Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Ini Opsi Pembiayaan Bila Perpustakaan-Museum di Jakarta Buka Sampai Malam

    Ini Opsi Pembiayaan Bila Perpustakaan-Museum di Jakarta Buka Sampai Malam

    Jakarta –

    Perpustakaan dan museum di Jakarta bakal buka sampai malam hari. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menyebut hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    “Sudut pandang harus dari kebutuhan. (Jika) Perpusnas hanya sampe sore. Ini dikeluhkan (oleh) pekerja, dosen, mahasiswa banyak yang waktu luangnya malam buat riset,” ujar Chico kepada wartawan, Minggu (4/5/2025).

    Chico menyebut sudah menjadi tugas utama Pemprov untuk melayani kebutuhan warganya. Saat ini, ada 2 perpustakaan umum daerah yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Operasional perpustakaan dan museum yang buka hingga malam tentu butuh anggaran yang lebih besar. Chico lalu bicara sejumlah opsi pembiayaan.

    “Bicara soal bagaimana menganggarkan. Bisa dari APBD satu. Itu opsi pertama ya,” jelas Chico.

    Selanjutnya, pembiayaan bisa juga dari Koefisiensi Luas Bangunan (KLB) dan Corporate Social Responsibility (CSR). “Pak Pram dalam waktu 2 bulan menjabat ini udah bisa ngumpulin Rp 600 miliar dari situ (KLB),” kata Chico.

    Sehingga, tambah Chico, Jakarta punya keleluasaan terkait fiskal. “Karena memang APBD kita cukup memadai. Dan kita juga punya pemasukan non-APBD, (yakni) KLB,” tambahnya.

    Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mendukung langkah Gubernur Jakarta Pramono Anung yang ingin membuka perpustakaan dan museum hingga malam hari. Meski begitu ia tak mempermasalahkan jam operasional, melainkan suasana dan pelayanan di museum dan perpustakaan.

    “Kita harus cari tahu kenapa museum-museum kita suasananya klenik berbeda dengan museum-museum negeri orang yang menarik warga berkunjung,” sambungnya.

    Rani yakin Pramono bijak mempertimbangkan segala hal berkaitan dengan wacana ini dengan matang. Ia mendukung Pramono selama program-programnya tak berbeda jauh dari program pemerintah pusat.

    “Segala program Pemprov kan tidak bisa main hidup gitu saja tanpa persetujuan dan pengawasan dari DPRD jadi ya silahkan aja segala wacana, jalan atau tidaknya kan tergantung kesepakatan bersama,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Pramono berencana membuka perpustakaan-perpustakaan di Jakarta hingga pukul 23.00 WIB. Kebijakan ini untuk meningkatkan akses pendidikan bagi pelajar yang menjadi bagian program 100 hari kerjanya.

    “Perpustakaan akan kami buka sampai malam, mungkin jam 10 atau jam 11. Kita akan segera lakukan karena ini merupakan bagian untuk memberikan pendidikan dan juga kesempatan kepada anak-anak yang membutuhkan,” kata Pramono.

    (isa/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Makna Filosofi Dedi Mulyadi Naik Mobil Selalu Duduk di Depan Ogah di Tengah, Ada yang Bikin Tertawa

    Makna Filosofi Dedi Mulyadi Naik Mobil Selalu Duduk di Depan Ogah di Tengah, Ada yang Bikin Tertawa

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selalu duduk di kursi depan saat menaiki mobil.

    Dedi Mulyadi kerap memperlihatkan duduk di samping sopir saat berada di dalam mobil. 

    Ternyata ada makna filosofi di balik alasan Dedi Mulyadi duduk di kursi depan.

    “Karena saya pemimpin, kalau pemimpin harus di depan,” kata Dedi Mulyadi dikutip TribunJakarta.com dari akun instagram @alnatha, Sabtu (3/5/2025).

    Dedi sempat membuat tertawa para hadirin saat mengungkapkan alasan pertama.

    Ia mengungkit dirinya yang berstatus duda.

    “Apa sebabnya, karena mata saya tidak bisa diam, yang pertama karena duda,” kata Dedi disambut tawa.

    “Kalau di tengah yang cantik keduluan terlihat sama sopir,” sambungnya.

    Dedi lalu mengungkapkan alasan kedua. Politikus Gerindra itu menyebutkan dirinya selalu melihat ke berbagai arah saat berada di kursi bagian depan.

    “Lihat ke kiri ada apa, ke kanan ada apa, di depan ada apa, ngelirik ke sopir siapa tahu ngantuk, kalau saya begitu,” imbuhnya.

    Dedi akan meminta sopir untuk menghentikan kendaraannya bila terlihat mengantuk.

    Hal itu, kata Dedi, tidak bisa dilakukannya bila dirinya duduk di kursi tengah.

    “Kalau di tengah saya tidur, sopir tak terkendali, ajudan tak terkendali, saya tidak bisa memeriksa semua keadaan, pemimpin,” imbuhnya.

    Tinjau Pendidikan Karakter

    Sementara itu, Sabtu (3/5/2025), kegiatan Dedi Mulyadi pada hari ini yakni meninjau langsung kegiatan pendidikan karakter 39 pelajar SMP yang saat ini menjalani pembinaan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta.

    Dengan penuh semangat, Dedi berjalan menyusuri barisan anak-anak yang tengah berlatih baris-berbaris. Suara lantang penuh keceriaan menggema di halaman markas.

    “Saya lihat mereka gembira, makan pun saya cek. Gizi harus cukup. Ini soal masa depan,” ucap Dedi Mulyadi.

    Pendidikan berkarakter yang berlangsung di barak militer kerap dianggap negatif oleh sejumlah orang. Dedi Mulyadi pun menanggapi munculnya kontroversi seputar program tersebut dengan santai. 

    “Saya dari dulu sudah terbiasa dengan tuduhan, nyinyiran, kebencian. Tapi kalau niat kita demi bangsa, jangan pernah menyerah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menyinggung banyaknya orang tua yang kewalahan menghadapi kenakalan anak. 

    “Kalau sudah engga sanggup, ya harus ada yang menangani. Kami siapkan itu dan bekerja sama dengan TNI. Jangan salah, TNI ini sudah lama melahirkan generasi hebat,” ujarnya.

    Ia mengatakan, program pendidikan ini bukan soal militerisasi. Namun, kata dia, ini tentang membangun karakter, seperti bangun pagi, mandi, shalat Subuh, sarapan, olahraga, dan belajar disiplin hidup. 

    Bahkan, lanjut Dedi Mulyadi, cara makan pun diajarkan dengan detail. 

    “Cara pegang sendok, cara duduk, tidak makan sambil ngobrol, itu semua diajarkan oleh tentara. Ini bukan sekadar makan, ini pendidikan etika,” ucap Dedi.

    “Kalau mereka besar nanti, duduk di meja makan, engga ada yang bilang ‘itu anak bekas nakal.’ Yang ada, orang akan bilang, ‘itu anak berkarakter,” tambahnya.

    Langkah Dedi Mulyadi ini mendapat dukungan luas dari para bupati dan wali kota di Jawa Barat. Menurutnya, pendidikan karakter berbasis disiplin TNI diyakini dapat menjadi solusi atas krisis moral dan kenakalan remaja yang tak tertangani lewat jalur hukum formal.

    “Ini bukan hanya soal anak-anak hari ini. Ini tentang arah bangsa ke depan,” ucapnya. (TribunJakarta.com/TribunJabar)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Cak Imin Sentil Dedi Mulyadi: Jangan Buat Aturan Sendiri – Halaman all

    Cak Imin Sentil Dedi Mulyadi: Jangan Buat Aturan Sendiri – Halaman all

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun mengingatkan kepala daerah tak boleh membuat aturan sendiri atau berbeda dengan pemerintah pusat

    Tayang: Sabtu, 3 Mei 2025 22:15 WIB

    Tribunnews.com/Reza Deni

    VASEKTOMI SYARAT BANSOS – Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pemerintah tidak mencantumkan syarat khusus terkait pemberian bantuan sosial (bansos) terhadap warga miskin. Hal itu dikatakan Cak Imin saat ditanya terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengusulkan syarat vasektomi untuk penerima bansos. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengingatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk tak buat aturan sendiri.

    Hal itu disampaikan Cak Imin merepons soal Dedi Mulyadi yang berencana membuat kebijakan vasektomi atau steril bagi laki-laki dewasa sebagai syarat penerimaan Bantuan Sosial (Bansos).

    Mulanya, Cak Imin menegaskan bahwa penerima bansos tak perlu memenuhi persyaratan tersebut.

    “Enggak ada. Enggak ada syarat itu,” kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun mengingatkan kepala daerah tak boleh membuat aturan sendiri atau berbeda dengan pemerintah pusat.

    “Tidak boleh bikin aturan sendiri,” tegasnya.

    Diberitakan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mewacanakan vasektomi atau steril bagi laki-laki dewasa karena melihat banyak keluarga tidak mampu atau kategori miskin memiliki anak dengan jumlah banyak.

    Kader Partai Gerindra ini tidak ingin, bantuan dari pemerintah atau Pemda hanya diberikan kepada keluarga yang sama dan waktu yang lama.

    “Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan Keluarga Berencana.

    Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata dia seperti dikutip Kompas TV.

     
     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Viral Peresmian GRIB Bali Berlatar Belakang Bendera Gerindra

    Viral Peresmian GRIB Bali Berlatar Belakang Bendera Gerindra

    GELORA.CO – Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Bali membantah dikaitkan dengan pembentukan organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya. Hal ini disampaikan Sekretaris DPD Partai Gerindra Bali Kadek Rambo Budi Prasetya di Denpasar, Sabtu (3/5/2025), merespons beredarnya video ormas GRIB Jaya meresmikan kepengurusan di Bali dengan latar belakang bendera Partai Gerindra.

    “Terkait masalah foto dan segala macam, kami tidak mengetahui itu posisi tempat di mana. Yang jelas Partai Gerindra tidak pernah berafiliasi dengan ormas GRIB,” katanya.

    Rambo bahkan mengatakan tidak tahu kapan dan di mana video serta foto berlatar bendera Partai Gerindra itu diambil. Beredarnya informasi pelantikan ormas yang ditolak banyak masyarakat melalui media sosial itu sampai membuat Ketua DPD Partai Gerindra Bali Made Muliawan Arya turun tangan menjawab di beberapa konten media sosial.

    Rambo menegaskan partainya terbuka dalam menjalin pertemanan dengan seluruh ormas di Bali selama menjunjung ideologi Pancasila. Namun, secara organisasi, is menegaskan tidak ada hubungan resmi ataupun afiliasi khusus Gerindra dengan GRIB.

    “Namun, pada prinsipnya apabila berkawan, Partai Gerindra di Bali berkawan dengan semua ormas yang ada di Bali karena kami meyakini secara pertemanan, semua ormas ini punya ideologi yang baik, pasti berlandaskan Pancasila,” ujarnya.

    Sebelumnya, beredar video kepengurusan ormas GRIB Jaya dilantik di Bali dengan ketuanya bernama Yosef Nahak. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Ketua DPP GRIB Jaya Hercules Rosario dengan sejumlah atribut organisasi dan bendera Partai Gerindra pada sudut kanan.

    Secara terpisah, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali Ngurah Wiryanatha mengatakan ormas GRIB Jaya tersebut tidak resmi sebab belum mengajukan diri ke Pemprov Bali.

    “Sampai sekarang GRIB belum ada mengajukan SKT (surat keterangan terdaftar) ke Kesbangpol,” ujarnya melalui pesan singkat.

  • DPRD Surabaya desak pemkot serius tangani UD Sentoso Seal pasca-segel

    DPRD Surabaya desak pemkot serius tangani UD Sentoso Seal pasca-segel

    Arsip – Ketua komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. ANTARA/Indra Setiawan

    DPRD Surabaya desak pemkot serius tangani UD Sentoso Seal pasca-segel
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 03 Mei 2025 – 16:31 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendesak kepada Pemerintah Kota Surabaya serius dalam menangani permasalahan UD Sentoso Seal menyusul video viral terkait operasional kembali gudang milik perusahaan tersebut pasca/setelah disegel oleh pemkot.

    ia menegaskan bahwa tindakan UD Sentoso Seal yang tetap beroperasi tanpa mengantongi Tanda Daftar Gudang (TDG) resmi, meski telah disegel, merupakan bentuk pelecehan terhadap kewibawaan hukum dan otoritas Pemerintah Kota Surabaya.

    “Pemkot Surabaya harus bersikap lebih tegas, tidak setengah hati dalam menindak pelanggaran seperti ini,” kata dia saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu.

    Keberanian UD Sentoso Seal melanjutkan operasional meski telah disegel, kata dia, adalah wujud arogansi korporasi dan pengabaian terhadap aturan yang berlaku.

    “Pemkot harus tegas dan tidak setengah hati. Tindakan UD Sentoso Seal yang mengabaikan penyegelan oleh wali kota karena tidak memiliki TDG, tidak ubahnya seperti meremehkan kebijakan dan hukum yang berlaku di Surabaya,” katanya.

    Politisi Gerindra ini menyebut, pembiaran terhadap pelanggaran seperti ini hanya akan membuka ruang bagi pelaku usaha lain untuk bersikap serupa.

    Padahal, lanjut dia, ketegasan dan konsistensi penegakan aturan merupakan kunci menjaga ketertiban dan keadilan dalam tata kelola kota.

    “Sudah melecehkan Pemerintah Kota Surabaya, menunjukkan sikap arogan dan abai terhadap perizinan. Jika dibiarkan, akan menjadi preseden buruk dalam penegakan perda di Surabaya,” kata Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi hukum dan pemerintahan, kata Yona, akan meminta klarifikasi dari dinas terkait dan Satpol PP atas insiden ini.

    DPRD juga akan mendorong agar proses penyegelan ulang tidak hanya bersifat simbolik, tapi disertai sanksi administratif maupun pidana jika perlu.

    “Jangan sampai penyegelan hanya jadi formalitas. Bila perlu, laporkan ke penegak hukum agar ada efek jera. Ini soal wibawa pemerintah dan keadilan bagi pelaku usaha lain yang taat aturan,” tegasnya.

    Yona juga meminta masyarakat turut mengawasi dan melaporkan jika menemukan pelanggaran serupa.

    “Itu sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban di Kota Surabaya,” ucapnya.

    Sebelumnya beredar di media sosial Instagram kegiatan pekerja di UD Sentoso Seal yang menerobos dan membuka segel yang sudah dipasang oleh Pemerintah Kota Surabaya.

    Dalam video tersebut terlihat beberapa orang pekerja keluar dari dalam gudang dengan berjalan kaki dan naik sepeda motor serta ada seorang perempuan yang membuka segel dari Pemerintah Kota Surabaya, namun pihak UD Sentoso Seal belum memberi penjelasan.

    Sumber : Antara

  • Komisi A DPRD Surabaya Kecam Operasional Gudang Disegel: Bentuk Pelecehan Hukum

    Komisi A DPRD Surabaya Kecam Operasional Gudang Disegel: Bentuk Pelecehan Hukum

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengecam keras operasional kembali gudang milik UD Sentosa Seal yang sebelumnya telah disegel oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap kewibawaan hukum dan otoritas pemerintah.

    Gudang UD Sentosa Seal diketahui tetap menjalankan aktivitas operasional meski belum mengantongi Tanda Daftar Gudang (TDG) resmi. Padahal, penyegelan telah dilakukan karena pelanggaran perizinan.

    “Pemkot harus tegas dan tidak setengah hati. Tindakan UD Sentosa Seal yang mengabaikan penyegelan oleh Wali Kota karena tidak memiliki TDG, tidak ubahnya seperti meremehkan kebijakan dan hukum yang berlaku di Surabaya,” tegas Yona, Sabtu (3/5/2025).

    Menurut politisi Gerindra ini, keberanian UD Sentosa Seal melanjutkan aktivitas bisnis meski telah disegel mencerminkan arogansi korporasi dan pengabaian terhadap peraturan. Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran seperti ini akan menjadi preseden buruk.

    “Sudah melecehkan Pemerintah Kota Surabaya, menunjukkan sikap arogan dan abai terhadap perizinan. Jika dibiarkan, akan menjadi preseden buruk dalam penegakan perda di Surabaya,” imbuh Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi hukum dan pemerintahan akan meminta klarifikasi dari dinas terkait dan Satpol PP atas kejadian ini. Yona menegaskan agar penyegelan ulang nantinya tidak hanya bersifat simbolik, namun disertai sanksi administratif bahkan pidana jika perlu.

    “Jangan sampai penyegelan hanya jadi formalitas. Bila perlu, laporkan ke penegak hukum agar ada efek jera. Ini soal wibawa pemerintah dan keadilan bagi pelaku usaha lain yang taat aturan,” ujarnya.

    Ia juga mengajak masyarakat Surabaya turut serta mengawasi dan melaporkan jika menemukan pelanggaran serupa. Menurutnya, partisipasi aktif publik sangat penting untuk menjaga ketertiban kota. [asg/beq]

  • Profil Andi Seto Gadhista Asapa, Kader Gerindra yang Diangkat Jadi Direktur PT Timah – Page 3

    Profil Andi Seto Gadhista Asapa, Kader Gerindra yang Diangkat Jadi Direktur PT Timah – Page 3

    PT Timah Tbk (TINS) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (2/5/2025). Dalam RUPSLB ini, pemegang saham menetapkan Yuslih Ihza Mahendra sebagai Komisaris Independen PT Timah bersama tiga anggota dewan komisaris lainnya yakni M Hita Tunggal, Rizani Usman, dan Eniya Listiani Dewi.

    Untuk diketahui, Yuslih Ihza Mahendra merupakan kakak dari Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Selain itu, berdasarkan RUPSLB PT Timah Tbk (TINS) yang digelar di Jakarta, Jumat, menetapkan Komisaris Utama dijabat oleh Agus Rohman menggantikan M. Alfan Baharudin.

    Sementara itu, pada jajaran direksi Restu Widiyantoro ditetapkan Direktur Utama PT Timah menggantikan Ahmad Dani Virsal.

    Selanjutnya, Nur Adi Kuncoro ditunjuk sebagai Direktur Operasi dan Produksi; Fina Eliani sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko; Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara sebagai Direktur Pengembangan Usaha; dan Andi Seto Gadhista Asapa sebagai Direktur Sumber Daya Manusia PT Timah Tbk.

    PT Timah Tbk (TINS), anggota Holding MIND ID, menggelar RUPSLB sebagai langkah strategis memperkuat transformasi bisnis melalui perubahan susunan pengurus pada jajaran Direksi dan Komisaris.

    “RUPSLB ini menyetujui perubahan pengurus pada jajaran Direksi dan Komisaris Perusahaan. Hal ini sebagai upaya penguatan tata kelola perusahaan dan transformasi bisnis perusahaan serta peningkatan kinerja korporasi,” kata Corporate Secretary PT Timah Rendi Kurniawan dikutip dari Antara.

  • Tak Cuma Sutiyoso dan Gatot, Hercules Pernah Tantang Brigjen Hengki Haryadi Lalu Berujung Minta Maaf

    Tak Cuma Sutiyoso dan Gatot, Hercules Pernah Tantang Brigjen Hengki Haryadi Lalu Berujung Minta Maaf

    TRIBUNJAKARTA.COM – Nama Ketua Umum GRIB JAYA, Hercules saat ini tengah menjadi buah bibir masyarakat.

    Semua bermula Ketika, Purnawirawan TNI sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso menyebut ormas-ormas saat ini berpakaian mirip tentara.

    Sutiyoso pun mendukung revisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) yang wacananya digulirkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

    Hercules lantas menganggap Sutiyoso telah menyinggung ormas.

    Ia pun meminta Sutiyoso untuk diam. 

    “Kaya Pak Sutiyoso itu ngapain, Pak Sutiyoso itu gak usahlah menyinggung ormas, sudahlah kalau saya bilang mulutmu sudah bau tanah. Gak usah nyinggung-nyinggung kita,” tegas Hercules.

    “Orang boleh takut sama Pak Sutiyoso, saya gak takut,” jelasnya.

    Mendengar pernyataan Hercules, Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo marah besar.

    Gatot Nurmantyo menilai Hercules merupakan sosok yang kurang ajar dan tidak tahu diri.

    “Bintang tiga, jenderal, saya juga purnawirawan tidak kau anggap, kau ngomong seenak perutmu saja itu,” tegas Gatot Nurmantyo.

    “Ingat kau dulu TBO (Tenaga Bantuan Operasi), kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja kau? Kamu itu kan preman memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kalau itu preman,” tambah Gatot Nurmantyo.

    Konflik semakin panjang, setelah Hercules meminta maaf kepada Sutiyoso namun tidak dengan Gatot Nurmantyo.

    “Saudara Gatot Nurmantyo, saya tidak takut dengan anda, saya tidak menghargai anda, ya. Jadi, kenapa kok anda bisa begitu bengis terhadap saya,” katanya seperti dikutip dari YouTube Nusantara_Showbiz yang tayang pada Jumat (2/5/2025). 

    Hercules mengatakan dirinya awalnya tak memiliki masalah dengan Gatot Nurmantyo. 

    “Saya tidak sebut nama Pak Gatot loh, tolong Pak Gatot jangan mengganggu saya. Karena aku ini bekas ‘orang gila’,” katanya.

    Penelusuran TribunJakarta.com, ternyata bukan cuma Sutiyoso dan Gatot Nurmantyo yang pernah ‘disenggol’ oleh Hercules.

    Di tahun 2023, Hercules pernah menantang Brigjen Hengki Haryadi yang kala itu menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

    Peristiwa tersebut terjadi saat Hercules memberikan sambutan dalam acara silaturahmi Partai Gerindra dengan GRIB Jaya pada Sabtu (3/6/2023). 

    Dalam tayangan Kompas TV, Hercules tampak mengenakan kemeja hitam merah dengan ikat kepala berwarna hitam. 

    Dia bersuara lantang dan menyatakan tak takut kepada Hengki secara pribadi, bukan institusi Polri. 

    “Seorang Kombes Hengki Haryadi, saya enggak takut sama dia pribadi, bukan institusi Polri, tapi pribadi dia,” ujar Hercules dalam pidato itu. 

    Berujung Minta Maaf

    Setelah video pernyataan itu beredar luas, Hercules kemudian membuat video permintaan maaf kepada Hengki Haryadi. 

    Dalam video itu, terlihat Hercules yang memakai peci merah dan baju biru itu meminta maaf karena telah marah-marah dan menantang Hengki. 

    “Saya Hercules, pertama mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya, kepada Pak Hengki atas kemarin kejadian salah paham,” ucap Hercules dalam video yang diunggah, Selasa (6/6/2023). 

    “Mengenai orang memberi berita ke saya, Pak Hengky katanya ada TO (target operasi) saya, ada target saya, orang itu ternyata salah,” tambah dia. 

    Ia mengatakan, ada spontanitas yang disampaikan olehnya sehingga mengeluarkan kata-kata kurang baik, khususnya kepada Hengki Haryadipribadi, bukan Institusi Polri. 

    “Sampai ke acara saya ada sedikit spontanitas di luar kesadaran ya ada saya mengeluarkan kata-kata yang kurang baik,” jelas dia. 

    Dalam video itu, Hercules juga meminta kepada media agar tidak memperpanjang masalah ini. 

    “Saya pribadi mohon kepada teman-teman media, tidak usah terlalu diperpanjang berita ini,” jelas Hercules. 

    Selain itu, Hercules juga meminta maaf kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Demokrat: Kampanye Terbaik bagi Prabowo adalah Kinerja

    Demokrat: Kampanye Terbaik bagi Prabowo adalah Kinerja

    Demokrat: Kampanye Terbaik bagi Prabowo adalah Kinerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com-
     
    Partai Demokrat
    menyatakan, kampanye terbaik bagi Presiden Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2029 adalah menunjukkan kinerja terbaiknya sebagai presiden.
    Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat
    Herzaky Mahendra Putra
    menyatakan, Prabowo bisa memenangkan kembali hati rakyat jika menunjukkan kinerja apik dalam pemerintahannya lima tahun ini.
    “Karena hari ini, menurut ketua umum kami, Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), kampanye terbaik bagi Pak Prabowo adalah kinerja,” ujar Herzaky di Kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
    Maka dari itu, Herzaky menekankan bahwa Demokrat ingin fokus membantu pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan optimal.
    “Sehingga kami, bersama teman-teman lain, teman-teman Koalisi Indonesia Maju (KIM), kita berjuang habis-habisan, totalitas ya di kabinet,” kata dia.
    Herzaky menyebutkan, sejauh ini Prabowo menjadi satu-satunya opsi untuk diusung sebagai capres oleh Demokrat.
    Sementara itu, belum ada pembahasan di internal Demokrat mengenai peluang mengusung AHY pada Pilpres 2029.
    “Kalau ditanya, apakah ada opsi selain Pak Prabowo? Hari ini enggak. Kami hanya punya nama Pak Prabowo yang akan diusung kembali di 2029,” ujar Herzaky.
    Sebelumnya, Partai Gerindra telah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo untuk kembali maju pada Pilpres 2029.
    Sementara itu, Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar mengirim sinyal untuk kembali mendukung Prabowo pada Pilpres 2029.
    Ketika ditanya soal aliran dukungan tersebut, Prabowo mengaku ingin fokus mengerjakan tugasnya sebagai presiden.
    “Nanti lah itu ya. Kita kerja, kita kerja dulu untuk rakyat,” ungkap Prabowo, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (22/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota Komisi E DPRD Jatim Apresiasi Pemprov Wujudkan Pendidikan Berkeadilan 

    Anggota Komisi E DPRD Jatim Apresiasi Pemprov Wujudkan Pendidikan Berkeadilan 

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso mengapresiasi komitmen Pemprov Jatim dalam memajukan sektor pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

    Cahyo melihat keseriusan pemerintah provinsi dalam pemajuan sektor pendidikan melalui program kerja pada periode kedua kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa- Emil Dardak. Pendidikan sendiri merupakan bagian penting dari Nawa Bhakti Satya Jilid II, Jatim Cerdas.

    “Jatim memiliki fokus untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia kita dengan peningkatan pelayanan dan akses pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan,” kata Cahyo saat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Jumat (2/5/2025).

    Hal itu, kata dia, juga terlihat dari adanya peningkatan target pendidikan berkualitas dan merata berdasarkan indikator-indikator sesuai standarisasi pendidikan.

    “Selain itu, kita juga bisa melihat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Provinsi Jatim maupun kabupaten kota yang ada di provinsi ini telah mencapai angka yang sangat baik dan cukup merata,” kata Cahyo yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Di sisi lain, Cahyo juga menyoroti proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Ia mendorong agar penyempurnaan SPMB yang berpedoman pada Permendikdasmen No 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru itu mampu meningkatkan keadilan dan pemerataan hak setiap anak untuk mendapatkan akses pelayanan pendidikan.

    Berdasarkan peraturan baru, ada pembagian kuota yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana kuota jenjang SMA jalur afirmasi minimal 30 persen. Jalur afirmasi ini ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

    Kemudian jalur prestasi minimal 30 persen, jalur domisili (dulu zonasi, red) 35 persen yang terbagi antara domisili reguler 20 persen dan domisili sebaran 15 persen. Selanjutnya jalur prestasi lomba 5 persen dan jalur mutasi 5 persen.

    Sementara untuk SMK, kuota afirmasi 15 persen, mutasi orang tua 5 persen, prestasi hasil lomba 5 persen, domisili SMK 10 persen dan jalur nilai prestasi akademik 65 persen. Nilai akademik yang diprioritaskan dalam SPMB 2025 adalah nilai rapor SMP/MTs/Sederajat semester 1-5 dan ditambahkan dengan indeks sekolah.

    Namun demikian yang menjadi catatan Cahyo Harjo adalah keterbatasan jumlah SMA Negeri di Jatim tidak berbanding lurus dengan jumlah SMP yang ada sehingga perlu solusi.

    “Nah, tentu kami berharap adanya perhatian yang lebih ditingkatkan kembali, untuk sekolah-sekolah swasta kita. Karena mereka juga bagian dari Bangsa Indonesia, bagian dari Negara Indonesia dan juga bagian dari memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa kita,” ucapnya.

    Legislatif juga memandang bahwa peran sekolah swasta sangat strategis sehingga perlu peningkatan insentif agar kualitas infrastruktur dan pelayanan pendidikan semakin meningkat namun bisa diakses dengan biaya pendidikan yang terjangkau.

    Beberapa waktu lalu, Komisi E DPRD Jatim melakukan diskusi dengan Gubernur Jatim. Pertemuan itu salah satunya membahas tentang pembentukan Sekolah Rakyat sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

    Pemprov Jatim sangat berkomitmen dan telah mengajukan kepada pemerintah pusat titik-titik yang akan dibangun atau dilaksanakannya Sekolah Rakyat ini.

    “Kami dari DPRD Jatim mendukung program ini, karena ini adalah komitmen yang baik dari pemerintah pusat di bawah komando Presiden Prabowo untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, merata dan berkeadilan untuk setiap masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan ekonomi,” ucapnya.

    Apalagi Sekolah Rakyat juga ditunjang dengan sistem asrama, makan gratis dan fasilitas gratis. Selain meningkatkan kecerdasan yang memberikan keadilan pendidikan, juga dapat membentuk karakter generasi muda berkepribadian berbudaya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

    Komisi E DPRD Jatim tak lupa memberikan sejumlah catatan. Antara lain bantuan insentif dari pemerintah provinsi kepada SMA/SMK negeri maupun swasta melalui skema BPOPP agar dapat ditingkatkan kembali. Dengan tujuan, demi meningkatkan kualitas sekolah agar naik kelas sehingga mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

    “Kami juga berharap program link and match antara sekolah dengan industri dan juga dengan universitas dapat dimaksimalkan agar dapat meningkatkan kualitas anak-anak didik kita dan juga mempermudah keberlanjutan anak-anak generasi muda kita untuk peningkatan kualitas kehidupan di masa yang akan datang,” ujarnya.

    Cahyo memastikan akan selalu mendukung program prioritas Gubernur Khofifah yang tercantum dalam Nawa Bhakti Satya Jatim Cerdas. Salah satunya adalah upaya meningkatkan literasi masyarakat.

    “Ini adalah sesuai yang penting, karena kita tahu bahwa masyarakat kita memiliki tingkat literasi yang belum baik apabila dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara maju. Maka, kami mendorong peningkatan literasi yang positif ini bisa dilaksanakan Pemprov Jatim maupun kabupaten kota,” terangnya.

    Ia berpesan agar pembentukan sistem pelayanan pendidikan harus berazaskan tujuan nasional bangsa. Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan kemampuan watak serta peradaban bangsa, serta menjadikan generasi muda sebagai manusia berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mencinta negara. (tok/but)