Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Ahmad Dhani Dilaporkan Lagi ke MKD, Gerindra Ungkap Sudah Pernah Ingatkan Hati-hati Bicara – Halaman all

    Ahmad Dhani Dilaporkan Lagi ke MKD, Gerindra Ungkap Sudah Pernah Ingatkan Hati-hati Bicara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa partainya sudah memberikan peringatan kepada anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani, terkait pernyataannya yang kontroversial. Muzani menyatakan bahwa Dhani sudah diingatkan untuk berhati-hati, terutama terkait hal-hal yang bisa menyinggung orang lain.

    Pernyataan ini disampaikan Muzani setelah Dhani kembali dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, terkait dugaan penghinaan terhadap marga Pono.

    Muzani menjelaskan bahwa Fraksi Gerindra di DPR memang sudah memberikan arahan kepada anggota-anggotanya untuk berhati-hati dalam mengungkapkan pernyataan, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif yang bisa memicu ketersinggungan.

    “Dari sisi internal fraksi, Mas Dhani memang sudah diingatkan supaya ada beberapa hal, kita semua sudah diingatkan ada beberapa hal yang sensitif,” kata Muzani kepada awak media di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2025).

    Menurut Muzani, ada wilayah-wilayah sensitif yang memang sebaiknya tidak dibahas, karena dapat menimbulkan konflik.

    “Sensitif itu artinya ada beberapa wilayah yang memang tidak perlu untuk disinggung. Karena itu berpotensi bisa menimbulkan ketersinggungan orang dan saya kira Mas Dhani memahami itu,” beber dia.

    Dia menambahkan bahwa Ahmad Dhani paham betul pentingnya menjaga perasaan orang lain, terutama dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR.

    Rayen Pono Laporkan Ahmad Dhani Ke MKD: Isu Penghinaan Marga

    AHMAD DHANI DIPOLISIKAN – Musisi Rayen Pono resmi melaporkan Ahmad Dhani terkait kasus diskriminasi ras dan etnis dan UU ITE di Bareskrim Mabes Polri, Rabu (23/4/2025). (Tribunnews.com/ Fauzi Alamsyah). (Tribunnews.com/ Fauzi Alamsyah)

    Sebagai informasi, Ahmad Dhani sebelumnya telah dua kali dilaporkan ke MKD DPR.

    Laporan pertama datang dari Komnas Perempuan terkait pernyataan Dhani yang dianggap menyinggung status janda. Kali ini, Dhani kembali dilaporkan ke MKD oleh musisi Rayen Pono.

    Rayen melaporkan Dhani atas dugaan penghinaan terhadap marga Pono yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah Dhani menyebut nama Rayen sebagai “Rayen Porno” dalam sebuah debat.

    Rayen Pono, yang melaporkan Dhani bersama tim kuasa hukumnya pada Rabu (23/4/2025), menilai bahwa pernyataan Dhani mengandung unsur penghinaan terhadap marga Pono, yang merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat NTT.

    “Ini bukan hanya soal saya pribadi. Penghinaan ini menyangkut banyak orang di NTT, yang juga menggunakan marga Pono. Kami merasa perlu untuk serius menanggapi hal ini,” ujar Rayen di Gedung DPR, Senayan.

    Rayen juga menegaskan bahwa laporan ini terkait dengan tanggung jawab Dhani sebagai wakil rakyat, bukan sekadar sebagai musisi. Sebagai anggota DPR, Dhani seharusnya lebih bijaksana dalam mengeluarkan pernyataan, terutama yang menyangkut keberagaman budaya Indonesia.

    Rayen berharap, laporan ini dapat menjadi pelajaran penting bagi seluruh anggota DPR, khususnya dalam hal etika dan tanggung jawab moral. Ia menekankan bahwa anggota DPR, yang mewakili rakyat, harus lebih bijaksana dalam menjaga martabat masyarakat yang diwakilinya.

    “Komisi X DPR yang membidangi seni, budaya, pendidikan, dan olahraga seharusnya paham betul tentang nilai-nilai budaya. Jika Mas Dhani bukan anggota DPR, mungkin ini tidak akan menjadi isu sebesar ini,” kata Rayen.

    Proses Verifikasi Laporan dan Tindak Lanjut

    Setelah berkas laporan diterima oleh MKD, proses verifikasi administrasi akan dilakukan. Rayen mengatakan bahwa dalam waktu 14 hari kerja, akan ada pemanggilan untuk klarifikasi dan audiensi dengan perwakilan dari MKD.

    Dengan adanya laporan ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menghormati keberagaman budaya dan menjaga etika dalam pernyataan publik, terutama bagi para pejabat publik yang memiliki pengaruh besar.

    Untuk update lebih lanjut tentang permasalahan Ahmad Dhani ini dan berita-berita terkini, kunjungi Tribunnews.com dan tetap ikuti kami untuk perkembangan lebih lanjut.

     

     

  • Ke Sawahlunto, Andre Rosiade Siap Fasilitasi Pemda di Sumbar Bertemu Menteri

    Ke Sawahlunto, Andre Rosiade Siap Fasilitasi Pemda di Sumbar Bertemu Menteri

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade siap memfasilitasi pemerintah daerah bertemu dengan para menteri Kabinet Merah Putih. Hal ini demi percepatan pembangunan di Sumatera Barat (Sumbar).

    “Insyaallah kami akan fasilitasi Pak Wali dan jajaran untuk bertemu berbagai menteri Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” kata Andre Rosiade saat silaturahmi di rumah dinas Wali Kota Sawahlunto, Jumat (25/4/2025).

    Andre Rosiade ke Sawahlunto dalam agenda reses untuk meresmikan pengoperasian tower BTS di dua desa yakni Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi dan Desa Kubang Tangah Kecamatan Lembah Segar.

    Andre juga menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pembangunan di Sumatera Barat. Begitu juga dengan Presiden Prabowo Subianto yang disebut berkomitmen membangun Sumbar.

    “Jadi kalau Bapak butuh Kementerian A, Kementerian B, insyaallah kami akan fasilitasi. Bukan hanya menteri-menteri yang di bawah Komisi VI, tapi meskipun ada di Komisi VI, Andre Rosiade bisa telepon seluruh menteri yang ada di kabinet Pak Prabowo. Insyaallah Pak Prabowo komit membangun Sumbar,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.

    Andre menjelaskan, dalam beberapa hari ke depan dirinya akan melakukan beberapa kegiatan di Sumbar. Selain meresmikan dua BTS di Sawahlunto, Andre akan kembali berkunjung ke Sawahlunto untuk melakukan sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat bersama Kementerian ATR/BPN pada tanggal 4 Mei 2025.

    Andre berharap, kedatangan Menteri PU dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah di Sumbar untuk menyampaikan proposal program pembangunan. “Jadi nanti bupati atau wali kota bisa koordinasi, nanti kita bawa ke Pak Menteri untuk bisa melakukan konsolidasi mengajukan permintaan kepada pak Menteri,” tutur Andre.

    Selain groundbreaking Fly Over Sitinjau Lauik kata Andre, Menteri PU juga bakal melihat langsung kondisi Jalan Air Dingin di Kabupaten Solok dan jalan Lintau-Payakumbuh.

    “Pak Wali tidak usah khawatir, Inpres Jalan Daerah (IJD) insyaallah turun, soal irigasi, sanitasi itu turun anggarannya. Jadi kalau masalah air, irigasi, sanitasi lalu jalan daerah yang rusak, sudah ada penambahan anggaran dari pak Presiden Prabowo untuk berbagai kementerian. Insyaallah kami sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, siap memfaslitasi dan memperjuangkan,” tutur Andre.

    Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra mengatakan Pemko Sawahlunto sekarang sedang melakukan beberapa pembangunan infrastruktur seperti jalan, lampu jalan, dan ketersediaan air. Dari tiga kegiatan itu progresnya sudah mencapai 80 persen.

    Riyanda mengaku komit membangun Kota Sawahlunto semakin maju ke depan. “Kami masih adaptasi dalam dua bulan ini, tapi kami sudah komitmen dengan wakil wali kota dan seluruh jajaran Pemko Sawahlunto akan membuat Kota Sawahlunto ini semakin maju nantinya,” ujar Riyanda.

    Bagi Riyanda, kehadiran anggota DPR RI Andre Rosiade ke Sawahlunto adalah hal yang sangat dinantikan. “Kedatangan bapak Andre Rosiade anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 ini merupakan sesuatu yang istimewa bagi kita. Karena mungkin nanti banyak hal yang ingin kita sampaikan dalam bentuk proposal yang nanti bisa kolaborasikan antara pemda dan pemerintah pusat,” tutur Riyanda.

