Xcloud.id

partai: Gerindra

  • PAN 15 Tahun Koalisi dengan Gerindra, Kalau Bisa Sampai 2045

    PAN 15 Tahun Koalisi dengan Gerindra, Kalau Bisa Sampai 2045

    Jakarta –

    Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan PAN sudah 15 tahun berkoalisi dengan Gerindra. Zulhas berharap PAN terus berkoalisi dengan Gerindra sampai 2045.

    “Kalau PAN sama Gerindra ini koalisi sekutu sejati, 15 tahun gimana? Baru ini kita menang, ya kan? Kalau berjuang 15 tahun, ya berjuang lagi. Nanti sampai terus berhasil pembangunnya 15 tahun lagi, kan? Pas itu 2037, kan? Bila perlu sampai 2045 kata Pak Mendes. Saya kira demikian, ya, Saudara,” kata Zulhas di Rumah DPP PAN Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

    Zulhas lalu berbicara bahwa PAN sangat terbuka bagi siapa pun kader yang ingin mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2029. Zulhas juga mempersilakan menteri-menteri dari kadernya jika ingin mencalonkan diri.

    “Ya, ini kan Lebaran internal ya, jadi memang di PAN itu terbuka. Kader-kader PAN dari mana pun, Menteri-Menteri ya, silakan. Kalau punya keinginan, punya kesungguhan siapa pun bisa bertarung untuk jadi wapres, gitu. PAN itu begitu. Memang terbuka. Kalau Presiden kan udah agak clear,” tuturnya.

    Zulhas mengaku belum bisa menyebut nama potensial untuk cawapres dari kadernya untuk Pilpres 2029. Namun, ia menilai kader-kadernya yang mengemban jabatan menteri saat ini bekerja dengan bagus.

    “Masih panjang, ya (nama-nama cawapres). Ini kerjanya ini kan bagus-bagus dulu. Kalau Menteri Kelautan kerjanya tambah top, ya kan. Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri Desa, ini kita nanti kita lihat,” tuturnya.

    PAN Dukung Prabowo Capres 2029

    Hal itu diutarakan Zulhas saat acara ‘Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN’ di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4). Awalnya Zulhas menargetkan partainya akan masuk 4 besar di Pemilu 2029.

    “Saya meyakini 2029 insyaallah sekurang-kurangnya akan 4 besar, insyaallah (tepuk tangan),” kata Zulhas dalam sambutannya.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hadiri Halalbihalal PKB, Dasco ke Cak Imin: Ini Bukan Matahari Kembar

    Hadiri Halalbihalal PKB, Dasco ke Cak Imin: Ini Bukan Matahari Kembar

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi soal isu matahari kembar saat menghadiri halalbihalal Idulfitri 1446 H yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

    Kehadiran Dasco dalam acara ini disambut hangat oleh sejumlah tokoh politik serta para kader PKB. Setelah bersilaturahmi, Dasco keluar dari lokasi acara dan diantar langsung oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

    Dalam perjalanan menuju mobilnya, Dasco menyempatkan diri untuk berbicara kepada awak media. Ia menanggapi santai isu politik yang sedang hangat, yakni dugaan fenomena “matahari kembar” antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Ini bukan matahari, ini bulan,” ujar Dasco sambil menunjuk ke arah Cak Imin, disambut tawa kecil.

    Menanggapi lebih lanjut maksud dari pernyataannya itu, Dasco pun menambahkan dengan nada bercanda, “Kalau matahari kan siang, ini kan malam.”

    Ketika ditanya mengenai dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap Prabowo untuk maju pada Pemilu 2029, Dasco memilih untuk tidak menjawab.

    “Ini acara halalbihalal. Sudah ah, jangan ngomongin politik dahulu,” katanya.

    Diketahui sebelumnya, kunjungan sejumlah menteri ke Presiden Jokowi di Solo selama libur Idulfitri sempat menarik perhatian publik. Banyak pihak mempertanyakan maksud dari kunjungan tersebut, mengingat Jokowi telah memasuki masa purnatugas. Dugaan pun mencuat soal potensi munculnya fenomena “matahari kembar” dalam dinamika politik nasional.

  • Dulu Pemerintahan Prabowo Tolak Didikte Asing, Balik Arah usai Kena Tarif Trump?

    Dulu Pemerintahan Prabowo Tolak Didikte Asing, Balik Arah usai Kena Tarif Trump?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahan menekankan kepada jajaran kabinetnya supaya tidak didikte asing. Namun demikian, pernyataan itu seolah bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah ketika menghadapi tarif Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Prabowo seperti diketahui tidak menempuh jalur retaliasi. Dia memilih untuk menempuh jalur negosiasi atas tarif impor 32% oleh pemerintah Amerika Serikat (AS), yang kini dipimpin Presiden Donald Trump. Jalur negosiasi diambil kendati Prabowo pernah berpesan agar Indonesia jangan mau didikte oleh negara asing. 

