Xcloud.id

partai: Gerindra

  • Ini Bukti Cinta Sejati Prabowo!

    Ini Bukti Cinta Sejati Prabowo!

    GELORA.CO, Singkil – Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau sengketa sebagai wilayah sah Provinsi Aceh disambut haru dan suka cita oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Aceh Singkil. Wakil Ketua DPRK Singkil yang juga Ketua DPC Gerindra, Wartono, menyebut keputusan ini sebagai bukti cinta sejati Presiden kepada rakyat Aceh.

    “Ini bukan sekadar keputusan politik atau administratif. Ini bukti cinta sejati Pak Prabowo kepada Aceh. Dari awal saya sudah yakin, beliau tidak akan biarkan tanah Aceh diambil begitu saja. Hari ini keyakinan itu dibayar tuntas. Terima kasih Pak Presiden, kami rakyat Singkil i love you full!” ujar Wartono, Selasa (17/6/2025).

    Empat pulau yang dikembalikan secara sah kepada Provinsi Aceh adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Polemik ini sempat menimbulkan ketegangan antar daerah, setelah Kemendagri menetapkan keempatnya masuk wilayah Sumut lewat keputusan yang diterbitkan April 2025 lalu.

    Namun, dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan diumumkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Negara, Selasa (17/6), keputusan final dibuat: keempat pulau tersebut milik Aceh berdasarkan dokumen dan peta wilayah yang sah.

    “Pak Prabowo adalah pemimpin yang paham sejarah, tahu hati rakyat. Bagi kami di perbatasan, ini soal harga diri. Kami bersyukur, hari ini kehormatan itu dikembalikan. Beliau bukan hanya Presiden, tapi pelindung marwah Aceh,” tegas Wartono.

    Ia juga berharap ke depan, perhatian pemerintah pusat terhadap pulau-pulau tersebut tidak berhenti hanya pada pengakuan administratif. Wartono meminta agar pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan penguatan wilayah pesisir menjadi prioritas nasional.

    “Jangan hanya dikembalikan, bantu kami bangun wilayah ini agar menjadi pintu kemajuan baru Aceh. Pulau-pulau ini punya potensi besar, dan kami siap menjaga serta membangun bersama,” tambahnya.

    Wartono menutup pernyataannya dengan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen yang berjuang menjaga kehormatan wilayah Aceh, mulai dari Gubernur Muzakir Manaf (Mualem),  Wagub Fadhlullah, yang juga ketua Gerindra Aceh hingga masyarakat sipil dan tokoh adat.

    “Kemenangan ini milik seluruh rakyat Aceh. Tapi kami tahu, ini takkan mungkin tanpa keberanian dan cinta tulus dari Presiden Prabowo. Sekali lagi kami katakan dari ujung Aceh Singkil: Pak Prabowo, kami cinta Bapak sepenuh hati!” pungkasnya.

  • Menteri Hukum Sebut Prabowo Tak Bahas Soal Paulus Tannos Saat Temui PM Singapura

    Menteri Hukum Sebut Prabowo Tak Bahas Soal Paulus Tannos Saat Temui PM Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendapatkan kabar soal putusan Pengadilan Singapura atas penangguhan penahanan buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Singapura.

    Untuk diketahui, saat itu Supratman menjadi salah satu menteri yang ikut mendampingi Prabowo bertemu dengan Presiden maupun Perdana Menteri (PM) Singapura. Pada saat itu, dia turut mendapatkan kabar soal putusan hakim pengadilan Singapura yang menolak penangguhan penahanan dengan jaminan (provisional arrest) terhadap Paulus Tannos. 

    “Kemarin tanggal 16, kami di Kementerian Hukum, saya didampingi oleh Pak Dirjen AHU dan juga Staf Khusus Menteri telah menerima pemberitahuan dari Otoritas Pusat di Singapura terkait dengan keputusan Pengadilan Singapura terkait dengan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan atau yang kita kenal dengan istilah provisional arrest,” ungkapnya pada konferensi pers di kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta, Selasa (17/6/2025). 

