Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Pimpinan Komisi II DPR Minta Kemendagri Sanksi Bupati Aceh Selatan

    Pimpinan Komisi II DPR Minta Kemendagri Sanksi Bupati Aceh Selatan

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyayangkan Bupati Aceh Selatan Mirwan yang diketahui berada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah saat wilayahnya dilanda bencana banjir dan tanah longsor. Dede Yusuf meminta Kemendagri memberikan sanksi terhadap Mirwan.

    “Sangat disayangkan sikap seorang kepala daerah meninggalkan rakyatnya atau daerahnya pada saat bencana masih berlangsung,” kata Dede Yusuf saat dihubungi, Minggu (7/12/2025).

    Dede Yusuf menilai wajar jika Mirwan ditegur karena tindakannya itu. Ia bahkan meminta Gubernur Aceh hingga Kemendagri menegur yang bersangkutan.

    “Sudah sangat seharusnya jika ditegur, dan sebagai pembina wilayah yang harus menegur adalah gubernur atau dari pusat itu adalah Kemendagri,” ucap dia.

    Ia juga meminta Kemendagri memberikan sanksi kepada Mirwan. Dia mengingatkan kasus Bupati Indramayu yang juga berujung pada sanksi sosial oleh Kemendagri.

    “Kita ingat dulu Bupati Indramayu juga terkena sanksi sosial dari Kemendagri selama beberapa waktu. Saya lupa sanksinya apa. Tapi menjadi kewenangan Kemendagri soal itu,” ujarnya.

    Dede Yusuf juga mengingatkan agar kepala daerah mendahulukan rakyat. Menurutnya, lebih bai menunda kepentingan pribadi ketika rakyat membutuhkan.

    “Ke depan, kepala daerah wajib mendahulukan kepentingan rakyat yang adalah merupakan sumpah jabatannya. Dan rakyat paling membutuhkan ketika terjadi bencana. Artinya kalau belum selesai sebaiknya tunda dulu kepentingan pribadinya,” tutur dia.

    Seperti diketahui, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS berangkat umrah bersama keluarganya di tengah bencana yang melanda wilayahnya. Juru bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA mengatakan Mirwan memang mengajukan izin untuk pergi ke luar negeri, tapi ditolak Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

    Gerindra pun telah mengambil langkah usai ramai disorot Mirwan MS berangkat umrah bersama keluarganya di tengah bencana melanda daerahnya. Sekjen Gerindra Sugiono menegaskan partai telah memecat Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    “Tadi saya dilaporkan mengenai Bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” kata Sugiono kepada wartawan, Jumat (5/12).

    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (maa/idh)

  • Waketum Gerindra Habiburokhman: Amnesti untuk Hasto bukan Upaya Rekonsiliasi Politik Nasional 6 Desember 2025

    Waketum Gerindra Habiburokhman: Amnesti untuk Hasto bukan Upaya Rekonsiliasi Politik Nasional 6 Desember 2025

    Waketum Gerindra Habiburokhman: Amnesti untuk Hasto bukan Upaya Rekonsiliasi Politik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal Partai PDI-P Hasto Kristiyanto, bukanlah upaya rekonsiliasi politik.
    Hal ini disampaikan
    Habiburokhman
    untuk menjawab anggapan dari mantan Pimpinan KPK
    Johan Budi
    , yang menilai Prabowo Subianto berusaha melakukan rekonsiliasi dengan PDI-P melalui amnesti untuk Hasto.
    “Pak Johan Budi mengatakan amnesti (untuk Hasto) sebagai bentuk rekonsiliasi, bukan itu,” kata Habiburokhman, dalam acara diskusi ‘Gejolak Jelang 2026: Dampak Politik Pisau Hukum Prabowo’ di Menteng, Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
    Habiburokhman menuturkan, pemberian amnesti kepada Hasto justru menjadi bukti bahwa Prabowo tidak ingin menggunakan hukum untuk membalas dendam politik.
    “Justru Pak Prabowo mau meluruskan bahwa kami ini enggak mau menggunakan hukum sebagai alasan untuk mengeksekusi dendam politik,” ujar dia.
    Ia menambahkan, Prabowo tidak akan mempidanakan seseorang karena ada dendam politik yang belum selesai.
    “Kami ingin menegaskan sikap
    gentleman
    kita, sikap
    gentleman
    Pak Prabowo. Enggak ada karena dendam politik, orang di-tipikorkan, enggak ada,” ujar Habiburokhman.
    Sebelum giliran Habiburokhman menyampaikan pendapatnya, Johan Budi sempat memberikan pendapat terkait sejumlah keputusan Prabowo untuk menggunakan hak prerogatifnya.
    Ada tiga kasus yang disinggung Johan: Abolisi untuk Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi importasi gula, rehabilitasi untuk eks Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi dan dua direksinya dalam kasus korupsi akuisisi perusahaan PT JN, serta amnesti untuk Hasto Kristiyanto dalam kasus suap penanganan perkara terkait Harun Masiko.
    Johan menegaskan bahwa dirinya setuju dengan keputusan Prabowo “mengampuni” Tom Lembong dan Ira Puspadewi, tetapi tidak dengan amnesti untuk Hasto.
    “Saya tidak setuju kalau kewenangan konstitusi yang dimiliki Presiden Prabowo itu digunakan untuk kepentingan politik, rekonsiliasi nasional kan istilahnya. Anda tahu kan sebelum ada amnesti, itu saya enggak setuju kalau yang itu,” kata Johan, dalam acara yang sama.
    Ia menegaskan bahwa abolisi untuk Tom dan rehabilitasi untuk Ira menjawab pertanyaan di masyarakat sekaligus memberikan rasa keadilan.
    Namun, pemberian amnesti untuk Hasto tidak memenuhi aspek-aspek ini.
    “Kalau politik kan bisa banyak hal, tapi kalau amnesti itu saya enggak setuju, tolong dicatat itu,” tegas Johan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cuaca Ekstrem Nataru, DPRD Surabaya Dorong Penguatan Satgas Kampung Pancasila

    Cuaca Ekstrem Nataru, DPRD Surabaya Dorong Penguatan Satgas Kampung Pancasila

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, secara tegas mendorong penguatan Kampung Pancasila sebagai basis utama kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Legislator muda ini menilai, peran aktif warga di tingkat kampung menjadi kunci strategis dalam menjaga stabilitas keamanan lingkungan sekaligus mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi.

    “Penguatan kepada masyarakat Kota Surabaya perlu dilakukan melalui Pilar Satgas Kampung Pancasila, khususnya Satgas Keamanan dan Lingkungan, karena libur Nataru berpotensi menghadirkan gangguan keamanan sekaligus dampak anomali cuaca yang dapat memicu hujan deras hingga banjir,” ujar Yona, Sabtu (6/12/2025).

    Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini mengingatkan bahwa lonjakan mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun harus diimbangi dengan kesiapsiagaan di lingkungan masing-masing.

    Kondisi cuaca yang tidak menentu belakangan ini membuat kewaspadaan warga menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.

    “Kondisi cuaca saat ini tidak normal, sehingga warga perlu lebih berhati-hati, terutama di wilayah rawan genangan, sekitar saluran air, dan kawasan yang berpotensi terdampak banjir,” katanya.

    Lebih lanjut, Cak Yebe juga mengimbau warga Surabaya untuk bijak dalam merencanakan liburan. Ia meminta masyarakat tidak memaksakan diri bepergian ke destinasi wisata yang memiliki risiko bencana tinggi demi merayakan pergantian tahun.

    “Sebaiknya warga tidak bepergian untuk merayakan pergantian tahun di tempat-tempat yang berpotensi rawan bencana, karena keselamatan jauh lebih penting,” ujar Cak Yebe.

    Selain penguatan di sisi masyarakat, Cak Yebe turut mendesak kesiapsiagaan penuh dari jajaran Pemerintah Kota Surabaya. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki fungsi kedaruratan diminta untuk siaga 24 jam selama periode Nataru.

    “Kami mendorong Pemkot Surabaya melalui OPD terkait, baik BPBD, Satpol PP, maupun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, untuk siaga penuh mengantisipasi potensi cuaca ekstrem di Surabaya,” katanya.

    Langkah antisipasi ini sejalan dengan peringatan dini dari BMKG yang menyebut adanya potensi peningkatan curah hujan akibat pengaruh Monsoon Asia dan anomali atmosfer menjelang Tahun Baru 2025.

    Wilayah Jawa Timur, termasuk Surabaya, masuk dalam kategori wilayah dengan risiko hujan lebat yang berpotensi memicu banjir dan gangguan aktivitas masyarakat. [asg/beq]

  • Kekayaan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Dicopot Gerindra Gara-gara Umroh saat Wilayahnya Banjir

    Kekayaan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Dicopot Gerindra Gara-gara Umroh saat Wilayahnya Banjir

    GELORA.CO  – Terungkap harta kekayaan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang dicopot dari kursi ketua DPC Gerindra setelah diketahui melaksanakan ibadah umroh saat daerahnya diterjang bencana banjir bandang. 

    Foto-foto Mirwan MS yang tengah berada di tanah suci Mekkah, Arab Saudi yang sempat dibagikan travel umrah yang memberangkatkannya, viral di media sosial. 

    Mirwan MS diketahui umrah bersama istrinya Devina Fisah Mirwan pada Selasa (2/12/2025) atau setelah wilayahnya diterjang banjir bandang.

    Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan keputusan Bupati Aceh Selatan untuk menunaikan ibadah umrah.

    “Tadi saya dilaporkan mengenai bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/12/2025).

    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” tambahnya.

    Terpisah, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengaku keberatan dan menegaskan bahwa ia tidak menandatangani surat izin perjalanan luar negeri yang diajukan Mirwan.

    “Tidak saya teken (surat izin) untuk sementara waktu jangan pergi. Kalau dia pergi juga terserah sama Mendagri nanti sanksinya apa,” kata Mualem di Lanud SIM Aceh Besar, Jumat (5/12/2025).

    Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa permohonan izin Bupati Aceh Selatan diajukan pada 24 November 2025, namun ditolak karena Aceh sedang berada dalam status darurat bencana hidrometeorologi.

    “Atas dasar pertimbangan yang paling krusial, bahwa Aceh sedang dilanda bencana alam dan Gubernur telah menetapkan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan,” ujar MTA.

    Ia menambahkan bahwa Aceh Selatan termasuk daerah terdampak paling parah, sehingga pihaknya berupaya mengonfirmasi keberangkatan Mirwan.

    “Gubernur telah menegaskan apabila hal tersebut benar adanya, maka beliau akan melakukan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” katanya.

    Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, tidak memiliki izin untuk pergi umrah saat daerahnya dilanda banjir dan longsor.

    “Yang bersangkutan tidak ada izin (untuk pergi umrah),” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Kompas.com, Jumat (5/12/2025).

    Bima Arya menyampaikan, seharusnya kepala daerah dapat menyesuaikan rencana umrah ketika wilayahnya membutuhkan lebih banyak perhatian khusus. Ia pun meminta kepala daerah untuk fokus sepenuhnya pada penanganan bencana.

    “Seharusnya dalam kondisi seperti ini rencana umrah bisa disesuaikan. Harus fokus pada penanganan bencana,” ucap Bima.

    Lebih lanjut, Bima menyampaikan, Kemendagri akan mengambil tindakan serius atas hal ini.

    “Kemendagri akan mengirimkan Irsus (Inspektur Khusus) besok (Sabtu) ke Aceh. Kita lihat hasil pemeriksaan nanti,” tandasnya.

    Terkait sanksi, Kemendagri akan menunggu dan melihat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektur Khusus tersebut terlebih dahulu.

    Pembelaan Mirwan MS

    Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, memberikan klarifikasi atas keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah penanganan bencana banjir dan longsor di wilayahnya.

    Dalam keterangan tertulis pada Jumat (5/12/2025), Mirwan menyatakan bahwa ia telah turun langsung mengecek kondisi banjir sebelum berangkat.

    Ia menyebut telah meninjau pengungsian dan memimpin rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkap Mirwan.

    Ia menegaskan bahwa keberangkatannya ke Mekkah merupakan nazar pribadi yang telah lama ia rencanakan.

    Mirwan juga menanggapi surat Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang sebelumnya menolak permohonan izin ke luar negeri. Menurutnya, surat tersebut baru diterima setelah ia berada di Mekkah.

    “Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelas Mirwan.

    Ia memastikan bahwa penanganan banjir tetap berlangsung efektif melalui komando posko utama dan OPD terkait.

    “Saya akan segera kembali ke tanah air pada 6 Desember 2025, dan insyaAllah pada hari Minggu sudah tiba kembali di Aceh,” ujarnya.

    Sosok Mirwan MS

    Mirwan Lahir di Peulumat Labuhan Haji, Aceh Selatan pada 19 Maret 1975.

    Ia menempuh Pendidikan SD N 1 Pelumat dan lulus pada 1989, SMP Labuhanhaji Timur dan lulus pada tahun 1992. 

    Dia lalu melanjutkan ke SMA STMN 1 Banda Aceh dan lulus pada tahun 1995. 

    Pendidikan S1 diselesaikan di STIEM ISM Sarjana Ekonomi dan lulus pada tahun 2014, bahkan ia juga melanjutkan S2 di UNNAS Megister Ilmu Politik dan lulus pada tahun 2021.

    Bupati Aceh Selatan ini juga aktif diberbagai organisasi, diantaranya: 

    Ketua Kamomat 2004-2006

    Penasehat Yayasan Panti Asuhan Payung Agung 2013-2016

    Pembina Yayasan Panti Asuhan Mizan 2013-2023

    Pembina Yayasan Panti Asuhan YPI 2019-2023

    Pembina PEPPAS – Jakarta 2022-2025

    Dewan Penasehat PM. LATIM 2019-2023, Pembina IKAMAS Jakarta 2023-2028. 

    Sementara riwayat karirnya sebagai berikut:

    Pelaksana Husni Utama Grub Tahun 1995-1997

    Pelaksana PT Alfindo Jaya Abadi Jakarta Tahun 1998-1999.

    Pengawas PT Lampiri Jakarta Utara Tahun 1999-2021

    Direktur PT Ariesta (APM) Tahun 2002-2011. 

    Direktur PT Desindo Putra Mandiri Tahun 2011-2014 

    Direktur PT Ariesta Motor (Showroom) Tahun 2010-Sekarang.

    Komisaris PT Ariesta Aldundo Venturer Tahun 2011- Sekarang.

    Karir Politik

    Dikutip dari Wikipedia, Mirwan MS merupakan Bupati Aceh Selatan sejak 17 Februari 2025 hingga 2030.

    Mirwan MS merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan.

    Pada Pilbup Aceh Selatan 2024, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Selatan masa jabatan 2025–2030 berpasangan dengan politikus Partai Demokrat, Baital Mukadis. 

    Pasangan calon ini berhasil unggul dengan meraih 51.609 suara atau 36,32 persen dari total suara sah.

    Sebelumnya, Mirwan juga pernah mencalonkan menjadi Bupati pada periode 2018-2023.

    Saat itu Mirwan berpasangan dengan Zirhan yang di usung oleh Partai Aceh (PA) bersama dengan beberapa Partai Koalisinya.

    Namun saat itu Mirwan – Zirhan tak bisa meraih kemenangan, pasangan tersebut finis di posisi ke tiga.

    Akan tetapi, tekad Mirwan untuk membangun daerah kelahirannya tetap tak surut. Hingga hari ini Mirwan-Baital Mukadis telah sah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Priode 2025-2030.

    Harta Kekayaan Mirwan MS

    Mirwan, yang dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra, memiliki kekayaan senilai Rp 25.958.970.622.

    Jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ia laporkan ketika mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Selatan pada 1 Oktober 2024.

    Kekayaan Mirwan terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta harta lainnya.

    1. Tanah dan Bangunan

    Tanah dan bangunan seluas 95 m2/172 m2 di Kota Jakarta Timur, hasil sendiri: Rp 1.450.000.000.

    Tanah seluas 579 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 868.500.000.

    Tanah dan bangunan seluas 517 m2/312 m2 di Kota Jakarta Timur, hasil sendiri: Rp 13.000.000.000.

    Tanah seluas 4.283 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 564.055.000.

    Tanah dan bangunan seluas 769 m2/769 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 6.000.000.000.

    2. Alat Transportasi dan Mesin

    Mobil Toyota Fortuner tahun 2017, hasil sendiri: Rp 435.000.000

    Mobil Daihatsu pick up tahun 2014, hasil sendiri: Rp 72.000.000

    Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 tahun 2007, hasil sendiri: Rp 450.000.000

    Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck FE 74 tahun 2008, hasil sendiri: Rp 185.000.000

    Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck FE SHD tahun 2009, hasil sendiri: Rp 195.000.000

    Komatsu Excavator VC 200/5 tahun 2004, hasil sendiri: Rp 260.000.000

    Mobil Toyota Fortuner VRZ 4X2 tahun 2021, hasil sendiri: Rp 450.000.000

    Mobil Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000

    Mobil, Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000

    Mobil Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000

    Mobil Toyota Camry 2.5V AT tahun 2019, hasil sendiri: Rp 400.000.000.

    3. Harta Lainnya

    Harta bergerak lainnya: Rp 321.400.000

    Kas dan setara kas: Rp 223.015.622

    Harta lainnya: Rp 710.000.000.

    4. Utang

    Utang: Rp 225.000.000.

  • Janji Rp 1 Miliar dan Target Besar dari Prabowo untuk Atlet SEA Games Nasional 6 Desember 2025

    Janji Rp 1 Miliar dan Target Besar dari Prabowo untuk Atlet SEA Games Nasional 6 Desember 2025

    Janji Rp 1 Miliar dan Target Besar dari Prabowo untuk Atlet SEA Games
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bonus miliaran saat melepas kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 Thailand, di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (5/12/2025).
    Adapun ajang olahraga itu bakal digelar pada 9-20 Desember 2025.
    Pelepasan
    atlet
    ini dilakukan secara simbolis dengan penyerahan bendera Merah Putih dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)
    Erick Thohir
    kepada Ketua Kontingen SEA Games Raja Sapta Oktohari.
    Total ada 1.021 orang atlet dari 48 cabang olahraga yang tergabung dalam kontingen Indonesia untuk
    SEA Games 2025
    .
    Di hadapan ratusan perwakilan atlet, Prabowo menitipkan pesan agar mereka memberikan yang terbaik selama berlaga dalam ajang olahraga antar negara-negara Asia Tenggara tersebut.
    “Saya hanya bisa pesan, berikanlah yang terbaik yang kau bisa berikan. Berikan yang terbaik, berikan segalanya yang bisa kau berikan. Karena ini adalah membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia,” kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan Kontingen Indonesia di Istana Negara.
    Menurut Prabowo, kontingen ini merupakan wakil dari lebih dari 280 juta masyarakat Indonesia.
    Ia lantas meminta para atlet untuk berjuang agar lagu Indonesia Raya dapat dikumandangkan di SEA Games 2025.
    “Kumandangkan, kumandangkan Indonesia baik-baik saja. Tidak ringan, saya mengerti. Tidak ringan,” kata Prabowo.
    Kepala Negara juga berjanji akan memberikan bonus untuk atlet peraih medali emas dalam ajang SEA Games ke-33 di Thailand.
    Awalnya, Prabowo bertanya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir soal insentif atau bonus yang akan diberikan tersebut.
    “Kita akan dorong, saudara-saudara, Menpora bagaimana? Yang dapat medali emas akan kita kasih insentif?” tanya Prabowo.
    Merespons Prabowo, Erick menyampaikan bahwa anggaran yang disediakan untuk bonus mencapai Rp 500 juta per orang.
    “Anggarannya Rp 500 (juta),” ucap Erick.
    Prabowo lalu kembali menanyakan apakah anggaran tersebut bisa dinaikkan menjadi Rp 1 miliar per orang.
    “Anggarannya Rp 500 (juta)? Bisa dinaikkan jadi Rp 1 miliar? Bisa. Bisa kan?” tanya Prabowo, yang disambut dengan gestur siap dari Erick Thohir.
    Tak lama berselang, sekitar 200 atlet yang hadir di Istana Negara bertepuk tangan gembira.
    Lebih lanjut, Prabowo juga memberikan arahan serupa kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang berada di samping Erick Thohir.
    Mendengar arahan itu, Mensesneg menyatakan siap untuk menaikkan anggaran.
    “Mensesneg bisa?” tanya Prabowo, yang kembali menerima kesiapan Mensesneg.
    “Alhamdulillah,” ucap Prabowo, disambut riuh tepuk tangan.
    Bagi Prabowo, bertanding adalah hal yang tidak mudah.
    Ia memandang ikut serta ajang olahraga internasional merupakan salah satu cara membela kehormatan dan nama baik bangsa.
    “Kita akan selalu menghargai. Jadi, saya yakin saudara bertanding tidak semata-mata karena uang. Tapi dari muka saudara-saudara kelihatan kalau mendapat penghargaan seperti itu akan sangat membantu karier kamu. Benar atau tidak? Jadi ini bukan kita, semua dinilai dengan materi. Tidak. Tidak bisa, tapi kau harus yakin bangsa kita bangsa yang besar, bangsa kita mengerti menghormati jasa-jasa para pahlawannya,” tandas Prabowo.
    Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan rencananya membangun pusat olahgara seluas 500 hektare.
    “Saya sudah merencanakan kita akan bangun pusat olahraga yang besar, saya minta sekitar minimal 500 hektare pusat (olahraga) itu. Enggak ada pusat olahraga yang 5 hektar, 8 hektar, tidak,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan, rencana pembangunan pusat olahraga itu merupakan bentuk tekad pemerintah dalam pembinaan olahraga jangka panjang.
    Menurut rencana, pusat olahraga tersebut akan menggembleng para calon atlet sejak berusia 8 tahun.
    “Saya sudah bicara ke Menpora kita akan bertekad untuk mengadakan pembinaan olahraga jangka panjang. Kita akan kirim anak-anak kita ke mana saja untuk belajar, kita akan datangkan pelatih-pelatih terbaik dan kita akan bina dari usia dini,” ucap Prabowo.
    Ketua Umum Partai Gerindra ini optimistis, pembinaan tersebut bakal melahirkan banyak atlet berbakat.
    Terlebih, Indonesia kini mengalami bonus demografi dengan jumlah penduduk hampir 300 juta orang.
    “Sekarang SEA Games, nanti Asian Games, ya Olimpiade. Tetapi kita juga berpikir lebih jauh, jangka panjang, saya percaya. Dengan pembinaan seperti ini, 300 juta pasti melahirkan banyak pendekar-pendekar, pahlawan-pahlawan muda yang akan mengangkat nama, angkat nama harum bangsa Indonesia,” kata dia.
    Sementara itu, Menpora Erick Thohir menargetkan kontingen Indonesia meraih 80 emas dan finis di posisi tiga besar dalam klasemen akhir SEA Games 2025 di Thailand.
    Erick optimis dengan target tersebut mengingat pengalaman-pegngalaman pertandingan sebelumnya.
    “Kita memang kan waktu Kamboja kemarin (target) 87 emas tetapi kita kehilangan hampir 41 emas yang tidak dipertandingkan. Jadi kembali sekarang kita coba target di (peringkat) 3 itu yang saya dapat dari KOI dan chief Indonesia dengan total emas 80 emas,” kata Erick di Istana.
    Ia menyampaikan, Indonesia mengirim atlet pada 48 cabang olahraga dari total 51 cabang olahraga yang dipertandingkan dan 3 cabang eksebisi.
    Erick juga meminta para atlet memberikan hasil yang terbaik, meski tidak memerinci target dari setiap cabang olahraga.
    “Targetnya tetap (peringkat) 3. Pokoknya kasih yang terbaik aja,” ucap Erick.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana: Tak Izin hingga Dicopot Partai Nasional

    3 Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana: Tak Izin hingga Dicopot Partai Nasional

    Bupati Aceh Selatan Umrah di Tengah Bencana: Tak Izin hingga Dicopot Partai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Banyak pihak menyayangkan langkah Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang berangkat umrah ke Tanah Suci di tengah bencana banjir yang melanda warga Aceh.
    Sorotan semakin santer lantaran Bupati Aceh Selatan juga mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang wilayahnya. Surat itu diterbitkan pada 27 November 2025.
    Merespons ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mengungkapkan bahwa Bupati Aceh Selatan, Mirwan, tidak memiliki izin untuk pergi umrah saat daerahnya dilanda banjir bandang dan tanah longsor.
    “Yang bersangkutan tidak ada izin (untuk pergi umrah),” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada
    Kompas.com
    , Jumat (5/12/2025).
    Bima menyampaikan, seharusnya kepala daerah dapat menyesuaikan rencana umrah ketika wilayahnya membutuhkan lebih banyak perhatian khusus.
    Bima meminta kepala daerah fokus pada penanganan bencana.
    “Seharusnya dalam kondisi seperti ini rencana umrah bisa disesuaikan. Harus fokus pada penanganan bencana,” ucap Bima.
    Secara terpisah, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai tindakan Bupati Aceh Selatan itu tidak pantas dilakukan secara etika kemanusiaan.
    Di tengah bencana dan penderitaan yang dialami masyarakat Aceh Selatan, pemimpinnya justru meninggalkan wilayahnya.
    “Secara etika dan kemanusiaan, yang bersangkutan tidak pantas untuk meninggalkan daerahnya di tengah derita warga dan daerahnya yang sedang terkena musibah,” kata Rifqinizamy kepada
    Kompas.com
    .
    Pria yang akrab dipanggil Rifqi ini juga meminta Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) memberikan sanksi kepada Mirwan.
    Terlebih, kata Rifqi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah menerbitkan surat edaran larangan kepada semua kepala daerah dan anggota DPRD provinsi kabupaten kota untuk bepergian ke luar negeri.
    Edaran ini dibuat terkait situasi bencana Tanah Air dan berlaku sampai dengan Januari 2026.
    “Dan jika memang tidak ada izin, harus segera memberikan sanksi sebagaimana yang pernah dilakukan kepada Saudara Lucky Hakim, Bupati Indramayu, yang beberapa waktu lalu juga bepergian ke Jepang, tetapi kemudian tidak meminta izin kepada Kemendagri,” ujar Rifqinizamy.
    Bupati Mirwan adalah kader Partai
    Gerindra
    . Partai Gerindra menyayangkan langkah kadernya itu karena malah pergi ke Arab Saudi di saat wilayahnya dilanda banjir.
    “Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono kepada wartawan.
    Partai Gerindra pun memberikan sanksi tegas untuk Mirwan dengan mencopotnya dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
    “DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” imbuhnya.
    Kompas.com
    juga sudah mencoba menghubungi Mirwan soal ini, tetapi tak kunjung direspons.
    Kepala Bagian (Kabag) Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menjelaskan, keberangkatan Bupati beserta istri ke Tanah Suci setelah melihat kondisi wilayah Aceh Selatan yang dinilai sudah stabil.
    “Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga pada wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya,” kata Denny saat dikonfirmasi awak media.
    Denny membantah bahwa tidak benar Bupati meninggalkan Aceh Selatan saat banjir masih melanda.
    Menurut Denny, Bupati dan istri sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi dan menyambangi beberapa lokasi terdampak, seperti wilayah Trumon Raya dan Bakongan Raya.
    Bahkan, kata dia, Bupati turun langsung dengan mengantarkan logistik ke wilayah terdampak dan memastikan masyarakat mendapatkan perhatian.
    “Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gerindra Pecat Bupati Aceh Selatan Mirwan yang Umrah saat Bencana

    Gerindra Pecat Bupati Aceh Selatan Mirwan yang Umrah saat Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Sugiono menegaskan bahwa partainya resmi memberhentikan Bupati Aceh Selatan, Mirwan, dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Keputusan tersebut diambil setelah Mirwan menjadi sorotan publik karena diketahui berangkat umrah bersama keluarganya saat wilayahnya tengah dilanda banjir bandang dan tanah longsor.

    Melalui pesan tertulis, Jumat (5/12/2025), Sugiono menyampaikan respons resmi DPP Gerindra atas laporan tersebut.

    “Tadi saya dilaporkan mengenai Bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujarnya.

    Polemik bermula setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa Mirwan tidak memiliki izin dari pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan perjalanan umrah. Padahal, pada saat yang bersamaan, Aceh Selatan sedang menghadapi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang berdampak pada ribuan warga.

    Keputusan Gerindra ini sekaligus menjadi langkah tegas partai terhadap perilaku kader yang dinilai tidak menunjukkan sensitivitas dan kepemimpinan dalam situasi krisis. 

    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” tandas Sugiono.

  • Umrah Saat Bencana, Bupati Aceh Selatan Dicopot dari Jabatan Partai

    Umrah Saat Bencana, Bupati Aceh Selatan Dicopot dari Jabatan Partai

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra resmi mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dari jabatannya sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra setempat. Keputusan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    “Kami memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujarnya.

    Sugiono menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah DPP menerima laporan terkait sikap dan kepemimpinan Mirwan. Namun, Sugiono tidak memerinci sejak kapan pemberhentian itu berlaku.

    Pencopotan ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap Mirwan yang sebelumnya menyatakan tidak sanggup menangani bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Di tengah situasi darurat tersebut, Mirwan justru berangkat umrah bersama istrinya pada 2 Desember 2025. Keputusan itu memicu kritik karena wilayahnya masih terdampak bencana.

    Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, pada 5 Desember 2025 menegaskan ia tidak pernah memberikan izin kepada Mirwan untuk berangkat umrah selama masa tanggap darurat berlangsung.

  • Umrah di Tengah Bencana, Bupati Aceh Selatan Dicopot dari Jabatan Ketua DPC Gerindra

    Umrah di Tengah Bencana, Bupati Aceh Selatan Dicopot dari Jabatan Ketua DPC Gerindra

    GELORA.CO – DPP Partai Gerindra memberhentikan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Keputusan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono.

    “DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (5/12/2025).

    Mirwan diketahui pergi umrah ketika wilayah Aceh Selatan tengah dilanda bencana banjir. Sugiono menilai sikap Mirwan tersebut sangat disayangkan.

    “Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Mirwan MS sebelumnya viral setelah fotonya beribadah umrah beredar di media sosial di tengah bencana yang melanda Aceh Selatan. 

    Foto tersebut pertama kali tersebar usai pihak travel mengunggah potret Mirwan yang ternyata berangkat tidak sendiri, melainkan bersama keluarganya.

  • KBRI Astana Jajaki Kolaborasi dengan ERG Kazakhstan untuk Penghiliran Mineral

    KBRI Astana Jajaki Kolaborasi dengan ERG Kazakhstan untuk Penghiliran Mineral

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Kazakhstan berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama bidang penghiliran mineral melalui penjajakan dengan Eurasian Resources Group (ERG) Kazakhstan.

    ERG merupakan salah satu perusahaan pertambangan dan energi yang berpusat di Kazakhstan dan Luxembourg. Investasi perusahaan ERG di Kazakhstan sekitar US$15 miliar dan pemerintah Kazakhstan memiliki 40% saham di ERG.  ERG juga beroperasi di Kongo (Afrika) dan Brasil.

    Duta Besar RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan M. Fadjroel Rachman memimpin langsung kunjungan delegasi ERG di Indonesia pada 19—30 November 2025. Sejumlah perusahaan yang dikunjungi delegasi ERG yakni PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum di Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, PT BAI Smelter-Grade Alumina Refinery di Mempawah, Kalimantan Barat, dan PT Aneka Tambang Tbk. di Tayan, Kalimantan Barat.

    “Kami sangat kagum dengan profesionalitas dan prestasi kerja ketiga Badan Usaha Milik Negara [BUMN] yang semuanya dikerjakan putera-puteri Indonesia,” ujar Fadjroel dalam keterangan resmi, Jumat (5/11/2025).

    Dubes Fadjroel menegaskan bahwa kunjungan delegasi ERG merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dan Menlu Sugiono dalam rangka diplomasi ekonomi Indonesia di KBRI Astana guna mendukung penghiliran dan investasi hijau sesuai Asta Cita.

    “Arahan prioritas kerja Menteri Luar Negeri, Sugiono untuk mendorong diplomasi ketahanan nasional serta diplomasi ekonomi Pancasila,” ujar mantan Komisaris Utama Adhi Karya dan komisaris Waskita tersebut.

    Wakil Direktur Utama (Deputy CEO) Bidang Keuangan ERG Daniyar Ravshanovich Rakhmatullayev mengapresiasi pelayanan dan berbagai informasi terkait dengan peluang kerja sama di Indonesia.

    Dalam menunjukkan keseriusan ERG dalam membangun kerja sama strategis di Indonesia, Daniyar membawa tim lengkap di antaranya Gulnur Kanybekovna Abienova sebagai Direktur Jenderal JSC Aluminium Kazakhstan, Vladimir Nikolaevich Krasnoyarskiy sebagai Kepala Riset dan Rekayasa, Petr Petrovich Gorovoy sebagai Kepala Hidrometalurgi, dan Murat Bakhtybekovich Zhumabayef sebagai Direktur Produksi.

    “Semoga rencana kerja sama strategis antara ERG dengan MIND ID, PT Inalum, PT BAI, dan PT Antam dapat terwujud dalam waktu dekat,” ujar Daniyar.

    Kunjungan ERG di ini sekaligus untuk memperkuat finalisasi Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama bilateral di bidang mineral antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia (ESDM) dengan Kementerian Perindustrian dan Konstruksi Kazakhstan.

    Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan bahwa kebijakan dan prioritas pemerintah Indonesia saat ini adalah penghiliran pada sektor mineral, serta membuka luas peluang investasi dan kolaborasi antara Indonesia dan Kazakhstan.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Inalum Melati Sarnita meyakini bahwa ERG sebagai sebuah grup sumber daya alam global mempunyai potensi besar memperkuat industri mineral Indonesia serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri mineral Indonesia di pasar dunia.

    Sejumlah anggota legislatif juga mendukung adanya penjajakan kerja sama dengan ERG. Dalam pertemuan di Kalimantan Barat, turut hadir Anggota DPR RI Komisi XII Gulam Muhammad Sharon dari Fraksi Nasdem, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie dari Fraksi Nasdem,  Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong dari Fraksi Gerindra, serta Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey dari Fraksi Nasdem.

    Sharon menyampaikan dukungan peningkatan diplomasi ekonomi antara Indonesia dengan Kazakhstan dan Tajikistan. “Sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Barat yang membidani urusan Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM], lingkungan hidup, dan investasi, saya akan mendukung penuh penguatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Kazakhstan dan Tajikistan,” ucap politisi muda Kalbar tersebut.