partai: Gerindra

  • Menakar Posisi PDIP Usai Pertemuan Megawati dan Prabowo, Tetap Oposisi?

    Menakar Posisi PDIP Usai Pertemuan Megawati dan Prabowo, Tetap Oposisi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah momen Hari Raya Idulfitri 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akhirnya bertemu. Lantas, bagaimana posisi PDIP setelah pertemuan tersebut? 

    Seperti diketahui, kedua tokoh bangsa itu bertemu di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam. 

    Prabowo tampak mengenakan pakaian kebesarannya, yakni baju safari warna khaki dengan setelan celana panjang warna hitam. Sementara itu, Megawati mengenakan baju batik ungu bermotif bunga. Foto keduanya tengah duduk di satu sofa sambil tersenyum diunggah oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad melalui akun X resmi miliknya. 

    Bak sahabat lama, Prabowo dan Megawati berbincang santai selama 1,5 jam. Kedua tokoh politik itupun tampak tersenyum simpul sembari ditemani teh hangat di atas meja. 

    Meski ditunggu lama, pertemuan antara Prabowo dengan Megawati nyaris tidak terendus publik. Selama berbulan-bulan sejak pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI, PDIP dan Gerindra saling ‘lempar bola’ soal kapan keduanya akan bertatap muka. 

    Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap isi pembicaraan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

    Muzani menuturkan Megawati banyak berbicara tentang pengalamannya saat menjadi Presiden RI ke-5 lI, terutama ketika menghadapi situasi yang tak mudah dalam pemulihan ekonomi nasional.

    “Karena Pak Prabowo juga bicara tentang berbagai macam problem dan tantangan global yang sekarang ini mengemuka, utamanya akibat dari kebijakan Presiden Donald Trump berkaitan dengan pengenaan tarif yang digunakan untuk produk-produk Indonesia terhadap ekspor di Amerika dan banyak negara-negara yang juga terkena,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).

    Sebab itu, kata Muzani, Megawati menyampaikan pengalamannya dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional yang pada saat masanya juga tidak mudah. 

    “Dan Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan, pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ibu Mega dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.

    Ketua MPR RI ini melanjutkan, dari pertemuan ini pun Prabowo dan Megawati sepakat untuk menjadikan situasi ini sebagai momentum untuk membangkitkan produk-produk Indonesia.

    “Itulah beberapa hal yang dibicarakan oleh kedua pemimpin di dalam pertemuan hampir satu setengah jam yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Prabowo,” ucap Muzani. 

    PDIP Tetap Oposisi atau Gabung Koalisi? 

    Usai pertemuan tersebut, Muzani melempar sinyal bahwa PDIP tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu [PDIP tetap di luar pemerintahan],” ungkapnya. 

    Meski demikian, Muzani mengatakan pada prinsipnya Megawati berharap bahwa pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

    “Pada prinsipnya Ibu Megawati berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara yang menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat Indonesia,” urainya.

    Sebab itu, dia pun menerangkan bahwa PDIP disebutkan terbuka jika Prabowo ingin merajut kerjasama. Terlebih, jika tujuannya untuk memperkuat pemerintahan meski memang posisinya berada di luar pemerintahan.

    “Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” pungkas Muzani.

    Rencana Lama yang Baru Terealisasi 

    Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli mengungkapkan bahwa Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto sudah merencanakan pertemuan sejak lama.

    Namun karena kesibukan masing-masing, pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai Gerindra itu baru bisa terlaksana pada Senin (7/4/2025) malam. 

    “Meski kedatangan Presiden Prabowo ke kediaman Ibu Megawati bersifat mendadak, tetapi antara Ibu Megawati dan Presiden Prabowo sebenarnya sudah merencanakan pertemuan sejak lama,” kata Guntur dilansir dari Antara, Rabu (9/4/2025).

    Rencana pertemuan itu, kata dia, di antaranya dibahas ketika momen silaturahmi Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani ke kediaman Megawati pada 25 Desember 2024. Saat itu Megawati menitipkan obat minyak gosok untuk Prabowo kepada Muzani.

    Dalam berbagai kesempatan, menurut dia, Megawati sering menyebutkan bahwa dirinya merasa tidak memiliki hambatan berkomunikasi dengan Prabowo, meskipun posisi politik partai berlambang banteng moncong putih itu berada di luar pemerintahan.

