Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Legislator Gerindra Dukung Peran Polri Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional

    Legislator Gerindra Dukung Peran Polri Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Martin Daniel Tumbelaka mendukung langkah konkret Polri dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Martin menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran turut aktif berkontribusi dalam agenda strategis nasional.

    “Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri yang ikut hadir dan aktif mengambil peran nyata dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Ini menunjukkan bahwa Polri semakin responsif dan adaptif terhadap kebutuhan bangsa,” kata Martin kepada wartawan, Sabtu (7/6/2025).

    Martin mengungkit kehadiran Kapolri mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam momentum panen raya jagung kuartal II di Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), belum lama ini. Menurutnya, hal itu menjadi bukti komitmen Polri dalam menjalankan peran sebagai bagian dari instrumen pembangunan nasional.

    “Ketika institusi kepolisian hadir di tengah-tengah petani, membantu penanaman, pengelolaan lahan, hingga distribusi hasil panen, itu bukan hal kecil. Itu transformasi besar dari pendekatan keamanan menuju pendekatan kesejahteraan,” ujarnya.

    Martin menyebut langkah ini tidak hanya realistis, melainkan juga menggambarkan kemampuan institusi Polri dalam merespons persoalan riil yang dihadapi masyarakat. “Ketahanan pangan adalah fondasi bagi stabilitas sosial dan keamanan nasional. Ketika Polri berkontribusi di sektor ini, itu memperkuat posisi Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan bangsa, bukan hanya dari sisi keamanan, tetapi juga dari aspek ekonomi rakyat,” tuturnya.

    Martin juga menyinggung bahwa Polri tercatat telah memberdayakan lebih dari 136.000 kelompok tani untuk mengelola lahan-lahan tersebut. Pada kuartal I 2025, panen jagung mencapai 118.975 ton dari 16.656 hektare lahan. Sementara pada kuartal II, hasil panen meningkat signifikan, yaitu antara 1,78 hingga 2,54 juta ton. Martin menilai capaian ini bukan hanya soal angka, melainkan menunjukkan pola kerja lintas sektoral yang harus terus diperkuat ke depan.

    Dalam mendukung produktivitas petani, Polri juga telah menyalurkan bantuan berupa 500 unit alat penguji kesuburan tanah, 50 alat pemipil jagung, 100 alat penguji kadar air, dan 100 alat pengering berkapasitas 1 ton kepada kelompok tani dan koperasi di lima wilayah Polda, yakni Kalbar, Jatim, Sulsel, NTB, dan Bengkulu. Menurut Martin, sinergi antara Polri dan sektor pertanian patut diapresiasi dan terus diperluas ke daerah-daerah lainnya agar manfaatnya semakin merata di seluruh Indonesia.

    “Program ini sangat baik dan sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan. Saya berharap sinergi seperti ini bisa terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak pihak demi memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    “Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, di tengah padatnya tugas kenegaraan, Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan hadir untuk menyapa langsung para petani sekaligus memberikan semangat bagi kita semua untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia,” kata Jenderal Sigit.

    Ia menambahkan, saat ini terdapat 445.600 hektare lahan siap tanam serta 922.700 hektare lahan perhutanan sosial yang sedang dalam tahap verifikasi. Apabila seluruh lahan tersebut dapat dimanfaatkan, target 1 juta hektare bisa dilampaui.

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ahmad Muzani Tentang Pesan Rahasia Prabowo ke Megawati dan Surat Usul Pemakzulan Gibran

    Ahmad Muzani Tentang Pesan Rahasia Prabowo ke Megawati dan Surat Usul Pemakzulan Gibran

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani berbicara tentang pesan Presiden Prabowo Subianto kepada Megawati Soekarnoputri usai melaksanakan salat id di Masjid Istiqlal Jakarta, Jumat, 6 Juni. Selain itu, kepada wartawan, Ahmad Muzani tidak ingin terlalu menanggapi perihal surat usulan pemakzulan Gibran. Ahmad Muzani yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI mengaku belum masuk kantor lantaran persiapan Iduladha. 

  • Ketua Gerindra Jember Sebut Iduladha Tahun Ini Berbeda

    Ketua Gerindra Jember Sebut Iduladha Tahun Ini Berbeda

    Jember (beritajatim.com) – Ahmad Halim, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyebut perayaan Iduladha tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya.

    “Tahun ini kami punya presiden, gubernur, dan bupati. Dulu kami belum punya presiden dari bupati dari Gerindra. Tahun kemarin kami hanya punya satu wakil di DPR RI. Tahun ini ada dua orang yakni Mas Bambang Haryadi dan Kawendra Lukistian,” kata Halim, Jumat (6/6/2025).

    Gerindra memiliki tradisi berkurban setiap tahun. “Yang rutin di kantor DPC,” kata Halim.

    Tahun ini Gerindra Jember menyembelih 50 ekor sapi dan 10 elor kambing, kurban. Lima ekor sapi di antaranya disembelih di kantor DPC Gerindra Jember, Jalan Nusantara, Kecamatan Kaliwates. Sisanya disembelih di tujuh daerah pemilihan dan disampaikan kepada masjid, hari ini dan Sabtu (7/6/2025).

    Halim menyebut penyembelihan hewan kurban memiliki makna keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail yang harus diteladani seluruh kader Gerindra. Ini yang selalu diingatkan pula oleh Prabowo Subianto.

    Sementara iu, Partai Keadilan Sejahtera Jember tahun ini menyembelih 14 ekor sapi dan 203 ekor kambing kurban. “Kami sembelih mulai hari ini sampai akhir tasyrik di tujuh daerah pemilihan,” kata Ahmad Rusdan, legislator PKS di DPRD Jember.

    Perayaan Iduladha tahun ini dilaksanakan dalam suasana ekonomi yang menurun. “Tidak seperti tahun lalu, tahun ini jumlah hewan kurban menurun, sehingga distribusi tidak seperti tahun lalu. Namun bagi kami, kurban tetap bermakna memberi, melayani, dan berhikmat untuk umat,” kata Rusdan. [wir]

  • PDIP Dinilai Tetap Dukung Prabowo di Luar Kabinet, Ini Alasannya

    PDIP Dinilai Tetap Dukung Prabowo di Luar Kabinet, Ini Alasannya

    Hensa juga mengaitkan posisi politik PDIP saat ini dengan sejarah saat pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana PDIP juga berada di luar pemerintahan namun tetap memberi dukungan.

    “Kalaupun ada kader PDI Perjuangan yang masuk ke kabinet itu menurut saya bonus saja. Ini pernah terjadi pada saat Pak Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR, zaman SBY,” kata dia.

    Sebelumnya, diketahui Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mendatangi kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

    Dasco mengungkapkan bahwa ia datang atas utusan langsung dari Presiden Prabowo untuk menyampaikan pesan khusus.

    “Kami juga membawa pesan balik dari Ibu Megawati kepada Pak Prabowo,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Kamis (5/6).

    Pertemuan itu turut dihadiri Ketua DPR RI yang juga putri Megawati, Puan Maharani, serta petinggi PDIP seperti Yasonna Laoly dan Said Abdullah.

    Momen pertemuan tersebut juga diunggah melalui akun Instagram Dasco dan Prasetyo. Dalam unggahan tersebut, Dasco menuliskan:

    “Saya mendapatkan wejangan dan masukan demi kepentingan bangsa dan negara saat ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo.” (*/ant)

  • Maruarar Sirait Tanggapi Positif Pertemuan Prabowo dan Megawati

    Maruarar Sirait Tanggapi Positif Pertemuan Prabowo dan Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang berlangsung saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2025 lalu. 

