partai: Gerindra

  • Hasan Nasbi, Teror Kepala Babi, hingga Prabowo Sentil ‘Buruknya’ Pola Komunikasi

    Hasan Nasbi, Teror Kepala Babi, hingga Prabowo Sentil ‘Buruknya’ Pola Komunikasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah berulangkali mengakui bahwa kualitas komunikasi kabinetnya buruk. Dia juga sempat menyinggung tentang kasus pernyataan Hasan Nasbi tentang teror kepala babi wartawan Tempo.

    Hasan Nasbi adalah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi. Tim PCO berawal dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bertahana hingga kini.  

    Dalam wawancara bersama enam jurnalis senior di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Minggu (6/4/2025), pertanyaan yang disampaikan langsung ke Prabowo adalah ihwal komunikasi pemerintahannya yang buruk. Kepala Negara pun langsung mengakui dan mengambil tanggung jawab tersebut. 

    Prabowo mengakui beberapa orang di pemerintahannya adalah figur baru yang baru pertama kali merasakan bekerja di cabang kekuasaan eksekutif. 

    “Sebagian menteri-menteri senior ada yang dari kabinet lama, tapi banyak yang baru. Jadi mungkin kurang waspada, kurang hati-hati dalam mengucap. Saya kira itu saya yang bisa saya jelaskan. saya belum ketemu setelah, saya juga kaget masalah kepala babi,” ujarnya sebagaimana ditayangkan melalui YouTube Narasi, dikutip Kamis (10/4/2025). 

    Presiden ke-8 itu menilai bahwa teror yang dikirim ke Tempo bisa jadi adalah upaya adu domba yang dilakukan pihak tertentu. Meski demikian, dia mengakui ucapan Hasan dalam merespons teror itu teledor dan keliru. 

    “Benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu yah, keliru itu. Saya kira beliau menyesal. Tapi ini alasan yang saya bisa kasih mungkin karena baru dalam posisi pemerintahan yang selalu disorot,” kata Prabowo. 

    Kemudian, Prabowo kembali mengakui komunikasi pemerintahannya yang buruk di kesempatan lain. Kali ini, di depan perwakilan investor dan pelaku usaha di berbagai sektor pada acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). 

    Pria yang juga Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menyatakan bertanggung jawab atas komunikasi dari pemerintahannya. 

    “Saya kemarin sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya dan saya ingin memberi penjelasan kenapa,” ujarnya di Menara Mandiri, Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4//2025).

    Prabowo mengatakan bahwa dirinya enggan berbicara mengenai performa maupun kinerjanya sebelum ada bukti nyata. Oleh sebab itu, dia mengaku selalu meminta agar penyampaian hasil kinerja yang dilakukannya untuk ditunda.

    “Saya berpendapat sebenarnya rakyat pun akan menilai dengan hasil ya. Saya memang sering diejek karena saya juga membuka kesempatan untuk diejek. Dan saya suka, saya bilang saya tidak suka orang yang hanya omon-omon. Akhirnya omon-omon jadi apa itu? Jadi populer ya dipakai di seluruh Indonesia,” terang Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Apabila dirunut ke belakang, Prabowo sebelumnya juga sudah pernah menyoroti komunikasi Kabinet Merah Putih secara terbuka. Pada Sidang Kabinet Paripurna, 21 Maret 2025, dia mengakui perlunya memperbaiki komunikasi kepada masyarakat. 

    “Mungkin karena banyaknya inisiatif, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat, mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ini saya kira kita perlu perbaiki komunikasi kita kepada rakyat,” kata Prabowo dilansir dari Antara, Sabtu (22/3/2025).

    Kontroversi Hasan Nasbi

    Pernyataan Hasan yang panen kritik dari publik berawal saat dirinya dimintai respons oleh wartawan ketika jurnalis Tempo, Fransisca Christy Rosana (Cica), mendapatkan teror berupa paket berisi kepala babi pada Maret 2025 lalu. 

