partai: Gerindra

  • Legislator Gerindra Beri Edukasi dan Bantuan Sembako ke UMKM di Nunukan

    Legislator Gerindra Beri Edukasi dan Bantuan Sembako ke UMKM di Nunukan

    Jakarta

    Anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati mengunjungi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kunjungan ini menjadi upaya dalam memperkuat peran UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

    Rahmawati menegaskan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki perhatian yang serius terhadap pengembangan sektor UMKM. Ia menegaskan seluruh kader Partai Gerindra siap mendorong penguatan UMKM hingga ke akar rumput hal tersebut sejalan dengan visi pemerintah.

    Dalam kunjungannya, Rahmawati juga menyalurkan bantuan sembako kepada pelaku UMKM dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial kepada warga perbatasan. Ia juga menyampaikan pentingnya keberlanjutan usaha kecil di tengah tantangan ekonomi yang tidak menentu.

    “UMKM itu banyak yang baru merintis dan menghadapi pasang-surut usaha. Bantuan ini diharapkan bisa membantu keberlanjutan usaha mereka, setidaknya untuk menjaga dapur tetap hidup,” ujar Rahmawati dalam keterangan tertulis, Minggu (1/6/2025).

    Rahmawati menambahkan UMKM berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menjadi solusi atas persoalan pengangguran. Untuk itu, ia mendorong para pelaku UMKM agar terus meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing di pasar nasional.

    Lebih lanjut, Srikandi Gerindra Kalimantan Utara itu juga memberikan edukasi tentang pentingnya implementasi UU No. 3 Tahun 2014 sebagai landasan hukum dalam mendukung sektor industri rakyat.

    Dalam sesi diskusi yang berlangsung interaktif, para pelaku UMKM menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, seperti kesulitan mendapatkan bahan baku, terbatasnya akses terhadap permodalan, serta minimnya pelatihan teknis.

    Rahmawati pun menyampaikan kesiapannya untuk membawa seluruh aspirasi tersebut ke tingkat nasional.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rekap Agenda Prabowo Mei 2025: Terima Gelar Kehormatan Brunei, Ajak Macron ke Borobudur

    Rekap Agenda Prabowo Mei 2025: Terima Gelar Kehormatan Brunei, Ajak Macron ke Borobudur

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diketahui menerima berbagai tamu negara hingga melakukan sejumlah lawatan ke luar negeri sepanjang Mei 2025.

    Beberapa di antaranya mencakup menerima gelar Bintang Kebesaran Tertinggi Brunei Darussalam, hingga menerima kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Indonesia. 

    Untuk diketahui, jadwal kegiatan diplomasi Prabowo dengan negara-negara sahabat cukup padat. Setidaknya, pada Mei 2025, Kepala Negara melakukan lawatan ke Brunei Darussalam dalam rangka menerima gelar kehormatan, pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Thailand, serta kehadiran perdana sebagai pemimpin delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Malaysia. 

    Berikut rekap kegiatan Presiden Prabowo Subianto selama Mei 2025

    1. Prabowo Terima Gelar Kehormatan dari Sultan Brunei 

    Di Brunei, Prabowo dianugerahi Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam “Darjah Kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati’ pada 14 Mei 2025.  

    Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi Presiden keempat yang menerima gelar tersebut, setelah Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo (Jokowi). 

    2. Kuker ke Thailand 

    Kepala Negara juga sempat bertandang ke Thailand untuk di antaranya bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra pada 19 Mei 2025.

    Pertemuan kedua pemimpin negara itu juga menyepakati untuk meningkatkan sejumlah kerja sama bilateral, termasuk dengan Danantara. Indonesia dan Thailand diketahui memiliki nilai perdagangan sebesar US$18 miliar. 

    “Kami telah mencapai perdagangan bilateral sampai dengan US$18 miliar, tapi kami tentunya ingin meningkatkan lagi,” ujar Prabowo di Bangkok. 

    3. KTT Asean Malaysia 

    Setelah itu, Prabowo menghadiri KTT Asean ke-6 dan turut bertemu dengan pemimpin negara-negara kawasan Asia Tenggara itu. Pada kehadiran perdananya di forum tersebut sebagai Presiden RI, dia menyoroti berbagai hal mulai dari dukungan kepada Timor Leste dan Papua Nugini untuk ikut bergabung ke Asean, serta ketidakpastian ekonomi akibat persaingan negara-negara besar. 

    Kendati lawatan ke luar negeri cukup padat, pada bulan ini Prabowo lebih banyak menerima kunjungan tamu-tamu negara ke Indonesia. Sejak awal Mei, politisi-politisi dari negara lain berkunjung menemui Prabowo dimulai dari mantan PM Jepang Fumio Kishida serta Presiden Senat Kamboja, yang juga pernah menjabat PM, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen. 

    Presiden Prabowo Subianto hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia pada Selasa, 27 Mei 2025. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

    4. Sambut PM Australia

    Selanjutnya, dalam tiga pekan berturut-turut, Prabowo menerima kunjungan PM Australia Anthony Albanese, PM China Li Qiang serta ditutup dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. 

    Kunjungan Prabowo ke luar negeri maupun kegiatannya menerima kedatangan pemimpin-pemimpin negara lain turut diikuti dengan berbagai potensi kerja sama bilateral untuk berbagai sektor. Mulai dari kesehatan, ekonomi hingga pertahanan. 

    Pada pertemuan dengan Albanese misalnya, kedua pemimpin negara mendiskusikan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

    Pria yang kembali terpilih sebagai PM Australia itu menyebut pertemuan dengan Prabowo menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kedua negara terkait dengan ekonomi, pendidikan, perubahan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. 

    Prabowo pun menyampaikan terima kasih kepada Albanese yang menjadikan Indonesia negara pertama yang dikunjunginya setelah kembali memenangkan Pemilu. Keduanya sempat membahas kerja sama ekonomi hingga pertahanan. 

    “Kerja sama ini sangat penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hubungan kita semakin penting dan membawa manfaat bagi rakyat kedua negara,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/5/2025). 

    5. Kunjungan PM China

    Kunjungan kenegaraan ke Indonesia lalu dilanjutkan sembilan hari setelahnya dengan tibanya PM China Li Qiang. Dia turut membawa puluhan grup perusahaan besar di China untuk bertemu dengan pebisnis Indonesia guna business matching. 

    Kerja sama meliputi sejumlah nota kesepahaman kerja sama bilateral Indonesia-China, sekaligus kerja sama business-to-business yang juga melibatkan swasta kedua negara. Kerja sama kedua negara turut ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Ekonomi Nasional serta Menko Bidang Perekonomian. 

    Dari sisi swasta, Kadin Indonesia Komite Tiongkok serta Kadin China juga menandatangani sejumlah kerja sama utamanya di 8 bidang strategis. Salah satunya terkait dengan hilirisasi energi dan pengembangan baterai mobil listrik. 

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie juga menandatangani MoU dengan Kadin China untuk bantuan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kadin China disebut akan ikut membantu Kadin Indonesia dalam membangun sekitar 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG. 

    “Ini dengan Kadin China akan diskalakan mereka akan menentukan berapa jumlah yang mereka ingin bangun. Tentu kalau pemerintah itu fokus 30.000, dari Kadin mencoba bertahap tapi targetnya kalau bisa 1.000. Jadi di dalam angka tersebut lah dari China itu ingin berpartisipasi,” ungkap Anindya, Sabtu (24/5/2025). 

    Prabowo pun sesumbar atas hubungan diplomatik dan ekonomi Indonesia dan China. Dia menyebut kerja sama dengan Negeri Tirai Bambu itu menjanjikan. 

    “Karena saya memandang hubungan antara Indonesia dan China adalah suatu hubungan bilateral yang sangat strategis, sangat penting, dan sangat menjanjikan, serta dapat menentukan keadaan perdamaian dan stabilitas di kawasan kita,” ujar Prabowo di depan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang pada acara yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (24/5/2025). 

    6. Ajak Macron ke Borobudur

    Kunjugan Presiden Macron menutup kunjungan negara-negara sahabat ke Indonesia pada Mei 2025 ini. Berbeda dengan Albanese maupun Li Qiang, Macron sempat diajak Prabowo ke Candi Borobudur hingga ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. 

    Kedatangan Macron ke Indonesia dalam rangka perayaan hubungan diplomatik RI-Prancis yang berusia 75 tahun. Setibanya di Indonesia pada 27 Mei 2025, Macron menjadi pemimpin negara Uni Eropa pertama yang mendatangi Indonesia sejak pelantikan Prabowo 20 Oktober lalu. 

    Kedua negara menandatangani berbagai joint declaration, MoU, Letter of Intent (LoI), Delcaration of Intent, Cooperation Agreement serta Investment Agreement.

    Deretan kerja sama itu meliputi antarpemerintah atau government-to-government (G2G) maupun antarswasta atau business-to-business (B2B).

    Sebagai balasannya, Macron telah mengundang Prabowo untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada Bastille Day, di Prancis pada 14 Juli 2025 mendatang. 

     “Kunjungan Presiden Macron dan Ibu [Brigitte Macron] juga memiliki arti khusus karena memang saya secara pribadi dan keluarga saya punya hubungan khusus dengan Prancis,” terang Prabowo. 

  • Andre Rosiade Serahkan Bantuan Ambulans ke Masjid Al Iman di Padang

    Andre Rosiade Serahkan Bantuan Ambulans ke Masjid Al Iman di Padang

    Jakarta

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyerahkan bantuan ambulans ke Masjid Al Iman, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumbar, beberapa waktu lalu.

    “Bantuan ambulans ini patut kita syukuri. Ini merupakan bagian dari komitmen kami sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, partainya pak Prabowo,” kata Andre dalam keterangan tertulis, Minggu (1/6/2025).

    Hal ini disampaikannya di hadapan jamaah Masjid Al Iman, sebagaimana disampaikan pada Minggu (1/6/2025).

    Andre menegaskan, Partai Gerindra akan terus berupaya membangun Sumbar. Adapun upaya ini salah satunya diwujudkan melalui pembangunan Pasar Raya Padang yang luluh lantah akibat gempa bumi 2009 silam.

    “Pasar Raya Fase VII hancur sejak 2009. Wali kota sudah berganti, gubernur juga sudah berganti. Yang bangun Partai Gerindra, yang bangun Andre Rosiade, anggarannya 100 miliar lebih,” sebut Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR.

    Selain itu, Andre juga telah merealisasikan sejumlah proyek pembangunan strategis di Sumbar, seperti pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik.

    Andre mengatakan juga terus berupaya menyelesaikan permasalah banjir di kawasan Rawang, Mata Air, Kota Padang serta pembangunan Jalan Air Dingin, dan Jalan Lintau-Payakumbuh yang rusak.

    “Kemudian kawasan Rawang, Mata Air sejak tahun 1980 banjir, insya Allah dalam 1-2 tahun ini kita bereskan. Lalu jalan di Air Dingin kita akan bereskan anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo sebesar Rp296 miliar. Lalu kita juga akan siapkan ratusan miliar untuk pembangunan jalan Lintau-Payakumbuh,” tuturnya.

    “Jadi tolong 2029 jangan lupa, jangan sampai kena janji manis dan omon-omon lagi. Mari kita rasional, objektif, jangan mau terpengaruh hoaks. Pilihlah pemimpin sesuai kinerja dan rekam jejaknya,” imbuh Andre.

    Sementara itu, Ketua Masjid Al Iman Jayadisman mengaku salut dengan Andre yang selama ini bekerja nyata untuk masyarakat Sumbar. Menurutnya, Andre telah merealisasikan banyak aspirasi masyarakat, termasuk memperjuangkan proyek-proyek pembangunan skala besar di Sumbar.

    “Izinkan kami atas nama jamaah Masjid Al Iman dan warga Gunung Pangilun dan sekitarnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Andre Rosiade yang telah memberikan bantuan satu unit ambulans,” katanya.

    “Kinerja bapak Andre Rosiade tidak kita ragukan lagi, jangankan untuk memberi bantuan satu unit ambulans, ini masih masalah kecil. Masalah yang besar saja bisa beliau tangani, seperti pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik. Warga Sumbar sudah tau bagaimana lacuik tangan (kinerja-red) bapak Andre Rosiade,” lanjutnya.

    Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Padang Mastilizal Aye menyatakan siap memperjuangkan pembangunan di Kelurahan Gunung Pangilun. “Nanti kumpulkan lagi RT/RW-nya, kita akan komunikasi ini apa yang bisa kita bantu untuk pembangunan Gunung Pangilun nanti,” ungkapnya.

    Ia juga mendorong agar ada anggaran pokok pikiran (pokir) di DPRD Padang yang dialokasikan untuk proyek pembangunan di Kelurahan Gunung Pangilun.

    “Bagaimana kita bersama-sama komitmen dan konsisten bahwa apa yang dikerjakan pak Andre Rosiade terus kita tingkatkan. Kita juga komitmen untuk memasukkan pokir untuk Kelurahan Gunung Pangilun,” pungkasnya.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gerindra: Kabinet Prabowo Kompak, Asta Cita Jalan Tanpa Hambatan

    Gerindra: Kabinet Prabowo Kompak, Asta Cita Jalan Tanpa Hambatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Gerindra menegaskan jajaran kabinet Presiden Prabowo Subianto saat ini menunjukkan soliditas yang tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan. Politikus Partai Gerindra Hendarsam Marantoko menilai, seluruh menteri bergerak dalam satu barisan untuk mewujudkan Asta Cita, visi-misi utama pemerintahan Prabowo.

    “Kalau dibilang solid, ya inilah bukti nyata solid dalam bekerja. Tidak ada program-program pribadi menteri, semua sinkron dengan agenda presiden,” kata Hendarsam dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (31/5/2025).

    Salah satu wujud kekompakan kabinet yang paling nyata, menurut Hendarsam, adalah keberhasilan implementasi program makan bergizi gratis (MBG). Program ini tak hanya dijalankan oleh satu kementerian, tetapi melibatkan kerja sama lintas sektor.

    Perinciannya, seperti TNI yang membantu distribusi, Badan Gizi Nasional (BGN) yang merancang standar gizi, serta pemerintah daerah yang bertugas sebagai pelaksana teknis di lapangan. “Ini contoh nyata kolaborasi antarkementerian yang berjalan baik. Tidak saling tabrakan, justru saling melengkapi,” tambahnya.

    Program lain yang menunjukkan kolaborasi antarinstansi adalah penguatan ketahanan pangan nasional, yang menjadi prioritas besar Presiden Prabowo. Mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, hingga BUMN, semuanya bersinergi menciptakan lumbung pangan strategis.

    Hendarsam tidak memungkiri banyak pihak sempat meragukan efektivitas kabinet yang dinilai “gemuk” karena terdiri dari banyak partai politik dan kepentingan. Namun, ia menegaskan di bawah kepemimpinan Prabowo, perbedaan itu mampu dirajut dalam satu komando yang kuat.

    “Prabowo tahu cara menakhodai tim besar ini. Beliau panglima yang bisa menyatukan semua untuk rakyat,” ujar Hendarsam.

    Asta Cita, delapan program prioritas Prabowo, menjadi panduan kerja seluruh kementerian. Dari bidang pendidikan, pangan, kesehatan, hingga ekonomi, semuanya diarahkan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Gerindra optimistis kekompakan ini akan terus terjaga dan mempercepat transformasi Indonesia menuju negara maju.

  • Gaet Eks KPK, Prabowo Siap Berantas Korupsi pada Penyelenggaraan Haji

    Gaet Eks KPK, Prabowo Siap Berantas Korupsi pada Penyelenggaraan Haji

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, termasuk pada sektor penyelenggaraan ibadah haji yang selama ini dinilai rawan praktik kolusi dan korupsi. 

    Langkah nyata dilakukan dengan merekrut tujuh mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat pengawasan di Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

    Hal ini disampaikan politisi Partai Gerindra Hendarsam Marantoko dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk “Kinerja Pemerintah dan Optimisme Publik” di Jakarta, Sabtu (31/5/2025). “Di sektor ini, walaupun berbasis agama, tetapi praktik kolusi dan korupsinya sangat tinggi. Ini yang dipelototi langsung oleh Presiden Prabowo,” tegasnya.

    Sebagai bentuk keseriusan, beberapa nama besar eks penyidik dan pejabat struktural KPK kini telah resmi menempati posisi strategis di tubuh BP Haji. Perinciannya:
    1. Budi Agung Nugraha (mantan penyidik senior KPK) – direktur pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan haji luar negeri.
    2. Chandra Sulistio Reksoprodjo (eks kepala biro SDM KPK) – direktur penyusunan strategi dan tata kelola.
    3. March Falentino – kepala subdirektorat.
    4. Nurul Huda – kepala subdirektorat.
    5. Harun Arrasyid (eks penyidik KPK) – Deputi Pengawasan BP Haji.

    Langkah ini, menurut Hendarsam, bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk nyata dari misi pemerintahan yang bersih sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Prabowo.

    Tidak hanya pada sektor haji, Hendarsam menegaskan, komitmen antikorupsi juga terlihat dari aktifnya Kejaksaan Agung dan KPK mengusut kasus-kasus besar sejak awal masa jabatan Prabowo. “Ini semua adalah indikasi kuat agenda pemberantasan korupsi bukan hanya janji, tetapi aksi nyata dari presiden,” tambahnya.

    Dengan masuknya para profesional antikorupsi ke dalam BP Haji, publik berharap terjadi reformasi menyeluruh dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji. Langkah tersebut bisa dimulai dari transparansi anggaran, pengawasan pelayanan jamaah, hingga penghapusan praktik percaloan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.

    Langkah ini diharapkan bisa menjadi model pemberantasan korupsi berbasis tata kelola yang bisa diterapkan pada sektor pelayanan publik lainnya.

  • DPR dan DPD RI minta Presiden Prabowo batalkan SK Mendagri soal empat pulau di Singkil

    DPR dan DPD RI minta Presiden Prabowo batalkan SK Mendagri soal empat pulau di Singkil

    Foto: Hamdani/Radio Elshinta

    DPR dan DPD RI minta Presiden Prabowo batalkan SK Mendagri soal empat pulau di Singkil
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 30 Mei 2025 – 23:45 WIB

    Elshinta.com – Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh secara tegas menyatakan penolakan terhadap Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan empat pulau yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara.

    Pernyataan sikap ini disampaikan dalam rapat daring yang digelar Forbes Aceh pada Rabu pagi (28/5/2025), yang diikuti oleh sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh. 

    Dalam rapat tersebut, Forbes menyepakati sejumlah langkah strategis sebagai bentuk respons konkret terhadap keputusan yang dinilai sepihak dan mengabaikan prinsip kedaulatan wilayah Aceh.

    Langkah pertama adalah melakukan survei langsung ke lapangan guna meninjau kondisi faktual empat pulau yang tengah dipersengketakan. Forbes juga akan segera menggelar rapat resmi dengan Gubernur Aceh dalam waktu dekat untuk menyatukan langkah dan strategi bersama Pemerintah Aceh. Selain itu, Forbes Meminta Presiden Prabowo Batalkan SK Mendagri Soal Empat Pulau Yang Diklaim Milik Sumut

    Rapat tersebut dihadiri oleh H. Sudirman (Haji Uma) dari DPD RI serta anggota DPR RI seperti Nasir Djamil, H. Ruslan Daud, Irmawan, Muslem Aiyub, H.T. Ibrahim, Teuku Zulkarnaini (Ampon Bang), dan T. Husni dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Sumut, ikut pula Azhari Cage dan Tgk. Ahmada, Darwati Agani, tetap menyatakan dukungan terhadap sikap Forbes. 

    Dukungan serupa juga disampaikan oleh T.A. Khalid, Nazaruddin Dek Gam, Ilham Pangestu, Jamaluddin Idham, Ustadz Ghufran ,Irsan Sosiawan dan Samsul Bahri (Tiong), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani.

    Forbes menyoroti bahwa keputusan Mendagri tersebut tidak kolektif, tidak transparan, dan tidak menciptakan iklim kondusif di daerah. Keputusan diambil tanpa melibatkan Forbes atau meminta masukan dari para wakil rakyat Aceh, padahal keputusan tersebut berdampak langsung terhadap kedaulatan wilayah Aceh dan kepentingan masyarakat di empat pulau yang disengketakan.

    Gubernur Aceh sendiri diketahui telah enam kali menyurati Kemendagri sejak tahun 2018 terkait persoalan status empat pulau tersebut. Namun, dalam proses konsultasi dan pembahasan, hanya unsur pemerintah Aceh yang diundang, tanpa melibatkan Forbes sebagai representasi politik daerah di tingkat pusat.

    “Kami tidak akan tinggal diam melihat wilayah Aceh diputuskan sepihak tanpa dasar hukum dan keterlibatan wakil rakyat. Ini soal harga diri dan kejelasan batas wilayah yang harus diperjuangkan,” tersebut.

    Forbes menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas melalui jalur hukum, politik, dan diplomasi kelembagaan. “Mereka juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu menjaga kedaulatan wilayah serta mendorong pemerintah pusat agar lebih adil dan terbuka dalam mengambil keputusan yang menyangkut daerah,” pungkas Haji Uma yang bertindak sebagai Juru bicara dalam rapat tersebut.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Siskamling Aktif Lagi, DPRD Surabaya: Harus Ada Aturan Jelas, Bukan Sekadar Seremoni

    Siskamling Aktif Lagi, DPRD Surabaya: Harus Ada Aturan Jelas, Bukan Sekadar Seremoni

    Surabaya (beritajatim.com) — Pemerintah Kota Surabaya kembali menggiatkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai respons atas meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Namun, langkah ini dinilai belum cukup jika tidak disertai penguatan regulasi, pengawasan, dan evaluasi menyeluruh oleh Pemkot.

    Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menyambut baik reaktivasi Siskamling di 500 RW sebagai pilot project. Namun, dia mengingatkan bahwa Pemkot Surabaya tak bisa hanya mengandalkan semangat partisipasi warga tanpa strategi keamanan yang sistematis dan berbasis data.

    “Penanganan curanmor tidak cukup hanya dengan menghidupkan kembali siskamling. Harus ada peta kerawanan wilayah, SOP yang jelas, dan sinergi kuat antara warga, perangkat RT/RW, dan aparat,” kata Kahfi saat dimintai tanggapan, Kamis (29/5/2025).

    Menurutnya, komitmen warga untuk ikut menjaga keamanan lingkungan adalah aset penting. Namun, pemerintah tidak boleh lepas tangan dan sekadar menyerahkan tanggung jawab itu ke masyarakat.

    “Jangan sampai seolah-olah warga yang disuruh jaga malam terus, sementara sistem pengamanan kota tidak diperkuat dari sisi teknologi dan regulasi,” tegas politisi Gerindra itu.

    Kahfi juga mendorong Pemkot untuk mengeluarkan peraturan wali kota (Perwali) yang mengatur teknis pelaksanaan siskamling, mulai dari manajemen keamanan, pelibatan stakeholder, hingga evaluasi kinerja RW dalam mengelola keamanan lingkungan.

    “Saya minta Pemkot tidak berhenti di seremoni. Harus ada Perwali sebagai payung hukum yang jelas. Jangan sampai pelaksanaan di lapangan tidak seragam dan hanya bergantung pada inisiatif camat atau lurah,” ujarnya.

    Dia pun menyinggung pentingnya dukungan fasilitas, seperti CCTV, pencahayaan jalan, dan sistem pelaporan cepat. Menurutnya, teknologi harus menjadi pelengkap yang memperkuat kerja komunitas dalam pencegahan kriminalitas.

    “Kita sering dengar kampung dipasangi CCTV, tapi tidak ada yang memantau. Itu mubazir. Teknologi tanpa manajemen yang benar hanya jadi pajangan,” ucap Kahfi.

    Selain itu, dia juga mendorong Pemkot untuk mengembangkan indikator keberhasilan program, agar kinerja siskamling bisa diukur secara objektif. Dia menyebut bahwa pelaporan angka kriminalitas harus transparan agar publik bisa ikut mengevaluasi.

    “Kalau memang ingin menjadikan Surabaya kota aman, harus ada transparansi data. Kami di DPRD juga perlu tahu sejauh mana efektivitas program ini,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    GELORA.CO – Saat ini popularitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melejit, melampaui semua gubernur di Indonesia.

    Bahkan popularitasnya sudah menyamai Presiden Prabowo Subianto.

    Dedi Muladi tidak saja dikenal di Jawa Barat, namun seluruh rakyat Indonesia.

    Tentu ini modal berharga buat Dedi Mulyadi untuk melangkah maju di Pilpres 2029.

    Kepiawaian Dedi Mulyadi memainkan medsos menjadi keunggulan tokoh politik lain.

    Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai evaluasi publik terkait kinerja para gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja.

    Terbukti nama Dedi Mulyadi di urutan paling atas.

    Survei yang dilakukan pada 12–19 Mei 2025 ini melibatkan 3.100 responden dari enam provinsi di Pulau Jawa, meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten.

    Survei Indikator mencatat, dari enam gubernur di Pulau Jawa, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dengan 94,7 persen.

    “Kepuasan terhadap Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen, tertinggi di antara gubernur lainnya,” kata Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei di kantornya di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

    Salah satu faktor utama kesuksesan Dedi adalah kemampuannya turun langsung ke masyarakat serta aktif menggunakan media sosial.

    “Followers beliau di Facebook mencapai 12 juta, di YouTube lebih dari 7 juta, dan di Instagram 3,5 juta, sehingga program-programnya mudah tersosialisasi ke masyarakat,” kata Burhanuddin.

    Tak hanya dikenal di Jawa Barat wilayahnya, Dedi Mulyadi juga dikenal luas masyarakat Indonesia.

    Baca juga: Ormas Baru Gerakan Rakyat, Pengamat: Kendaraan Politik Anies di Pilpres 2029

    Kebijakannya banyak yang populer seperti program mengirim siswa bermasalah ke barak militer,  larangan sekolah menggelar study tour, larangan sekolah menggelar wisuda, dan sebagainya.

    Tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen dilakukan dalam 100 hari pemerintahannya.

    Dedi Mulyadi dilantik jadi gubernur Jawa Barat 20 Februari 2025 lalu.

    Sedangkan survei terhadap Presiden Prabowo Subianto tingkat kepuasan kinerjanya 100 hari pertama pada Januari 2025 lalu.

    Prabowo dilantik jadi Presiden RI 20 Oktober 2024.

     Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 16-21 Januari 2025 menunjukkan, kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dalam 100 hari pemerintahan mencapai 79,3 persen.

    Hasil survei tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,9 persen publik puas dengan kinerja Prabowo.

    “Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5 persen, yang mengatakan cukup puas 65,8 persen, jadi total ada 79,3 persen,” ujar Burhanuddin dalam jumpa pers virtual, Senin (27/1/2025).

    “Kalau kita bandingkan dengan survei terakhir Kompas awal Januari itu mirip ya,” imbuhnya.

    “Kompas mengumumkan 80,9 persen. Kami temukan 79,3 persen. Sedikit lebih rendah dibanding Kompas. Tapi secara statistik tidak berbeda antara temuan Kompas dengan temuan Indikator Politik Indonesia,” kata dia. 

    Burhanuddin memaparkan, rakyat yang tidak puas dengan kinerja Prabowo mencapai 16,9 persen.

    Menurut Burhanuddin, capaian tersebut merupakan modal politik yang besar bagi Prabowo.

    Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei dilakukan dengan wawancara secara tatap muka terhadap 1.220 orang responden pada 16-21 Januari 2025.

    Peluang Capres 2029 

    Dedi Mulyadi disapa warga ‘Pak Presiden’ saat mengunjungi warga Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025) lalu.

    Kepala Bidang Komunikasi Publik DPP GRIB Jaya, Razman Nasution, pernah bergurau Dedi Mulyadi akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2029.

    Pengamat politik dari UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap analisisnya terkait Pilpres 2029.

    Secara normatif, Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold telah membuka peluang besar bagi Dedi untuk maju Pilpres 2029, tidak hanya dari Gerindra partainya saat ini.

    Sebab putusan MK membuat semua partai boleh mengusung calon presiden.

    Namun, status Dedi yang kini kader Gerindra menjadi perhitungan tersendiri.

    Partai berlogo kepala Garuda itu sudah mencanangkan koalisi permanen dengan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan kembali mencalonkan Prabowo Subianto di 2029.

    “Poin saya adalah ini aturan normatif pertama yang membuka peluang buat siapapun termasuk buat partai yang punya jagoan sendiri.” kata Burhan di program On Point with Adisty Youtube Kompas TV yang tayang Sabtu (10/5/2025).

    “Pertanyaannya adalah Gerindra apakah ikhlas kalau misalnya ada kadernya yang maju melalui partai lain, ya pasti tidak ikhlas. Ya tetapi lagi-lagi konteks sekarang kan masih jauh, dan Gerindra sudah mengunci kan melalui koalisi permanen,” lanjutnya.

    Menurut Burhan, kendati sudah ada koalisi permanen, loyalitas partai anggotanya bisa saja berubah.

    Pilpres 2024 menjadi pelajaran, ketika PKB dan NasDem, bagian dari kabinet Presiden Jokowi, tidak mengusung Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto.

    Menurut Burhan, partai akan mulai bermanuver untuk Pilpres 2029 mulai tahun 2027.

    “Ingat Nasdem, PKB, kurang loyal apa sama Pak Jokowi, kurang banyak apa Pak Jokowi memberikan insentif dalam bentuk menteri ujungnya mereka punya capres sendiri,” ucapnya.

    “Artinya untuk seorang KDM (Kang Dedi Mulyadi) ya ini juga sekaligus uji loyalitas. Kalau misalnya ada partai yang coba merayu seorang KDM dia tergoda atau tidak nih,” lanjutnya.

    “Ya mungkin sekarang belum ada rayuan itu, tetapi kalao misalnya 2027?” imbuh Burhan.

    Burhan menjelaskan, ada atau tidaknya partai yang coba merayu Dedi untuk maju Pilpres 2029 lepas dari Gerindra tergantung hasil survei.

    Dedi boleh populer, namun elektabilitasnya masih menjadi pertanyaan.

    “Tergantung surveinya KDM, saya belum punya angka surveinya, memang banyak sekali yang membicarakan seorang KDM di WA-WA grup di kalangan ibu-ibu di kalangan bapak-bapak, tetapi surveinya belum ada yang dirilis ke publik yang credible ya yang berkaitan berapa banyak sih yang bersedia memilih seorang KDM,” jelasnya.

    Terakhir, yang menentukan Dedi Mulyadi akan maju Pilpres 2029 atau tidak adalah keberaniannya melawan Prabowo.

    “Saya kira, saya tidak tahu kalau sekarang jelas enggak berani, tapi ujian-ujian berikutnya kan nanti bukan sekarang, dan itu yang bisa menjawabnya seorang Dedi Mulyadi, berani atau tidak itu ya berkontestasi melawan bosnya sendiri,” ucapnya.

    “Sekarang sih jelas enggak berani ya, tetapi ke depan ketika betul-betul datang beberapa partai melamar, seorang KDM di situ tuh ujiannya,” lanjutnya.

    “Nah saya tidak tahu apakah dia kalau misalnya itu terjadi berani mengatakan tidak gitu ya,” tandasnya.

    Burhan menutup pembahasan peluang Dedi Mulyadi di Pilpres 2029 dengan mengungkapkan prediksinya.

    Menurutnya, nama Dedi Mulyadi sudah masuk lima besar capres dengan elektabilitas tertinggi.

    “Saya belum punya angkanya tapi feeling saya sudah masuk top five,” ujarnya.

    “Kan kalau kita lihat survei yang terakhir kami rilis kan Januari ya 2025 waktu 100 hari, yang pertama kan Pak Prabowo, yang kedua kan Mas Anies ya, kan yang ketiga saat itu adalah Ganjar Pranowo, yang keempat AHY, yang kelima Erick,” lanjutnya.

    “Kalau feeling saya dan feeling saya biasanya enggak pernah salah. KDM sudah mendobrak masuk lima besar jangan-jangan tiga besar,” tandas Burhan.

  • Prabowo Terima Tanda Jasa Kehormatan dari Pemerintah Perancis, Macron Serahkan Langsung di Akmil Magelang
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        29 Mei 2025

    Prabowo Terima Tanda Jasa Kehormatan dari Pemerintah Perancis, Macron Serahkan Langsung di Akmil Magelang Regional 29 Mei 2025

    Prabowo Terima Tanda Jasa Kehormatan dari Pemerintah Perancis, Macron Serahkan Langsung di Akmil Magelang
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Presiden Prancis,
    Emmanuel Macron
    , memberikan tanda jasa kehormatan kepada Presiden
    Prabowo Subianto
    , dalam rangkaian kunjungannya ke
    Akademi Militer Magelang
    , Jawa Tengah, pada Kamis (29/5/2025).
    Prabowo, yang juga mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dianugerahi Grand-croix of the Legion of Honor, penghargaan dari Pemerintah Prancis ke sosok yang diakui memiliki jasa terhadap militer dan sipilnya.
    Dalam acara tersebut, Macron menyematkan pin tanda jasa di dada kiri Prabowo dan mengalungkan selempang kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
    Setelah penyematan penghargaan, keduanya berpelukan dan bersalaman.
    Prabowo memberikan hormat yang dibalas dengan senyuman oleh Macron.
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa kunjungan Macron ke Akademi Militer bertujuan untuk melihat langsung laboratorium Bahasa Prancis yang dimiliki oleh TNI.
    Dalam kursus Bahasa Prancis tersebut, terdapat 104 peserta yang terdiri dari 40 personel TNI Angkatan Darat, 30 personel TNI Angkatan Laut, 30 personel TNI Angkatan Udara, serta empat pelatih dari Akmil.
    “Program ini didukung oleh tenaga pengajar dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Kementerian Pertahanan serta dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta,” ungkap Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, dalam keterangan tertulis pada 9 Mei 2025.
    Setelah lawatan di Akademi Militer, Macron dan Prabowo melanjutkan perjalanan mereka menuju
    Candi Borobudur
    yang terletak di Kabupaten Magelang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua DPRD Nilai 100 Hari Kerja Bupati Jombang Sudah Tepat, Tapi Perlu Penguatan Program

    Wakil Ketua DPRD Nilai 100 Hari Kerja Bupati Jombang Sudah Tepat, Tapi Perlu Penguatan Program

    Jombang (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jombang, Octadella Bilytha Permatasari, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja 100 hari pertama Bupati H Warsubi dan Wakil Bupati H Salmanudin Yazid.

    Politisi yang akrab disapa Della itu menilai bahwa langkah-langkah awal pemerintahan baru ini sudah menunjukkan arah yang konkret dalam menjawab berbagai tantangan strategis di Kabupaten Jombang.

    “Abah Bupati dan Gus Wabup ke depan dalam menjalankan kebijakan atau program kerja, implementasinya harus tetap terintegrasi dengan visi misi yang diusung ketika masa kampanye,” ungkap Della, Kamis (29/5/2025).

    Menurut Ketua DPC Partai Gerindra Jombang ini, masa 100 hari kerja adalah fase penting untuk menunjukkan arah pemerintahan. Ia menilai bahwa masyarakat berhak melihat dan merasakan secara langsung hasil dari janji-janji politik yang dulu disampaikan saat kampanye.

    “Abah Bupati dan Gus Wabup harus melakukan yang terbaik dalam merealisasikan janji politiknya. 100 hari pertama adalah momen penting untuk menunjukkan arah dan komitmen pemerintahan baru. Sehingga masyarakat harus bisa merasakan langsung kebijakan-kebijakan yang dijalankan,” lanutnya.

    Della juga menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki fungsi kontrol terhadap jalannya kebijakan pemerintah daerah. Ia menyebutkan beberapa program yang menjadi perhatian, seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur desa, serta program beasiswa gratis.

    “Kami tentu saja akan melakukan cek ricek terkait implementasi program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur desa, atau beasiswa gratis yang merupakan program unggulan Abah Bupati bisa benar-benar menyentuh masyarakat,” tambahnya.

    Ia menyoroti pula pentingnya desain yang matang dalam pelaksanaan pelatihan kerja. Menurutnya, program tersebut harus berbasis pada kebutuhan industri agar efektif mencetak wirausaha baru sesuai dengan visi misi pemerintah.

    “Jika sinergi berjalan, baik dari program Bapak Asuh-Anak Asuh ataupun dinas terkait hingga sasaran pelatihan, maka harapannya akan muncul wirausaha-wirausaha baru dan terwujudnya program 1 dusun, 1 wirausaha seperti janji politik Abah Bupati dan Gus Wabup selama masa kampanye,” terangnya.

    Della mengapresiasi keterbukaan pemerintahan Warsubi-Salman terhadap kritik dan masukan publik. Ia berharap sikap tersebut terus dijaga selama lima tahun masa jabatan mereka.

    “Akan bagus jika pemerintah mendengar kritik yang membangun. Itu membuat kita lebih aware, lebih waspada. Sejauh ini pemerintahan abah dan gus Wabup cukup kooperatif. Semoga hingga 5 tahun ke depan sikap terhadap kritik ini dipertahankan,” pungkasnya. [suf]