Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Isu Politik-Hukum Sepekan: Pertemuan Prabowo-Megawati

    Isu Politik-Hukum Sepekan: Pertemuan Prabowo-Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum selama sepekan terakhir menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com. Berita terkait pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menarik perhatian pembaca.

    Berita politik dan hukum lainnya, yakni sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang menemui mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter PPDS di RSHS Bandung, kasus korupsi iklan BJB yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, dan lawatan kenegaraan Presiden Prabowo ke Timur Tengah,

    Isu Politik dan Hukum Sepekan Beritasatu.com

    1. Prabowo-Megawati Bertemu, Gerindra: PDIP Tetap di Luar Pemerintahan

    Partai Gerindra memastikan PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan meski Presiden Prabowo Subianto sudah bertemu Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati akan tetap mendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dari luar pemerintah. Megawati, kata Muzani, mendukung Prabowo menjalankan pemerintahan secara efektif dengan orientasi kepentingan rakyat.

    PDIP akan memperkuat pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi dalam posisi tetap di luar kabinet. Menurut Muzani, pertemuan antara Prabowo dan Megawati membawa dampak positif bagi suasana kebangsaan, sekaligus menjadi simbol penting bagi persatuan, terlebih di momentum Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    2. Bertemu Jokowi, Menteri KKP dan Menkes Dapat Wejangan Soal Ini

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya, Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/4/2025).

    Sakti Wahyu Trenggono datang lebih dahulu dan diterima Jokowi di kediaman. Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin bersama istri yang tiba saat Sakti Wahyu Trenggono masih berada di dalam kediaman sempat menunggu 15 menit di ruang transit, sebelum akhirnya diterima Jokowi di kediamannya.

    Sekitar satu jam berselang ia pun keluar dari kediaman diantar Jokowi. Kepada awak media, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kedatangannya untuk silaturahmi. Dalam pertemuan tersebut ia mengaku mendapat banyak masukan dari Jokowi. Sementara itu, Budi juga mengatakan kedatangannya untuk silaturahmi dengan Jokowi.

    3. Korban Pelecehan Seksual Dokter PPDS Unpad Bakal Bertambah

    Selain berita terkait pertemuan Prabowo-Megawati, berita lainnya, yakni Jumlah korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter residen program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) diperkirakan bertambah. Pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung telah menerima aduan baru dari masyarakat dan melanjutkannya ke Polda Jawa Barat.

    Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan mengonfirmasi saat ini terdapat dua orang yang menyampaikan laporan kepada pihak RSHS terkait tindakan serupa. Meskipun laporan resmi dari dua calon korban baru tersebut belum diterima, Polda Jawa Barat sudah menurunkan tim penyidik untuk menindaklanjuti aduan tersebut.

    4. KPK Panggil Saksi Tambahan sebelum Periksa Ridwan Kamil

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memanggil sejumlah saksi tambahan terkait dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023. Langkah ini dilakukan guna menelusuri lebih lanjut kemungkinan keterlibatan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut pemanggilan Ridwan Kamil baru akan dilakukan setelah KPK memperoleh data dan keterangan yang cukup. Ia juga mengungkapkan telah menandatangani surat pemanggilan saksi-saksi lain untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    5. Presiden Prabowo ke Timur Tengah demi Perdamaian di Gaza

    Presiden Prabowo Subianto memulai perjalanan kerja menuju kawasan Timur Tengah hingga ke Yordania pada Rabu (9/4/2025) pagi. Lawatan Prabowo ke Timur Tengah ini demi mencapai banyak penyelesaian konflik di Gaza dan kawasan Timur Tengah lainnya.

    Sebagai negara nonblok, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia saat ini dianggap sebagai pihak yang bisa diterima oleh banyak negara yang bertikai. Menurutnya, posisi ini menjadi tanggung jawab Indonesia untuk siap berperan mendamaikan negara-negara yang bertikai tersebut.

    Demikian isu politik dan hukum sepekan Beritasatu.com, di antaranya pertemuan Prabowo-Megawati.

