Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Fithra Faisal, Ekonom UI Diangkat Jadi Jubir Ekonomi Istana

    Fithra Faisal, Ekonom UI Diangkat Jadi Jubir Ekonomi Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) mengangkat akademisi Universitas Indonesia (UI) sekaligus ekonom senior dari PT Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi sebagai Juru Bicara untuk Urusan Ekonomi. 

    Dilansir dari laman Instagram resmi @samuelsekuritasindonesia, Fithra adalah Senior Macro Economist pada lembaga sekuritas tersebut. Kini, dia telah mengemban tanggung jawab baru di PCO yang saat ini dipimpin oleh Hasan Nasbi. 

    “Beliau akan tetap menjalankan perannya di Samuel Sekuritas Indonesia dan berkontribusi dalam membangun ekosistem pasar modal Indonesia yang lebih kuat,” ujar Samuel Sekuritas melalui unggahan yang dikutip Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Merujuk pada situs resmi Samuel Sekuritas, dia bergabung ke perusahaan itu sebagai ekonom senior pada Januari 2024. Dia bertugas memberikan analisis dan pandangan ekonomi untuk mendukung keputusan strategis maupun pelayanan konsumen perusahaan. 

    Selain memegang jabatan di Samuel Sekuritas, Fithra turut memegang jabatan sebagai komisaris di perusahaan rintisan (startup) teknologi finansial atau fintech, InfraDigital, dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UI, serta co-founder Next Policy. 

    Sebelum bergabung ke Samuel Sekuritas, lulusan program PhD International Economics dari Waseda University, Jepang, itu pernah menjadi Kepala Ekonomi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI (2018–2019), penasihat sekaligus juru bicara resmi Menteri Perdagangan (2020). 

    Apabila melihat akun Instagram @pcovoice pada 5 Juni 2025, Fithra pernah memberikan penjelasan soal lima stimulis ekonomi yang diberikan pemerintah dengan nilai total Rp24,44 triliun. 

    Bisnis telah menghubungi Fithra melalui pesan WhatsApp untuk meminta tanggapannya namun belum direspons hingga berita ini ditayangkan. 

    Adapun Kantor Komunikasi Kepresidenan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2024, dan ditandatangani oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Dipimpin oleh Hasan Nasbi, beberapa jubir PCO selain Faisal yakni Adita Irawati (mantan Jubir Kemenhub), Prita Laura (mantan presenter televisi), Philips Vermonte (CSIS), Ujang Komarudin (pengamat politik), Dedek Prayudi (PSI) dan Hariqo Wibawa Satria (Gerindra). 

  • Menakar Janji Politik dalam RPJMD: Fraksi Gerindra Jombang Pasang Alarm

    Menakar Janji Politik dalam RPJMD: Fraksi Gerindra Jombang Pasang Alarm

    Jombang (beritajatim.com) – Di tengah dinamika penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2024–2029, Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jombang muncul sebagai salah satu suara kritis yang mengingatkan esensi utama dari dokumen lima tahunan itu: mewujudkan janji politik kepala daerah.

    Bagi Fraksi Gerindra, RPJMD bukan sekadar kumpulan rencana teknokratik, tetapi seharusnya menjadi cerminan nyata dari janji yang pernah disampaikan Bupati Jombang H Warsubi dan Wakil Bupati Jombang, H Salmanudin Yazid saat kampanye.

    “Rakyat memilih bukan hanya karena program-program normatif, tapi karena janji yang menyentuh kebutuhan konkret. Maka 48 sub-program prioritas yang pernah dikampanyekan harus menjadi indikator utama kinerja,” tegas Novadonna Bilytha Puspythasari, Anggota Komisi C dari Fraksi Gerindra.

    Fraksi Gerindra menilai, pembangunan daerah akan kehilangan arah jika tidak berangkat dari mandat rakyat. RPJMD, dalam pandangan Fraksi Gerindra, tidak boleh disusun di menara gading atau jauh dari suara konstituen.

    “Sudah saatnya kita membiasakan budaya politik yang akuntabel. Bupati dan Wakil Bupati harus siap untuk dinilai dari realisasi janji politiknya,” tambah Novadonna.

    Pernyataan tersebut muncul dalam sidang pemandangan umum fraksi DPRD Jombang, Senin (16/6/2025), yang kini menjadi arena penting dalam menakar arah dan konsistensi kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang lima tahun ke depan.

    Fraksi Gerindra juga mendorong agar penyusunan indikator kinerja utama dalam RPJMD tidak bersifat umum dan abstrak. Sebaliknya, mereka meminta indikator yang konkret, kuantitatif, dan bisa dievaluasi secara berkala.

    “Misalnya, kalau Bupati pernah menjanjikan pembenahan infrastruktur, maka indikatornya harus jelas: tahun berapa mulai dibangun, berapa kapasitasnya, dan sejauh mana progresnya per tahun,” katanya.

    Lebih dari sekadar kritik, suara Fraksi Gerindra ini mencerminkan harapan besar masyarakat akan perubahan nyata dan terukur. Akankah 48 janji prioritas itu benar-benar menjadi tolok ukur keberhasilan? Atau hanya akan menjadi bagian dari narasi kampanye yang dilupakan waktu?

    Yang jelas, Fraksi Gerindra telah menyalakan alarmnya. [suf]

  • DPRD Surabaya Siap Cangkrukan Bareng Remaja Nakal

    DPRD Surabaya Siap Cangkrukan Bareng Remaja Nakal

    Surabaya (beritajatim.com) – Penertiban puluhan remaja nakal oleh Satpol PP Surabaya dalam operasi malam bertajuk Asuhan Rembulan mendapat perhatian khusus dari DPRD Surabaya. Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menegaskan bahwa tindakan tegas perlu dibarengi pendekatan sosial yang menyentuh akar persoalan.

    “Kita apresiasi langkah Satpol PP dalam menjaga ketertiban malam hari, tapi jangan sampai hanya mengamankan mereka tanpa memberi pendekatan rehabilitatif serta edukasi kepada pemuda,” ujar Azhar Kahfi, Senin (16/6/2025).

    Sebanyak 35 pemuda diamankan dari pesta miras dan 9 lainnya dari aksi vandalisme yang tersebar di kawasan Taman Bambu Runcing, Simpang Dukuh, hingga Jalan Pemuda. Barang bukti yang diamankan antara lain botol miras, gitar, dan cat pilox.

    Meski hasil tes urine seluruh pemuda menunjukkan negatif narkoba, mereka tetap dikirim ke Lembaga Pondok Sosial (Liponsos) Keputih untuk pembinaan dan sanksi sosial. Namun menurut Kahfi, langkah ini belum cukup untuk menghentikan perilaku menyimpang secara berkelanjutan.

    “Saya minta Pemkot, Satpol PP, Dinas Pendidikan dan Kesehatan kirim tim terpadu mulai dari psikolog, guru, orang tua, tokoh masyarakat, untuk beri pemahaman pada pemuda soal bahaya miras dan vandalisme supaya efek jera bukan sekadar di kantor sosial,” tegas politisi Gerindra ini.

    Kahfi mengungkapkan bahwa saat ini belum ada program berkelanjutan yang mendampingi pemuda pasca pembinaan di Liponsos. Dia menyarankan agar pemerintah menyusun agenda edukatif seperti pelatihan keterampilan hingga terapi psikologis.

    “Patroli Asuhan Rembulan harus disertai program kelanjutan, misalnya workshop keterampilan hingga pendampingan psikologis. Sayangnya, catatan kami, kegiatan pasca penertiban itu minim,” ungkapnya.

    Sebagai solusi konkret, Kahfi menyatakan kesiapan DPRD Surabaya untuk cangkrukan atau dialog terbuka bersama pemuda yang terjaring razia. Dia menyebut, pendekatan persuasif bisa membuka ruang empati dan transformasi.

    “Saya siap berkolaborasi bersama dinas terkait untuk rembug dengar keluh kesah cangkrukan dengan para pemuda yang pasca terjaring razia tersebut,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Kahfi mengingatkan agar masyarakat dan aparat tidak gegabah memberi cap negatif terhadap anak muda yang tersangkut razia. Menurutnya, justru perhatian dan contoh baik adalah kunci perubahan.