    Menurutnya, pertemuan tersebut mencerminkan sikap kenegarawanan dan nasionalisme yang tinggi, meskipun keduanya memiliki perbedaan pandangan politik.

    “Pertemuan itu sangat positif. Meski ada perbedaan langkah politik, tetapi keduanya tetap menunjukkan rasa nasionalisme sebagai tokoh bangsa,” ujar Maruarar atau yang akrab disapa Ara, saat ditemui di kantor Kompleks Wisma Mandiri 2, Jumat (6/6/2025).

    Mantan politisi PDI Perjuangan yang kini menjadi politisi Partai Gerindra itu menilai bahwa momen tersebut mencerminkan nilai luhur sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. “Sejuk ya buat Indonesia. Itu sangat mendukung sila ketiga, Persatuan Indonesia. Saya pikir itu sangat baik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya saling menghormati dalam perbedaan, khususnya dalam konteks politik. “Masalah posisi politiknya di mana, itu saling menghormati. Namun, komunikasi yang penuh rasa hormat itu harus tetap terjaga,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti sikap Presiden Prabowo yang dinilainya terbuka dan menjalin hubungan baik dengan semua mantan presiden, yakni Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.

    “(Semua) Tidak ada masalah, dan itu menunjukkan sikap kenegarawanan,” kata Ara.

    Menurutnya, sikap tersebut patut menjadi teladan, terutama bagi generasi muda. “Kita harus belajar dari itu. Walaupun posisi politik kadang berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, untuk kebaikan bangsa. Saya sendiri kadang berbeda pendapat dengan para pengembang, tetapi kita tetap bersilaturahmi, tetap berdialog dengan baik. Tidak mungkin semua pandangan itu sama, tetapi yang penting ada dialektika,” pungkasnya.

  • Prof. Jimly Prediksi Prabowo Bakal Lindungi Gibran dari Upaya Pemakzulan

    Prof. Jimly Prediksi Prabowo Bakal Lindungi Gibran dari Upaya Pemakzulan

    GELORA.CO – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie memberikan tanggapan atas usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI.

    Menurut Jimly, Presiden Prabowo akan melindungi Gibran dari usulan pemakzulan tersebut. Sebab kata dia, Prabowo lah yang memilih Gibran untuk menjadi Calon Wakil Presiden mendampingi dirinya pada kontestasi Pemilihan Presiden yang lalu.

    “Saya rasa karena yang memilih wakil presiden itu adalah ketua umum Gerindra sebagai calon presiden, yang memilih Gibran itu dia (Prabowo), saya rasa dia akan melindungi wakil presiden. Gitu lho,” kata Jimly, Jumat (6/6/2025).

    Jimly mengatakan, terlebih Gibran adalah putra dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mana pada saat masa kepemimpinanya, Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet yang dipimpin Jokowi.

    “Ya kan? Apalagi, wakil presiden ini putra dari mantan presiden (Jokowi) ketika dia (Prabowo) menjadi anggota kabinetnya,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Jimly menyebut bahwa usulan pemakzulan Gibran dari jabatan Wapres merupakan bentuk dari ekspresi kekecewaan dan kemarahan terhadap masa pemerintahan sebelumnya dan keluarga Jokowi.

    “Ekspresi dari kekecewaan, kemarahan, ketidaksukaan kepada Jokowi dan keluarganya, termasuk tentu saja dengan Gibran, itu harus dipahami sebagai fenomena yang alamiah saja,” ujarnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI, Bimo Satrio mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat terkait permintaan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ke DPR, MPR hingga DPD RI.

    Bimo menyebut bahwa surat permintaan pekamzulan Gibran tersebut telah dikirimkan oleh pihaknya pada Senin (2/6/2025) kemarin. “Iya itu kita sudah kirimkan surat ke DPR, MPR. Itu surat sudah disetujui sama Pak Try, kemudian sudah dikirim tanggal 2 kemarin, hari Senin ke DPR MPR dan DPD RI,” kata, Selasa (3/6/2025).

    Bimo menjelaskan bahwa purnawirawan TNI memiliki 8 poin tuntutan yang disampaikan dalam pernyataan sikap, namun pada saat ini pihaknya baru memajukan poin ke delapan yang berisi usulan pemakzulan Gibran.

    “Sebenarnya kan kalau dari purnawirawan ada 8 poin, cuma di kita ini yang untuk dimajukan ke DPR RI yang kemarin ini kita untuk pemakzulan Gibran dulu. Jadi poin yang nomor 8 dulu,” ujarnya.

    Adapun isi dari poin ke delapan pada tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah: “Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman”

    Pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut telah telah ditandatangani oleh 103 jendral, 73 laksamana, 65 marsekal serta 91 kolonel.

    Delapan poin tuntutan tersebut juga telah ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan serta yang mengetahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

  • Analis: Peta politik PDIP masih sama usai Dasco bertemu Megawati

    Analis: Peta politik PDIP masih sama usai Dasco bertemu Megawati

    Jakarta (ANTARA) – Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio (Hensa) menilai arah peta politik PDI Perjuangan masih akan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di luar kabinet, usai pertemuan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Dia menilai pertemuan tersebut tak ubahnya upaya Presiden Prabowo untuk merangkul semua elemen, di samping menyampaikan pesan khusus Prabowo kepada Megawati.

    “Menurut saya masih sama saja, mendukung pemerintahan Pak Prabowo tidak harus masuk ke kabinet,” kata Adi kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut, dia memandang bahwa bentuk dukungan yang diberikan PDIP kepada Prabowo berbeda, sama halnya dengan apresiasi yang diberikan Prabowo kepada PDIP dalam bentuk berbeda.

    Dia pun menilai PDIP sejak awal telah memberikan dukungannya terhadap Prabowo dan hal itu tak berubah sejauh ini.

    “PDI Perjuangan beberapa kali menyampaikan mendukung program Pak Prabowo,” ucapnya.

    Adapun, lanjut dia, Prabowo memberikan dukungan dengan tidak mengambil ‘kenikmatan’ yang dimiliki oleh PDIP, seperti mengambil atau mengurangi jabatan yang sudah dimiliki oleh PDIP sekalipun mampu.

    Dia mencontohkan misalnya kursi Ketua DPR RI yang diduduki oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak diutak-atik dengan merevisi Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3).

    “Padahal kan dengan kekuatan 80 persen di parlemen bukan hal yang sulit buat Pak Prabowo dan Gerindra mengganti Undang-Undang MD3 sehingga Mbak Puan tidak lagi menjadi Ketua DPR,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Ada kader-kader PDI Perjuangan yang tetap mendapat jabatan duta besar misalnya.”

    Menurut dia, sikap politik PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan, namun tetap memberikan dukungan terhadap program pembangunan pemerintah tersebut tak ubahnya seperti yang pernah terjadi ketika era pemerintahan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Kalaupun ada kader PDI Perjuangan yang masuk ke kabinet itu menurut saya bonus saja. Ini pernah terjadi pada saat Pak Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR, zaman SBY,” kata dia.

    Sebelumnya diberitakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengunjungi kediaman presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

    Dasco mengatakan bahwa kehadirannya dengan Prasetyo karena diutus oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pesan konfidensial yang tak bisa diungkapkan ke publik.

    Ia pun mengaku datang membawa pesan dari Prabowo dan pulang membawa jawaban dari Megawati.

    “Kami juga membawa pesan balik dari Ibu Megawati kepada Pak Prabowo,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (5/6).

    Dalam pertemuan itu, ada pula Ketua DPR RI sekaligus putri Megawati, Puan Maharani, beserta Ketua DPP PDI Perjuangan Yasonna Laoly dan Said Abdullah.