  • Jelang Kongres Nasional, Tidar Turki Dukung Rahayu Saraswati Kembali Jadi Ketum

    Jelang Kongres Nasional, Tidar Turki Dukung Rahayu Saraswati Kembali Jadi Ketum

    loading…

    Jelang kongres nasional, Tidar Turki mendukung penuh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo kembali memimpin organisasi sayap Partai Gerindra ini. Foto/Dok. SindoNews

    JAKARTA – Jelang kongres nasional pertengahan Mei 2025, Tunas Indonesia Raya ( Tidar ) Turki mendukung Rahayu Saraswati Djojohadikusumo kembali memimpin organisasi sayap Partai Gerindra ini. Mereka menilai Rahayu sebagai sosok paling layak untuk kembali memimpin Tidar.

    Sejak pertama menjadi ketua umum Tidar, Rahayu Saraswati telah menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan progresif. Di bawah arahannya, Tidar berhasil memperluas eksistensi hingga tingkat internasional, dengan terbentuknya pengurus luar negeri di berbagai negara strategis seperti Turki, Australia, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, Prancis, Rusia, dan Inggris. Langkah ini menjadikan Tidar sebagai kekuatan pemuda Indonesia yang semakin diperhitungkan di dunia global.

    Ketua Tidar Turki Raga Awandayu Prakasa mengatakan, pembentukan kepengurusan luar negeri tersebut bukan sekadar perluasan jaringan. Namun juga upaya nyata untuk membuka ruang aspirasi bagi diaspora Indonesia .

    “Kami melihat Rahayu Saraswati sebagai figur yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan Tidar. Dukungan penuh ini kami berikan karena beliau memiliki visi yang kuat untuk membangun Tidar, baik di tingkat nasional maupun internasional,” katanya dalam siaran pers, Minggu (13/4/2025).

    Tidar Turki memandang kepemimpinan Rahayu sebagai kombinasi ideal antara visi global dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional. Di bawah kepemimpinannya, Tidar tidak hanya mengedepankan pembaruan internal organisasi, tetapi juga memperkuat diplomasi pemuda Indonesia di berbagai forum global.

    “Kepemimpinan beliau menghubungkan pemuda Indonesia dengan dunia, mengajak mereka berperan aktif dalam diplomasi internasional, serta meningkatkan kesadaran atas isu-isu penting seperti hak asasi manusia, keberagaman budaya, dan pemberdayaan perempuan,” lanjutnya.

    Tidar Turki juga menyoroti konsistensi Rahayu Saraswati memperjuangkan isu-isu strategis di berbagai lembaga internasional seperti UN Women dan Forum Sosial Ekonomi Dunia, sambil tetap menanamkan nilai-nilai nasionalisme di kalangan diaspora.

    “Dukungan ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah wujud keyakinan kami terhadap kapasitas beliau untuk membawa pemuda Indonesia lebih aktif dalam membangun bangsa, baik dari dalam maupun dari luar negeri,” tandasnya.

    Sebagai bentuk konkret dukungan tersebut, Tidar Turki berkomitmen memperluas konsolidasi pemuda Indonesia di luar negeri. Termasuk mengawal program-program Tidar yang sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

    “Kami yakin, di tangan beliau, Tidar akan tumbuh menjadi pilar penting dalam menyiapkan generasi muda Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing di dunia,” tuturnya.

    (poe)

  • Ketua DPRD Kabupaten Bogor Tunggu Hasil Akhir Tim Saber Pungli Soal THR dan Kompensasi Sopir

    Ketua DPRD Kabupaten Bogor Tunggu Hasil Akhir Tim Saber Pungli Soal THR dan Kompensasi Sopir

    JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara, mendukung tim saber pungli untuk membongkar dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa (Kades) dan pemotongan kompensasi sopir.

    Sebelumnya ramai pemberitaan mengenai dugaan pemerasan oknum kepala desa kepada para pengusaha dengan dalih THR dan pemotongan uang sopir.

    Saat ini, Sastra Winara menunggu hasil pemeriksaan tim saber pungli agar tidak ada lagi oknum yang melanggar hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

    BACA JUGA: Relasi ASEAN-India yang Terjalin Lewat Karya Seni di Bandung

    “Kemarin sudah disampaikan oleh pak bupati bahwa akan dicek lagi, akan di kroscek kebenarannya seperti apa, tentu kita mendukung pak bupati bagaimana, jangan sampai nanti ada dari kita yang dianggap kurang baik,” katanya, Sabtu (12/4).

    Politisi Partai Gerindra itu menyatakan, mendukung apapun yang dilakukan pemerintah daerah, kepolisian, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor demi terciptanya kondusifitas di Bumi Tegar Beriman.