    “Jangan vonis mereka remaja nakal tanpa tahu akar masalah anak-anak tersebut. Dekati dari hati ke hati. Berikan perhatian dan berikan contoh yang baik, saya yakin belum terlambat untuk berbenah,” pungkas Kahfi. [asg/but]

  • Prabowo Akhirnya Buka Mulut Soal Desas-desus Reshuffle Kabinet, Simak!

    Prabowo Akhirnya Buka Mulut Soal Desas-desus Reshuffle Kabinet, Simak!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengklarifikasi terkait beredarnya rumor akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat. Prabowo menegaskan gosip tersebut tidak benar

    “Jadi yang ingin saya sampaikan, dan saya tidak, saya tidak ada rencana mau reshuffle,” tegasnya di Jakarta, dikutip pada Senin (16/6/2025).

    Ia menekankan, tidak ada lagi spekulasi liar baik dari pengamat maupun masyarakat terkait perombakan kabinet ini.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu justru memuji kinerja para menterinya di Kabinet Merah Putih yang dinilai tengah bekerja dengan baik.

    “Saya menilai tim saya bekerja dengan baik dan kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan. Kalau menurut saya ya begini, untuk supaya tidak ada spekulasi,” ucap Prabowo.

    Lebih lanjut presiden menegaskan bahwa para timnya di kabinet saat ini tengah fokus bekerja, dan dinilainya telah berupaya maksimal.

    “Saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik, terus terang saja,” tegas Prabowo.

    Menurutnya, jikapun ada masukan atau kritik yang ditujukan pada pemerintah ataupun pimpinan kementerian atau lembaga, hal tersebut diangapnya sebagai hal biasa dalam demokrasi.

    Ia tidak memungkiri adanya sejumlah kekurangan dalam pemerintahannya saat ini, namun demikian para menterinya saat ini tersebut dinilai tengah berupaya melakukan tugasnya dengan baik. (Pram/fajar)

  • Selesaikan Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut, Prabowo Akan Pertimbangkan Aspek Historis dan Administrasi – Page 3

    Selesaikan Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut, Prabowo Akan Pertimbangkan Aspek Historis dan Administrasi – Page 3

    Dasco mengatakan dari hasil komunikasi itu, Presiden Prabowo memutuskan bakal mengambil alih penuh persoalan tersebut. Prabowo segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan polemik 4 pulau Aceh tersebut.

    “Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” kata Dasco dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (14/6/2025).

    Tak hanya itu, Ketua Harian Partai Gerindra ini menyatakan bila Presiden Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut rampung pekan depan.

    “Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” katanya.

  • Susi Pudjiastuti Desak Presiden Prabowo Hentikan Tambang di Raja Ampat: Jangan Ada Pengecualian

    Susi Pudjiastuti Desak Presiden Prabowo Hentikan Tambang di Raja Ampat: Jangan Ada Pengecualian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali menyuarakan penolakannya terhadap aktivitas tambang di kawasan Raja Ampat.

    Lewat akun X pribadinya, Susi secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memberikan pengecualian apa pun terkait eksploitasi sumber daya alam di wilayah yang dikenal sebagai surga bawah laut dunia itu.

    “Pak Presiden Prabowo sebaiknya untuk kawasan Raja Ampat tidak boleh ada pengecualiannya,” tegas Susi yang juga menandai akun resmi Partai Gerindra (16/6/2025).

    Dikatakan Susi, kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan di Raja Ampat akan membawa penyesalan besar di masa depan.

    Ia memperingatkan bahwa Indonesia berisiko kehilangan salah satu aset keindahan alam paling berharga di dunia.

    “Kita akan menyesal dan menderita kerugian lingkungan yang luar biasa dan kehilangan segala keindahannya,” tandasnya.

    Sebelumnya, empat IUP yang dicabut pemerintah dimiliki oleh PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

    Salah satu alasannya adalah karena lokasi tambang berada di kawasan lindung Geopark.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut langkah ini diambil lantaran sebagian lokasi pertambangan masuk ke dalam kawasan lindung Geopark yang kini berstatus UNESCO Global Geopark (UGGp).

    “Secara teknis juga kami lihat, sebagian masuk kawasan Geopark,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

  • Menanti Langkah Prabowo Selesaikan Polemik 4 Pulau Aceh yang Masuk Sumut…

    Menanti Langkah Prabowo Selesaikan Polemik 4 Pulau Aceh yang Masuk Sumut…

    Menanti Langkah Prabowo Selesaikan Polemik 4 Pulau Aceh yang Masuk Sumut…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Polemik empat pulau di Provinsi Aceh yang kini ditetapkan pemerintah masuk wilayah administrasi Sumatera Utara (Sumut) masih terus bergulir.
    Presiden RI Prabowo Subianto pun memutuskan untuk mengambil alih persoalan ini dan segera menentukan langkah penyelesaian dalam waktu dekat.
    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa DPR telah menjalin komunikasi dengan
    Presiden Prabowo
    mengenai sengketa Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.
    “Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI, bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” kata Dasco dalam keterangannya, Sabtu (14/6/2025) malam.
    Ketua Harian Partai Gerindra itu juga menyebutkan bahwa keputusan Presiden terkait status keempat pulau tersebut ditargetkan akan diumumkan dalam pekan ini.
    “Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” jelas Dasco.
    Publik kini menantikan langkah dan kebijakan yang akan diambil Prabowo dalam menyelesaikan persoalan sensitif ini.
    Kepala negara diharapkan tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga menjaga persatuan dan harmoni antardaerah.
    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik langkah Presiden Prabowo yang turun tangan langsung untuk menyelesaikan persoalan.
    Dia berharap Prabowo tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif dan yuridis, tetapi juga kesejarahan serta sosiologis masyarakat Aceh.
    “Kami meyakini kebijaksanaan dan pengalaman panjang Pak Prabowo untuk menjaga kesatuan NKRI akan beliau kedepankan, dalam konteks optik penyelesaian masalah sengketa 4 Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara ini,” ujar Rifqinizamy kepada Kompas.com, Minggu (15/6/2025).
    Politikus Nasdem itu juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menentukan langkah untuk menyelesaikan persoalan ini.
    Jika penanganan polemik ini tidak dilakukan secara hati-hati, kata Rifqinizamy, bisa memicu ketegangan baru antara Jakarta dan Aceh.
    “Kita sangat ingat bagaimana relasi antara Jakarta dengan Aceh. Jangan sampai sengketa empat pulau yang secara kesejarahan berada di Aceh, kemudian hari ini secara administratif berpindah ke Sumatera Utara, itu melukai masyarakat Aceh,” kata Rifqinizamy.
    Sementara itu, para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan (dapil) Aceh serta Pemerintah Provinsi Aceh, telah bersepakat untuk tetap mempertahankan empat pulau tersebut sebagai bagian dari Aceh.
    Kesepakatan itu diambil setelah para “Wakil Rakyat” asal Aceh bertemu Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dan jajaran pemerintahan Provinsi Aceh pada Sabtu (14/6/2025) malam.
    “Sikap Aceh tetap mempertahankan bahwa empat pulau yang kini masuk dalam Kabupaten Tapanuli Tengah adalah milik Aceh, baik secara historis, regulasi, administrasi, dan toponimi,” ujar Anggota DPR RI dapil Aceh II Nasir Djamil kepada Kompas.com, Minggu (15/6/2025).
    Bahkan, lanjut Nasir, para anggota DPR-DPD asal Aceh telah meminta langsung kepada Presiden agar membatalkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri yang mengatur soal penetapan empat pulau masuk Sumut.
    “Tanggal 29 Mei 2025 lalu, saya dan teman-teman DPR RI dan DPD RI asal Aceh sudah meminta Presiden Prabowo membatalkan SK Mendagri tentang masuknya empat pulau itu ke Sumut,” jelas Nasir.
    Di tengah memanasnya polemik, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengimbau semua pihak untuk menahan diri.
    Dia menegaskan bahwa belum ada keputusan final dari pemerintah pusat mengenai status administratif keempat pulau tersebut.
    “Saya mengajak para politisi, akademisi, para ulama, aktivis, dan tokoh-tokoh masyarakat agar menyikapi permasalahan ini dengan tenang dan penuh kesabaran agar permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik,” kata Yusril kepada Kompas.com, Minggu (15/6/2025).
    Menurut Yusril, SK Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang telah terbit baru sebatas pemberian kode pulau dan belum menentukan batas wilayah provinsi.
    Penetapan wilayah, kata Yusril, baru bisa dilakukan melalui peraturan Menteri Dalam Negeri setelah ada kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara.
    “Memang secara geografis letak pulau-pulau tersebut lebih dekat dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dibandingkan dengan Kabupaten Singkil. Tetapi faktor kedekatan geografis bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan pulau tersebut masuk ke wilayah kabupaten yang paling dekat,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo ke Singapura, Diantar Gibran dan Dasco

    Presiden Prabowo ke Singapura, Diantar Gibran dan Dasco

    Jakarta (beritajatim.com) — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Singapura untuk melakukan kunjungan kenegaraan melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu (15/6/2025) petang. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tampak hadir melepas keberangkatan Presiden Prabowo.

    Hadir juga melepas keberangkatan Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Agenda kunjungan kenegaraan Prabowo di Singapura akan dimulai pada Senin, 16 Juni 2025, dengan pertemuan resmi bersama Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam di Parliament House, Singapura.

    Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan menghadiri pertemuan bilateral Leaders’ Retreat dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

    Kunjungan kenegaraan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan bilateral Indonesia–Singapura, sekaligus membuka peluang kerja sama strategis yang saling menguntungkan bagi kedua negara. [hen/but]

  • Ganjar Pranowo Jadi Capres Favorit Versi Charta Politika dalam Memori Hari Ini, 14 Juni 2022

    Ganjar Pranowo Jadi Capres Favorit Versi Charta Politika dalam Memori Hari Ini, 14 Juni 2022

    JAKARTA – Memori hari ini, tiga tahun yang lalu, 14 Juni 2022, lembaga survei, Charta Politika merilis hasil jejak pendapat terkait elektebilitas calon presiden (capres) favorit untuk Pilpres 2024. Posisi pertama jatuh kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

    Sebelumnya, isu seputar Pilpres 2024 penuh dinamika. Joko Widodo (Jokowi) sudah resmi keluar dari gelanggang politik. Kondisi itu membuat lawannya terdahulu Prabowo Subianto mulai didorong untuk maju kembali, disusul muka baru macam Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

    Pelaksanaan Pilpres 2024 pernah diramalkan akan ditunda. Kondisi itu karena pandemi COVID-19 yang begitu mengganas di Indonesia. Pendukung Presiden Jokowi senang bukan main. Mereka sempat menggaungkan narasi Jokowi tiga periode.

    Suatu narasi yang ditolak mentah-mentah oleh partai pengusung Jokowi sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Penolakan itu dilakukan karena tiga periode kekuasaan melanggar konstitusi. Segenap rakyat Indonesia lalu melakukan penolakan yang sama.

    Pendukung Jokowi yang tadinya ngotot gaungnya mulai meredup. Alhasil, rakyat Indonesia benar-benar mulai menatap pesta demokrasi Pilpres 2024. Nama-nama besar sebagai kandidat capres bermunculan. Prabowo yang notabene kandidat capres langganan muncul kembali.

    Kehadiran Prabowo juga diikuti munculnya nama-nama baru dari kontestasi politik Pilpres. Mereka antara lain Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, hingga Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, yang paling kencang bergerak mencari dukungan tak lain adalah Prabowo.

    Prabowo yang notabene Menteri Pertahanan kerap melangsungkan kunjungan ke berbagai daerah. Ia bertemu dengan banyak tokoh masyarakat hingga ulama setempat. Beberapa di antaranya turut mendoakan Prabowo supaya bisa menang dan jadi Presiden Indonesia yang baru.

    “Pak Prabowo memang direncanakan akan bersilaturahmi denga para ulama dan tokoh-tokoh di Jawa Timur. Salah satunya Kiai Kholil dan Kiai Muzaki yang memang sejak dulu Pak Prabowo ingin berkunjung. Karena kesibukan beliau sebagai Menhan dan sekarang adalah hari libur lebaran.”

    “Pak Prabowo akhirnya baru bisa berkunjung ke tempat sahabat-sahabat lamanya itu sekarang ini. Tadi Pak Prabowo didoakan baik oleh Kiai Kholil dan Kiai Muzaki, mendoakan Pak Prabowo selalu sehat, agar kemampuan serta niat-niat baik beliau bisa dimuluskan untuk menjadi presiden pada Pilpres 2024,” ungkap Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani sebagaimana dikutip laman tempo.co, 4 Mei 2022.

    Prabowo memang capres beken. Namun, bukan berarti jadi capres terfavorit untuk Pilpres 2024. Narasi itu dibuktikan dengan hasil jejak pendapat yang baru dikeluarkan oleh lembaga survei, Charta Politika pada 14 Juni 2022.

    Ganjar Pranowo pernah jadi capres favorit versi lembaga survei Charta Politika pada 2022. (ANTARA)

    Hasil jejak pendapat itu mengungkap bahwa Ganjar Pranowo yang jadi capres favorit dengan 31,2 persen suara. Prabowo malah berada pada peringkat dua dengan 23,4 persen suara, disusul Anies Baswedan di peringkat tiga dengan 20 persen suara.

    Jejak pendapat itu diambil dari periode waktu 25 Mei sampai 2 Juni 2022. Mereka yang terlibat dalam jejak pendapat mencapai 1.200 orang. Respondennya adalah mereka yang berusia 17 tahun ke atas, atau sudah memenuhi syarat ikut pemilu.

    “Dilihat dari sisi tren, Ganjar Pranowo mengalami peningkatan elektabilitas, sementara elektabilitas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan cenderung stagnan,” tulis Charta Politika dalam keterangannya sebagaimana dikutip laman tribunnews, 14 Juni 2022.

  • Jatim Masih Butuh 4 Ribu Dapur MBG, 5 Ribu Peminat Ajukan Tawaran

    Jatim Masih Butuh 4 Ribu Dapur MBG, 5 Ribu Peminat Ajukan Tawaran

    Jember (beritajatim.com) – Provinsi Jawa Timur masih membutuhkan empat ribu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Kurang lebih lima ribu peminat mengajukan tawaran untuk mendirikan dapur. Tidak semuanya memenuhi syarat.

    “Setelah dievaluasi BGN (Badan Gizi Nasional), kebanyakan peminat dari perusahaan. Padahal perusahaan tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan untuk mendirikan dapur itu adalah yayasan,” kata Satib, anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Gerakan Indonesia Raya, usai acara ‘Sarasehan Peranan Pemuda dalam Menyongsong Indonesia Emas’, di Hotel Bintang Mulia, Minggu (15/6/2025).

    Kuota untuk setiap yayasan dibatasi maksimal sepuluh dapur. “Kita diberi kesempatan untuk membuat yayasan. Karena kebutuhan yayasan sangat mendesak, akhirnya Kementerian Hukum sangat memprioritaskan proses yayasan yang didirikan untuk menangani dapur MBG,” kata Satib. Sertifikat yayasan hanya memakan waktu satu pekan.

    Setiap yayasan akan mendapat keuntungan Rp 2 ribu per paket makanan. Pemerintah juga menyediakan anggaran Rp 3 ribu per paket makanan untuk operasional. Sementara anggaran untuk makanannya sendiri Rp 10 ribu per paket makanan.

    “Jadi total Rp 15 ribu. Namun yang Rp 10 ribu per paket makanan tidak bisa diutik-utik karena nanti ada pengawasan langsung dari BGN. BGN akan menempatkan orang di setiap dapur untuk mengontrol gizi,” kata Satib.

    Anggota Fraksi Gerindra di DPRD Jatim didorong untuk membuka dapur-dapur untuk menunjang program Presiden Prabowo Subianto itu. “Di internal kami baru dibentuk tim yaitu Tim Tiga, salah satunya saya. Insyaallah kami baru mulai rapat Rabu yang akan datang,” kata Satib.

    Ini disambut antusias oleh Satib. Rencananya, dia akan mendirikan dua dapur di kawasan perdesaan. “Nanti untuk plotting pendistribusiannya, yang menetapkan BGN. Kami hanya menyiapkan dapur dan makanannya. Dikirim ke mana, BGN yang menentukan. Bukan kita cari sendiri,” katanya.

    Satib memandang program BGN ini akan menguntungkan warga perdesaan. “Dengan berdirinya dapur-dapur, otomatis yang dilayani mayoritas di desa. Kebutuhan bahan-bahannya dari desa. Ini nanti otomatis bisa menggerakkan perekonomian di desa,” katanya. [wir]