Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Sosok Brigjen Hengki Haryadi, Polisi Kelahiran Palembang yang Berani Penjarakan Hercules hingga John Kei

    Sosok Brigjen Hengki Haryadi, Polisi Kelahiran Palembang yang Berani Penjarakan Hercules hingga John Kei

    GELORA.CO –  Sosok Brigjen Hengki Haryadi menjadi momok menakutkan bagi pelaku premanisme di Jakarta.

    Dia tercatat pernah menangkap sejumlah tokoh besar seperti Rosario de Marshall alias Hercules sampai John Refra alias John Kei.

    Ia juga turut mengungkap kasus besar, seperti serial killer Wowon cs.

    Dalam rotasi yang dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo , Hengki Haryadi ditarik ke Bareskrim Polri dan menduduki jabatan baru sebagai penyidik tindak pidana utama TK II dari jabatan lamanya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya

    Selengkapnya, berikut profil Hengki Haryadi yang dipromosikan menjadi penyidik di Bareskrim Polri:

    Hengki Haryadi lahir di Palembang, 16 Oktober 1974 sehingga usianya sekarang adalah 49 tahun.

    Hengki merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1996 yang berpengalaman dalam bidang reserse.

    Lulusan SMA Taruna Nusantara itu pernah menduduki sejumlah jabatan penting di Korps Bhayangkara.

    Ia pernah menjadi Kepala Satreskrim Polres Tulangbawang Lampung pada 2004 silam.

    Setahun kemudian, Hengki diangkat menjadi Kapolsek Telukbetung Selatan, Bandar Lampung.

    Tak lama kemudian, ayah empat anak itu dimutasi menjadi Kasat Reskrim Poltabes Bandar Lampung.

    Dikutip dari Kompas.tv, Hengki menjadi Kanit III Sat I Dit Reskrim Polda Lampung tahun 2008.

    Dua tahun kemudian, ia menyandang pangkat Komisaris Polisi (Kompol) dengan menjabat sebagai Pamen di Polda Metro Jaya.

    Setelah berpangkat Kompol, jabatan pimpinan pertama yang diemban Hengki adalah menjadi Kapolsek Metro Gambir.

    Kemudian, ia diangkat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat lalu Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.

    Pada 2014, Hengki dipercaya menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

    Jabatan itu ia emban selama dua tahun hingga akhirnya ditunjuk menjadi Wakil Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

    Tahun 2017, ia kembali dipindahtugaskan menjadi Kepala Subdit I Dittipideksus Bareskrim Polri.

    Di tahun yang sama, Hengki lagi-lagi dimutasi menjadi Kapolres Metro Jakarta Barat, tepatnya pada Oktober 2017.

    Kemudian, pada pertengahan November 2020, Hengki lalu diangkat menjadi Kapolres Metro Jakarta Pusat.

    Satu setengah tahun kemudian, suami dari Duma Intan Karenina itu mengemban amanat sebagai Dirreskrimum Polda Metro Jaya sejak 13 April 2022.

    Hingga akhirnya kini, Hengki kembali ditarik ke Bareskrim yang sebentar lagi akan bergelar Brigjen.

    Prestasi Hengki Haryadi

    Hengki Haryadi dikenal sebagai perwira polisi yang memiliki sejumlah prestasi.

    Ia pernah mengenyam pendidikan selama sembilan bulan di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri ke-29.

    Mengutip Kompas.com, ia menjadi lulusan terbaik di angkatannya.

    Saat bertugas di Polres Metro Jakarta Barat, Hengki beberapa kali berhadapan dengan preman kelas kakap, Hercules.

    Ia bersama tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat mencokok Hercules yang kerap melakukan tindakan kekerasan hingga pemalakan bersama anak buahnya kepada masyarakat di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada 2013.

    Lima tahun kemudian, pada 2018, Hengki kembali berhadapan dengan Hercules saat menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat.

    Hercules beserta geng diketahui mengintimidasi dan menyebarkan ketakutan terhadap warga Kalideres saat mencoba menguasai lahan milik warga.

    Selain Hercules, Hengki juga pernah menangkap sejumlah orang penting hingga artis.

    Pada Desember 2018, ia menangkap aktor Steve Emmanuel gara-gara kedapatan membawa narkoba.

    Tiga tahun kemudian, Hengki menangkap anak dan menantu konglomerat Aburizal Bakrie yaitu Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani pada Juli 2021.

    Pasangan ini ditangkap karena kasus narkoba.

    Pertengahan 2019, Polres Metro Jakarta Barat berkolaborasi dengan penegak hukum narkoba dari Amerika Serikat, yaitu DEA.

    Hasilnya, Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkapkan penyelundupan sabu asal Amerika dengan modus bungkus kopi seberat 28 kilogram.

    Pada Juni 2022, Kombes Hengki Haryadi memimpin penangkapan pemimpin tertinggi ormas Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja di Lampung.

    Saat itu, ormas Khilafatul Muslimin dianggap meresahkan masyarakat.

    Agustus 2022, Hengki menangkap empat pejabat BPN dalam kasus dugaan mafia tanah di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    Sindikat mafia tanah ini melibatkan sejumlah pegawai BPN, termasuk juga pendananya atau funder.