    “Kami DPRD Kabupaten Bogor mendukung pemerintah daerah untuk supaya jelas, terang seperti apa kronologinya dan tidak ada yang dirugikan,” tutupnya.

    BACA JUGA: 6 Tahun Terabaikan, Ribuan Eks Karyawan PT Matahari Sentosa Jaya Desak Pembayaran Pesangon

    Diketahui, tim siber pungli melakukan pemeriksaan kepada sembilan orang dengan dua kasus persoalan yang berbeda yakni soal  pungli melalukan pemeriksaan kepada empat kepala desa yang diduga melakukan permintaan THR ke setiap perusahaan pada hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Kedua, pemeriksaan kepada 5 orang yang terlibat dalam pemotongan kompensasi sopir angkot Puncak Bogor. 1 oknum anggota Dishub Kabupaten Bogor dan 4 dari pihak lainnya.

  • Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, AHY: Bagus untuk Politik

    Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, AHY: Bagus untuk Politik

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut positif pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

    Menurut AHY, silaturahmi antarpemimpin bangsa membuat masyarakat menjadi teduh.

    “Saya pikir bagus sekali,” kata AHY seusai menghadiri penutupan Posko Angkutan Lebaran Terpadu Lebaran 2025 di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2025).

    Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berharap, para pemimpin bangsa terus memiliki hubungan yang baik.

    Pasalnya, hubungan yang baik dan silaturahmi antarpemimpin bangsa membuat masyarakat merasa teduh.

    “Tentunya kadang kala membahas isu-isu penting strategis tentang negara kita, untuk rakyat kita. Saya rasa bagus sekali,” tuturnya.

    AHY mengatakan, pertemuan antarpemimpin bangsa, termasuk Prabowo dan Megawati dapat berdampak positif untuk politik.

    Bukan tanpa alasan, pembangunan negara dinilainya harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa.

    “Bagus untuk politik, untuk kita menghadirkan energi besar bersama karena pada akhirnya pembangunan ini harus bersama-sama dan seluruh elemen bangsa. Siapa pun,” tegasnya.

    Sebelumnya, Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri akan memperkuat pemerintahan.

    Meski demikian, PDIP tetap berada di luar koalisi Indonesia Maju.

    Muzani mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu, Megawati menyatakan siap mendukung kebijakan Prabowo yang berfokus pada rakyat.

  • Hendri Satrio Yakin Ada ‘Deal’ Politik di Balik Pertemuan Prabowo-Megawati

    Hendri Satrio Yakin Ada ‘Deal’ Politik di Balik Pertemuan Prabowo-Megawati

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto telah menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Pakar komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) meyakini pertemuan kedua tokoh bangsa itu melahirkan ‘deal’ politik.

    “Kalau tidak ada deal, ya tidak akan diumumkan. Kalau ada deal, barulah dibuka bahwa pertemuan itu terjadi. Ini soal menjaga marwah dan dinamika politik,” ujar Hensa dalam keterangan tertulis, Jumat (11/4/2025).

    Hensa menilai adanya ‘deal’ politik ini ditandai dengan pengumuman oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sehari setelah pertemuan. Ditambah lagi, katanya, pertemuan dilakukan secara mendadak.

    Deal politik itu, menurut Hensa, tidak hanya melulu menambah kekuasaan. Dalam konteks pertemuan Prabowo-Megawati, kata Hensa, bisa jadi ada ‘deal’ mempertahankan posisi yang sudah ada.

    “Deal politik itu bukan cuma soal memperpanjang kekuasaan, tapi bisa juga mempertahankan kuasa yang sudah ada. Misalnya, Puan tetap Ketua DPR, padahal kalau mau, dengan kekuatan koalisi, UU MD3 bisa diubah. Atau Mas Pram yang tetap jadi Gubernur tanpa ada gangguan. Itu bagian dari menjaga kenikmatan yang sudah ada,” katanya.

    Foto: Potret momen pertemuan empat mata Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar. (Dok Instagram Sufmi Dasco Ahmad).

    Setelah pertemuan itu, PDIP menyatakan tetap memilih berada di luar pemerintahan. Kata Hensa, hal itu tidak bertentangan dengan ‘deal’ politik.

    Hensa juga berpandangan ‘deal’ tersebut bukan soal Hasto Kristiyanto yang kini ditahan oleh KPK. Dia menilai Prabowo bukan tipikal pemimpin yang suka mencampuri urusan hukum dalam berpolitik.

