partai: Gerindra

  • Hadiah DPR untuk Pekerja, Dasco Siap Bahas RUU PPRT

    Hadiah DPR untuk Pekerja, Dasco Siap Bahas RUU PPRT

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) seusai peringatan Hari Buruh Internasional yang dirayakan esok hari, Kamis (1/5/2025).

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad seusai acara audiensi dengan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    “Hadiah dari DPR kepada kaum pekerja. Setelah berdiskusi panjang dengan para pimpinan DPR, Ketua DPR Mbak Puan Maharani, setelah May Day, DPR akan memulai pembahasan Undang-Undang PPRT,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengaku pihaknya mendapatkan banyak aspirasi dari para buruh atau pekerja. Namun, yang terpenting, lanjutnya, para pekerja sepakat untuk membangun kebersamaan antara pemerintah dan DPR.

    “Untuk bersama-sama memikirkan bagaimana solusi yang bagus untuk bangsa dan negara ke depan di tengah situasi ekonomi global pada saat ini,” ucap legislator Gerindra tersebut.

    Lebih jauh, dia pun menyampaikan DPR RI sudah memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat satuan tugas (satgas) yang bertugas untuk memitigasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di satu perusahaan atau pabrik.

    “Ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila itu sudah berjalan, mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini,” pungkasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, RUU PPRT ini sudah lebih dari 20 tahun belum disahkan oleh DPR. Bahkan, pada 2023 lalu para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Sipil untuk UU PPRT menggelar aksi teatrikal di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat.

    Mereka Mereka menuntut DPR untuk segera memprioritaskan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang.

  • Istana Minta Buruh Tidak Alergi dengan Pengusaha dan Orang Kaya

    Istana Minta Buruh Tidak Alergi dengan Pengusaha dan Orang Kaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengingatkan agar semua pihak, termasuk para buruh, tidak alergi dengan pengusaha dan orang kaya.

    Prasetyo menyebut para pengusaha dan orang kaya berjasa dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi buruh.

    Hal ini dia sampaikan langsung dalam pidatonya kala menghadiri acara silaturahmi dengan Federasi Serikat Pekerja bersama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

    “Kita juga tidak boleh alergi, kita tidak boleh alergi dengan pengusaha, kita tidak boleh alergi dengan orang kaya. Karena mereka-mereka lah yang kemudian mengcreate jobs, mengcreate pekerjaan yang itu memberikan kesempatan pekerjaan bagi rakyat kita,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Pras, sapaan akrabnya, berpandangan bahwa buruh, pemerintah, dan pengusaha adalah tiga kekuatan yang harus menjadi satu, supaya bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Lebih lanjut, dia menuturkan pemerintah siap membantu Federasi Serikat Pekerja dalam merayakan Hari Buruh Internasional alias May Day pada esok hari, Kamis (1/5/2025). Selain itu, dia juga mendorong para pekerja agar jangan sungkan menyampaikan aspirasi apapun. 

    “Jadikanlah kami saluran untuk memperjuangkan apa yang Bapak/Ibu ingin harapkan perbaikan-perbaikan dari pemerintah,” ucapnya.

    Lebih jauh, politikus Gerindra ini menyebut bagi Prabowo, para buruh atau pekerja adalah soko guru atau pilar ekonomi bangsa. Tidak ada ekonomi yang berkembang jika tidak ada pekerja.

    “Jadi bagi Pak Prabowo, antara pemerintah, kemudian dunia usaha, dunia industri, para pengusaha, dan teman-teman pekerja atau teman-teman buruh itu adalah satu kesatuan untuk mencapai kesejahteraan,” pungkas Pras.

  • Siswa Bermasalah Digembleng di Barak Militer, Ini Sikap Menhan – Page 3

    Siswa Bermasalah Digembleng di Barak Militer, Ini Sikap Menhan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengatasi masalah siswa bermasalah di wilayahnya agar dibina di barak militer, menjadi polemik.

    Terkait hal tersebut, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memperbolehkan menitip anak atau siswa yang bermasalah ke barak militer sebagai bentuk mendisplinkan mereka.

    “Itu kan kebijakan, mau mendukung ketertiban disiplinnya anak-anak. Ya kalau mau nitip boleh aja,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

     Sjafrie Sjamsoeddin menyebut, hal itu akan dikoordinasikan oleh Pangdam setempat. Menurutnya, anak-anak akan diajarkan latihan disiplin, bukan militer.

    “Ya itu tingkat provinsi dengan Pangdam saja. Titip latihan disiplin itu boleh,” ungkap dia.

    “Tapi dia bukan latihan militer,” tutup Sjafrie.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana mengatasi masalah siswa bermasalah di wilayahnya agar dibina di barak militer, yang di mana rencananya akan dimulai pada 2 Mei 2025.

    Dia mengungkapkan, rencana siswa dibina di barak militer agar memperoleh pendidikan karakter yang akan bekerja sama dengan TNI dan Polri.

    Adapun menurut Dedi, rencana ini tak akan dilajalankan secara serentak, namun bertahap ke daerah yang dianggap rawan.

    “Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” kata Dedi seperti dilansir dari Antara, Minggu (27/4/2025).

    Nantinya, Politikus Gerindra itu menjelaskan, para siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.

     

  • Mensesneg Pastikan Prabowo Hadir di Peringatan Hari Buruh 2025

    Mensesneg Pastikan Prabowo Hadir di Peringatan Hari Buruh 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri perayaan Hari Buruh (May Day) 2025 di Jakarta esok hari, Kamis (1/5/2025).

    Prasetyo menyampaikan, serikat buruh telah mengirimkan undangan ke Prabowo untuk menghadiri acara tersebut. 

    “Presiden memutuskan Insyaallah beliau berkenan hadir di dalam acara peringatan May Day tersebut,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (30/4/2025). 

    Menurut Prasetyo, Prabowo dan pemerintah berpandangan bahwa buruh adalah elemen kunci dalam perekonomian yang tidak terpisahkan. Dia mengeklaim Kepala Negara menaruh perhatian besar pada kerja sama antara pemerintah, swasta dan buruh. 

    Adapun mengenai fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kerap terjadi belakangan ini, Prasetyo menyebut pemerintah akan terus berkoordinasi dalam memitigasi hal serupa terjadi ke depannya. 

    “Sekaligus jika terjadi (PHK) maka bagaimana cara menangani dan memenuhi hak-hak teman-teman pekerja dan kemudian juga sesegera mungkin bagaimana kita atasi dengan menciptakan lapangan kerja baru,” tutur politisi Partai Gerindra itu. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyebut Prabowo bakal menjadi presiden kedua yang menemui buruh secara langsung pada May Day setelah Soekarno. 

    “Presiden Prabowo Subianto, direncanakan hadir langsung dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025. Ini menjadi momen bersejarah, di mana Prabowo itu adalah presiden kedua setelah Soekarno yang hadir secara langsung dalam May Day,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal, Selasa (29/4/2025). 

    Said mengklaim bahwa jumlah buruh yang bakal hadir di Monas esok hari sebanyak 200.000 buruh. Menurutnya, lapangan Monas akan dipenuhi oleh ratusan ribu buruh.

  • KPK Periksa Dua Anggota DPR dari NasDem, Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

    KPK Periksa Dua Anggota DPR dari NasDem, Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua anggota DPR RI dari fraksi Partai NasDem yakni Fauzi Amro dan Charles Meikyansah, Rabu, 30 April 2025. Dua legislator tersebut akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Rabu, 30 April 2025.

    Pemeriksaan terhadap kedua legislator ini merupakan penjadwalan ulang dari agenda sebelumnya yang sedianya berlangsung pada Kamis, 13 Maret 2025. Hingga kini, KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan yang akan dikonfirmasi penyidik kepada dua anggota dewan tersebut.

    Yayasan Bentukan Satori dan Heri Gunawan Terima Dana CSR BI

    KPK terus mendalami dugaan korupsi terkait dana CSR dari BI. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan pemeriksaan anggota DPR dari Fraksi NasDem Satori lebih ditekankan pada penggunaan dana CSR.

    “Jadi, yang bersangkutan itu dipanggil, kita konfirmasi lagi terkait dengan penggunaan dari dana CSR,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 22 April 2025.

    Asep menjelaskan, dana CSR BI disalurkan ke sebuah yayasan. Menurut Asep, yayasan tersebut diajukan langsung oleh Satori dan menjadi penerima dana CSR.

    “Beliau (Satori) salah satu penerima dan pengguna. Sebetulnya penerimanya itu adalah Yayasan, tapi Yayasan itu diajukan oleh bersangkutan,” tutur Asep.

    KPK mendalami soal penggunaan dana CSR yang diduga tidak sesuai peruntukan. Misalnya, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial seperti pembangunan rumah, penyediaan ambulans, atau beasiswa, diduga tidak sepenuhnya direalisasikan sesuai laporan.

    “Pada kenyataan yang kita temukan itu. Tidak semuanya 50 (rumah) dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya kemana? Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti, yang baru ketahuan baru seperti itu,” tutur Asep.

    Di Mana Dana CSR Disalurkan?

    KPK menyebut adanya dua yayasan berbeda yang diajukan oleh Satori (S) dan anggota DPR Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (HG). Dana CSR kemudian disalurkan ke yayasan sesuai daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota legislatif tersebut.

    “Jadi kita hari ini misalkan memanggil Bapak S, kita mendalami CSR yang digunakan oleh Pak S. Artinya digunakan oleh yayasan yang dibentuk oleh Pak S. Nanti kita akan memanggil Bapak HG untuk CSR yang digunakan oleh Pak HG,” ujar Asep.

    Menanggapi isu pilih kasih dalam penanganan perkara karena ada dugaan keterlibatan Heri Gunawan selaku legislator dari Partai Gerindra, Asep menegaskan bahwa proses hukum berjalan sesuai fakta.

    “Biasalah kalau dugaan-dugaan gitu. Kita concern, jadi masing-masing orang ini kan berbeda. Berbeda antara Pak S dengan Pak HG,” ujarnya.

    KPK Geledah Rumah Heri Gunawan

    Dalam proses penyidikan kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait dana CSR BI, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (HG) yang berlokasi di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Rabu, 5 Februari 2025.

    “Kegiatan ini dilaksanakan di rumah di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan milik saudara HG. Kegiatan berlangsung dari pukul 21.00-01.30 WIB dini hari,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    Dari penggeledahan tersebut, kata Tessa, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Kuat dugaan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan kasus CSR BI yang tengah diusut KPK.

    KPK masih terus mengusut kasus dugaan korupsi dana CSR BI. Dalam proses penyidikan lembaga antirasuah sudah memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti, meskipun hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 2 Calon Kuat yang Diramalkan Bakal Gantikan Hasan Nasbi jadi Kepala PCO, Orang Dekat Prabowo  ? – Halaman all

    2 Calon Kuat yang Diramalkan Bakal Gantikan Hasan Nasbi jadi Kepala PCO, Orang Dekat Prabowo  ? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah 2 calon kuat yang diramalkan bakal mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO, disebut orang dekat Prabowo Subianto.

    Kabar mundurnya dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau Head of Presidential Communication Office (PCO) cukup mengejutkan.

    Namun Hasan Nasbi mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri  ke Presiden Prabowo Subianto lewat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada 21 April 2025 lalu, seperti dilansir Wartakota.

    Meski ditinggalkan Hasan Nasbi, posisi Juru Bicara (Jubir) Presiden ternyata tidak kosong.

    Sebab, Presiden Prabowo sudah menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi

    Namun, Prasetyo memastikan penunjukan tersebut tidak diikuti pelantikan.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro memberikan penilaian lain soal mundurnya Hasan Nasbi dari posisi PCO.

    Agung Baskoro mengatakan, mundurnya Hasan Nasbi justru membuka kesempatan untuk orang lain untuk mengisi posisinya.

    Agung Baskoro juga menyampaikan tentang 2 sosok yang namanya intensif dibicarakan untuk mengganti posisi Hasan.

    Ia pun menyebut dua nama yaitu Angga Raka Prabowo dan Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Agung juga menambahkan alasannya, seperti sosok Angga Raka Prabowo yang menjabat sebagai Wamenkomdigi diketahui sudah lama bersama Presiden Prabowo.

    “Ia juga sukses menginisiasi forum presiden dengan insan pers dan sarasehan nasional bersama ekonom,” papar Agung Baskoro.

    Sosok kedua yakni Dahnil Anzar Simanjuntak yang merupakan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra.

    Yang mana, Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya juga dikenal sebagai Juru Bicara Prabowo ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI.

    “Dalam beberapa kesempatan, Dahnil cukup baik mewakili pemerintah untuk merespons secara persuasif dan objektif beragam ekses kebijakan,” imbuhnya.

    Hal tersebut disampaikan Agung Baskoro saat dikonfirmasi Tribunnews pada Selasa (29/4/2025).

    Berikut profil singkat Angga Raka Prabowo dan Dahnil Anzar Simanjuntak :

    Angga Raka merupakan kader Partai Gerindra sejak 2008 lalu.
    Pada 2014 hingga 2017, Angga sempat dipercaya menjadi sekretaris pribadi Prabowo.

    Angga Raka Prabowo juga dipercaya untuk mengurus media Partai Gerindra.

    Tak banyak informasi mengenai Angga Raka di media.

    Namun, berdasarkan informasi yang beredar, ibunda Angga Raka merupakan penggemar berat Prabowo.

    Hal itulah yang membuat orang tua memberikan nama Prabowo sebagai nama belakang Angga.

    Dahnil Anzar Simanjuntak 

    Dikutip dari Tribunnewswiki, Dahnil Anzar Simanjuntak lahir pada 10 April 1982 di daerah terpencil.

    Ia lahir di Salahaji, Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

    Dahnil Anzar Simanjuntak menghabiskan masa kecilnya di Kuala Simpang, Aceh Tiamang.

    Ia menempuh pendidikan di TK Aisyiyah, kemudian melanjutkan ke SDN Sriwijaya dan SMPN Kuala Simpang.

    Namun ketika masuk catur wulan 1 SMP, Dahnil Anzar Simanjuntak dan keluarganya pindah ke Sibolga, Sumatera Utara dan menyelesaikan pendidikan SMP di sana.

    Lulus dari SMP, Dahnil Anzar Simanjuntak kemudian ikut keluarganya pindah ke Tangerang, di sanalah dia mengenyam bangku SMA.

    Lulus dari SMA, Dahnil Anzar Simanjuntak sangat ingin melanjutkan kuliah. Sayangnya keinginannya terkendala kurangnya dana.

    Akhirnya bersama teman-temannya, Dahnil Anzar Simanjuntak membuka kursus Bahasa Inggris bernama Garis English Center Club (GECC).

    Tidak hanya itu, demi mencukupi segala kebutuhannya, Dahnil Anzar Simanjuntak juga sempat menjadi tukang parkir.

    (Tribunnews/Ika Wahyuningsih/Igman Ibrahim/Jayanti TriUtami)(Tribunnewswiki/Widi)(Wartakota/Irwan Wahyu Kintoko)

  • Kepala Sekolah di Bekasi Bongkar Sosok Aura Cinta Berbakat Sejak SMA, Dedi Mulyadi Bingung 

    Kepala Sekolah di Bekasi Bongkar Sosok Aura Cinta Berbakat Sejak SMA, Dedi Mulyadi Bingung 

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kepala Sekolah SMAN 1 Cikarang Utara, Didi Rosidi membongkar sosok mantan muridnya, Aura Cinta.

    Aura Cinta menjadi sorotan publik setelah berdebat dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Muyadi mengenai wisuda perpisahan sekolah.

    Didi mengungkapkan kepopuleran Aura Cinta. Bahkan, Aura Cinta berbakat sejak SMA.

    Awalnya, Dedi Mulyadi bertanya mengenai lulusan SMAN 1 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi hingga kondisi orangtua murid.

    Didi mengatakan mayoritas kondisi ekonomi orangtua murid SMAN 1 Cikarang Utara menengah ke bawah.

    “Yang pasti secara umum serabutan, pak. Serabutan kalau disebut sebenarnya petani tetapi petani sekarang juga lahan kan sudah enggak ada habis oleh perumahan,” kata Didi saat berbincang dengan Dedi Mulyadi dikutip dari youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, Selasa (29/4/2025).

    “Nah termasuk barangkali anggap enggak jelas gitu loh. Kalau dari sisi tinggal mereka banyak yang tinggal di bantaran sungai itu?” tanya Dedi.

    “Salah satu kemarin yang dengan bapak itu (Aura Cinta),” kata Didi.

    “Siapa itu yang dengan saya?” tanya Dedi Muyadi.

    Didi lalu membongkar sosok Aura Cinta. Aura memilik nama asli Egalita Aurelia Devi Artamevia.

    “Itu termasuk yang tinggal di bantaran sungai?” tanya Dedi

    “Kalau kemarin kan kalau keluarganya mengaku pada saya dia adalah keluarga miskin kan itu ada tayangannya,” sambung Dedi.