    Maafkan Hercules yang Menantangnya

    Saat menjabat Direskrimum Polda Metro Jaya, Hengki Haryadi mengaku akan tetap menindak tegas jika Rosario de Marshal alias Hercules melakukan aksi premanisne.

    Sebab, kata Hengki, masyarakat merasa resah dengan keberadaan preman-preman di Ibu Kota.

    “Tapi, kalau buat salah, ya enggak ada alasan (untuk tak menindak),” sebut Hengki kepada awak media, Jumat (9/6/2023).

    “Dasarnya, kami melakukan penindakan terhadap premanisme itu yang pertama adalah keresahan masyarakat,” lanjutnya.

    Di satu sisi, meski ditantang Hercules, Hengki mengaku memaafkan tindakan tersebut.

    Usai menantang Hengki, Hercules diketahui meminta maaf atas penyataannya.

    “Sebagai insan beragama, kalau orang minta maaf, ya kita maafkan,” tutur Hengki.

    Hercules sebelumnya menantang Hengki Haryadi saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi Partai Gerindra dengan GRIB Jaya pada (3/6/2023).

    Dalam tayangan Kompas TV, Hercules tampak mengenakan kemeja hitam merah dengan ikat kepala berwarna hitam.

    Dia bersuara lantang dan menyatakan tak takut kepada Hengki secara pribadi, bukan institusi Polri.

    “Seorang Kombes Hengki Haryadi, saya enggak takut sama dia pribadi, bukan institusi Polri, tapi pribadi dia,” ujar Hercules dalam pidato itu.

    Setelah video pernyataan itu beredar luas, Hercules kemudian membuat video permintaan maaf kepada Hengki.

    Dalam video itu, terlihat Hercules yang memakai peci merah dan baju biru itu meminta maaf karena telah marah-marah dan menantang Hengki.

    “Saya Hercules, pertama mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya, kepada Pak Hengki atas kemarin kejadian salah paham,” ucap Hercules dalam video yang diunggah, Selasa (6/6/2023).

    “Mengenai orang memberi berita ke saya, Pak Hengky katanya ada TO (target operasi) saya, ada target saya, orang itu ternyata salah,” tambah dia.

     Ia mengatakan, ada spontanitas yang disampaikan olehnya sehingga mengeluarkan kata-kata kurang baik, khususnya kepada Hengki pribadi, bukan Institusi Polri.

    “Sampai ke acara saya ada sedikit spontanitas di luar kesadaran ya ada saya mengeluarkan kata-kata yang kurang baik,” jelas dia.

    Dalam video itu, ia meminta kepada media agar tidak memperpanjang masalah ini.

    “Saya pribadi mohon kepada teman-teman media, tidak usah terlalu diperpanjang berita ini,” jelas Hercules.

    Ia juga meminta maaf kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

  • Prabowo Beri Lampu Hijau RUU Perampasan Aset, DPR Siap Eksekusi?

    Prabowo Beri Lampu Hijau RUU Perampasan Aset, DPR Siap Eksekusi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Setelah lama ditunggu, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberi ‘lampu hijau’ bagi eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA).

    Komitmen tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Menurutnya, pembahasan RUU Perampasan Aset yang sempat mandek di parlemen ini agar kembali dilanjutkan demi  memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu [rampas aset],” tegas Prabowo yang langsung disambut riuh ribuan buruh yang mengikuti aksi May Day hari itu. 

    Meski begitu, Prabowo juga menyayangkan adanya fenomena aksi demonstrasi yang justru mendukung pelaku tindak pidana korupsi.

    Demo tersebut, kata dia, dilakukan segelintir pihak yang justru terlihat dalam kasus korupsi atau suap yang merugikan negara.

    “Saya heran, di Indonesia bisa ada demo dukung koruptor. Gue heran,” imbuhnya. 

    Tergantung Proses Politik 

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas blak-blakan menyampaikan bahwa nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sangat tergantung dengan proses politik.

    Supratman menyebut pemerintahan Prabowo Subianto telah menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai atensi. Politisi Gerindra ini menyebut pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tengah dibahas oleh lintas kementerian/lembaga. 

    Namun demikian, dia mengingatkan bahwa pemerintah telah menyerahkan pembahasan RUU Perampasan Aset ke DPR. Menurutnya, pembahasan RUU tersebut tinggal tergantung dengan kesepakatan antara partai-partai politik di DPR. 

    “Seperti yang selalu saya sampaikan kemarin bahwa ini menyangkut soal politik. Ini perlu komunikasi yang sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan-kekuatan politik dalam hal ini partai-partai politik untuk dilakukan terutama dari pihak pemerintah akan melakukan itu,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025). 

    Mantan Ketua Baleg DPR itu mengatakan, pemerintah akan mendorong RUU Perampasan Aset agar masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025-2029. Namun, dia menyebut harus ada kesepakatan politik yang kuat di awal agar pembahasannya lancar di parlemen. 

