Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Hoaks! Prabowo dan Megawati adakan sidang paripurna pemakzulan Gibran

    Hoaks! Prabowo dan Megawati adakan sidang paripurna pemakzulan Gibran

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial X menarasikan Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri mengadakan sidang paripurna untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Video tersebut menampilkan Prabowo dan Megawati sedang berbincang dengan latar belakang ruangan bertuliskan “Sidang Paripurna Pemakzulan GIBRAN 4-5-2025”.

    Berikit narasi dalam unggahan tersebut:

    “Beneran nih @prabowo
    @gerindra @PDI_Perjuangan
    Rakyat Indonesia menunggu kejelasannya…! Jangan hanya omon² seperti yg sudah² .”
    Namun, benarkah Prabowo dan Megawati makzulkan Gibran?Tangkap layar unggahan di media sosial X soal pemakzulan Gibran oleh Prabowo dan Megawati yang terbukti hoaks. Video aslinya diambil saat HUT TNI 2022 dan telah disunting dengan latar palsu. (ANTARA/X)
    Penjelasan :

    Berdasarkan penelusuran ANTARA, ditemukan video serupa berjudul ”Momen Megawati dan Prabowo Akrab Bercanda di Upacara HUT ke-77 TNI” yang di rilis oleh kanal Youtube KOMPASTV. Video tersebut diambil saat momen kebersamaan Prabowo dan Megawati pada acara HUT TNI ke-77 di Jakarta, Rabu (5/10/2022).

    Video tersebut telah disunting dengan sedemikian rupa dengan mengganti latar ruangan bertuliskan “Sidang Paripurna Pemakzulan GIBRAN 4-5-2025”.

    Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden diatur secara tegas dalam UUD 1945, terutama pada Pasal 7A. Ketentuan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa presiden maupun wakil presiden hanya bisa diberhentikan dari jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran serius, seperti tindakan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau kejahatan berat lainnya.

    Usulan pemberhentian tersebut harus terlebih dahulu diajukan oleh DPR dan selanjutnya ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Baca selengkapnya di sini.

    Dengan demikian unggahan yang menyebut Prabowo dan Megawati memakzulkan Gibran adalah hoaks. Video tersebut adalah hasil suntingan dari potongan video saat momen HUT TNI 2022, lalu diedit dengan latar palsu. Sesuai UUD 1945, pemakzulan wakil presiden hanya bisa dilakukan lewat proses hukum oleh DPR dan MK jika terbukti melakukan pelanggaran berat.

    Klaim : Prabowo dan Megawati adakan sidang paripurna pemakzulan Gibran
    Rating : Hoaks

    Cek fakta: Hoaks! Prabowo resmi copot wakil presiden pada akhir April

    Cek fakta: Roy Suryo dipenjara karena terbukti sebagai pemilik akun Fufufafa, benarkah?

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

  • Surabaya Tuan Rumah Munas APEKSI, DPRD: Ini Ajang Bangun Reputasi Nasional

    Surabaya Tuan Rumah Munas APEKSI, DPRD: Ini Ajang Bangun Reputasi Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Kota Surabaya akan menjadi pusat perhatian nasional saat menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar pada 6–10 Mei 2025.

    Acara bergengsi ini akan dihadiri oleh 98 Wali Kota dari seluruh Indonesia dan dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyambut positif penyelenggaraan Munas APEKSI di Kota Pahlawan tersebut. Dia menilai acara nasional ini akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi kota Surabaya, terutama melalui sektor pariwisata, UMKM, dan perhotelan.

    “Saya berharap Munas APEKSI ke VII di Surabaya berjalan lancar dan menghasilkan dampak positif bagi kota Surabaya,” ujar Yona, Senin (5/5/2025).

    Yona menjelaskan bahwa sebagai ajang bertemunya para kepala daerah, Munas APEKSI akan membahas berbagai isu strategis yang relevan dengan tantangan pembangunan perkotaan saat ini.

    Dia juga menyebut peran penting Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI.

    “Dalam Munas APEKSI ada beberapa isu yang menjadi tema Munas yang dihadiri seluruh Wali Kota se-Indonesia. Kebetulan Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, merupakan Wali Kota Surabaya,” tambah Yona.

    Politikus Gerindra itu menilai bahwa isu-isu yang dibahas dalam Munas APEKSI sejalan dengan arah kebijakan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dia optimistis forum ini akan memperkuat kolaborasi antar-daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

    “Isu yang dibahas di Munas APEKSI tentu linear dengan apa yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

    Yona pun menyampaikan harapan agar Munas ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga menghasilkan rumusan kebijakan yang konkret dan aplikatif bagi kota-kota di Indonesia. Dia juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai tuan rumah.

    “Kami ucapkan selamat Munas APEKSI di Surabaya, semoga menghasilkan forum yang terbaik bagi bangsa dan daerahnya masing-masing pasca Munas,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Prabowo Kirim Sinyal Bahas RUU Perampasan Aset, Begini Jawaban Baleg DPR

    Prabowo Kirim Sinyal Bahas RUU Perampasan Aset, Begini Jawaban Baleg DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyatakan belum ada pembahasan soal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) meski Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dukungannya terhadap UU Perampasan Aset.

    Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan menyebut meski memang belum ada pembahasan itu, RUU Perampasan Aset nyatanya menjadi inisiatif pemerintah dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah 2025-2029.

    “Namun demikian, bila mana sudah ada sinyal dari Bapak Prabowo Subianto tentunya akan kita coba lakukan satu proses,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Menurut Bob, muatan materi dalam RUU Perampasan Aset masih memerlukan pemutakhiran (pembaruan) tentang peruntukannya, karena ketika diperuntukkan bagi pidana umum, maka akan melebar kemana-mana.

    Dia melanjutkan, pemutakhiran juga diperlukan supaya RUU Perampasan Aset tidak bersinggungan atau bertabrakan dengan Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). 

    “Maka pemutakhiran ini memerlukan satu waktu dan proses, di mana juga ini merupakan satu inisiatif dari pemerintah yang kemarin dimasukkan apakah ini nanti akan perampasan aset koruptor atau perampasan aset pidana, nah ini yang harus diperbaiki kembali,” beber politikus Gerindra tersebut.

    Di lain sisi, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan menyebut hingga sejauh ini Baleg DPR belum menerima penugasan untuk membahas RUU Perampasan Aset, meski pihaknya memasukkan RUU itu ke Prolegnas Prioritas.

    “Kita juga memasukkannya dalam Prolegnas Prioritas. Tapi belum ada penugasan, kan itu kan ditugaskan lagi. Kami sedang merancang naskah akademiknya termasuk juga RUU-nya,” ucapnya di tempat yang sama.

    Sebelumnya, Prabowo akhirnya memberi ‘lampu hijau’ bagi eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. 

    Komitmen tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025). 

    Menurutnya, pembahasan RUU Perampasan Aset yang sempat mandek di parlemen ini agar kembali dilanjutkan demi  memberantas praktik korupsi di Tanah Air. 

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu [rampas aset],” tegas Prabowo yang langsung disambut riuh ribuan buruh yang mengikuti aksi May Day hari itu.

  • Hasan Nasbi Hadir di Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Singgung Ini

    Hasan Nasbi Hadir di Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo Singgung Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memaklumi kesalahan juru bicara, sempat dinilai salah melakukan dalam menyampaikan komunikasi. Dalam kesempatan itu juga dihadiri oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi yang terpantau mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, Senin (5/5/2025).

    Hasan sebelumnya sudah menyatakan mundur dari jabatannya sejak (21/4/2025) lalu. Namun sampai saat ini belum ada jawaban resmi dari Prabowo.

    Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung sosok Juru Bicara ‘Keseleo” dalam dalam memberikan pernyataan.

    “Ada mungkin juru bicara saya keseleo. Ya namanya manusia, dia juga baru menjabat, iya nggak? iya nggak?” kata Prabowo

    Ia juga mengapresiasi jajaran kabinet Merah Putih yang telah bekerja keras dalam 6 bulan pemerintahan. Sehingga wajar jika terdapat kesalahan yang terjadi.

    Prabowo lantas menegaskan bila ada kekhilafan maka itu hal wajar, mengingat Kabinet Merah Putih tidak sepenuhnya diisi oleh pejabat-pejabat senior.

    “Di sana-sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar karena kita, ada menteri-menteri yang sudah senior sudah lama pengalaman, ada yang baru, iya kan? Ya kan baru menjabat,” kata Prabowo.

    Bahkan Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengungkapkan, bahwa ia juga pernah melakukan kesalahan ketika baru menjabat. Ia sempat menyasar ketika berjalan di Istana Merdeka.

    “Saya saja baru menjabat berapa hari presiden salah jalan di Istana Merdeka, bener. Cari WC, di mana WC? Wajar. Jadi kita sudah lah,” kata Prabowo yang disambut tawa para anggota kabinet di ruang sidang.

    Kendati begitu, ia juga berkelakar jika menteri senior yang melakukan kesalahan maka tidak dapat ditoleransi. Bahkan ia menyinggung Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

    “Airlangga salah berbicara gak bisa,” kata Prabowo.

    (emy/wur)

  • RUU Perampasan Aset: Menteri Hukum Sebut Draf Sudah Dibahas dengan PPATK

    RUU Perampasan Aset: Menteri Hukum Sebut Draf Sudah Dibahas dengan PPATK

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut tengah mematangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset setelah diberikan ‘lampu hijau’ oleh Presiden Prabowo Subianto untuk segera dibahas dengan DPR. 

    Supratman menegaskan pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai fokus agar bisa segera dibahas dengan legislatif. Presiden juga disebut telah memberikan restu agar aturan ini segera terwujud.

    “Kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan [Kepala, red] PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draft terakhir,” ungkap Supratman kepada wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Supratman lalu menyampaikan bakal segera berkonsultasi dengan DPR mengenai kapan waktu yang tepat guna menentukan penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas berikutnya. Harapannya, RUU Perampasan Aset bisa masuk ke dalam prolegnas tersebut. 

    Politisi Partai Gerindra itu memastikan RUU Perampasan Aset saat ini masih akan tetap menjadi inisiatif pemerintah. Namun, dia belum bisa memastikan apabila Prabowo berpeluang mengirimkan supres baru ke DPR untuk pembahasan RUU itu. 

    “Nanti kita lihat. Yang pasti kan kita lagi komunikasikan dengan teman-teman di DPR. Kemudian juga dengan lintas Kementerian ya. Tadi pagi saya sudah ketemu dengan Kepala PPATK membicarakan juga,” ucap politisi Partai Gerindra itu. 

    Sebelumnya, Prabowo telah menyampaikan agar pembahasan RUU Perampasan Aset yang sempat mandek agar kembali dilanjutkan demi  memberantas praktik korupsi di Tanah Air. 

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu [rampas aset],” tegas Prabowo yang langsung disambut riuh ribuan buruh yang mengikuti aksi May Day hari itu.

  • Prabowo Targetkan Biaya Haji Turun di 2026, Begini Penjelasannya

    Prabowo Targetkan Biaya Haji Turun di 2026, Begini Penjelasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan biaya haji pada tahun depan bisa ditekan di antaranya dari sisi komponen pesawat hingga katering.

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Dahnil menyebut rata-rata biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1446 H/2025 atau tahun ini sebesar Rp89,4 juta per jemaah. Angka itu turun Rp4 juta dibandingkan dari BPIH tahun lalu sebesar Rp93,4 juta per jemaah. Pada tahun depan, pemerintah menargetkan biaya itu bisa turun lagi dari beberapa komponen. 

    “Tahun ini kan sudah ditekan menjadi berkurang dari Rp4 juta. Tahun depan juga bisa ditekan misalnya dari komponen pesawat, kemudian komponen katering dan sebagainya,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025). 

    Dahnil menilai permintaan Prabowo untuk menekan lagi komponen-komponen ongkos ibadah haji sangat memungkinkan. Dia menyebut permintaan Prabowo itu adalah hal utama yang diinginkan dari pembentukan BP Haji. 

    Selain itu, sambung Dahnil, Prabowo juga menginginkan pengurusan haji bebas dari praktik kartel dan korupsi. 

    “Kita di awal ya sejak BP Haji ada salah satu poin yang ingin catatan dari Presiden adalah pengurusan haji yang transparan yang bebas dari kartel dan praktek korupsi. Nah salah satunya adalah bagaimana menekan ongkos haji,” kata politisi Partai Gerindra itu.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti sejumlah isu yang selalu muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji mulai dari biaya, waktu tunggu, hingga kondisi jemaah haji di Arab Saudi.

    Kepala Negara, misalnya, menyatakan belum puas meskipun pemerintah berhasil menurunkan biaya haji hingga Rp4 juta pada tahun ini.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan menargetkan penurunan lebih lanjut agar ongkos ibadah haji Indonesia bisa lebih murah dari negara tetangga, seperti Malaysia.

    Tugas ini pun dia dorong agar bisa diselesaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Yusuf Irfan.

    “Sekarang alhamdulillah kita bisa turunkan Rp4 juta, tapi saya belum puas. Saya minta dikurangi lagi, kalau bisa lebih murah dari Malaysia,” ujarnya saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu (4/5/2025).

  • Respons Munculnya GRIB Jaya, Wagub Bali Tegaskan Sudah Ada Pecalang, Wacanakan Pemberian Insentif – Halaman all

    Respons Munculnya GRIB Jaya, Wagub Bali Tegaskan Sudah Ada Pecalang, Wacanakan Pemberian Insentif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kemunculan organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali, menjadi sorotan publik.

    Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta menegaskan, Bali sudah memiliki aparatur negara baik itu TNI maupun Polri.

    Giri memaparkan, desa adat di Bali juga memiliki Pecalang, yang akan diupayakan agar menerima insentif dari Pemerintah Provinsi Bali.

    “Dari 1400 lebih desa adat Itu sudah memiliki Pecalang desa adat.”

    “Nah Pecalang desa adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika dresta wilayah adat itu sendiri,” katanya di Kantor Gubernur Bali, Senin (5/5/2025), dilansir Tribun-Bali.com.

    Giri menambahkan, ketika periode pertama sudah dituangkan dalam Keputusan Pemerintah Provinsi Bali terkait dibentuknya Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda).

    Sehingga, lanjutnya, kolaborasi antara TNI Polri serta aparat penegak hukum lainnya bersama tokoh dan masyarakat adat utamanya dari Pecalang, yang akan menjaga Bali.

    “Inilah yang harus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Bali itu sendiri di luar daripada itu peran penting juga masyarakat Bali harus peduli terhadap wilayahnya.”

    “Di mana Bumi kita pijak di situ langit kita junjung itu yang pertama prinsipnya, kalau dengan ormas luar di Bali ini mempunyai prinsip untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, saya kira tidak perlu karena sudah ada,” papar Giri.

    Sementara itu, beredar foto dan video di media sosial terkait pelantikan DPD GRIB Jaya Bali.

    Dalam foto maupun video tersebut, terpampang bendera Partai Gerindra.

    Sekretaris DPD Partai Gerindra Bali, Kadek ‘Rambo’ Budi Prasetya, telah menanggapi beredarnya foto pelantikan GRIB Jaya Bali tersebut.

    Rambo menegaskan, partainya tidak memiliki hubungan afiliasi dengan ormas tersebut.

    “Terkait dengan masalah foto dan segala macam, kami tidak mengetahui itu posisi tempat di mana. Yang jelas Partai Gerindra tidak pernah berafiliasi dengan Ormas GRIB,” katanya, Minggu (4/5/2025), dikutip dari Tribun-Bali.com.

    Menurutnya, Gerindra Bali bersikap terbuka dalam menjalin pertemanan dengan seluruh ormas di Bali selama menjunjung ideologi Pancasila.

    “Namun pada prinsipnya apabila berkawan, Partai Gerindra di Bali berkawan dengan semua ormas yang ada di Bali.”

    “Karena kami meyakini secara pertemanan, semua ormas ini punya ideologi yang baik, pasti berlandaskan Pancasila kalau seandainya berkawan.”

    “Kalau berafiliasi secara langsung, kami dari Gerindra menegaskan tidak pernah berafiliasi langsung dengan ormas GRIB,” tegas dia.

    Pecalang Bali tegas menolak kehadiran GRIB Jaya Bali.

    Reaksi Pecalang atas hadirnya GRIB Jaya di Bali diunggah akun Facebook Senator RI, Niluh Djelantik, Minggu (4/5/2025).

    Video tersebut dibuka dengan sosok bernama Rahmat yang mengenalkan diri sebagai Panglima Satgas GRIB DPD Bali.

    Perwakilan Pecalang Bali pun menjawab perkenalan tersebut dengan menolak kehadiran ormas manapun.

    “Saya pecalang, kami bukan penjaga biasa.”

    “Kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan, turun temurun untuk menjaga Bali.”

    “Kami tidak butuh ormas dari luar, kami tidak butuh pihak asing yang datang membawa agenda,” ungkapnya.

    GRIB JAYA DI BALI – Ketua DPP GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshall, saat melantik Ketua DPW GRIB Jaya Bali, Yosef Nahak, pada 1 Mei 2025. (Instagram/denpasarcerita)

    Selain itu, kehadiran GRIB ditakutkan akan merusak tatanan hidup masyarakat Bali yang sudah memiliki sistem keamanan sendiri sejak dulu.

    “Dan merusak tatanan hidup di Bali. Kami sudah punya sistem sendiri, dan sistem itu terbukti berjalan, kuat, dan dihormati rakyat,” tegasnya.

    Sebelumnya, publik dihebohkan dengan beredarnya sebuah foto di media sosial yang memperlihatkan acara pelantikan Ketua DPD GRIB Bali, Yosef Nahak.

    Dalam foto tersebut, terlihat kehadiran Ketua DPP GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshall; serta sejumlah atribut organisasi dan salah satu bendera partai politik.

    Di sisi lain, munculnya ormas-ormas baru di Bali mendapatkan respons dari berbagai kalangan.

    Kehadiran ormas baru, khususnya dari luar Bali, dikhawatirkan mengancam keamanan di Bali.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul Wagub Giri Prasta Sebut Tak Perlu Ormas Luar Daerah Jaga Bali, Pecalang Akan Dapat Insentif

    (Tribunnews.com/Nuryanti/Siti Nurjannah Wulandari) (Tribun-Bali.com/Ni Luh Putu Wahyuni Sari/Eka Mita Suputra)

  • Prabowo Subianto Singgung Isu Ijazah Jokowi dan Bantah Jadi Presiden Boneka di Sidang Kabinet – Halaman all

    Prabowo Subianto Singgung Isu Ijazah Jokowi dan Bantah Jadi Presiden Boneka di Sidang Kabinet – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Dalam pengantar sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota Kabinet Merah Putih tersebut, Presiden Prabowo sempat menyinggung soal isu ijazah palsu yang mendera Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

    Kepala Negara mengaku heran adanya pihak yang mempermasalahkan keaslian ijazah kuliah Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

    “Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka, masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” kata Prabowo.

    Ketua Umum Gerindra tersebut juga menyinggung pihak pihak yang menyebutnya sebagai Presiden boneka Jokowi.

    Menurut Prabowo anggapan tersebut tidaklah benar.

    “Saya dibilang apa itu presiden boneka saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” katanya.

    Menurut Prabowo dirinya hanya meminta saran kepada Jokowi.

    Prabowo mengatakan tidak ada yang salah apabila ia meminta saran kepada Presiden sebelumnya, termasuk kepada Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau tidak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa menghadap Pak Harto menghadap Bung Karno kalau bisa,” ujarnya.

    Jokowi Laporkan Tudingan Ijazah Palsu

    Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) resmi membuat laporan polisi soal dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu.

    Jokowi datang langsung bersama tim pengacaranya ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi pada Rabu (30/4/2025).

    Ia didampingi empat kuasa hukumnya melaporkan lima orang yang diduga terlibat dalam kasus ini yakni RS, RS, ES, T, dan K.

    Laporan tersebut menyertakan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta Pasal 27a,
    Pasal 32, dan Pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Dalam pemeriksaan awal, Jokowi ternyata membawa ijazah pendidikan formalnya mulai dari Sekolah Dasar (SD) untuk diperlihatkan ke polisi.

    “Tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga kuliahnya UGM, semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik,” kata Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan kepada wartawan di Polda Metro Jaya.

    Yakup menjelaskan dalam hal ini kliennya tersebut ditanya terkait apa yang dilaporkan termasuk soal sejarah ijazah tersebut.

    “Kemudian sejarah-sejarah Pak Jokowi juga ditanyakan, bagaimana dulu pada saat kuliah, kegiatan-kegiatan apa saja, hingga tentunya yang paling terkhusus, paling banyak mungkin mengenai peristiwa-peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan,” tuturnya.

    Lebih lanjut Yakup mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya terkait laporan yang dibuat ke penyidik Polda Metro Jaya untuk segera diselidiki.

    “Kita sudah serahkan ini kepada hukum, kepada jalur yang sudah benar, kami harap dan Pak Jokowi juga harap ini semua menjadi terang benderang, semuanya clear,” tuturnya.

    Kubu Jokowi sendiri menduga polemik ijazah palsu yang saat ini masih menjadi perbincangan bermuatan politis.

    Rivai Kusumanegara mengatakan ada tujuan jangka pendek dan panjang yang akan menyerang kliennya tersebut.

    “Jadi saya lihat memang ini sudah upaya untuk mempolitisasi. Dengan tujuan memang, ada tujuan besar juga, ada tujuan jangka pendek juga. Tujuan jangka pendeknya mungkin menghancurkan kredibilitas Pak Jokowi,” kata pengacara Jokowi itu.

    Menurutnya, ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memang dasarnya tidak benar-benar mencari kebenaran dalam kasus ini.

    “Tapi juga ada agenda besar di belakangnya, kita juga nggak tahu apa. Tapi karena saya melihat ini sudah tidak lagi hukum murni, tidak lagi orang mencari kebenaran untuk keadilan,” ucapnya.

    Hal ini juga terlihat meski persoalan tersebut sudah diklarifikasi oleh pihak UGM, namun tetap dicari kesalahan yang lain.

    “Gampangnya begini deh. Untuk melihat keaslian sebuah BPKB, kita tanya ke mana? Polisi. Untuk mengecek keasliannya sertifikat tanah, tanya ke siapa? BPN. Untuk mengecek keasliannya ijazah, tanya ke siapa? Ya, yang menerbitkan itu kan, dalam hal ini konteksnya UGM,” tuturnya.

    “Dan ternyata benar, sekalipun UGM sudah menunjukkan, bahkan membuat klarifikasi formil, nyatanya terus diserang. Fotonya dipersoalkan, fontnya dipersoalkan, beliau mau pakai font apapun, dan sebenarnya tidak ada persoalan,” sambungnya.

    Sehingga, kata Rivai, pihaknya menyarankan agar mantan Wali Kota Solo ini menempuh jalur hukum agar permasalahan bisa terang benderang.

    “Maka, memang saya rekomendasikannya, kita coba jalankan proses hukum, kita kawal, bahkan kita uji. Apakah di negara hukum ini, betul-betul hukum bisa menjadi penjaga demokrasi, penjaga kebebasan informasi. Ini kita perlu, apa namanya, ya mungkin kita uji dari sini,” tuturnya.

    Terpisah pakar telematika Roy Suryo yang ikut dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya soal tudingan ijazah palsu menyambut baik laporan yang dibuat oleh ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu.

    Sambil berkelakar, dia mengatakan jika Jokowi ‘masuk perangkap’.

    “Perkembangan menarik seperti tadi yang sudah saya infokan dan disampaikan langsung oleh Pak Ahmad Basirudin, betul ini juga kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya,” kata Roy Suryo, Rabu (30/4/2025).

    “Itu bagus, berarti masuk perangkap,” sambung dia.

    ‘Masuk perangkap’ yang dimaksud Roy Suryo adalah Jokowi harus menunjukan ijazahnya kepada penyidik untuk membuktikan apakah palsu atau asli.

    “Berarti apa? Memang dia (Jokowi) harus menunjukkan ijazahnya karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut-sebut asli ini,” ujarnya. “Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini ya kita siap adu, adu data, adu kebenaran,” jelasnya.

    Roy Suryo pun meyakini apa yang dilakukannya bersama sejumlah aktivis untuk membongkar ijazah palsu Jokowi akan terus dilakukan. Sebab, dia menegaskan apa yang disampaikannya berdasarkan data dan analisa mendalam.

    “Jadi teman-teman semua sebelum teman-teman yang sudah saya sampaikan kalau memang terbukti nanti bohong ya konsekuensinya jelas-jelas dan yang terakhir ini bukan ujung dari perjuangan kita perjuangan kita,” kata dia. “Masih panjang selamatkan Indonesia dari tragedi yang luar biasa buruk dan memalukan ini,” ujarnya.

  • Sosok dr Mohammad Wahyu Ferdian, Bupati Cianjur Ingin Kirim Siswa Terindikasi LGBT ke Barak Militer – Halaman all

    Sosok dr Mohammad Wahyu Ferdian, Bupati Cianjur Ingin Kirim Siswa Terindikasi LGBT ke Barak Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak profil atau sosok dr. Mohammad Wahyu Ferdian, Bupati Cianjur yang punya gagasan untuk mengirim pelajar yang terindikasi LGBT hingga kecanduan game online ke barak militer.

    Hal ini sesuai dengan program pembinaan siswa bermasalah di barak militer yang dicetuskan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Menurut Wahyu, siswa terindikasi LGBT hingga kecanduan game online akan diberi pendidikan bela negara.

    Selain itu, para siswa yang masuk kategori tersebut juga akan didampingi psikolog dan petugas kesehatan.

    “Kategorinya siswa yang memang bermasalah, apabila ada siswa terindikasi LGBT atau gemulai dan kecanduan game online pun akan dibina.” kata Wahyu kepada wartawan, Minggu (4/5/2025), dilansir TribunJabar.

    “Nanti mereka akan mendapatkan pendidikan bela negara,” tambahnya.

    Adapun teknis pembinaannya akan dikoordinasikan dengan dinas terkait.

    “Mengenai teknisnya, nanti kita koordinasi dengan instansi atau dinas terkait,” lanjut Wahyu.

    Gagasan memasukkan siswa terindikasi LGBT dan kecanduan game online pun membuat Wahyu jadi sorotan.

    Lantas, siapa sosok dr. Mohammad Wahyu Ferdian?

    Profil Mohammad Wahyu Ferdian

    Nama: dr. Mohammad Wahyu Ferdian S.Ked, MM, SpOG, CH, CHt
    Tempat, tanggal lahir: Subang, 27 November 1988
    Nama istri: Najmah Nur Islami
    Agama: Islam
    Partai politik: Gerindra (2024-sekarang)

    Mohammad Wahyu Ferdian akrab disapa dengan nama Wahyu, dan dikenal sebagai dokter spesialis kandungan, ahli hipnosis, sekaligus politikus Jawa Barat.

    Ia resmi menjabat sebagai Bupati Cianjur periode 2025-2030, didampingi Wakil Bupati, Ramzi Geys Thebe, setelah dilantik pada 20 Februari 2025.

    Wahyu sendiri merupakan menantu mantan Bupati Cianjur periode 2006-2016, Tjetjep Muchtar Soleh, sekaligus adik ipar mantan bupati Cianjur 2016-2021, Irvan Rivano Muchtar.

    Dikutip dari TribunBengkulu.com, Wahyu merupakan lulusan dari SMA Negeri 1 Taragong Garut.

    Lalu, ia menempuh studi S1 dan meraih gelar Sarjana Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani).

    Kemudian, ia melanjutkan studi spesialis Obstetri dan Ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) pada 2014.

    Selain itu, Wahyu juga meraih gelar S2 jurusan Manajemen Rumah Sakit

    Wahyu memiliki gelar nonakademik CH dan CHT, yang menunjukkan keahliannya dalam hipnosi dan hipnoterapi.

    Kariernya dimulai sebagai dokter umum di RSUD Sayang Cianjur pada 2012.

    Selanjutnya, setelah pendidikan spesialisnya selesai, Wahyu bekerja sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi di RSUD Sayang dan RSUD Bhayangkara Cianjur.

    Nama Wahyu lengkap dengan gelarnya adalah dr. Mohammad Wahyu Ferdian S.Ked, MM, SpOG, CH, CHt.

    (Tribunnews.com/Rizki A.)

     

  • Andre Rosiade Bakal Bangun Pasar Bawah & Penyediaan Air Bersih Bukittinggi

    Andre Rosiade Bakal Bangun Pasar Bawah & Penyediaan Air Bersih Bukittinggi

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyatakan siap mengawal pembangunan kembali Pasar Bawah Kota Bukittinggi. Kehadiran pasar tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada masyrakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

    Hal itu diungkapkan olehnya saat kunjungan kerja Bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Bukittinggi, Sabtu (3/5/2025). Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda, dan sejumlah pejabat di Kementerian PU disambut Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias.

    “Insyaallah Pak Wali Kota, sesuai janji bersama Pak Menteri akan dibangunkan Pasar Bawah. Makanya kita bawa Pak Menteri PU ke sini. Jadi meskipun Pak Prabowo kalah di Bukittinggi, komitmen Pak Prabowo membangun Bukittinggi jelas. Tolong masyarakat Bukittinggi jangan sampai kena ‘omon-omon’ lagi,” kata Andre dalam keterangan, Senin (5/5/2025).

    Andre Rosiade menceritakan, rencana pembangunan Pasar Bawah ini pernah direkomendasikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) era Jokowi yakni Muhammad Lutfi. Selain Pasar Bawah, Mendag waktu itu juga merekomendasikan pembangunan Pasar Raya Padang yang rusak sejak 2009 akibat gempa.

    Namun setelah melalui pertimbangan, Presiden Jokowi hanya menyetujui satu pasar. Lalu diputuskanlah untuk membangun kembali Fade VII Pasar Raya Padang dengan pertimbangan belum diperbaiki sejak 2009.

    “Mendag Muhammad Lutfi waktu itu merekomendasi kepada Menteri PU pak Basuki untuk membangun dua pasar di Sumbar yakni Pasar Bawah Bukittinggi dan Fase VII Pasar Raya Padang. Setelah dilaporkan oleh Pak Basuki ke Presiden Jokowi, Presiden memutuskan hanya satu pasar saja dulu,” ujar Andre.

    Selain komitmen menyelesaikan pembangunan Pasar Bawah, Andre berjanji akan menyelesaikan persoalan air bersih yang selama ini belum dinikmati secara merata oleh masyarakat Bukittinggi.

    “Termasuk soal penyediaan air bersih yang sebelumnya disampaikan Wako Bukittinggi kepada Pak Prabowo. Alhamdulillah sesuai janji kami Gerindra komit membangun bersama pak wali kota Ramlan Nurmatias. Pilkada sudah selesai, kita saatnya gandengan tangan bangun Sumbar. Basamo mako manjadi. Jadi kita dukung Pak Gubernur Mahyeldi dengan Wagub Vasko untuk gerak cepat pembangunan Sumbar bersama seluruh bupati dan wali kota yang ada di Sumbar,” kata Andre.

    “Kondisi pasar ini masih bangunan Belanda. Ini kami ajukan kepada Pak Menteri agar dibangunkan bangunan baru yang berbentuk modern. Pasar ini terdiri dari empat lantai, ada basement di bawahnya. Ini gambaran Pasar Bawah yang sudah kami ajukan, sudah ada DED-nya dan tanahnya juga sudah bersertifikat,” jelas Ramlan.

    Selain soal Pasar Bawah, Ramlan juga menyampaikan kendala air bersih di Bukittinggi yang selama ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar.

    “Termasuk kendala kami soal PDAM. Jadi sumber air kami dari Kabupaten Agam, sumbernya dari Gunung Singgalang. Kebutuhan air kita itu 400 liter per detik. Satu liter itu bisa mengaliri 80-100 KK,” kata Ramlan.

    “Dengan jumlah hotel ditambah lagi kebutuhan masjid dan lain sebagainya, kita kekurangan air sangat besar. Kami sudah punya DED dan tanahnya juga sudah dibebaskan. Tergantung anggaran lagi. Kami berharap Pak Menteri juga bisa bantu ini,” tambahnya.

    Menurut Ramlan, sebagai kota wisata, keberadaan Pasar Bawah dan ketersediaan air yang mencukupi akan sangat mempengaruhi orang berkunjung ke Bukittinggi. Karena itu, dia berharap, penunjang pariwisata seperti air, pasar dan lainnya itu harus dalam kondisi baik.

    “Kalau Bukittinggi, kota wisatanya rusak, Sumbar juga jadi masalah. Tentu harapan kita penunjang pariwisata ini perlu kita pikirkan bersama,” tutur Ramlan.

    Sementara itu, Dody Hanggodo memastikan bakal menyelesaikan pembangunan Pasar Bawah dan persoalan air bersih di Kota Bukittinggi. Dia meminta proposalnya diserahkan kembali ke Kementerian PU.

    “Tolong proposalnya diserahkan lagi nanti,” tutup Dody.

    (mpr/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini