Xcloud.id

partai: Gelora

  • Jatah Preman Gubernur Riau Abdul Wahid Dipakai Buat Pelesiran ke Inggris

    Jatah Preman Gubernur Riau Abdul Wahid Dipakai Buat Pelesiran ke Inggris

    GELORA.CO – Hasil pemerasan terhadap Kepala UPT Dinas PUPR PKPP Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau senilai Rp2,25 miliar digunakan Gubernur Abdul Wahid untuk pelesiran ke beberapa negara. 

    Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 5 November 2025.

    “Ada keperluan ke luar negeri, ke Inggris ya tadi, mengapa ada uang poundsterling, karena salah satu kegiatannya itu adalah pergi lawatan ke luar negeri, salah satunya ke Inggris, kemudian ada juga ke Brasil rencananya dan yang terancangnya itu yang terakhir ini mau ke Malaysia seperti itu,” kata Asep. 

    Namun demikian, ia mengaku akan mendalami kegiatan ke luar negeri apakah kegiatan dinas atau nondinas.

    “Sedang kita perdalam ke Inggrisnya apakah itu kegiatan kedinasan atau non kedinasan,” pungkas Asep.

    Dari hasil OTT yang berlangsung sejak Senin, 3 November 2025, KPK resmi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Abdul Wahid (AW) selaku Gubernur Riau, M Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Pemprov Riau, dan Dani M Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau. Ketiganya langsung ditahan sejak Selasa, 4 November 2025 di Rutan KPK.

    Dalam perkaranya, KPK mendapatkan informasi bahwa pada Mei 2025 terjadi pertemuan di salah satu kafe di Kota Pekanbaru antara Ferry dengan 6 Kepala UPT Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP untuk membahas kesanggupan pemberiaan fee yang akan diberikan kepada Abdul Wahid, yakni sebesar 2,5 persen.

    Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar atau terjadi kenaikan Rp106 miliar.

    Selanjutnya, Ferry menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Arief. Namun, Arief yang merepresentasikan Abdul Wahid meminta fee 5 persen atau sebesar Rp7 miliar.

    Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah jatah preman.

    Kemudian, seluruh Kepala UPT beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee untuk Abdul Wahid sebesar 5 persen atau sebesar Rp7 miliar. Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode “7 batang”.

    Dari kesepakatan tersebut, setidaknya terjadi 3 kali setoran fee jatah Abdul Wahid. Pada Juni 2025 terjadi setoran pertama, Ferry sebagai pengepul uang dari Kepala UPT mengumpulkan total Rp1,6 miliar. Dari uang tersebut, atas perintah Arief sebagai representasi Abdul Wahid, Ferry mengalirkan dana sejumlah Rp1 miliar kepada Abdul Wahid melalui perantara, yakni Dani. Kemudian, Ferry juga memberikan uang Rp600 juta kepada kerabat Arief.

    Selanjutnya pada Agustus 2025, atas perintah Dani sebagai representasi Abdul Wahid melalui Arief, Ferry kembali mengepul uang dari para Kepala UPT dengan uang terkumpul Rp1,2 miliar. Atas perintah Arief, uang tersebut di antaranya didistribusikan untuk driver Arief sebesar Rp300 juta, proposal kegiatan perangkat daerah Rp375 juta, dan disimpan Ferry senilai Rp300 juta.

    Kemudian pada November 2025, tugas pengepul dilakukan Kepala UPT 3 dengan total mencapai Rp1,25 miliar, di antaranya dialirkan untuk Abdul Wahid melalui Arief senilai Rp450 juta, serta diduga mengalir Rp800 juta yang diberikan langsung kepada Abdul Wahid.

    Sehingga, total penyerahan pada Juni-November 2025 mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp7 miliar. Khusus untuk Abdul Wahid, menerima Rp2,25 miliar.

  • Sosok Khamozaro Waruwu, Hakim yang Rumahnya Terbakar Pernah Minta Bobby Dihadirkan Sidang Korupsi

    Sosok Khamozaro Waruwu, Hakim yang Rumahnya Terbakar Pernah Minta Bobby Dihadirkan Sidang Korupsi

    GELORA.CO – Sosok Khamozaro Waruwu, Hakim PN Medan yang rumahnya mengalami kebakaran, Selasa (4/11/2025) kemarin pernah memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) untuk menghadirkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution pada sidang korupsi jalan di Sumut.

    Saat itu, Khamozaro Waruwu memimpin sidang dugaan korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Sumut dengan terdakwa Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun selaku Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup, serta Rayhan Dulasmi sebagai Direktur PT Rona Mora Muhammad.

    Kala mengadili para terdakwa tersebut, Khamozaro Waruwu merasa curiga dengan Peraturan Gubernur tentang pergeseran anggaran dari sejumlah dinas di Pemprov Sumut ke Dinas PUPR provinsi.

    Sehingga, Khamozaro Waruwu meminta agar jaksa menghadirkan mantu Presiden ke 7 RI tersebut ke persidangan.

    Selain meminta menghadirkan Bobby Nasution, Khamozaro Waruwu juga sempat meminta agar Pj Sekda Muhammad Haldun ikut dihadirkan.

    Saat ini, kasus korupsi jalan di Sumut masih bergulir di Pengadilan Tipikor Medan.

    Khamozaro Waruwu menegaskan dirinya tidak akan pernah mundur dalam menjalankan tugas.

    “Sama pimpinan di kantor saya bilang, saya tak pernah mundur dalam menjalani tugas dengan segala tantangan,” ujar Khamozaro saat diwawancarai di depan rumahnya, Jalan Pasar II, Komplek Taman Harapan Indah, Lingkungan XIII, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. 

    Ia mengatakan, perkara besar yang saat ini ditangani merupakan sebuah tantangan dalam pekerjaan.

    “Ini adalah sebuah tantangan dan Tuhan pakai agar kami lebih kuat lagi. Hidup ini hanya sebentar, tetapi hidup kita harus berarti, itu jauh lebih penting,” tuturnya. 

    Sosok Khamozaro Waruwu

    Khamozaro Waruwu adalah seorang hakim yang saat ini bertugas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.

    Ia saat ini ditunjuk sebagai hakim ketua yang menangani perkara korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut), yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting.

    Sebelum bertugas di PN Tipikor Medan, Khamozaro Waruwu pernah bertugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014.

    Kemudian, Khamozaro Waruwu juga pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat di Kabupaten Labuhanbatu pada 2018, serta Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur pada Februari 2021.

    Pada 4 November 2025, rumah Khamozaro Waruwu di Jalan Pasar II, Komplek Taman Harapan Indah, Lingkungan XIII, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan kebakaran.

    Belum diketahui darimana sumber api.

    Namun, sebelum kebakaran terjadi, rumah tersebut dalam keadaan kosong.

    Kronologis Kebakaran 

    Kebakaran rumah hakim Khamozaro Waruwu di Komplek Taman Harapan Indah, Medan Selayang, Medan terjadi sekira pukul 10.30 WIB.

    Saat kejadian, tidak ada orang di dalam rumah.

    Istri Khamozaro baru 20 menit meninggalkan rumah ketika kebakaran terjadi.

    Api diduga bermula dari kamar tidur utama dan sebagian dapur.

    Kebakaran menghanguskan kamar tidur utama, pakaian, perabotan, dokumen penting termasuk dokumen kepegawaian dan perhiasan milik keluarga.

    Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.18 WIB oleh petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga sekitar.

    Saat kejadian, Khamozaro sedang memimpin sidang.

    Ia mendapat kabar kebakaran dari tetangga melalui panggilan telepon yang tidak sempat dijawabnya karena sedang memimpin sidang.

    Setelah mengirim pesan singkat, Khamozaro segera menutup sidang dan menuju rumah dengan pengawalan petugas keamanan.

    Setibanya di lokasi, rumah sudah dipadati warga dan pintu rumah sudah dijebol untuk pemadaman.

    Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun belum dapat menyimpulkan penyebabnya. Kebakaran ini terjadi di tengah penanganan kasus korupsi besar yang sedang disidangkan oleh Khamozaro, yang membuat peristiwa ini diduga sebagai tindakan teror terkait pekerjaan hakim tersebut.

    Sering Ditelfon Nomor tak Dikenal

    Sebelum kebakaran terjadi, hakim Khamozaro Waruwu sering mendapat telepon dari nomor tidak dikenal.

    Khamo tidak tahu, siapa yang sering menghubunginya tersebut.

    Namun peristiwa in i terjadi ketika ia mengadili perkara korupsi jalan di Sumut.

    “Cuma sering kali mendapatkan telfon, lalu dimatikan, hanya itu saja. (Tidak ada pengancam) cuma itu sering (telfon), lalu diangkat dimatikan,” kata Khamozaro diwawancarai usai rumahnya terbakar, Selasa (4/10/2025).

    Meski sering mendapat telepon dari nomor tidak dikenal, Khamaro mengaku dirinya tidak pernah mendapat ancaman.(*)

  • Geram Tanah Miliknya Diklaim, JK Ingatkan Lippo Group: Jangan Main-main di Makassar!