    Hasan menyampaikan kelakar itu ketika wartawan memintai tanggapannya sebagai Kepala PCO. Ironinya, pernyataan itu dilemparkan olehnya setelah Sidang Kabinet Paripurna, di mana Prabowo di antaranya berpesan agar pejabatnya memperbaiki komunikasi kepada rakyat. 

    “Sudah dimasak aja,” ujar Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Usai mendapatkan banyak kritik, Hasan mengklarifikasi dan menjelaskan soal responsnya itu. Dia menyatakan tidak bermaksud melecehkan kebebasan pers atau mengecilkan teror tersebut. 

    Hasan mengaku hanya menyempurnakan respons dari Francisca, jurnalis Tempo yang menerima kiriman kepala babi tersebut. Fransisca diketahui sempat berkelakar bahwa harusnya pengirim kepala babi itu mengirim daging secara utuh, bukan kepala saja.

    Menurut Hasan, pernyataan yang disampaikan olehnya itu untuk membuat peneror kehilangan tujuannya dalam menebar ketakutan dengan memperkecil aksi tersebut.  

    “Justru respons yang benar itu adalah dengan mengecilkan si peneror. Kalau dia tidak mendapatkan efek ketakutan yang diinginkan, maka KPI [Key Performance Indicator] penerornya tidak tercapai,” ujarnya kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Sabtu (22/3/2025).

    Menanggapi kritik bahwa pernyataannya dianggap meremehkan kebebasan pers, Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak mengekang kebebasan media. Hal ini pun menurutnya sudah dilakukan melalui praktik sehari-hari. 

    “Soal kebebasan pers, pemerintah tidak pakai teori lagi, tapi sudah pembuktian. Tidak ada media atau wartawan yang diperkarakan, tidak ada yang dilarang bikin berita, podcast, atau masuk ke Istana karena bersikap kritis,” tegasnya.  

    Bisnis telah meminta tanggapan terbaru dari Hasan Nasbi usai Presiden Prabowo mengakui buruknya komunikasi Kabinet Merah Putih. Namun, belum ada respons yang diberikan sampai berita ini dinaikkan. 

  • Golkar dan Demokrat Hormati Sikap Politik PDIP yang Dukung Prabowo dari Luar Pemerintahan

    Golkar dan Demokrat Hormati Sikap Politik PDIP yang Dukung Prabowo dari Luar Pemerintahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Golongan Karya (Golkar) menghormati sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) yang tidak berkoalisi, tetapi tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Perlu diketahui, sikap PDIP ini muncul dari pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani kala merespons soal pertemuan Prabowo dan Megawati di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.

    “Kami menghormati sikap politik Bu Mega,” tutur Sekjen Golkar, Sarmuji kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Kamis (10/4/2025).

    Menurut Sarmuji, memberikan kontribusi pada Tanah Air tetap bisa dilakukan meski tidak berkoalisi dalam pemerintahan, karena setiap partai memiliki cara tersendirinya.

    “Tidak berkoalisi dalam pemerintahan tetap bisa berkontribusi melalui jalan lain seperti memberi konsepsi banding atas jalan yang ditempuh pemerintah,” jelasnya.

    Senada, Sekjen Demokrat Herman Khaeron juga menghormati keputusan dari PDIP. Sebagai partai yang tergabung dalam koalisi, dirinya mengaku sikap PDIP tidak membuat pihaknya bingung.

    “Saya kira tidak membingungkan, itulah standing politiknya, tentu menjadi keputusan partai bersangkutan. Tetapi terkait koalisi sepenuhnya menjadi otoritas Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi,” terangnya kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Sebelumnya, Muzani membenarkan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ungkapnya di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).

    Meski demikian, Muzani mengatakan pada prinsipnya Megawati berharap bahwa pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

    “Pada prinsipnya Ibu Megawati berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara yang menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat Indonesia,” urainya.