    Didi menjelaskan Aura Cinta diterima di SMAN 1 Cikarang Utara melalui jalur afirmasi yakni SKTM atau Surat Keterangan Tidak Mampu.

    Aura Cinta lulus pada tahun 2024. Didi menuturkan Aura Cinta lahir pada tahun 2005.

    “Berarti 20 tahun sekarang berarti bukan remaja dong,” kata Dedi.

    Didi mengakui Aura Cinta sudah memasuki kategori dewasa.

    Dedi melihat Aura Cinta sudah memiliki pekerjaan menjadi artis serta bintang iklan.

    Mengenai hal tersebut, Didi mengatakan Aura Cinta telah menjadi figuran dalam dunia entertainment sejak sekolah.

    “Dia berbakat lah ya. Ada bakatnya di situ. Sudah biasa jadi artinya beberapa izin itu untuk ngikuti itu (syuting),” katanya.

    “Berarti sudah populer pada waktu itu dibanding dengan yang lain dia lebih berbakat dalam seni Betul dalam peran dalam akting kan gitu loh. Makanya saya menjadi bingung kenapa dia speak up wisuda.Berarti dia mah sudah enggak diwisuda Pak?” ujar Dedi.

    Didi mengungkapkan sepengetahuan dirinya, adik Aura Cinta yang akan lulus SMP.  

    Dedi lalu melihat Aura Cinta sedang memperjuangkan hak adiknya untuk wisuda perpisahan. 

    Politikus Gerindra itu lalu bertanya apakah biaya perpisahan sebesar Rp 1,5 juta memberatkan warga sekitar sekolah.

    “Ya menurut kami itu cukup lumayan berat,” imbuhnya.

    Kepsek Didi menyebut bahwa di SMAN 1 Cikarang Utara di tahun 2024 juga tidak ada wisuda yang memakan biaya besar.

    “Persoalan Aura berarti Aura itu sudah bukan lagi statusnya pelajar, bukan lagi anak remaja bukan tetapi kategorinya sudah dewasa dan sudah punya profesi punya pekerjaan dan bisa jadi sudah punya penghasilan yang baik,” jawab Dedi. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • 2
                    
                        Profil Prasetyo Hadi, Jubir Prabowo Usai Hasan Nasbi Mundur
                        Nasional

    2 Profil Prasetyo Hadi, Jubir Prabowo Usai Hasan Nasbi Mundur Nasional

    Profil Prasetyo Hadi, Jubir Prabowo Usai Hasan Nasbi Mundur
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO)
    Hasan Nasbi
    mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.
    Hasan mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (
    Mensesneg
    )
    Prasetyo Hadi
    dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    “Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan.
    Sebelum Hasan Nasbi menyatakan mundur, Prabowo telah menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai jubir.
    Namun saat penunjukkan Prasetyo tersebut, Hasan Nasbi masih menduduki posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
    Prasetyo Hadi sendiri merupakan salah satu kader Partai Gerindra yang diboyong Prabowo ke Kabinet Merah Putih. Bagaimana profil Prasetyo Hadi sebelum ditunjuk menjadi jubir presiden? Berikut profil singkatnya
    Berdasarkan laman resmi Fraksi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara pada 1998.
    Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 itu kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 1999-2006.
    Prasetyo Hadi memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2008.
    Prasetyo Hadi kemudian dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020. Saat itu, Prasetyo Hadi menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri.
    Di DPR, Prasetyo Hadi ditempatkan di Komisi II yang membidangi soal pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, dan reforma agraria.
    Setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029, Prasetyo Hadi ditunjuk menjadi Mensesneg.
    Adapun pada Selasa (29/4/2025),
    Hasan Nasbi mundur
    dari posisinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Hasan Nasbi mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi

    Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Makan siang bareng Prabowo, Muzani: Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 April 2025 – 19:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengakui pertemuan makan siang bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, tidak membahas soal mundurnya Hasan Nasbi dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Muzani yang terlihat keluar dari kawasan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, sekitar pukul 14.35 WIB itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo secara khusus memintanya untuk makan siang bersama.

    “Tidak ada hal khusus yang dibahas tadi ya. Beberapa kebiasaan orang Indonesia kalau makan siang di beberapa daerah, menunya dan beberapa hal zaman kecil dahulu beliau pada saat makan siang dan seterusnya. Tidak ada yang serius, tidak ada yang politis,” kata Muzani saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Muzani mengungkapkan bahwa momen makan siang bersama Presiden Prabowo di Istana tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Dalam pertemuan itu, Muzani menjelaskan bahwa soal pengunduran diri Hasan Nasbi tidak dibahas.

    Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut melalui stafnya, dan belum memahami alasan mundurnya Hasan Nasbi.

    “Tidak dibahas sama sekali. Saya juga belum baca, terus terang belum mendengar. Saya tadi dikasih tahu oleh staf saya, jadi saya belum bisa berkomentar,” kata Muzani.

    Muzani menilai Kantor Komunikasi Kepresidenan itu merupakan lembaga yang sudah dibentuk oleh Presiden melalui penerbitan peraturan Presiden sehingga lembaga itu harus tetap eksis atau tetap ada.

    Adapun Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) melalui unggahan video dari akun instagram @totalpolitikcom pada hari Selasa.

    Hasan mundur dari jabatan yang diembannya sejak Agustus 2024 itu dalam sebuah surat pengunduran diri yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sebelumnya, pada tanggal 21 Oktober 2024, Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Hasan Nasbi untuk tetap menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Kantor Komunikasi Kepresidenan termasuk dalam lembaga yang tidak berada di bawah koordinasi menteri koordinator, bersama Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, dan Sekretaris Kabinet.

    Lembaga tersebut dibentuk guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

    Hasan Nasbi kali pertama dilantik oleh presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2024 melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Sumber : Antara

  • Gubernur Kaltim Kasih Julukan, Dedi Mulyadi Pamer Hasil Konten Capai Puluhan Miliar: Alhamdulillah

    Gubernur Kaltim Kasih Julukan, Dedi Mulyadi Pamer Hasil Konten Capai Puluhan Miliar: Alhamdulillah

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memamerkan penghasilan konten di media sosial saat rapat bersama Komisi II DPR dan Kemendagri pada Selasa (29/4/2025).

    Dedi Mulyadi menyampaikan hal tersebut setelah disinggung Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud pada kegiatan yang sama.

    Awalnya, Rudy Mas’ud menyampaikan ucapan kepada sejumlah pejabat saat mengikuti rapat di Komisi II DPR RI.

    “Ketua Komisi II dan seluruh pimpinan Komisi II beserta dengan seluruh anggota Komisi II yang kami banggakan rasalah kami pulang kampung masuk ruangan ini,” kata Rudy.

    Rudy lalu melihat ke arah Dedi Mulyadi. Ia pun menyampaikan salam kepada politikus Gerindra itu.

    “Seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Dedi, gubernur konten, ah mantam ini Kang Dedi nih,” ujarnya.

    Kemudian, Dedi menyampaikan rasa terimakasih atas ucapan dari Gubernur Kalimantan Timur tersebut. 

    Ia menyebutkan konten yang diproduksinya dapat menurunkan belanjar rutin iklan Pemprov Jawa Barat.

    Ia menyebutkan anggaran iklan di media mencapai Rp 50 miliar. “Sekarang cukup Rp 3 miliar tapi viral terus, terima kasih,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Dedi mengeluhkan pengurunan dana alokasi. Bahkan, kata Dedi, terdapat beberapa daerah yang nyaris tidak lagi memiliki kemampuan untuk kebutuhan pembangunan. 

    Pasalnya, dana yang ada dihabiskan untuk belanja pegawai dan pengangkatan PPPK. Hal itu berimplikasi terkurasnya Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga terjadi penurunan di bidang infrastruktur.

    “Nah seluruh problem itu menurut saya harus segera diselesaikan dalam kerangka kerja dalam rekrutmen kepegawaian PPPK yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh daerah,” katanya.

    Menurutnya, tidak seluruh seleksi PPP3K dan ASN harus melalui pendekatan digital. Ia mencontohkan sopir truk sampah, tukang sapu, tukang taman dan office boy serta tenaga pengamanan yang tidak memerlukan seleksi digital.

    Selain itu, Dedi Mulyadi juga menyampaikan persoalan BUMD yang banyak diisi oleh tim sukses.

    “Itu problemnya sehingga profesionalismenya dikesampingkan,” katanya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya