Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Gerindra dukung penulisan ulang sejarah berdasar fakta dan data

    Gerindra dukung penulisan ulang sejarah berdasar fakta dan data

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa partainya mendukung setiap upaya penulisan ulang sejarah Indonesia selama dilakukan berdasarkan fakta dan data.

    Hal itu disampaikan Muzani menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR RI Yasonna Laoly mengenai perlunya pelurusan narasi sejarah, khususnya terkait peristiwa 1965, yang selama ini dinilai membingungkan dan tidak konsisten.

    “Setiap upaya untuk meluruskan penulisan sejarah itu sesuatu yang baik dan saya kira makin banyak penulisan sejarah yang disajikan kepada generasi muda, generasi saat ini, itu sesuatu yang baik. Sehingga kita bisa mendapatkan kebenaran sejarah yang mendekati kebenaran,” kata Muzani saat ditemui awak media di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Rabu.

    Ia menegaskan penulisan sejarah sebaiknya dilakukan secara terbuka dengan menyajikan fakta-fakta sebagaimana adanya tanpa manipulasi.

    Dengan demikian, publik, khususnya generasi muda, dapat melakukan penilaian yang objektif terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan bangsa.

    “Sejarah itu tidak pernah mendapatkan kebenaran final, tetapi yang harus disajikan adalah fakta dan data yang apa adanya. Biar nanti pembaca, generasi, yang menilai tentang kebenaran sejarah itu,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah Partai Gerindra juga mendukung pelurusan sejarah terkait peristiwa 1965 dan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), Muzani menjawab singkat namun tegas, “Semua sejarah. Semua sejarah yang menjadi perjalanan bangsa ini.”

    Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Yasonna Laoly mengingatkan soal proyek penulisan ulang sejarah Republik Indonesia yang digagas Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Yasonna yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM itu mengingatkan sejarah tragedi berdarah pada 1965 silam.

    Menurutnya, peristiwa 1965 yang berkembang selama ini banyak bertentangan dengan hasil penelitian terbaru.

    “Pasca-Orde Baru kan banyak temuan yang, apa ya banyak temuan, baik dari data yang dirilis di Amerika kan semua bertentangan dengan apa yang terjadi, yang sejarah selama ini tentang G30S PKI,” kata Yasonna di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (20/5).

    Yasonna mengaku tak mengkhawatirkan posisi Presiden pertama RI Soekarno dalam narasi sejarah tersebut. Terlebih setelah namanya dipulihkan lewat putusan MPR dan tak terbukti di balik tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI).

    Namun, dia mewanti-wanti bagian lain. Yasonna terutama mengingatkan agar penulis bisa lebih terbuka sebab sejarah kerap kali bernuansa politis.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri serahkan dana bantuan parpol Rp20 miliar ke Partai Gerindra

    Kemendagri serahkan dana bantuan parpol Rp20 miliar ke Partai Gerindra

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri menyerahkan bantuan keuangan partai politik senilai Rp20,07 miliar kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.

    Penyerahan dilakukan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar kepada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu.

    “Setiap tahun kami menyalurkan bantuan keuangan partai politik tingkat pusat yang dialokasikan melalui APBN. Dan lima tahun terakhir, akuntabilitas Partai Gerindra sangat baik berdasarkan pemeriksaan BPK,” kata Bahtiar dalam sambutannya.

    Menurut Bahtiar, partai politik merupakan pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.

    Ia juga menyinggung perlunya merevisi Undang-Undang Partai Politik agar memberi ruang lebih luas dalam pengelolaan keuangan parpol, termasuk potensi pendirian badan usaha.

    “Sekarang ormas boleh mendirikan badan usaha, kenapa partai politik tidak boleh? Di negara-negara demokrasi maju, seperti Jerman, partai boleh mendirikan badan usaha. Ini soal kapabilitas dan manajemen,” ujarnya.

    Bahtiar menyatakan dukungan negara kepada partai politik bukanlah sekadar bantuan, melainkan alokasi dana negara untuk memperkuat sistem politik.

    “Konsepnya bukan pemerintah memberi bantuan, tapi negara mengalokasikan anggaran untuk menjaga keberlangsungan demokrasi,” jelasnya.

    Sementara itu, Sekjen Partai Partai Gerindra Ahmad Muzani menyambut baik penyaluran bantuan keuangan tahun 2025 yang mencapai Rp20.071.345.000. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp18,2 miliar.

    “Bagi kami ini jumlah yang sangat besar. Tapi, kami tahu, itu belum cukup untuk seluruh kegiatan partai. Namun, kami bersyukur dan siap mempertanggungjawabkannya,” tambah Muzani.

    Ia mengatakan pada tahun anggaran sebelumnya, Partai Gerindra telah mempertanggungjawabkan 88,13 persen dana untuk pendidikan politik dan sisanya 11,87 persen untuk operasional.

    Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan Partai Gerindra dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP).

    “Sejak 2013, kami dinyatakan sebagai partai paling terbuka secara informatif dan itu menjadi komitmen kami untuk terus menjaga akuntabilitas,” ucapnya.

    Menurut Muzani, bantuan negara kepada parpol merupakan pemikiran luhur dalam rangka menjaga kualitas demokrasi karena dari partai politik lahir kader-kader bangsa yang mengisi jabatan publik, mulai dari presiden hingga kepala daerah.

    “Jangan sampai karena kekurangan dana, muncul penyalahgunaan yang atas nama partai. Itulah kenapa pembiayaan partai yang sehat sangat penting,” ujar Muzani.

    Penyerahan bantuan keuangan ini didasarkan pada hasil perolehan suara Gerindra pada Pemilu 2024 yang meningkat dibanding pemilu sebelumnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Drainase Rusak di Kebraon Picu Banjir, DPRD Surabaya Turun Tangan

    Drainase Rusak di Kebraon Picu Banjir, DPRD Surabaya Turun Tangan

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Alif Iman Waluyo, angkat bicara terkait persoalan banjir yang terus menghantui warga Kebraon. Alif menuntut campur tangan serius dari pemerintah kota (Pemkot) Surabaya dan pihak pengembang untuk memperbaiki sistem drainase yang rusak.

    Menurut Alif, banjir yang kerap terjadi di kawasan Ruko Kartika Niaga disebabkan oleh kerusakan saluran yang hingga kini belum diperbaiki. Dia menilai kondisi ini sudah mengganggu aktivitas warga dan menuntut solusi konkret dari dinas terkait.

    “Saluran di wilayah Ruko Kartika Niaga sudah rusak sehingga perlu perhatian untuk segera diperbaiki agar memperlancar aliran air,” ujar Alif saat reses di RW 12 Kebraon, Selasa (20/5/2025).

    Tak hanya di ruko, warga juga mengeluhkan banjir di kawasan perumahan blok GA dan GB. Ketua RT 6 RW 12, Yuli, menyarankan perlunya pembangunan saluran penghubung antarblok agar air tidak terjebak dan terus menggenang.

    “Perlunya crossing saluran dari blok GB ke blok GA agar aliran air tetap mengalir, tidak hanya berputar di blok tersebut,” terang Yuli.

    Menanggapi hal itu, Alif menyatakan bahwa Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya serta pihak pengembang tidak boleh lepas tangan. Dia menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

    “Tentu ini perlu sorotan dari Dinas DSDABM dan pihak developer. Kita akan kawal dan minta tindak lanjutnya agar warga tidak terus dirugikan oleh banjir yang harusnya bisa dicegah dengan infrastruktur yang baik,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

    Alif juga mengingatkan bahwa persoalan banjir bukan hanya soal teknis, tetapi juga keadilan pembangunan. Menurutnya, pemkot harus adil dalam menyalurkan anggaran perbaikan infrastruktur, termasuk untuk kawasan pinggiran seperti Kebraon.

    “Pemkot harus lebih adil dalam membagi anggaran infrastruktur. Jangan hanya kawasan elit yang diperhatikan, wilayah seperti Kebraon juga punya hak yang sama untuk bebas dari banjir,” pungkasnya. [asg/but]

  • DPRD Jember: BPKAD Tak Punya Bukti Kepemilikan Pemandian Patemon

    DPRD Jember: BPKAD Tak Punya Bukti Kepemilikan Pemandian Patemon

    Jember (beritajatim.com) – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak memiliki bukti kepemilikan destinasi wisata pemandian di Desa Patemon, Kecamatan Tanggul. Demikian kesimpulan sementara usai rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Jember, Senin (19/5/2025).

    “Kami menerima surat oengaduan dari masyarakat soal kepemilikan lahan di objek wisata pemandian Patemon, Ada tujuh ahli waris yang membawa bukti kepemilikan dan menurut kami bukti itu benar adanya,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Jember Ikbal Wilda Fardana.

    Pemkab Jember menguasai lahan pemandian sekitar 2,7 hektare. Warga mengklaim lahan pintu masuk seluas 1.740 meter persegi adalah milik Pak Suha, Sementara di bagian dalam pemandian, ada persil atas nama Mbah Kacung seluas 1,2 hektare. Ada 33 orang ahli waris yang saat ini mengklaim lahan tersebut.

    Mereka mengantongi bukti petok, bukti pembayaran pajak, dan gambar bidang obyek tanah dari Badan Pertanahan Nasional yang menunjukkan bahwa tanah itu belum bersertifikat.

    Renal Shendra Hermawan, juru bicara keluarga ahli waris, memperkirakan hanya tujuh ribu meter persegi yang dimiliki Pemkab Jember. “Selebihnya itu tanah masyarakat,” katanya.

    Komisi C sempat menanyakan bukti kepemilikan oleh pemerintah daerah kepada BPKAD, “BPKAD masih belum mempunyai data. Makanya kami dapat menyimpulkan untuk sementara ini apa yang disampaikan para ahli waris adalah benar,” kata Ikbal.

    Dicky Giantara, staf fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jember, mengakui jika Pemkab Jember belum memiliki sertifikat tanah lahan tersebut. “Kami sudah melakukan pengajuan atas objek tersebut, yang nantinya akan di-SHP-kan (SHP adalah Sertifikat Hak Pakai) atas nama Pemkab Jember pada 2021-2022,” katanya.

    Komisi C memberikan kesempatan kepada BPKAD Jember untuk menunjukkan data pembanding. Sejauh ini, BPKAD hanya mencatat pemandian Patemon sebagai KIB (Kartu Inventaris Barang) A milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember.

    “KIB A itu hanya catatan. Internal aset. Artinya untuk KIB tadi dasar pemerintah daerah ini apa. Itu yang kami minta,” kata Ikbal.

    Renal Shendra Hermawan berharap ada keadilan dalam persoalan ini. “Negara ini, dugaan kami, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan puluhan tahun, menjajah tanah masyarakatnya. Mengambil kontribusi dana dari parkir, karcis, dan itu masuk ke negara itu sampai dengan saat ini. Masyarakat ini mencari keadilan,” katanya.

    Ada puluhan pelaku usaha mikro kecil menengah di dalam lokasi wisata Patemon, termasuk ahli waris tanah. “Mereka berjualan gorengan, mie instan, buka lapak di sana. Mereka ini juga mencari nafkah di situ. Nah, itu mungkin bisa dibuat pertimbangan juga,” kata Renal.

    Sekretaris Komisi C David Handoko Seto berkomitmen membela hak rakyat. “Bukan membela pemerintah daerah, Kalau rakyat harus dibela dengan data-data yang dimiliki dan bisa diperjuangkan, kami pastikan, kami akan ada di depan, tidak di belakang,” katanya dalam rapat dengar pendapat, Senin (19/5/2025).

    Selama ini pemandian Patemon sudah menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember. “Namun demikian kami tidak menafikan ada upaya dari ahli waris yang hari ini sudah menyajikan data-data,” kata David, berharap sengketa kepemilikan ini tidak berakhir di pengadilan.

    “Kami berharap agar suasana kondusif, tidak perlu ada gugatan. Mudah-mudahan selesai di tataran komunikasi yang kami fasilitasi di gedung rakyat ini,” kata David.

    Hanan Kukuh Ratmono, anggota Komisi C dari Gerindra, mengakui pemerintah punya kepentingan besar, karena Patemon salah satu objek wisata di kawasan barat. “Tapi kita tidak bisa membela pemerintah 100 persen pemerintah, letika memang salah,” katanya.

    Hanan ingin destinasi wisata di Jember tidak bermasalah. dan memiliki kepemilikan jelas. Ini akan mempermudah pemerintah mengembangkannya. “Kalau memang punya ahli waris, bagaimana bentuk kompensasinya,” katanya.

    Agung Budiman, anggota Komisi C dari Golkar, ingin persoalan diselesaikan sebelum ahli waris saat ini meninggal. “Kalau sudah meninggal dan belum selesai, nanti ada cucu keturunannya menggugat lagi. Tidak selesai-selesai,” katanya.

    Ketua Komisi C Ardi Pujo Prabowo meminta BPKAD melengkapi data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember. “Jika sudah siap, kami bisa segera turun meninjau lapangan. Kami bukan pemutus, kami hanya bisa merekomendasikan ini kepada bupati,” katanya. [wir]

  • Arief Poyuono Prediksi PSI Menang Pemilu 2029, Gibran Jadi Presiden

    Arief Poyuono Prediksi PSI Menang Pemilu 2029, Gibran Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Mantan Politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono punya prediksi terkait PSI dan Pemilu 2029 mendatang.

    Hal ini berkaitan dengan ketenaran yang sampai saat ini masih dimiliki oleh mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Arief Poyuono menyebut Jokowi masih tetap dicintai dan didambakan oleh rakyat.

    “Nah liat tuh kawan joko Widodo @jokowi tetap di cintai & didambakan oleh rakyat,” tulisnya dikutip Senin (19/5/2025).

    Dari sinilah yang menjadi tolak ukura baginya tentang bagaimana pandanga ke depan.

    Arif menyebut suara PSI bisa saja naik signifikan hingga 25 persen dan jadi pemenangan Pemilu 2029.

    Selain itu, menurutnya ada kesempatan dari putra Jokowi, Gibra Rakabuming Raka menang dan menjadi Presiden.

    “Jadi kalau dia jadi ketum @psi_id maka suara PSI akan naik hingga 25% & jd pemenang di pemilu & pilpres 2029 & @gibran_tweet jd presiden RI ke 9,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Festival Rujak Uleg, DPRD: Cermin Keberagaman dan Semangat Persatuan Warga Surabaya

    Festival Rujak Uleg, DPRD: Cermin Keberagaman dan Semangat Persatuan Warga Surabaya

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Festival Rujak Uleg kembali menjadi magnet budaya dalam perayaan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732 di Bekas Taman Remaja Surabaya (TRS) pada Sabtu (17/5/2025). Festival ini bukan sekadar pertunjukan kuliner, melainkan juga wujud semangat gotong royong dan persatuan warga Kota Pahlawan.

    Cobek raksasa, kostum unik bertema The Legend of THR, hingga antusiasme ribuan warga menjadi pemandangan yang merefleksikan betapa dalamnya akar budaya ini di hati masyarakat.

    Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, turut hadir dan menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan festival yang menurutnya telah menjadi simbol identitas kota pahlawan.

    “Festival Rujak Ulek ini sudah 20 tahun diadakan dan antusiasme masyarakat Surabaya untuk hadir, dan juga tadi ada dari Kementerian Pariwisata ini menunjukkan kita konsisten untuk menjaga kearifan lokal,” ujar Yona seusai mengikuti kegiatan.

    Tak hanya hadir sebagai tamu undangan, Yona juga ikut serta mengulek rujak bersama para pejabat Pemkot Surabaya. Dia menyebut pengalaman itu bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang kebersamaan dan ketulusan dalam menjalani tradisi.

    “Karena kita nguleknya dengan hati, apapun kalau kita lakukan dengan hati pasti hasilnya yang terbaik,” tuturnya.

    Lebih jauh, Yona mengungkap filosofi mendalam dari kuliner khas ini. Menurutnya, keberagaman bahan dalam seporsi rujak adalah gambaran nyata dari keberagaman masyarakat Surabaya.

    “Rujak Uleg bahwa itu beragam kondimennya ada sayur, ada buah, rasanya nanu-nanu bercampur tetapi menjadi sebuah rasa yang sangat lezat,” jelasnya.

    Bagi politisi Partai Gerindra ini, filosofi tersebut selaras dengan wajah Kota Pahlawan yang plural dan inklusif. Dalam keberagaman itulah, Surabaya tumbuh sebagai kota yang kuat dan saling menghargai perbedaan.

    “Itulah warga Kota Surabaya, warga Kota Surabaya ini heterogen, majemuk, berbagai macam tetapi nampak sangat indah. Ini adalah bentuk dari sebuah unity in diversity,” imbuhnya.

    Yona berharap Festival Rujak Uleg akan terus dikembangkan agar bisa menjadi daya tarik wisata yang lebih luas. Ia menilai event budaya seperti ini harus dipertahankan sebagai penguat jati diri kota dan ajang silaturahmi warga.

    “Selamat Hari Jadi Kota Surabaya, mudah-mudahan event-event seperti ini tidak akan pernah lekang oleh waktu, semoga ke depan akan menjadi jauh lebih baik, tentu ini adalah wujud dari kebersamaan masyarakat Kota Surabaya,” pungkasnya.[asg/aje]

  • Prabowo ke Kader Gerindra : Keinginan Dua Periode Disimpan Dalam Hati Saja

    Prabowo ke Kader Gerindra : Keinginan Dua Periode Disimpan Dalam Hati Saja

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi keinginan para kader Gerindra yang berharap dua periode kepemimpinan. Prabowo meminta keinginan tersebut disimpan dalam hati saja.

    “Niat itu (dua periode, red) silakan disimpan dalam hati saja,” ujar Prabowp dalam acara Kongres IV organisasi sayap Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya (TIDAR) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025).

    Menurutnya, yang menentukan kelanjutan kepemimpinan hanya Tuhan Yang Maha Kuasa. “Saya sudah katakan nanti yang menentukan apakah Prabowo dua periode atau tidak, selain Yang Maha Kuasa, adalah Prabowo sendiri,” katanya.

    Dia menambahkan, saat ini ia hanya menjalankan amanah sebagai seorang pejuang. Ingin berbuat terbaik untuk rakyat Indonesia.

    “Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Pesan saya selamat berjuang Tidar terus di atas jalan yang benar, selama berjuang setia selalu kepada NKRI, merah putih, pancasila dan undang-undang dasar Republik Indonesia 1945,” kata Prabowo.

    Dia pun kembali menegaskan, jika dalam lima tahun kepemimpinannya tidak ada keberhasilan, ia tidak ingin maju kembali jadi calon presiden.

    “Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya mohon dengan sangat jangan saudara harapkan saya mau maju lagi,” tegas Prabowo. [kun]

  • Pasar Pucang Banjir, PD Pasar Surya Bergerak Cepat

    Pasar Pucang Banjir, PD Pasar Surya Bergerak Cepat

    Surabaya (beritajatim.com) – Banjir yang terjadi di area Pasar Pucang Surabaya usai hujan deras beberapa hari terakhir memicu keluhan dari pedagang. Banyak yang mengeluhkan air masuk ke dalam area jualan, membuat aktivitas perdagangan lumpuh sementara, terutama di pintu utama dekat Toko Emas Gunung Mas dan area buah-buahan.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PD Pasar Surya, Agus Priyo, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Dia telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan kerja bakti dan pembersihan menyeluruh di saluran air pasar.

    “Saya langsung kerahkan pembersihan atau kerja bakti di selokan-selokan supaya lancar airnya,” kata Agus saat dikonfirmasi, Sabtu (15/5/2025).

    Selain itu, PD Pasar Surya juga mulai menyusun langkah jangka menengah dengan melakukan pengecekan dan perbaikan talang air pasar yang sudah tidak optimal dalam mengalirkan air hujan. Talang yang bocor di area teras pasar disebut menjadi salah satu penyebab banjir lokal. “Dan akhir minggu depan sudah mulai menyasar ke perbaikan talang,” tambahnya.

    Sementara itu, Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, mengapresiasi gerak cepat PD Pasar Surya menanggapi aduan pedagang. Dia menilai peran aktif perusahaan daerah sangat diperlukan untuk mengintervensi kondisi pasar yang sudah memprihatinkan. “Alhamdulillah respons cepat PD Pasar Surya untuk mengatasi aduan pedagang cukup sat set. Ini patut diapresiasi,” tandas Kahfi.[asg/kun]

  • Bagi-bagi Makanan dan Minuman Gratis, Wabup Sidoarjo Borong Pentol dan Susu Kemasan

    Bagi-bagi Makanan dan Minuman Gratis, Wabup Sidoarjo Borong Pentol dan Susu Kemasan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana menggelar kegiatan sosial berupa bagi-bagi makan minum gratis di Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Jumat (16/5/2025).

    Ada sebanyak 300 nasi bungkus beserta minuman dibagikan kepada siapapun yang melintas depan jalan Balai Desa Kalipecabean. Selain membagikan nasi bungkus.

    Tak hanya bagi-bagi mamin gratis, wabup juga memborong dagangan para penjual yang berada dilokasi kegiatan. Mulai dari penjual nasi bungkus, penjual krupuk dan buah-buahan.

    Ikut juga berbahagia, penjual pentol dan susu kemasan yang mangkal di lokasi, juga ikut diborong dan dibagikan ke warga yang berada di lokasi.

    Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mengatakan jumat akan dijadikan momen sosial dengan berbagi makanan gratis. Jumat sebelumnya hal sama juga dilakukannya di Kecamatan Balongbendo dan Buduran.

    Untuk memenuhi kebutuhan kegiatan tersebut murni dari uang saku pribadi yang diambilkan dari gaji dan tunjangannya sebagai Wabup Sidoarjo.

    “Ini adalah salah satu kegiatan sosial saya. Karena saya sudah komitmen diawal waktu Pilkada Sidoarjo kalau gaji dan tunjangan akan saya kembalikan ke masyarakat untuk kegiatan sosial,” ujarnya.

    Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana borong kerupuk di Desa Kalipecabean Kec. Candi

    Usai berbagi mamin gratis, kegiatan dialog bersama warga juga dilakukannya. Warga dimintanya menyampaikan permasalahan yang ada.

    “Banyak hal yang saya catat dalam aspirasi warga. Mulai dari permasalahan permodalan bagi UMKM, persampahan, zonasi sekolah sampai jalan rusak maupun permasalahan kesehatan. Insya Allah semuanya akan diupayakan tertangani,” janjinya.

    Selain itu, Mimik Idayana juga menyampaikan komitmennya membantu warga kurang mampu dalam perbaikan rumah.

    Menurutnya, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini menjadi perhatian serius dibawah kepemimpinan Bupati Sidoarjo Subandi bersama dirinya.

    “Bahkan kami meminta masyarakat melapor kalau mengetahui keberadaan RTLH di sekitar rumahnya,” pinta wanita yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo itu.

    Mimik Idayana juga berjanji laporan itu, bakal segera ditindaklanjuti. Mimik mentarget satu tahun kepemerintahan Subandi – Mimik sudah tidak ada lagi warga Sidoarjo yang tinggal di rumah tidak layak huni.

    “Bagi warga Sidoarjo yang menemui rumah tidak layak dan fakir miskin tak terurus segera melapor. Karena target saya satu tahun pemerintah Subandi dan Mimik sudah tidak ada lagi rumah tidak layak di Sidoarjo,” pungkasnya. [isa/aje]

  • DPRD Malang Soroti Kesiapan Venue dan Promosi Porprov Jatim IX 2025

    DPRD Malang Soroti Kesiapan Venue dan Promosi Porprov Jatim IX 2025

    Malang (beritajatim.com) – Komisi IV DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk membahas kesiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur IX tahun 2025.

    Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia’ul Haq, mengungkapkan bahwa kesiapan venue pertandingan yang tersebar di Kabupaten Malang telah mencapai 90 persen. Total ada 31 venue yang disiapkan untuk digunakan dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

    “Ada 31 venue yang ada di Kabupaten Malang. Itu nanti akan kita cek kesiapannya di lapangan. Dari 31 venue itu tadi disampaikan sudah 90 persen kesiapannya,” ujar Zia, Kamis (15/5/2025).

    Zia yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra menyampaikan bahwa anggaran dan bonus bagi atlet berprestasi telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Ia menekankan pentingnya kemudahan dalam proses pencairan bonus, agar tidak mengganggu konsentrasi atlet.

    “Tadi kita sampaikan untuk Cabor-Cabor jangan disibukkan dengan administrasi, biar mereka bertanding. Siapkan SDM yang mendampingi Cabor untuk urusan administrasi,” jelasnya.

    Ia juga menyoroti minimnya promosi dan sosialisasi terkait Porprov Jatim IX 2025. Untuk itu, pihaknya mendorong Dispora dan KONI agar menggandeng pihak swasta, termasuk pengelola hotel dan penyedia akomodasi, untuk turut menyemarakkan ajang olahraga ini.

    “Kita berharap kerjasama dengan pihak hotel, agar jingle atau spanduk Porprov itu dipasang, biar Kabupaten Malang itu jadi tuan rumah beneran. Mulai masuk Kabupaten Malang pun harus tahu bahwa ada Porprov,” tegas Zia.

    Sebagai informasi, Porprov Jatim IX 2025 akan digelar pada 28 Juni hingga 5 Juli. Opening ceremony akan berlangsung di Stadion Gajayana Kota Malang, sementara closing ceremony dijadwalkan di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Kabupaten Malang akan menjadi tuan rumah bersama Kota Malang dan Kota Batu. [yog/beq]