    “Prabowo bukan tipe yang akan masuk ke ranah intervensi hukum untuk deal. Jadi, kalau pun ada pembicaraan dengan Ibu Mega, bukan soal itu (Hasto),” tegasnya.

    “Ini levelnya beda. Prabowo dan Megawati punya cara menghormati yang jauh di atas dinamika politik biasa. Kalau tidak ada apa-apa, ngapain diumumkan? Politik itu soal sinyal, dan sinyal ini jelas,” ujarnya.

    Diketahui, Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati Soekarnoputri, Senin (7/4) malam. Pertemuan penting empat mata tersebut berlangsung di kediaman Megawati di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

    (whn/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pemutihan Pajak Dedi Mulyadi Hebohkan Samsat Se-Jabar, Jakarta Anteng: Penerimaan 2024 Lebihi Target

    Pemutihan Pajak Dedi Mulyadi Hebohkan Samsat Se-Jabar, Jakarta Anteng: Penerimaan 2024 Lebihi Target

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gebrakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi terkait pemutihan pajak membuat heboh.

    Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di seluruh kabupaten dan kota se-Jabar dipenuhi masyarakat.

    Antrean membludak hendak memanfaatkan program sang gubernur.

    Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang menunggak berapa tahunpun akan diputihkan dan hanya membayar tarif berjalan. Program tersebut berlaku hingga 30 Juni 2025 mendatang.

    Realisasi

    Mengutip Kompas.id, data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar menyebutkan, realisasi pembayaran PKB hingga akhir 2024 baru sebanyak 10.927.395 orang atau 64,16 persen.

    Padahal, total potensi penerimaan PKB di Jabar mencapai 17.035.955 orang. Dari lebih kurang 6 juta penunggak pajak, melalui program ini, ditargetkan ada 3 juta orang melakukan kewajibannya.

    ”Hari ini, antusias warga Jabar luar biasa. Warga berbondong-bondong datang mengurus pajaknya,” kata Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik di Bandung, Kamis (20/3/2025).

    Dedi mengatakan, biasanya pada pukul 08.00-09.30 WIB, jumlah penerimaan tercatat Rp 2 miliar atau setara sekitar 5.000 kendaraan. Kini, setelah pemutihan, dalam durasi yang sama, penerimaannya Rp 4,4 miliar.

    ”Kami sudah antisipasi lonjakan ini dengan menyiapkan aplikasi layanan Samsat Sakti Jawara Lancar. Semua personel siap memberikan pelayanan maksimal, sarana dan prasarana juga memadai,” kata Dedi.

    Antrean Samsat Cibadak Sukabumi

    Antrean untuk membayar perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pembayaran pajak tahun 2025 di Samsat Cibadak, Sukabumi membludak, Rabu (9/4/2025).

    Pemandangan tersebut tidak seperti hari-hari sebelumnya.

    Kepala Samsat Cibadak, Agus Sutrisna, mengatakan, kondisi ini terjadi sejak adanya program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang menghapuskan tunggakan pajak kendaraan bermotor hingga 2024 sebagai “Hadiah Lebaran” di tahun 2025 ini.

    Agus menyebutkan, sehari bisa mencapai 2 ribuan wajib pajak antre di Samsat Cibadak untuk membayar pajak kendaraan bermotor, kondisi ini naik 3 kali lipat dibandingkan sebelum ada program dari KDM, biasanya hanya sekitar 500-an wajib pajak yang datang ke Samsat Cibadak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

    “Animo masyarakat khususnya di Kabupaten Sukabumi sangat luar biasa, yang biasanya rata-rata perhari orang membayar pajak itu di 500 an wajib pajak atau kendaraan bermotor. Dengan program pemutihan pajak ini bisa mencapai 2 ribu lebih wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotornya,” ujar Agus kepada TribunJabar.

    Agus pun terus mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi agar memanfaatkan program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini dengan baik terlebih program pemutihan ini berlaku sampai 30 Juni 2025.

    “Kami juga terus mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi, mari manfaatkan program pemutihan ini, waktunya masih panjang sampai tanggal 30 Juni 2025, jadi masih sangat panjang waktunya. Silahkan dimanfaatkan untuk membayar pajak tahunan maupun ganti STNK atau pelat nomor, balik nama maupun mutasi ke daerah lain di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat,” ucap Agus.

    Bagaimana dengan Jakarta?

    Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan tak akan mengikuti langkah Dedi Mulyadi, yang membuat aturan soal pemutihan pajak kendaraan.

    Pasalnya di Jakarta, satu orang warga bisa memiliki lebih dari satu kendaraan.

    Kondisi ini disebut Pramono berbeda dibandingkan daerah lain, tak terkecuali dengan Jawa Barat.

    “Setelah saya pelajari, Jakarta ini mungkin berbeda dengan daerah lain. Saya tidak mengkritik daerah lain, sama sekali enggak. Tapi ketika kami dalami, maka rata-rata mobil kedua dan ketiga yang tidak bayar pajak di Jakarta,” ucapnya saat ditemui di Rusun Tambora, Jakarta Barat, Rabu (26/3/2025).

    Melihat fenomena ini, Pram mengaku lebih memilih mengejar penunggak pajak ketimbang memberi keringanan lewat program pemutihan.

    Pasalnya, orang-orang tersebut dianggap mampu lantaran memiliki banyak kendaraan.

    “Saya akan mengejar, mau punya mobil berapapun monggo saja, tetapi harus bayar pajak. Mungkin berbeda dengan daerah lain yang mobil pertama, tapi di Jakarta, baik mobil maupun motor (yang menunggak pajak) rata-rata bukan mobil dan motor pertama, tapi kedua dan ketiga,” ujarnya.

    “Dan untuk itu, karena dia dianggap sebagai orang mampu, maka akan kami kejar bayar pajak,” tambahnya menjelaskan.

    Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya membuat gebrakan dengan program pemutihan pajak kendaraan.

    Hingga 30 Juni 2025 mendatang, warga Jawa Barat hanya perlu membayar pajak sesuai tarif tahun berjalan tanpa dikenakan biaya tunggakan.

    “Saya sudah memaafkan kesalahan (tunggakan pajak), saya juga meminta maaf jika belum memberikan pelayanan terbaik,” ucapnya dalam video yang diunggah di akin Tiktok Kang Dedi Mulyadi.

    Politikus senior Gerindra ini pun meminta warganya memanfaatkan dengan baik program pemutihan pajak kendaraan ini.

    “Bagi yang tidak membayar pajak setelah dua bulan pasca-lebaran, maka kendaraan tanpa pajak jangan lewat jalan-jalan di Jawa Barat. Hayo, nanti mau lewat mana? Mau lewat udara?” ujarnya.

    Lampaui Target

    Selain jumlah kendaraan yang dimiliki wajib pajak, realisasi PKB di Jakarta juga melampaui target pada 2024.

    Mengutip laman resi Pemprov Jakarta, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta mencatat realisasi pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp44,46 triliun atau  mencapai 98,85 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 44,98 triliun.

    Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp43,52 triliun, dengan kenaikan sebesar Rp936 miliar atau 2,15 persen.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengatakan, pada 2023, realisasi pajak daerah tercatat Rp43,52 triliun, sedikit lebih rendah dibandingkan 2024.

    Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan tetap menjadi kontributor terbesar di kedua tahun tersebut, dengan tren peningkatan yang mencerminkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan,” ujarnya, Selasa (7/1/2025).

    Dari Rp 44,98 triliun realisasi pajak daerah Jakarta tahun 2024, PKB menyumbang Rp 9,65 triliun.

    Angka tersebut sudah melampaui target alias 104,68 persen dari target.

    Kontributor lainnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Rp9,96 triliun (99,62 persen dari target), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Rp6,64 triliun (106,21 persen dari target), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Rp6,1 triliun (76,25 persen dari target) dan Pajak Rokok: Rp883,98 miliar (98,22 persen dari target).
    Berita Terkait.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Reaksi Pengacara Kasus Vina Dituduh Serang KDM: Saya Dianggap Bilang Kinerja Dedi Mulyadi Pencitraan

    Reaksi Pengacara Kasus Vina Dituduh Serang KDM: Saya Dianggap Bilang Kinerja Dedi Mulyadi Pencitraan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengacara Kasus Vina Cirebon, Toni RM mengaku dituduh telah menyerang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Toni mendapati reaksi netizen setelah dirinya menjadi narasumber dari acara Catatan Demokrasi yang tayang di TV One.

    “Saya mengusik Kang Dedi Mulyadi (KDM) dan saya dianggap mengatakan bahwa kinerja Kang Dedi Mulyadi adalah pencitraan,” kata Toni RM dikutip dari akun youtube pribadinya, Jumat (11/4/2025).

    Padahal, Toni RM mengaku tidak pernah berbicara bahwa kinerja Politikus Gerindra itu adalah pencitraan. Meskipun, Toni mengakui dirinya dipancing oleh host acara tersebut.

    “Saya tidak menjawab iya saya hanya menjawab silakan ditanggapi yang saya katakan pada saat menjadi narasumber di acara catatan demokrasi tersebut,” katanya.

    Toni hanya memberikan pendapat bahwa kinerja pemimpin Jabar itu akan dikatakan sebagai pencitraan apabila gebrakan tersebut tidak didasari dengan peraturan yang ada.

    Ia lalu mencontohkan saat Dedi Mulyadi  memutuskan untuk membongkar obyek wisata Hibisc Fantasy di Puncak Bogor. 

    Toni menegaskan dirinya tidak pernah menyimpulkan tindakan Dedi Mulyadi itu pencitraan.

    “Karena dasarnya saya tetap berprinsip berpedoman pada kalau tindakannya itu tidak didasari dengan peraturan maka itu pencitraan tindakan Kang Dedi Mulyadi dengan membongkar objek wisata di Bogor itu saya tidak tahu apakah sesuai peraturan atau tidak,” imbuhnya.

    Saat acara tersebut, Toni mengaku bertanya kepada Politikus Gerindra Hendarsam Marantoko terkait peraturan yang mendasari pembongkaran obyek wisata tersebut.

    “Apakah sudah sesuai peraturan apa belum. Nah ketika kemudian dijawab oleh Kang Hendarsam, ya sudah berarti kan ada dasarnya berdasarkan peraturan dan saya kan tidak mengatakan itu pencitraan,” ungkapnya.

    “Karena saya tetap memegang teguh prinsip saya bahwa pencitraan itu apabila tindakannya dilakukan tidak sesuai aturan itu. Jadi tidak ada saya mengatakan bahwa tindakan Kang Dedi Mulyadi itu pencitraan toh saya tetap berpegang teguh kepada prinsip disiplin ilmu yang saya pahami itu,” sambung Toni RM.

    Tindakan Dedi Mulyadi lainnya yang menjadi sorotan yakni pelarangan study tour. 

    Toni juga menegaskan bahwa tidak pernah menuding kebijakan Dedi Mulyadi itu sebagai pencitraan. 

    Ia mengaku kembali bertanya mengenai peraturan tersebut kepada Hendarsam Marantoko apakah terdapat dasar hukumnya.

    Hendarsam, kata Toni, lalu menjelaskan bahwa dasarnya aturan surat edaran dengan nomor 64/PK.01/KESRA Tentang Study Tour Pada Satuan Pendidikan yang dikeluarkan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

    “Ya sudah berarti kan ada peraturannya berarti kan bukan pencitraan,” katanya.

    Namun, ia memberikan masukan untuk Pemprov Jawa Barat bahwa surat edaran itu bersifat imbauan sehingga ia menyarankan agar membuat peraturan yang lebih tegas yakni larangan study tour ke luar Jawa Barat.

    “Karena kalau peraturannya itu berisi larangan maka jelas kalau larangan itu dilanggar ya jelas sanksinya itu karena telah melanggar larangan,” imbuhnya.

    “Jadi tidak ada itu saya mengatakan Kang Dedi Mulyadi itu kinerjanya pencitraan itu tidak ada tonton aja coba,” sambung Toni RM.

    Toni pun kembali menegaskan dirinya tidak pernah menyimpulkan kinerja Dedi Mulyadi itu adalah pencitraan.

    Pengacara Pegi Setiawan itu sadar bahwa anggapan pencitraan itu masih jadi perdebatan tergantung sudut pandang seseorang. 

    Ia pun percaya Dedi Mulyadi merupakan sosok negarawan yang tidak anti kritik. 

    Toni yakin Dedi Mulyadi siap menerima masukan-masukan untuk kebaikan warga Jawa Barat.

    “Yang terhormat Kang Dedi Mulyadi pokoknya saya dukung kebijakan-kebijakan Kang Dedi Mulyadi sepanjang kebijakannya itu adalah untuk kebaikan dan bermanfaat buat masyarakat dan berdasarkan peraturan,” ujarnya.

    Ia juga mendukung Dedi Mulyadi untuk menindak ASN atau penyelenggara negara yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi.

    “Untuk fans-fans saya yang juga fans-fans Kang Dedi Mulyadi jika di acara catatan demokrasi pernyataan-pernyataan saya, pendapat-pendapat saya menyinggung perasaan teman-teman semua ya saya minta maaf. Tetapi saya tidak ada maksud untuk menjatuhkan Kang Dedi Mulyadi,” jelas Toni.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Posisi PDIP Setelah Prabowo dan Megawati Bertemu, Guntur Romli: Tetap di Luar Pemerintahan – Halaman all

    Posisi PDIP Setelah Prabowo dan Megawati Bertemu, Guntur Romli: Tetap di Luar Pemerintahan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli menjelaskan posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo. 

    Guntur mengatakan partainya mendukung program Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat. 

    Tetapi dikatakannya jika program-program yang dihadirkan tidak berpihak kepada rakyat.

    Program tersebut akan dikritisi. 

    “Intinya PDI Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau syarat bahwa program-program itu berpihak kepada rakyat, rakyat kecil, kepentingan banyak, PDI Perjuangan akan membantu, akan memberikan dukungan,” kata Guntur Romli ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025). 

    Guntur menjelaskan itu di tengah spekulasi posisi politik PDIP setelah Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pekan lalu.

    Ditegaskannya selama ini sikap  Megawati seperti itu. 

    “Meskipun PDI Perjuangan tidak masuk dalam koalisi, tapi selama programnya itu berpihak kepada rakyat kecil, kita mendukung. Kita dukung sepenuhnya,” imbuhnya. 

    Lanjutnya kalau program tidak berpihak kepada rakyat tentu akan dikritik. 

    “Itulah fungsinya PDI Perjuangan sampai sekarang berada di luar pemerintahan seperti itu untuk menjaga check and balance, kontrol. Jadi tanpa harus masuk ke dalam pemerintahan,” tandasnya. 

    Sebelumnya Sekertaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang turut mendampingi Prabowo ke kediaman Megawati, pada Senin (7/4/2025) malam.

    Ia mengatakan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan kalau posisi PDIP tetap berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Secara garis besar, Megawati menyampaikan memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo meski tidak berada dalam pemerintahan.

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” kata Muzani saat ditemui awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Lebih lanjut, Muzani menyatakan, Megawati berharap supaya pemerintahan Prabowo bisa efektif. 

    Tak cukup di situ, Prabowo juga diharapkan bisa menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat.

    “Jadi pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” kata Muzani.

    Hanya saja kata Muzani, Megawati secara sikap tidak akan membawa PDIP masuk dalam pemerintahan.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu (tidak gabung pemerintahan),” ujar dia.

    Prabowo pun kata Muzani, merasa bersyukur mendapat dukungan dari Megawati dan PDIP. 

    Hal ini akan kata dia, bakal memperkokoh posisi pemerintahan.

    “Bersyukur Pak Prabowo mendapatkan support, dukungan dari Ibu Mega di dalam pemerintahan ini, dan tentu saja ini bagian dari upaya untuk memperkokoh posisi pemerintahan,” kata Muzani.

     

  • Saya ‘Kapolda’, Kawan Politik Dasco

    Saya ‘Kapolda’, Kawan Politik Dasco

    Jakarta –

    Akademisi Rocky Gerung buka suara terkait pertemuan dirinya dengan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Rocky mengatakan hubungan dengan Dasco sebagai kawan politik.

    Rocky menyebut banyak pihak yang mengaitkan pertemuan itu sebagai anak didik Dasco (Adidas) atau kawan binaan Dasco (Kabinda). Ia menyebut justru hubungannya dengan Waka DPR ini sebagai ‘Kapolda’, kawan politik Dasco.

    “Memang banyak pertanyaan ke saya kenapa ketemu Dasco kemarin, apa betul salah satu Ketua Gerindra ingin menjebak kalangan oposisi supaya ditaklukan oleh Presiden Prabowo, kan itu sebetulnya konyol. Jadi seolah-olah, pertemuan dengan Pak Dasco itu, wah ini kalangan yang sudah jadi Adidas, Kabinda, oh nggak, saya ini Kapolda, (kawan Politik Dasco),” kata Rocky dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/4/2025). Pernyataan Rocky disampaiakan juga dalam kanal YouTubenya.

    Rocky berpandangan jika Dasco memiliki keinginan baik untuk bangsa dan negara. Dia mengungkap salah satu hal yang disampaikan Dasco, yakni menanyakan langsung apa yang diinginkan dari kelompok oposisi.

    “Di dalam soal ini, itu kan sebetulnya Dasco menginginkan juga ada sesuatu yang riil yang tuntut oposisi,” kata dia.

    Rocky menyebut Dasco juga menghubungi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjembatani pertemuan para akademisi hingga aktivis yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Ia menilai Dasco ingin mencairkan ketegangan.

    Rocky menilai pertemuan para akademisi dan aktivis di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (7/4), merupakan bentuk kematangan Dasco dalam berpolitik. Ia menilai politikus Gerindra ini mampu masuk ke semua kalangan.

    “Sebagai politisi, Dasco tentu paham cara-cara ‘makan bubur dari pinggir atau langsung’,” kata Rocky.

    “Saya ingin jadi juru bicara mahasiswa, menjadi juru bicara kampus, bukan jadi juru bicara universitas. Jadi tidak ada yang perlu dicemaskan, mereka yang cemas itu artinya enggak paham politik itu didalilkan untuk dimenangkan melalui tarung argumen bukan pasar sentimen oleh para buzzer,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bertemu akademisi Rocky Gerung, aktivis Jumhur Hidayat, hingga Syahganda Nainggolan beberapa hari lalu. Pertemuan ini digelar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/4).

    Dasco duduk di tengah meja, sementara Rocky Gerung duduk berseberangan dengan Jumhur dan Syahganda. Ada juga Wamen Koperasi Ferry Juliantono dalam pertemuan itu.

    Syahganda menyebut pembahasan dalam pertemuan mencakup sikap Prabowo di isu global, menindaklanjuti kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menaikkan tarif impor untuk beberapa negara, termasuk Indonesia. Pertemuan Prabowo dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim juga disinggung.

    (dwr/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Presiden Prabowo Sudah Berkirim Surat Buat Menghadap Trump Bahas Tarif Impor – Halaman all

    Presiden Prabowo Sudah Berkirim Surat Buat Menghadap Trump Bahas Tarif Impor – Halaman all

    Menlu Sugiono mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat permintaan pertemuan Presiden Prabowo kepada Presiden AS Donald Trump bahas tarif impor.

    Tayang: Jumat, 11 April 2025 12:23 WIB

    TRIBUNNEWS/AKBAR PERMANA

    TARIF IMPOR TRUMP – Presiden AS Donald Trump baru saja mengumumkan tarif timbal balik atau tarif bea masuk yang berlaku bagi lebih dari 180 negara. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang termasuk dalam pengenaan tarif, yakni sebesar 32 persen. Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan sejumlah langkah buntut pengenaan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap sejumlah sektor bisnis ekspor dan perekonomian Indonesia. Menlu Sugiono mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat permintaan pertemuan Presiden RI Prabowo kepada Presiden AS Donald Trump bahas tarif impor baru.  TRIBUNNEWS/SRIHANDRIATMO MALAU/AKBAR PERMANA 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri, Sugiono mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat permintaan pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

    Hal itu menyusul penetapan tarif impor baru yang ditetapkan Trump.

    Menurut Sugiono, permintaan pertemuan Prabowo-Trump sejatinya sudah diajukan sebelum adanya penetapan tarif impor baru. 

    Tujuannya, pertemuan itu untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

    “Kami sudah melayangkan permintaan pertemuan dengan Presiden Trump itu beberapa waktu yang jauh sebelum tarif. Dan tentu saja dalam kaitannya dengan hubungan bilateral antara kedua negara,” kata Sugiono kepada wartawan di Ankara, Turki pada Jumat (11/4/2025).

    Hingga saat ini, Waketum Gerindra itu menyebutkan pihaknya juga sudah mengutus delegasi untuk berangkat ke Amerika Serikat. 

    Mereka diutus untuk melakukan negosiasi dengan negeri paman Sam tersebut.

    “Kalau dari tim, saya kira sudah ada yang akan juga berangkat di sana,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Sugiono menambahkan pertemuan antara Prabowo dan Trump nantinya juga akan sebagai negosiasi penetapan tarif impor baru dari AS.

    “Dengan perkembangan ini saya kira itu (tarif impor) juga akan dibicarakan. Kita lihat saja nanti,” pungkasnya.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini