pada pekerjaan tradisional ini. Dengan adanya becak listrik, diharapkan para pengayuh becak bisa bekerja dengan lebih nyaman, meningkatkan pendapatan, dan kualitas hidup mereka. [suf]

  • Mahfud MD Sebut Prabowo Beli Data dari Asing, Ternyata Ada Selisih Ekspor

    Mahfud MD Sebut Prabowo Beli Data dari Asing, Ternyata Ada Selisih Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya selisih besar data ekspor Indonesia, yang diperoleh dari luar negeri.

    Dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo, Mahfud mengatakan Kepala Negara ke-8 RI itu memperlihatkan contoh ketimpangan laporan ekspor, bahkan menyebut harus membeli data dari luar negeri karena data resmi dianggap tidak akurat.

    “Saya punya data ini [ekspor], kata Pak Prabowo. Saya beli dari luar, bukan data dari dalam,” ujar Mahfud, dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu (22/11/2025).

    Dalam ratas itu, Prabowo juga menegur keras pimpinan Polri dan TNI. Presiden menekankan bahwa aparat harus membela rakyat dan menjaga kekayaan negara.

    “Kekayaan alam sekarang ini diserap, diambil, diserobot oleh pebisnis-pebisnis yang tidak bertanggung jawab,” kata Mahfud mengutip Presiden.

    Bahkan, Mahfud menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengetahui perusahaan-perusahaan yang telah bertahun-tahun menikmati uang negara.

    Kepala Negara RI itu mengungkap ada perusahaan yang selama 25–40 tahun mengeruk kekayaan dengan kontribusi yang minim.

    “Jadi beliau [Presiden Prabowo] tahu, perusahaan ini sekian 30-40 tahun makan uang negara. Ini 25 tahun, ini 40 tahun makan uang negara. Masa nggak mau nyumbang ke negara, katanya. Kita harus nasionalis,” tuturnya. 

    Selain itu, Prabowo meminta agar ada keberpihakan dari aparat kepolisian. Prabowo juga memberikan teguran keras kepada pimpinan Polri dan TNI.

    “Eh kamu Pak Listyo, Pak Agus, Panglima, Kapolri, nggak ada gunanya kamu bintang empat ini, kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal ini,” ujar Mahfud meniru ucapan Presiden.

    Presiden Prabowo, kata Mahfud, menekankan polisi dan tentara harus membela rakyat serta menjaga kekayaan negara. Menurutnya, arah kebijakan Presiden sudah jelas. Namun Mahfud mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan tidak selalu sejalan.

    Dia menilai komitmen Mantan Menteri Pertahanan 2019–2024 itu akan efektif jika seluruh jajaran menggerakkan instruksi secara serempak.

    Selain itu, Presiden menyebutkan kebijakan Patriot Bond sebagai upaya memastikan kekayaan negara dimanfaatkan secara adil, bukan sepenuhnya dikirim ke luar negeri.

    “Dia cerita banyak. Kenapa saya misalnya membuat Patriot Bond. Ya itu, mereka ini sudah makan banyak kekayaan dari Indonesia. Masa sumbangannya kepada Republik ini enggak ada? Semua dikirim ke luar negeri,” ungkapnya.

    Menurut Mahfud, Prabowo ingin negara bekerja lebih efektif dalam mengamankan kekayaan nasional. Namun demikian, keberhasilan kebijakan Presiden sangat bergantung pada kecepatan implementasi di tingkat bawah.

  • Wamentan Ungkap Alasan Naik-Turun Harga Bahan Pangan di Pasar

    Wamentan Ungkap Alasan Naik-Turun Harga Bahan Pangan di Pasar

    Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Pertanian (Kementan) angkat suara mengenai harga bahan atau komoditas pangan yang selalu mengalami dinamika hampir setiap harinya di pasaran. 

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan pemerintah telah berusaha keras dalam upaya untuk menstabilkan harga bahan pangan di pasaran. Harga bahan pangan yang naik-turun tersebut, sebut Sudaryono, adalah hal yang wajar terjadi.

    “Komoditas itu pasti naik-turun, yang harus dicatat oleh awak media adalah jangan sampai kalau naik, naik lama. Misalnya, naik sehari, kalau bisa diturunkan segera, pun kalau turun terlalu murah juga enggak boleh turun lama-lama, harus kita naikkan gitu,” ucap Sudaryono di sela-sela kunjungannya di Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/11/2025) malam.

    Dirinya mengungkapkan, bila harga komoditas pangan terlalu rendah maka akan berdampak buruk pada peternak maupun petani. Namun, bila harga bahan pangan cenderung tinggi, maka akan merugikan masyarakat.

    “Kenapa ada HAP dan HET itu tujuannya, untuk menjamin bahwa pembeli yaitu konsumen dan produsennya sama-sama happy gitu loh. Jadi ‘Oh pak harga cabai naik’ oke naik berapa lama? Kalau naik seminggu, dua minggu enggak turun, nah, itu baru masalah. Kita berupaya kalau ada kenaikan, segera kita turunkan. Kalau ada penurunan drastis harus kita naikkan gitu ya,” ungkapnya.

    Politikus Gerindra tersebut pun menegaskan bahwa tugas pemerintah bukan hanya untuk menurunkan harga barang semata. Namun, juga melakukan intervensi terhadap para pemasok komoditas tersebut, yakni para petani, peternak, hingga pekebun agar mendapatkan pendapatan yang layak dan kesejahteraan yang memadai.

    “Harga gabah terlalu murah ya kita naikkan, dengan Bulog ngambil Rp6.500 misalnya, atau harga gula di tingkat petani, petani tebu nggiling kemudian harga gulanya terlalu murah, enggak dibeli. IDFood, RNI yang ditugasi oleh negara, dikasih anggaran Rp1,5 triliun untuk membeli untuk melindungi produsen. Jadi, atas bawah sama-sama happy lah, kira-kira gitu ya,” tegasnya. 

    Pemerintah, tegasnya, akan senantiasa memonitor dinamika harga dan distribusi pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen dan supaya produsen menerima penghasilan yang setimpal.

    “Yang perlu diperhatikan adalah kalau naik jangan lama-lama, kalau turun juga jangan lama-lama. Naik turun itu hal yang biasa. Insyaallah kita stabilkan semua,” pungkasnya.

  • Gerindra dan PSI Tutup Pintu untuk Budi Arie, Pengamat Singgung Sosok Kutu Loncat

    Gerindra dan PSI Tutup Pintu untuk Budi Arie, Pengamat Singgung Sosok Kutu Loncat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Penolakan Partai Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, memunculkan banyak dugaan di publik.

    Namun, bagi sebagian kalangan, sikap dua partai itu dianggap sebagai hal wajar dalam dinamika politik, terutama ketika menyangkut proses rekrutmen kader.

    Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan setiap partai memiliki hitungan matang sebelum menerima seseorang bergabung.

    Mulai dari rekam jejak, loyalitas, hingga potensi mendongkrak dukungan publik selalu menjadi pertimbangan utama.

    “Gerindra, kadernya menilai lebih banyak negatifnya bila menerima Budi Arie. Sebagian kader Gerindra setidaknya menilai Budi Arie hanya sosok kutu loncat yang tak banyak manfaatnya bagi partainya,” kata Jamiluddin dalam pernyatannya, dikutip Sabtu (22/11/2025).

    Menurutnya, penolakan itu bukan sekadar penilaian personal, tapi sudah menjadi suara yang berkembang di internal Gerindra.

    Bahkan, kata dia, ada kekhawatiran bahwa kehadiran Budi Arie justru dapat membawa masalah baru.

    “Budi Arie bisa saja dinilai layaknya virus yang dapat menebar penyakit di Gerindra. Karena itu, kader Gerindra merasa lebih baik menghindar dan bahkan menjauh dari virus,” ujarnya.

    Tidak hanya Gerindra, PSI juga disebut punya alasan tersendiri. Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu menilai Budi Arie tidak memiliki nilai jual secara elektoral.

    “Karena itu, PSI merasa tidak perlu menawarkan ke Budi Arie untuk bergabung untuk menjadi kadernya,” ujar Jamiluddin.

  • Reses di Ngagel, DPRD Jatim Dorong Kolaborasi MBG dan Penguatan Layanan Lansia

    Reses di Ngagel, DPRD Jatim Dorong Kolaborasi MBG dan Penguatan Layanan Lansia

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menerima banyak masukan warga saat reses di Krukah Lama, Ngagel, Jumat (21/11/2025). Dua isu yang paling mengemuka adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dan perlindungan bagi kelompok lansia yang jumlahnya terus meningkat di Surabaya.

    “Yang pertama adalah tentang perlunya kolaborasi pedagang kantin-kantin setempat agar MBG ini bisa berjalan dengan baik. Tapi juga selaras dengan menjaga keberlangsungan pedagang-pedagang yang ada di kantin sekolah,” ujar Cahyo.

    Ketua DPC Gerindra Surabaya ini menjelaskan kolaborasi tersebut penting mengingat MBG melibatkan ribuan anak di Surabaya. Berdasarkan data Pemprov Jatim, lebih dari 1,1 juta pelajar penerima MBG tersebar di seluruh kabupaten/kota, termasuk di Surabaya yang memiliki kantin-kantin sekolah dengan peran ekonomi cukup besar.

    “Ini tentu menjadi perhatian dan menjadi catatan kita bersama. Program ini baik karena bukan hanya melindungi gizi, tetapi juga menjaga perlindungan ekonomi anak-anak kita,” katanya.

    Selain soal MBG, Cahyo menerima keluhan terkait lansia yang membutuhkan ruang aktivitas dan pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses. Dia menilai keberadaan kelompok lansia di Surabaya cukup signifikan karena jumlahnya mendekati 250 ribu jiwa, termasuk lansia produktif dan kelompok rentan.

    “Di beberapa daerah di Surabaya memiliki kelompok lansia yang luar biasa. Kita tentu perlu memberikan perlindungan kepada setiap kelompok rentan salah satunya lansia maupun difabel anak-anak kita,” jelasnya.

    Dia menyampaikan bahwa perlindungan itu mencakup layanan kesehatan rutin, kegiatan pemberdayaan diri, serta dukungan psikososial. Menurutnya, wilayah kelurahan harus memastikan kader, posyandu lansia, dan fasilitas publik benar-benar ramah bagi kelompok rentan.

    “Perlindungan layanan kesehatan, akses pemberdayaan, sampai kebutuhan untuk menjaga produktivitas mereka adalah hal yang harus kita pastikan tersedia,” katanya.

    Menutup reses, Cahyo memastikan semua aspirasi warga Krukah Lama akan dibawa ke rapat bersama dinas terkait. Dia menyebut Komisi E akan mendorong agar pelayanan sosial, kesehatan, dan pendidikan di tingkat kelurahan semakin responsif.

    “Kelompok rentan, baik lansia maupun anak, harus mendapatkan perhatian penuh. Kita ingin semua layanan hadir tanpa terkecuali, karena pembangunan itu baru terasa berhasil ketika yang paling lemah bisa merasakan manfaatnya,” pungkasnya.[asg/ted]

  • Fraksi Gerindra Soroti Jawaban Eksekutif yang Dinilai Kabur Soal Laba Delta Tirta dan BUMD Pangan 2026

    Fraksi Gerindra Soroti Jawaban Eksekutif yang Dinilai Kabur Soal Laba Delta Tirta dan BUMD Pangan 2026

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo menilai Jawaban Eksekutif dalam Rapat Paripurna 20 November 2025 masih jauh dari substansi yang seharusnya disampaikan kepada publik maupun legislatif.

    Dua isu strategis yang disebut tidak dijawab secara memadai adalah terkait SK KPM Nomor 01/SK/PERUMDA-DT/VII/2025 tentang penggunaan laba bersih Perumda Delta Tirta serta tidak adanya kejelasan arah revitalisasi PT Aneka Usaha Perseroda sebagai BUMD Pangan tahun 2026.

    Gerindra menilai eksekutif tidak memberikan penjelasan komprehensif mengenai dasar penyusunan SK KPM tersebut, terutama terkait validitas sumber laba bersih Delta Tirta yang sebagian sebelumnya menjadi perdebatan di Komisi B maupun publik.

    Sebagian laba bersih diketahui berasal dari proses reklasifikasi utang usaha meragukan, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai legalitas, akurasi, dan dampak fiskal dari keputusan penggunaan laba tersebut.

    Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo, H. Ahmad Muzayin Syafrial, menilai jawaban eksekutif belum memberikan klarifikasi substantif atas isu tersebut.

    Ia menghormati adanya audit KAP dan penguatan opini dari Prof. Dr. Soegeng Soetejo, SE., Ak., CA., CFrA, namun menegaskan audit dan opini tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan tanpa penjelasan implementasi secara rinci.

    “Memang benar nilai laba sudah diaudit oleh KAP dan juga mendapatkan opini dari Prof. Soegeng Soetejo. Namun yang menjadi kekhawatiran kami adalah apakah seluruh rekomendasi ahli itu telah dilaksanakan sepenuhnya atau belum. Kami menilai perlu dilakukan penilaian dengan perspektif hukum, bukan hanya akuntansi, karena bila kebijakan ini kurang tepat dapat berdampak pada kerugian negara,” ucap Muzayin.

    Gerindra menilai ketiadaan penjelasan hukum dan tata kelola mengenai penggunaan laba bersih Perumda Delta Tirta dapat mengganggu validitas perhitungan PAD, sekaligus memunculkan risiko fiskal jangka menengah. Karena itu, eksekutif diminta membuka dasar analitis dan legalitas dari SK KPM tersebut secara transparan.

    Selain itu, Gerindra juga menyoroti tidak adanya arah kebijakan jelas tentang penguatan sistem ketahanan pangan daerah tahun 2026, meskipun sektor tersebut merupakan prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029. Minimnya program dan belanja modal pangan dinilai menunjukkan lemahnya komitmen eksekutif.

    Usulan revitalisasi PT Aneka Usaha sebagai BUMD Pangan juga disebut sama sekali tidak disentuh dalam jawaban eksekutif. Menurut Gerindra, Aneka Usaha Perseroda memiliki potensi besar sebagai instrumen daerah dalam penguatan produksi pangan, distribusi, stabilisasi harga, hingga intervensi pasar. Ketiadaan penjelasan ini dianggap sebagai indikasi bahwa konsep ketahanan pangan Sidoarjo belum dirumuskan dengan matang.

    Muzayin menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak bisa dikelola hanya dengan jawaban administratif. Dibutuhkan desain kebijakan yang terukur sejak hulu hingga hilir, termasuk penguatan produksi lokal, tata kelola distribusi, serta penguatan BUMD pangan sebagai simpul implementasi.

    “Ketahanan pangan adalah fondasi kesejahteraan masyarakat. Tanpa perencanaan matang dan dukungan anggaran yang memadai, ketahanan pangan kita akan lemah,” tambahnya.

    Dengan sikap politik tersebut, Fraksi Gerindra menegaskan komitmennya untuk mengawal pembahasan RAPBD 2026 secara ketat. Eksekutif diminta memberikan penjelasan lanjutan atas dua isu krusial—penggunaan laba bersih Perumda Delta Tirta dan revitalisasi PT Aneka Usaha sebagai BUMD Pangan—agar RAPBD 2026 disusun berdasarkan data akurat dan kebijakan yang akuntabel serta berpihak pada masyarakat Sidoarjo. [isa/ian]

  • Naiknya Elektabilitas Gerindra dan Kompetisi Internal Koalisi

    Naiknya Elektabilitas Gerindra dan Kompetisi Internal Koalisi

    Naiknya Elektabilitas Gerindra dan Kompetisi Internal Koalisi
    Direktur Eksekutif The Strategic Lab | Alumnus Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta, Alumnus Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia
    INGATAN
    kita tentang Pemilu 2024 masih begitu membekas. Kini, ingatan publik kembali dijejali gelaran Pemilu 2029: mulai dari siapa saja calon presiden potensial, partai politik apa saja yang bakal bertanding, partai politik mana yang elektablitas naik, stagnan dan merosot.
    Padahal, di antara dua pemilu, ada janji yang harus ditunaikan dan kesejahteraan rakyat yang harus diwujudkan.
    Hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 20-27 Oktober 2025, memotret munculnya nama-nama calon presiden potensial dan naik-turunnya elektabilitas partai politik.
    Ada yang menarik dari hasil survei Indikator Politik Indonesia tersebut: elektabilitas
    Gerindra
    naik secara eksponensial mencapai angka 29,4 persen, jauh di atas partai papan atas lainnya seperti PDIP (9,4 persen) dan Golkar (8,9 persen).
    Padahal, hasil Pemilu 2024 menempatkan Gerindra di urutan pemenang ketiga dengan perolehan suara nasional sebesar 13,22 persen, sementara PDIP (16,72 persen) berada pada pemenang pertama dan Golkar (15,29 persen) berada pada pemenang kedua.
    Hasil survei tersebut menjadi langkah awal yang optimistis bagi Gerindra sekaligus alarm peringatan bagi partai politik lainnya.
    Mengapa elektabilitas Gerindra melenting, sementara elektabilitas partai politik lainnya, terutama partai politik pendukung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, cenderung mengalami penurunan? Ini terkait dengan faktor kinerja kepemimpinan Prabowo dan sistem pemilu.
    Bagaimana pun juga, elektabilitas Gerindra sangat terkait dengan kinerja kepemimpinan Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Prabowo adalah pendiri partai yang saat ini menjabat Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Bisa dikatakan, apa yang dilakukan oleh kepemimpinan Prabowo memiliki dampak terhadap Gerindra, termasuk elektoral.
    Inilah yang dinamakan
    coatail effect
    atau efek ekor jas. Partai-partai pendukung pemerintah akan mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja positif presiden.
    Tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kinerja presiden berbanding lurus dengan tingkat dukungan terhadap partai-partai pendukungannya.
    Dalam konteks ini, Gerindra sebagai partainya presiden mendapatkan manfaat elektoral terbesar ketimbang partai-partai pendukung lainnya seperti Golkar, PAN dan Demokrat.
    Presedennya sudah ada. Partai Demokrat mengalami kenaikan signifikan suara, dari 7,45 persen pada 2004 menjadi 20,81 persen pada 2009.
    Kenaikan elektabilitas Demokrat tersebut terjadi dalam 10 tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Masyarakat menghadiahi keberhasilan kepemimpinan SBY dengan memilih Demokrat yang notabene merupakan partainya SBY.
    Apa yang terjadi dengan Gerindra dalam masa kepemimpinan Presiden Prabowo –dengan potret ‘sementara’ hasil survei Indikator Politik Indonesia tersebut– menyerupai dengan pengalaman Demokrat dalam masa kepemimpinan SBY.
    Bedanya, naiknya elektabilitas Gerindra masih pada tahap hasil survei, bukan hasil resmi pemilu.
    Meskipun demikian, hal ini mencerminkan bahwa Gerindra mendapatkan ‘hadiah’
    coatail effect
    dari kinerja Presiden Prabowo yang tingkat kepuasannya mencapai 77,7 persen.
    Dalam simulasi calon presiden, elektabilits Prabowo berada di atas calon-calon yang lain, yaitu mencapai 46,7 persen.
    Tingginya tingkat kepuasaan Prabowo dan naiknya elektabilitas Gerindra ditopang oleh pelbagai program populis Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat.
    Program populis tersebut disertai dengan retorika populis yang memang khas Prabowo, seperti antek-antek asing, pakai uang koruptor untuk rakyat, tindak tegas tambang ilegal meskipun dibekengi para jenderal dan lain sebagainya.
    Rasa-rasanya, program dan retorika populis adalah kombinasi yang tepat untuk menyentuh hati rakyat. Apalagi program populis seperti MBG dan Kopdes Merah Putih melibatkan orang dalam jumlah yang banyak dengan jejaring hingga ke pelosok negeri, yang sangat potensial dijadikan infrastruktur politik ke depannya.
    Jika hanya Gerindra yang memperoleh
    coatail effect
    terbesar Prabowo, lalu bagaimana nasib elektoral partai-partai koalisinya? Di sinilah kompetisi politik sesungguhnya akan terjadi: kompetisi internal antarpartai politik dalam koalisi.
    Tanpa mendahului nasib politik, Pemilu 2029 tentu menguntungkan petahana. Dalam sejarah pemilihan presiden langsung pascareformasi, presiden selalu menjabat dua periode atau 10 tahun kepemimpinan.
    Karena itu, selain memperebutkan posisi cawapres-nya Prabowo, kompetisi politik sesungguhnya terjadi antarpartai politik, terutama di antara partai politik koalisi pemerintah.
    Dengan kata lain, dukungan dalam Pilpres boleh sama, tapi urusan pemilihan legislatif (pileg) masing-masing partai politik saling berebut suara pemilih.
    Masing-masing partai politik tentu tidak menghendaki penurunan perolehan suara, yang otomatis berdampak pada penurunan perolehan kursi di parlemen.
    Kerja elektoral adalah kerja kesunyian masing-masing partai dan caleg. Dengan naiknya elektabilitas Gerindra dalam survei tersebut berarti alarm bagi partai-partai koalisi pemerintah.
    Ada dua kemungkinan respons partai: semakin mengasosiasikan dengan Prabowo agar kebagian
    coatail effect. 
    Atau sedikit mengambil jarak, tapi masih dalam radar pendukung pemerintah, demi fokus persiapan menghadapi pemilu.
    Dua kemungkinan respons tersebut akan diuji dalam agenda politik terdekat, yaitu terkait Revisi UU Pemilu yang notabene merupakan aturan main kompetisi.
    Elektabilitas Gerindra boleh tinggi –sebagaimana dipotret dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia di atas– dalam sistem proporsional tertutup (memilih partai saja).
    Namun, dalam sistem proporsional terbuka hari ini (memilih caleg dan atau partai) apakah elektabilitas Gerindra bakal tetap tinggi?
    Bagaimana pun juga, sistem pemilu menjadi salah satu penentu kemenangan suatu partai politik.
    Karena itu, Revisi UU Pemilu yang rencana akan dibahas di DPR RI pada 2026 mendatang, menjadi arena kompetisi antarpartai politik, termasuk kompetisi internal koalisi pemerintah. Di sini lah kompetisi awal itu akan berlangsung, sebelum menghadapi pemilu mendatang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Reses di Simolawang, DPRD Jatim Dorong Penguatan Sekolah Rakyat dan Pendidikan Inklusif untuk Semua Anak

    Reses di Simolawang, DPRD Jatim Dorong Penguatan Sekolah Rakyat dan Pendidikan Inklusif untuk Semua Anak

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menerima beragam keluhan warga saat reses di Kelurahan Simolawang, Surabaya, Kamis (20/11/2025).

    Dua isu terbesar yang muncul adalah antusiasme terhadap program Sekolah Rakyat dan kebutuhan perbaikan infrastruktur balai RW yang digunakan untuk kegiatan sosial dan pendidikan anak.

    “Pertama tadi masyarakat di sini sangat antusias soal Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini penting karena wujud pemerintah memberikan akses pendidikan yang berkualitas, merata, adil, dan gratis,” ujar Cahyo.

    Ketua DPC Gerindra Surabaya ini menjelaskan warga Simolawang banyak menanyakan syarat mengikuti Sekolah Rakyat, mengingat sebagian besar keluarga berada di kategori rentan sosial.

    Dia memastikan seluruh persyaratan sudah dipaparkan, dan bila terjadi kendala, pihaknya siap mengawal melalui Dinsos Jatim, Dinsos Surabaya hingga Kemensos.

    “Kalau ada permasalahan bisa disampaikan kepada kami, akan kami kawal agar semua masyarakat Surabaya yang membutuhkan bisa mendapatkan kesempatan,” kata alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Selain pendidikan, warga juga menyuarakan kebutuhan pembenahan balai RW yang dipakai untuk PAUD dan kegiatan masyarakat. Cahyo menyebut kondisi beberapa balai RW tidak optimal karena keterbatasan anggaran musrenbang kelurahan.

    “Infonya sudah pernah masuk anggaran musbangkel, tapi karena anggaran terbatas masih banyak yang bocor sana-sini. Ini yang akan kami konfirmasi,” jelasnya.

    Cahyo menuturkan Fraksi Gerindra di DPRD Surabaya memiliki delapan anggota yang siap membantu percepatan koordinasi dengan wali kota dan wakil wali kota. Menurut dia, ruang belajar bagi anak harus aman dan layak karena menyangkut keselamatan.

    “Balai RW yang digunakan untuk kegiatan belajar tidak boleh terganggu kualitas infrastrukturnya. Bahaya kalau anak-anak belajar di tempat yang bocor atau rusak,” tutur politisi muda ini.

    Dalam reses itu, Cahyo juga menerima laporan adanya anak dengan kebutuhan pendidikan inklusif. Kasus tersebut mencakup kondisi kesehatan hingga hambatan sosial yang membuat anak enggan bersekolah karena merasa berbeda dari teman-temannya.

    “Nanti saya minta data-datanya. Kalau kewenangan Kadinsos Jatim akan saya sampaikan ke sana, kalau kewenangan kota akan kita bantu. Jangan sampai anak-anak kita apapun kondisinya enggak bisa sekolah,” katanya.

    Cahyo menambahkan, pendidikan bagi anak inklusif di Surabaya perlu ditingkatkan. Data Dinas Pendidikan kota menunjukkan setidaknya lebih dari 1.200 anak berkebutuhan khusus terdaftar mengikuti layanan pendidikan inklusif pada 2024, namun tidak semuanya memiliki fasilitas memadai di lingkungan tempat tinggalnya.

    Dia menegaskan bahwa sekolah bukan semata urusan gelar atau status sosial, tetapi pembentukan karakter dan masa depan. Menurutnya, setiap anak harus punya kesempatan yang setara tanpa diskriminasi.

    “Sekolah itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Anak-anak harus sekolah, karena sekolah membentuk karakter bukan hanya mengejar gelar. Kita tidak boleh biarkan mereka merasa dikucilkan,” pungkas Cahyo. [asg/ian]

  • DPRD Surabaya Desak Mitigasi Berlapis Hadapi Anomali Cuaca

    DPRD Surabaya Desak Mitigasi Berlapis Hadapi Anomali Cuaca

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendesak Pemkot Surabaya memperketat mitigasi bencana menjelang puncak musim hujan November–Desember yang diperkirakan disertai anomali cuaca ekstrem. Dia menilai kesiapsiagaan tidak boleh hanya bertumpu pada BPBD di tingkat kota, tetapi harus diperkuat sampai kecamatan dan kelurahan sebagai garda terdepan.

    “Anomali cuaca tahun ini membuat pola hujan tidak stabil. Karena itu mitigasi harus ketat. Tidak bisa hanya mengandalkan BPBD di pusat, tetapi harus sampai ke kecamatan dan kelurahan,” ujar politikus Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini, Kamis (20/11/2025).

    Menurut Cak Yebe, intensitas hujan yang makin tidak menentu ditambah potensi angin kencang, genangan, dan pohon tumbang menuntut perangkat wilayah meningkatkan patroli dan pemetaan titik rawan. Dia meminta lurah dan camat memastikan seluruh saluran lingkungan bersih agar gangguan aliran air bisa diminimalkan sejak awal.

    “Yang paling dekat dengan warga adalah kelurahan dan kecamatan. Respons awal itu sangat menentukan, terutama pada menit-menit pertama ketika hujan ekstrem turun,” tegasnya.

    Cak Yebe juga menyampaikan perlunya memastikan peralatan mitigasi tersedia di setiap kelurahan. Mulai pompa portabel, gergaji mesin, lampu darurat hingga pelampung harus siap digunakan tanpa menunggu bantuan turun dari BPBD.

    “Respons cepat di lapangan itu kuncinya. Kelurahan harus punya peralatan dasar untuk menangani kejadian awal sebelum bantuan besar datang,” imbuh Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Selain itu, dia meminta Pemkot memberi edukasi masif kepada warga melalui RT/RW. Menurut dia, masyarakat harus memahami langkah aman saat hujan lebat, lokasi titik kumpul, serta cara melapor melalui Command Center 112. “Informasi yang cepat menyelamatkan nyawa. Edukasi warga itu bagian dari mitigasi paling efektif,” tutur Cak Yebe.

    Dalam kesempatan itu, Cak Yebe juga menegaskan pentingnya perhatian terhadap kondisi Command Center Surabaya yang mengalami kendala teknis. Sebanyak 31 monitor TV yang meng-cover 124 titik CCTV dilaporkan mati sehingga ruang kendali kehilangan kemampuan memantau berbagai lokasi vital kota secara real time.

    Dia menilai kondisi ini sangat berbahaya, terutama pada periode cuaca ekstrem ketika operator Command Center membutuhkan visual penuh untuk mendeteksi banjir mendadak, pohon tumbang, hingga gangguan lalu lintas.

    “Monitor yang mati itu harus segera diganti. Operator Command Center perlu melihat seluruh titik vital supaya BPBD bisa cepat antisipasi ketika situasi darurat terjadi,” ujar Cak Yebe.

    Cak Yebe menambahkan bahwa sistem kendali kota seharusnya menjadi tulang punggung mitigasi modern. Jika perangkat kunci justru tidak berfungsi optimal, maka kecepatan respons dalam penanganan bencana bisa terhambat dan berpotensi menimbulkan risiko tambahan bagi warga.

    Sebagai langkah lanjutan, Komisi A memastikan akan memanggil dinas terkait untuk mengevaluasi kesiapan peralatan mitigasi, termasuk perbaikan Command Center. Dia berharap seluruh perangkat dapat sigap sebelum puncak musim hujan benar-benar tiba.

    “Kami tidak ingin ada kelalaian teknis yang berujung pada lambatnya respons bencana. Semua perangkat, termasuk Command Center, harus bekerja 100 persen karena keselamatan warga adalah prioritas utama,” tutup Cak Yebe. [asg/kun]