    Foto-foto pertemuan itu pun diunggah di akun media sosial Instagram Dasco dan Prasetyo, Kamis (5/6). Keterangan foto dari foto-foto itu menyebutkan pertemuan itu berlangsung beberapa hari yang lalu.

    Dalam keterangan foto-foto tersebut, Dasco melalui akun Instagram pribadinya menyebut: “Saya mendapatkan wejangan dan masukan demi kepentingan bangsa dan negara saat ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo.”

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • BHS Lakukan Kurban, Dibagikan Buat Siapa Saja?

    BHS Lakukan Kurban, Dibagikan Buat Siapa Saja?

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) bagikan ribuan paket daging kurban yang sudah dikemas dibagikan kepada warga yang berhak, mulai sopir angkot, petani, nelayan, tukang becak hingga driver ojek online (ojol), relawan dan Korcam BHS Peduli se Sidoarjo.

    Perayaan Idul Adha 1446 H dinilainya kurang lengkap tanpa adanya penyembelihan hewan kurban, semoga dengan pembagian daging hewan kurban ini dapat bermanfaat bagi yang berhak menerima.

    Pembagian ribuan paket daging kurban itu berasal dari 30 ekor sapi kurban yang disembelih di wilayah Surabaya dan Sidoarjo tempat daerah pemilihan (dapil) yang mengantarkannya terpilih sebagai wakil rakyat di pusat.

    Untuk sapi yang disembelih di wilayah Surabaya ada sebanyak 21 ekor sapi. Untuk penyembelihan sapi di Sidoarjo, ada 9 ekor. Bobot sapi yang ada rata-rata kisaran 1 ton.

    “Pendistribusian tentu untuk mereka yang membutuhkan, terutama petani, nelayan, pengemudi becak, bemo dan masyarakat yang membutuhkan lainnya,” ucapnya saat di kantor Media Center BHS Peduli di Jalan Diponegoro Sidoarjo Jumat (6/7/2025).

    BHS menjelaskan pembagian daging kurban di momen Idul Adha ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukannya. Dengan adanya kurban ini dirinya bisa berbagi sedikit keberkahan untuk warga Surabaya dan Sidoarjo.

    “Tentu harapannya kegiatan BHS Peduli ini bermanfaat untuk masyarakat secara luas,” imbuh Penasihat Utama PT Dharma Lautan Utama itu.

    Sebelum penyembelihan dan pembagian daging kurban, politisi Partai Gerindra itu menyempatkan berdialog dengan perwakilan sopir angkot, nelayan, petani, tukang becak, hingga ojol.

    Melalui kegiatan ini, BHS menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi nyata, tidak hanya di bidang legislasi, tetapi juga aksi sosial yang langsung dirasakan warga. [isa/aje]

  • Pelajaran dari Kecelakaan Fortuner Tabrak Truk yang Tewaskan Wakil Ketua DPRD Ngawi

    Pelajaran dari Kecelakaan Fortuner Tabrak Truk yang Tewaskan Wakil Ketua DPRD Ngawi

    Jakarta –

    Sebuah Toyota Fortuner pelat AE-1240-JP menabrak truk tronton dengan nopol AA-8469-BP di Tol Solo-Ngawi tepatnya KM 547.800 A, di Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen.

    Dikutip detikJateng, kecelakaan itu terjadi dini hari tadi sekira pukul 03.15 WIB. Kejadian bermula saat mobil Fortuner berjalan dari arah barat ke timur. Namun mendekati TKP, mobil Fortuner diduga hilang kendali, lalu oleng ke kiri dan menabrak truk yang ada di depannya.

    Peristiwa kecelakaan itu dibenarkan oleh Kapolres Sragen AKBP Petrus Parningotan Silalahi. Petrus menjelaskan, empat orang di dalam mobil Fortuner menjadi korban.

    “Benar telah terjadi laka lantas tepatnya di Jalan Tol Solo-Ngawi tepatnya KM.547.800 A, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen. Untuk korban ada 4 orang. Keempat korban berada di dalam mobil Toyota Fortuner. Dua di antaranya meninggal dunia di TKP,” kata Petrus saat dihubungi detikJateng, Jumat (6/6/2025).

    Dijelaskan, korban meninggal bernama Waluyo (61) warga Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Dan Talitha Salsabila (19) warga Desa Margomulyo, Kecamatan/Kabupaten Ngawi.

    Kabar tewasnya Waluyo tersebut dibenarkan Ketua DPC Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno. Selain menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Ngawi, Waluyo juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Ngawi.

    “Iya, (Waluyo) Ketua DPC Gerindra Kabupaten Ngawi, kecelakaan di Tol Sragen. Beliau juga anggota dewan, (jabatan) Wakil Ketua DPRD Ngawi,” kata Ardianto saat dihubungi awak media, Jumat (6/6/2025).

    Sementara korban luka bernama Bintang Akmal (19), dan Ummu Bayinah (53) yang semuanya warga Ngawi. Saat ini, seluruh korban sudah dibawa ke RSUD Sragen.

    Kapolres mengimbau agar pengguna jalan memperhatikan faktor keselamatan saat berkendara. Mengingat waktu kejadian saat jam istirahat.

    “Kami menghimbau kepada pengguna jalan tol agar memperhatikan faktor keselamatan dengan tidak memaksakan diri untuk tetap mengemudi pada jam jam rawan ngantuk. Karena berdasarkan waktu kejadian itu merupakan waktu normalnya manusia sedang beristirahat. Perhatikan juga kesiapan dan kelayakan kendaraan sebelum berkendara. Ini sangat penting untuk keselamatan pengguna jalan, baik di jalan tol maupun di jalan arteri,” ucapnya.

    Pelajaran saat mengemudi

    Labih lanjut, apabila tubuh sudah capek, pengemudi disarankan melipir ke rest area untuk istirahat sejenak. Namun, beberapa pengendara tak tahu kapan harus beristirahat saat perjalanan mudik.

    Founder dan Lead Instructor Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu mengatakan, pengemudi sangat disarankan untuk segera beristirahat jika sudah lelah. Jika dipaksakan mengemudi, hal itu menyebabkan menurunnya refleks saat berkendara hingga berisiko terjadi microsleep.

    “Mengemudi dalam keadaan lelah sangat berbahaya karena dapat mengurangi konsentrasi dan respons terhadap situasi di jalan,” kata Jusri beberapa waktu yang lalu.

    Jusri mengimbau untuk beristirahat setiap 2-3 jam sekali selama perjalanan. Langkah ini dilakukan agar pengemudi bisa tidur sekitar 15-30 menit demi menghilangkan kantuk. Selain itu, lakukan peregangan ringan pada leher, bahu, tangan dan kaki agar tubuh tetap rileks.

    “Pengemudi yang lelah cenderung melakukan kesalahan, seperti salah memperhitungkan jarak atau kecepatan,” ujarnya.

    “Banyak kecelakaan di jalan tol juga terjadi akibat pengemudi yang mengantuk dan kehilangan kendali atas kendaraannya,” papar Jusri.

    (riar/lua)

  • 9 Soal Seruan Pemakzulan Gibran, Jimly Asshiddiqie: Hanya Ekspresi Kemarahan, Realisasinya Tidak Mungkin Nasional

    9 Soal Seruan Pemakzulan Gibran, Jimly Asshiddiqie: Hanya Ekspresi Kemarahan, Realisasinya Tidak Mungkin Nasional

    Soal Seruan Pemakzulan Gibran, Jimly Asshiddiqie: Hanya Ekspresi Kemarahan, Realisasinya Tidak Mungkin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
    Jimly Asshiddiqie
    menilai, seruan pemakzulan terhadap Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    yang disuarakan sejumlah purnawirawan TNI sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    (Jokowi) dan keluarganya.
    Namun, ia menegaskan bahwa mekanisme
    impeachment
    sudah diatur secara ketat dalam konstitusi dan tidak bisa dijalankan secara serampangan.
    “Hanya ekspresi kemarahan saja. Tapi, realisasinya rasanya tidak mungkin,” kata Jimly saat ditemui di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/6/2025).
    Jimly mengatakan, kekecewaan yang disuarakan para purnawirawan tidak bisa serta-merta diabaikan.
    Menurut dia, kelompok tersebut bertindak dilandasi idealisme bernegara, bukan karena pertimbangan kekuasaan atau materi.
    “Maka kita harus hormati, ya kan? Ya sudah. Dan dia sudah salurkan dengan baik ke DPR, berkirim surat, jadi kita hormati gitu,” ujar dia.
    Jimly mengatakan, prosedur pemakzulan presiden dan wakil presiden diatur dalam UUD 1945 dan hanya bisa dilakukan jika memenuhi enam alasan utama.
    Pertama, pengkhianatan terhadap negara.
    Kedua, korupsi. Ketiga, suap dan tindak pidana berat (ancaman hukuman di atas lima tahun).
    Keempat, perbuatan tercela, dan terakhir, alasan administratif seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau wakil presiden.
    “Kalau mau dicari-cari alasannya, gampang itu. Tapi, harus dibuktikan. Misalnya, presiden buka pintu mobil dan meludah di jalanan, kena ibu-ibu, itu tercela atau tidak?” ucapnya memberi contoh.
    Namun, menurut Jimly, pembuktian atas pelanggaran tersebut harus dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi, setelah usulan diajukan oleh DPR dan disetujui oleh dua pertiga anggota DPR dan dua pertiga dari anggota MPR.
    “Langkah pertama harus beres dulu di DPR. Nah, sekarang dua pertiga di DPR itu siapa? KIM plus, yang ketuanya adalah ketua umum Partai Gerindra, dan dia juga Presiden RI,” kata Jimly.
    Oleh sebab itu, Jimly berpendapat bahwa wacana pemakzulan terhadap Gibran kecil kemungkinan akan direalisasikan secara politik, mengingat posisi Gibran yang merupakan pilihan langsung dari Presiden Prabowo serta putra dari mantan Presiden Jokowi yang pernah menjadi bagian dari kabinet Prabowo.
    “Jadi, dengan semangat Presiden Prabowo untuk merangkul semua mantan-mantan, saya rasa itu tidak mungkin. Tidak mungkin Partai Gerindra dan begitu juga partai-partai koalisi itu akan mengambil inisiatif mencapai angka dua per tiga itu,” nilai Jimly.
    Ia menilai, wacana pemakzulan hanya akan menguras energi dan mengganggu fokus publik dalam mengawasi pemerintahan yang sedang berjalan.
    Jimly mengajak masyarakat untuk mengalihkan perhatian dari konflik masa lalu dan mulai berpikir ke depan, termasuk kemungkinan melakukan reformasi sistemik dan amendemen konstitusi.
    “Jadi, saran saya melalui semangat Idul Adha ini mari kita ya sedikit berkorban, mengorbankan kepentingan pribadi kita, mengorbankan sedikit perasaan kita untuk menata masa depan yang lebih baik gitu,” pungkas dia.
    Sebagai informasi, sejumlah fraksi di
    DPR RI
    angkat bicara mengenai peluang
    pemakzulan Gibran
    dari posisi wakil presiden.
    Isu pemakzulan Gibran ini kembali mengemuka setelah
    Forum Purnawirawan TNI
    menyurati DPR dan MPR untuk segera memulai proses
    impeachment
    terhadap putra sulung Joko Widodo.
    Berkaca dari pernyataan sejumlah fraksi, partai-partai politik agaknya menyambut terbuka keberadaan surat tersebut, meski mereka menyadari prosesnya tidak semudah membalikkan telapak tangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.