Xcloud.id

partai: Gerindra

  • 3 Profil Agus Jabo, Ketum Partai Prima yang Disebut Paling Beruntung Sedunia Nasional

    3 Profil Agus Jabo, Ketum Partai Prima yang Disebut Paling Beruntung Sedunia Nasional

    Profil Agus Jabo, Ketum Partai Prima yang Disebut Paling Beruntung Sedunia
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com – 

    Wakil Menteri Sosial

    Agus Jabo Priyono
    kembali ditunjuk menjadi Ketua Umum
    Partai Rakyat Adil Makmur
    (Prima) pada hari lahir (harlah) ke-4 Prima, Minggu (1/6/2025). 
    Partai tersebut memang terhitung baru. Namun, Agus Jabo bukan orang kemarin sore dalam hiruk-pikuk panggung politik nasional.
    Perjalanannya sudah dimulai jauh sebelum masuk ke kabinet.
    Agus Jabo lahir di Magelang, 16 Mei 1969. Dia menjalani pendidikan S1-nya di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
    Dikutip dari situs resmi Partai Prima, Agus Jabo memulai perjalanannya di dunia pergerakan dengan menjadi kader Pelajar Islam Indonesia (PII) sejak duduk di bangku SMA.
    Semangat perjuangannya sebagai kader PII dilanjutkan hingga ia menempuh pendidikan di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah.
    Semasa menjadi mahasiswa, Agus Jabo bersama kawan-kawan seperjuangannya mendirikan Partai Rakyat Demokrasi (PRD), yang berkecimpung dalam gerakan reformasi yang melengserkan Soeharto pada 1996.
    Keanggotaan PRD sebagian besar diisi oleh para mahasiswa dan aktivis dari berbagai kelompok masyarakat yang menentang keotoriteran Soeharto.
    PRD yang didirikan Agus Jabo beserta rekan-rekan seperjuangannya mengikuti Pemilu 1999.
    Pemilu ini merupakan pesta demokrasi nasional pertama yang terbuka dan berlangsung secara demokratis usai rezim Orde Baru tumbang.
    Setelah itu, PRD tak lagi mengikuti pemilu selanjutnya.
    Namun, perjalanan Agus Jabo tidak berhenti sampai di sini.
    Pada 2021, Agus Jabo bersama pengurus pusat PRD mendeklarasikan pembentukan partai baru, yakni Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
    Partai Prima diharapkan menjadi jembatan bagi aspirasi rakyat kecil dan kaum tertindas, dengan membawa visi keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.
    Di bawah kepemimpinan Agus Jabo, Prima berupaya mengambil peran strategis dalam perpolitikan nasional, terutama dalam kontestasi
    Pemilu 2024
    .
    Partai Prima mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam Pemilihan Presiden 2024.
    Pada pengumuman Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Agus Jabo didapuk sebagai Wakil Menteri Sosial (Wamensos).
    Pada harlah kemarin, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro sempat menyinggung keberuntungan Partai Prima. 
    Sebab, Prima tidak ikut berkompetisi pada Pemilu 2024, tetapi ikut berkuasa dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Juri merujuk pada Agus Jabo yang memiliki posisi di pemerintahan meski berasal dari partai non-parlemen. 
     
    Juri lantas membeberkan nama-nama anggota dan simpatisan Prima yang saat ini ada di pemerintahan.
    “Ketua umumnya (Agus Jabo) menjabat sebagai
    wakil menteri Sosial
    , menduduki kursi pemerintahan. Simpatisan partai ini banyak sekali di pemerintahan. Ada Bung Mugi (Wamen HAM), Bung Pigai (Menteri HAM), Bung Nezar (Wamenkomdigi), Bung Budiman (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), Bung Faisol Riza (Wamenperin),” ujar Juri.
    “Ternyata yang berkuasa sekarang ini bukan cuma Gerindra, tapi juga Partai Prima. Mungkin kalau dicari di belahan dunia mana pun, partai yang tidak ikut pemilu (tapi) ikut berkuasa, mungkin hanya ada di sini,” sambungnya.
    Menurut Juri, fenomena Prima yang memiliki banyak kursi di pemerintahan padahal tidak ikut pemilu perlu ditulis dalam sejarah politik Indonesia.
    Dia lantas mengajak semua pihak yang ikut pemilu menghitung berapa modal dan kepusingan yang mereka dapat untuk berjuang demi pemerintahan.
    “Ini patut ditulis dalam sejarah politik Indonesia. Partai tidak ikut pemilu, tapi ikut berkuasa. Bayangkan kalau kalkulasi teman-teman dipakai, berapa modal ikut pemilu, berapa pusing kita dapatkan. Maka, partai paling beruntung di dunia ini sekarang adalah Partai Prima,” jelas Juri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gerindra hingga PKS Masuk 5 Besar Terpopuler, Gigin Praginanto: yang Gemerlap para Pejabat

    Gerindra hingga PKS Masuk 5 Besar Terpopuler, Gigin Praginanto: yang Gemerlap para Pejabat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto memberi sorotan ke Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei nasional terbarunya.