    Adapun Supratman mengaku pada pertemuan Presiden Prabowo serta Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam, serta PM Singapura Lawrence Wong, turut membicarakan soal komitmen dalam menjalankan perjanjian atau mutual legal assistance (MLA) masalah pidana, termasuk di dalamnya terkait dengan ekstradisi. 

    Akan tetapi, politisi Partai Gerindra tersebut memastikan bahwa pemimpin kedua negara tidak membahas secara spesifik soal kasus Paulus Tannos. 

    “Kemarin tapi tidak membicarakan kasus sama sekali, hanya menyampaikan bahwa baik Presiden Singapura maupun Perdana Menteri juga menyampaikan hal yang sama,” tuturnya. 

    Adapun dengan putusan pengadilan tersebut, Paulus ditetapkan harus tetap berada di tahanan sembari menunggu persidangan untuk memutuskan soal nasib ekstradisinya pada 23 Juni 2025 mendatang. 

    Atas hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif ketetapan dari hakim pengadilan di Singapura yang memerintahkan agar Paulus tetap berada di tahanan.

    “Selanjutnya sidang pendahuluan dijadwalkan pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2025,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (17/6/2025). 

    Dengan ditolaknya penangguhan penahanan, KPK berharap proses ekstradisi terhadap Paulus akan berjalan lancar. Ketua KPK Setyo Budiyanto juga telah menjelaskan bahwa sistem hukum di Singapura dan Indonesia berbeda. 

    Namun demikian, dia memastikan KPK sudah memenuhi seluruh permintaan pemerintahan Singapura, dalam hal ini Attorney General Chambers (AGC) atau Kejaksaan, terkait dengan kelengkapan syarat ekstradisi.

    “Itu dari dokumen, surat, semuanya kita serahkan. Kurang kita tambahin, masih butuh apa kita lengkapi. Nah, kemudian apa yang kemudian nanti akan diputuskan oleh pemerintah Singapura ya pastinya kembali kepada sistem hukum. Namun sampai dengan hari ini berdasarkan kerja sama, koordinasi dengan kementerian hukum, dengan aparat penegak hukum yang ada di kita, semuanya masih optimis, merupakan ekstradisi yang pertama ini mudah-mudahan bisa terealisasi, bisa terwujud,” ujar Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Jumat (13/6/2025). 

    Untuk diketahui, Tannos menggugat penahannya secara sementara oleh otoritas di Singapura usai ditangkap pada 17 Januari 2025. Dia merupakan satu dari lima buron yang kini belum ditahan atau masih dikejar KPK.  

    Sementara itu, di Indonesia, proses penyelesaian kasus e-KTP masih berlangsung. Penyidik KPK masih mengusut dugaan korupsi e-KTP terhadap dua orang tersangka, yakni Tannos dan mantan anggota DPR, Miryam S. Haryani. 

  • Komisi III DPR Dorong Peran LPSK dalam Revisi KUHAP Baru

    Komisi III DPR Dorong Peran LPSK dalam Revisi KUHAP Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi III DPR akan memperjuangkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk masuk dan berperan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman seusai Ketua LPSK Achmadi memaparkan masukan-masukannya untuk revisi KUHAP dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

    “Kita ingin memperjuangkan ini LPSK, apakah namanya disebut nomenklaturnya LPSK atau lembaganya masuk di dalam KUHAP yang baru, berperan,” tuturnya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

    Wakil Ketua Umum Gerindra tersebut memastikan koordinasi antara pihaknya, LPSK, dan Badan Keahlian (BK) DPR akan dilakukan dengan cepat, untuk merumuskan pasal konkret terkait eksistensi LPSK dalam KUHAP baru.

    “Tinggal nanti kami minta satu orang perwakilan komisioner [LPSK] didampingi dengan tenaga ahli bapak atau staf, berkoordinasi dengan tenaga ahli kami dan BK DPR,” ujarnya.