  • Silaturahmi Bukan Koalisi? Bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ruhut Sitompul, Adi Prayitno, dan Narasumber Lainnya, Live di iNews

    Silaturahmi Bukan Koalisi? Bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ruhut Sitompul, Adi Prayitno, dan Narasumber Lainnya, Live di iNews

    loading…

    Malam Ini di INTERUPSI Pertemuan Prabowo-Mega: Silaturahmi Bukan Koalisi? Bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ruhut Sitompul, Adi Prayitno, dan Narasumber Lainnya, Live di iNews

    JAKARTA – Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri beberapa waktu yang lalu menjadi sorotan politik nasional. Dalam suasana hangat, keduanya membahas sejumlah isu strategis, termasuk masa depan demokrasi, arah pembangunan nasional, serta kemungkinan rekonsiliasi politik yang lebih luas. Pertemuan ini dinilai sebagai langkah simbolis menuju stabilitas politik dan potensi kerja sama antara kekuatan besar di panggung kekuasaan, membuka ruang baru bagi penyatuan visi kebangsaan dalam pemerintahan mendatang.

    Dalam episode terbaru INTERUPSI malam ini bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ruhut Sitompul, Adi Prayitno, dan para narasumber kredibel lainnya akan membahas topik panas yang menimbulkan beragam tafsir. Namun, meski hubungan antara Presiden Prabowo dan Megawati masih terjalin dengan baik, dalam pertemuan tersebut PDIP tetap konsisten untuk tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Akan tetapi, Megawati disebut akan memperkuat pemerintahan Prabowo agar tetap berjalan efektif. Lantas bagaimana tanggapan elite politik? Apakah ini sekadar silaturahmi atau sinyal awal koalisi?

    Saksikan selengkapnya di INTERUPSI “Pertemuan Prabowo-Mega, Silaturahmi Bukan Koalisi” malam ini bersama para narasumber, Ruhut Sitompul-PolitisI PDI Perjuangan, Adi Prayitno-Pengamat Politik, Hendarsam-Politisi Gerindra/Ketum Lisan, Siti Zuhro-Pengamat Politik BRIN, Pukul 20.00 WIB Live di iNews.

    (zik)

  • Kementerian Kelautan dan Perikanan Perkuat Pengawasan di Perairan Barat Sumatra

    Kementerian Kelautan dan Perikanan Perkuat Pengawasan di Perairan Barat Sumatra

    loading…

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (kiri) bersama Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, T. A. Khalid (tengah) dan Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono di Kapal Pengawas Orca 02 pada Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI meninjau perkembangan pembangunan SKPT

    BANDA ACEH – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menambah satu armada kapal pengawas Hiu Macan 05. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan di wilayah perairan barat pulau Sumatra.

    Menurut Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), sebelumnya hanya ada satu kapal pengawas di bawah kendali Pangkalan PSDKP Lampulo, yaitu Hiu 12.

    “Wilayah perairan barat pulau Sumatra yang masuk dalam wilayah pengawasan Pangkalan PSKDP Lampulo ini meliputi bagian barat Aceh, Sibolga Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu,” ujar Ipunk di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI meninjau perkembangan pembangunan SKPT Sabang, Aceh, Rabu (9/4/2025).

    Wilayah barat pulau Sumatra ini menjadi salah satu perairan yang juga berpotensi terjadi aktivitas kapal-kapal ilegal di wilayah barat Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah bekerja sama dengan Pemerintah Jepang membangun Pelabuhan Perikanan Le Meulee Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang, Provinsi Aceh untuk meningkatkan geliat ekonomi perikanan di daerah terluar yang ada di sebelah barat Indonesia. Untuk itu, pihaknya meminta Ditjen PSDKP untuk dapat meningkatkan pengawasan supaya aktivitas perikanan di wilayah perbatasan barat Indonesia dapat terawasi dari aktivitas ilegal.

    (ars)

  • Pertemuan Prabowo dan Megawati Diduga Hasilkan Kesepakatan Politik yang Signifikan

    Pertemuan Prabowo dan Megawati Diduga Hasilkan Kesepakatan Politik yang Signifikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri menghasilkan suatu kesepakatan alias dealpolitik yang signifikan.

    Meski demian, Hensa, sapaan akrabnya, melihat pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat itu merupakan langkah positif bagi pemerintahan ke depan. 

    “Deal. Pasti deal. Dealnya apa? Kita tidak usah tahu kok, tidak usah kita pikirin. Tapi yang jelas, ini bagus buat pemerintahan,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis (10/4/2025).

    Adapun, secara pribadi Hensa beranggapan salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah kemungkinan masuknya kader PDIP dalam kabinet Prabowo dan juga kehadiran Prabowo dalam Kongres PDIP mendatang.

    Dia menduga kesepakatan antara Prabowo dan Megawati tersebut memerlukan waktu yang lama dan matang, karena salah satu isu krusialnya adalah dinamika hubungan antara Megawati dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Kelihatannya deal-nya agak lama dipikirkan, terutama soal hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Mungkin Ibu Mega bilang, ‘Pak Prabowo, urusan saya dengan Pak Jokowi itu urusan saya,’ dan Pak Prabowo setuju. Soal berapa menteri PDIP yang masuk kabinet atau jabatan lain, kita lihat nanti,” duganya.

    Maka demikan, Direktur Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini memprediksi akan ada pertemuan lanjutan, termasuk keterlibatan Jokowi dalam dinamika ini.

    “Saya yakin Pak Jokowi sudah tahu. Buktinya, dia mengomentari bahwa ini bagus. Selamat buat Prabowo, Mega, dan semoga selamat juga buat Pak Jokowi, dan tentu saja selamat buat Dasco yang berhasil menginisiasi pertemuan ini. Apakah baik? Menurut saya baik. Apakah perlu dikritisi? Tetap harus dikritisi,” tegasnya.

    Isi Obrolan Prabowo dan Megawati

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan Megawati banyak berbicara tentang pengalamannya saat menjadi Presiden RI ke-5, terutama ketika menghadapi situasi yang tak mudah dalam pemulihan ekonomi nasional.

    “Karena Pak Prabowo juga bicara tentang berbagai macam problem dan tantangan global yang sekarang ini mengemuka, utamanya akibat dari kebijakan Presiden Donald Trump berkaitan dengan pengenaan tarif yang digunakan untuk produk-produk Indonesia terhadap ekspor di Amerika dan banyak negara-negara yang juga terkena,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).

    Sebab itu, kata Muzani, Megawati menyampaikan pengalamannya dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional yang pada saat masanya juga tidak mudah. Prabowo, imbuhnya, sangat memperhatikan berbagai pandangan dan pengalaman yang pernah dilakukan oleh Megawati dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional.

    “Itulah beberapa hal yang dibicarakan oleh kedua pemimpin di dalam pertemuan hampir satu setengah jam yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Prabowo,” tukasnya.

  • Kecam Dokter PPDS Perkosa Anak Pasien, Martin DPR: Tindakan Keji, Rumah Sakit Harusnya Jadi Tempat Aman – Page 3

    Kecam Dokter PPDS Perkosa Anak Pasien, Martin DPR: Tindakan Keji, Rumah Sakit Harusnya Jadi Tempat Aman – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka mengutuk keras kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Priguna Anugerah (31), dokter residen anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (FK Unpad), terhadap FH (21), anak seorang pasien.

    Martin menegaskan, tindakan tersebut adalah bentuk kejahatan yang tidak hanya melukai korban, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap profesi kedokteran.

    “Ini adalah tindakan yang sangat keji, tidak manusiawi, dan sama sekali tidak mencerminkan moral seorang tenaga kesehatan,” kata Martin dalam keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025). 

    Dia menyebut, pelaku harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa ada upaya perlindungan institusional apa pun.

    Martin menekankan bahwa kasus ini tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran etika semata. 

    “Ini adalah kejahatan serius. Seorang dokter, apalagi yang sedang menjalani pendidikan profesi, seharusnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan integritas, bukan malah memanfaatkan posisinya untuk melakukan kekerasan seksual,” ujarnya.

    Perkuat Sistem Pengawasan

    Martin juga meminta lembaga pendidikan dokter dan rumah sakit untuk memperkuat sistem pengawasan serta menanamkan nilai-nilai etika dan kemanusiaan. 

    Dia pun menyoroti pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan rumah sakit. 

    “Lingkungan rumah sakit harus menjadi tempat yang aman, bukan malah menciptakan trauma baru bagi keluarga pasien,” ucapnya.

    Martin menekankan bahwa tidak boleh ada intervensi atau perlindungan terhadap pelaku dan harus dihukum seberat-beratnya.

    “Jika dibiarkan atau ditoleransi, kasus seperti ini bisa mencoreng wajah pelayanan kesehatan di Indonesia secara keseluruhan. Kita tidak boleh membiarkan satu pelaku menciptakan ketakutan dan trauma bagi publik,” katanya.

    Lebih lanjut, dia memint kepada seluruh dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia untuk menjadikan kasus ini sebagai pengingat penting. 

    “Profesi dokter adalah profesi mulia. Jangan kotori kemuliaan itu dengan tindakan bejat yang mencederai harkat manusia,” ungkapnya.

  • Pengamat Sindir PDIP usai Mega Ketemu Prabowo: Luarnya Banteng, Dalamnya Garuda

    Pengamat Sindir PDIP usai Mega Ketemu Prabowo: Luarnya Banteng, Dalamnya Garuda

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dan akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai meski posisi PDI Perjuangan (PDIP) berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto, tetapi secara prinsip sudah memberikan dukungan total kepada Prabowo.

    Adi menerangkan hingga sejauh ini posisi tersebut dinilai ideal oleh PDIP. PDIP nampaknya berat untuk berkoalisi dengan Prabowo seperti misalnya ada kadernya yang jadi menteri, karena dalam sejarahnya PDIP bila partainya kalah Pilpres maka memilih berada di luar kekuasaan.

    “Bagi PDIP sepertinya sangat kelihatan gestur mereka itu tidak mau bergabung dengan pemerintahan, ukurannya tak ada kader PDIP yang jadi menteri, tapi pada saat bersamaan ya secara prinsip kerja sama politik sudah dilakukan oleh PDIP,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

    Hal tersebut, katanya, terlihat dari cara PDIP memberikan dukungan penuh terhadao semua program politik Prabowo. Mulai dari dukungan terhadap kenaikan Pajak pertambahan Nilai (PPN) 12% dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tak hanya dua hal tersebut, Adi juga menyoroti bahwa PDIP juga menjadi corong utama dalam revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang pada beberapa waktu lalu.

    “Itu artinya apa? Koalisi antara Megawati dengan Prabowo, PDIP dengan Gerinda itu bukan koalisi formalis seperti yang dibayangkan orang ada kader PDIP yang jadi menteri, tapi ini adalah koalisi praktik substantif, dimana PDIP bekerja sama dan mendukung secara total program-program Prabowo Subianto,” terang dia.

    Sebab itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) tersebut menganalogikan posisi PDIP saat ini di pemerintahan Prabowo adalah luarnya Banteng (logo PDIP yakni kepala banteng), tetapi dalamnya Garuda (logo Gerindra yakni burung garuda).

    “Jadi begitu, cara untuk menjelaskan posisi PDIP, luarnya merah yang itu artinya PDIP tetap berada di luar pemerintahan, tapi dalemannya adalah mendukung penuh program Prabowo-Subianto. Itulah yang disebut dalemannya praktik politik PDIP itu ya lambang partai Gerinda yang lambangnya Garuda,” tandasnya.

    Megawati Ingin PDIP di Luar Pemerintahan

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini dia ungkapkan kala dirinya merespons soal pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ungkapnya di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).

    Meski demikian, Muzani mengatakan pada prinsipnya Megawati berharap bahwa pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. 

    Sebab itu, dia pun menerangkan bahwa PDIP disebutkan terbuka jika Prabowo ingin merajut kerjasama. Terlebih, jika tujuannya untuk memperkuat pemerintahan meski memang posisinya berada di luar pemerintahan.

    “Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” pungkas Muzani.

  • Pengamat intelijen sebut ada upaya gembosi Presiden Prabowo via Dasco

    Pengamat intelijen sebut ada upaya gembosi Presiden Prabowo via Dasco

    Sumber foto: Heru Lianto/elshinta.com.

    Pengamat intelijen sebut ada upaya gembosi Presiden Prabowo via Dasco
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 19:22 WIB

    Elshinta.com – Mencuatnya kabar Sufmi Dasco Ahmad terlibat dalam bisnis judi online (Judol) di Kamboja disebut sebagai misi intelijen asing untuk menggembosi pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto.

    Direktur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII), Fauka Noor Farid mengatakan kabar tersebut tidak hanya menjatuhkan Dasco secara individu tapi juga Prabowo.

    Pasalnya selain menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) RI, Dasco merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan termasuk orang kepercayaan Prabowo.

    “Mereka berniat menyerang pak Prabowo, tapi tidak secara langsung. Melalui orang-orang terdekatnya, jadi kekuatan pak Prabowo mau dipreteli lewat orang terdekat,” kata Fauka, Selasa (8/4/2025).

    Menurutnya Prabowo sebagai pemimpin negara sulit diserang karena kepercayaan masyarakat masih tinggi, sehingga sulit membangun framing tertentu untuk melemahkan Prabowo.

    Tapi bila orang-orang kepercayaan dan yang dipercayai mengemban jabatan penting seperti Dasco diserang, maka publik digiring untuk tidak percaya dengan kepemimpinan Prabowo.

    Strategi ini serupa ketika UU TNI yang baru masih dalam pembahasan, kala itu publik diarahkan percaya adanya dwifungsi TNI dengan beredarnya draft RUU TNI yang isinya berbeda dengan draft asli. 

    “Ibarat bangunan yang dirobohkan pondasinya dulu, supaya runtuh. Dalang dari kabar miring terkait pak Dasco ini ya elit yang terusik dengan kebijakan pro rakyat digagas pak Prabowo,” ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Rabu (9/4). 

    Sebagai mantan anggota Tim Mawar Kopassus, Fauka menuturkan kabar Dasco terlibat bisnis judi online dan memiliki relasi dengan pemilik kasino di Kamboja bukan sekadar pembunuhan karakter. 

    Pasalnya akibat kabar tersebut citra Indonesia di mata dunia buruk, sementara Indonesia kini sedang menjalin kerja sama dengan berbagai negara untuk meningkatkan perekonomian. 

    Terlebih Indonesia baru saja menjadi bagian dari anggota BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa), sehingga bukan hanya sosok Prabowo saja yang disorot di mata dunia. 

    “Kabar pak Dasco terlibat judi online ini  kita enggak tahu dasarnya dari mana, sumbernya kredibel atau tidak. Tapi sudah ada pembentukan sudah opini publik dan penghakiman yang berbahaya,” tuturnya. 

    Fauka berharap publik dapat jeli menilai suatu informasi, tidak terpengaruh dengan kabar yang ingin menggerakkan masyarakat demi keuntungan kelompok mereka sendiri. 

    Dia optimis dengan dukungan publik, pemerintahan Prabowo tetap solid dan tidak terpengaruh dengan informasi yang bertujuan mengadu domba jajaran Kabinet Merah Putih. 

    “Insya Allah pak Prabowo dan jajarannya tidak terpecah. Masyarakat sudah mempercayakan kepada pak Prabowo untuk memimpin Indonesia, kita percayakan, kita dukung,” lanjut Fauka.