    Sebagai tokoh nasional, dia mengatakan keduanya membahas masalah-masalah strategis nasional terutama hal-hal yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan rakyat dalam bingkai negara hukum Pancasila.

    Ke depannya, menurut dia, Megawati dan Prabowo berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi, terkait hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan strategis nasional dan internasional yang akan berdampak kepada nasib rakyat dan masa depan bangsa.

    “Ibu Megawati dan Presiden Prabowo melangsungkan pembicaraan empat mata selama sekitar 1,5 jam,” kata dia.

    Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Dimas Oky Nugroho mengemukakan bahwa pertemuan itu bisa memperkuat kolaborasi lintas partai politik dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

    Menurutnya, Prabowo telah menampilkan peran sebagai pemimpin nasional yang inklusif dan strategis melalui pertemuannya dengan Megawati tersebut.

    “Pertemuan ini telah menunjukkan kepada publik dan masyarakat luas, bahwa seorang Presiden harus mampu memainkan peran dan tanggung jawab kepemimpinan nasionalnya, sebagai sebuah national display, secara bijaksana, kohesif dan cerdas,” tuturnya di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Dia juga berharap pertemuan Megawati dan Prabowo tersebut tidak hanya simbolik saja tetapi juga harus tercermin dalam kualitas pemerintahan ke depan.

    “Harapannya, pertemuan dan soliditas politik yang dibangun ini tentunya harus berdampak pada kapasitas dan kualitas pemerintahan, atau aspek governability, dalam menjalankan mandat rakyat, menjaga kepentingan nasional, sekaligus merespon berbagai isu dan tantangan negara-bangsa baik domestik maupun global,” katanya.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Pertemuan Prabowo-Megawati hingga PPDS RSHS

    Isu Politik-Hukum Terkini: Pertemuan Prabowo-Megawati hingga PPDS RSHS

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum pada Rabu (9/4/2025) menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com. Berita terkait pertemuan Prabowo-Megawati menarik perhatian pembaca.

    Berita politik dan hukum lainnya, yakni terkait kunjungan menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kasus polisi ditembak TNI di Lampung, dugaan pertemuan Djoko Tjandra dan Harun Masiku, hingga kasus dokter PPDS Unpad yang perkosa keluarga pasien di RSHS.

    Isu Politik-Hukum Beritasatu.com

    1. Prabowo-Megawati Bertemu, Gerindra: PDIP Tetap di Luar Pemerintahan

    Partai Gerindra memastikan PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan meski Presiden Prabowo Subianto sudah bertemu Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati akan tetap mendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dari luar pemerintah.

    2. Setelah Bahlil dan Wihaji, Giliran Zulhas Kunjungi Jokowi di Solo

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menemui Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Jalan Kutai Utara No.1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (9/4/2025).

    Pantauan Beritasatu.com, pria yang akrab disapa Zulhas itu tiba bersama istrinya di kediaman Jokowi sekitar pukul 10.35 WIB dan langsung dipersilakan masuk. Pertemuan sendiri berlangsung tertutup.

    Selang 1,5 jam kemudian Zulhas dan istri keluar diantar Jokowi dan Iriana. Kepada awak media yang menunggu ia mengatakan datang untuk silaturahmi lantaran selama momen Lebaran belum sempat halalbihalal dengan Jokowi.

    3. Polisi Ditembak di Lampung, Keluarga Tuntut Hukuman Mati Oknum TNI

    Selain berita terkait pertemuan Prabowo-Megawati, isu politik dan hukum lainnya, yakni keluarga tiga anggota polisi yang menjadi korban penembakan oleh oknum TNI di Way Kanan, Lampung, (kasus polisi ditembak TNI di Lampung) mendatangi Detasemen Polisi Militer (Denpom) Lampung pada Rabu (9/4/2025). Mereka datang untuk mempertanyakan perkembangan proses hukum terhadap pelaku dan menuntut hukuman mati serta sidang yang disiarkan secara langsung di televisi.

    Didampingi tim kuasa hukum dari Hotman Paris 911, keluarga korban disambut langsung oleh Komandan Denpom Lampung, Mayor CPM Haru Prabowo, di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup.

