partai: Gerindra

  • Andre Rosiade terpilih jadi Ketua Umum IKM 2025-2030

    Andre Rosiade terpilih jadi Ketua Umum IKM 2025-2030

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) periode 2025-2030.

    Andre terpilih menjadi ketua umum lewat mekanisme konstitusi dari IKM yaitu melalui Musyawarah Nasional (Munas) ke-1 IKM yang digelar di Jakarta, Jumat. Sebelum ditetapkan secara aklamasi, mekanisme pemilihan tersebut telah melalui persetujuan dari seluruh peserta munas.

    Selain didapuk jadi Ketum IKM, Andre Rosiade juga menjadi formatur tunggal penyusunan kepengurusan DPP IKM periode 2025-2030.

    Andre resmi menjadi Ketua perantau Minang se dunia, dia menggantikan Fadli Zon yang kini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan .

    “Apakah dapat pemilihan Ketua Umum IKM ini kita lakukan secara aklamasi, secara langsung untuk kemudian menetapkan ketua umum terpilih periode 2025-2030 tanpa melalui mekanisme pemungutan suara dan penghitungan suara?” kata Arteria Dahlan selaku pimpinan sidang Munas ke-1 IKM.

    “Setuju,” jawab para peserta munas.

    Arteria kemudian mengetok palu dan meminta tanggapan dari peserta munas terkait calon tunggal yakni Andre Rosiade yang akan ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP IKM periode 2025-2030.

    “Apakah bapak ibu semua peserta yang hadir sepakat, setuju aklamasi tanpa voting untuk memilih menjadikan Pak Andre Rosiade sebagai Ketua Umum DPP IKM periode 2025-2030, sepakat?” tanya Arteria Dahlan lagi.

    “Sepakat,” jawab peserta Munas.

    “Pimpinan sidang menetapkan melalui forum Munas pertama IKM bahwa Bapak Andre Rosiade sebagai Ketua Umum DPP IKM periode 2025-2030,” kata Arteria Dahlan yang disambut tepuk tangan peserta Munas.

    Ketua DPP IKM periode 2025-2030 Andre Rosiade mengatakan, ke depan dirinya akan memaksimalkan pembentukan DPW di seluruh Indonesia.

    “Saat ini kita sudah ada 30 DPW, Insya Allah di munas kedua kita akan maksimalkan 3 DPW lagi, kita akan ada di seluruh Indonesia targetnya atau 38 DPW. Lalu sekarang ada 157 DPD, target kita di munas kedua 350 DPD. Kemudian, sekarang ada 165 DPC, minimal kita wujudkan 1.650 DPC,” kata Andre.

    Andre Rosiade bertekad mengajak semua orang Minang di seluruh lembaga pemerintah, termasuk DPR RI dan lainnya untuk bergabung di kepengurusan DPP IKM periode 2025-2030.

    “Untuk kepengurusan kita akan ajak juga menteri aktif, pimpinan lembaga tinggi negara termasuk anggota DPR RI dari seluruh partai bergabung di kepengurusan periode 2025-2030 ini sesuai tagline kita ‘basamo mako manjadi’,” tutur Andre Rosiade.

    Andre mengatakan proses pengukuhan kepengurusan DPP IKM periode 2025-2030 rencananya akan dilakukan secara langsung di Istora Senayan dengan menghadirkan ribuan orang Minang.

    “Saya punya mimpi insya Allah paling lambat bulan Desember 2025 kita akan melaksanakan pengukuhan kepengurusan di Istora Senayan. Kita akan akan hadirkan 10 ribu orang Minang, istilahnya ‘urang minang baralek gadang’. Nanti kita lobi Presiden Prabowo untuk bisa mengukuhkan,” terang Andre.

    Ketua Umum DPP IKM periode 2016-2025 Fadli Zon mendukung terpilihnya Andre Rosiade sebagai Ketua Umum DPP IKM yang baru.

    Menurut Fadli, kepimpinan dalam suatu organisasi harus berlangsung secara estafet. Seorang pimpinan tidak boleh berlama-lama memimpin dan harus sadar diri kapan harus berhenti.