    Sumber : Radio Elshinta

  • DNA PDIP itu Perjuangan dan Oposisi

    DNA PDIP itu Perjuangan dan Oposisi

    loading…

    Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tetap memilih berada di luar pemerintahan kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tetap memilih berada di luar pemerintahan kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    Sikap Megawati itu disampaikan Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani merespon hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-5 itu beberapa waktu lalu.

    Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menilai keputusan Megawati harus dihormati yang memilih tetap berada di luar pemerintahan.

    “Tapi yang harus digarisbawahi silaturahmi itu baik, apapun hasilnya. Nanti kita liat aja, karena kan ada yang bilang tetap di luar, tapi ada yang bilang akan mendukung pemerintahan pak prabowo,” ujarnya saat dihubungi Inews Media Group, Kamis (10/4/2025).

    Hendri menganggap banyak cara yang bisa dilakukan kedua tokoh nasional itu untuk membangun bangsa dan negara di tengah tantangan ekonomi-politik nasional yang tidak mudah saat ini.

    Karenanya, pria yang akrab disapa Hensat ini meyakini sikap Megawati dan tentunya PDIP yang memilih di luar pemerintahan Prabowo juga positif untuk menjaga iklim demokrasi.

    “Tapi kalo kemudian PDIP tetap berada di luar pemerintahan ya bagus. Bagus buat demokrasi, bagus juga buat PDIP karena kan DNA PDIP itu kan perjuangan gitu. Artinya kan DNA nya itu oposisi. Saat oposisi mereka jadi besar, bisa menang hatrick pileg itu buah dari mereka oposisi,” ujarnya.

    (shf)

  • Menko Polkam Budi Gunawan Dampingi Presiden Prabowo Temui Megawati Soekarnoputri

    Menko Polkam Budi Gunawan Dampingi Presiden Prabowo Temui Megawati Soekarnoputri

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto membawa sejumlah menteri Kabinet Merah Putih saat menyambangi kediaman Megawati Soekarnoputri, di antaranya Menko Polkam Budi Gunawan. Foto/Ist

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membawa sejumlah menteri Kabinet Merah Putih saat menyambangi kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada Senin, 7 April 2025 malam. Salah satunya Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dalam pertemuan itu, Prabowo Subianto ditemani sejumlah tokoh politik.

    “Ya ada ditemenin Pak Sugiono (Menlu), Pak Ahmad Muzani (Ketua MPR sekaligus Sekjen Gerindra), Pak Prasetyo Hadi (Mensesneg), Letkol Teddy (Seskab), Pak Aries Marsudianto (Kepala BPPIK). Di sana ditemenin oleh Pak Budi Gunawan (Menko Polkam) dan beberapa yang lain,” kata Dasco dikutip Kamis (10/4/2025).

    Wakil Ketua DPR itu menyampaikan pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi Hari Raya Idulfitri ini tidak direncanakan sebelumnya. Pertemuan digelar secara mendadak.

    “Enggak, kebetulan aja itu abis rapat, lalu kemudian ya saya juga tiba-tiba diajak. Kan kalau pertemuan silaturahmi hari raya kan tidak usah kasih-kasih tahu kan, kita juga dateng enggak sembunyi-sembunyi kita datang ramai-ramai kok,” ucapnya.

    Perlu diketahui, Budi Gunawan pernah menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjadi Presiden. Tidak hanya itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) juga pernah andil dalam pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi) usai Pemilu 2019.

    Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengatakan, membenarkan Budi Gunawan ikut dalam pertemuan Prabowo dan Megawati. Menurut Guntur Romli, kehadiran Budi Gunawan dalam pertemuan tersebut sebagai Menko Polkam.

    “Jadi beliau sebagai Menko Polkam ya, karena Pak Budi Gunawan bukan kader meskipun mantan ajudan Bu Megawati tapi bukan masuk ke dalam pihak PDIP,” jelasnya.

    (shf)