    Dimana, hasilnya IPO menyebut partai politik Islam seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersaing ketat untuk berebut posisi 5 partai terpopuler.

    Secara angka Survei IPO menjabarkan popularitas tertinggi dipegang oleh PDI Perjuangan 94%, Partai Gerindra 92%, Partai Golkar 92%, Partai Kebangkitan Bangsa 77,8%, Partai Amanat Nasional 71,5%, dan Partai Keadilan Sejahtera 70,2%.

    Dari hasil survei tersebut, Gigin Praginanto pun memberikan sorotan tajamnya.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin Praginanto menyebut hasil ini menunjukkan negara yang semakin gelap.

    “Dan negara pun makin gelap,” tulisnya dikutip Senin (2/6/2025).

    Ia pun lanjut menyindir dengan menyebut yang semakin gemerlap justru para pejabat.

    “Yang gemerlap para pejabat dan kawan-kawannya,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Pro Kontra Revisi KUHAP, Soal Penyidik hingga Isu Larangan Meliput Sidang

    Pro Kontra Revisi KUHAP, Soal Penyidik hingga Isu Larangan Meliput Sidang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR sedang membahas amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Perubahan KUHAP akan mengubah lanskap tata cara beracara termasuk proses pemidanaan dalam suatu perkara.

    Ketua DPR Puan Maharani menyebut parlemen tidak akan tergesa-gesa dalam membahas revisi KUHAP. Dia menjanjikan agar semua masukan dari seluruh elemen masyarakat turut didengar. 

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, legislator nantinya juga akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset setelah revisi KUHAP dituntaskan. 

    “Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Bagaimana selanjutnya, ya itu juga kita akan minta masukkan pandangan dari seluruhnya,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

    Sementara itu, pada Maret 2025 sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap pihaknya menargetkan bakal menuntaskan revisi KUHAP tidak melebihi waktu dua kali masa sidang.

    Komisi III DPR menargetkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP tidak memakan waktu hingga melebihi dua masa sidang. 

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut, komisi hukum DPR optimistis pembahasan revisi KUHAP bisa dibahas tanpa waktu yang lama. Apalagi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru bakal mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

    “Kalau bisa ya jangan lebih dari dua kali masa sidang. Jadi kalau dua kali masa sidang Insyaallah sih siap ya teman-teman ya,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Masukan KPK

    Adapun Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyampaikan sejumlah masukan untuk Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. 

    Lembaga antirasuah itu tetap berpedoman dengan KUHAP, meski juga berpegang kepada Undang-Undang (UU) No 19/2019 tentang KPK dengan azas lex specialis dalam melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. 

    Menurut Johanis, terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan pada revisi KUHAP. Dia menyebut pedoman menyelenggarakan hukum acara pidana itu saat ini merupakan produk Orde Lama yang masih digunakan pada era pascareformasi. 

    “Sekarang ini dalam era reformasi perkembangan dari berbagai aspek kehidupan semakin meningkat, seiring dengan hal tersebut. Sudah saatnya kita mengubah UU KUHAP untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini dan ke depan,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (1/6/2025). 

    Johanis menyebut setidaknya ada lima aspek yang harus masuk ke dalam revisi. Pertama, syarat pendidikan minimal penyelidik dan penyidik. Pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu mengatakan ada ketimpangan syarat minimal pendidikan antara penyelidik dan penyidik dengan advokat, jaksa serta hakim. Penyelidik dan penyidik, yang biasanya berlatar belakang dari Kepolisian, tidak disarankan berpendidikan S1 Ilmu Hukum. 

    Oleh sebab itu, dia menilai penyelidik dan penyidik di berbagai lembaga penegak hukum harus berpendidikan serendah-rendahnya S1 Ilmu Hukum.

    “Sehingga seluruh aparat penegak hukum, berlatar belakang pendidikan S1 Ilmu Hukum. Saat ini Penyelidik dan Penyidik tidak disarankan berpendidikan S1 Ilmu Hukum, sedangkan Advokat, Jaksa dan Hakim sudah disyaratkan harus S1 Ilmu Hukum,” tuturnya.

    Kedua, menghilangkan penyidik pembantu. Ketiga, pengaturan yang jelas ihwal tenggang waktu penyidikan supaya ada kepastian hukum. 

    “Begitu juga halnya tenggang waktu proses pemeriksaan persidangan, harus diatur dengan jelas dan tegas agar ada kepastian hukum bagi pencari keadilan,” pesannya. 

    Keempat, pengaturan jelas dan tegas atas tenggan waktu penanganan perkara saat tahap penuntutan. Kelima, pengaturan mengenai perlindungan terhadap pelapor dugaan tindak pidana ke penegak hukum.

    “Dan lain-lain masih banyak lagi yang perlu diatur,” jelasnya.

    Sorotan AJI 

    Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nany Afrida menyoroti ada usulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pihaknya anggap dapat menganggu kebebasan pers.

    Dia menyebut, pasal yang dimaksudnya adalah aturan yang membuat sidang pengadilan tertutup alias tidak ada liputan langsung atau jika ditayangkan harus ada izin dari ketua pengadilan terlebih dahulu.

    “Kita merasa itu mengganggu kerja-kerja pers yang harusnya transparan, kita harus tahu apa yang terjadi di dalam [persidangan],” katanya seusai menghadiri pertemuan dengan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

    Sebab itu, Nany bersama anggota-anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendesak DPR untuk mencopot bahkan kalau bisa menghapuskan usulan tersebut.

    Menurut dia, sidang pengadilan seperti korupsi hingga pembunuhan berencana merupakan sebuah kepentingan umum, sehingga masyarakat berhak tahu proses persidangannya seperti apa.

    “Kecuali kalau seandainya pengadilan tentang kekerasan seksual itu mungkin tertutup dan kita kan punya etika soal itu. Aku rasa wartawan-wartawan pasti paham dan mereka pasti nggak akan meliput. Tapi yang berhubungan dengan kepentingan umum, ya pasti kita harus liput,” urainya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Sura Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang mengusulkan agar revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimasukkan pasal soal tidak ada liputan langsung dalam proses persidangan..

    Juniver mengusulkan dalam Pasal 253 ayat 3 supaya ada penegasan dari makna publikasi proses persidangan. Menurut dia, harus ada pelarangan liputan langsung dalam persidangan dan ini perlu disetujui.

    “Kenapa ini harus kita setuju? Karena orang dalam persidangan pidana kalau di liputannya langsung, saksi-saksi bisa mendengar, bisa saling mempengaruhi, bisa nyontek, itu kita setuju itu,” ujarnya, di Gedung DPR RI pada Senin (23/3/2025).

  • Partai Prima Kembali Kukuhkan Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Nasional 1 Juni 2025

    Partai Prima Kembali Kukuhkan Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran Nasional 1 Juni 2025

    Partai Prima Kembali Kukuhkan Dukungan untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
    Agus Jabo
    menekankan kembali komitmen partainya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Hal tersebut Agus Jabo sampaikan dalam acara Harlah ke-4 Prima di Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2025).
    “Kongres ke-2 ini hanya memutuskan dua hal. Pertama, Prima mengukuhkan kembali dukungan, serta ingin mengamankan program Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, agar program-program pemerintah tersebut secepatnya bisa dinikmati oleh rakyat,” ujar Agus Jabo.
    Hanya saja, Agus Jabo menekankan pihaknya belum membahas Pemilu 2029, mengingat waktunya masih jauh.
    Lagipula, kata dia, tidak etis jika tiba-tiba ada yang membahas pemilu, padahal orang itu masih bekerja untuk Presiden.
    “Kongres ini hanya melengkapi syarat-syarat formal yang nanti akan didaftarkan ke Kementerian Hukum. karena ada beberapa pejabat Partai Prima yang harus menjalankan tugas negara sehingga tidak menjalankan tugas-tugas kepartaian,” tuturnya.
    Agus Jabo pun menyatakan akan langsung menyusun sejumlah nama untuk pengurus partai di dewan pimpinan pusat untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum.
    Di pemerintahan, Agus menjabat sebagai wakil menteri sosial. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro pun sempat berkelakar tentang Partai Prima yang tetap ikut berkuasa di pemerintahan meskipun tidak mengikuti Pemilu 2024.
    Buktinya, ketua umum partai serta simpatisannya banyak yang menduduki posisi penting di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
    “Ketua umumnya (Agus Jabo) menjabat sebagai wakil menteri Sosial, menduduki kursi pemerintahan. Simpatisan partai ini banyak sekali di pemerintahan. Ada Bung Mugi (Wamen HAM), Bung Pigai (Menteri HAM), Bung Nezar (Wamenkomdigi), Bung Budiman (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), Bung Faisol Riza (Wamenperin),” ujar Juri.
    Menurut Juri, fenomena ini patut ditulis dalam sejarah politik Indonesia. Sebab jika mengikuti tren yang ada, modal bagi partai untuk mendapat kursi di parlemen dan bahkan pemerintahan cukup membuat pusing.
     
    Namun, Prima justru bisa mendapat posisi tanpa mengeluarkan modal pemilu.
    “Ternyata yang berkuasa sekarang ini bukan cuma Gerindra, tapi juga Partai Prima. Mungkin kalau dicari di belahan dunia mana pun, partai yang tidak ikut pemilu (tapi) ikut berkuasa, mungkin hanya ada di sini,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Profil Agus Jabo, Ketum Partai Prima yang Disebut Paling Beruntung Sedunia Nasional

    Agus Jabo Jadi Ketum Partai Prima Lagi Nasional 1 Juni 2025

    Agus Jabo Jadi Ketum Partai Prima Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Agus Jabo
    Priyono kembali terpilih menjadi ketua umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
    Agus pun menyatakan akan langsung menyusun sejumlah nama untuk pengurus partai di dewan pimpinan pusat untuk didaftarkan ke Kementerian Hukum.
    “Kongres ini hanya melengkapi syarat-syarat formal yang nanti akan didaftarkan ke Kementerian Hukum, karena ada beberapa pejabat Partai Prima yang harus menjalankan tugas negara sehingga tidak menjalankan tugas-tugas kepartaian,” kata Agus dalam Harlah ke-4 Prima di Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2025).
    Dalam kongres itu, Partai Prima sekaligus menekankan kembali dukungan partainya untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    “Kongres ke-2 ini hanya memutuskan dua hal. Pertama, Prima mengukuhkan kembali dukungan, serta ingin mengamankan program Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, agar program-program pemerintah tersebut secepatnya bisa dinikmati oleh rakyat,” ujar Agus Jabo.
    Hanya saja, Agus Jabo menekankan pihaknya belum membahas Pemilu 2029, mengingat waktunya masih jauh.
    Lagipula, kata dia, tidak etis jika tiba-tiba ada yang membahas pemilu, padahal orang itu masih bekerja untuk Presiden.
    Selanjutnya, Agus Jabo mengungkit Prima yang langsung ditindas ketika mereka baru muncul di dunia politik beberapa tahun lalu.
    Dia turut mengenang Prima yang gagal berlaga di
    Pemilu 2024
    , padahal syarat formal sudah mereka siapkan dengan baik.
    Agus Jabo pun menduga ada kekuatan besar yang tidak ingin Prima ikut Pemilu 2024.
    “Prima lahir bukan kelahiran biasa. Prima lahir langsung ditindas, ditekan sedemikian kuat, dijatuhkan bertubi-tubi, kita merasakan semua sulitnya Prima pada saat itu,” kata Agus Jabo.
    “Saya sudah komunikasi ke sana, kemari, syarat formal kita di KPU lebih bagus dibandingkan dengan partai lain. Tetapi, sepertinya ada kekuatan besar waktu itu yang tidak ingin Prima ikut. Itu menjadi catatan pribadi saya siapa yang mencoba menekan dan menghambat Prima sebagai peserta pemilu,” sambungnya.
    Sementara itu, Agus Jabo mengatakan, Prima sampai melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
    Agus Jabo mengeklaim pihaknya bisa saja membuat pemilu tertunda, meski mereka akhirnya tidak melanjutkannya.
    “Bayangkan kalau putusan pemilu itu kita gunakan, pemilu pasti tertunda 2 tahun 2 bulan 24 hari. Tapi kita tidak menggunakan itu,” jelas Agus Jabo.
    “Di media kita di-
    bully
    oleh lawan politik kita, partai besar. Yang bela kita cuma Gerindra. Kenyataan politiknya seperti itu, hanya Gerindra yang memasang badan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Juri Ardiantoro: Partai Prima Paling Beruntung di Dunia, Tak Ikut Pemilu, tetapi Ikut Berkuasa Nasional

    9 Juri Ardiantoro: Partai Prima Paling Beruntung di Dunia, Tak Ikut Pemilu, tetapi Ikut Berkuasa Nasional

    Juri Ardiantoro: Partai Prima Paling Beruntung di Dunia, Tak Ikut Pemilu, tetapi Ikut Berkuasa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan bahwa Prima merupakan partai paling beruntung di dunia saat ini.
    Sebab, Prima tidak ikut berkompetisi di
    Pemilu 2024
    , tetapi ikut berkuasa di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Juri lantas membeberkan nama-nama anggota dan simpatisan Prima yang saat ini ada di pemerintahan.
    Hal tersebut disampaikan Juri dalam acara Kongres Harlah ke-4 Prima di Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2025).
    “Ketua umumnya (Agus Jabo) menjabat sebagai wakil menteri Sosial, menduduki kursi pemerintahan. Simpatisan partai ini banyak sekali di pemerintahan. Ada Bung Mugi (Wamen HAM), Bung Pigai (Menteri HAM), Bung Nezar (Wamenkomdigi), Bung Budiman (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), Bung Faisol Riza (Wamenperin),” ujar Juri.
    “Ternyata yang berkuasa sekarang ini bukan cuma Gerindra, tapi juga
    Partai Prima
    . Mungkin kalau dicari di belahan dunia mana pun, partai yang tidak ikut pemilu (tapi) ikut berkuasa, mungkin hanya ada di sini,” sambungnya.
    Menurut Juri, fenomena Prima yang memiliki banyak kursi di pemerintahan padahal tidak ikut pemilu perlu ditulis dalam sejarah politik Indonesia.
    Dia lantas mengajak semua pihak yang ikut pemilu menghitung berapa modal dan kepusingan yang mereka dapat untuk berjuang demi pemerintahan.
    “Ini patut ditulis dalam sejarah politik Indonesia. Partai tidak ikut pemilu, tapi ikut berkuasa. Bayangkan kalau kalkulasi teman-teman dipakai, berapa modal ikut pemilu, berapa pusing kita dapatkan. Maka partai paling beruntung di dunia ini sekarang adalah Partai Prima,” jelas Juri.
    Sementara itu, Juri enggan menyebut Prima sebagai partai kecil, melainkan partai yang baru tumbuh.
    Dia juga mendoakan suatu saat nanti Ketum Prima Agus Jabo bisa menjadi Wapres, bukan hanya Wamensos.
    “Saya kebetulan salah satu yang banyak bergaul dengan teman-teman aktivis 80, 90-an. Jadi kita tahu para pejabat ini dulunya seperti apa. Bung Pigai dulu kayak apa, Bung Mugi dulu kayak apa, Bung Jabo kayak apa. Jangankan makan pakai nasi, makan mi saja patungan. Dimasak di atas bungkus kemudian bagi-bagi dengan teman yang lain. Sekarang jadi wamen bagi-bagi mi ke masyarakat Indonesia,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Revisi KUHAP Usulan KPK: Penyidik Minimal S1 Hukum, Ada Perlindungan Pelapor

    Revisi KUHAP Usulan KPK: Penyidik Minimal S1 Hukum, Ada Perlindungan Pelapor

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyampaikan sejumlah masukan untuk Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. 

    Lembaga antirasuah itu tetap berpedoman dengan KUHAP, meski juga berpegang kepada Undang-Undang (UU) No 19/2019 tentang KPK dengan azas lex specialis dalam melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. 

    Menurut Johanis, terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan pada revisi KUHAP. Dia menyebut pedoman menyelenggarakan hukum acara pidana itu saat ini merupakan produk Orde Lama yang masih digunakan pada era pascareformasi. 

    “Sekarang ini dalam era reformasi perkembangan dari berbagai aspek kehidupan semakin meningkat, seiring dengan hal tersebut. Sudah saatnya kita mengubah UU KUHAP untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini dan ke depan,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (1/6/2025). 

    Johanis menyebut setidaknya ada lima aspek yang harus masuk ke dalam revisi. Pertama, syarat pendidikan minimal penyelidik dan penyidik. Pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu mengatakan ada ketimpangan syarat minimal pendidikan antara penyelidik dan penyidik dengan advokat, jaksa serta hakim. Penyelidik dan penyidik, yang biasanya berlatar belakang dari Kepolisian, tidak disarankan berpendidikan S1 Ilmu Hukum. 

    Oleh sebab itu, dia menilai penyelidik dan penyidik di berbagai lembaga penegak hukum harus berpendidikan serendah-rendahnya S1 Ilmu Hukum.

    “Sehingga seluruh aparat penegak hukum, berlatar belakang pendidikan S1 Ilmu Hukum. Saat ini Penyelidik dan Penyidik tidak disarankan berpendidikan S1 Ilmu Hukum, sedangkan Advokat, Jaksa dan Hakim sudah disyaratkan harus S1 Ilmu Hukum,” tuturnya.

    Kedua, menghilangkan penyidik pembantu. Ketiga, pengaturan yang jelas ihwal tenggang waktu penyidikan supaya ada kepastian hukum. 

    “Begitu juga halnya tenggang waktu proses pemeriksaan persidangan, harus diatur dengan jelas dan tegas agar ada kepastian hukum bagi pencari keadilan,” pesannya. 

    Keempat, pengaturan jelas dan tegas atas tenggan waktu penanganan perkara saat tahap penuntutan. Kelima, pengaturan mengenai perlindungan terhadap pelapor dugaan tindak pidana ke penegak hukum.

    “Dan lain-lain masih banyak lagi yang perlu diatur,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyebut parlemen tidak akan tergesa-gesa dalam membahas revisi KUHAP. Dia menjanjikan agar semua masukan dari seluruh elemen masyarakat turut didengar. 

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, legislator nantinya juga akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset setelah revisi KUHAP dituntaskan. 

    “Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Bagaimana selanjutnya, ya itu juga kita akan minta masukkan pandangan dari seluruhnya,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

    Sementara itu, pada Maret 2025 sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap pihaknya menargetkan bakal menuntaskan revisi KUHAP tidak melebihi waktu dua kali masa sidang.

    Komisi III DPR menargetkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP tidak memakan waktu hingga melebihi dua masa sidang. 

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut, komisi hukum DPR optimistis pembahasan revisi KUHAP bisa dibahas tanpa waktu yang lama. Apalagi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru bakal mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

    “Kalau bisa ya jangan lebih dari dua kali masa sidang. Jadi kalau dua kali masa sidang Insyaallah sih siap ya teman-teman ya,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/3/2025). 

  • Legislator Gerindra Beri Edukasi dan Bantuan Sembako ke UMKM di Nunukan

    Legislator Gerindra Beri Edukasi dan Bantuan Sembako ke UMKM di Nunukan

    Jakarta –

    Anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati mengunjungi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kunjungan ini menjadi upaya dalam memperkuat peran UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

    Rahmawati menegaskan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki perhatian yang serius terhadap pengembangan sektor UMKM. Ia menegaskan seluruh kader Partai Gerindra siap mendorong penguatan UMKM hingga ke akar rumput hal tersebut sejalan dengan visi pemerintah.

    Dalam kunjungannya, Rahmawati juga menyalurkan bantuan sembako kepada pelaku UMKM dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial kepada warga perbatasan. Ia juga menyampaikan pentingnya keberlanjutan usaha kecil di tengah tantangan ekonomi yang tidak menentu.

    “UMKM itu banyak yang baru merintis dan menghadapi pasang-surut usaha. Bantuan ini diharapkan bisa membantu keberlanjutan usaha mereka, setidaknya untuk menjaga dapur tetap hidup,” ujar Rahmawati dalam keterangan tertulis, Minggu (1/6/2025).

    Rahmawati menambahkan UMKM berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menjadi solusi atas persoalan pengangguran. Untuk itu, ia mendorong para pelaku UMKM agar terus meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing di pasar nasional.

    Lebih lanjut, Srikandi Gerindra Kalimantan Utara itu juga memberikan edukasi tentang pentingnya implementasi UU No. 3 Tahun 2014 sebagai landasan hukum dalam mendukung sektor industri rakyat.

    Dalam sesi diskusi yang berlangsung interaktif, para pelaku UMKM menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, seperti kesulitan mendapatkan bahan baku, terbatasnya akses terhadap permodalan, serta minimnya pelatihan teknis.

    Rahmawati pun menyampaikan kesiapannya untuk membawa seluruh aspirasi tersebut ke tingkat nasional.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rekap Agenda Prabowo Mei 2025: Terima Gelar Kehormatan Brunei, Ajak Macron ke Borobudur

    Rekap Agenda Prabowo Mei 2025: Terima Gelar Kehormatan Brunei, Ajak Macron ke Borobudur

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diketahui menerima berbagai tamu negara hingga melakukan sejumlah lawatan ke luar negeri sepanjang Mei 2025.

    Beberapa di antaranya mencakup menerima gelar Bintang Kebesaran Tertinggi Brunei Darussalam, hingga menerima kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Indonesia. 

    Untuk diketahui, jadwal kegiatan diplomasi Prabowo dengan negara-negara sahabat cukup padat. Setidaknya, pada Mei 2025, Kepala Negara melakukan lawatan ke Brunei Darussalam dalam rangka menerima gelar kehormatan, pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Thailand, serta kehadiran perdana sebagai pemimpin delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Malaysia. 

    Berikut rekap kegiatan Presiden Prabowo Subianto selama Mei 2025

    1. Prabowo Terima Gelar Kehormatan dari Sultan Brunei 

    Di Brunei, Prabowo dianugerahi Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam “Darjah Kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati’ pada 14 Mei 2025.  

    Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi Presiden keempat yang menerima gelar tersebut, setelah Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo (Jokowi). 

    2. Kuker ke Thailand 

    Kepala Negara juga sempat bertandang ke Thailand untuk di antaranya bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra pada 19 Mei 2025.

    Pertemuan kedua pemimpin negara itu juga menyepakati untuk meningkatkan sejumlah kerja sama bilateral, termasuk dengan Danantara. Indonesia dan Thailand diketahui memiliki nilai perdagangan sebesar US$18 miliar. 

    “Kami telah mencapai perdagangan bilateral sampai dengan US$18 miliar, tapi kami tentunya ingin meningkatkan lagi,” ujar Prabowo di Bangkok. 

    3. KTT Asean Malaysia 

    Setelah itu, Prabowo menghadiri KTT Asean ke-6 dan turut bertemu dengan pemimpin negara-negara kawasan Asia Tenggara itu. Pada kehadiran perdananya di forum tersebut sebagai Presiden RI, dia menyoroti berbagai hal mulai dari dukungan kepada Timor Leste dan Papua Nugini untuk ikut bergabung ke Asean, serta ketidakpastian ekonomi akibat persaingan negara-negara besar. 

    Kendati lawatan ke luar negeri cukup padat, pada bulan ini Prabowo lebih banyak menerima kunjungan tamu-tamu negara ke Indonesia. Sejak awal Mei, politisi-politisi dari negara lain berkunjung menemui Prabowo dimulai dari mantan PM Jepang Fumio Kishida serta Presiden Senat Kamboja, yang juga pernah menjabat PM, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen. 

    Presiden Prabowo Subianto hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia pada Selasa, 27 Mei 2025. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

    4. Sambut PM Australia

    Selanjutnya, dalam tiga pekan berturut-turut, Prabowo menerima kunjungan PM Australia Anthony Albanese, PM China Li Qiang serta ditutup dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. 

    Kunjungan Prabowo ke luar negeri maupun kegiatannya menerima kedatangan pemimpin-pemimpin negara lain turut diikuti dengan berbagai potensi kerja sama bilateral untuk berbagai sektor. Mulai dari kesehatan, ekonomi hingga pertahanan. 

    Pada pertemuan dengan Albanese misalnya, kedua pemimpin negara mendiskusikan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

    Pria yang kembali terpilih sebagai PM Australia itu menyebut pertemuan dengan Prabowo menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kedua negara terkait dengan ekonomi, pendidikan, perubahan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. 

    Prabowo pun menyampaikan terima kasih kepada Albanese yang menjadikan Indonesia negara pertama yang dikunjunginya setelah kembali memenangkan Pemilu. Keduanya sempat membahas kerja sama ekonomi hingga pertahanan. 

    “Kerja sama ini sangat penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hubungan kita semakin penting dan membawa manfaat bagi rakyat kedua negara,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/5/2025). 

    5. Kunjungan PM China

    Kunjungan kenegaraan ke Indonesia lalu dilanjutkan sembilan hari setelahnya dengan tibanya PM China Li Qiang. Dia turut membawa puluhan grup perusahaan besar di China untuk bertemu dengan pebisnis Indonesia guna business matching. 

    Kerja sama meliputi sejumlah nota kesepahaman kerja sama bilateral Indonesia-China, sekaligus kerja sama business-to-business yang juga melibatkan swasta kedua negara. Kerja sama kedua negara turut ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Ekonomi Nasional serta Menko Bidang Perekonomian. 

    Dari sisi swasta, Kadin Indonesia Komite Tiongkok serta Kadin China juga menandatangani sejumlah kerja sama utamanya di 8 bidang strategis. Salah satunya terkait dengan hilirisasi energi dan pengembangan baterai mobil listrik. 

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie juga menandatangani MoU dengan Kadin China untuk bantuan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kadin China disebut akan ikut membantu Kadin Indonesia dalam membangun sekitar 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG. 

    “Ini dengan Kadin China akan diskalakan mereka akan menentukan berapa jumlah yang mereka ingin bangun. Tentu kalau pemerintah itu fokus 30.000, dari Kadin mencoba bertahap tapi targetnya kalau bisa 1.000. Jadi di dalam angka tersebut lah dari China itu ingin berpartisipasi,” ungkap Anindya, Sabtu (24/5/2025). 

    Prabowo pun sesumbar atas hubungan diplomatik dan ekonomi Indonesia dan China. Dia menyebut kerja sama dengan Negeri Tirai Bambu itu menjanjikan. 

    “Karena saya memandang hubungan antara Indonesia dan China adalah suatu hubungan bilateral yang sangat strategis, sangat penting, dan sangat menjanjikan, serta dapat menentukan keadaan perdamaian dan stabilitas di kawasan kita,” ujar Prabowo di depan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang pada acara yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (24/5/2025). 

    6. Ajak Macron ke Borobudur

    Kunjugan Presiden Macron menutup kunjungan negara-negara sahabat ke Indonesia pada Mei 2025 ini. Berbeda dengan Albanese maupun Li Qiang, Macron sempat diajak Prabowo ke Candi Borobudur hingga ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. 

    Kedatangan Macron ke Indonesia dalam rangka perayaan hubungan diplomatik RI-Prancis yang berusia 75 tahun. Setibanya di Indonesia pada 27 Mei 2025, Macron menjadi pemimpin negara Uni Eropa pertama yang mendatangi Indonesia sejak pelantikan Prabowo 20 Oktober lalu. 

    Kedua negara menandatangani berbagai joint declaration, MoU, Letter of Intent (LoI), Delcaration of Intent, Cooperation Agreement serta Investment Agreement.

    Deretan kerja sama itu meliputi antarpemerintah atau government-to-government (G2G) maupun antarswasta atau business-to-business (B2B).

    Sebagai balasannya, Macron telah mengundang Prabowo untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada Bastille Day, di Prancis pada 14 Juli 2025 mendatang. 

     “Kunjungan Presiden Macron dan Ibu [Brigitte Macron] juga memiliki arti khusus karena memang saya secara pribadi dan keluarga saya punya hubungan khusus dengan Prancis,” terang Prabowo. 

  • Andre Rosiade Serahkan Bantuan Ambulans ke Masjid Al Iman di Padang

    Andre Rosiade Serahkan Bantuan Ambulans ke Masjid Al Iman di Padang

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyerahkan bantuan ambulans ke Masjid Al Iman, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumbar, beberapa waktu lalu.

    “Bantuan ambulans ini patut kita syukuri. Ini merupakan bagian dari komitmen kami sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, partainya pak Prabowo,” kata Andre dalam keterangan tertulis, Minggu (1/6/2025).

    Hal ini disampaikannya di hadapan jamaah Masjid Al Iman, sebagaimana disampaikan pada Minggu (1/6/2025).

    Andre menegaskan, Partai Gerindra akan terus berupaya membangun Sumbar. Adapun upaya ini salah satunya diwujudkan melalui pembangunan Pasar Raya Padang yang luluh lantah akibat gempa bumi 2009 silam.

    “Pasar Raya Fase VII hancur sejak 2009. Wali kota sudah berganti, gubernur juga sudah berganti. Yang bangun Partai Gerindra, yang bangun Andre Rosiade, anggarannya 100 miliar lebih,” sebut Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR.

    Selain itu, Andre juga telah merealisasikan sejumlah proyek pembangunan strategis di Sumbar, seperti pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik.

    Andre mengatakan juga terus berupaya menyelesaikan permasalah banjir di kawasan Rawang, Mata Air, Kota Padang serta pembangunan Jalan Air Dingin, dan Jalan Lintau-Payakumbuh yang rusak.

    “Kemudian kawasan Rawang, Mata Air sejak tahun 1980 banjir, insya Allah dalam 1-2 tahun ini kita bereskan. Lalu jalan di Air Dingin kita akan bereskan anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo sebesar Rp296 miliar. Lalu kita juga akan siapkan ratusan miliar untuk pembangunan jalan Lintau-Payakumbuh,” tuturnya.

    “Jadi tolong 2029 jangan lupa, jangan sampai kena janji manis dan omon-omon lagi. Mari kita rasional, objektif, jangan mau terpengaruh hoaks. Pilihlah pemimpin sesuai kinerja dan rekam jejaknya,” imbuh Andre.

    Sementara itu, Ketua Masjid Al Iman Jayadisman mengaku salut dengan Andre yang selama ini bekerja nyata untuk masyarakat Sumbar. Menurutnya, Andre telah merealisasikan banyak aspirasi masyarakat, termasuk memperjuangkan proyek-proyek pembangunan skala besar di Sumbar.

    “Izinkan kami atas nama jamaah Masjid Al Iman dan warga Gunung Pangilun dan sekitarnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Andre Rosiade yang telah memberikan bantuan satu unit ambulans,” katanya.

    “Kinerja bapak Andre Rosiade tidak kita ragukan lagi, jangankan untuk memberi bantuan satu unit ambulans, ini masih masalah kecil. Masalah yang besar saja bisa beliau tangani, seperti pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik. Warga Sumbar sudah tau bagaimana lacuik tangan (kinerja-red) bapak Andre Rosiade,” lanjutnya.

    Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Padang Mastilizal Aye menyatakan siap memperjuangkan pembangunan di Kelurahan Gunung Pangilun. “Nanti kumpulkan lagi RT/RW-nya, kita akan komunikasi ini apa yang bisa kita bantu untuk pembangunan Gunung Pangilun nanti,” ungkapnya.

    Ia juga mendorong agar ada anggaran pokok pikiran (pokir) di DPRD Padang yang dialokasikan untuk proyek pembangunan di Kelurahan Gunung Pangilun.

    “Bagaimana kita bersama-sama komitmen dan konsisten bahwa apa yang dikerjakan pak Andre Rosiade terus kita tingkatkan. Kita juga komitmen untuk memasukkan pokir untuk Kelurahan Gunung Pangilun,” pungkasnya.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini