Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Prabowo Putuskan Polemik Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Pekan Depan

    Prabowo Putuskan Polemik Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut Pekan Depan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengambil alih penyelesaian polemik sengketa empat pulau di Aceh beralih kepemilikan ke wilayah Sumatera Utara (Sumut). Prabowo akan membuat keputusan terkait masalah itu pekan depan.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad setelah berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait polemik pemindahan kepemilikan empat pulau di Aceh ke Sumut. 

    “Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” ujar Dasco kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/6/2025).

    Dasco menegakan Prabowo akan memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Presiden Prabowo, kata dia, menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut rampung pekan depan.

    “Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” tandas ketua harian Partai Gerindra ini.

    Diketahui, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat keputusan tertanggal 25 April 2025 yang menyatakan empat pulau yang menjadi polemik tersebut secara administratif kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

    Empat pulau yang menjadi objek sengketa tersebut, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Keputusan ini diambil berdasarkan batas wilayah darat dan data administrasi resmi nasional.

    Keputusan Kemendagri tersebut telah memicu polemik dan direspons oleh berbagai pihak. Pemerintah Aceh beserta anggota DPR, anggota DPD dari Aceh serta tokoh-tokoh Aceh menegaskan bahwa 4 pulau tersebut merupakan milik pemerintah Aceh. Mereka sepakat menyelesaikan polemik status kepemilikan 4 pulau tersebut melalui jalur non-litigasi atau di luar proses peradilan.

    “Empat pulau itu milik Aceh dan menjadi hak yang harus kita perjuangkan. Aceh menolak menyelesaikan persoalan ini melalui jalur hukum, dalam hal ini gugatan ke PTUN,” ujar Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) seusai rapat koordinasi di Banda Aceh, Jumat (13/6/2025) malam dikutip dari Antara.

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) juga merespons polemik sengketa empat pulau tersebut. JK meminta pemerintah pusat bertindak bijak dalam menyelesaikan polemik itu. Menurut JK, persoalan ini bukan sekadar batas wilayah, tetapi menyangkut harga diri masyarakat Aceh. Dia pun mempertanyakan langkah Pemprov Sumut yang dinilainya “merebut” pulau-pulau tersebut.

    “Bagi Aceh, ini soal harga diri. Kenapa diambil? Ini juga menjadi masalah kepercayaan kepada pemerintah pusat,” ujar JK di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).

    Sementara Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution telah meluruskan berbagai informasi miring soal keputusan Kemendagri soal empat pulau tersebut. Bobby menegaskan bahwa sengketa empat pulau tersebut sudah terjadi sejak lama dan ditetapkan kepemilikannya pada 2022, sebelum dirinya menjadi gubernur di Sumut. 

    Dia juga membantah perpindahan kepemilikan empat pulau tersebut merupakan hadiah dari Mendagri Tito Karnavian kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Gimana cara hadiahnya? Gini ya, kalau ngomongin pulau itu pahami dahulu prosesnya berapa lama, sudah sangat panjang. Kalau hadiah itu hadiah apa sih? Memang pulau itu bisa dipindahin? Kalau hadiah buat Pak Jokowi, kenapa enggak dipindahkan ke Solo saja?” kata Bobby seusai menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD Sumatera Utara, Kamis (12/6/2025).

    Bobby Nasution juga menegaskan penetapan batas wilayah itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Pemprov Sumatera Utara hanya menjalankan apa yang telah diputuskan oleh Kemendagri.

    Kemendagri memastikan akan mengkaji ulang penetapan empat pulau di Aceh yang pindah ke Sumut. Kaji ulang ini dilakukan karena keputusan Kemendagri telah memicu polemik dan pihaknya akan mencermati setiap data dan informasi yang akurat dan lengkap dari semua pihak. 

    “Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) sebagai Ketua Tim Nasional Pembakuan Rupabumi akan melakukan kajian ulang secara menyeluruh pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melalui pesan singkat, Jumat (13/6/2025).

    Bima mengatakan Mendagri akan mengundang Tim Nasional Pembakuan Rupabumi untuk membahas sengketa dan memahami perkembangan pembahasannya. Tito juga disebut berencana mengundang para kepala daerah, tokoh, hingga DPR dari kedua provinsi. 

    “Untuk mendengar pandangan, saran, dan masukan dalam rangka mencari titik temu dan solusi yang terbaik untuk para pihak,” pungkas Bima.

  • Prabowo Putuskan Bakal Ambil Alih Sengketa 4 Pulau Aceh ke Sumut

    Prabowo Putuskan Bakal Ambil Alih Sengketa 4 Pulau Aceh ke Sumut

    Prabowo Putuskan Bakal Ambil Alih Sengketa 4 Pulau Aceh ke Sumut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut DPR telah berkomunikasi dengan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    terkait polemik pemindahan kepemilikan pulau Aceh ke Sumatra Utara (Sumut).
    Dasco menyatakan, Prabowo sebagai Kepala Negara memutuskan bakal mengambil alih penuh persoalan tersebut. Menurutnya, Prabowo segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut.
    “Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI, bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” ujar Dasco dalam keterangannya, Sabtu (14/6/2025) malam.
    Dasco mengatakan, Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut sudah bisa rampung pekan depan.
    “Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” imbuh Ketua Harian Partai Gerindra ini.
    Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025, menyatakan bahwa empat pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
    Adapun keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.
    Keputusan ini direspons beragam oleh kedua daerah, karena konflik perebutan wilayah ini sudah berlangsung puluhan tahun.
    Salah satunya adalah klaim Pemprov Aceh yang mengantongi jejak historis di keempat pulau tersebut, sedangkan Pemprov Sumut memiliki dalil dari hasil survei yang dilakukan Kemendagri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Ahmad Dhani, Pendiri Dewa 19 yang Kini Berkiprah di DPR RI

    Profil Ahmad Dhani, Pendiri Dewa 19 yang Kini Berkiprah di DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Musisi legendaris yang dikenal sebagai pendiri Dewa 19, Ahmad Dhani, kini resmi menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Timur I dari Fraksi Partai Gerindra.

    Sosok yang sebelumnya dikenal luas di dunia musik ini kini mengemban tugas legislatif di Komisi X DPR RI, yang membidangi pendidikan, kebudayaan, dan riset. Pilihan ini bukan tanpa alasan, mengingat rekam jejak panjang Ahmad Dhani dalam industri kreatif Tanah Air.

    Profil Ahmad Dhani

    Lahir di Surabaya pada 26 Mei 1972, Ahmad Dhani Prasetyo menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Surabaya dan melanjutkan kuliah di Universitas Pancasila.

    Namanya melesat sejak mendirikan grup musik Dewa 19 pada akhir 1980-an, yang kemudian menjadi salah satu band paling berpengaruh di Indonesia.

    Tak hanya sebagai musisi, Dhani juga sukses sebagai produser dan pendiri Republik Cinta Management, yang menaungi banyak artis dan band ternama. Ia juga membentuk beberapa grup musik lainnya seperti Ahmad Band, The Rock, dan TRIAD.

    Awal Kiprah Politik

    Perjalanan Ahmad Dhani menuju Senayan tidaklah instan. Ia mulai menapaki dunia politik sejak lebih dari satu dekade lalu. Dukungan terbukanya terhadap pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014 menjadi titik awal keterlibatannya secara langsung dalam panggung politik nasional.

    Meski sempat gagal dalam beberapa pencalonan sebelumnya, akhirnya pada Pemilu 2024 Ahmad Dhani berhasil mengamankan kursi legislatif.

    Berbekal pengalamannya di industri musik dan manajemen hiburan, Dhani datang ke DPR RI dengan misi khusus. Ia menyuarakan perlunya pembaruan regulasi yang selama ini dianggap merugikan pelaku seni, termasuk isu penting seputar hak cipta dan tata kelola industri musik.

    Kiprah di Komisi X DPR RI

    Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani berfokus pada isu-isu strategis seperti pendidikan, kebudayaan, dan riset. Ia aktif dalam berbagai rapat kerja yang membahas rencana pendidikan nasional serta program pembinaan pemuda dan olahraga.

    Dhani juga menyoroti pentingnya memperkuat posisi pelaku seni dalam kebijakan pemerintah. Ia menyatakan akan memperjuangkan hak-hak seniman dan menjamin keberlangsungan industri kreatif yang sehat di Indonesia. Salah satu isu yang ia angkat adalah perlunya revisi undang-undang hak cipta agar lebih berpihak pada para kreator.

    Isu dan Dinamika di Parlemen

    Selama masa tugasnya, Ahmad Dhani sempat menjadi sorotan akibat pernyataannya dalam sebuah rapat kerja yang dianggap menyinggung kelompok tertentu.

    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pun memberikan sanksi teguran serta meminta klarifikasi dan permintaan maaf. Dhani telah menyampaikan klarifikasi dan menyatakan komitmennya untuk menjaga etika parlemen.

    Menariknya, keterlibatannya di Komisi X juga menjadi perbincangan publik karena ia berada satu komisi dengan Once Mekel, rekan sesama musisi yang pernah terlibat konflik soal hak cipta lagu Dewa 19.

    Namun kini keduanya menjalani peran sebagai legislator dalam forum yang sama, sebuah gambaran menarik tentang dinamika politik di tengah latar belakang industri kreatif.

    Keterlibatan Ahmad Dhani di DPR RI menandai babak baru dalam kariernya sekaligus membawa warna berbeda dalam komposisi anggota legislatif. Sebagai figur dari dunia seni yang kini berada di parlemen, ia membawa harapan baru bagi pelaku industri kreatif Indonesia.

  • KPK Buka Peluang Panggil Gubernur BI Terkait Kasus Dana CSR

    KPK Buka Peluang Panggil Gubernur BI Terkait Kasus Dana CSR

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  membuka peluang memanggil Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pemanggilan Perry Warjiyo bisa saja dilakukan tergantung kebutuhan dari penyidik dalam menangani kasus tersebut.

    “Semua tergantung kebutuhannya dari penyidik ya, apakah diperlukan pemeriksaan atau tidak,” ujar Setyo di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).

    Setyo memastikan tidak ada kendala apa pun jika penyidik membutuhkan keterangan Perry Warjiyo untuk membuat terang kasus dana CSR BI. Dia menegaskan pemanggilan saksi atau pihak terkait dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, sangat tergantung pada kebutuhan penyidik.

    “Enggak ada (kendala), sementara tidak ada, cuma kan nanti disesuaikan, perlu tidaknya itu pertimbangan penyidik, penyidik independen,” tandas Setyo.

    KPK terus memeriksa dan mendalami keterangan para saksi terkait kasus korupsi dana CSR BI ini, termasuk melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, seperti Gedung Bank Indonesia (BI) di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, dan kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta kediaman rumah anggota DPR Heri Gunawan.

    Hanya saja, hingga saat ini, KPK belum mengumumkan tersangka dalam kasus ini. Bahkan, kasus ini sempat mendapat sorotan publik karena KPK dinilai lambat dalam menangani kasus dugaan korupsi ini.

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan alasan hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI. Selain memiliki kompleksitas tersendiri, KPK juga mengaku sedang mendalami keterangan setiap informasi dan keterangan yang diperoleh penyidik untuk membuat terang kasus korupsi CSR BI.

    “Ya tentu setiap penanganan perkara punya kompleksitasnya masing-masing. KPK terus mempelajari dan mendalami setiap informasi dan keterangan yang diperoleh oleh tim penyidik sehingga membuat terang penanganan perkara ini,” ujar Budi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025).

    Budi menegaskan KPK selalu berkomitmen melakukan penegakan hukum secara efektif agar bisa memberikan kepastian hukum termasuk dalam kasus korupsi CSR BI. 

    “KPK juga tentunya berharap proses penegakan hukum pada perkara CSR Bank Indonesia ini dapat dilakukan secara efektif sehingga bisa segera memberikan kepastian status hukum kepada pihak-pihak terkait dan tentunya juga dalam upaya optimalisasi asset recovery bisa dilakukan dengan optimal,” jelas dia.

    KPK, kata Budi, terus bekerja untuk membuat terang kasus CSR BI. Pada waktunya, kata dia, KPK akan mengumumkan konstruktif kasus CSR BI secara komprehensif serta para tersangka.

    “KPK pada waktunya tentu akan menyampaikan secara lengkap konstruksi perkaranya dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” tandas dia.

    Dalam kasus ini, KPK menduga adanya aliran dana suap ke anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024, yakni Satori dari Fraksi Nasdem dan Heri Gunawan atau Hergun dari Fraksi Partai Gerindra. 

    Aliran dana CSR tersebut masuk melalui yayasan yang dibangun oleh orang terdekat Satori dan Hergun, tidak langsung ke rekening pribadi Satori dan Hergun. Satori dan Hergun telah diperiksa KPK, namun hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik masih mendalami alat bukti.

  • DPRD Jatim Desak Tindakan Tegas atas Grup Media Sosial Penyimpangan Seksual di Surabaya

    DPRD Jatim Desak Tindakan Tegas atas Grup Media Sosial Penyimpangan Seksual di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso menyatakan keprihatinannya atas temuan grup media sosial yang menyebarkan perilaku menyimpang di Kota Surabaya. Dia mendesak langkah tegas dan preventif dari aparat dan pemerintah daerah agar fenomena ini tidak meluas dan mengganggu tatanan sosial.

    “Ini perlu langkah tegas dan preventif agar tidak meluas,” tegas Cahyo saat dihubungi, Sabtu (14/6/2025).

    Ketua DPC Gerindra Surabaya ini menilai keberadaan grup yang mempromosikan perilaku seksual menyimpang di media sosial adalah alarm bagi semua pihak. Dia menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat (kesra), dia memandang ini sebagai masalah serius yang tidak bisa dibiarkan.

    “Kami sebagai anggota Komisi E DPRD Jatim dan juga sebagai individu warga negara tentu prihatin dengan adanya temuan grup-grup media sosial yang mempublikasikan perilaku menyimpang seperti ini,” kata Cahyo.

    Cahyo menyebut, perkembangan kelompok-kelompok menyimpang ini tidak terlepas dari adanya ruang yang membuat mereka berani tampil, terutama melalui media sosial. Oleh karena itu, dia mengajak keterlibatan seluruh pihak untuk mengatasi persoalan ini, termasuk dengan upaya edukasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

    “Ini perlu menjadi atensi kita bersama, seluruh pihak yang berwajib dan semua yang memiliki kewenangan. Ini adalah kondisi darurat terhadap pola perilaku masyarakat kita,” ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Sebagai mitra dari Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya, pihaknya meminta pemerintah daerah mengambil langkah preventif. Edukasi tentang pentingnya hidup sesuai norma sosial dan nilai-nilai kebangsaan dianggap sebagai langkah awal paling strategis.

    “PR kita bersama, mungkin dari Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya, adalah melakukan edukasi baik di sekolah maupun lingkungan sehari-hari tentang pentingnya kita menjadi manusia yang sesuai norma-norma kehidupan, nilai agama, dan Pancasila,” tegasnya.

    Politikus muda ini juga mengungkap pengaruh teknologi dan media sosial dalam membentuk perilaku generasi muda. Oleh karena itu, dia meminta pendekatan yang lebih personal agar generasi tidak mudah tergoda oleh ajakan kelompok yang menyimpang.

    “Teknologi dan informasi di media sosial, di telepon genggam, tidak bisa kita elakkan. Maka dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang menyentuh individu masyarakat,” katanya.

    Cahyo juga mendesak agar aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, segera menindaklanjuti temuan ini. Surabaya sebagai kota dengan identitas religius dan pancasilais, menurut Cahyo, tidak boleh membiarkan perilaku menyimpang berkembang bebas.