    Merespons janji Habiburokhman tersebut, Achmadi mengaku pihaknya siap bergabung supaya LPSK bisa berperan dalam KUHAP baru.

    “LPSK siap bergabung dan norma yang disampaikan sangat perlu diatur [dalam KUHAP,]” ujar dia dalam kesempatan yang sama.

    Sebelum itu, Achmadi membeberkan enam masukan isu krusial perlindungan saksi dan korban dalam revisi KUHAP. Mulanya, dia menyebut saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP lebih berorientasi pada tersangka, terdakwa dan kurang berorientasi kepada korban.

    Pertama, terkait dengan fungsi perlindungan saksi dan korban sebagai sebuah subsistem peradilan pidana. Kedua, hak-hak yang dimiliki yang diatur bagi saksi dan korban tidak pidana. Ketiga, RKUHAP hendaknya mengakomodasi pentingnya victim impact statement (VIS) atau pernyataan dampak kejahatan yang dialami oleh korban dalam proses peradilan

    Keempat, tentang mekanisme hukum acara terkait restitusi, juga penting. Kelima, pengaturan terkait justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Keenam, konsep dana pemulihan korban kejahatan.

  • IKAPMII Jember Kritik Strategi Bupati Fawait Atasi Kemacetan di Mangli

    IKAPMII Jember Kritik Strategi Bupati Fawait Atasi Kemacetan di Mangli

    Jember (beritajatim.com) – Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) mengkritik strategi Bupati Muhammad Fawait mengatasi kemacetan di kawasan simpang empat Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Ada dua opsi cara mengatasi kemacetan yang direncanakan Fawait, yakni membangun underpass atau flyover. Dua opsi ini sudah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kemudian berkomitmen merealisasikannya pada 2026.

    Underpass adalah terowongan yang dibangun di bawah permukaan tanah untuk jalur lalu lintas kendaraan yang berfungsi mengurai kemacetan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan memisahkan arus lalu lintas pada dua level berbeda.

    Sementara flyover jalan layang atau jembatan layang. yakni struktur jalan yang dibangun di atas jalan lain atau persimpangan, untuk memisahkan arus lalu lintas dan mengurangi kemacetan.

    Ketua IKAPMII Jember Hadinuddin menyebut pembangunan flyover atau underpass tidak mendesak. “Justru yang dibutuhkan adalah pelebaran lajur Mangli-Rambipuji,” katanya, Selasa (17/6/2025).

    Menurut Hadinuddin, volume kepadatan kendaraan di Mangli masih sangat normal. Pembangunan flyover atau underpass justru mengurangi estetika kota Jember dan berdampak negatif pada volume aktivitas jual beli pertokoan di sepanjang Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk.

    Selain itu, kata Hadinuddin, jalur Mangli ke arah kota bukanlah jalur kendaraan dengan tonase berat. Selain itu banyak jalur alternatif menuju kota dari arah Mangli.

    “Justru ruas kemacetan adalah lajur Mangli-Rambipuji dan Mangli-ambulu. Kepadatan kendaraan cukup tinggi, karena menjadi lajur semua kendaraan, baik pribadi, motor, dan kendaraan tonase berat, sehinga perlu pelebaran, atau jika memungkinkan menjadi double way,” kata legislator DPRD Jatim dari Gerindra ini.

    Selain itu, pembangunan underpass maupun flyover dikhawatirkan Hadinuddin memiliki dampak ekologis. “Resapan air semakin kecil akibat betonisasi. Sementara sungai di tengah kota sudah tak mampu menampung debit air,” katanya.

    Hadinuddin mengingatkan sedimentasi di Sungai Bedadung yang semakin tinggi. “Tingginya pertumbuhan properti di utara Sungai Bedadung berdampak besar pada volume debit air yg harus ditampung sungai itu. Ini masalah serius yang tidak pernah diperhatikan Pemerintah Kabupaten Jember,” katanya.

    Hadinuddin berharap pembangunan di Mangli mempertimbangkan semua aspek. “Bupati yang cerdas tidak berpikir jumlah anggaran. Yang dipikirkan adalah asas manfaat dan dampak ekonomi yang dihasilkan, juga dampak ekologi yang bisa diminamilisasi,” katanya. [wir]

  • Dedi Mulyadi dan Tomy Winata Adu Cepat Naik Tangga di Cianjur

    Dedi Mulyadi dan Tomy Winata Adu Cepat Naik Tangga di Cianjur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) dan pengusaha Tomy Winata adu cepat naik tangga di Cianjur Selatan Jawa Barat. Adu cepat naik tangga ini terungkap ketika KDM ke Cianjur Selatan untuk meresmikan Masjid Baitul Hikmah, Senin (16/6/2025).

    Dalam peresmian tersebut, pendiri Artha Graha Peduli (AGP) Tomy Winata hadir bersama tokoh Jawa Barat, sekaligus Anggota DPR RI, Mulyadi. Peresmian ini diikuti oleh ribuan warga Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

    Lebih lanjut, KDM, Tomy Winata, Mulyadi juga ke Pabrik Teh Takokak Win’s Tea milik PT Harmoni Nirwana Lestari yang dekat dengan tempat peresmian masjid. Perkebunan Takokak dimulai tahun 1906 yang secara turun-temurun menghasilkan produk teh terbaik di Indonesia.

    Momen keakraban KDM dan Tomy Winata terekam dalam video. KDM bersama Tomy adu cepat naik anak tangga ke lokasi. Mulyadi politikus Gerindra memuji kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha. Tujuannya untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat.

    “Memberikan fasilitas sarana ibadah sekaligus lapangan pekerjaan, ini menjadi bukti bagi kita untuk terus mengisisi kemerdekaan dengan membangun jiwanya dan juga badannya,” ungkap Mulyadi dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (17/6/2025).

    Di samping itu, Gubernur Jawa Barat menuturkan, pentingnya kolaborasi bersama semua pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah. Baik eksekutif maupun legislatif. Termasuk antara pengusaha, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama membangun negeri.

    Mulyadi menjelaskan yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur untuk seluruh rakyatnya.

    “Seperti amanah para pendiri bangsa kita, untuk menjadikan masyarakat yang adil dan makmur,” tandas dia.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bukan Tidak Mungkin Anies Baswedan Bakal Gantikan Wapres Gibran, Prabowo Mau?

    Bukan Tidak Mungkin Anies Baswedan Bakal Gantikan Wapres Gibran, Prabowo Mau?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkap kemungkinan menarik jika Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka harus dimakzulkan dari hasil Pilpres 2024.

    Dalam situasi seperti itu, muncul empat nama yang disebut berpeluang besar menggantikan posisi Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

    Mengutip penilaian Mahfud MD, Refly menyebut nama-nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masuk dalam radar kuat.

    Keempat tokoh ini dinilai memiliki rekam jejak politik yang cukup untuk menempati posisi strategis tersebut.

    “Kalau berdasarkan skenario Mahfud, nama-nama yang disebut itu adalah Puan, Ganjar, AHY, dan Anies. Tapi yang mengejutkan tentu Anies,” ujar Refly dalam videonya yang beredar, Selasa (17/6/2025).

    Dikatakan Mahfud, AHY mewakili unsur muda dari Partai Demokrat dan berpeluang besar secara elektoral.

    Namun Mahfud juga menilai bahwa AHY belum sepenuhnya menjadi figur sentral dalam koalisi pemerintahan Prabowo.

    Sementara itu, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo yang merupakan kader senior PDIP disebut sebagai opsi menarik jika Presiden terpilih Prabowo ingin menjalin keseimbangan politik pasca-pilpres.

    Apalagi, hubungan Gerindra dan PDIP sebelumnya sempat menunjukkan tanda-tanda rekonsiliasi.

    Namun yang paling mencengangkan adalah munculnya nama Anies Baswedan.

    Mengingat Anies merupakan rival kuat Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dan tidak masuk dalam lingkaran pemerintahan, wacana ini mengundang banyak spekulasi.

  • Menanti Tuah Prabowo Tuntaskan Sengketa Aceh vs Sumut

    Menanti Tuah Prabowo Tuntaskan Sengketa Aceh vs Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA – Polemik sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto.

    Perebutan yang makin memanas tersebut bahkan membuat Prabowo harus turun tangan menyelesaikan perebutan wilayah sebelum timbul konflik yang berkepanjangan.

    Istana Kepresidenan menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto akan turun tangan langsung dalam menyelesaikan polemik sengketa wilayah 4 pulau yang melibatkan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu selaku pemerintah pusat turut memberi perhatian terhadap isu yang belakangan kembali mencuat akibat perbedaan klaim atas sejumlah pulau di perbatasan kedua provinsi tersebut.

    “Dalam konsep negara kita, yang punya kedaulatan atas wilayah itu adalah pemerintah pusat. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah itu punya wilayah administrasi,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Kwarnas, Senin (16/6/2025).

    Dia menjelaskan bahwa penentuan wilayah administratif, termasuk pengelolaan pulau-pulau, menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jika sebuah pulau masuk dalam wilayah administrasi Provinsi tertentu, maka provinsi tersebut yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, dan demikian pula sebaliknya. 

    Oleh sebab itu, terkait perbedaan aspirasi antara Aceh dan Sumatera Utara, Hasan menegaskan bahwa Presiden akan mengambil alih sepenuhnya persoalan ini dan berkomitmen menyelesaikannya secepat mungkin, dengan pendekatan dialogis dan penuh kehati-hatian.

    “Dalam hal ini presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan. Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik,” katanya.

    Hasan juga menyatakan bahwa proses penyelesaian akan mempertimbangkan berbagai hal seperti aspirasi masyarakat, sejarah, hingga proses administrasi yang selama ini berlaku. Dia pun membuka kemungkinan akan diadakan dialog langsung antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara.

    Pemerintah pusat, menurut Hasan, akan menjamin proses penyelesaian berlangsung adil, konstitusional, dan menjunjung tinggi semangat kebangsaan.

    “Jadi kita tunggu saja, secepatnya presiden akan mengambil keputusan dan tidak tertutup kemungkinan untuk itu [dialog dengan pemerintah daerah]. Jadi karena akan mempertimbangkan berbagai macam hal, jadi tidak tertutup kemungkinan untuk itu,” pungkas Hasan.

    Dalam perkembangan yang lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan bukti baru atau novum untuk menentukan nasib keempat pulau yang saat ini diperebutkan Gubernur Sumatra Utara dan Gubernur Aceh.

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengatakan Kemendagri telah melibatkan banyak pihak untuk menentukan nasib keempat pulau yang masih sengketa dari sisi wilayah.

    Keempat pulau yang menjadi sengketa provinsi Aceh dan Sumut adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. 

    Menurut Bima, Kemendagri tidak hanya melihat dari aspek batas teritorial keempat pulau tersebut. Tetapi, menurut Bima juga meninjau aspek fakta historis, kultural dan sosial-politis.

    “Tadi telah disampaikan data-data sebagai landasan untuk memutuskan secara final terkait dengan status 4 pulau tadi,” tutur Bima di Kantor Kemendagri, Senin (16/6/2025).

    Pihaknya telah menemukan fakta baru atau novum untuk menuntaskan sengketa keempat pulau tersebut. Novum itu nantinya, kata Bima akan dibawa oleh Mendagri Tito Karnavian kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diputuskan.

    Sayangnya, Bima masih merahasiakan apa novum tersebut dan keputusan Kemendagri dalam menentukan nasib keempat pulau itu. 

    “Nah, data yang baru ini, novum ini, tentu akan kami jadikan melalui satu kelengkapan berkas untuk kemudian kami sampaikan, kami laporkan ke Bapak Menteri Dalam Negeri untuk kemudian beliau sampaikan kepada Bapak Presiden,” katanya.

    Prabowo Putuskan Pekan ini

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa keputusan soal polemik pemindahan kepemilikan 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) akan rampung pekan depan.

    Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut Presiden Prabowo Subianto-lah yang nantinya akan memutuskan langsung polemik tersebut. “Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (15/6/2025).

    Adapun, Dasco menerangkan Prabowo akan mengambil alih soal polemik itu seusai pihaknya berkomunikasi dengan Prabowo. Meskipun, tidak dijelaskan secara rinci kapan komunikasi itu dilangsungkan.

    Dasco membeberkan dari hasil komunikasinya itu, Kepala Negara memutuskan bakal mengambil alih penuh persoalan tersebut. Prabowo, disebutnya, segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan polemik tersebut.

    “Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara,” bebernya.

  • PDIP: Prabowo Punya Kuasa Selesaikan Sengketa 4 Pulau Aceh Vs Sumut

    PDIP: Prabowo Punya Kuasa Selesaikan Sengketa 4 Pulau Aceh Vs Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI, Utut Adianto merespons soal sikap Presiden Prabowo Subianto yang akan turun langsung menyelesaikan polemik sengketa empat pulau yang melibatkan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Menurut dia, Presiden Prabowo memiliki hak kekuasaan untuk menentukan posisi wilayah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Apakah pulau tersebut berada di wilayah Aceh atau Sumut. 

    Meski demikian, Wakil Sekjen (Wasekjen) PDIP itu menekankan hak Prabowo tersebut tentu tidak akan melangkahi tugas dari para menteri terkait.

    “Apakah Pak Prabowo mem-by pass [melangkahi] pasukan atau menteri? Saya rasa enggak, itu masih kewenangannya. Kalau Pak Prabowo itu, di Undang-Undang Dasar itu sebetulnya punya kekuasaan untuk mengatur ini semua,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Ketua Komisi I DPR RI ini menilai para menteri Kabinet Merah Putih rasanya tidak perlu merasa kewenangannya direbut presiden. Karena juga dalam mengambil keputusan itu merupakan hal yang tak mudah.

    “Kalau ada menterinya yang merasa dilewati, ya yang ada Presiden aja, biar Pak Presidennya bercerita. Karena kadang juga kan mengambil keputusan itu sulit,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa keputusan soal polemik pemindahan kepemilikan 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) akan rampung pekan depan. 

    Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut Presiden Prabowo Subianto-lah yang nantinya akan memutuskan langsung polemik tersebut. “Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (15/6/2025).

    Senada, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa Presiden akan mengambil alih sepenuhnya persoalan ini dan berkomitmen menyelesaikannya secepat mungkin, dengan pendekatan dialogis dan penuh kehati-hatian. 

    “Dalam hal ini presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan. Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik,” katanya di Gedung Kwarnas, Senin (16/6/2025).

  • Pemprov DKI terus lakukan penajaman prioritas belanja modal

    Pemprov DKI terus lakukan penajaman prioritas belanja modal

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan penajaman prioritas belanja modal, khususnya untuk pembangunan infrastruktur, mulai dari sarana dan prasarana transportasi, permukiman, hingga pengendalian banjir.

    Hal itu disampaikan menyusul realisasi belanja modal pada tahun 2024 sebesar Rp11 triliun atau 84,72 persen dari total anggaran Rp12,98 triliun.

    “Pemprov DKI Jakarta telah dan terus melakukan penajaman prioritas belanja modal,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin.

    Di sektor transportasi, kata Rano, DKI tengah membangun sarana dan prasarana MRT fase 2A rute Bundaran HI-Kota yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2029. Sementara itu, LRT Jakarta rute Velodrome-Manggarai juga ditargetkan beroperasi pada tahun 2026.

    Selanjutnya di bidang pengendalian banjir, Pemprov DKI akan melakukan inventarisasi aset untuk menciptakan ruang terbuka hijau (RTH), khususnya di kawasan permukiman padat.

    “Agar lokasi RTH dirasakan manfaatnya serta selaras dengan strategi adaptasi perubahan iklim,” katanya.

    Pemprov DKI, lanjut Rano, juga telah melakukan program peningkatan kualitas permukiman sebagai upaya revitalisasi kawasan kumuh.

    Pada tahun 2024, program tersebut telah terealisasi sebesar 92,34 persen atau setara Rp342,39 miliar di 63 RW seluruh kota/kabupaten administrasi.

    “Untuk memperkuat layanan publik dan akuntabilitas, anggaran integrasi layanan satu pintu ditingkatkan melalui platform Jak Evo dan super app JAKI serta penguatan infrastruktur TIK sebagai fondasi smart city,” katanya.

    Capaian realisasi belanja modal Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2024 sebesar 84,72 persen menjadi perhatian sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta.

    Fraksi Partai Gerindra menilai capaian belanja modal 2024 belum maksimal. Padahal, belanja modal berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan publik.

    Fraksi Partai Golkar menilai serapan belanja modal itu menunjukkan bahwa proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya efektif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

    Fraksi PKB menilai bahwa dominasi belanja operasional yang mencapai lebih dari 70 persen dari total belanja mencerminkan tingginya ketergantungan APBD pada pembiayaan birokrasi, dibanding belanja yang bersifat produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.

    Fraksi PKS menilai capaian tersebut disebabkan oleh masih terdapatnya sejumlah pengelolaan belanja yang lemah dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengeluaran.

    Sementara itu, Fraksi PAN menekankan pentingnya peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek pemerintah untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan dapat terserap secara maksimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fraksi Gerindra Usul Anak Muda Jakarta Dibina di Barak Militer Seperti KDM

    Fraksi Gerindra Usul Anak Muda Jakarta Dibina di Barak Militer Seperti KDM

    Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi Gerindra DPRD Jakarta mempertimbangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bekerja sama dengan barak militer untuk pembinaan anak muda. Konsep tersebut sebelumnya dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM. 

    Anggota Komisi B DPRD Jakarta Fraksi Gerindra Ryan Kurnia Ar Rahman menyampaikan bahwa usulan tersebut muncul karena anggaran pembinaan kepemudaan, karang taruna, terlalu berdampak kecil kepada pemuda Jakarta. 

    Hal tersebut disampaikan dalam dalam Rapat Paripurna Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (16/6/2025). 

    “Anggaran pembinaan kepemudaan, karang taruna, menurut Fraksi Partai Gerindra terlalu kecil berdampak kepada pemuda DKI Jakarta lebih memilih sibuk tawuran hingga memakan korban jiwa dari pada berkegiatan positif karena kurangnya dukungan anggaran,” jelasnya.  

    Sebab demikian, partainya menyarankan ide tersebut. Dikatakan bahwa pasca pelatihan juga perlu didukung anggaran agar mereka dapat melakukan kegiatan positif. 

    “Mohon Tanggapan,” jelasnya. 

    Sebagai informasi, program serupa ini telah diimplementasikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa dengan KDM. 

    KDM menegaskan bahwa program barak militer untuk remaja bermasalah ini bertujuan membentuk karakter disiplin, mandiri, serta mengembalikan jati diri remaja sebagai generasi penerus bangsa. 

    Menurutnya, maraknya perilaku brutal hingga tindak kriminal di kalangan remaja menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara.  

    “Kita tidak boleh kehilangan satu generasi yang seharusnya memiliki sifat luhur sebagai manusia Indonesia,” ujar KDM, Selasa (29/4/2025). 

    Program barak militer ini mengedepankan pendekatan pendidikan berbasis kedisiplinan, bukan militerisasi perang. 

    Kegiatan dalam program ini meliputi olahraga, kesenian, pengembangan minat dan bakat, serta pembiasaan pola hidup sehat, mulai dari keteraturan makan, minum, hingga menjauhkan peserta dari rokok dan obat-obatan terlarang.