    4. KPK Dalami Dugaan Pertemuan Djoko Tjandra dan Harun Masiku

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan pertemuan antara Djoko Soegiarto Tjandra (DST) dan Harun Masiku (HM) di Kuala Lumpur, Malaysia. Dugaan ini mencuat saat KPK memeriksa Djoko sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024 pada Rabu (9/4/2025).

    KPK belum mengungkap secara rinci waktu maupun tujuan pertemuan tersebut. Namun, Tessa menyebut dugaan pembahasan dalam pertemuan itu berkaitan dengan permintaan bantuan dari Djoko Tjandra kepada Harun Masiku.

    Sementara itu, Djoko Tjandra membantah mengenal Harun Masiku. Ia menyatakan tidak tahu-menahu terkait keberadaan Harun maupun dugaan keterlibatannya dalam kasus yang sedang ditangani KPK.

    5. Kasus Dokter PPDS RSHS Perkosa Pasien, Korban Jadi 3 Orang

    Polisi mengungkap korban pemerkosaan Priguna Anugrah Pratama atau PAP (31), dokter residen program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) menjadi tiga orang. Selain FH (21), keluarga pasien di RSUP Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, dua korban lainnya merupakan pasien RSHS.

    Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, mengungkapkan ketiga korban mengalami tindak pemerkosaan di waktu yang berbeda.

    Demikian isu politik dan hukum terkini Beritasatu.com, di antaranya terkait pertemuan Prabowo-Megawati.

  • Kemarin, Prabowo lawatan ke lima negara hingga PDIP di luar koalisi

    Kemarin, Prabowo lawatan ke lima negara hingga PDIP di luar koalisi

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (9/4), mulai dari Presiden Prabowo Subianto melakukan rangkaian lawatan luar negeri ke lima negara hingga posisi PDI Perjuangan berada di luar koalisi pemerintahan.

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    1. Prabowo bertolak ke UAE awali lawatan lima negara di Timur Tengah

    Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu dini hari, untuk mengawali rangkaian lawatan luar negeri ke lima negara di kawasan Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab (UAE), Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania.

    Pesawat Kepresidenan PK-GRD yang mengangkut Presiden Prabowo beserta rombongan lepas landas sekitar 01.00 WIB, Rabu dini hari, dan dijadwalkan mendarat di Abu Dhabi, UAE, pukul 06.00 waktu setempat. Waktu antara Jakarta dan Abu Dhabi terpaut tiga jam dengan lebih dulu Jakarta.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Muzani: Megawati dukung pemerintahan Prabowo dari luar koalisi

    Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari luar koalisi.

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” kata Muzani di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. PDIP ungkap Megawati dan Prabowo sudah berencana bertemu sejak lama

    Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli mengungkapkan bahwa Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto sudah merencanakan pertemuan sejak lama.

    Namun karena kesibukan masing-masing, pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai Gerindra itu baru bisa terlaksana pada Senin (7/4) malam. Adapun pertemuan itu dilaksanakan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Panglima TNI kirim 1.090 prajurit jalankan misi perdamaian di Lebanon

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengirimkan 1.090 prajurit ke Lebanon untuk menjalankan misi perdamaian, Rabu.

    Ke-1.090 pasukan yang terdiri dari berbagai korps itu tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Kontingen Garuda (Konga) Unifil Tahun Anggaran 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Menteri PANRB dan Mensos bahas akselerasi pembangunan sekolah rakyat

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf membahas percepatan pembangunan sekolah rakyat sebagai upaya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim di seluruh Indonesia.

    Adapun rencana penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai tahun ajaran 2025/2026.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ahmad Dhani Tanggapi Hangatnya Pertemuan Megawati-Prabowo, Singgung PDIP – Halaman all

    Ahmad Dhani Tanggapi Hangatnya Pertemuan Megawati-Prabowo, Singgung PDIP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Anggota DPR RI, Ahmad Dhani, menyoroti hangatnya pertemuan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto. 

    Dhani menyinggung juga soal posisi PDIP apakah sebagai oposisi atau bergabung dengan pemerintahan.

    Suami Mulan Jameela itu menyampaikan pandangannya di saat diwawancarai di Gedung Negara Grahadi di Surabaya usai acara halalbihalal Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama seluruh kepala daerah di Jatim, Rabu (9/4/2025). 

    PRABOWO KUNJUNGI MEGAWATI – Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2025) malam, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pertemuan kedua tokoh ini adalah silaturahmi Hari Raya Idul Fitri. (TRIBUNNEWS/IST)

    “Pertemuan tersebut adalah hal yang sangat baik,” kata dia.

    Untuk PDIP, kata dia, posisinya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. 

    “PDIP bukan oposisi. PDIP mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Sementara itu, politisi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad memastikan tidak ada masalah terkait lokasi pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati.

    “Pertemuan silaturahmi itu kan enggak ada masalah, mau di tempatnya Bu Megawati, mau di mana,” tegas Dasco saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, yang terpenting adalah suasana pertemuan yang berlangsung penuh persahabatan antara Prabowo dan Megawati, sehingga tempat pertemuan bukanlah hal yang perlu dipersoalkan.

    Namun, Dasco mengaku tidak mengetahui isi pertemuan itu secara rinci.

    Meski begitu, dirinya yakin pertemuan tersebut membahas tentang masa depan Indonesia dan kebersamaan dalam membangun negara.

    “Saya enggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan,” kata Dasco.

    Diketahui, dalam foto yang beredar di media, Prabowo mengenakan kemeja safari lengan panjang khasnya, sementara Megawati mengenakan pakaian bermotif bunga.

    Keduanya tampak duduk berdampingan, dengan sebuah meja yang berisi segelas teh dan air putih di depan mereka.

    Selain Megawati dan Prabowo, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting.

    Megawati didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, serta beberapa tokoh lainnya.

    Sementara Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri, Sugiono; Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani; Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aries Marsudiyanto, dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. 

    Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Ahmad Dhani Sambut Baik Pertemuan Prabowo dan Megawati, Berharap Silaturahmi Langgeng, 

  • 10
                    
                        Mereka Tetap Diusir meski Turuti Keinginan Prabowo…
                        Megapolitan

    10 Mereka Tetap Diusir meski Turuti Keinginan Prabowo… Megapolitan

    Mereka Tetap Diusir meski Turuti Keinginan Prabowo…
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah masyarakat sipil menggelar aksi bertema “Piknik Melawan” dengan mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gelora, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).
    Ini merupakan aksi damai yang menolak pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi UU pada Kamis (20/3/2025).
    Perwakilan massa aksi, Al mengatakan, para demonstran datang dari daerah masing-masing untuk mengikuti unjuk rasa damai dengan mendirikan tenda.
    “Saya sendiri dari Karawang, ada juga yang dari Jakarta, dari Depok. Jadi, ini kolektif masing-masing. Tidak ada atas nama satu instansi atau kelompok,” kata Al saat ditemui di Jalan Gelora, Rabu (9/4/2025).
    Aksi Piknik Melawan
    dengan mendirikan tenda bertujuan memberikan atensi agar anggota DPR yang hendak memasuki Gedung Parlemen dengan kendaraannya masing-masing mengetahui sedang ada gerakan protes menolak
    UU TNI
    .
    Al mengungkapkan, Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI sempat memaksa pemindahan tenda dari depan Gerbang Pancasila ke trotoar Jalan Gelora pada Selasa (8/4/2025) sore.
    Oleh karena itu, sejumlah massa aksi damai ini terpaksa mendirikan tenda di atas trotoar, tepat di seberang Gerbang Pancasila.
    Untuk menghindari kesalahpahaman, massa aksi menyampaikan pengumuman melalui tulisan yang pada potongan kardus berwarna cokelat.
    Pengumuman itu mereka pasang di sudut trotoar agar bisa dibaca oleh pejalan kaki yang melintas.
    “Mohon maaf perjalanan anda terganggu. Aksi protes kami digusur ke trotoar,” demikian bunyi pengumuman tersebut.
    Dalam pengumuman tersebut juga tercantum tagar #BatalkanRUUTNI dan #SupremasiSipil.
    Meskipun tenda-tenda tersebut berada di atas trotoar, sejumlah pejalan kaki masih dapat melintas karena masih tersedia ruang yang cukup.
    AI menyebut, hingga Rabu siang, setidaknya telah terjadi upaya pengusiran sebanyak tiga hingga empat kali dalam satu hari.
    Mereka yang berupaya mengusir mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Pamdal DPR RI, hingga polisi.
    “Ya beragam ya (alasan mengusir). Ada yang bilang demo kami enggak ada isinya atau mungkin bisa dibilang enggak jelas,” tutur dia.
    Setelah bertahan tiga hari, aksi
    demo tolak UU TNI di DPR
    dengan cara mendirikan tenda ini akhirnya dibubarkan secara paksa, Rabu (9/4/2025) pukul 17.00 WIB.
    Pembubaran dilakukan oleh Satpol PP yang berjumlah kurang lebih 30 personel.
    “Anggota Satpol PP yang dipimpin oleh saudara Teguh B menggunakan pengeras suara untuk memerintahkan pasukan untuk mengangkut tenda dan barang-barang peserta aksi,” kata Al dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (9/4/2025) malam.
    Perwakilan peserta
    aksi Piknik Melawan
    dan Satpol PP sempat bernegosiasi. Namun, kedua pihak tidak menemukan titik terang.
    Akibatnya, Satpol PP membongkar tenda secara paksa dan mengangkut sejumlah barang pribadi milik peserta aksi, termasuk tenda, makanan, dan minuman.
    “Terdapat beberapa perdebatan dan tarik-menarik di setiap tenda, dari mulai perusakan, pembukaan tenda secara paksa, lalu mengangkut paksa makanan dan minuman milik peserta aksi,” ujar dia.
    “Terdapat pula elemen ibu-ibu dari peserta aksi yang berusaha naik ke dalam truk untuk mengambil kembali makanan dan minuman. Akan tetapi terjadi gesekan antara anggota Satpol PP dengan ibu-ibu tersebut,” tambahn dia.
    Aksi sejumlah warga mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI ini diklaim sebagai aksi damai yang sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.
    “Karena kan dari Pak Presiden sendiri mengatakan bahwa aksi harus damai ya. Ini salah satu cara kami untuk mempresentasikan bahwa aksi kami itu damai,” kata Al.
    Presiden Prabowo Subianto sempat menanggapi perihal gelombang demonstrasi di sejumlah daerah di awal pemerintahannya.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan enam pemimpin redaksi media nasional di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).
    Kepala negara menyebut, demonstrasi di negara demokrasi adalah hal yang wajar. Menurut dia, berdemo, berserikat, dan berkumpul, telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar.
    Namun, Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta kepada publik untuk objektif terhadap aksi demonstrasi di Indonesia.
    Apakah demo-demo tersebut adalah murni untuk menyampaikan aspirasi, atau malah adalah massa bayaran.
    “Coba perhatikan, apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong,” ucap Prabowo, dikutip dari kanal YouTube Harian Kompas.
    Eks Menteri Pertahanan itu juga mengatakan, demo seyogianya dilakukan dengan damai, bukan menimbulkan kerusuhan.
    “Kita juga bukan anak kecil, kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai. Tidak mau menyulut kerusuhan. Kalau bakar ban, itu bukan damai. Saya mantan petugas keamanan juga, kadang-kadang petugas dilempar plastik isinya kotoran manusia,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Belum Tetapkan Tersangka di Kasus CSR Bank Indonesia, Ini Alasannya

    KPK Belum Tetapkan Tersangka di Kasus CSR Bank Indonesia, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku berhati-hati dalam menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia atau BI.

    Untuk diketahui, KPK telah memulai penyidikan terkait dengan dugaan korupsi di tubuh bank sentral itu sejak 2024 lalu. Namun, penyidikan yang dilakukan masih bersifat umum di mana belum ada tersangka yang ditetapkan.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengaku pihak penyidik masih berhati-hati sebelum menetapkan pihak-pihak tertentu sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

    “Karena prinsip kehati-hatian yang dilakukan mulai dari proses penerimaan pengaduan, penyelidikan, bahkan sampai di tahap penyidikan di mana sudah ada upaya paksa atau pro justisia, maka KPK perlu berhati-hati dalam menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/4/2025). 

    Tessa menyebut prinsip kehati-hatian itu tidak hanya diterapkan dalam proses penyidikan kasus CSR BI, namun juga pada kasus kasus lainnya. Dia menjelaskan, lembaga antirasuah sejak pertama kali berdiri di mana tidak mengenal mekanisme penghentian penyidikan atau SP3 pun menerapkan banyak lapisan dalam proses penyidikan.

    “Proses penetapan tersangka itu memang memerlukan tidak hanya minimal dua alat bukti. Di KPK kita bisa empat alat bukti itu perlu ada dulu supaya apa? Agar jaksa penuntut umum termasuk struktural yakin pada saat perkara ini disajikan dan disidangkan, hakim yakin bahwa memang betul ada perbuatannya yang dilakukan oleh tersangka,” terang Tessa, yang juga merupakan seorang penyidik.

    Meski demikian, Tessa memastikan pada waktunya lembaga antirasuah akan mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan rasuah itu. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus tersebut. Dua di antaranya yang kerap dipanggil adalah anggota Komisi XI DPR 2019-2024 dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan dan dari Fraksi Partai Nasdem, Satori. Rumah keduanya pun telah digeledah penyidik.

    Kemudian, lembaga antirasuah juga sebelumnya telah menggeledah kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2024 lalu. Salah satu ruangan di BI yang digeledah yakni kantor Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Adapun KPK menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya.

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan.

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa.

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” terang Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu beberapa waktu lalu.

  • Muzani ungkap pertemuan Megawati-Prabowo juga bahas kebijakan Trump

    Muzani ungkap pertemuan Megawati-Prabowo juga bahas kebijakan Trump

    Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani beri keterangan kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (9/3/2025). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

    Muzani ungkap pertemuan Megawati-Prabowo juga bahas kebijakan Trump
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 09 April 2025 – 16:41 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga membahas soal kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat bertemu dengan Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa malam (8/4).

    “Pak Prabowo juga bicara tentang berbagai macam problem dan tantangan global yang sekarang ini mengemuka, utamanya akibat dari kebijakan Presiden Donald Trump berkaitan dengan pengenaan tarif yang digunakan untuk produk-produk Indonesia, terhadap ekspor di Amerika dan banyak negara yang juga terkena,” kata Muzani di Gedung DPR/MPR, Jakarta Selatan, Rabu.

    Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut Megawati juga berbagi soal pengalamannya dalam pemulihan ekonomi nasional.

    “Ibu Mega menyampaikan pengalamannya melakukan pemulihan ekonomi nasional yang ketika itu juga tidak gampang, dan Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan, pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ibu Mega dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Diketahui, Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam. Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dilaksanakan dalam rangka silaturahim setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Adapun sejumlah tokoh yang turut hadir ke kediaman Megawati, mulai dari Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

    Sumber : Antara

  • Tak Ada Pertimbangan Khusus Prabowo Datangi Teuku Umar, Muzani: Ibu Mega Senior

    Tak Ada Pertimbangan Khusus Prabowo Datangi Teuku Umar, Muzani: Ibu Mega Senior

    PIKIRAN RAKYAT – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut tidak ada pertimbangan khusus lokasi pertemuan antara Ketum Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. 

    “Ya, pertimbangan khususnya nggak ada,” ucap Muzani di MRP RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 April 2025.

    Muzani menilai bahwa Prabowo mendahului bertemu dengan Megawati sebagai tata krama.

    “Karena Presiden Ibu Mega kan senior ya, usia lebih tua,” katanya. 

    Curhat Nasib Sekjen PDIP?

    Ketika disinggung apakah Megawati dalam percakapan dengan Prabowo sempat curhat mengenai nasib Aekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang saat ini sudah ditahan KPK. Dia mengaku pertemuan berlangsung empat mata. 

    “Karena empat mata saya tidak banyak yang tahu ya,”ujarnya.

    Adapun pertemuan berlangsung pada Senin, 7 April 2025 malam, di rumah Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. 

    Rombongan Kepala Negara RI itu datang ke kediaman Megawati tanpa transparansi kepada media massa. Namun, menurut Dasco, agenda memang tidak direncanakan secara formal padahal tidak ada maksud merahasiakan dari publik.

    “Ya kan kalau pertemuan silaturahmi hari raya kan nggak usah kasih-kasih tahu kan. Kita juga datang enggak sembunyi-sembunyi, kita datang rame-rame kok semalem,” ujar Sufmi Dasco Ahmad, dikutip pada Rabu, 9 April 2025. 

    Walaupun dihadiri sejumlah menteri, Dasco kemudian membantah saat ditanya apakah pertemuan itu terkait penyusunan Kabinet Merah Putih.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Megawati-Prabowo sepakat tarif AS momentum kebangkitan produk nasional

    Megawati-Prabowo sepakat tarif AS momentum kebangkitan produk nasional

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Megawati-Prabowo sepakat tarif AS momentum kebangkitan produk nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 17:05 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sepakat bahwa kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump harus menjadi momentum kebangkitan produk nasional.

    Muzani mengungkapkan Megawati dan Prabowo juga turut membahas soal kebijakan tarif AS ketika Prabowo bersilaturahmi ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (8/4) malam.

    “Keduanya juga sepakat bahwa ini (tarif AS) harus dijadikan momentum untuk melakukan kebangkitan bagi produk-produk Indonesia,” kata Muzani di Gedung DPR/MPR, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dia memperkirakan kebijakan tarif tersebut berpotensi mendongkrak harga produk impor dan sehingga impor hanya akan dilakukan untuk produk tertentu.

    “Karena menggunakan produk impor itu juga barangkali juga akan makin mahal, maka hanya produk-produk tertentu saja yang mungkin akan terus dilakukan impor. Inilah waktunya produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri Indonesia, maka cintailah produk-produk Indonesia,” ujarnya.

    Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut Megawati juga berbagi soal pengalamannya dalam pemulihan ekonomi nasional.

    “Ibu Mega menyampaikan pengalamannya melakukan pemulihan ekonomi nasional yang ketika itu juga tidak gampang, dan Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan, pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ibu Mega dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Diketahui, Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.

    Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dilaksanakan dalam rangka silaturahim setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Adapun sejumlah tokoh yang turut hadir ke kediaman Megawati, mulai dari Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

    Sumber : Antara

  • PDIP Tetap Berada di Luar Pemerintah, Golkar Hormati Sikap Megawati

    PDIP Tetap Berada di Luar Pemerintah, Golkar Hormati Sikap Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan partainya menghormati keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang memastikan partainya akan tetap berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Idrus, hal tersebut sepenuhnya merupakan urusan internal masing-masing partai.

    “Masalah bergabung atau tidak dalam pemerintahan adalah urusan internal setiap partai. Golkar tidak mencampuri. Namun, komunikasi politik, hubungan, dan diskusi tetap penting dalam bangsa yang majemuk,” ujar Idrus seusai acara pengajian ideologi kebangsaan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (9/4/2025).

    Sikap PDIP itu ditegaskan langsung oleh Megawati dalam pertemuan empat mata bersama Prabowo di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (7/4/2025) malam.

    Idrus menambahkan, posisi partai, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, seharusnya tetap berkontribusi maksimal bagi bangsa dan negara, sebagaimana disampaikan Megawati. Namun, ia mengingatkan partai-partai yang berada di dalam koalisi harus memberikan dukungan yang tulus dan penuh terhadap program-program pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kalau bersama-sama dengan kita, alhamdulillah. Itu berarti kita tidak hanya formal dalam satu koalisi, tapi benar-benar satu kesatuan membahas program pembangunan untuk rakyat,” tegas Idrus.

    Ia juga menyinggung pentingnya budaya saling mendukung antarpolitisi. “Golkar tidak setuju dengan pola pikir yang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Idrus menyampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sangat mengapresiasi pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Menurutnya, Bahlil menilai persatuan seluruh elemen bangsa, terutama para tokoh politik, sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan nasional.

    “Bung Bahlil memberikan apresiasi dan menganggap pertemuan itu sangat positif. Kohesivitas sosial, persatuan, dan keutuhan bangsa seperti itu merupakan kebutuhan penting bagi pembangunan ke depan,” tutup Idrus.

    Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, juga menyampaikan Megawati telah menegaskan sikap PDIP untuk berada di luar pemerintahan. Meski begitu, menurut Muzani, Megawati tetap berharap masa kepemimpinan Prabowo dapat berjalan efektif demi kepentingan rakyat dan bangsa.