partai: Gerindra

98 Persen Potensi Gibran akan Menjadi Presiden ke-9 Indonesia

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden tengah dalam sorotan. Para purnawirawan jenderal TNI mengusulkan ke MPR untuk mencopot putra sulung Joko Widodo itu.

Namun pandangan berbeda justru datang dari Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Ia menilai peluang Gibran menjadi presiden pada 2029 sangat besar.

Bahkan kata Arief, kesempatan menjadi kepala negara lebih dari 90 persen.

“(Sebesar, red) 98 persen potensi Gibran akan menjadi presiden kesembilan Indonesia,” tulis Arief Poyuono di X pada dilansir pada Rabu (7/5/2025).

Arief Poyuono bahkan menyebut kesempatan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden hanya tinggal menunggu waktu.

“Cuma waktu saja nanti yang menentukan semua ini,” imbuh Arief Poyuono.

Di sisi lain, Arief Poyuono juga angkat bicara tentang isu pemakzulan terhadap Gibran.

Menurut Arief Poyuono, belum pernah ada wakil presiden Indonesia yang dimakzulkan.

“Dalam sejarah Indonesia, belum ada wapres dipaksa turun atau di-impeach,” sebut Arief.

Arief Poyuono menilai presiden dan wakil presiden mengalami nasib berbeda terkait pemakzulan.

“Sudah empat presiden RI dipaksa turun dan di-impeach. Ada dua wapres yang menggantikan Presiden RI,” tegasnya. (Pram/fajar)

07/05/2025 10:00
Fadli Zon Blak-blakan soal Revisi Sejarah RI dan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Bisnis.com, Jakarta — Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia tidak berkaitan dengan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto.

Fadli mengatakan penulisan ulang sejarah Indonesia dan pemberian gelar pahlawan nasional tersebut merupakan dua hal yang berbeda dan ditangani oleh kementerian yang berbeda pula.

Kendati demikian, Fadli juga berpandangan Soeharto sudah layak mendapatkan gelar pahlawan nasional mengingat jasanya dulu sewaktu peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pada saat itu, kata dia, Presiden Soekarno memberikan perintah ke Soeharto yang kala itu berpangkat Letnan Jenderal mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban pasca peristiwa G30S PKI.

“Jadi dulu kalau tidak ada Letnan Jenderal Soeharto, Indonesia ini tidak akan ada ya, karena semua pimpinan negara ini waktu itu semuanya ditangkapi oleh Belanda,” tutur Fadli di Jakarta, Selasa (6/5/2025) malam.

Politisi Gerindra itu mengatakan bahwa seharusnya sudah sejak dulu Indonesia langsung memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto karena jasanya yang diklaim sangat besar saat itu.

“Masih banyak pahlawan yang belum diberi gelar pahlawan, misalnya kepada Pak Harto, lalu Gus Dur, tapi kan mereka belum dapat gelar itu,” katanya.

Berkaitan dengan itu, Fadli pun memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia yang kini tengah digodok Kementerian Kebudayaan, tidak ada kaitannya dengan Kementerian Sosial yang ingin memberikan gelar kepada Soeharto.

“Tidak, beda itu. Tidak berkaitan,” ujarnya.

07/05/2025 09:45
Ucapan Seksis dan Pelecehan Marga Buat Ahmad Dhani Diperiksa MKD DPR Hari Ini Nasional 7 Mei 2025

Ucapan Seksis dan Pelecehan Marga Buat Ahmad Dhani Diperiksa MKD DPR Hari Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi X DPR RI
Ahmad Dhani
Prasetyo akan menjalani
pemeriksaan
oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, pada Rabu (7/5/2025).
Pemeriksaan
ini dilakukan setelah politikus Gerindra sekaligus pentolan Band Dewa 19 itu dilaporkan atas
dugaan pelanggaran etik
dalam dua kasus berbeda.
“Jadwal Kegiatan MKD, Rabu 7 Mei 2025, Jam 10.00 WIB. Pemeriksaan terlapor saudara Ahmad Dhani, A 119, Dapil Jawa Timur I,” ujar Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, saat dikonfirmasi, Selasa (6/5/2025).
Dek Gam mengatakan, Ahmad Dhani akan diperiksa dalam dua perkara.
Pertama, terkait pernyataannya yang dinilai bernuansa SARA dan seksis.
Kedua, lanjut Dek Gam, laporan dugaan penghinaan terhadap marga musisi Rayen Pono.
“Perkara laporan terkait pernyataan naturalisasi pemain sepak bola dan laporan terkait Rayen Pono,” kata Dek Gam.
Sebelum memeriksa Ahmad Dhani, MKD lebih dulu meminta keterangan dari dua pelapor, yakni Joko Priyoski dan Rayen Pono, pada Selasa (6/5/2025).
“Hari ini MKD telah menerima dan memeriksa pengadu terkait dengan laporan-laporan yang menyangkut anggota DPR dan telah kita dengarkan tadi yang pertama pengadu pertama Joko Priyoski,” ujar Wakil Ketua MKD Agung Widyantoro, di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dari hasil pemeriksaan, Joko menilai, Ahmad Dhani telah merendahkan martabat perempuan dan mengeluarkan pernyataan yang berbau SARA karena membeda-bedakan fisik pemain timnas Indonesia.
Sementara itu, Rayen Pono menilai Dhani telah menghina marganya dengan cara sengaja memplesetkan nama “Pono” menjadi “Porno”.
Meski begitu, Agung mengaku pihaknya belum dapat menyimpulkan maksud ucapan Dhani tersebut sebelum mendengar langsung klarifikasi dari yang bersangkutan.
“Untuk itu kami nanti akan dengarkan dan hadirkan terlapor dalam pemeriksaan sidang mahkamah kehormatan. Saya rasa itu secara garis besar,” ucap Agung.

Untuk diketahui, Ahmad Dhani dilaporkan ke MKD setelah menyampaikan sejumlah pernyataan kontroversial dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Dalam rapat tersebut, Dhani menilai bahwa pemain yang akan dinaturalisasi sebaiknya memiliki ciri fisik yang lebih mirip dengan orang Indonesia.
“Tapi, usul saya kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya rambut pirang, mata biru, karena kalau menurut saya untuk Indonesia kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin yang rasnya mirip-mirip dengan kita. Entah itu dari Korea, Afrika, yang mirip-mirip dengan kita,” kata Dhani.
Selain itu, Dhani mengusulkan agar PSSI menaturalisasi mantan pemain sepak bola berusia di atas 40 tahun dan menjodohkan mereka dengan perempuan Indonesia.
Pernyataan tersebut menuai kritik dan kecaman dari berbagai pihak karena dianggap rasial dan seksis.
Komnas Perempuan pun akhirnya melaporkan Dhani ke MKD atas dugaan pelanggaran etik.
Sementara itu, Rayen Pono melaporkan Ahmad Dhani ke MKD dan juga ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan rasial.
Dalam laporannya, Rayen menyebut Ahmad Dhani telah menulis namanya sebagai “Rayen Porno” dalam undangan terbuka untuk diskusi royalti musik.
Tidak hanya tertulis, plesetan nama marga tersebut juga disebut Dhani dalam acara diskusi yang disiarkan langsung melalui YouTube.
Menanggapi laporan tersebut, Ahmad Dhani mengaku tidak keberatan dan menyebut pelaporan merupakan hak setiap warga negara.
“Ya enggak apa-apa, kan semua orang punya hak dalam hukum,” ujar Dhani, di Gedung DPR RI, Kamis (24/4/2025).
Terkait tuduhan penghinaan terhadap Rayen, Dhani menyatakan bahwa penulisan marga “Pono” menjadi “Porno” adalah kesalahan pengetikan, dan telah diklarifikasi langsung melalui pesan WhatsApp.
“Ya itu typo sudah disebutkan sudah di dalam pembicaraan saya lewat WhatsApp, kan sudah ada buktinya bahwa itu typo,” kata Dhani.
Dia juga menilai bahwa persoalan tersebut telah selesai dan tak perlu lagi membicarakan hal itu bersama Rayen Pono.
“Ya yang mau dikomunikasikan apa. Ngapain, kan sudah selesai, urusannya sudah di WA-an kan, sudah ada,” ujar dia.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku bahwa pihaknya telah mengingatkan Ahmad Dhani agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, terutama soal isu sensitif.
“Dari sisi internal fraksi, Mas Dhani memang sudah diingatkan supaya ada beberapa hal, kita semua sudah diingatkan ada beberapa hal yang sensitif,” kata Muzani, Jumat (25/4/2025).
Dia menegaskan bahwa sebagai anggota DPR, Ahmad Dhani harus menjaga ucapannya agar tidak menimbulkan ketersinggungan.
“Sensitif itu artinya ada beberapa wilayah yang memang tidak perlu untuk disinggung. Karena itu berpotensi bisa menimbulkan ketersinggungan orang,” ujar dia.
Namun, Muzani memastikan bahwa Partai Gerindra akan menghormati proses dan keputusan yang akan diambil oleh MKD atas laporan dugaan pelanggaran Dhani.
“Saya percaya bahwa MKD akan berlaku
fair
dalam persoalan ini,” pungkas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/05/2025 08:56
Sejarah Indonesia Dijajah Belanda Bakal Diubah, Nggak Ada Itu 350 Tahun Dijajah

