Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Berlaku 5 Hari Lagi, Prabowo Ternyata Belum Teken UU TNI

    Berlaku 5 Hari Lagi, Prabowo Ternyata Belum Teken UU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan berlaku lima hari lagi, atau 20 April 2025. Revisi UU tersebut sebelumnya sudah disahkan oleh DPR sejak 20 Maret 2025 lalu. 

    Sebagaimana diketahui, RUU yang telah disahkan oleh DPR akan berlaku sejak ditandatangani oleh Presiden dalam kurun waktu 30 hari setelah dibawa ke sidang paripurna. Apabila belum ditandatangani setelah 30 hari, maka UU dimaksud otomatis sah dan wajib diundangkan. 

    UU TNI disahkan oleh DPR pada 20 Maret 2025 lalu. Namun, hingga saat ini, UU tersebut belum kunjung ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan informasi di JDIH Sekretariat Negara (Setneg), draf UU TNI final yang berlaku pun belum diunggah sampai dengan saat ini.

    Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, UU TNI bukan satu-satunya payung hukum yang belum ditandatangani Prabowo. Dia mengatakan bahwa banyak produk hukum yang harus diteken oleh Kepala Negara. 

    “Kan bukan hanya satu, itu kan banyak undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya,” ungkapnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Supratman pun mengaku tak masalah apabila pada akhirnya nanti UU TNI sah dengan sendirinya pada 20 April 2025. Namun, dia memastikan Prabowo akan menandatangani UU tersebut sebagaimana proses seperti biasa. 

    Politisi Partai Gerindra itu menilai, Prabowo belum menandatangani UU TNI mengingat jadwalnya yang padat. 

    “Semua pasti prosesnya normal. Karena itu tinggal menunggu waktu, apalagi jadwal beliau kan kita tidak tahu,” tuturnya. 

    Di sisi lain, Supratman turut memastikan tidak ada isi UU TNI yang berubah dari draf versi paripurna. Dia menyoroti kekhawatiran publik soal potensi UU TNI yang baru akan mendorong kembalinya dwifungsi TNI seperti pemerintahan Orde Baru. 

    Mantan Ketua Baleg DPR itu menuturkan, perubahan pada UU TNI baru hanya terletak pada penambahan dua tugas TNI di luar tugas pokoknya setelah 12 pos jabatan yang sudah ada. 

    “Yakni yang ada di Mahkamah Agung karena ada Hakim Militer dan ada Kamar Pidana Militernya, juga di Kejaksaan Agung yang kebetulan memang sudah sebelum Pak Presiden Prabowo [menjabat, red] juga, Jaksa Agung Pidana Militer kan sudah ada. Dan itu memberi legitimasinya terhadapnya,” terangnya. 

    Untuk diketahui, revisi UU TNI sebelumnya dibahas oleh Komisi I DPR. Penolakan besar-besaran dari publik berbentuk demo di sejumlah daerah mewarnai proses pembahasan, pengesahan bahkan setelah UU itu dibawa ke paripurna DPR. 

  • KPK Tegaskan Tak Ada Kendala Tahan Anwar Sadad Terkait Kasus Dana Hibah Jatim

    KPK Tegaskan Tak Ada Kendala Tahan Anwar Sadad Terkait Kasus Dana Hibah Jatim

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan tidak ada kendala dalam proses penahanan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadad terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

    Pernyataan ini disampaikan Setyo Budiyanto saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai status hukum Anwar Sadad yang dikabarkan telah berstatus tersangka, namun belum juga ditahan oleh KPK.

    “Kalau soal kendala sebenarnya enggak ada ya,” kata Setyo Budiyanto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 14 April 2025.

    Setyo menjelaskan, belum ditahannya Anwar Sadad bukan disebabkan adanya hambatan dalam proses hukum, melainkan karena pertimbangan teknis internal KPK seperti jumlah penyidik. Sebab, ia menyebut penyidik tidak hanya menangani satu perkara korupsi.

    “Pertimbangannya adalah load daripada penyidik yang pastinya jumlahnya tidak banyak, tapi kemudian beban yang ditanggung atau yang menjadi tanggung jawab untuk diselesaikan cukup banyak juga,” tutur Setyo.

    “Sehingga pasti ada yang diprioritaskan, mana yang kemudian agak tertunda sedikit lah,” ucapnya menambahkan.

    KPK Geledah Rumah La Nyalla di Surabaya

    Dalam proses penyidikan kasus ini, penyidik melakukan penggeledahan di Surabaya, Jawa Timur, Senin, 14 April 2025. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika belum bisa menyampaikan informasi terperinci soal lokasi yang digeledah penyidik. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik menggeledah rumah mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti.

    “Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim,” kata Tessa kepada wartawan, Senin, 14 April 2025.

    Tessa mengatakan, informasi mengenai lokasi dan barang bukti yang disita akan disampaikan kepada publik setelah penggeledahan rampung.

    “Untuk detail penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan,” ujar Tessa.

    Aset Anwar Sadad Senilai Rp8,1 Miliar Disita KPK

    Sebelumnya penyidik KPK menyita tiga bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya serta satu unit apartemen di Malang senilai Rp8,1 miliar, pada 8 Januari 2025. Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, aset-aset bernilai miliaran rupiah itu disita penyidik dari tangan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Anwar Sadad (AS).

    Dalam kasus ini, Anwar Sadad yang kini menjabat anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra sudah berstatus tersangka tapi belum diumumkan secara resmi oleh KPK.

    “Info dari satgas itu dari pak AS,” kata Asep Guntur Rahayu melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa, 14 Januari 2025.

    Sementara itu, Tessa menjelaskan, penyitaan dilakukan karena aset-aset tersebut diduga diperoleh dari hasil tindak pidana dugaan suap pengurusan dana hibah. Menurutnya, lembaga antirasuah akan terus mengembangkan pengusutan perkara tersebut.

    “KPK akan terus berupaya semaksimal mungkin mengembangkan perkara yang sedang disidik dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” tutur Tessa.

    Penyidik KPK mendalami aset milik Anwar Sadad (AS) saat memeriksa pihak swasta bernama Kris Susmantoro pada Rabu, 8 Januari 2025. Kris Susmantoro diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

    “Saksi didalami terkait kepemilikan aset Tersangka AS,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Kamis, 9 Januari 2024.

    Sementara itu, pada hari yang sama penyidik mendalami Anwar Sadad dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 lainnya yaitu Achmad Iskandar soal pengurusan dana hibah. Selain itu, keduanya juga dicecar soal kepemilikan aset.

    “Didalami terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim TA 2021 – 2022 dan kepemilikan aset mereka,” tutur Tessa.

    KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencegah 21 orang untuk tidak bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022. Mereka dilarang meninggalkan Indonesia selama enam bulan.

    “Tanggal 26 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 965 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 21 orang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2024.

    Berdasarkan informasi, nama-nama 21 orang yang dicegah ke luar negeri adalah:

    Achmad Iskandar (wakil ketua DPRD) Ahmad Heriyadi (swasta) Mahhud (anggota DPRD) Achmad Yahya M. (guru) R. A. Wahid Ruslan (swasta) Anwar Sadad (wakil ketua DPRD) Jodi Pradana Putra (swasta) Hasanuddin (swasta) Ahmad Jailani (swasta) Mashudi (swasta) Bagus Wahyudyono (staf sekwan) Kusnadi (ketua DPRD) Sukar (kepala desa) A. Royan (swasta) Wawan Kristiawan (swasta) Fauzan Adima (wakil ketua DPRD Sampang) Ahmad Affandy (swasta) M. Fathullah (swasta) Abd. Mottolib (swasta/ketua DPC Gerindra Sampang) Jon Junadi (wakil ketua DPRD Probolinggo) Moch. Mahrus (bendahara DPC Gerindra Probolinggo) KPK Tetapkan 21 Tersangka

    KPK menetapkan 21 tersangka dalam penyidikan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022. Empat orang di antaranya adalah tersangka penerima suap. Sedangkan, 17 lainnya merupakan tersangka pemberi suap.

    Akan tetapi, lembaga antirasuah belum mau mengungkap identitas lengkap para tersangka. Sebab, KPK baru akan mengumumkan identitas tersangka dan kontruksi perkara ketika mereka akan ditahan.

    Sebagai informasi, penyidikan terhadap 21 tersangka ini adalah hasil pengembangan dari perkara yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dan kawan-kawan. Sahat telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan divonis sembilan tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan, pada 26 September 2023.

    Selain itu, Sahat juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp39,5 miliar paling lambat satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Di dalam vonis hakim, Sahat terbukti secara sah dan meyakinkan menerima ijon fee dana hibah pokok pikiran (pokir) masyarakat yang berasal dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020–2022 serta APBD 2022–2024 yang masih bakal ditetapkan bagi wilayah Kabupaten Sampang. Adapun anggaran Pemprov Jawa Timur untuk dana hibah kelompok masyarakat adalah Rp200 miliar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menanti Realisasi Pertemuan Kedua Prabowo-Megawati… Nasional 14 April 2025

    Menanti Realisasi Pertemuan Kedua Prabowo-Megawati… Nasional 14 April 2025

    Menanti Realisasi Pertemuan Kedua Prabowo-Megawati…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pertemuan Presiden RI
    Prabowo
    Subianto dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ),
    Megawati
    Soekarnoputri akhirnya terealisasi pada 7 Maret 2025.
    Prabowo didampingi Ketua Harian Partai
    Gerindra
    Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, menyambangi rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
    Pertemuan yang disebut sebagai silaturahmi dalam rangka hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah itu berlangsung selama 1,5 jam.
    Tak hanya itu, pertemuan dua tokoh bangsa itu akhirnya terealisasi setelah diwacanakan sejak pengumuman hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang mengumumkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.
    Menariknya, dalam pernyataan terbarunya, Ketua DPP PDI-P sekaligus juga Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    memastikan bahwa akan ada pertemuan lanjutan antara Megawati dan Presiden Prabowo.
    “Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” kata Puan, di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).
    Meski demikian, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut soal wacana pertemuan berikutnya itu.
    Dia hanya menjelaskan bahwa pertemuan Prabowo dengan Megawati sesuai harapan PDI-P dan Gerindra yang kerap mendiskusikannya.
    “Waktu itu kan saya juga dengan teman-teman dari Gerindra sudah mengatakan insya Allah bahwa dalam waktu yang dekat akan ada silaturahmi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo,” ujar Puan.
    “Dan Alhamdulillah, kemudian itu bisa terlaksana bahwa ada silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam rangka silaturahmi pada hari Lebaran,” katanya lagi.
    Puan menjelaskan bahwa Megawati dengan Prabowo membicarakan soal sinergi untuk membangun bangsa dan negara dalam pertemuan pertama tersebut.
    Bahkan, menurut dia, Megawati menyampaikan bahwa PDI-P siap bersinergi dengan pemerintah dan membantu Prabowo menjalankan tugas-tugasnya.
    “Yang dibicarakan tentu saja hal-hal yang terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara, dan kemudian juga bagaimana PDI-P akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo,” ujar Puan.
    Usai pertemuan
    Prabowo-Megawati
    , Gerindra dan PDI-P menegaskan bahwa partai yang berlambang banteng itu tetap berada di luar koalisi pemerintahan.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa PDI-P tidak akan masuk dalam barisan koalisi pendukung pemerintah.
    Menurut dia, dalam pertemuan itu Megawati menyampaikan bahwa PDI-P dapat berperan memperkuat pemerintahan, namun bukan sebagai bagian dari koalisi.
    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta pada 9 April 2025.
    “Karena itu, jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI-P sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” katanya lagi.
    Senada dengan Muzani, politikus PDI-P Mohamad Guntur Romli menyebut bahwa Megawati tetap menjalin komunikasi baik dengan Prabowo, meskipun PDI-P memilih tetap berada di luar pemerintahan.
    “Ibu Megawati dalam banyak kesempatan sering mengatakan, beliau merasa tidak punya hambatan untuk terus melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan Presiden Prabowo, meski posisi politik PDI Perjuangan saat ini masih berada di luar pemerintahan,” kata Guntur Romli pada 9 April 2025.
    Sebagaimana diketahui, sampai saat ini, PDI-P menjadi satu-satunya partai di parlemen yang tidak tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo.
    Namun, PDI-P juga tidak secara tegas menyatakan bahwa berada di pihak yang berseberangan dengan pemerintahan Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Geledah Rumah La Nyalla di Surabaya, Diduga Terkait Kasus Dana Hibah Jatim

    KPK Geledah Rumah La Nyalla di Surabaya, Diduga Terkait Kasus Dana Hibah Jatim

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan Penggeledahan di Surabaya, Jawa Timur, Senin, 14 April 2025. Penggeledahan untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika belum bisa menyampaikan informasi terperinci soal lokasi yang digeledah penyidik. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik menggeledah rumah mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti.

    “Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim,” kata Tessa kepada wartawan, Senin, 14 April 2025.

    Tessa mengatakan, informasi mengenai lokasi dan barang bukti yang disita akan disampaikan kepada publik setelah penggeledahan rampung.

    “Untuk detail penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan,” ujar Tessa.

    Sita Aset Legislator Gerindra Anwar Sadad Senilai Rp8,1 Miliar

    Sebelumnya penyidik KPK menyita tiga bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya serta satu unit apartemen di Malang senilai Rp8,1 miliar, pada 8 Januari 2025. Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, aset-aset bernilai miliaran rupiah itu disita penyidik dari tangan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Anwar Sadad (AS).

    Dalam kasus ini, Anwar Sadad yang kini menjabat anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra sudah berstatus tersangka tapi belum diumumkan secara resmi oleh KPK.

    “Info dari satgas itu dari pak AS,” kata Asep Guntur Rahayu melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa, 14 Januari 2025.

    Sementara itu, Tessa menjelaskan, penyitaan dilakukan karena aset-aset tersebut diduga diperoleh dari hasil tindak pidana dugaan suap pengurusan dana hibah. Menurutnya, lembaga antirasuah akan terus mengembangkan pengusutan perkara tersebut.

    “KPK akan terus berupaya semaksimal mungkin mengembangkan perkara yang sedang disidik dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” tutur Tessa.

    KPK Dalami Aset Anwar Sadad

    Penyidik KPK mendalami aset milik Anwar Sadad (AS) saat memeriksa pihak swasta bernama Kris Susmantoro pada Rabu, 8 Januari 2025. Kris Susmantoro diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.

    “Saksi didalami terkait kepemilikan aset Tersangka AS,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Kamis, 9 Januari 2024.

    Sementara itu, pada hari yang sama penyidik mendalami Anwar Sadad dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 lainnya yaitu Achmad Iskandar soal pengurusan dana hibah. Selain itu, keduanya juga dicecar soal kepemilikan aset.

    “Didalami terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim TA 2021–2022 dan kepemilikan aset mereka,” tutur Tessa.

    KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencegah 21 orang untuk tidak bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022. Mereka dilarang meninggalkan Indonesia selama enam bulan.

    “Tanggal 26 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 965 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 21 orang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa 30 Juli 2024.

    Berdasarkan informasi, nama-nama 21 orang yang dicegah ke luar negeri adalah:

    Achmad Iskandar (wakil ketua DPRD) Ahmad Heriyadi (swasta) Mahhud (anggota DPRD) Achmad Yahya M. (guru) R. A. Wahid Ruslan (swasta) Anwar Sadad (wakil ketua DPRD) Jodi Pradana Putra (swasta) Hasanuddin (swasta) Ahmad Jailani (swasta) Mashudi (swasta) Bagus Wahyudyono (staf sekwan) Kusnadi (ketua DPRD) Sukar (kepala desa) A. Royan (swasta) Wawan Kristiawan (swasta) Fauzan Adima (wakil ketua DPRD Sampang) Ahmad Affandy (swasta) M. Fathullah (swasta) Abd. Mottolib (swasta/ketua DPC Gerindra Sampang) Jon Junadi (wakil ketua DPRD Probolinggo) Moch. Mahrus (bendahara DPC Gerindra Probolinggo) KPK Tetapkan 21 Tersangka

    KPK menetapkan 21 tersangka dalam penyidikan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022. Empat orang di antaranya adalah tersangka penerima suap. Sedangkan, 17 lainnya merupakan tersangka pemberi suap.

    Akan tetapi, lembaga antirasuah belum mau mengungkap identitas lengkap para tersangka. Sebab, KPK baru akan mengumumkan identitas tersangka dan kontruksi perkara ketika mereka akan ditahan.

    Sebagai informasi, penyidikan terhadap 21 tersangka ini adalah hasil pengembangan dari perkara yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dan kawan-kawan. Sahat telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan divonis sembilan tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan, pada 26 September 2023.

    Selain itu, Sahat juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp39,5 miliar paling lambat satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Di dalam vonis hakim, Sahat terbukti secara sah dan meyakinkan menerima ijon fee dana hibah pokok pikiran (pokir) masyarakat yang berasal dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020–2022 serta APBD 2022–2024 yang masih bakal ditetapkan bagi wilayah Kabupaten Sampang. Adapun anggaran Pemprov Jawa Timur untuk dana hibah kelompok masyarakat adalah Rp200 miliar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Puan sebut akan ada pertemuan lanjutan Prabowo-Megawati

    Puan sebut akan ada pertemuan lanjutan Prabowo-Megawati

    “Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan akan ada pertemuan lanjutan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, usai keduanya bersilaturahmi pada pada Senin (7/4) malam.

    “Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” kata Puan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Meski demikian Puan belum memberikan pernyataan lebih lanjut soal kapan pertemuan tersebut akan dilaksanakan.

    Puan tidak menjelaskan secara rinci soal apa saja hal yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati, namun mengungkapkan secara garis besar hal-hal yang dibahas adalah soal kebangsaan dan mengatakan PDIP akan bersinergi dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang dibicarakan tentu saja hal-hal yang terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara, dan kemudian juga bagaimana kemudian PDIP akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo,” ujarnya.

    Diketahui, Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.

    Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dilaksanakan dalam rangka silaturahim setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Adapun sejumlah tokoh yang turut hadir ke kediaman Megawati, mulai dari Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pertemuan Prabowo-Megawati, Puan Maharani: PDIP Siap Bantu Pemerintah

    Pertemuan Prabowo-Megawati, Puan Maharani: PDIP Siap Bantu Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan isi pertemuan Prabowo-Megawati. Puan menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto membicarakan komitmen untuk bersinergi dalam membangun bangsa dalam pertemuan yang digelar pada Senin (7/4/2025) di kediaman Megawati, Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

    Menurut Puan, Megawati menegaskan PDIP siap membantu pemerintahan Prabowo dalam menjalankan tugas kenegaraan ke depan.

    “Yang dibicarakan tentu saja hal-hal terkait bagaimana sama-sama bersinergi dalam membangun bangsa dan negara. PDI Perjuangan akan bersama-sama membantu menjalankan tugas-tugas Presiden ke depan bersama Pak Prabowo,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Puan menambahkan pertemuan tersebut sudah dirancang jauh hari oleh PDIP dan Partai Gerindra, dan akhirnya terlaksana bertepatan dengan Lebaran Idulfitri 2025.

    “Alhamdulillah, pertemuan itu bisa terlaksana dalam rangka silaturahmi di hari Lebaran,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan empat mata antara Prabowo-Megawati membahas isu-isu strategis, khususnya masa depan Indonesia.

    “Yang pasti membicarakan masa depan Indonesia dan kebersamaan dalam membangun bangsa,” kata Dasco di gedung DPR, Selasa (8/4/2025).

    Dasco juga menyampaikan keduanya membahas situasi global yang turut memengaruhi kondisi nasional. Menurutnya, pertemuan ini menjadi ajang tukar pikiran antara dua tokoh bangsa, terlebih Megawati pernah memimpin Indonesia di masa krisis.

    “Ibu Mega berpengalaman menghadapi masa-masa sulit saat menjabat sebagai Presiden, dan itu menjadi nilai tambah dalam diskusi,” jelasnya.

    Dasco tidak membeberkan seluruh isi pembicaraan karena berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam dan mencakup banyak topik.

    “Kalau menyatukan visi saya tidak tahu pasti, tapi pertemuan itu penuh keakraban dan banyak diselingi tawa,” tutupnya terkait pertemuan Prabowo-Megawati.

  • Puan Beberkan Peluang Pertemuan Lanjutan Prabowo-Megawati

    Puan Beberkan Peluang Pertemuan Lanjutan Prabowo-Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani membeberkan adanya peluang pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    Meski demikian, dia tidak mengungkapkan secara pasti kapan rencana pertemuan lanjutan itu dilangsungkan. Dia hanya menyebut akan ada silaturahmi selanjutnya.

    “Akan ada persilaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” katanya di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (14/4/2025).

    Adapun, mengenai pertemuan Prabowo dan Megawati yang berlangsung pada Senin (7/4/2025) malam lalu, Puan mengaku pihaknya dan Gerindra sudah menyampaikan dalam waktu dekat akan ada silaturahmi antara dua tokoh bangsa itu.

    “Dan Alhamdulillah kemudian itu bisa terlaksana bahwa ada silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo dalam rangka silaturahmi di hari lebaran,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, cucu Proklamator RI ini menuturkan pembicaraan antara keduanya tentu berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan dengan bersinergi guna membangun bangsa dan negara.

    “PDI akan bersama-sama bersinergi untuk membangun, membantu, bersinergi dalam menjalankan tugas-tugas presiden ke depan bersama dengan Pak Prabowo,” pungkasnya.

    Sebelumnya, pertemuan antara Prabowo dan Megawati bertemu langsung dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025). Hal itu diungkap oleh Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melalui foto yang diunggah olehnya melalui akun X. 

    Dasco mengunggah dua buah foto di mana Prabowo dan Megawati terlihat duduk di sofa yang berada di rumah Megawati. Salah satu foto bahkan menggambarkan keduanya duduk cukup dekat sambil tersenyum ke arah kamera. 

    “7-4-2025, Alhamdulillah …Merajut kebersamaan Untuk Indonesia Kita,” tulis Dasco melalui akun X pribadinya @bang_dasco, Selasa (8/4/2025). 

  • Golkar Respons Positif Upaya Presiden Prabowo Duduk Satu Meja dengan Tokoh-tokoh Kritis – Halaman all

    Golkar Respons Positif Upaya Presiden Prabowo Duduk Satu Meja dengan Tokoh-tokoh Kritis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua umum Partai Golkar, Idrus Marham, merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengajak tokoh-tokoh kritis untuk duduk semeja dan berdialog.

    Idrus mengatakan, ini menunjukkan kepemimpinan Prabowo yang terbuka.

    “Ini bukan strategi politik semata. Ini sikap tulus seorang pemimpin yang ingin mendengar langsung berbagai pandangan, termasuk kritik tajam,” kata Idrus, Minggu (13/4/2025).

    Langkah awal sudah terlihat saat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Dasco Ahmad, bertemu dengan Rocky Gerung dan sejumlah pengamat.

    Menurut Idrus, inilah bentuk kepemimpinan yang menjadikan dialog sebagai dasar membangun bangsa.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ikut angkat suara. Ia menilai sikap Prabowo dan respons Idrus sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim intelektual yang sehat.

    “Bukan zamannya lagi kritik cuma jadi tontonan. Harus ada solusi. Harus ada arah,” ujar Bahlil.

    Bahlil menegaskan, ajakan dialog ini bukan untuk menumpulkan kritik, tapi justru mendorong tradisi berpikir kritis yang bertanggung jawab. Ia menilai kebebasan berpikir harus dibarengi etika, bukan emosi.

    “Kritik beda dengan umpatan. Mengkritik untuk membangun, bukan menyerang pribadi atau menebar kebencian,” tegasnya.

    Idrus juga menyoroti bahwa Prabowo tidak hanya ingin membangun koalisi politik, tapi juga koalisi pemikiran. Ia menyebut, dialog kritis yang terbuka penting untuk memperkaya kebijakan.

    “Koalisi tidak harus soal kursi atau jabatan. Tapi bisa dibangun lewat pertukaran ide dan visi,” kata Idrus.

    Menurut Idrus, ajakan Prabowo memperlihatkan keinginan kuat untuk membangun harmoni dalam perbedaan. Dialog dengan tokoh-tokoh kritis dianggap penting untuk menjaga keseimbangan antara rasionalitas dan nilai-nilai kebangsaan.

    “Bangsa ini besar karena perbedaan. Kalau semua diajak bicara, semua akan merasa dilibatkan,” tambahnya.

    Idrus menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Prabowo sedang memberi contoh bagaimana kritik bisa menjadi energi positif.

    “Kalau semua pihak mau duduk semeja, kita bisa cari solusi, bukan hanya saling serang. Ini yang dibutuhkan bangsa hari ujarnya

    Ajakan presiden

    Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin berdialog dengan para tokoh yang selama ini mengkritik pemerintahannya.

    “Saya juga mau dialog. Saya mau ketemu-lah, sama siapa. Mari kita bahas. Mungkin tidak usah di publik. Tokoh-tokoh yang Indonesia Gelap. Indonesia Gelap maksudnya? Oke, kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Iya kan?” kata Prabowo.

    Bahkan presiden menyebut akan mengirim surat kepada Refly Harun dan Rocky Gerung, dua kritikus yang dikenal tajam menyerang kebijakannya.

    “Saya mau kirim lah nanti ke Refly Harun atau ke siapa, Rocky Gerung,” kata Prabowo.

     

  • Prabowo Mengaku Komunikasi Pemerintah ke Publik Masih Bermasalah, Demokrat: Namanya Pejabat Baru – Halaman all

    Prabowo Mengaku Komunikasi Pemerintah ke Publik Masih Bermasalah, Demokrat: Namanya Pejabat Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPP Partai Demokrat merasa wajar apabila penyampaian pesan atau gaya komunikasi pemerintah saat ini ke publik masih belum baik.

    Pernyataan itu sebelumnya diakui oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat diskusi dengan beberapa pemimpin redaksi media.

    Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, hal itu wajar lantaran, beberapa sosok yang mengisi jabatan di kabinet Merah Putih merupakan pejabat-pejabat baru.

    “Sehingga memang mungkin maksudnya yang tadi komunikasi ke publik mungkin ada lah satu atau dua (yang kurang baik). Ya namanya masih fine tuning. Ya fine tuning. Namanya kita pejabat baru ada beberapa ya pejabat baru. Mesti memahami juga situasi,” kata Herzaky saat ditemui awak media di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Menurut Herzaky, dengan adanya kesalahan di awal pemerintahan ini diharap bisa menjadi pembelajaran untuk ke depannya.

    Meski begitu, Demokrat kata Herzaky, mengapresiasi pengakuan dari Presiden RI Prabowo Subianto terhadap masih kurang tepatnya kerja pemerintahan.

    “Ini justru bagus Pak Prabowo mengakui bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh tim atau yang kurang baik. Ini pemimpin yang kita butuhkan. Yang mau menerima kritik, mau menerima masukan,” kata dia.

    Hanya saja, perihal dengan urusan atau komunikasi di internal kabinet, Herzaky memastikan kalau hal tersebut berjalan dengan baik.

    Pasalnya, hampir setiap pekan, Presiden Prabowo mengajak para menterinya untuk berdiskusi termasuk menggelar rapat terbatas.

    “Para Menteri-Menteri dari partai politik, ya hampir setiap minggu selalu ada diskusi kok. Ya memang ada yang tadi, ada yang SKP. Nggak setiap minggu. Ada yang ratas tapi sesuai dengan kebutuhan,” ujar dia.

    Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto mengakui bahwa saat ini masih ada masalah dalam komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, mantan Danjen Kopassus itu enggan menyalahkan pihak manapun.

    “Saya kemarin saya sadar beberapa minggu lalu, bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya,” ujar Prabowo dalam sambutannya acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

    Mantan Menteri Pertahanan RI itu mengaku pihaknya memiliki alasan sendiri mengapa tidak mau banyak muncul menjelaskan kinerja pemerintah. Sebab, dia ingin lebih mengedepankan filosofi evidence based performance. 

    “Jadi saya enggan bicara tanpa bukti nyata. Itu sifat saya. Jadi saya harus selalu dinilai oleh hasil yang saya lakukan, prestasi yang saya lakukan, demikian yang saya minta dari rekan-rekan saya yang dekat saya hanya lihat mereka dari pengabdian mereka, dari prestasi mereka, dari energi mereka, dari niat mereka,” jelasnya.

    Presiden Prabowo mengatakan pihaknya punya persepsi masyarakat akan menilai dengan hasil yang dilakukan pemerintah. Karenanya, dia enggan hanya menjadi pemimpin yang hanya sekadar ‘omon-omon’ saja.

    Bahkan seusai dilantik, Ketua Umum Partai Gerindra itu langsung mengumpulkan tim kecil dan langsung mulai bekerja. Dalam 5 bulan pertama ini, dia sengaja banyak bekerja tak terbuka diliput oleh media massa.

    “5 bulan kita bekerja terus, tanpa diliput media kadang-kadang diliput media malah kerjanya sulit. karena media ingin bukti seketika,” jelasnya.

    Presiden Prabowo meminta semua pihak mengerti apa yang dikerjakan oleh pemerintah tidak bisa langsung dilihat hasilnya secara langsung. Dirinya pun bukanlah nabi Musa AS yang memiliki tongkat sakti.

    “Dalam manajemen suatu organisasi dalam menjalankan suatu proyek tidak bisa seketika yang bisa seketika itu hanya Nabi Musa yang punya tongkat. Kita manusia tidak bisa langsung seketika, semua itu adalah perencanaan, perencanaan yang matang. Perencanaan dasarnya adalah pengumpulan data yang benar,” ungkapnya.

    Mantan Pangkostrad TNI AD itu mengibaratkan saat ini pemerintah sebagai petani yang sedang akan membangun sebuah pohon berbuah. Dia menyatakan, pohon itu tidak bisa berbuah secara langsung.

    “Nggak bisa kita tanam pohon, kita minta buahnya turun lusa, tidak mungkin. Ini melawan hukum alam. Kita cari benih yang bagus, kita cari tanah yang cocok, kita harus ada sumber air, kita harus ada cuaca yang baik. Kita tanam, kita rawat, baru ada hasilnya. Mungkin lima tahun enam tahun ya kan,” jelasnya.

    Karena itu, Presiden meminta pemerintah untuk diberikan kesempatan untuk membangun negara. Sebaliknya, pemerintah juga berkomitmen terbuka dan transparan kepada masyarakat.

    “Waktu kita ambil alih pemerintahan kita bekerja keras karena persiapannya sudah baik. Dan kita sudah punya strategi, kita sudah punya keyakinan apa yang harus kita lakukan.  Dan bagi kami, kami sangat terbuka, kami sangat transparan, kami buat buku strategi transformasi bangsa dan kita sebarkan saudara bisa buka disitu,” pungkasnya.

  • AHY Berharap Pemimpin Bangsa Bisa Terus Jalin Hubungan Setelah Prabowo Bertemu Megawati – Halaman all

    AHY Berharap Pemimpin Bangsa Bisa Terus Jalin Hubungan Setelah Prabowo Bertemu Megawati – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan suatu hal yang bagus.

    Ia berharap agar seluruh pemimpin bangsa bisa terus menjalin hubungan baik.

    “Ya saya pikir bagus, bagus sekali (pertemuan Prabowo-Megawati). Kita berharap kalau para pemimpin bangsa kita juga terus menjalin hubungan yang baik dalam berbagai kesempatan tentunya,” kata AHY kepada awak media di Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Menurut AHY, dengan saling bertemunya para pemimpin bangsa, maka akan tercipta pembahasan perihal kenegaraan.

    Menurut dia, apapun urusan rakyat akan diungkap dalam pertemuan sesama tokoh bangsa.

    “Kadang-kadang membahas isu-isu penting strategis tentang negara kita, untuk rakyat kita, atau sekadar silaturahmi antara pemimpin saya rasa bagus sekali,” ujar dia.

    Tak cukup di situ, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI tersebut berpandangan, dengan adanya pertemuan antar pemimpin bangsa maka rakyat akan merasa lebih teduh.

    Sehingga, menurut dia, hal tersebut baik untuk iklim politik tanah air dalam upaya membangun bangsa secara bersama-sama.

    “Masyarakat kita juga akan merasa lebih teduh, lebih sejuk dan tentunya ini bagus untuk politik, untuk juga kita menghadirkan energi besar bersama karena pada akhirnya pembangunan ini ya harus bersama-sama dan seluruh elemen bangsa, siapapun,” ujar AHY.

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menyambangi kediaman Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pada, Senin (7/4/2025) silam.

    Dalam pertemuan yang terjadi pada malam hari itu, Megawati menegaskan kalau posisi PDIP tetap berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Meski begitu, Megawati menyampaikan memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo meski tidak berada dalam pemerintahan.

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Lebih lanjut, Muzani menyatakan, Megawati berharap supaya pemerintahan Prabowo bisa efektif. 

    Tak cukup di situ, Prabowo juga diharapkan bisa menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat.

    “Jadi pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa,” kata Muzani.

    Hanya saja kata Muzani, Megawati secara sikap tidak akan membawa PDIP masuk dalam pemerintahan.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu (tidak gabung pemerintahan),” ujar dia.

    Prabowo pun kata Muzani, merasa bersyukur mendapat dukungan dari Megawati dan PDIP. 

    Hal ini akan kata dia, bakal memperkokoh posisi pemerintahan.

    “Bersyukur Pak Prabowo mendapatkan support, dukungan dari Ibu Mega di dalam pemerintahan ini, dan tentu saja ini bagian dari upaya untuk memperkokoh posisi pemerintahan,” kata Muzani.