    (gbr/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Muzani Ungkap Alasan Prabowo Utus Jokowi ke Pemakaman Paus Fransiskus Nasional 25 April 2025

    Muzani Ungkap Alasan Prabowo Utus Jokowi ke Pemakaman Paus Fransiskus Nasional 25 April 2025

    Muzani Ungkap Alasan Prabowo Utus Jokowi ke Pemakaman Paus Fransiskus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan alasan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) untuk hadir di
    pemakaman Paus Fransiskus
    di
    Vatikan
    , Roma, Italia.
    Alasannya karena
    Paus Fransiskus
    merupakan tamu kehormatan Jokowi saat datang ke Indonesia pada September 2024.
    Kala itu, Jokowi masih menjabat sebagai Kepala Negara.
    “Pak Jokowi adalah presiden ketika itu yang bertemu langsung ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Jakarta, sehingga Pak Prabowo merasa tingkatnya adalah tingkat kepala negara ketika itu,” ungkap Muzani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/4/2025).
    Oleh karenanya, Prabowo mengutus Jokowi mewakili dirinya di acara pemakaman Paus Fransiskus dengan didampingi menteri lainnya.
    Selain Jokowi, utusan lainnya adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Menteri HAM Natalius Pigai.
    “Itu sebabnya yang diminta adalah Pak Jokowi untuk menghadiri dan mewakili pemerintah serta rakyat dan bangsa Indonesia di Vatikan, tapi didampingi oleh beberapa kawan-kawan lain,” ucap dia.
    Adapun kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia terjadi pada 3-6 September 2024.
    Itu adalah satu momen bersejarah dalam hubungan antara Takhta Suci Vatikan dan Indonesia.
    Saat ditanya lebih lanjut mengapa Prabowo tidak mengutus Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Muzani kembali mengulang penjelasannya.
    “Ketika itu kan Paus Fransiskus menjadi tamu kehormatan Presiden Jokowi,” kata Ketua MPR RI itu.
    Diketahui, Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun, pada Senin (21/4/2025).
    Rencananya, Paus Fransiskus akan dimakamkan pada Sabtu (26/4/2025) pagi, waktu setempat, di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, Italia.
    Prabowo pun mengirim empat orang utusan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus, yakni Jokowi, Thomas Djiwandono, Jonan, dan Pigai. Mereka sudah tiba di Roma hari ini.
    “Utusan-utusan khusus dari Bapak Presiden Prabowo untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Berdasarkan informasi tadi malam, semua sudah berangkat dan berdasarkan perhitungan waktu, beliau-beliau sudah sampai di Roma,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jumat (25/4/2025).
    Ia menuturkan, utusan tersebut membawa surat pribadi dari Prabowo kepada pemerintah Vatikan yang berisi ucapan belasungkawa.
    Lewat surat itu, Prabowo juga berharap semangat yang selama ini disampaikan oleh Paus Fransiskus, baik kepada umat Katolik maupun umat manusia di dunia, bisa diteruskan.
    “Keberpihakan kepada yang lemah, kepada yang miskin, pembelaan kepada yang tertindas, nilai-nilai itulah adalah nilai-nilai kemanusiaan yang ditinggalkan Paus Fransiskus dan wajib kita teruskan,” ujar Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Minim Auditor, DPRD Bondowoso Desak Camat Aktif Awasi Dana Desa

    Minim Auditor, DPRD Bondowoso Desak Camat Aktif Awasi Dana Desa

    Bondowoso (beritajatim.com) – Minimnya jumlah auditor di Kabupaten Bondowoso menjadi perhatian serius Komisi I DPRD setempat. Oleh karenanya, Ketua Komisi I, Setyo Budi, mendorong para camat untuk lebih proaktif dalam pengawasan dan pembinaan desa. Salah satu tujuannya adalah guna mencegah penyelewengan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).

    “Dari kebutuhan sekitar 70 auditor untuk seluruh desa (209 desa) di Bondowoso, saat ini hanya tersedia 27 orang,” tuturnya.

    Menurut legislator Partai Gerindra tersebut, hal ini tentu jadi kendala besar dalam melakukan pengawasan menyeluruh. “Akhirnya muncul kasus-kasus di desa,” nilai Budi.

    Ia menegaskan bahwa peran Camat sangat strategis sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah ke desa. Karena itu, Komisi I memberikan sejumlah catatan penting dalam evaluasi kinerja camat tahun 2024. “Kita wanti-wanti agar kekurangan di 2024 tidak terulang lagi di 2025,” tegasnya.

    Budi juga menyoroti maraknya persoalan hukum yang melibatkan aparat desa. Ia berharap camat lebih aktif dalam pembinaan. “Termasuk memberikan rekomendasi yang tepat dalam pencairan DD dan ADD, karena DPRD tidak memiliki wewenang langsung ke tingkat desa. Kita maksimal hanya di tataran kecamatan,” paparnya.

    Budi mengapresiasi peran media dalam mengangkat persoalan di lapangan. Komisi I memastikan akan memberi perhatian khusus terhadap kecamatan-kecamatan yang desanya kerap bermasalah. [awi/beq]

  • Gerindra Sambut Positif Sikap PAN Dukung Prabowo di Pilpres 2029

    Gerindra Sambut Positif Sikap PAN Dukung Prabowo di Pilpres 2029

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyambut positif pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), yang menyatakan kesiapan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto maju dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2029.

    Muzani merasa bersyukur karena partai-partai politik (parpol) pendukung pemerintah mulai memikirkan peluang pencalonan Prabowo pada Pemilu 2029.

    “Kami bersyukur dan berterima kasih, partai-partai koalisi mulai memikirkan kembali tentang bagaimana pencalonan Pak Prabowo di 2029,” ujar Muzani dalam keteranganya.

    Muzani juga mengapresiasi dukungan yang terus mengalir kepada Prabowo, baik dari internal Partai Gerindra maupun partai koalisi lainnya, seperti PAN. Menurutnya, dukungan tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia.

    “Tentu saja, sebagai kader Partai Gerindra, kami mengucapkan terima kasih. Ketua Umum kami, yang kini menjabat sebagai presiden, Pak Prabowo, juga sudah mendapat dukungan dari partai lain,” tandas Muzani.

    Namun, Muzani mengingatkan agar partai-partai koalisi pemerintah tetap fokus bekerja memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan efektif dan optimal dalam 5 tahun ke depan.

    “Saya berharap, seperti yang berkali-kali Pak Prabowo sampaikan dalam banyak forum, pemerintahan Pak Prabowo ini akan tetap berjalan baik dan efektif untuk menyelesaikan 5 tahun pemerintahan ke depan sampai 2029,” pungkas Muzani.

    Sebelumnya, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dalam acara “Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN” yang digelar di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, pada Minggu (20/4/2025), menyatakan PAN siap mendukung kembali Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2029.

    “Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo yang penting, Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara, iya kan, kita bicara, gitu. Jadi lihat kekuatan kita seperti ini yang terlihat saja saudara saksikan,” ujar Zulhas.

    Zulhas juga menargetkan partainya untuk masuk empat besar dalam Pemilu 2029. Oleh karena itu, dia meminta kader PAN untuk satu komando dan tidak terlibat dalam pertengkaran politik.

    “Saya hanya minta satu syarat, satu komando. Habis waktu kita bertengkar soal politik, jangan lagi. Kita ingin jadi empat besar, itu tujuan kita. Tujuan kita bukan ingin bertengkar,” pungkas Zulhas selain menyatakan dukungan PAN untuk Prabowo.

  • Isi Garasi Dedi Mulyadi, Ada Mercy hingga Mobil Lexus Nunggak Pajak Rp42 Juta

    Isi Garasi Dedi Mulyadi, Ada Mercy hingga Mobil Lexus Nunggak Pajak Rp42 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA —Mobil Lexus LX600 berkelir hitam milik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai sorotan publik lantaran menunggak pajak hingga Rp42 juta.

    Berdasarkan informasi Samsat Jakarta, mobil premium buatan Jepang milik politikus Gerindra itu tercatat telah jatuh tempo sejak 19 Januari 2025.

    Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi alias KDM itu beralasan bahwa mobil berplat Jakarta tersebut masih kredit dan belum lunas, sehingga pajaknya nunggak.

    “Karena itu masih kredit belum lunas maka saya akan melakukan mutasi ke Jawa Barat karena sebagai gubernur Jawa Barat tidak elok rasanya kalau saya menggunakan nomor Jakarta,” ujarnya dalam akun Tiktok @dedimulyadiofficial, dikutip Rabu (23/4/2025).

    Adapun, merujuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dedi Mulyadi pada 2024, mobil Lexus LX600 tersebut merupakan hasil sendiri.

    Lantas, kendaraan apa saja yang dimiliki oleh eks Bupati Purwakarta ini? Yuk, simak isi garasinya!

    Isi Garasi Dedi Mulyadi

    2024

    Sepeda motor Honda (2003): Rp24 juta
    Sepeda Polygon Collous T8 (2017): Rp20 juta
    Sepeda motor Triumph Scrambler 1.200 XE (2019): Rp440 juta
    Sepeda motor Vespa Sei Giorni Limited Edition (2020): Rp170 juta
    Mobil Lexus LX600 (2022): Rp3,9 miliar
    Mobil Mercedes Benz Sedan/E300 Coupe (2018): Rp1,5 miliar
    Mobil Lexus Micro/Minibus (2023): Rp1,95 miliar

    Total: Rp8 miliar

    Garasi Tahun 2023

    Sepeda motor Honda (2003): Rp36 juta
    Sepeda Polygon Collous T8 (2017): Rp25 juta
    Sepeda motor Triumph Scrambler 1.200 XE (2019): Rp440 juta
    Sepeda motor Vespa Sei Giorni Limited Edition (2020): Rp170 juta
    Mobil Range Rover Vogue 3.0 AT (2017): Rp2,1 miliar
    Mobil Toyota Alphard 2.5G A/T (2022): Rp1,1 miliar

    Total: Rp3,9 miliar

  • Dukung Deddy Mulyadi Berantas Premanisme, DPP GRIB Jaya: Pembakar Mobil Polisi Bukan Anggota Resmi – Halaman all

    Dukung Deddy Mulyadi Berantas Premanisme, DPP GRIB Jaya: Pembakar Mobil Polisi Bukan Anggota Resmi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP GRIB Jaya, Zulfikar menegaskan bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi merupakan sosok yang didukung oleh Partai Gerindra dan juga oleh organisasi GRIB Jaya. 

    Zulfikar menyampaikan bahwa Dedy Mulyadi adalah bagian dari keluarga besar GRIB Jaya, seorang teman, dan merupakan pilihan Presiden Prabowo Subianto.

    “Perintah ketua umum kepada saya bahwa Gubernur Jawa Barat Kang Dedy Mulyadi adalah gubernur yang didukung Partai Gerindra dan didukung juga oleh organisasi GRIB Jaya. Artinya, Kang Dedy Mulyadi adalah bagian dari kita, adalah teman kita, adalah orang pilihan presiden kita,” ujar Zulfikar di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Menindaklanjuti hal tersebut, GRIB Jaya menginstruksikan seluruh anggota dan para ketua di tingkat provinsi Jawa Barat untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat. 

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya secara resmi juga menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, terutama dalam upaya memberantas premanisme di wilayahnya.

    “Untuk itu, kami meminta semua anggota, para ketua di Provinsi Jawa Barat untuk mendukung program-program yang dijalankan oleh gubernur jawa barat. Dewan pimpinan pusat juga mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat khususnya terkait pemberantasan premanisme,” tegas Zulfikar.

    Lebih lanjut, Zulfikar menyampaikan pesan dukungan langsung kepada Gubernur Dedy Mulyadi. 

    “Jadi GRIB Jaya mendukung langkah gubernur. Pak Gubernur kami mendukung Anda,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, GRIB Jaya juga memberikan saran kepada Gubernur Dedy Mulyadi untuk merangkul seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Jawa Barat. 

    GRIB Jaya menilai bahwa ormas dan LSM tersebut juga merupakan bagian dari rakyat dan “anak-anak” dari Gubernur Jawa Barat.

    “Izin pak gubernur, pak gubernur tolong rangkul semua organisasi kemasyaraakatan, para LSM yang ada di jawa barat. Toh mereka juga rakyatnya gubernur, anak-anaknya pak gubernur. Panggil mereka, ajak mereka bersama-sama untuk mendukung kebijakan-kebjakan pak gubernur khususnya dalam memberantas premanisme di jawa barat yang mana banyak disusupi oleh oknum-oknum yang memakai baju-baju ormas,” terangnya..

    Di sisi lain, dia menegaskan bahwa Tony Simanjuntak (TS), pelaku pembakaran mobil operasional milik Polres Metro Kota Depok, bukan merupakan anggota resmi GRIB Jaya.

    Menurut Zulfikar, TS dan kelompoknya baru mengajukan diri untuk menjadi anggota GRIB Jaya setelah melakukan tindakan pelanggaran hukum. 

    Namun, pengajuan tersebut tidak pernah diproses oleh pengurus wilayah, dan hingga kini TS tidak terdaftar dalam database keanggotaan resmi organisasi.

    Selain itu, kata Zulfikar, DPD GRIB Jaya Jawa Barat tidak pernah mengeluarkan SK, mandat, maupun KTA atas nama yang bersangkutan. 

    Mereka bahkan membeli sendiri atribut GRIB dan menancapkan bendera organisasi di lokasi sengketa tanpa sepengetahuan DPD Jabar dan DPP GRIB Jaya.

    “Jadi kronologisnya adalah saudara Tony ini sempat mengajukan untuk masuk ke dalam GRIB menjadi anggota GRIB, itu setelah dia melakukan tindakan pelanggaran hukum yang dia buat. Jadi dia melakukan itu untuk masuk dalam GRIB Bersama kelompoknya,” ujar Zulfikar.

    WARGA SERANG POLISI – (Kiri) Pembina Grib Jaya Cimanggis bernama Simamora saat menjelaskan sosok TS dan (Kanan) Tangkap layar video viral mobil polisi yang dibakar warga di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, Jumat (18/4/2025). (Kolase: kanal YouTube tvOneNews)

    Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rozario Marshal, kata dia, secara tegas mengutuk keras tindakan pembakaran mobil polisi tersebut. 

    Zulfikar menyebut perbuatan itu sebagai tindakan barbar, memalukan, dan mencoreng nama baik organisasi serta masyarakat secara umum.

    “Sekali lagi tegas saya katakan sampaikan di sini bahwa para pelaku bukan anggota GRIB Jaya yang terdaftar resmi di dalam database kami,” ujarnya. 

    GRIB Jaya, lanjut Zulfikar, tidak akan memberikan pembelaan hukum apapun terhadap para pelaku, bahkan jika di antara mereka terbukti sebagai anggota resmi. 

    Organisasi ini mendukung penuh upaya kepolisian untuk menangkap seluruh pelaku dan menindak mereka sesuai hukum.

    “Jadi Ketua Umum menyampaikan kepada saya untuk memberikan keterangan kepada masyarakat, meminta kepolisian untuk menangkap semua para pelaku tindak kejahatan, para pelaku pelanggaran hukum yang kemarin melakukan Tindakan yang sangat memalukan,” tandas dia.

    Sebelumnya, Polisi menahan enam tersangka kasus penganiayaan hingga berujung pembakaran mobil polisi di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

    Sebanyak enam orang anggota Ormas GRIB Jaya ditetapkan sebagai tersangka di antaranya TS, RS, GR alias AR, ASR, LA, dan LS.

    Masih ada empat tersangka DPO yang tengah dikejar yakni THS, MS, VS alias T, dan RS.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menuturkan kasus ini berawal saat tim Satreskrim Polres Depok hendak melakukan penangkapan terhadap pelaku TS.

    TS (Tony Simanjuntak) merupakan Ketua Ranting Grib Harjamukti yang dilaporkan terkait kasus perusakan dan perbuatan tidak menyenangkan.

    Kombes Wira menyebut petugas berangkat ke TKP menggunakan tiga buah unit kendaraan dari Mapolres Depok ke lokasi di mana tersangka TS sedang beraktivitas di tempat tersebut.

    Adapun rinciannya mobil Avanza berisikan lima anggota, mobil Xenia berisikan tiga orang, Avanza warna silver berisikan lima orang, kemudian mobil Agya yang berisikan satu orang.

    “Tim ini melaksanakan tugas dalam rangka untuk mengamankan tersangka jumlahnya adalah 14 orang,” ucap Dirreskrimum.

    Sekitar pukul 02.00 WIB, tim dari Satreskrim Polres Depok sudah tiba di lokasi untuk melakukan ataupun mengamankan tersangka TS. 

    Sekitar pukul 02.06 WIB, ada chat di grup Whatsapp ormas Grib isinya ‘dimohon semuanya, Pak Tony ditangkap’.

    Lalu pesan masuk selanjutnya dari salah satu tersangka yang isinya agar melakukan atau menahan Gapura, artinya portal yang ada di kampung tempat TS. 

    Selanjutnya pada pukul 02.30 WIB, tersangka RS menutup portal tersebut.

    “Portal ini adalah merupakan salah satu akses keluar daripada kampung tersebut kemudian pada saat empat mobil yang dikendarai oleh tim gabungan dari Satreskrim polres Depok akan berangkat kembali menuju ke kantor Mapolres Depok setibanya di gerbang tersebut maka terhalang oleh portal yang ditutup oleh saudara RS,” tutur Wira.

    Namun pada saat ditutup tersebut itu terjadilah perkelahian di man petugas berusaha untuk membuka portal.

  • Gerindra Apresiasi Dukungan PAN untuk Prabowo Maju Pilpres 2029

    Gerindra Apresiasi Dukungan PAN untuk Prabowo Maju Pilpres 2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyambut positif pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), yang menyatakan kesiapan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto maju dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2029.

    Muzani merasa bersyukur karena partai-partai politik (parpol) pendukung pemerintah mulai memikirkan peluang pencalonan Prabowo pada Pemilu 2029.

    “Kami bersyukur dan berterima kasih, partai-partai koalisi mulai memikirkan kembali tentang bagaimana pencalonan Pak Prabowo di 2029,” ujar Muzani saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (23/4/2025).

    Muzani juga mengapresiasi dukungan yang terus mengalir kepada Prabowo, baik dari internal Partai Gerindra maupun partai koalisi lainnya, seperti PAN. Menurutnya, dukungan tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia.

    “Tentu saja, sebagai kader Partai Gerindra, kami mengucapkan terima kasih. Ketua Umum kami, yang kini menjabat sebagai presiden, Pak Prabowo, juga sudah mendapat dukungan dari partai lain,” tandas Muzani.

    Namun, Muzani mengingatkan agar partai-partai koalisi pemerintah tetap fokus bekerja memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan efektif dan optimal dalam 5 tahun ke depan.

    “Saya berharap, seperti yang berkali-kali Pak Prabowo sampaikan dalam banyak forum, pemerintahan Pak Prabowo ini akan tetap berjalan baik dan efektif untuk menyelesaikan 5 tahun pemerintahan ke depan sampai 2029,” pungkas Muzani.

    Sebelumnya, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dalam acara “Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN” yang digelar di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, pada Minggu (20/4/2025), menyatakan PAN siap mendukung kembali Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2029.

    “Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo yang penting, Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara, iya kan, kita bicara, gitu. Jadi lihat kekuatan kita seperti ini yang terlihat saja saudara saksikan,” ujar Zulhas.

    Zulhas juga menargetkan partainya untuk masuk empat besar dalam Pemilu 2029. Oleh karena itu, dia meminta kader PAN untuk satu komando dan tidak terlibat dalam pertengkaran politik.

    “Saya hanya minta satu syarat, satu komando. Habis waktu kita bertengkar soal politik, jangan lagi. Kita ingin jadi empat besar, itu tujuan kita. Tujuan kita bukan ingin bertengkar,” pungkas Zulhas selain menyatakan dukungan PAN untuk Prabowo.

  • Aturan PAW Anggota DPR Digugat ke MK, Sekjen Gerindra: Saya Tidak Intervensi – Halaman all

    Aturan PAW Anggota DPR Digugat ke MK, Sekjen Gerindra: Saya Tidak Intervensi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait gugatan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR kepada Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Ia menolak untuk ikut campur atau mengintervensi perkara yang tengah dalam proses pembicaraan di lembaga yudisial tersebut.

    “Biar saja itu, kita menyerahkan kepada mekanisme hukum yang sedang dalam pembicaraan di MK. Tunggu keputusan MK, ya,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Menurutnya, pelaksanaan PAW telah diatur dalam undang-undang dan dilakukan berdasarkan prinsip suara terbanyak, sebagaimana yang berlaku dalam sistem pemilihan legislatif di Indonesia.

    “PAW itu menurut ketentuan UU dilakukan berdasarkan suara terbanyak,” ujar Ketua MPR RI itu.

    Muzani kembali menegaskan bahwa Partai Gerindra menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak akan mengambil langkah yang bisa dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap kewenangan MK.

    “Saya menyerahkan semuanya kepada MK untuk memutuskan perkara. Saya tidak intervensi karena ini persoalan yang sedang dalam pembicaraan di MK,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, sejumlah warga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hak partai politik dalam Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR. 

    Pemohon ingin PAW sebaiknya ditentukan melalui pemilu di daerah pemilihan atau dapil asal anggota DPR yang bakal diganti.

    Mengutip dari situs MK, ada dua gugatan terkait hak PAW anggota DPR. 

    Gugatan pertama teregistrasi dengan nomor perkara 41/PUU-XXIII/2025. Para pemohon dalam gugatan ini yaitu Chindy Trivendy Junior, Halim Rahmansah, Insan Kamil, Muhammad Arya Ansar, dan Wahyu Dwi Kanang.

    Sementara, gugatan kedua dilayangkan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Gugatan yang diajukan Zico teregistrasi dengan nomor 42/PUU-XXIII/2025.

    Kedua gugatan itu mempersoalkan pasal-pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). 

    Mereka minta agar PAW dilakukan lewat pemilu di dapil asal anggota DPR yang akan diganti.

  • RUPTL PLN 2025-2034 Siap Disahkan Bulan Ini

    RUPTL PLN 2025-2034 Siap Disahkan Bulan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 sudah final dibahas dan segera diterbitkan dalam waktu dekat. 

    Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Jisman P. Hutajulu usai rapat tertutup bersama Komisi XII DPR RI dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Rabu (23/4/2025).

    Jisman mengungkapkan, dokumen RUPTL 2025-2034 selaras dengan rencana ketenagalistrikan yang sudah disahkan sebelumnya melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga 2060.

    “Segera [terbit]. Targetnya, tanggal berapa sekarang? Ya, segera pokoknya. Yang jelas sudah final ya,” kata Jisman di Kompleks DPR RI.

    Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian mengatakan, RUPTL 2025-2034 bakal dirilis pada April ini. Menurutnya, saat ini semua pihak masih menunggu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pulang dari dinas luar negeri.

    “Tinggal Pak Menteri balik dari luar negeri itu sudah akan disahkan. Iya bulan ini [disahkan],” katanya. 

    Di satu sisi, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya menuturkan, RUPTL 2025-2034 akan bersifat adaptif atau tidak terlalu kaku. Artinya, penyesuaian bisa terjadi di tengah jalan.

    “Kalau memang di dalam demand yang akan datang itu yang mungkin belum kita prediksi, itu bisa ada ruang untuk penambahan. Atau mungkin ketika demand-nya menurun karena satu dan lain hal, PLN sebagai pelaksana dari pada RUPTL itu juga diberikan kesempatan untuk misalkan menunda suatu investasi atau pembangunan daripada power plant,” katanya.

    Bambang juga menuturkan, dokumen tersebut akan diresmikan dalam waktu dekat. Pasalnya, RUPTL sudah disepakati oleh Komisi XII DPR RI bersama dengan pemerintah dan PLN.

    “Tadi sudah clear. Jadi sudah match, baik antara dirjen gatrik dengan dirut PLN. Jadi saya pikir semuanya on progress,” ucap Bambang.

    Adapun, dalam pembahasan sebelumnya, pemerintah menetapkan akan ada tambahan pembangkit listrik dengan kapasitas 71 gigawatt (GW) dalam RUPTL 2025-2034. Sebanyak 70% dari tambahan kapasitas itu pun disebut akan berasal dari energi terbarukan (EBT). 

    Dalam rencana itu, Indonesia menargetkan pembangunan kapasitas tenaga surya sebesar 17 GW, termasuk sistem baterai pendukung. Kemudian, terdapat rencana penambahan kapasitas tenaga hidro sebesar 16 GW.

    Khusus panas bumi, alokasinya mencapai 5,2 GW pada RUPTL anyar itu. Panas bumi bakal mengejar kapasitas terpasang sebesar 1,1 GW sampai 2029.

    Sebelumnya, PLN memperkirakan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas setrum terpasang sebesar 71 GW hingga 2034 mencapai Rp2.400 triliun. 

    Belakangan, Kementerian ESDM memberikan porsi sampai 60% untuk keterlibatan pengembang listrik swasta (IPP) dalam menggarap penambahan pembangkit listrik di RUPTL PLN tersebut. 

    RUPTL 2025-2034 sebelumnya direncanakan terbit pada kuartal pertama tahun ini. Namun, rencana itu molor. Pasalnya, para pemangku kepentingan disebut masih melakukan kajian.