    “Saya sangat mendukung DPP IKM dipimpin oleh Andre Rosiade karena memang harus ada estafet. Kita ini tidak boleh terlalu lama-lama. Kita tahu kapan harus turun dan harus ada yang melanjutkan. Kita pindah ke perahu yang lain dan meneruskan,” tuturnya.

    Kendati tak lagi menjadi Ketum DPP IKM, Fadli Zon menegaskan dirinya selalu siap mendukung kepengurusan DPP IKM yang baru dan bersama-sama bekerja membawa organisasi ini lebih baik lagi ke depan.

    “Insya Allah saya akan selalu bersama-sama dengan IKM, kalau diberi tanggung jawab mungkin sebagai Pembina atau yang lainnya. Artinya bisa tetap ikut mengawal IKM ke depan ini supaya bisa menjadi organisasi perantau Minang yang selalu bermanfaat. Saya juga memohon maaf selama ini jika ada kata-kata yang salah, perilaku yang salah atau hal-hal yang tidak sesuai keinginan atau mengecewakan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peringatan Keras DPRD Surabaya ke Camat-Lurah soal Koperasi Merah Putih: Jangan Ada Titipan!

    Peringatan Keras DPRD Surabaya ke Camat-Lurah soal Koperasi Merah Putih: Jangan Ada Titipan!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau yang akrab disapa Cak YeBe, melontarkan peringatan keras kepada para lurah dan camat terkait pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih (Kopkel MP). Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik “titipan” atau intervensi kepentingan dalam proses ini.

    Cak YeBe mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan kelompok tertentu dalam proses pembentukan pengurus Kopkel MP yang tidak transparan. Menurutnya, pelatihan dan sertifikasi yang menjadi syarat wajib justru hanya diberikan kepada kalangan terbatas seperti lurah, camat, LPMK, serta RT dan RW, sehingga membuka ruang eksklusif.

    “Kami mengingatkan lurah dan camat supaya tidak ceroboh dan abai terkait pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayahnya,” ujarnya, Jumat (24/5/2025).

    Legislator dari Partai Gerindra ini menilai pengelolaan dana publik yang bersumber dari APBN dan APBD harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan kelompok.

    “Jangan sampai Kopkel MP di Surabaya dikelola dengan mengabaikan asas profesionalisme, asal-asalan dan syarat kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.

    Cak YeBe juga menekankan bahwa selain kompetensi teknis, integritas calon pengurus koperasi harus menjadi prioritas utama. Ia menyebut bahwa integritas adalah kunci dalam menjaga kredibilitas dan tata kelola dana publik di tubuh koperasi.

    “Proses rekrutmen atau pembentukan pengurus selain kompetensi yang mumpuni, juga tak kalah penting menjadi prioritas adalah faktor integritas yang baik,” ujarnya.

    Sebagai mitra kerja Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) Pemkot Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya berkomitmen mengawasi langsung pembentukan koperasi yang difasilitasi lurah dan camat.

    “Kami akan memonitor langsung proses pembentukan Kopkel MP di Surabaya yang difasilitasi oleh lurah maupun camat,” ujar Cak YeBe.

    Ia juga mendorong Pemkot Surabaya untuk menyediakan saluran pengaduan masyarakat seperti hotline, email, atau posko pengawasan di tiap kecamatan agar warga bisa menyampaikan laporan dugaan pelanggaran.

    “Pemkot harus aktif membentuk saluran pengaduan masyarakat sebagai wujud transparansi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” katanya.

    Tak hanya itu, Cak YeBe juga mendorong evaluasi berkala dan publikasi laporan audit terhadap proses pembentukan Kopkel MP. Audit ini diperlukan guna memastikan kepatuhan dan transparansi dalam setiap tahap program.

    “Peran pemerintah kota sangat penting sebagai penjaga integritas program KMP. Pemkot tidak boleh bersikap pasif atau hanya menyerahkan ke kelurahan,” pungkasnya. [asg/beq]

  • HJKS ke-732, Cak YeBe Sebut Minimnya Keberanian dan Konsistensi Pemimpin Surabaya Wujudkan Perubahan

    HJKS ke-732, Cak YeBe Sebut Minimnya Keberanian dan Konsistensi Pemimpin Surabaya Wujudkan Perubahan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau akrab disapa Cak YeBe menilai peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732 seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar seremoni. Dia menyebut masih minimnya keberanian dan konsistensi para pemimpin Surabaya dalam menjalankan perubahan nyata bagi masa depan kota.

    Cak YeBe menggarisbawahi bahwa tidak cukup hanya mengandalkan grand design atau program indah di atas kertas. Menurutnya, perubahan besar membutuhkan satu sikap fundamental yaitu keberanian.

    “Intinya adalah, sekuat dan sebagus apa grand design yang dibuat untuk kota kita tercinta, semua berawal dari keberanian. Teko wani, wani berubah opo gak? Nek wani ojo wedi, nek wedi ojo wani, wes iku ae,” tegas politisi Partai Gerindra itu saat ditemui di gedung DPRD Surabaya, Kamis (22/5/2025).

    Cak YeBe mengkritik kecenderungan banyak pihak yang hanya gemar berbicara soal gagasan besar, tetapi minim implementasi di lapangan. Menurutnya, perubahan tak akan pernah terjadi jika seluruh elemen kota tak bergerak bersama.

    “Tidak perlu beretorika dengan program-program dan gagasan indah tapi tidak ada keberanian dari semuanya untuk menjalankan dan merubah,” ujarnya.

    Dalam pandangannya, tanggung jawab untuk membawa Surabaya ke arah yang lebih baik tidak hanya terletak pada pundak eksekutif dan legislatif. Tetapi, melibatkan seluruh komponen masyarakat.

    “Semuanya ya dari warganya, dari segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, dari para akademisi, dari pelaku usaha, dari eksekutif dan legislatif, serta dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan termasuk dari rekan-rekan media,” papar Cak YeBe.

    Cak YeBe juga menyebut pentingnya keteladanan dari para pemimpin kota Surabaya. Menurutnya, pemimpin harus mampu menjadi panutan dan konsisten dalam menjalankan kebijakan yang sudah dirancang.

    “Karenanya, poro pemimpin yang ada di Suroboyo harus bisa memberikan contoh sikap yang benar kepada warganya. Termasuk konsistensi dalam mengaktualisasikan program di tengah masyarakat,” katanya.

    “Karena hal ini menjadi salah satu wujud kepastian harapan atau garansi bagi warga kota bahwa Surabaya benar akan menjadi lebih baik,” tambahnya.

    Dalam konteks kolaborasi, Cak YeBe menyentil pernyataan Wali Kota Surabaya yang kerap menyampaikan bahwa membangun kota tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan butuh sinergi. Namun dia mempertanyakan realisasi pernyataan itu di lapangan.

    “Poin pentingnya adalah bahwa kita sering mendengar statement Wali Kota bahwa membangun Surabaya tidak bisa dilakukan sendiri. Namun membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif, maka konsistensi statement ini harus bisa diaktualisasikan secara konkret, bukan sebatas ucapan namun realitanya lemah di lapangan,” tegasnya.

    Oleh karena itu, Cak YeBe mengajak seluruh elemen kota Surabaya untuk tidak lagi sekadar merayakan ulang tahun Surabaya dengan seremoni. Sebaliknya, momentum HJKS seharusnya menjadi bahan evaluasi sejauh mana Surabaya benar-benar bergerak menuju perubahan.

    “Arek Suroboyo Wani. Gaspol pantang kendor rek,” tandas Cak YeBe. [asg/ian]

  • DPRD Minta Pemkot Kaji Ulang Lokasi RSUD Surabaya Selatan

    DPRD Minta Pemkot Kaji Ulang Lokasi RSUD Surabaya Selatan

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya, Alif Iman Waluyo, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengkaji ulang rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surabaya Selatan yang akan dibangun di lapangan sepak bola Karangpilang. Menurutnya, lahan tersebut bukanlah pilihan terbaik karena berbagai pertimbangan teknis dan sosial.

    “Saya sarankan Pemkot Surabaya untuk mengkaji ulang lokasi rencana pembangunan RS Surabaya Selatan dengan berbagai pertimbangan baik teknis maupun sosial,” tegas Alif, Kamis (22/5/2025).

    Alif menegaskan tidak menolak rencana pembangunan rumah sakit tersebut namun dia mendorong agar lokasi pembangunan dipertimbangkan kembali secara strategis.

    Dia mengusulkan agar pembangunan rumah sakit dipindah ke lahan lain milik Pemkot yang tidak aktif, dengan pertimbangan lebih luas dan tidak mengorbankan ruang publik warga.

    “Kan aku juga menyarankan untuk pindah ke tanah pemkot yang tidak aktif. Bukan menolak pembangunannya,” ujar politisi muda Gerindra tersebut.

    Dia menambahkan, terdapat lahan alternatif yang lebih representatif dan layak untuk pembangunan rumah sakit. Lahan tersebut berada di Kelurahan Karangpilang dan dapat diakses melalui Jalan Sawahan, dengan luas kurang lebih sekitar 18.000 meter persegi yang merupakan sisa aset Pemkot Surabaya.

    “Ada opsi lahan masuk lewat Jalan Sawahan. Ada lahan sisa aset Pemkot kurang lebih 18.000 meter di Kelurahan Karang Pilang yang lebih representatif,” lanjutnya.

    Alif juga menyebut pentingnya mempertimbangkan aspek pengembangan rumah sakit di masa depan. Dia menilai bahwa lokasi di lapangan Karangpilang terlalu sempit untuk pengembangan lebih lanjut, seperti penambahan gedung atau lahan parkir.

    “Apalagi jika nanti perluasan rumah sakit tidak bingung karena lahan lebih luas. Apalagi lapangan Karangpilang dekat dengan permukiman. Misal pelebaran untuk parkiran, penambahan gedung nantinya di masa depan. Jika lahan terbatas akan merepotkan juga,” tegasnya.

    Selain itu, dia mengingatkan bahwa lapangan Karangpilang selama ini digunakan warga sebagai ruang terbuka hijau dan pusat aktivitas komunitas. Mengalihfungsikan ruang tersebut dikhawatirkan memicu penolakan warga dan mengurangi kualitas lingkungan hidup.

    Dengan kajian yang matang dan keterlibatan masyarakat, Alif berharap Pemkot dapat menghadirkan rumah sakit yang bukan hanya berkualitas secara medis, tetapi juga berkelanjutan secara tata kota.

    “Komisi C berkomitmen terus mengawal proyek-proyek infrastruktur strategis, termasuk pembangunan RSUD Surabaya Selatan, agar tidak hanya cepat terlaksana, tetapi juga tepat sasaran dan memperhatikan aspek lingkungan serta sosial,” tandas Alif. [asg/beq]

  • Politik kemarin, Presiden buka IPA Convex hingga manajemen penjara

    Politik kemarin, Presiden buka IPA Convex hingga manajemen penjara

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi Anda.

    Presiden yakin Indonesia mampu menjadi pemasok energi dunia

    Presiden Prabowo Subianto yakin Indonesia mampu menjadi pemasok energi untuk negara-negara di dunia mengingat potensi energi di dalam negeri yang besar dan masih banyak cadangan energi di Indonesia yang belum dieksplorasi.

    Di hadapan pelaku usaha bidang energi, khususnya minyak dan gas (migas), Presiden pun mendorong adanya kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan BUMN untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri.

    “Saya baru bicara sama beberapa pakar dari universitas-universitas terbaik di luar negeri, baru kemarin mereka ceritakan bahwa di laut-laut kita terdapat sumber-sumber energi yang sangat besar, yang teknologinya sekarang sudah ada. Kita sangat-sangat optimis, sebentar lagi kita tidak hanya swasembada energi, kita akan kembali menyuplai energi kepada dunia,” kata Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara pembukaan Konvensi dan Pameran Tahunan Ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA Convex) Tahun 2025 di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Prananda Paloh tegaskan NasDem dukung penuh Prabowo

    Ketua Umum Garda Pemuda NasDem Prananda Surya Paloh menegaskan bahwa Partai NasDem mendukung penuh pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto walau tak mengisi jabatan di pemerintahan.

    Dia mengatakan bahwa Partai NasDem menolak untuk mengisi jabatan di pemerintahan karena menyadari pada Pemilu 2024 mengambil pilihan politik yang berbeda dengan mengusung calon presiden lain.

    “Kita memberikan kesempatan partai pendukung Pak Prabowo,” kata Prananda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Waketum Gerindra nilai Prabowo punya kelebihan memanajemen SDM

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra memiliki kelebihan dalam hal memanajemen sumber daya manusia (SDM) yang ada di sekitarnya, termasuk yang duduk dalam pemerintahannya.

    “Yang saya lihat di Pak Prabowo, ya, kelebihannya adalah dia bisa me-manage berbagai macam sumber daya manusia yang ada di sekitarnya,” kata Habiburokhman dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya merespons dorongan perombakan kabinet (reshuffle) Kabinet Merah Putih pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi XIII DPR sepakat bentuk Panja untuk benahi masalah penjara

    Komisi XIII DPR RI menyepakati untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) yang bakal bertugas untuk membenahi masalah-masalah yang terjadi dalam sistem pemasyarakatan atau penjara di Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengatakan bahwa permasalahan pemasyarakatan yang disoroti oleh publik juga menjadi masalah yang harus ditangani oleh para legislator. Dia ingin agar hal-hal kurang baik yang terjadi di sistem pemasyarakatan harus diubah menjadi baik, dan lebih baik.

    “Apakah teman-teman setuju bahwa kita akan membuat Panja? Setuju ya? Itu kita putuskan dulu ya,” kata Dewi saat rapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Aktivis: Penulisan sejarah versi baru momentum rekonsiliasi bangsa

    Aktivis 1998 Masinton Pasaribu menilai penulisan sejarah Indonesia versi baru sebagai momentum rekonsiliasi bangsa sehingga tidak boleh ada sejarah yang dihilangkan.

    “Ya, enggak boleh ada yang dihilangkan, justru harus diluruskan sejarah itu. Penulisan sejarah itu, pelurusan sejarah itu juga bagian dari momentum kita untuk merekonsiliasi bangsa ini,” kata Masinton.

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Jatim Dukung Perpustakaan Jadi Pusat Transformasi Ilmu dan Karakter Bangsa

    DPRD Jatim Dukung Perpustakaan Jadi Pusat Transformasi Ilmu dan Karakter Bangsa

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso menyebut pentingnya peran perpustakaan dalam membangun kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan literasi.

    Hal ini disampaikan Anggota Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso, saat menghadiri pembukaan Pekan Literasi Jawa Timur di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Jatim, Rabu (21/5/2025).

    Menurut Cahyo, program literasi seperti Pekan Literasi ini merupakan bentuk inovasi pemerintah provinsi yang patut diapresiasi. Dia menyebut kegiatan tersebut tidak hanya menyemarakkan budaya baca, tapi juga berdampak pada perbaikan indeks pembangunan literasi secara signifikan.

    “Kami dari DPRD Jatim sangat mengapresiasi dengan program Pekan Literasi Jawa Timur yang dibuka pada hari ini dan akan berjalan beberapa hari ke depan,” kata Cahyo usai pembukaan Pekan Literasi Jatim.

    Ketua DPC Gerindra Surabaya ini juga menyebut bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Negara (IPLN) di Jawa Timur cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data terakhir, nilai IPLN di provinsi Jatim telah mencapai angka 78, jauh di atas rata-rata nasional. Selain itu, indeks gemar membaca (PGM) masyarakat juga menunjukkan tren meningkat.

    “Seperti yang kita tahu bersama, Pemerintah Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tingkat PGM, gemar membaca kita juga meningkat signifikan. Dan juga untuk indeks IPLN kita bahkan sudah mencapai angka 78 yang merupakan angka di atas rata-rata nasional,” jelasnya.

    Cahyo menyebut DPRD Jatim melalui Komisi E berkomitmen mendukung setiap langkah yang memperkuat peran perpustakaan. Dia menegaskan, perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi ruang inklusif yang penting untuk pengelolaan pengetahuan dan pembentukan karakter masyarakat.

    “Kami juga dari DPRD Jawa Timur Komisi E mendukung penuh upaya peningkatan peran perpustakaan untuk menjadi sarana membangun masyarakat Indonesia yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan kualitas individu,” katanya.

    Lebih jauh, dia menekankan bahwa perpustakaan harus dilihat sebagai pusat gagasan dan transformasi ilmu pengetahuan dari masa ke masa. “Perpustakaan ini juga salah satu wadah pengelolaan gagasan, pemikiran, dan pengetahuan umat manusia dari zaman ke zaman yang penting untuk wawasan kita,” pungkasnya.

    Komisi E DPRD Jatim berharap kegiatan seperti Pekan Literasi tidak berhenti sebagai event seremonial, tapi menjadi gerakan berkelanjutan yang menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah Jawa Timur.[asg/kun]

  • Prananda Paloh tegaskan NasDem dukung penuh Prabowo

    Prananda Paloh tegaskan NasDem dukung penuh Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Garda Pemuda NasDem Prananda Surya Paloh menegaskan bahwa Partai NasDem mendukung penuh pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto walau tak mengisi jabatan di pemerintahan.

    Dia mengatakan bahwa Partai NasDem menolak untuk mengisi jabatan di pemerintahan karena menyadari pada Pemilu 2024 mengambil pilihan politik yang berbeda dengan mengusung calon presiden lain.

    “Kita memberikan kesempatan partai pendukung Pak Prabowo,” kata Prananda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Putra dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh itu menegaskan dukungan kepada jajaran kader GP NasDem ketika memimpin Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) organisasi sayap partai tersebut.

    Menurut dia, NasDem siap menjadi “sparing partner” sekaligus juga menjadi mitra bagi pemerintahan yang dipimpin Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

    Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI itu pun meminta agar para kadernya dan juga para pemuda lainnya untuk bisa aktif dan bergerak guna memberikan manfaat bagi masyarakat.

    Dia memastikan partainya akan lebih mengutamakan spirit meritokrasi karena semua orang memiliki kesempatan yang sama. Sehingga, dia mengaku bakal terbuka bagi semua golongan tanpa bersikap eksklusif.

    “Jadi, Partai NasDem ini mempunyai rasa mungkin dinasti, tetapi secara roda organisasi, meritokrasi dan kesempatan yang sama bagi semua,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat nilai reformasi bukan untuk diperingati melainkan diulangi

    Pengamat nilai reformasi bukan untuk diperingati melainkan diulangi

    “Yang kita perlukan adalah ulangi reformasi, bukan memperingati. Aktivis tidak pernah memperingati kelakuannya sendiri, dia mengulangi kelakuannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa momentum reformasi 1998 bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam kaitannya dengan transformasi demokrasi ekonomi di Indonesia.

    “Yang kita perlukan adalah ulangi reformasi, bukan memperingati. Aktivis tidak pernah memperingati kelakuannya sendiri, dia mengulangi kelakuannya,” kata Rocky dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Rabu.

    Dia lantas menyoal pemilihan diksi “reformasi” ketimbang “revolusi” dalam sejarah tahun 1998 yang dinilainya sebagai kesalahan epistemik.

    Menurut dia, pemilihan diksi tersebut merupakan yang “paling lemah” karena sedianya gerakan mahasiswa kala itu menghendaki diksi “revolusi”, namun gugup akan perubahan total sehingga akhirnya digunakan lah “reformasi total”.

    “Revolusi artinya perubahan kualitatif dari satu rezim ke rezim lain, kualitasnya berubah; reformasi itu perubahan kuantitatif yang berubah susunan manusia,” ujarnya.

    Rocky yang menyatakan dukungannya terhadap ekonomi sosialis pun menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menghendaki pula gagasan tersebut saat berdiskusi langsung dengan dirinya beberapa tahun lalu.

    “Kami bicara tentang masa depan. Saya tantang anda mau nggak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dia bilang, ‘Bahkan saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia’,” katanya.

    Untuk itu, dia memandang perombakan kabinet (reshuffle) sebagai salah satu peluang bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk dapat mengejawantahkan gagasan ekonomi sosialis tersebut.

    “Maka tugas presiden mengganti mereka yang do not speak socialism, dan itu yang namanya perubahan paradigma baru,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Jadi sekali lagi ada kesempatan bagi kita untuk mengulangi energi reformasi. Kita ingin, bukan memperingati reformasi, tapi mengulangi reformasi.”

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena, hingga aktivis Malari 1974 Hariman Siregar, dan aktivis lintas generasi lainnya.

    Sementara itu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco yang dijadwalkan turut hadir sebagai pembicara kunci batal hadir pada acara tersebut

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waketum Gerindra nilai Prabowo punya kelebihan memanajemen SDM

    Waketum Gerindra nilai Prabowo punya kelebihan memanajemen SDM

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra memiliki kelebihan dalam hal memanajemen sumber daya manusia (SDM) yang ada di sekitarnya, termasuk yang duduk dalam pemerintahannya.

    “Yang saya lihat di Pak Prabowo, ya, kelebihannya adalah dia bisa me-manage berbagai macam sumber daya manusia yang ada di sekitarnya,” kata Habiburokhman dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya merespons dorongan perombakan kabinet (reshuffle) Kabinet Merah Putih pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengaku tak sejalan dengan pandangan yang mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk kembali merombak kabinetnya sebab pemerintahan baru saja berjalan.

    “Saya sedikit beda pendapat soal reshuffle enggak reshuffle, jangan sesederhana itu memandang persoalan. Sebuah pemerintahan itu cuma lima tahun pak, secara formal ya. Ini baru berapa bulan di-reshuffle, yang ada malah nggak produktif,” ucapnya.

    Dia pun meminta publik tak memandang sebelah mata akan kemampuan Presiden Prabowo mengawaki kabinet pemerintahannya.

    “(Pandangan) Pak Prabowo gampang saja dikibulin para menteri ya, akan gampang saja dikerjain para menteri, ya? Enggak, bos. Susah banget, pak! Itu menteri-menteri mau rapat dengan Pak Prabowo saja gemetaran kalau ada kesalahan,” ujarnya.

    Bahkan, Ketua Komisi III DPR RI itu menilai Presiden Prabowo memiliki kemampuan lebih bak indera keenam dalam hal memanajemen SDM di sekitarnya sehingga bisa mengetahui mana orang yang mempunyai maksud tak jujur dan pikiran ikhlas untuk bekerja bagi pemerintahannya.

    “Kalau kita sudah bawaannya ‘mengolah’ datang ke dia nggak dapat, karena dia nggak tahu ya, dia ada kayak indera keenam Pak Prabowo ini. Ada yang ‘tukang olah’, dia tahu, gitu loh. Memang, tentu Pak Prabowo ini punya strategi dalam me-manage sumber daya manusia di sekitar beliau,” ucapnya.

    Selain itu, dia menilai Presiden Prabowo juga memiliki kemampuan untuk merangkul elemen-elemen politik di Tanah Air sebab dia menyadari kekuasaan dan kepemimpinan secara realitas politik tak dapat berjalan sendirian.

    “Kalau ada yang terlalu ke ‘kanan’, kami tarik ke ‘tengah’. Begitu juga, kalau ada yang terlalu ke ‘kiri’, kami tarik ke ‘tengah’. Kami rangkul supaya kami tarik ke ‘tengah’,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menilai Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah hal besar dalam mendorong ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, misalnya dengan menarik aset negara yang selama ini dikuasai oleh swasta atau pihak-pihak tertentu.

    “Hal-hal besar yang sudah dilakukan, coba penertiban kebun. Itu enggak gampang, pak. Emang gampang? Ada orang menguasai aset demikian besar, tapi dia melanggar peruntukan lain,” paparnya.

    Hal itu dilontarkannya merespons pandangan skeptis akan keberpihakan Presiden Prabowo yang prorakyat ketika berdiri bersama kelompok buruh dan ikut menyanyikan lagu ‘Internasionale’ saat Hari Buruh Internasional (May Day).

    “Ini menurut saya bukan sekedar simbolik. Bukan simbolik. Kalau teman-teman bilang simbolik, kita lihat begitu banyak perubahan-perubahan besar yang sudah boleh dilakukan oleh Pak Prabowo,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aktivis lintas generasi gelar sarasehan peringati 27 tahun reformasi

    Aktivis lintas generasi gelar sarasehan peringati 27 tahun reformasi

    “Jadi demokrasi politik sudah bisa kita capai dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Nah, yang patut kita cermati kita sebagai aktivis tahun 1998 dan generasi sebelumnya adalah soal demokratisasi ekonominya, yang menurut kami masih jauh pangga

    Jakarta (ANTARA) – Aktivis lintas generasi menggelar sarasehan memperingati 27 tahun reformasi 1998 dengan tema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Selasa.

    Aktivis 1998 Haris Rusly Moti selaku koordinator fasilitator acara tersebut menjelaskan tema itu diangkat lantaran kemajuan demokrasi ekonomi tertinggal bila dibandingkan dengan capaian demokrasi politik pascareformasi.

    “Jadi demokrasi politik sudah bisa kita capai dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Nah, yang patut kita cermati kita sebagai aktivis tahun 1998 dan generasi sebelumnya adalah soal demokratisasi ekonominya, yang menurut kami masih jauh panggang dari api,” kata Haris.

    Dia lantas berkata, “Kami ingin demokrasi kebebasan politik kita ini bukan hanya di TPS-TPS (tempat pemungutan suara), tapi juga akses terhadap sumber-sumber kekayaan negara kita ini juga dinikmati oleh masyarakat Indonesia, ini poin kunci.”

    Adapun terkait peringatan 27 reformasi, dia memberikan catatan bahwa perjuangan untuk menggapai reformasi sedianya tidak hanya berhasil dicapai oleh aktivis 1998, melainkan telah dirintis oleh para aktivis terdahulu sejak tahun 1970-an.

    “Generasi ’98 ini adalah generasi yang memfinalisasi perjuangan panjang itu dan mendapat untung dan dapat simbol sebagai aktivis yang menjatuhkan Soeharto, padahal sebetulnya yang berjuang itu jauh sebelumnya dari tahun 1970 sampai 1998,” ujarnya.

    Dengan demikian, lanjut dia, ketika Presiden Ke-2 RI Soeharto mundur maka aktivis generasi 1998 tinggal memetik buah perjuangan reformasi yang telah dirintis sejak lama, bersamaan dengan kekuasaan Orde Baru yang memang sudah memasuki masa uzurnya.

    “Orde Baru itu memang terlalu dipersonifikasi ke sosok yang namanya Soeharto itu sehingga ketika dia sudah mulai uzur, kekuasaannya sudah mulai lumpuh, nah disitulah momentum generasi baru yang biasa disebut sebagai generasi 1998 ini,” katanya.

    Sementara itu, aktivis senior sekaligus motor Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari 1974 (Malari) Hariman Siregar menilai demokrasi di Indonesia telah masuk dalam kategori demokrasi yang matang bila menilik pada transisi kepemimpinan di Tanah Air yang telah berjalan enam kali tanpa kekerasan.

    “Kalau kita cuma lihat di situ saja itu kita mature demokrasi, tapi kalau kita lihat dalam hari-harinya, (terdapat) kelemahan demokrasi dalam bentuk kelemahan civil society, sudah itu partai-partai yang rekrutmennya cuman milih artis, milih segala macam,” kata Hariman saat memberikan pidato kunci (keynote speech).

    Adapun terkait tema yang diusung dalam acara tersebut, dia memandang bahwa demokrasi ekonomi akan tercipta dengan sendirinya apabila prinsip-prinsip demokrasi dalam bernegara itu dijalankan dengan sungguh-sungguh.

    “Jadi enggak mungkin kita bicara demokrasi ekonomi, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita demokrasi itu enggak kita praktikkan menjadi bagian dari apa state of mind kita,” kata dia.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena, hingga pengamat politik Rocky Gerung, dan aktivis lintas generasi lainnya.

    Sementara itu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco yang dijadwalkan turut hadir sebagai pembicara kunci batal hadir pada acara tersebut.

    “Harusnya saya memberikan salam hormat pada dua keynote speaker saya juga, yaitu Ibu Puan Maharani dan Profesor Sufmi Dasco tadi, dan dia rupanya menitip pesan, ‘Abang saja deh yang ambil alih semuanya’. Saya berpikir-pikir, kenapa begitu ya? Rupanya mereka itu enggak mau mendahului bahwa hari ini Gerindra dan PDIP sudah jadi satu,” kata Hariman sambil berkelakar.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.