    “Kami berharap pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian, segera menindaklanjuti informasi atau temuan media sosial tentang perilaku menyimpang ini. Kalau dibiarkan, akan mengganggu cita-cita para pendiri bangsa dan visi kota Surabaya sebagai kota yang maju,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Menerka Alasan Prabowo Absen KTT G7, Pilih Merapat ke Blok Putin?

    Menerka Alasan Prabowo Absen KTT G7, Pilih Merapat ke Blok Putin?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan puncak Kelompok Tujuh (G7) negara ekonomi maju di Kanada mengundang perhatian kalangan pengamat.

    Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah perlu merespons secara cermat dan strategis agar absensi tersebut tidak ditafsirkan sebagai sinyal politik negatif terhadap mitra strategis Indonesia, terutama negara-negara Barat.

    Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman, menekankan pentingnya melakukan diplomasi pasca-forum secara proaktif, guna menjaga relasi dan persepsi di level global.

    “Ketidakhadiran Presiden dalam forum G7 sejatinya bukan sekadar soal protokoler, tapi menyampaikan sinyal politik yang penting bagi mitra-mitra strategis Indonesia, khususnya negara-negara ekonomi maju,” ujar kepada Bisnis, Jumat (13/6/2025)

    Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu perlu memastikan bahwa absensinya tidak dimaknai sebagai pengabaian terhadap kemitraan strategis dengan negara-negara G7 seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, Jerman, dan Inggris, yang selama ini menjadi mitra utama dalam hal perdagangan, investasi teknologi tinggi, serta pembiayaan transisi energi.

    Rizal menyarankan pemerintah untuk memperkuat peran diplomatik secara aktif, baik melalui Menteri Luar Negeri, perwakilan tetap di PBB dan negara-negara G7, maupun melalui dialog bilateral strategis di bidang perdagangan, investasi hijau, dan transformasi digital.

    “Indonesia perlu mengoptimalkan kehadirannya dalam forum-forum global lainnya seperti G20, APEC, dan ASEAN, untuk menyeimbangkan persepsi internasional sekaligus menegaskan posisinya sebagai kekuatan menengah (middle power) yang otonom dan konstruktif serta tetap bebas aktif,” katanya.

    Rizal juga menambahkan bahwa secara substansi, G7 adalah forum yang sangat strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kanal diplomasi ekonomi dan memperluas akses pasar.

    Absennya Prabowo, menurut Rizal, bisa menimbulkan celah persepsi bahwa Indonesia mulai menjauh dari orbit Barat, meski faktanya sebagian besar arus investasi langsung dan perdagangan berteknologi tinggi masih bersumber dari negara-negara G7.

    “Jika tidak diimbangi dengan strategi diplomasi lanjutan yang aktif dan terukur, absensi ini bisa menurunkan efektivitas posisi Indonesia dalam negosiasi global, serta melemahkan momentum untuk masuk ke dalam rantai nilai strategis yang ditawarkan oleh ekosistem G7—terutama dalam hal pendanaan hijau, digitalisasi, dan supply chain re-engineering pasca-pandemi,” ucapnya

    Ketiadaan fisik Presiden Prabowo dalam forum tersebut juga dinilai membuat posisi Indonesia kurang terdengar saat pembahasan isu-isu strategis global. Terutama berkaitan dengan subsidi hijau, dan digitalisasi, meskipun delegasi Indonesia di Forum G7 tetap berpartisipasi dan hadir.

    Rizal juga menyoroti meningkatnya pengaruh Rusia dan China dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia. Dari Rusia, penguatan kerja sama di bidang militer dan pertahanan terlihat dari intensitas pengadaan alutsista dan pelatihan militer.

    Sementara dari China, pendekatan lebih sistematis dilakukan melalui proyek-proyek infrastruktur besar seperti kereta cepat Jakarta–Bandung dan kawasan industri berbasis nikel di Sulawesi, yang masuk dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI).

    “Pendekatan Beijing yang berbasis pada kebutuhan pembangunan dan investasi Indonesia memang menggiurkan, namun mengandung risiko ketergantungan ekonomi dan tekanan politik yang tidak kecil,” imbuhnya.

    Menurutnya, strategi diversifikasi mitra global memang penting, namun harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap dominasi satu blok tertentu, yang bisa merusak prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang teguh Indonesia.

    Indef mengingatkan bahwa diplomasi modern tak cukup hanya dijalankan melalui forum resmi, melainkan juga melalui pengelolaan persepsi dan komunikasi strategis. Ketidakhadiran dalam forum G7 harus diikuti dengan langkah pemulihan diplomatik yang konkret, agar posisi Indonesia tetap kokoh sebagai kekuatan menengah yang dihormati di panggung global.

    Indonesia Tetap Diuntungkan Meski Absen di G7

    Sementara itu, Direktur China-Indonesia Desk dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Muhammad Zulfikar Rakhmat menilai bahwa ketidakhadiran Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 2025 tidak akan memberi dampak signifikan terhadap relasi dagang, investasi, maupun bantuan internasional.

    Menurutnya, posisi Indonesia dalam hubungan internasional tetap kuat karena mengedepankan prinsip bebas aktif dan strategi diversifikasi mitra global.

    “Indonesia masih memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara anggota G7, meski tak hadir dalam forum tersebut. Indonesia dikenal dengan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, yang artinya tetap menjalin hubungan baik dengan berbagai negara, baik di dalam maupun luar G7,” tuturnya kepada Bisnis.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan pendekatan luar negeri yang terbuka dan pragmatis.

    Zulfikar menekankan selama ini kebijakan luar negeri pemerintah tidak berpihak ke satu blok kekuatan saja, tetapi menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

    Oleh sebab itu, Menurut Zulfikar, meskipun G7 merupakan kumpulan negara-negara ekonomi terbesar dunia, Indonesia memiliki ruang manuver luas di luar forum tersebut, termasuk melalui kerja sama dengan negara-negara non-G7 seperti China, Rusia, dan berbagai negara Asia lainnya.

    “Indonesia memiliki kerjasama yang luas dengan negara-negara non-G7 seperti Rusia, China, dan negara-negara Asia lainnya yang juga memberikan peluang dagang dan investasi,” katanya.

    Selain itu, Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional seperti G20, APEC, dan ASEAN, yang dianggap lebih inklusif dan relevan bagi kepentingan pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

    Tak hanya itu, dia menilai bahwa di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, Indonesia dikatakan makin menekankan strategi diversifikasi dalam menjalin hubungan internasional.

    Apalagi, hubungan pemerintah RI dengan Moskow, kata Zulfikar, mencerminkan upaya konkret untuk memperkuat kerja sama strategis di bidang energi dan pertahanan, yang menjadi dua pilar utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia saat ini.

    Sementara itu, kerja sama dengan China terus meluas, terutama di sektor infrastruktur dan manufaktur melalui proyek-proyek Belt and Road Initiative (BRI). China tetap menjadi mitra dagang dan investasi terbesar kedua bagi Indonesia, dengan pengaruh yang terus menguat dalam kebijakan ekonomi nasional.

    Oleh karena itu, Zulfikar menegaskan bahwa pendekatan Indonesia bukanlah berpaling dari G7, melainkan membangun otonomi strategis. Indonesia dinilai tetap menjunjung kepentingan nasional di atas kepentingan geopolitik kelompok tertentu.

    Meskipun negara-negara G7 kemungkinan akan mencermati absensi Indonesia, tetapi dia meyakini bahwa hubungan bilateral tetap dapat dijaga melalui jalur diplomatik lainnya.

    CELIOS menyimpulkan bahwa absennya Presiden Prabowo dari forum G7 bukan berarti langkah menjauh dari negara-negara maju, melainkan bagian dari strategi luar negeri yang lebih seimbang dan adaptif terhadap perubahan global. Indonesia masih memiliki banyak saluran diplomasi dan kerja sama ekonomi yang terbuka baik dengan G7 maupun kekuatan global lainnya selama kepentingan nasional tetap menjadi orientasi utama.

    “Jadi, meskipun absennya Indonesia di KTT G7 mungkin akan diikuti dengan pengamatan dari negara-negara G7, namun Indonesia tetap memiliki banyak jalur untuk menjaga hubungan perdagangan dan investasi yang positif,” pungkas Zulfikar.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto tidak akan menghadiri outreach session pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang akan berlangsung di Kanada pada tanggal 17 Juni 2024. Hal itu lantaran Prabowo telah lebih dulu berkomitmen untuk bertandang ke Singapura dan Rusia.

    Sebelumnya, Prabowo telah menerima secara resmi undangan untuk menghadiri salah satu sesi di KTT G7 itu. Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mengonfirmasi bahwa Presiden tidak akan hadir pada pertemuan antara pemimpin negara G7 serta negara nonanggota sekaligus lembaga internasional itu.

    “Karena adanya beberapa komitmen pertemuan Bapak Presiden, baik itu terkait dengan pertemuan di Singapura dan juga dengan partisipasi di forum di Rusia, maka Bapak Presiden tidak dapat hadir pada pertemuan tersebut,” ujar Juru Bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat pada taklimat media, Kamis (12/6/2025).

    Meski demikian, pria yang akrab disapa Roy Soemirat itu mengatakan bahwa undangan untuk menghadiri KTT G7 itu sudah diterima dari PM Kanada Mark Carney. Hal itu juga, katanya, menunjukkan bahwa Indonesia dipandang penting dan signifikan pada politik global saat ini kendati bukan negara anggota.

    Di sisi lain, Prabowo juga sudah menyampaikan dukungannya kepada Kanada yang menjadi tuan rumah KTT G7 itu untuk terus mendorong kolaborasi antara negara-negara adidaya serta negara nonanggota maupun lembaga internasional.

    “Dan itu sudah disampaikan langsung oleh Bapak Presiden kepada Perdana Menteri Kanada pada saat berlangsungnya teleponnya antara kedua pimpinan,” kata Roy.

    Agenda Prabowo

    Adapun Prabowo akan mengunjungi dua negara sahabat mulai dari awal pekan depan. Pertama, dia akan menghadiri pertemuan bilateral dan Leaders’ Retreat di Singapura. Pada kunjungan tersebut, Presiden ke-8 RI itu akan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Singapura serta Presiden Singapura.

    Roy menyebut ini akan menjadi kunjungan pertama Prabowo sebagai presiden ke Singapura, serta menjadi Leaders’ Retreat pertama bagi kedua kepala pemerintahan setelah Pemilu di Singapura pada Mei 2025 lalu.