    “Jadi ini soal politik saja nih ya, soal politik. Di pemerintah standing-nya sudah jelas nih, belum berubah seperti di pemerintahan sebelumnya juga sama dengan pemerintahan sekarang,” kata Supratman. 

    Supratman, yang merupakan politisi Partai Gerindra, juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pada pemerintahan sebelumnya. Pada saat itu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. 

    Sebelumnya RUU Perampasan Aset tidak masuk ke prolegnas prioritas 2025. Namun, RUU tersebut masuk ke prolegnas jangka menengah 2025-2029. 

    Pembelaan Baleg DPR 

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PAN Saleh P. Daulay mengungkapkan harapannya terkait soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk bisa masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lima tahun ke depan.

    Dia mengatakan dan meminta untuk seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR bisa membicarakan RUU tersebut dengan baik, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat.

    “Soal Undang-Undang Perampasan Aset itu saya minta supaya seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR bisa membicarakan ini secara baik, sehingga akan kelihatan manfaat dan mudoratnya bagi masayarakat,” ujarnya seusai rapat pleno Baleg DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (28/10/2024).

    Jangan sampai, lanjut dia, ada sebuah Undang-Undang yang justru bisa memperlambat Baleg dalam mengerjalan hal-hal pokok lainnya.

    Saleh menyebut pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan partai-partai lain, tetapi kelihatannya di partai-partai lain pun juga tidak mudah. Dia juga menunggu inisiatif dari pemerintah terkait nasib RUU Perampasan Aset tersebut.

    “Jadi jangan semua mata tertuju kepada Baleg di DPR, tapi juga setengahnya itu ada di pemerintah. Kalau membahas Undang-Undang itu hanya DPR yang setuju, ya nggak bisa. Semuanya harus berkoordinasi dan setuju secara bersama dengan pemerintah,” jelasnya.

    Dengan demikian, kata Politikus PAN itu, jika ada keterlambatan penyusunan UU atau jumlah UU yang disahkan hanya sedikit, itu bukan hanya kesalahan semata dari Baleg atau DPR.

    “Tapi pasti ada juga kontribusi dari pemerintah. Kadang-kadang di pemerintah yang enggak cocok. Mohon maaf, ada tumpang tindih kewenangan antar kementerian, antar lembaga, antar dirjen malah,” bebernya.

    Diberitakan sebelumya, Baleg DPR belum memastikan RUU Perampasan Aset masuk dalam daftar Prolegnas lima tahun ke depan. 

    Anggota Baleg DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan belum mengetahui secara pasti terkait dengan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2024-2029. Menurutnya, hal itu baru dapat dipastikan pada saat rapat prolegnas selesai dilakukan. 

    “Belum tahu. Nanti kita lihat setelah besok rapat Prolegnas, terus kemudian yang mana menjadi prioritas. Karena itu harus dibahas bersama pemerintah [menteri],” ujarnya usai rapat pleno kedua Baleg di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/10/2024)

  • Prabowo Janjikan RUU PPRT Rampung dalam Waktu Maksimal 3 Bulan – Halaman all

    Prabowo Janjikan RUU PPRT Rampung dalam Waktu Maksimal 3 Bulan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menjanjikan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), yang telah tertunda selama lebih dari dua dekade.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    “Saudara-saudara sekalian, kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,” ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh.

    Menurut Prabowo, Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, telah menyampaikan laporan bahwa pembahasan RUU tersebut akan dimulai kembali dalam waktu dekat.

    “Pak Dasco melaporkan ke saya minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari tiga bulan, undang-undang ini akan selesai kita bereskan,” tambahnya.

    RUU PPRT pertama kali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2004.

    Namun, sejak saat itu, pembahasannya berjalan sangat lambat dan tak kunjung menjadi prioritas legislasi, meski sering kali mendapat sorotan dari publik dan aktivis pekerja rumah tangga.

    Pada Juni 2020, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebenarnya telah merampungkan draf RUU tersebut. Namun, hingga kini belum juga disahkan menjadi undang-undang. RUU itu kemudian dilimpahkan (carry over) ke periode DPR yang sekarang untuk dibahas ulang.

    Perlindungan bagi Pekerja Rentan

    RUU PPRT bertujuan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi para pekerja rumah tangga (PRT), yang selama ini berada di area abu-abu hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

    RUU ini mencakup hak-hak dasar PRT, seperti jam kerja yang manusiawi, jaminan upah layak, perlindungan dari kekerasan, dan akses jaminan sosial.

    Jika disahkan, RUU ini akan menjadi tonggak penting dalam memperbaiki kondisi kerja jutaan PRT di Indonesia yang kerap tidak mendapatkan perlakuan layak dari pemberi kerja.

     
    Apakah Anda ingin versi singkat berita ini untuk infografik atau media sosial juga?

  • Gatot Nurmantyo Murka ke Hercules, Sang Jenderal Tegas: Tak Mungkin Presiden Prabowo Backup GRIB

    Gatot Nurmantyo Murka ke Hercules, Sang Jenderal Tegas: Tak Mungkin Presiden Prabowo Backup GRIB

    TRIBUNAJAKARTA.COM – Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo murka kepada Ketua Umum GRIB JAYA, Rosario de Marshall atau biasa dipanggil Hercules karena menghina Sutiyoso.
     
    Gatot menegaskan Hercules merupakan sosok yang kurang ajar dan tidak tahu diri karena menyebut mantan Wadanjen Kopassus itu bau tanah.

    Tak hanya itu, Gatot Nurmantyo pun marah karena Hercules kerap mengaku-ngaku dekat dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Padahal, kata Gatot, Prabowo telah menyatakan masalah preman Hercules tidak ada kaitan dengannya.

    Terlebih, Prabowo juga telah menyatakan bukan menjadi bagian Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

    Diketahui, Prabowo Subianto telah mengundurkan diri dari GRIB JAYA sejak 6 Januari 2022.

    “Saya tegaskan sini tidak mungkin Presiden saya Prabowo itu membackup preman kayak GRIB yang berbaju ormasenggak mungkin. Saya tidak yakin,” kata Gatot Nurmantyo dikutip TribunJakarta.com dari akun youtube Refly Harun Official, Kamis (1/5/2025).

    Meski tak lagi jadi anggota, Hercules dan GRIB masih mengaku terkait dengan Prabowo Subianto.

    “Kan wajar namanya juga usaha. Saya mewakili sebagai rakyat Indonesia dimana pak Prabowo Presiden, saya katakan presiden saya sekelas pak Prabowo gak mungkin membackup GRIB,” kata Gatot.

    Gatot mmengungkapkan jasa Hercules terhadap Prabowo Subianto hanyalah angkat-angkat barang.

    “Kan dibayar juga itu kan. Cuma karena mungkin Pak Prabowo ya hatinya baik kan gitu. Kamu ikut mungkin tapi saya yakin bukan Prabowo juga kan gitu. Kamu ikut ke Jakarta ya disekolahkan segala macam,” ucap Gatot.

    Prabowo Bukan Bagian GRIB

    Presiden Prabowo Subianto bukan menjadi bagian dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

    Diketahui, Prabowo Subianto telah mengundurkan diri dari GRIB Jaya sejak 6 Januari 2022.

    Pengunduran diri Prabowo tersebut diketahui dari surat resmi DPP Partai Gerindra dengan nomor 01-0212/B/DPP-GERINDRA/2022.

    Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Prabowo. Surat ditujukan kepada Ketua Umum GRIB.

    “Bersama dengan surat ini, saya, H Prabowo Subianto, menyatakan mengundurkan diri dari Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB/GRIB Jaya),” tulis Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Gerindra dalam surat itu dikutip, Kamis (13/2/2025).

    Dalam surat itu juga tercantum bahwa Prabowo sudah tidak terlibat dalam segala kegiatan GRIB Jaya dari tingkat pusat hingga daerah.

    “Serta tidak terlibat dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh GRIB/GRIB Jaya dari tingkat pusat hingga daerah,” ucap Prabowo dalam surat tersebut.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Golkar Pastikan Dukung Pemerintahan Prabowo, Bahlil: Mau 2 Periode Enggak Masalah

    Golkar Pastikan Dukung Pemerintahan Prabowo, Bahlil: Mau 2 Periode Enggak Masalah

    Golkar Pastikan Dukung Pemerintahan Prabowo, Bahlil: Mau 2 Periode Enggak Masalah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    Golkar
    Bahlil Lahadalia menegaskan partainya tak sekadar memberikan dukungan bagi Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk kembali maju pada
    Pilpres 2029
    .
    Bahlil menyatakan, dia dan Golkar telah berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan Prabowo, bahkan jika harus berlanjut hingga dua periode.
    “Kalau kita mah bukan sinyal lagi, sejak Munas sudah saya pidato kok. Saya sudah pidato bahwa kita mengawal pemerintahan Pak Prabowo sama Mas Gibran sampai selesai,” ujar Bahlil, di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025) malam.
    “Sampai selesainya kapan? Sampai selesai. Pak Prabowo mau selesainya kapan? Itu selesai. Kalau mau dua periode, mau berapa, kita bicarakan, enggak ada masalah,” sambung dia.
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu berpandangan bahwa dia dan jajaran Golkar sama sekali tidak pernah meragukan kemampuan Presiden Prabowo.
    Dia pun mengingatkan bahwa Prabowo yang kini berstatus sebagai Ketua Umum Gerindra adalah mantan kader Golkar.
    Oleh karena itu, Bahlil dan Golkar tetap harus menjaga serta mendukung Prabowo, meski kini berbeda partai politik.
    “Enggak perlu meragukan. Kamu tahu bahwa Pak Prabowo itu betul Ketua Umum Gerindra, kader Gerindra. Tapi, beliau itu, awalnya adalah kader Golkar. Beliau adalah alumni Golkar. Kami sebagai keluarga besar Golkar akan menjaga beliau sampai kapan pun dan di mana pun,” pungkas dia.
    Sebagai informasi, Partai Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres untuk Pilpres 2029 mendatang dalam acara hari ulang tahun ke-17 Gerindra pada 15 Februari 2025 lalu.
    Pada 20 April 2025, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Prabowo untuk kembali maju pada Pilpres 2029.
    Bahkan, pria yang karib disapa Zulhas ini mengaku telah berbicara dengan Prabowo dan mempersilakan Prabowo untuk kembali menjadi calon presiden (capres).
    Tetapi, dengan syarat, PAN diajak bicara untuk menentukan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi.
    Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku enggan tergesa-gesa dalam memutuskan dukungan terhadap Presiden Prabowo pada Pilpres 2029.
    “Ya kan masih lama, jangan tergesa-gesa,” ujar Cak Imin pada 23 April 2025.
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini pun berseloroh bahwa dirinya baru menjadi menteri selama enam bulan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.
    Oleh karena itu, Cak Imin dan PKB merasa tak perlu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk Pemilu 2029, meski kini telah bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kolaborasi Kemenaker-KemenPKP-Pertamina di May Day 2025, Serahkan 100 Rumah untuk Buruh – Halaman all