GELORA.CO – Menteri Kebudayan Fadli Zon mengatakan penulisan ulang sejarah yang sedang digodok akan turut mengubah terkait sejarah penjajahan Indonesia oleh Belanda yang kerap disebut selama 350 tahun.

Fadli mengatakan Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun. Sebab, kata dia, selama 350 tahun itu banyak daerah di Indonesia yang melakukan perlawanan kepada Belanda.

“Termasuk saya katakan soal 350 tahun dijajah itu menurut saya harus diubah mindset itu. Nggak ada 350 tahun Indonesia dijajah itu. Kita itu melakukan perlawanan terhadap para penjajah itu,” kata Fadli di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (6/5) malam WIB.

“Di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Perang Jawa Diponegoro itu. Ada yang perlawanannya 200 tahun, ada yang perlawanannya puluhan, Jadi kita ubah bukan sejarah kita dijajahnya tapi perlawanannya yang harus kita tonjolkan,” sambungnya.

Di sisi lain, Fadli mengklaim penulisan ulang sejarah ini dilakukan lantaran banyak orang yang disebut tidak mengerti sejarah Indonesia.

Terlebih, kata dia, Presiden pertama RI Soekarno telah menyampaikan untuk jangan melupakan sejarah atau kerap disingkat Jas Merah.

“Jadi kita harus gencarkan sejarah. Dari mulai era prasejarah, proto sejarah sampai sejarah modern itu harus kita ini,” tutur politisi Partai Gerindra ini.

“Kenapa sih, Justru yang perlu ditanya kenapa takut dengan sejarah? Sejarah itu adalah bagian dari masa lalu kita. Kalau kita ingin tahu hari ini kita harus melihat masa lalu,” sambungnya.

Lebih lanjut, Fadli menyebut orang-orang yang tidak tahu dan lupa sejarah akan lupa dengan jati diri mereka dan identitas mereka sebagai bangsa Indonesia.

Adapun Fadli mengatakan penulisan ulang sejarah ini ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025 ketika usia kemerdekaan Indonesia menginjak 80 tahun.

07/05/2025 08:30
Prabowo ungkap alasan purnawirawan TNI tampil di dunia politik

Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Plt. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Komaruddin Simanjuntak (kiri) disaksikan wakil presiden ke-6 Try Sutrisno (kanan) saat menghadiri halalbihalal PPAD di Jakarta, Selasa (6/5/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./Spt.

Prabowo ungkap alasan purnawirawan TNI tampil di dunia politik
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 07 Mei 2025 – 00:06 WIB

Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengemukakan alasan kuat di balik keterlibatan purnawirawan TNI dan dirinya tampil di dunia politik hingga membentuk partai politik.

Dalam pidatonya pada acara Halalbihalal dengan Purnawirawan TNI/Polri di Jakarta, Selasa (6/5), Kepala Negara mengatakan bahwa langkah tersebut atas dorongan rasa tanggung jawab dan kecintaan yang mendalam pada bangsa dan tanah air.

“Saya terjun ke medan politik karena Angkatan ’45 mengajarkan kepada saya dan kepada kalian semua bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan tanah air kita,” katanya.

Presiden tidak rela kekayaan bangsa Indonesia tidak dinikmati oleh rakyatnya. Oleh karena itu, Prabowo memutuskan terjun ke politik melalui Partai Gerindra.

Prabowo menyatakan bahwa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia, justru didorong oleh tokoh-tokoh TNI dan Polri yang rela mundur dan melepas kekuasaan.

“TNI selalu dituduh bahwa mau jadi diktator. Coba buka sejarah dunia, tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik dari kekuasaan. Kami mundur dengan rela. Yang menyukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri, ABRI,” katanya.

Lebih lanjut Prabowo mengatakan bahwa kecintaan pada tanah air tidak hilang begitu saja setelah masa dinas militer berakhir.

“Begitu pensiun, rasa cinta tanah air dan tanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa masih kuat. Oleh karena itu, banyak senior TNI seperti Pak Edi Sudrajat, Pak Try Sutrisno, Pak SBY, Pak Wiranto, hingga saya sendiri membentuk partai,” katanya.

Menurut Prabowo, langkah terjun ke politik adalah bentuk pengakuan atas kedaulatan rakyat.

“Kita tunduk pada kedaulatan rakyat. TNI tidak mau berkuasa dengan senjata,” katanya.

Sumber : Antara

07/05/2025 00:11
MKD Segera Periksa Ahmad Dhani Terkait Dua Laporan Pelanggaran Etik

MKD Segera Periksa Ahmad Dhani Terkait Dua Laporan Pelanggaran Etik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Mahkamah Kehormatan Dewan
(MKD)
DPR RI
segera memanggil dan memeriksa Anggota Komisi X DPR RI
Ahmad Dhani
terkait dugaan pelanggaran
kode etik
.
Pemeriksaan anggota Fraksi Gerindra itu dilakukan setelah MKD selesai meminta keterangan dua orang pelapor atas dua perkara yang berbeda.
“Kami nanti akan dengarkan dan hadirkan terlapor dalam pemeriksaan sidang mahkamah kehormatan,” ujar Wakil Ketua MKD Agung Widyantoro saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (6/5/2025).
Meski begitu, Agung belum mau mengungkapkan secara perinci jadwal pemanggilan dan pemeriksaan Ahmad Dhani.
Dia hanya mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut bisa berlangsung kapan saja, dan akan lebih baik jika secepat mungkin dilakukan.
“Dalam waktu yang cepat dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Bisa besok, bisa juga pekan depan. Tapi kami ingin menyelesaikan tugas-tugas ini. Makin cepat makin baik,” ungkap Agung.
Adapun dua pelapor yang diperiksa oleh MKD pada Selasa (6/5/2025) hari ini adalah Joko Priyoski dan Rayen Pono.
Keduanya melaporkan Ahmad Dhani atas dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR RI.
Dalam perkara yang dilaporkan Joko, Dhani dianggap telah merendahkan martabat perempuan dan memberikan pernyataan berbau SARA, saat rapat mengenai pemain naturalisasi Tim Nasional Sepak Bola Indonesia.
Sedangkan untuk laporan Rayen Pono, lanjur Agung, Ahmad Dhani dianggap telah menghina marga pelapor karena memplesetkannya menjadi kata porno.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/05/2025 17:01
Dedi Mulyadi Dapat ‘Bekingan’ Sepadan Tantang Hercules, Jenderal Kopassus Murka Mengancam:Sok Jagoan

TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendapatkan banyak dukungan positif dalam perseteruan dengan pimpinan GRIB Jaya, Hercules.

Sosok Jenderal Purnawirawan TNI kini turut bersuara memberikan dukungan serta memberikan ancaman kepada Hercules.

Sosok yang membela Dedi Mulyadi adalah Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat.

Yayat Sudrajat adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal atau Letjen atau jenderal bintang 3.

Ia resmi pensiun dari TNI AD pada tahun 2017.

Jabatan terakhir yang diemban Yayat Sudrajat sebelum pensiun adalah Sesmenko Polhukam.

Ia tercatat aktif menjabat sebagai Sesmenko Polhukam pada tahun 2016 hingga 2017.

Yayat Sudrajat lahir di Cimahi, Jawa Barat, 15 Juni 1959.

Gubernur Dedi Mulyadi sedang dalam buruan, kini seorang emak-emak dengan berani mengadu ke Kapolri untuk segera menangkap Dedi Mulyadi. Setelah ditangkap, Dedi Mulyadi bakal dikirim ke Aceh.

Mantan prajurit Kopassus ini memiliki rekam jejak yang moncer di TNI.

Kini, Yayat Sudrajat ikut buka suara dan memberikan tentangan keras kepada Hercules.

Hercules sempat meledek sesepuh di TNI yakni Sutiyoso dan sempat menentang kebijakan Dedi Mulyadi soal pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme di 27 daerah di Jawa Barat.

Pembentukan satgas demi melindungi masyarakat Jabar dari tindak premanisme yang mengintimidasi.

SOSOK YAYAT SUDRAJAT – Letjen Purn TNI Yayat Sudrajat menjadi sorotan usai mendamprat mantan preman Tanah Abang, Hercules yang ‘menyenggol’ Sutiyoso hingga Dedi Mulyadi. (Tangkapan layar Hersubeno Point, Kompas TV dan KDM Channel). (Tangkapan layar Hersubeno Point, Kompas TV dan KDM Channel)

Hercules sebagai pimpinan ormas GRIB Jaya lantas menyenggol Dedi Mulyadi dengan mengancam menerjunkan pasukannya ke Gedung Sate Bandung.

Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat sebagai warga Jabar menilai sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah berusaha mensejahterakan rakyat.

“Nah itu saya justru sebenarnya orang Jawa Barat ini bangun itu, Dedi Mulyadi bukan main kalau menurut saya apa yang dia lakukan,” kata Yayat dikutip TribunJakarta dari Youtube Hersubeno Point, Selasa (6/5/2025).

“Dia tahu persis penderitaan rakyat kecil, bagaimana susahnya rakyat, makanya dia terus blusukan betul-betul untuk mencari solusi bagaimana mensejahterakan rakyat, loh dia orang Jawa Barat,” tambahnya.

Yayat menegaskan, perbuatan yang dilakukan Hercules tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat Jawa Barat.

Dengan nada emosi, Yayat tak segan menyuruh Hercules untuk kembali ke Timor Timur.

“Sekarang si Hercules ini apa dia ? Harusnya balik kalau perlu balik ke Timor Timur,” tegas Yayat dengan nada tinggi.

Dia membandingkan usaha yang dilakukan Dedi Mulyadi dengan Hercules untuk warga Jawa Barat.

“Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini ? Eweuh, gak ada, ngan ngabulatuk artinya ngomong aja, gak ada apa-apanya sebenarnya dia itu,” katanya.

Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat menilai Hercules hanya merasa bahwa dirinya hebat dengan adanya GRIB Jaya.

“Sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi, padahal organisasinya benar gak ormas itu. Harusnya ormas membela kepentingan rakyat, bukan menakut-nakutin rakyat, bukan menindas rakyat, bukan mengintimidasi rakyat demi untuk mendapat uang dari yang bayar dia,” katanya.

Terlebih lagi kata Yayat, Hercules sudah berani menyenggol Sutiyoso yang dianggap seniornya di Kopassus.

“Jadi kok sekarang sesepuh TNI, sesepuh Kopassus pak Sutiyoso kok enak aja dia ngomong, saya kalau misalnya pakai hukum rimba pengennya jedor aja kepalanya, mulutnya dirobek-robek, tapi karena ini negara hukum.”

“Tetapi bukan karena mentang-mentang ada HAM segala macam kemudian dia semaunya. Kalau saya sih dia iblis berwujud manusia,” kata Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat.

Dia bahkan menaruh curiga dengan kedatangannya ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

“Saya justru curiga sekarang karena dia datang ke Solo, ke tempat Jokowi. Lho kok sekarang seolah dia paling hebat, seolah dia pembela negara, apanya yang dia lakukan ?” kata Yayat.

Ia meyakini jika Hercules berhasil ditumpas maka masyarakat Indonesia juga akan senang.

“Saya yakin masyarakat kalau misalnya si Hercules game over seneng kok itu. Bagaimana attitude dia berkomunikasi dengan masyarakat, merasa sok jagoan sok hebat mending kalau ditembak kebal dibacok tidak mempan.”

“Dia matanya juga udah gak ada, tangannya juga kena. Harusnya sadar diri. Dia bilang pak Sutiyoso mau mati, lu juga nanti mati, lu hampir dikubur, harusnya itu diingatkan supaya lu sadar,” kata Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat.

Sebelumnya Hercules mengklaim Dedi Mulyadi bisa terpilih menjadi Gubernur Jabar atas bantuan ormas.

“Semua (ormas,-red) dukung. KDM (Kang Dedi Mulyadi) berlebihan. Jadi gubernur didukung oleh kami. Seharusnya bilang ‘Mari mendukung program-program saya gubernur, dukung saya’,” kata Hercules.

Hercules mengaku memiliki anak buah di Jawa Barat sebanyak 500 ribu orang.

Dia bahkan mengultimatum Dedi Mulyadi.

“Ormas tuh banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di jawa barat hampir 500 ribu. Kalau saya suruh 50 ribu orang datang ke Gedung Sate, bagaimana Dedi Mulyadi ? Gak bakal dibubarkan kalau mereka datang 50 ribu orang tidak merusak anarkis polisi pun tidak bisa bubarin mereka karena itu dilindungi Undang-Undang, ya kan, wajib dan wajar mereka datang,” kata Hercules.

Ia pun mengklaim Dedi Mulyadi bisa menjadi Gubernur Jabar karena Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau jadi gubernur bukan kamu memusuhi mereka, bukan. Kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra partai pemenang Pilpres. Kedua nama besarnya pak presiden pak Prabowo. Makanya anda bisa jadi gubernur,” kata Hercules.

Walau demikian pernyataan Hercules justru dicueki Dedi Mulyadi.

“Kita ini pemerintah menjalankan tugas untuk menjaga investasi berjalan dengan baik, rakyat bisa bekerja, rakyat bisa sejahtera,” katanya.

“Saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun,” tambah Dedi Mulyadi.

Ia juga mengatakan selama ini tidak anti kritik.

“Saya akan mendengarkan kritik siapapun, kalau itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat,” kata Dedi Mulyadi.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

06/05/2025 11:53
Ormas GRIB Jaya Ditolak di Bali, Pecalang Bakal Terima Intensif, Niluh Djelantik: Matur Suksma

TRIBUNJAKARTA.COM – Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya ditolak kehadirannya di Provinsi Bali.

Pulau Dewata tak menginginkan adanya GRIB Jaya tumbuh ‘subur’.

Senator DPD Bali, Niluh Djelantik mengapresiasi langkah pemerintah yang tegas menolak ormas yang diketuai Hercules tersebut di Bali.

Ia berterima kasih kepada Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta.

“Matur suksma atas ketegasan Bli Wagub kesayangan dan juga upaya memperjuangkan intensif untuk pecalang,” tulis Niluh Djelantik dikutip dari Instagram-nya yang tayang pada Senin (5/5/2025).

Niluh juga sempat mengutip perkataan I Nyoman Giri Prasta di postingannya yang menegaskan bahwa GRIB Jaya ditolak di Bali.

“Tak perlu ada GRIB Jaya di Bali, sudah ada pecalang, dan kami upayakan agar pecalang mendapatkan insentif”.

Sebelumnya, kemunculan organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali, menjadi sorotan publik.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta menegaskan, Bali sudah memiliki aparatur negara baik itu TNI maupun Polri.

Giri memaparkan, desa adat di Bali juga memiliki Pecalang, yang akan diupayakan agar menerima insentif dari Pemerintah Provinsi Bali

“Dari 1400 lebih desa adat Itu sudah memiliki Pecalang desa adat.”

“Nah Pecalang desa adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika dresta wilayah adat itu sendiri,” katanya di Kantor Gubernur Bali, Senin (5/5/2025), dilansir Tribun-Bali.com.

Giri menambahkan, ketika periode pertama sudah dituangkan dalam Keputusan Pemerintah Provinsi Bali terkait dibentuknya Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda).

Sehingga, lanjutnya, kolaborasi antara TNI Polri serta aparat penegak hukum lainnya bersama tokoh dan masyarakat adat utamanya dari Pecalang, yang akan menjaga Bali.

“Inilah yang harus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Bali itu sendiri di luar daripada itu peran penting juga masyarakat Bali harus peduli terhadap wilayahnya.”

“Di mana Bumi kita pijak di situ langit kita junjung itu yang pertama prinsipnya, kalau dengan ormas luar di Bali ini mempunyai prinsip untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, saya kira tidak perlu karena sudah ada,” papar Giri.

Bantahan Gerindra Bali

Sementara itu, beredar foto dan video di media sosial terkait pelantikan DPD GRIB Jaya Bali.

Dalam foto maupun video tersebut, terpampang bendera Partai Gerindra.

Sekretaris DPD Partai Gerindra Bali, Kadek ‘Rambo’ Budi Prasetya, telah menanggapi beredarnya foto pelantikan GRIB Jaya Bali tersebut.

Rambo menegaskan, partainya tidak memiliki hubungan afiliasi dengan ormas tersebut.

“Terkait dengan masalah foto dan segala macam, kami tidak mengetahui itu posisi tempat di mana. Yang jelas Partai Gerindra tidak pernah berafiliasi dengan Ormas GRIB,” katanya, Minggu (4/5/2025), dikutip dari Tribun-Bali.com.

Menurutnya, Gerindra Bali bersikap terbuka dalam menjalin pertemanan dengan seluruh ormas di Bali selama menjunjung ideologi Pancasila.

“Namun pada prinsipnya apabila berkawan, Partai Gerindra di Bali berkawan dengan semua ormas yang ada di Bali.”

“Karena kami meyakini secara pertemanan, semua ormas ini punya ideologi yang baik, pasti berlandaskan Pancasila kalau seandainya berkawan.”

“Kalau berafiliasi secara langsung, kami dari Gerindra menegaskan tidak pernah berafiliasi langsung dengan ormas GRIB,” tegas dia.

Ditolak pecalang

Di tengah kegaduhan organisasi masyarakat (ormas) yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan, muncul sebuah video seorang pecalang yang menyebut bahwa Provinsi Bali tak butuh ormas.

Tak ada ormas yang dapat berkembang di pulau dewata tersebut karena adanya sebuah sistem keamanan adat yang diwariskan secara turun temurun.

Sistem keamanan tersebut dikelola oleh pecalang, petugas keamanan tradisional di desa adat di Bali.

Dikutip dari Instagram everythingbali.official yang tayang pada Jumat (2/5/2025).

Seorang pecalang dari Pasikian Pacalang Bali, sebuah organisasi atau satuan tugas yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di desa adat Bali, menjelaskan bahwa Bali bebas ormas karena dijaga oleh mereka.

“Saya pecalang, kami bukan penjaga biasa, kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan turun temurun untuk menjaga Bali, kami tidak butuh ormas dari luar, kami tidak butuh pihak asing yang membawa agenda yang membawa tatanan hidup masyarakat di Bali,” katanya.

Pecalang mengatakan masyarakat Bali sudah memiliki sistem keamanan sendiri dan terbukti sampai saat ini dihormati.

Pecalang hadir di desa-desa dari akar rumput. Di Bali ada 1.500 desa adat yang dijaga oleh pecalang.

“Kami tahu siapa yang kami jaga dan apa yang kami lindungi, kami tidak digerakkan oleh politik, kami digerakkan oleh rasa tanggung jawab terhadap adat dan tanah kelahiran kami, Bali tidak butuh pengaruh luar untuk aman, Bali cukup dengan rakyatnya sendiri dan selama pecalang masih berdiri, Bali tetap terjaga,” katanya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Respons Munculnya GRIB Jaya, Wagub Bali Tegaskan Sudah Ada Pecalang, Wacanakan Pemberian Insentif,

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

06/05/2025 08:30
Natalius Pigai Sebut Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Pelajar ke Barak Militer Tak Melanggar HAM – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim sejumlah pelajar bermasalah ke barak militer. Menanggapi hal itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai kebijakan tersebut bukanlah hukuman, melainkan bagian dari pendidikan pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab. Jika demikian, kebijakan tersebut tidak menyalahi standard Hak Asasi Manusia.

“Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan Corporal Punishment (hukuman) tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standard Hak Asasi Manusia,” kata Pigai seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

Hukuman, kata Pigai, merupakan penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak. Bentuknya bisa beragam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak.

“Ini kontroversial karena dampaknya yang negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak,” wanti Pigai.

Namun Pigai percaya, tindakan dilakukan Gubernur Jawa Barat bukanlah demikian.

“Sepanjang pendidikan menyangkut pembinaan mental, karakter dan nilai-nilai kedisiplinan. Maka hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM,” dia menandasi.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap rencana siswa dibina di barak militer bertujuan agar memperoleh pendidikan karakter yang akan bekerja sama dengan TNI dan Polri.

Adapun menurut Dedi, rencana ini tak akan dijalankan secara serentak, namun bertahap ke daerah yang dianggap rawan.

“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” kata Dedi.

Nantinya, menurut Politikus Gerindra itu, para siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI. Para siswa, kata Dedi Mulyadi, bakal menjalani pendidikan selama 6 bulan di barak militer. Dedi membeberkan kriteria siswa yang bermasalah dan perlu dibina di barak militer.

“Tukang tawuran, tukang mabok, tukang main mobile legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore. Ke orang tua melawan. Melakukan pengancaman. Di sekolah bikin ribut. Bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah, ke sekolah enggak sampai. Kan kita semua dulu pernah gitu ya,” beber Dedi.

06/05/2025 08:21
Lampu Hijau RUU Perampasan Aset, Langkah Konkret atau Basa-basi Politik?

Bisnis.com, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset nampaknya mulai mendapatkan lampu hijau dari pemerintah usai Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan untuk pembuatannya.

Dukungan tersebut dia lontarkan saat berorasi di depan para buruh saat memperingati Hari Buruh Internasional pada Kamis (1/5/2025) di Monas, Jakarta. Dia menekankan agar aturan yang sempat mandek di parlemen ini agar kembali dilanjutkan khususnya untuk memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

“Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu,” ujarnya dengan nada tegas yang disambut riuh peserta aksi buruh.

Menyusul hal tersebut,

Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah siap untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Dia berpandangan bahwa memang seharusnya perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan Undang-Undang, supaya hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan.

“Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM,” jelasnya melalui keterangan tertulis yang dikutip Senin (5/5/2025).

Selain itu, Yusril melihat bahwa UU tersebut juga penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum (APH).

Lebih lanjut, eks Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU KUHAP yang diajukan DPR pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Kala itu, ujarnya, DPR melakukan revisi dan penyempurnaan naskah akademik terlebih dahulu sebelum membahasnya bersama pemerintah.

“Ada kemungkinan DPR akan melakukan hal yang sama dengan RUU Perampasan Aset yang telah diajukan di era Presiden Jokowi dan baru akan dibahas pada masa Presiden Prabowo Subianto sekarang,” katanya.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut tengah mematangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset setelah diberikan ‘lampu hijau’ oleh Presiden Prabowo Subianto untuk segera dibahas dengan DPR.

Supratman menegaskan pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai fokus agar bisa segera dibahas dengan legislatif. Presiden juga disebut telah memberikan restu agar aturan ini segera terwujud.

“Kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan [Kepala, red] PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draft terakhir,” ungkap Supratman kepada wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Supratman lalu menyampaikan bakal segera berkonsultasi dengan DPR mengenai kapan waktu yang tepat guna menentukan penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas berikutnya. Harapannya, RUU Perampasan Aset bisa masuk ke dalam prolegnas tersebut.

Politisi Partai Gerindra itu memastikan RUU Perampasan Aset saat ini masih akan tetap menjadi inisiatif pemerintah. Namun, dia belum bisa memastikan apabila Prabowo berpeluang mengirimkan supres baru ke DPR untuk pembahasan RUU itu.

“Nanti kita lihat. Yang pasti kan kita lagi komunikasikan dengan teman-teman di DPR. Kemudian juga dengan lintas Kementerian ya. Tadi pagi saya sudah ketemu dengan Kepala PPATK membicarakan juga,” ucap politisi Partai Gerindra itu.

06/05/2025 07:38