    Pernyataan Prabowo kembali mencuat setelah delegasi pemerintah Indonesia melawat ke AS guna membahas paket-paket negosiasi perdagangan dengan pemerintahan Trump. Salah satu pokok negosiasi yang ditawarkan Indonesia ke Negeri Paman Sam adalah untuk menambah impor sejumlah komoditas guna menyeimbangkan neraca dagang antara kedua negara. 

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menorehkan capaian surplus perdagangan atas AS sekitar US$14,5 miliar. Hal itu menjadi salah satu alasan AS mengenakan tarif impor atas sejumlah produk maupun komoditas dari Indonesia, di tengah upaya Trump menekan defisit neraca dagang negaranya serta menggenjot industri dalam negeri. 

    Keputusan Indonesia itu kontras dengan instruksi Prabowo kepada kabinetnya tahun lalu. Saat itu, pada awal-awal periode pemerintahannya, Presiden ke-8 itu meminta kepada menterinya agar jangan sampai mau didikte oleh pihak asing. 

    Hal itu diungkap oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, yang mengungkap pesan Prabowo ke kabinetnya saat Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Oktober 2024. 

    “Bapak meminta lanjutkan hilirisasi, swasembada pangan, swasembasa energi, dan jangan mau didikte oleh kepentingan asing,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan singkat, Jumat (25/10/2024).

    Prabowo diketahui sering tidak segan-segan menyinggung pihak asing dalam pernyataan terbuka, baik soal ekonomi hingga politik.

    Teranyar, Ketua Umum Partai Gerindra itu sempat mempertanyakan apabila sejumlah demo yang dilakukan masyarakat terhadap kebijakan pemerintahannya murni pergerakan dari masyarakat atau didanai pihak luar. 

    Pada wawancara eksklusif bersama sejumlah jurnalis senior di Hambalang, Minggu (6/4/2025), dia mengaku khawatir atas potensi intervensi asing yang ingin menciptakan ketegangan di dalam negeri. 

    “Selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba,” tambahnya.  

    Prabowo kemudian menyoroti keberadaan organisasi nonpemerintah yang dibiayai oleh lembaga asing seperti USAID, dan menyatakan bahwa fakta ini bukan lagi rahasia umum. 

    “Pemerintah (AS) telah membubarkan USAID dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana. Bahkan ini kan keluar semua — it’s public knowledge. Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih demo itu hak tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat,” tegas Kepala Negara.

    Di sisi lain, Prabowo juga kerap menyampaikan narasi kemandirian di negara sendiri. Dia berharap pemerintahannya bisa mewujudkan kemandirian ekonomi yang tidak banyak bergantung dengan asing.

    Oleh sebab itu, dia pun ikut mendorong kebijakan hilirisasi sumber daya alam atau SDA sebagaimana yang pertama didorong oleh pendahulunya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    Namun, pada waktu yang sama, pemerintahan Prabowo juga tidak dapat menampik ihwal dibutuhkannya investasi asing untuk berbagai program-program yang ingin digarap lima tahun ke depan. Mulai dari Danantara hingga proyek perumahan rakyat. 

    Strategi Tambah Impor 

    Strategi untuk menambah impor guna menyeimbangkan neraca dagang dengan AS sudah pernah dikemukakan Prabowo, ketika menghadiri acara Sarasehan Ekonomi bersama dengan investor maupun ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Anak dari Begawan Ekonomi Sumitro Djojohadikusumo itu mengatakan bakal menggunakan strategi ‘Pak Pok’.

    “Kita bisa bikin pak pok, pak pok ada istilah bisnis bisa ya? Saya sudah tugaskan Menko Perekonomian dan Pak Luhut untuk bernegosiasi. Kita bisa bikin pak pok. Saya tawarin mereka pak pok, US$17 miliar surplus kita, US$17 miliar kita beli dari Amerika,” ucap Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).

    Adapun dalam pertemuan selama 1,5 jam antara Menko Perekonomian Airlangga dan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pekan ini, pemerintah Indonesia menyampaikan proposal untuk meningkatkan pembelian impor dari AS dalam bentuk produk energi seperti minyak mentah/crude oil, LPG dan BBM; kedelai dan produknya serta gandum; dan mineral kritis. 

    “Kami berterima kasih kepada Secretary Lutnick yang memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi tarif dan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang,” kata Airlangga, dikutip dari siaran pers, Minggu (20/4/2025). 

    Menteri Lutnick pun mengapresiasi komitmen dan proposal konkret dari Indonesia, dan menilai apa yang ditawarkan dan dimintakan Indonesia ini sangat konkret dan saling menguntungkan kedua negara. Dia menyebut proposal Indonesia berbeda dengan beberapa negara lain yang juga baru saja mengajukan proposal, dan belum diterima oleh pihak AS. 

    Oleh sebab itu, Lutnick juga sependapat dengan rencana target negosiasi yang akan diselesaikan dalam 60 hari ke depan, dan menyarankan agar langsung menyusun jadwal pembahasan teknis secara detail dengan pihak Departemen Perdagangan AS dan United States Trade Representatives.

    “Kami mengapresiasi langkah konkret Indonesia untuk melakukan negosiasi tarif. Ke depan, AS dan Indonesia akan terus melanjutkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan,” ujar Lutnick.

    Rencana Impor Minyak dan LPG AS

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sempat mengungkap rencana peningkatan impor crude oil, LPG dan BBM dari AS menyusul kebijakan tarif impor 32%. 

    Bahlil lalu mengungkap pemerintah akan mengimpor dengan nilai di atas US$10 miliar untuk barang-barang tersebut. 

    “[Nilai impornya, red] di atas US$10 miliar kalau dari sektor BBM. Crude oil, LPG, maupun BBM,” ujar pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Bahlil memaparkan, bahwa sebagian dari impor komoditas energi itu saat ini dipasok Indonesia dari negara-negara Timur Tengah, Afrika hingga Asia Tenggara. Sejalan dengan upaya untuk menyeimbangan neraca dagang dengan AS, maka pemerintah Indonesia akan mengalihkan sebagian porsi impor itu ke AS. 

    Adapun secara terperinci, rencana porsi impor energi yang akan dinaikkan oleh pemerintah dari AS yakni LPG dari sebelumnya 54% ke 80% hingga 85%. 

    Kemudian, minyak mentah atau crude yang awalnya impor dari AS hanya 4% rencananya bakal dikerek hingga 40% lebih. Teknis lebih lanjut, terang Bahlil, bakal dibahas dengan BUMN PT Pertamina (Persero). 

    “Crude oil kita di Amerika itu tidak lebih dari 4%, ini kita naikkan menjadi 40% lebih. BBM juga demikian, BBM di Amerika itu kan sedikit sekali, nanti detilnya setelah saya akan melakukan pembahasan teknis dengan tim teknis dan Pertamina,” terang mantan Menteri Investasi itu. 

    Bahlil mengakui bahwa upaya penaikan persentase impor energi dari AS itu dengan harapan agar pemerintahan Donald Trump akan menurunkan tarif impor yang dikenakan ke Indonesia. 

    Apalagi, seperti diketahui, AS adalah mitra dagang utama Indonesia. Ekspor Indonesia ke AS merupakan terbesar kedua setelah China. 

    “Ini kan bagian daripada bagaimana membangun keseimbangan. Kalau dengan harapan neraca perdagangan kita sudah seimbang, bahkan mungkin bisa mereka surplus, katakanlah kalau itu terjadi, harapannya tarifnya diturunkan dong. Kalau tidak diturunkan untuk apa?,” katanya. 

  • Respons Dasco Ditanya soal Matahari Kembar Pemerintahan Prabowo Nasional 20 April 2025

    Respons Dasco Ditanya soal Matahari Kembar Pemerintahan Prabowo Nasional 20 April 2025

    Respons Dasco Ditanya soal Matahari Kembar Pemerintahan Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Harian Partai Gerindra
    Sufmi Dasco
    Ahmad tidak menjawab secara lugas ketika ditanya soal isu
    matahari kembar
    di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Awalnya, Dasco hanya berkelakar bahwa saat ini hanya ada “bulan”, bukan “matahari”.
    “Ini bukan matahari, ini bulan,” ujar Dasco seusai acara halalbihalal di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di kawasan Widya Chandra,, Jakarta, Minggu (20/4/2025) malam.
    Saat ditanya terkait kelakarnya itu, Dasco hanya menyinggung perihal situasi waktu, di mana saat ini sudah malam hari.
    “Kalau matahari kan siang, ini kan malam,” ucapnya.
    Lalu, Dasco ditanya soal isu matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Dasco pun kembali mengungkit bahwa yang ada adalah bulan saat ini.
    “Sudah dibilang bulan,” imbuh Dasco singkat.
    Isu matahari kembar mencuat setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo dalam rangka silaturahmi Idul Fitri.
    Menariknya, beberapa menteri Prabowo menyebut Jokowi sebagai “bos” mereka.
    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono seusai bertemu Jokowi, Jumat (11/4/2025).
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan hal serupa, dengan menegaskan pertemuan itu sebagai bentuk silaturahminya dengan Jokowi selaku bosnya.
    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doian supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan,” kata Budi.
    Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menilai, silaturahmi Lebaran sah-sah saja dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh menteri Prabowo yang sowan ke rumah Jokowi.
    Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.
    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani.
    Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
    Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gerindra Tepis Isu "Matahari Kembar", Sudaryono: Lebay, Matahari Hanya Satu Regional 20 April 2025

    Gerindra Tepis Isu "Matahari Kembar", Sudaryono: Lebay, Matahari Hanya Satu Regional 20 April 2025

    Gerindra Tepis Isu “Matahari Kembar”, Sudaryono: Lebay, Matahari Hanya Satu
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Wakil Sekretaris Jenderal
    Partai Gerindra
    ,
    Sudaryono
    , menanggapi isu ‘
    matahari kembar
    ‘ yang muncul dalam pemerintahan
    Prabowo Subianto
    .
    Sudaryono, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, menganggap isu tersebut sebagai hal yang dibesar-besarkan oleh beberapa pihak.
    Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono setelah melakukan kunjungan ke kediaman Presiden ke-7,
    Joko Widodo
    , di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (20/4/2025) sore.
    “Enggak ada lah, please lah. Maksudnya lebay lah ya kalau matahari kembar, matahari kembar. Matahari satu, itu terbit dari Timur terbenam di Barat. Tenang aja,” ujar Sudaryono saat ditemui seusai pertemuan dengan Jokowi, Minggu.

    Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah ini berpendapat bahwa persepsi mengenai isu tersebut sangat tergantung pada sudut pandang masing-masing individu.
    “Apakah ingin informasi yang
    misleading
    dibesar-besarkan atau pemberitaan landai tapi tidak menarik. Maka menurut saya sih agak lebay lah urusan matahari kembar ini,” jelasnya.
    Sudaryono juga menekankan bahwa publik dapat melihat bahwa selama menjabat sebagai Presiden, Prabowo hanya beberapa kali bertemu dengan Jokowi.
    “Pak Jokowi sendiri tadi menyampaikan kan, sekarang anda bisa lihat selama Pak Prabowo jadi presiden berapa kali ketemu Pak Jokowi, kan jarang. Jadi menurut saya sih ya agak dilebih-lebihkan,” ujarnya.
    Terkait dengan jajaran Kabinet Merah Putih yang sering berkunjung ke kediaman Presiden ke-7, Sudaryono menyatakan bahwa tidak diperlukan izin dari Prabowo karena tujuan kunjungan tersebut adalah untuk silaturahmi antar pribadi.
    “Kan saya silaturahmi ya sebagai kader enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Fine gitu loh. Menurut saya sih, ini harus bilang dulu, enggak ada itu,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Sudaryono menggarisbawahi bahwa pemberitaan yang seolah-olah memisahkan Prabowo dan Jokowi tidaklah benar.
    “Harus garis bawahi, Pak Prabowo menyampaikan beliau adalah presiden yang melanjutkan pemerintahan Pak Joko Widodo. That’s it,” paparnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertemuan Lanjutan Prabowo-Megawati Buka Jalan Kader PDIP Masuk Kabinet – Halaman all

    Pertemuan Lanjutan Prabowo-Megawati Buka Jalan Kader PDIP Masuk Kabinet – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wacana pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dinilai sebagai sinyal kuat terbangunnya kerja sama politik yang lebih intens di masa pemerintahan mendatang. Tak hanya soal komunikasi elite, pertemuan itu diyakini membuka peluang nyata bagi kader PDIP untuk bergabung ke dalam kabinet Prabowo.

    Pengamat politik Adi Prayitno menilai, kehangatan antara Prabowo dan Megawati bukan sekadar simbol politik pasca-pemilu.

    Pertemuan lanjutan kedua tokoh jika teralisasi maka hal itu bukan hanya silaturahmi politik biasa, namun itu menandakan ada niatan serius membangun kerja sama yang lebih konkret. 

    Menurutnya, arah relasi yang terjalin bisa menjadi batu loncatan bagi PDI Perjuangan untuk kembali masuk dalam lingkaran kekuasaan, meski sebelumnya memilih berada di luar pemerintahan.

    “Tentu ini menegaskan bahwa Prabowo dan Megawati serius menjajaki kerja sama politik kedepan. Entah seperti apa model koalisinya,” kata Adi, saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (20/4/2025).

    “Muncul juga spekulasi soal kemungkinan kader PDIP masuk kabinet, itu sangat mungkin terjadi,” tambahnya.

    Adi juga menyoroti bahwa meskipun secara formal PDIP belum menjadi bagian koalisi pemerintahan, namun dalam praktiknya partai berlambang banteng tersebut sudah menunjukkan dukungan terhadap berbagai kebijakan strategis Prabowo. Mulai dari kenaikan PPN 12 persen, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga revisi UU TNI.

    “PDI Perjuangan itu judulnya saja di luar kekuasaan atau jadi oposisi, tapi secara praktik PDI Perjuangan sudah mendukung penuh kebijakan prabowo seperti kenaikan PPN 12 persen, makan bergizi gratis (MBG), revisi UU TNI dan lain sebagainya,” imbuh Adi.

    Sinyal kerja sama juga disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

    Ia menyebut, Presiden Prabowo membuka ruang untuk berdialog dan mendengarkan pandangan berbagai tokoh bangsa, termasuk Megawati sebagai Presiden RI ke-5.

    “Bahwa pertemuan antara kedua pemimpin saya kira baik, karena Presiden Prabowo perlu pandangan dari berbagai macam tokoh untuk memberikan literasi bagi kepemimpinan beliau. Apalagi Bu Megawati pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Namun begitu, Muzani belum bisa memastikan kapan pertemuan lanjutan itu akan berlangsung. Ia mengaku belum mendapat informasi resmi mengenai rencana tersebut.

    Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebelumnya menyebut bahwa silaturahmi antara Prabowo dan Megawati masih akan berlanjut.

    Menurutnya, pertemuan pertama mereka pada 7 April lalu hanya menjadi awalan dari komunikasi yang lebih intens.

    PRABOWO MEGAWATI BERTEMU – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, saat ditemui seusai acara open house di kediaman Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025). (Tribunnews.com/Fersianus Waku)

    Puan menegaskan, PDIP siap bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo demi menjalankan tugas-tugas kenegaraan secara kolektif.

    “Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Meski begitu, Puan mengaku belum mengikuti perkembangan terbaru pasca-pertemuan pertama kedua tokoh ini.

    “Saya belum tahu apa, tentang pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo dengan Bu Megawati,” ucapnya.

    Jika komunikasi ini terus menguat, bukan tidak mungkin kabinet Prabowo-Gibran ke depan akan semakin inklusif dengan masuknya tokoh-tokoh dari PDIP — sebuah manuver politik yang bisa memperkuat stabilitas pemerintahan sekaligus menjembatani kepentingan lintas partai pasca pemilu.

  • Singgung Koalisi 15 Tahun, Zulhas Beri Sinyal PAN Dukung Prabowo di Pilpres 2029

    Singgung Koalisi 15 Tahun, Zulhas Beri Sinyal PAN Dukung Prabowo di Pilpres 2029

    loading…

    Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberi sinyal akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju kembali di Pilpres 2029. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) memberi sinyal akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju kembali di ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Namun, Zulhas menginginkan agar pihaknya dilibatkan untuk menentukan Wakil Presiden (Wapres).

    “Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo yang penting, Pak, partai saya besar, itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara, iyakan. Kita bicara, gitu, jadi lihat kekuatan kita seperti ini yang terlihat saja saudara saksikan,” terang Zulhas dalam acara Halalbihalal DPP PAN, di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

    Zulhas mengatakan, PAN dan Partai Gerindra ini merupakan koalisi sejati. PAN dan Gerindra telah berkoalisi selama 15 tahun. Selama itu, koalisi baru memenangkan ajang kontestasi pilpres.

    “Kan kalau PAN sama Gerindra ini koalisi sekutu sejati. 15 tahun gimana? Baru ini kita menang, ya kan? Kalau berjuang 15 tahun, ya berjuang lagi, nanti sampai terus berhasil pembangunnya 15 tahun lagi, kan? Pas itu 2037, kan?” katanya.

    “Bila perlu sampai 2045 kata Pak Mendes. Saya kira demikian, ya,” ucap Zulhas.

    Sebelumnya, Zulhas menargetkan partainya bisa meraup suara terbanyak keempat pada Pemilu 2029. Zulhas memberi sinyal bagi para kader untuk bisa unjuk gigi agar bisa diusung menjadi Wakil Presiden (Wapres).

    Hal itu disampaikan Zulhas saat memberi sambutan di acara Halal bi Halal DPP PAN, di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

    Bahkan, Zilhas mengaku telah menyampaikan ke Presiden Prabowo Subianto bahwa PAN akan menjadi partaj terbesar keempat pada 2029.

    Kendati menargetkan jadi partai keempat pada 2029, Zulhas minta para kader untuk satu komando. Zulhas pun meminta para kader untuk bersatu setelah berjibaku pada Pemilu 2024. “Saya hanya minta satu syarat, satu komando. Habis waktu kita bertengkar soal politik, jangan lagi. Kita ingin jadi 4 besar itu tujuan kita,” tutur Zulhas.

    (cip)

  • Gubernur Bengkulu Siap Tampung Warga Gaza di Rumah Dinas dan Hunian Warga Nasional 20 April 2025

    Gubernur Bengkulu Siap Tampung Warga Gaza di Rumah Dinas dan Hunian Warga Nasional 20 April 2025

    Gubernur Bengkulu Siap Tampung Warga Gaza di Rumah Dinas dan Hunian Warga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur
    Bengkulu

    Helmi Hasan
    menyatakan, pemerintah provinsi Bengkulu siap menerima warga Gaza yang dievakuasi ke Indonesia bila Presiden
    Prabowo Subianto
    benar-benar menjalankan rencana evakuasi tersebut.
    Helmi menyebutkan, warga Gaza yang dievakuasi ke Bengkulu dapat tinggal di rumah dinas gubernur, wali kota, maupun rumah-rumah masyarakat umum.
    “Kalau soal tempat, ada rumah dinas gubernur, wali kota, bahkan rumah-rumah masyarakat pun bersedia untuk menampung. Jadi tergantung lagi soal arahan Pak Presiden,” ujar Helmi di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).
    “Jadi ketika Pak Presiden nanti diperkenankan oleh seluruh pihak, ketika 1.000 orang pertama (Gaza) itu bisa dibawa ke Indonesia, Bengkulu, Bumi Merah Putih bersedia, yang pertama kali mengusulkan diri,” imbuh dia.
    Helmi juga mengeklaim bahwa rumah sakti di Bengkulu siap untuk merawat warga Gaza yang dievakuasi ke Indonesia.
    Bahkan, ia menyebutkan ada 100 dokter spesialis yang disiagakan untuk merawat warga Gaza.
    Hanya saja, Helmi mengakui bahwa belum ada kepastian mengenai rencana
    evakuasi warga Gaza
    ini karena Prabowo masih menawarkan diri untuk mengevakuasi para korban perang tersebut.
    Namun, karena belum ada kejelasan mengenai lokasi evakuasi mereka, Bengkulu menawarkan diri untuk menerima warga Gza.
    “Kita sudah persiapan. Rumah sakit sudah kita siapkan, tempat tinggalnya pun kita siapkan, termasuk soal akomodasinya itu pun kita siapkan. Tinggal tergantung keputusan Pak Presiden,” imbuh Helmi.
    Diberitakan sebelumnya, Prabowo mengaku siap untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza untuk dirawat di Indonesia.
    “Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kita perkirakan mungkin jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama,” ujar Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025).
    Namun, Prabowo menegaskan bahwa evakuasi ini bersifat sementara. Setelah kondisi warga membaik dan situasi di Gaza memungkinkan, mereka diharapkan kembali ke tempat asalnya.
    “Mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali. Dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal mereka. Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia,” kata dia.
    Namun, belakangan, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan bahwa Prabowo hanya berniat mengevakuasi tenaga medis dan pendidik dari Gaza, bukan masyarakat umum.
    Evakuasi ini dianggap sebagai langkah awal dalam membangun fondasi sumber daya manusia di Palestina yang tengah dirundung konflik berkepanjangan.
    “Yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang merencanakan untuk melakukan evakuasi warga Gaza ke Indonesia itu adalah tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga pendidik yang itu dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari persiapan Palestina yang merdeka,” kata Muzani, Kamis (17/4/2025).
    Alasannya, banyak dokter dan guru di Gaza yang gugur akibat serangan, sehingga jumlah tenaga profesional semakin berkurang.
     
    Muzani menjelaskan bahwa para tenaga medis dan pendidik dari Gaza akan dididik di Indonesia sebelum nantinya kembali ke Palestina.
    Langkah ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga strategis untuk membekali mereka dengan kapasitas yang dibutuhkan dalam membangun kembali tanah airnya.
    “Jumlahnya makin rendah, makin kecil. Karena itu tenaga-tenaga yang ada akan dididik, baik medis ataupun non-medis di Indonesia sebagai bagian dari persiapan pembangunan kembali sumber daya manusia di Palestina,” ujar Muzani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi VII Dorong Sinergi Kementerian Untuk Hindari Terulangnya Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok – Halaman all

    Komisi VII Dorong Sinergi Kementerian Untuk Hindari Terulangnya Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menilai kemacetan yang terjadi di Tanjung Priok, tak hanya mempengaruhi aktivitas industri tapi akan berdampak pada masyarakat, sebagai pengguna produk.

    Ia menyatakan kemacetan itu terjadi sebagai akibat dari kebijakan pembatasan angkutan barang tiga sumbu saat libur Lebaran 2025 lalu, yang terekspose ke dunia industri dan pelayaran terutama internasional, yang menuju manca negara, terbanyak ke Singapura.

    “Ini akibat pembatasan kemarin. Pabrik dan angkutan laut kan menyesuaikan pada kebijakan tersebut. Mereka baru aktif melakukan aktivitas pada minggu ini, sehingga terjadi peningkatan signifikan. Baik dari pabrik yang secara serentak pengiriman produk dan juga kapal-kapal yang ingin menurunkan kontainernya di Pelabuhan, hingga mencapai 4.300 Teus. Peningkatan ini dua kali lipat dari hari biasa,” kata Bambang Haryo.

    Ditambah, pabrik-pabrik di Jakarta Raya pun mulai mengirimkan barang-barang untuk tujuan Sumatera maupun wilayah lainnya di Indonesia. 

    “Peningkatannya ganda. Ini yang tidak diantisipasi oleh regulator. Apalagi ditambah dengan berakhirnya WFA, yang menyebabkan penumpukan juga pada akses lintas Tanjung Priok. Hal ini juga terjadi di beberapa jalur tol di Jawa Tengah. Kedepannya, pihak regulator harus lebih memperhatikan pengaturan lalu lintas untuk semua kendaraan ini,” ucapnya.

    Bambang Haryo kembali menyampaikan, apa yang kerap kali disuarakan olehnya, terkait penggunaan lintas selatan, lintas tengah, lintas tol, dan lintas utara di Pulau Jawa sebagai jalur kendaraan.

    “Pihak regulator seharusnya bisa mengatur lintas kendaraan ini. Bukan hanya berdasarkan jumlah, tapi juga berdasarkan waktu dan muatan. Dan pengaturan lintas ini harus secara masif diinformasikan kepada publik,” ucapnya lagi.

    Untuk penyebaran informasi ini, ia mendorong Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk bersinergi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan lembaga publikasi pelat merah seperti Antara, RRI, dan TVRI.

    “Komdigi bisa melakukan blasting informasi melalui SMS. Antara, RRI, dan TVRI menyampaikan informasi juga. Sehingga publik bisa mengetahui lokasi kemacetan dan bisa mengetahui jalur alternatifnya lewat mana. Pihak regulator harus bersinergi untuk memberikan informasi terkini dan alternatif jalur. Sehingga, walaupun liburan panjang, tidak akan terjadi penumpukan di satu lintas,” kata Bambang Haryo. 

    Jika hal ini dilakukan, ia menyatakan tak perlu lagi dilakukan pembatasan, yang berpotensi akan menimbulkan lonjakan pergerakan secara bersamaan di akhir waktu libur. 

    “Kalau terjadi kemacetan, yang dikorbankan bukan hanya waktu tapi juga kapasitas angkut. Buntutnya, akan terjadi peningkatan harga produk yang membebani masyarakat, sebagai dampak dari peningkatan biaya logistik. Pemilik industri dan pelaku logistik akan mengalami beban ganda, sudah mengalami rugi waktu karena kemacetan, terkena juga beban biaya tambahan,” ungkapnya.

    Kejadian kemacetan sektor transportasi logistik ini, lanjutnya, akan semakin memperburuk indeks logistik Indonesia (Logistics Performance Index-LPI), yang saat ini terburuk dibandingkan negara-negara ASEAN. Yaitu, menduduki posisi 63 dengan nilai indeks 3,0 pada laporan tahun 2023.

    “Kejadian ini harus menjadi catatan bagi semua pihak yang terkait, agar tidak kembali terulang. Saya tekankan sekali lagi, harus ada koordinasi antara Kemenhub dan Kepolisian dengan Komdigi. Jangan sampai, saat Tanjung Priok mengalami peningkatan kapasitas, yang menurut data meningkat sekitar 11 persen per tahun, tidak ada perubahan pengaturan lintas, kemacetan yang terjadi pasti lebih parah,” ungkapnya lagi.

    Ia pun mengingatkan bahwa Tanjung Priok tidak hanya mengakomodir kontainer, tapi juga ada penumpang dan muatan curah, baik cair maupun kering. 

    “Pihak regulator harus bisa memproyeksikan pertumbuhan Tanjung Priok dan mulai merencanakan untuk membangun akses jalan khusus angkutan barang. Jadi akan terpisah antara kendaraan pribadi dan kendaraan publik massal dengan angkutan barang. Kalau kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi, ya arus logistik harus lancar,” pungkasnya.

    Tanggapan Pelaku Usaha

    DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengajak seluruh pihak menahan diri agar tidak saling menyalahkan terkait kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis dan Jumat (17-18/4/2025).

    Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, kemacetan terjadi karena peningkatan kegiatan ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok, yang mana ini menjadi sinyal positif bahwa kegiatan ekspor Indonesia tetap menggeliat di tengah situasi tekanan situasi global akibat tarif resiprokal yang ditetapkan Amerika.

    “Memang terjadi kemacetan yang harus jadi catatan perbaikan kedepan, tapi peningkatan kegiatan ekspor di Pelabuhan Priok di tengah tekanan tarif resiprokal adalah berkah tersendiri yang mesti disyukuri,” katanya Jumat (18/04/2025).

    Carmelita mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pelindo terkait dengan kondisi kemacetan yang terjadi. 

    Menurutnya, Pelindo sebagai operator Pelabuhan Tanjung Priok telah bersikap responsif dan mengambil langkah terukur dengan memaksimalkan area-area buffer dan lapangan yang dapat dijadikan kantor parkir dan pengalihan lalu lintas truk ke dalam gate pos 9.

    Menurut Carmelita, para pelaku usaha juga memahami, Pelindo tengah melakukan penanganan jangka panjang untuk mencegah kemacetan kembali terjadi di masa mendatang.

    Salah satunya dengan membangun area jalan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di tol maupun jalan arteri di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

    Hanya saja, pembangunan jalan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena pembangunan jalan membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta dan lembaga instansi lainnya.

    “Bukan saatnya kita saling menyalahkan, tapi kita harus mendorong Pelindo untuk lebih baik kedepan dengan memberikan layanan terbaik, termasuk pencegahan kemacetan jalan masa depan.”

    Kemacetan terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok hingga ke jalan sekitar lokasi pelabuhan. Kemacetan ini terjadi ditengarai karena peningkatan aktivitas bongkar muat ekspor.

    Salah satu titik kemacetan terjadi di NPCT 1 yang disebabkan peningkatan volume kendaraan yang melakukan kegiatan receiving delivery petikemas, dan dipastikan  kegiatan bongkar muat berjalan lancar serta tidak terjadi error sistem di Gate Pelabuhan maupun di Terminal Petikemas Pelabuhan Priok.

    Kompensasi

    Direktur Eksekutif Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, Drajat Sulistyo, mengungkap sejumlah kompensasi yang diberikan imbas kemacetan parah yang terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Diketahui, kemacetan parah ini terjadi akibat dari meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

    Beberapa kompensasi yang diberikan antara lain adalah penambahan waktu pembatalan Surat Penarikan Peti Kemas (SP2) atau Surat Penarikan Peti Kemas Impor (SP2/tila).

    “Kami tidak menarik cost, sehingga akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo,” kata Drajat dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari tayangan Kompas TV, Jumat (18/4/2025).

    Kompensasi berikutnya yang diberikan adalah melepas gate saat melakukan tapping dan juga kemudahan bagi sopir truk yang terjebak di jalan arteri.

    Lewat kerja sama dengan Polri, truk-truk yang terjebak di jalan arteri dibantu masuk ke jalan tol dan biayanya dibantu.

    “Teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol itu juga biaya tol kami bantu. Kami bersama Pak Dirlantas dan Pak Kapolres bantu masukkan ke tol juga,” ujar Drajat.

    Lalu, ada juga kompensasi berupa konsumsi yang diberikan kepada sopir truk yang terjebak macet.

    “Itu sementara yang kami berikan di lapangan,” ucap Drajat.

    Sebelumnya, Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri, mengungkap kemacetan ini akibat dari meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Peningkatan arus barang petikemas yang akan melakukan kegiatan receiving delivery petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok,” kata Adi dalam keterangan tertulis pada Kamis (17/4/2025).

    Peningkatan aktivitas bongkar muat ini bersamaan dengan selesainya masa arus mudik lebaran dan pasca-pembatasan lalu lintas barang.

    Adi memastikan tidak terdapat hambatan yang terjadi akibat dari error sistem, baik di Gate Pelabuhan maupun di Terminal Petikemas Pelabuhan Priok.

    “Kegiatan bongkar muat kapal berjalan lancar tanpa ada kendala,” ujar Adi.

    Terminal NPCT 1 menjadi satu dari sekian titik kemacetan.

    Hal itu dikarenakan peningkatan volume kendaraan yang melakukan kegiatan receiving delivery petikemas.

    Berdasarkan data Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, ada peningkatan hampir 100 persen jumlah truck yang masuk kedalam terminal.

    Biasanya, jumlah rata–rata truk yang masuk kurang dari 2.500.

    Namun, pada Kamis ini, jumlahnya mencapai di atas 4.000 truk yang menuju NPCT 1.

    “Sistem operasi yang ada di terminal dan di Common Area pintu masuk menuju NPCT 1 dipastikan normal tanpa kendala,” ucap Adi.

    Ia pun menyatakan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, mitra, dan stakeholder yang terimbas akibat kemacetan yang terjadi.

    Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa padatnya aktivitas bongkar muat ini dikarenakan ritme proses receiving delivery di terminal yang dilakukan secara bersamaan pasca-pembatasan lalu lintas barang.

    Selain itu, ada juga yang mengejar sebelum libur bersama jatuh pada Jumat (18/4/2025) hingga Minggu (20/4/2025).

    “Kami terus berupaya menjaga kelancaran operasional dan memastikan layanan kepada pelanggan tetap berjalan secara optimal meskipun terjadi peningkatan volume logistik,” kata Adi.

    “Kami tidak berhenti untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membantu kelancaran pada titik-titik kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujarnya.

  • Muzani MPR Sambut Baik Usul Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia soal Mosi Integral Natsir Dirayakan – Page 3

    Muzani MPR Sambut Baik Usul Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia soal Mosi Integral Natsir Dirayakan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendapatkan usulan dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia agar mosi integral Natsir diperingati sebagai Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Hal ini disampaikan saat dirinya hadir dalam acara halalbihalal dengan keluarga besar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Jakarta. 

    Adapun Mosi Integral Natsir adalah mosi yang diajukan oleh Mohammad Natsir, seorang tokoh politik Islam dan pemimpin Partai Masyumi, di hadapan parlemen RIS (Republik Indonesia Serikat) pada 3 April 1950. Tujuannya, mengusulkan agar negara-negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat kembali bersatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Sekretaris Jenderal DPP Gerindra itu pun merespons positif akan usulan tersebut.

    “Hari Pancasila dan Hari Sumpah Pemuda, dua hal ini kita peringati. Yang terlupakan yang baru saja disampaikan kawan-kawan Dewan Dakwah. Mosi integral Natsir menjadi cikal bakal NKRI itu adalah bentuk penyatuan kita menyempurnakan sejarah bangsa kita dari 1928 (sumpah pemuda), 18 Agustus 1945 (penetapan Pancasila sebagai dasar negara), dan kembali ke NKRI (1950),” kata Muzani dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

    Dia menjelaskan, sejak Indonesia merdeka pada 1945 hingga Mosi Integral Natsir, bentuk negara Indonesia mengalami perubahan beberapa kali. Sampai pada 1949 sistem pemerintahan menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) Namun pada 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan kembali ke NKRI.

    “Kenapa kemudian pandangan ini bisa diterima dengan cepat (Pembubaran RIS dan kembali ke NKRI) oleh fraksi-fraksi yang berbeda pandangan politik dan berbeda ideologi ketika itu? karena mereka punya kesamaan pandangan dan kepentingan kenapa kita harus kembali pada NKRI,” jelas Muzani.