Jakarta (ANTARA) – Indonesia berada dalam fase kebangkitan ekonomi yang menjanjikan. Dengan berbagai langkah strategis yang diambil pemerintah, khususnya dalam hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, negara ini tengah menuju kemandirian yang lebih kuat.
Namun, seperti yang pernah disampaikan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Addin Jauharudin, setiap kali Indonesia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, ada saja kekuatan eksternal yang berusaha menghambat laju kemajuan tersebut.
Pernyataan ini tidak bisa dianggap sekadar retorika, mengingat sejarah panjang bagaimana negara-negara berkembang kerap menjadi sasaran intervensi asing melalui berbagai mekanisme, baik secara langsung maupun melalui strategi yang lebih terselubung.
Menurut Addin, di masa lalu pihak asing sering kali mendanai LSM lokal atau organisasi masyarakat melalui lembaga donor untuk mengarahkan kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan mereka.
Namun, saat ini pola intervensi telah berubah. Rekayasa opini dan manipulasi persepsi menjadi alat utama.
Salah satu cara yang digunakan adalah membentuk salah paham terhadap kebijakan pemerintah, membenturkan masyarakat dengan pemerintah, dan mengobarkan kemarahan publik melalui sosial media serta sumber-sumber terbuka lainnya.
Dengan cara ini, instabilitas sosial dapat diciptakan tanpa keterlibatan langsung pihak asing, cukup dengan memanfaatkan dinamika internal bangsa.
”Jika dibiarkan, ini akan mengganggu kemajuan dan kemakmuran Indonesia,” kata Addin Jauharudin.
Presiden Prabowo Subianto juga telah mengingatkan bahaya ini dalam peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra. Ia menegaskan bahwa masyarakat harus waspada terhadap upaya adu domba yang dilakukan oleh pihak asing.
“Kalau ada yang dihasut-hasut, atau mau ada yang menghasut, waspada. Ini ulah kekuatan asing yang selalu ingin memecah belah Indonesia,” ujar Prabowo.
Peringatan ini bukan sekadar teori konspirasi, melainkan refleksi dari pola yang telah lama terjadi di berbagai negara.
Sejarah menunjukkan bahwa isu identitas, agama, dan etnis kerap dijadikan alat untuk menciptakan instabilitas di negara-negara berkembang.
Perkembangan terakhir
Konteks ini menjadi semakin relevan ketika melihat perkembangan terakhir di Indonesia. Pada 2025, pemerintah Prabowo akan menggunakan anggaran efisiensi untuk menjalankan 15 megaproyek hilirisasi dengan nilai miliaran dolar AS.
Langkah ini bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dengan menambah nilai produk sumber daya alam sebelum diekspor, sehingga Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi negara-negara maju.
Namun, kebijakan ini jelas mengancam kepentingan pihak asing yang selama ini menikmati keuntungan besar dari ketergantungan Indonesia terhadap mereka.
Gelombang demonstrasi yang terjadi belakangan ini, yang dikenal dengan tajuk Indonesia Gelap, menjadi bagian dari dinamika yang perlu dicermati dengan hati-hati.
Beberapa tuntutan yang muncul dalam aksi tersebut, seperti penolakan terhadap pemangkasan anggaran, pencabutan proyek strategis nasional yang dianggap bermasalah, serta penghapusan kebijakan multifungsi TNI, menandakan adanya keberatan terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini.
Namun, sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai analisis, termasuk yang diungkapkan oleh akun X Intel-Imut, aksi mahasiswa ini tidak sepenuhnya bersifat organik.
Ada indikasi bahwa beberapa NGO asing telah berkolaborasi dengan LSM lokal untuk mendiskreditkan kebijakan pemerintah dengan berbagai cara, termasuk merilis penelitian yang tidak akurat, memanipulasi opini publik, dan mengoordinasikan aksi demonstrasi dengan agenda tertentu.
Tentu saja, ini bukan berarti bahwa semua bentuk kritik terhadap pemerintah adalah hasil intervensi asing. Demokrasi yang sehat membutuhkan kritik dan diskusi yang terbuka.
Namun, yang perlu diwaspadai adalah ketika kritik dan aksi protes mulai kehilangan substansi dan lebih banyak digerakkan oleh kepentingan yang tidak berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.
Analisis jernih
Ketika suatu gerakan lebih banyak berbasis pada manipulasi informasi daripada analisis yang jernih, maka itu bukan lagi perbedaan pendapat yang sehat, melainkan bagian dari strategi yang bertujuan menciptakan ketidakstabilan.
Dalam menghadapi situasi ini, ada beberapa langkah yang bisa diambil di antaranya, masyarakat harus mulai meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh oleh propaganda yang sengaja disebarkan untuk menciptakan perpecahan.
Hoaks dan disinformasi kini telah menjadi senjata utama dalam perang opini, dan satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan meningkatkan kesadaran kritis terhadap informasi yang dikonsumsi.
Kemudian, ketahanan sosial harus diperkuat. Adu domba hanya akan berhasil jika masyarakatnya mudah terpecah. Oleh karena itu, dialog antar-kelompok harus terus dikembangkan untuk memastikan bahwa perbedaan pandangan tidak berubah menjadi konflik yang lebih luas.
Peran tokoh agama, pemimpin komunitas, dan akademisi sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif bahwa persatuan adalah benteng utama menghadapi segala bentuk intervensi asing.
Seiring dengan itu, pemerintah perlu membangun strategi komunikasi yang lebih efektif dan transparan. Salah satu alasan mengapa propaganda negatif bisa berkembang adalah karena kurangnya komunikasi publik yang baik dari pemerintah.
Jika kebijakan dijelaskan dengan terbuka dan jelas sejak awal, serta dilakukan dengan mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan, maka ruang bagi penyebaran disinformasi akan semakin sempit.
Selanjutnya, kebijakan kemandirian ekonomi harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Hilirisasi dan industrialisasi tidak boleh hanya menguntungkan segelintir elite, tetapi harus benar-benar berdampak positif bagi rakyat.
Pemerintah perlu memastikan bahwa proyek-proyek strategis yang dijalankan tidak hanya memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
Pada akhirnya, menjaga keutuhan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tugas seluruh rakyat Indonesia. Adu domba hanya bisa berhasil jika kita membiarkannya terjadi.
Sebaliknya, jika semua tetap bersatu, kritis, dan berorientasi pada kepentingan nasional, maka tidak ada kekuatan luar yang mampu menggoyahkan Indonesia.
Masa depan bangsa ini ditentukan oleh seberapa cerdas dan solid dalam menghadapi tantangan global.
Dengan kesadaran dan langkah-langkah yang tepat, semua akan bisa memastikan bahwa Indonesia dapat terus maju sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat.
Copyright © ANTARA 2025