    Kolaborasi Kemenaker-KemenPKP-Pertamina di May Day 2025, Serahkan 100 Rumah untuk Buruh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggelar giat Hari Buruh atau May Day 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut acara ini menjadi ajang kolaborasi pemerintah dan para buruh.

    “Kami melakukan kerjasama dengan PT Pertamina dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan temanya itu adalah May Day is Collaboration Day,” kata Yassierli, Kamis (1/5/2025).

    Yassierli ingin menjadikan May Day sebagai salah satu momentum untuk memperkuat kolaborasi.

    “Tantangan yang kita hadapi ke depan itu semakin tidak mudah. Kondisi global penuh ketidakpastian dan itu kemudian berdampak sangat signifikan. Kemudian pergeseran demografi, budaya, dan seterusnya. Tuntutan industri, perkembangan IT, teknologi, dan seterusnya,” kata dia.

    “Alhamdulillah juga salah satu bentuk nyata kolaborasi yang kita lakukan dan kita ingin tunjukkan kepada masyarakat Indonesia adalah kolaborasi,” katanya.

    Sementara itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

    “Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh. Tahun ini kami (Kementerian PKP-red) mengalokasikan KPR FLPP untuk 20.000 rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Ara di sela-sela Peringatan May Day 2025 yang mengangkat tema “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional May Day Is Kolaborasi Day” di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

    Ara menyatakan program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Tenaga Kerja dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

    Politisi Partai Gerindra itu optimistis program 3 juta rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia. 

    Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi serta kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus dilakukan.

    “Kami tahu tugas di sektor perumahan memang berat dan tentunya terobosan pembiayaan perumahan untuk berbagai segmentasi masyarakat termasuk untuk para buruh ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia,” kata Ara.

    “Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkrit bahwa pemerintah menyediakan hunian layak. Subsidi dan akan terus dilakukan. Kolaborasi antar Kementerian dalam program 3 juta rumah harus ditingkatkan,” katanya.

  • Pemerintah Bagikan 100 Rumah Subsidi ke Buruh, Menteri Maruarar: Kami Jual Rumah, bukan Pamflet – Halaman all

    Pemerintah Bagikan 100 Rumah Subsidi ke Buruh, Menteri Maruarar: Kami Jual Rumah, bukan Pamflet – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyempatkan berdialog bersama para buruh yang mendapat alokasi rumah subsidi.

    Pada Kamis (1/5/2025) ini, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, pemerintah membagikan 100 unit rumah subsidi kepada buruh. 

    Secara seremonial, 13 buruh menjadi penerima rumah subsidi ini dalam acara yang diselenggarakan di Pertamina Arena Simprug, Jakarta Selatan.

    Buruh merupakan satu dari sekian golongan profesi yang mendapatkan alokasi rumah subsidi dari pemerintah.

    Ketika memberi sambutan dalam acara penyerahan ini, Ara turut didampingi oleh dua buruh yang menjadi penerima rumah subsidi ini.

    Ia pun berdialog bersama buruh bernama Desi yang merupakan seorang pekerja di sebuah produsen sepatu di Serang, Banten.

    Desi yang bekerja sebagai staff leader memiliki gaji Rp 6,2 juta per bulan. Ini menjadi rumah pertamanya. Ara pun bertanya kepada dia apakah sudah melihat rumah subsidi yang diberikan kepadanya.

    “Ibu sudah lihat rumahnya belum?” tanya Ara.

    “Sudah, Pak,” jawab Desi.

    Kemudian, politikus Partai Gerindra itu bertanya apakah aliran air dan akses jalan di rumah tersebut bagus atau tidak. Desi pun menjawab bahwa semuanya bagus.

    Desi juga menyebut bahwa kondisi tembok di rumah tersebut tidak retak.

    “Ibu bahagia enggak dapat rumah ini?” tanya Ara.

    “Senang banget, Pak,” jawab Desi.

    Ara pun mengatakan bahwa rumah subsidi yang dijual ini bukan hanya sebatas gambar yang terpampang dalam sebuah pamflet.

    Ia kemudian menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menambahkan jumlah kuota rumah subsidi pada tahun ini.

    “Jadi, kami bukan jual gambar, kami jual rumahnya. Kami bukan jual pamflet, tapi jual rumahnya. Doakan pemerintahan Presiden Prabowo tahun ini akan memberikan sangat besar rumah subsidi,” ujar Ara.

    Sebagai tambahan informasi, pemerintah tidak langsung menjual rumah subsidi. Pihak yang menjual rumah subsidi tetap lah pengembang.

    Namun, pemerintah memberi bantuan pembiayaan yang dalam hal ini, yang salah satunya dialokasikan untuk buruh, adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Dikutip dari situs BP Tapera, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BP TAPERA.

    Ketentuan FLPP adalah suku bunga 5 persen tetap selama jangka waktu. Lalu, KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit.

    Di FLPP, cicilan KPR maksimal 20 tahun, uang muka mulai dari 1 persen, dan bebas PPN.

    Berikut syarat penerima KPR FLPP:

    1. Berkewarganegaraan Indonesia

    2. Belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya

    3. Orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri

    4. Tidak memiliki rumah

    5. Memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp 8 juta per bulan, merujuk keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020.

     

  • Andre Rosiade Ajak Menteri PU Keliling Sumbar 2 Hari Tinjau Pembangunan

    Andre Rosiade Ajak Menteri PU Keliling Sumbar 2 Hari Tinjau Pembangunan

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade menjadwalkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berkeliling Sumatra Barat (Sumbar) pada Jumat (2/5) hingga Sabtu (3/5). Selama dua hari, Menteri PU akan diajak meninjau sejumlah proyek pembangunan di Sumbar yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Alhamdulilah, kita sudah memastikan agenda Menteri PU Pak Dody Hanggodo dan jajaran yang akan datang ke Sumbar pada Jumat dan Sabtu. Insya Allah ini adalah ikhtiar kita untuk mempercepat pembangunan Sumbar yang didukung oleh Pak Presiden Prabowo. Dari infrastruktur sampai penanggulangan banjir untuk kepentingan masyarakat banyak,” kata Andre dalam keterangan yang diterima, Kamis (1/5/2025).

    Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini menyebut, saat turun dari pesawat sore, Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Sumbar diberikan kesempatan untuk menyampaikan proposal pembangunannya langsung ke Menteri PU. “Pas pak Menteri PU landing, kita persilakan para kepala daerah se-Sumbar untuk menyampaikan program dan harapan mereka untuk pembangunan Sumbar,” imbuh Andre Rosiade.

    Andre mengatakan sejumlah lokasi sudah disiapkan untuk didatangi Menteri PU. Seperti pada hari pertama, akan mengunjungi Sungai Batang Kandis di Koto Tangah, Kota Padang. Selanjutnya, kata dia, meninjau rencana penanggulangan banjir di Rawang Mato Air, Padang Selatan, Kota Padang.

    “Pada hari kedua Sabtu, kita akan melaksanakan groundbreaking Fly Over Sitinjau Lauik. Pak Menteri PU memastikan pembangunan proyek bernilai awal lebih dari Rp2,7 triliun ini. Memastikan Presiden Prabowo memperhatikan pembangunan Sumbar. Alhamdulillah, ini adalah harapan dari semua warga Sumbar yang akan diwujudkan bersama-sama,” kata Andre Rosiade yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.

    Selanjutnya, sebut Andre Rosiade, juga akan melihat rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Solok yang akan dibangun bersama Kementerian Sosial (Kemensos). “Kita akan teruskan pembangunan jalan rusak di Lubuk Selasiah – Surian dan Jembatan Air Dingin di Kabupaten Solok. Yang akan segera diperbaiki oleh Kementerian PU,” imbuh Andre Rosiade.

    Andre mengatakan, Menteri Dody Hanggodo juga akan meninjau Pasar Bawah di Kota Bukittinggi yang juga akan direhab atau direvitalisasi. “Insyaallah, setelah Pasar Fase VII Padang, kita mencoba membangun kembali Pasar Bawah di Bukittinggi. Semoga bisa menjadi atensi bagi Menteri PU untuk disegerakan. Juga akan memastikan proyek air bersih di Kota Bukittinggi,” katanya.

    Andre mendengar Pemprov Sumbar sudah mempersiapkan kedatangan Menteri PU dengan melakukan rapat koordinasi pada Kamis Siang. “Kita harus pastikan Pak Menteri melihat semua rencana pembangunan di Sumbar. Pemprov Sumbar dan Pemkab/Pemko harus memberikan dukungan penuh untuk semua program ini,” pungkas dia.

    (maa/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • KPK: 2 Politisi Nasdem Kembali Absen di Pemeriksaan Kasus CSR BI

    KPK: 2 Politisi Nasdem Kembali Absen di Pemeriksaan Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 2 anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Charles Meikyansyah dan Fauzi Amro kembali absen dari panggilan pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). 

    Penyidik kembali memanggil Charles dan Fauzi, Rabu (1/5/2025), untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Panggilan itu merupakan yang kedua setelah sebelumnya kedua politisi itu juga absen pada panggilan pertama yakni 13 Maret 2025. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut keduanya absen karena adanya kunjungan kerja dan telah memberikan konfirmasi secara resmi ke tim penyidik. 

    “Untuk dua saksi CSR BI tidak hadir dan telah memberi konfirmasi ketidakhadiran secara resmi kepada Penyidik. Dengan alasan bertabrakan dengan jadwal kegiatan kunjungan kerja yang sudah terjadwal sebelumnya,” ujar Tessa kepada wartawan, dikutip Kamis (1/5/2025). 

    Tessa menyebut keduanya meminta penjadwalan ulang pemanggilan. Pada keterangan terpisah, dia menyebut tim penyidik belum bisa menjemput paksa kedua saksi itu meski sudah dua kali absen dari pemanggilan. Hal itu karena keduanya memberikan konfirmasi ketidakhadiran secara resmi.

    Upaya paksa bisa dilakukan, terang Tessa, apabila saksi tidak hadir secara berturut-turut sebanyak dua kali tanpa alasan yang jelas. 

    Mengenai alasan pemanggilan Charles dan Fauzi, Tessa masih enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia menyebut keduanya dipanggil bisa untuk dimintai konfirmasi atas barang bukti yang diperoleh, maupun dari keterangan saksi lain. 

    Pemeriksaan Sebelumnya

    Untuk diketahui, sejauh ini KPK telah beberapa kali memeriksa dua orang anggota DPR yaitu Satori dari Fraksi Partai Nasdem, dan Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra. Rumah keduanya juga telah digeledah. 

    Di sisi lain, pihak yayasan penerima CSR BI dari daerah pemilihan (dapil) Satori maupun tenaga ahli DPR yang bekerja untuknya dan Heri Gunawan juga telah diperiksa KPK beberapa waktu lalu. 

    “Jadi tidak mungkin saksi dipanggil tidak ada dasarnya, tidak ada keterangan saksi hanya karena desakan dari pihak-pihak tertentu lalu dilakukan pemanggilan untuk KPK dalam hal ini penyidik tidak akan melakukan hal seperti itu,” jelas Tessa. 

    Adapun KPK telah memulai penyidikan terhadap kasus CSR BI sejak akhir 2024 lalu. Penyidikan yang dilakukan bersifat umum sehingga belum ada pihak yang ditetapkan tersangka, bahkan sampai dengan saat ini. 

    Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan segera menetapkan tersangka di kasus tersebut. Namun, dia enggan memerinci kapan waktunya. Dia membantah adanya kendala dalam penanganan kasus tersebut sehingga pihak tersangka belum ditetapkan. 

    “Ya nanti ada waktunya. Ada saatnya nanti segera ditetapkan,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (30/4/2025). 

    Lembaga antirasuah menduga bahwa Satori dan Heri Gunawan merupakan di antara politisi DPR penerima dana manfaat CSR BI, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Satori dan Heri merupakan anggota Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR periode 2019-2024. AKD DPR itu merupakan mitra kerja BI hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Dana PSBI itu diterima melalui yayasan milik Satori dan Heri dari dapil masing-masing, setelah sebelumnya diajukan dan diseleksi oleh BI untuk kelayakannya. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menjelaskan, pihaknnya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya.  

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.  

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.  

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar. 

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Menelisik Akar Masalah ‘Hubungan Panas’ Dedi Mulyadi dan GRIB Jaya, Hercules Sampai Dibuat Geram – Halaman all

    Menelisik Akar Masalah ‘Hubungan Panas’ Dedi Mulyadi dan GRIB Jaya, Hercules Sampai Dibuat Geram – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hubungan antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, sedang memanas.

    Semua bermula saat Dedi Mulyadi membuat gebrakan baru dengan membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme.

    Langkah tersebut mendapatkan kritikan pedas dari Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander.

    Terbaru, Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules, ikut merasa geram dengan sikap Dedi Muladi.

    Ia mengancam akan menggeruduk Gedung Sate dengan mengerahkan 50.000 anggotanya.

    Berikut selengkapnya akar masalah hubungan panas antara Dedi Mulyadi dengan GRIB Jaya, dirangkum Tribunnews.com, Kamis (1/5/2025):

    Berawal dari Satgas Pemberantasan Premanisme

    Semua bermula saat Dedi Mulyadi menginstruksikan pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme di 27 daerah di Jawa Barat pada Kamis (27/3/2025) lalu.

    Satgas dibentuk untuk melindungi masyarakat dari berbagai aksi premanisme yang mengintimidasi dan merugikan ekonomi. Beberapa area yang jadi fokus satgas adalah premanisme jalanan, pasar, dan industri.

    “Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari jabarprov.go.id.

    Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, sektor industri menjadi salah satu yang paling terdampak aksi premanisme, seperti pungli, baik kepada pengusaha maupun pekerja, serta gangguan operasional dan distribusi barang.

    “Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar dia.

    Dedi Mulyadi meminta Satgas bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tidak tebang pilih, namun tetap humanis.

    “Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” pesannya.

    Berbuntut tantangan

    Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander, menanggapi pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme.

    Gabryel pada dasarnya mendukung langkah untuk memberantas aksi premanisme.

    Meskipun demikian, baginya paling penting dari tugas Dedi Mulyadi adalah memberantas preman di dalam birokrasi terlebih dahulu.

    “Birokrat ini enggak semuanya benar. Bupati, gubernur enggak semuanya benar. Jadi jangan seakan-akan hari ini oknum preman itu adanya cuma di ormas.”

    “Kalau hari ini saya bicara di kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat memang enggak ada premannya?”

    “Ya ada cuma mereka lebih elit premannya berdasi, tapi lebih sadis iya ya kan yang mereka makan itu uang rakyat,” tegas Gabryel, dikutip dari kanal YouTube Titik Temu.

    Gabryel juga menyoroti langkah pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme adalah latah.

    Ia menilai pernyataan-pernyataan Dedi Mulyadi yang menyudutkan ormas.

    “Jujur saya mendukung program, tapi jangan tendensius. Jangan kalau sudah bicara premanisme bicara kejahatan kenapa sih matanya harus tertuju pada ormas?”

    “Kami ormas ini warga negara punya hak ya kan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan masa depan dan kesejahteraan.”

    “Kami sama kami masyarakat Indonesia punya hak yang sama jadi tolonglah Gubernur Jawa Barat jangan tendensius,” tutur Gabryel

    Dalam pertanyaan, Gabryel secara terang-terangan menantang Dedi Mulyadi berdebat terkait ormas dan premanisme.

    Ia berharap masyarakat dapat tercerahkan dan tidak mengecap semua anggota ormas adalah preman.

    “Saya sampaikan di sini saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Ayo kita ngobrol, jangan supaya jangan masyarakat itu menstigma (negatif) ormas,” tandasnya.

    Dedi Mulyadi sudah minta maaf

    DEDI MULYADI MURKA – Foto tangkapan laya Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Kamis, (17/4/2025). (Tangkapan Layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

    Dedi Mulyadi pada pertengahan April 2025 lalu, sudah secara terbuka mengakui pernyataannya terkait ormas dan premanisme adalah salah.

    Ia mengaku telah membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat.

    “Untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf, apabila setiap hari saya membuat kegaduhan dengan berbagai langkah dan kebijakan yang tentunya banyak yang tidak menyukainya,” kata dia, dikutip dari TribunJabar.id.

    Dedi Mulyadi dalam kesempatannya juga menegaskan dirinya bukanlah orang anti kritik.

    Ia menerima masukan dari berbagai kalangan. Baginya, kritik adalah hal yang baik.

    “Banyak yang mereka secara terbuka melakukan otokritik.”

    “Dan saya menerima autokritik itu dengan baik, karena sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan,” ujarnya.

    Hercules ikut dibuat geram

    Meskipun sudah meminta maaf, ormas GRIB masih dibuat geram dengan sikap Dedi Mulyadi.

    Terbaru, Ketua Umum GRIB, Hercules, memberikan ancaman kepada orang nomor satu di Jabar itu.

    Hercules mengatakan, seharusnya Dedi Mulyadi menghargai jasa ormas tersebut, bukan malah menciptakan konflik baru.

    Hercules pun menyarankan agar Dedi merangkul ormas untuk membangun sinergi positif demi kepentingan masyarakat Jawa Barat.

    “Semua (ormas,-red) dukung. KDM (Kang Dedi Mulyadi) berlebihan. Jadi gubernur didukung oleh kami,” ujar Hercules tegas, dikutip dari YouTube Unlocked yang tayang pada Rabu (30/4/2025).

    “Seharusnya bilang: Mari mendukung program-program saya gubernur, dukung saya,” kata Hercules, menyindir sikap Dedi.

    Hercules lantas mengingatkan agar Dedi Mulyadi tidak mencari masalah dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya berada di barisan pendukungnya.

    Jika Dedi Mulyadi masih tetap bersikap seolah tak membutuhkan ormas, Hercules pun mengancam akan mengerahkan puluhan ribu personel untuk mendatangi Gedung Sate, kantor pemerintahan Jawa Barat.

    “Jika mencari masalah, kami akan datang. Puluhan ribu personel (ormas,-red) siap ke Gedung Sate,” ucapnya.

    HERCULES TEMUI JOKOWI – Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosario de Marshal saat ditemui di kediaman Joko Widodo di Solo, Selasa (15/4/2025). Hercules meyakini ijazah Jokowi benar-benar asli. Sebab, selama menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI ijazah tidak pernah bermasalah. (Tribun Solo/Ahmad Syarifudin)

    Dedi Mulyadi tak gentar

    Dedi Mulyadi menanggapi santai terkait ancaman yang dilayangkan kepadanya.

    “Saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun. Kalau itu mengganggu kinerja saya,” tegasnya, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV.

    “Saya akan mendengarkan kritik siapapun kalau itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat,” lanjutnya.

    Dedi Mulyadi juga menegaskan, tugasnya adalah menjaga iklim investasi di wilayahnya.

    Ia ingin juga memastikan masyarakat Jabar bisa bekerja dengan baik tanpa mendapat gangguan dari ormas.

    “Tugas saya itu,” tegasnya.

    (Tribunnews.com/Endra/Rifqah)(TribunJabar.id/Hilda Rubiah)