    “Pada retreat ini akan dibahas berbagai prioritas kerja sama strategis dalam konteks pemerintahan dan kabinet baru dari kedua negara. Isu-isu yang terkait dengan investasi di kedua negara di berbagai bedang juga akan banyak direncanakan, akan banyak dibahas,” paparnya.

    Kedua, Prabowo akan melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Ketua Umum Partai Gerindra itu akan terbang ke Saint Petersburg, Rusia pada 18-20 Juni mendatang.

    Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi undangan dari Presiden Putin untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia, serta sekaligus menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum.

    Di sisi lain, kunjungan Prabowo pertama kali ke Rusia sebagai Presiden ini juga masih dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Rusia.

    “Dalam pertemuan bilateral nanti, kunjungan ini juga diharapkan akan membahas perkembangan kerja sama bilateral serta melakukan tukar pikiran di antara para leaders terkait dengan isu-isu regional dan global yang menjadi common concern,” ujar Roy.

    Khususnya pada acara Saint Petersburg International Economic Forum itu, Prabowo dijadwalkan untuk menyampaikan pidato pada sesi pembukaan dan sesi pleno bersama dengan Presiden Putin.

    “Ini sebenarnya hal yang sudah pernah dijadwalkan sebelumnya hanya tertunda sehingga baru bisa terlaksana minggu depan bila tidak ada halangan,” terang Roy.

  • Pemeriksaan Perry Warjiyo Terkait Dana CSR BI, KPK: Tunggu Kebutuhan Penyidik

    Pemeriksaan Perry Warjiyo Terkait Dana CSR BI, KPK: Tunggu Kebutuhan Penyidik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyerahkan sepenuhnya kepada tim penyidik terkait kemungkinan pemeriksaan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR).

    Sebagaimana diketahui, ruangan kerja Perry Warjiyo menjadi salah satu lokasi penggeledahan tim penyidik KPK pada akhir Desember 2024 lalu. Namun, hingga saat ini, penyidik belum menjadwalkan permintaan keterangan kepadanya ihwal bukti yang ditemukan di ruangan kerjanya.

    Setyo mengatakan, tim penyidiknya akan memutuskan apabila perlu untuk memeriksa Perry setelah pemeriksaan saksi-saksi lain dituntaskan.

    “Nanti setelah proses pemeriksaan yang lain ini. Jadi semua tergantung kebutuhannya dari penyidik ya, apakah diperlukan pemeriksaan atau tidak,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Setyo membantah apabila rencana pemanggilan Perry terkendala lantaran sampai dengan saat ini belum dijadwalkan. Dia menyebut kebutuhan untuk memeriksa gubernur bank sentral itu akan disesuaikan.

    Perwira tinggi Polri bintang tiga itu juga memastikan independensi tim penyidiknya yang menangani kasus dugaan korupsi dana CSR BI.

    “Enggak ada [kendala], sementara tidak ada. Cuma kan nanti disesuaikan, perlu tidaknya itu pertimbangan penyidik. Penyidik independen,” tegasnya.

    Adapun belakangan ini penyidik KPK telah memeriksa sejumlah pejabat dan mantan pejabat bank sentral sebagai saksi pada kasus tersebut. Pada pekan lalu, Senin (2/6/2025), penyidik KPK memeriksa mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dan mendalami soal proses serta prosedur dalam penganggaran, pengajuan sampai dengan pencarian PSBI.

    Itu bukan pertama kali Erwin dipanggil oleh tim penyidik terkait dengan penyidikan kasus dugaan rasuah tersebut.

    Kemudian, pada pekan ini, Selasa (10/6/2025), KPK juga memeriksa mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI, Irwan dan mendalami keterangannya soal pembahasan anggaran tahunan BI. Selayaknya Erwin, itu juga bukan pertama kali pejabat bank sentral itu diperiksa KPK.

    Saat ditanya mengenai alasan pemanggilan saksi-saksi tersebut, lembaga antirasuah masih enggan memberikan jawaban secara terperinci. Pasal yang digunakan untuk kasus tersebut pun belum diungkap.

    “Penyidik masih terus mengumpulkan berbagai keterangan dan alat bukti. Sedangkan untuk pasal yang disangkakan belum bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Karena penyidik masih fokus untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan sehingga perkara ini menjadi terang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (11/6/2025).

    Sebagaimana diketahui, KPK telah memulai penyidikan terhadap kasus dugaan rasuah itu sejak akhir 2024 lalu. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan masih bersifat umum sehingga belum ada pihak yang sudah ditetapkan tersangka.

    Pada akhir tahun lalu, KPK pun telah menggeledah sejumlah lokasi salah satunya kantor BI di Jakarta. Ruangan yang ikut digeledah adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Selain kantor BI, tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat serta rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi Nasdem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada April 2025 lalu sempat mengungkap bahwa lembaganya tidak lama lagi akan menetapkan pihak tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapnya saat ditanya ihwal status hukum anggota DPR Komisi XI 2019-2024 Fraksi Partai Nasdem, Satori, yang sudah beberapa kali diperiksa KPK.

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Hadapi Jemaah Demensia-Kena Tonjok Lansia

    Hadapi Jemaah Demensia-Kena Tonjok Lansia

    Makkah –

    Layanan safari wukuf bagi jemaah haji lanjut usia (lansia) dan disabilitas telah selesai. Petugas haji yang melayani jemaah lansia peserta safari wukuf pun berbagi cerita dan pengalaman mereka selama masa persiapan hingga pasca safari wukuf lansia.

    Sebagai informasi, ada 477 orang jemaah haji lansia yang menjadi peserta safari wukuf lansia dan disabilitas. Mereka merupakan jemaah haji yang mengalami masalah mobilitas atau keterbatasan gerak hingga kondisi lain yang berpotensi mempersulit wukuf, seperti demensia.

    Jemaah lansia tersebut diinapkan di hotel transit sekitar 10 hari. Mereka masuk ke hotel beberapa hari menjelang wukuf dan dipulangkan setelah seluruh jemaah haji menuntaskan prosesi lempar jumrah pada hari tasyrik.

    Para lansia ini diinapkan di sejumlah kamar yang berisi tiga hingga lima orang. Mereka dilayani sekitar 100 orang petugas di mana setiap orang petugas bertaggung jawab melayani lima orang jemaah.

    Foto: Petugas haji Tony Hartanto dan Yuni Puspita Sari. (Haris/detikcom)

    detikcom pernah mengunjungi hotel transit lansia jelang wukuf pada 3 Juni atau dua hari jelang wukuf. Saat itu, sebagian jemaah lansia terlihat hanya bisa duduk atau terbaring. Mayoritas jemaah lansia itu harus menggunakan kursi roda. Ada pula jemaah demensia yang sulit diajak komunikasi dan terus berjalan-jalan di lorong hotel.

    Salah seorang petugas safari wukuf, Yuni Puspita Sari, bercerita dia dan kelompoknya kebagian melayani dua jemaah haji lansia yang mengalami demensia. Yuni mengatakan satu jemaah, yang mereka sapa Nenek Rudi, merupakan orang yang sangat aktif dan sering melakukan hal-hal tak terduga.

    Tenaga ahli fraksi Gerindra DPR RI ini mengatakan jemaah itu disapa Nenek Rudi karena kerap memanggil orang sebagai ‘Rudi’ yang merupakan anaknya. Yuni menyebut dirinya dan petugas lain sempat menghadirkan orang yang seolah-olah Rudi agar lansia itu tenang.

    “Kami ada teman ngaku Rudi. Dia iya-iya aja. Pernah kami video call petugas, tapi itu lampunya dimatikan jadi gelap dia pegang HP kami bilang itu itu Rudi, biar tenang gitu. ‘Ini Rudi’. Oh iya katanya,” ucapnya.

    “Aktif banget. Dua kali turun mau kabur,” ucapnya.

    Foto: Petugas haji yang melayani jemaah lansia. (Haris/detikcom)

    Dia mengatakan ada juga jemaah demensia lain yang dirawat para petugas. Dia mengatakan setiap jemaah punya karakter masing-masing sehingga harus diberi penanganan berbeda.

    “Mereka sadar. Tapi nggak sadar yang mereka lakukan,” ucapnya.

    Dia juga bercerita ada jemaah lansia yang merupakan hafiz Al-Qur’an dan setiap hari membacakan ayat-ayat untuk menenangkan jemaah lain. Yuni menyebut ada juga jemaah lansia yang kadang bicara dengan bahasa Inggris seolah lagi berpidato.

    “Meskipun kami diuji kesabaran. Tapi ya pas melepas mereka ke hotel Makkah ya nangis juga,” ujarnya.

    Petugas lainnya, Tony Hartanto, mengatakan dirinya pernah dipukul seorang jemaah lansia penyandang disabilitas netra. Dia mengatakan jemaah asal Lamongan itu sangat mudah marah dan merasa bangunan hotel itu gedung rumah sakit yang dia bangun.

    “Kalau ngamuk, pernah itu dia remas punya kita. Kalau dilarang sedikit jangan masuk kamar perempuan dia marah-marah. Kalau didiamin, dia juga ngamuk. Kita ditonjok,” ujar Tony.

    Dokter di Rumah Sakit Aisyiyah Kudus ini mengaku sempat heran kenapa jemaah tersebut bisa memukul meski tidak bisa melihat. Dia menyebut jemaah itu sebenarnya pergi dengan pendamping, yakni istrinya, namun dititipkan ke safari wukuf.

    Tony mengatakan temannya juga pernah ditonjok oleh jemaah itu. Namun, katanya, jemaah itu mendadak pendiam dan patuh pada petugas saat hari wukuf tiba pada Kamis, 5 Juni atau 9 Zulhijah.

    Dia mengatakan jemaah berinisial S itu bersikap tenang selama berihram dan wukuf. Tony mengatakan lansia itu mulai marah-marah lagi saat kain ihramnya diganti usai tahalul awal.

    “Dia selama ihram diam. Setelah ihramnya lepas ya muncul lah itu,” ucapnya.

    Tony mengatakan jemaah lansia itu akhirnya dipulangkan lebih cepat ke hotel saat nafar awal. Tony mengatakan dirinya sudah menyadari risiko melayani lansia. Dia mengaku tak ingin terbawa perasaan saat dipukul atau dimarahi lansia karena memahami kondisi mereka.

    “Saya itu sejak awal ditunjuk jelas di safari wukuf. Saya lihatnya bagian dari misi, ada tugas. Jadi saya tidak pernah bawa perasaan. Mau dihantam ya itu saya nggak libatkan perasaan,” ucapnya.

    Tony juga menyebut dirinya harus mengecek rutin kondisi kesehatan jemaah, terutama yang punya sakit bawaan seperti diabetes. Dia juga sempat melarikan jemaah ke rumah sakit karena mengalami henti jantung menjelang pemulangan.

    “Pas di jalan kolaps. Itu naik Fortuner. Nadinya hilang. Saya lompat ke belakang.Posisi saya cek nggak ada nadi. Saya lakukan RJP. Saya bilang ke sopiir ayo cepat pak. RJP terus. Sampai Saudi National Hospital. Alhamdulillah langsung ditangani Saudi itu bapak itu awalnya henti jantung balik ke berdetak lagi. Tapi recovery-nya nggak bisa cepat,” ucapnya.

    Petugas pembimbing ibadah safari wukuf lansia, Muntolib, mengatakan dirinya dan pembimbing ibadah lain juga harus bekerja ekstra. Dia mengatakan petugas bimbingan ibadah harus menggantikan popok para lansia jelang salat agar tidak ada najis di pakaian yang melekat.

    “Diaper itu kita lepas pas salat. Biar nggak terbebani najis. Itu untuk memastikan biar ibadahnya sesuai,” ucapnya.

    Kementerian Agama sendiri menginginkan jumlah jemaah haji peserta safari wukuf lansia di masa mendatang. Salah satunya dengan memperkuat istitaah kesehatan jemaah.

    “Justru kita ingin kurangi ya karena kita ingin meningkatkan istitaahnya jemaah jadi kalau tahun dari tahun ke tahun safari wukuf semakin bertambah, itu artinya istitaah jemaahnya juga kurang berhasil, kan justru kita ingin mengurangi jumlah safari wukuf,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief.

    (haf/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tak Ada Lagi Main Perkara!

    Tak Ada Lagi Main Perkara!

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim bahkan ada yang hingga 280%. Martin mengatakan peningkatan kesejahteraan hakim merupakan fondasi penting dalam menciptakan peradilan yang bersih.

    “Kebijakan Pak Presiden Prabowo ini patut kita apresiasi. Semoga melalui kebijakan ini para hakim akan lebih kuat secara moral untuk menolak suap dan intervensi,” kata Martin kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).

    Sebab itu, dia mengajak masyarakat mendukung kebijakan tersebut. Dia mengatakan perlindungan dan kesejahteraan hakim perlu diperhatikan, jika ingin menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

    “Pak Prabowo mengambil langkah berani dan strategis. Kita harus dukung penuh. Kalau kita ingin hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, maka hakim harus diberi perlindungan dan kesejahteraan yang memadai,” ujar Martin.

    Martin lantas berharap kenaikan gaji tersebut dapat diikuti dengan peningkatan kualitas SDM hakim serta pengawasan lebih ketat. Menurutnya, reformasi tak cukup hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga dari sistem penilaian kinerja dan etika.

    “Kita tidak ingin ada lagi cerita soal hakim yang bermain mata dengan perkara. Setelah gaji dinaikkan, tidak boleh ada alasan lagi untuk main curang. Semua harus bekerja dengan jujur dan profesional,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim. Nilai kenaikan gaji hakim hingga 280 persen.

    “Saya Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim,” kata Prabowo saat menghadiri pengukuhan hakim di gedung Mahkamah Agung.

    “Dengan tingkat kebaikan bervariasi, sesuai golongan, di mana kenaikan tertinggi mencapai 280 persen, dan golongan naik tertinggi adalah yang paling junior, paling bawah,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan para hakim yang hadir.

    (amw/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Alasan Prabowo Fokus ke Pangan dibanding Infrastruktur di Awal Pemerintahannya

    Alasan Prabowo Fokus ke Pangan dibanding Infrastruktur di Awal Pemerintahannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa akan fokus pada isu pangan dalam dua hingga tiga tahun pemerintahannya. 

    Hal itu diungkap oleh Prabowo pada acara Penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur atau International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta Convention Center, Kamis (12/6/2025) kemarin.

    “Tahun-tahun pertama, saya kira dalam dua-tiga tahun ini, prioritas kita masih untuk menjamin pangan kita,” ucapnya di JCC.

    Prabowo sesumbar bahwa produksi pangan di Indonesia saat ini telah mencetak prestasi terbesar di sepanjang sejarah. Berdasarkan pernyataan Kementerian Pertanian (Kementan), stok cadangan beras yang disimpan di Bulog mencapai 4 juta ton.

    Tidak hanya beras, lanjut Prabowo, dia menyebut prestasi bersejarah itu juga berlaku untuk produksi jagung yang juga merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu mencontohkan produksi beras di Sumatera Selatan yang tahun ini diperkirakan meningkat 48%. Kemudian, dari sisi produksi, capaiannya naik dari biasanya 3-4 ton gabah per hektare, kini ke 6-8 ton per hektare.

    “Di beberapa tempat bukan saja tiga kali panen, ada beberapa tempat di Indonesia sudah empat kali panen satu tahun,” ujarnya. 

    Sebagaimana diketahui, Prabowo menjadikan target swasembada pangan dan energi sebagai target utama pemerintahannya. Hal itu sudah disampaikan olehnya langsung pada pidato pelantikannya sebagai Presiden ke-8 RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 20 Oktober 2024 lalu.