    Geram Tanah Miliknya Diklaim, JK Ingatkan Lippo Group: Jangan Main-main di Makassar!

    GELORA.CO – Pendiri PT Hadji Kalla, Jusuf Kalla (JK), mengaku geram terhadap pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan yang sudah dia beli di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar.

    JK mengatakan, lahan seluas 16,4 hektare di kawasan Tanjung Bunga sudah dibeli Hadji Kalla sejak 30 tahun lalu, sebelum para pengembang datang ke Makassar.

    “Dia belum datang ke Makassar, kita sudah punya,” ujar Jusuf Kalla di Kawasan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Rabu (5/11/2025).

    Mantan Wakil Presiden RI itu menegaskan tak punya urusan dengan PT GMTD Tbk yang memenangkan sengketa atas kepemilikan lahan yang diklaim Hadji Kalla.

    Menurut JK, GMTD menggugat seseorang penjual ikan, bukan perusahaannya. Ia pun mempertanyakan bagaimana seorang penjual ikan bisa memiliki lahan seluas 16 hektare.

    “Kami tidak ada hubungan hukum dengan GMTD, tidak. Karena yang dituntut itu, siapa namanya? Itu penjual ikan kan? Iya, penjual ikan. Masa’ penjual ikan punya tanah seluas ini,” katanya.

    Meski begitu, JK menduga ada pihak yang merekayasa kepemilikan lahan milik Hadji Kalla.

    JK menyebut Lippo Group atau Lippo Karawaci yang merupakan induk usaha PT GMTD ikut terlibat dalam rekayasa kepemilikan lahan.

    “Jadi itu kebohongan dan rekayasa [kepemilikan], itu permainan Lippo, itu ciri Lippo itu. Jadi jangan main-main di sini, di Makassar ini,” tegas JK, mengingatkan.

    Menurut JK, dugaan praktik mafia tanah tersebut perlu diwaspadai karena bisa merugikan masyarakat.

    “Kalau begini, nanti seluruh kota dia akan memainkan seperti itu, rampok seperti itu. Kalau Hadji Kalla ada yang mau main-main, apalagi sama rakyat lain,” ujar JK.

    Ia menegaskan PT Hadji Kalla akan melawan setiap upaya dugaan rekayasa kepemilikan lahan dan mengingatkan lembaga peradilan untuk bersikap adil.

    “Mau sampai ke mana pun, kita siap untuk melawan ketidakadilan, tidak kebenaran. Dan jangan juga, aparat pengadilan itu berlaku adillah dukung kebenaranlah, jangan dimainin,” pungkas JK. (*)

  • Prabowo Dianggap Pasang Badan Buat Jokowi soal Whoosh

    Prabowo Dianggap Pasang Badan Buat Jokowi soal Whoosh

    GELORA.CO -Kesimpulan Presiden Prabowo Subianto terhadap kasus dugaan korupsi pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang tidak ada masalah dinilai terlalu berisiko untuk stabilitas pemerintahan lantaran tidak diimbangi transparansi ke publik.

    Hal tersebut disampaikan mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu dalam diskusi bertajuk “Skandal Whoosh: Pintu Masuk Bongkar Korupsi Jokowi” di Kantor Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) pada Rabu, 5 November 2025.

    “Pernyataan Pak Presiden itu yang membuat kita ini langsung mengambil kesimpulan, bahwa tidak ada masalah. Sementara proyek ini tidak pernah terbuka sama sekali,” ujar Said Didu.

    Ia sendiri mempertanyakan transparansi data beban keuangan BUMN atas konsorsium dengan China melalui PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sampai-sampai presiden menyimpulkan tidak ada masalah dan memutuskan mengambil alih persoalan yang tengah hangat itu.

    “Jadi menurut saya, kesimpulan yang bisa ditafsirkan oleh masyarakat bahwa Pak Prabowo melindungi pihak-pihak yang diduga melakukan markup dan korupsi proyek kereta cepat, itu sangat berbahaya,” tuturnya.

    Selain itu, Didu memerhatikan data-data dugaan mark up dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus Whoosh berkemungkinan akan berhenti akibat pernyataan Presiden Prabowo.

    “Tidak terbuka mengenai siapa, kenapa anggaran segitu dibandingkan dengan anggaran lain jauh lebih mahal, kenapa terjadi kenaikan harga, dan tidak pernah tahu siapa penanggung jawabnya,” sambung dia.

    Oleh karena itu, Didu menganggap Presiden Prabowo terlalu mengambil resiko menyatakan kasus Whoosh tidak ada masalah, sementara ada potensi rakyat menurunkan kepercayaan pada pemerintah terkait visi pemberantasan korupsi.

    “Karena rakyat bisa menganggap bahwa Pak Prabowo pasang badan. Kalau Pak Prabowo sudah dianggap oleh rakyat memasang badan untuk Jokowi, maka itu Pak Prabowo akan menghadapi tekanan yang karena rakyat ingin sekali negara ini bersih dari korupsi,” bebernya.

    “Kalau Presiden sudah memasang badan, bahwa menjadikan badannya menjadi pelindung terhadap pihak yang diduga korupsi, saya pikir itu Pak Prabowo akan menghadapi tekanan yang berat sekali,” pungkas Said Didu. 

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan sikap soal polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang sedang ramai dalam konferensi pers acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

    “Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, enggak ada masalah itu ya,” ujar Prabowo

    “Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” tandasnya.

  • Kadis PUPR Riau Pernah Ancam Copot Jabatan Kepala UPT jika Tidak Setor

    Kadis PUPR Riau Pernah Ancam Copot Jabatan Kepala UPT jika Tidak Setor

    GELORA.CO -Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, M Arief Setiawan ternyata pernah mengancam akan mencopot atau mutasi Kepala UPT jika tidak memberikan fee 5 persen atas penambahan anggaran untuk Gubernur Riau Abdul Wahid.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak yang menjelaskan soal kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 3 November 2025. 

    Ia menjelaskan, KPK mendapatkan informasi bahwa pada Mei 2025 terjadi pertemuan di salah satu kafe di Kota Pekanbaru antara Ferry Yunanda (FRY) selaku Sekretaris Dinas PUPR PKP Pemprov Riau dengan 6 Kepala UPT Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP untuk membahas kesanggupan pemberiaan fee yang akan diberikan kepada Abdul Wahid, yakni sebesar 2,5 persen.

    “Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar, terjadi kenaikan Rp106 miliar,” terang Tanak kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

    Ia menyebut Ferry telah menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Arief. Namun, Arief yang merepresentasikan Abdul Wahid meminta fee 5 persen atau sebesar Rp7 miliar.

    “Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah jatah preman,” jelasnya.

    Lanjut Tanak, seluruh Kepala UPT beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee untuk Abdul Wahid sebesar 5 persen atau sebesar Rp7 miliar.

    “Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode ‘7 batang’,” ungkapnya.

    Dari kesepakatan tersebut, setidaknya terjadi 3 kali setoran fee jatah Abdul Wahid. Pada Juni 2025 terjadi setoran pertama, Ferry sebagai pengepul uang dari Kepala UPT mengumpulkan total Rp1,6 miliar. 

    Dari uang tersebut, atas perintah Arief sebagai representasi Abdul Wahid, Ferry mengalirkan dana sejumlah Rp1 miliar kepada Abdul Wahid melalui perantara, yakni Dani M Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau. Kemudian, Ferry juga memberikan uang Rp600 juta kepada kerabat Arief.

    Selanjutnya pada Agustus 2025, atas perintah Dani sebagai representasi Abdul Wahid melalui Arief, Ferry kembali mengepul uang dari para Kepala UPT dengan uang terkumpul Rp1,2 miliar. Atas perintah Arief, uang tersebut di antaranya didistribusikan untuk driver Arief sebesar Rp300 juta, proposal kegiatan perangkat daerah Rp375 juta, dan disimpan Ferry senilai Rp300 juta.

    Kemudian pada November 2025, tugas pengepul dilakukan Kepala UPT 3 dengan total mencapai Rp1,25 miliar, di antaranya dialirkan untuk Abdul Wahid melalui Arief senilai Rp450 juta, serta diduga mengalir Rp800 juta yang diberikan langsung kepada Abdul Wahid.

    “Sehingga, total penyerahan pada Juni-November 2025 mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp7 miliar,” kata Tanak.

    Dari hasil OTT, KPK resmi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Abdul Wahid, M Arief Setiawan, dan Dani M Nursalam. Ketiganya langsung ditahan sejak Selasa, 4 November 2025 di Rutan KPK. 

  • Ekonom Endus Pernyataan Prabowo Bikin KPK Mandul Usut Whoosh

    Ekonom Endus Pernyataan Prabowo Bikin KPK Mandul Usut Whoosh

    GELORA.CO -Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dikhawatirkan membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan proses hukum dugaan markup.

    Hal tersebut disampaikan ekonom dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan dalam diskusi bertajuk “Skandal Whoosh: Pintu Masuk Bongkar Korupsi Jokowi”, di Kantor Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN), pada Rabu, 5 November 2025.

    “Jangan sampai bahwa statement dia (Presiden Prabowo) itu seolah-olah menyatakan, ‘eh semua KPK yang Anda sedang menyelidiki semua stop prosesnya’,” ujar Anthony.

    Menurutnya, persoalan Whoosh bukan sekadar masalah pengalihan proyek dari Jepang ke China serta bukan hanya karena ada pembengkakan biaya pembangunan.

    Tetapi lebih dari itu, Anthony menganggap temuannya yang menyebut dugaan markup dari 6,2 miliar Dolar AS menjadi 7,2 miliar Dolar AS. 

    “Yang paling masalah saat ini adalah kita tidak bisa bayar bunganya,” tegasnya.

    Anthony menguraikan, apabila proyek Whoosh dipegang oleh Jepang dengan bunga 0,01 persen, maka bunga yang harus dibayarkan per tahun sekitar 73,35 miliar Dolar AS tanpa cost overrun. 

    “Kalau dengan proyek China, kita bayar 20 kali lipat, yaitu USD 1,5 triliun. Ini yang membuat proyek ini tidak bisa berjalan,” tuturnya. 

    Oleh karena itu, Anthony memandang pentingnya peran Presiden Prabowo untuk menegakan hukum, mengingat pemerintah berpotensi menanggung beban yang sangat besar di balik dugaan korupsi dari mark up pembiayaan proyek Whoosh oleh sejumlah pejabat terduga.

    “Harusnya adalah Presiden Prabowo mengatakan, ‘saya menghormati proses hukum’, kalau memang ada yang bersalah. Ya silahkan diproses,” ucapnya.

    “Jangan sampai itu tanggapan anda, karena dikatakan ‘saya sudah meneliti proyek Whoosh’, itu tidak salah. Wah ini sangat bahaya sekali. Karena KPK lagi menyelidiki ini,” pungkas Anthony. 

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan sikap soal polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang sedang ramai dalam konferensi pers acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

    “Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, enggak ada masalah itu ya,” ujar Prabowo

    “Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” tandasnya. 

  • Tak Hanya Zohran Mamdani, Ghazala Hashmi Terpilih Jadi Wagub Muslim Pertama di AS

    Tak Hanya Zohran Mamdani, Ghazala Hashmi Terpilih Jadi Wagub Muslim Pertama di AS

    GELORA.CO – Tak hanya Zohran Mamdani pemeluk Islam yang menang pada pemilihan kepala daerah serentak di Amerika Serikat (AS), pada Selasa (4/11).

    Jika Mamdani adalah wali kota Muslim pertama di AS, Ghazala Hashmi juga memegang rekor nyaris serupa. Keduanya juga keturunan India.

    Hashmi berhasil menjadi letnan gubernur Muslim pertama di AS. Letnan gubernur adalah jabatan serupa wakil gubernur di Indonesia.

    Hashmi berhasil menang pada pemilihan letnan gubernur di Negara Bagian Virginia. Di sana pemilihan gubernur dan letnan gubernur dilakukan terpisah.

    Kemenangan Hashmi disampaikan lewat perhitungan media NBC News. Politikus Partai Demokrat ini akan mendampingi Abigail Spanberger yang juga rekan separtainya, sebagai gubernur.

    Saat menyampaikan pidato kemenangan, Hashmi menegaskan, kemenangan ini sepenuhnya berkat dukungan para pendukungnya.

    “Perjalanan saya sendiri, dari seorang anak kecil yang mendarat di bandara Savannah hingga kini terpilih sebagai perempuan Muslim pertama yang meraih jabatan di tingkat negara bagian,” ujar Hashmi seperti dikutip dari NBC.

    “Perempuan Muslim pertama yang meraih jabatan di tingkat negara bagian, bukan hanya di Virginia, tetapi di seluruh negeri,” sambung dia.

    Letnan Gubernur

    Di Virginia, letnan gubernur (letgub) memegang tanggung jawab resmi lebih sedikit. Namun, letgub berperan sebagai penentu keputusan penting di senat negara bagian.

    Letnan gubernur di Virginia merupakan orang pertama yang menggantikan gubernur jika terjadi kematian atau pengunduran diri.

    Adapun kemenangan Hashmi diapresiasi oleh Ketua Komite Nasional Partai Demokrat Ken Martin.

    “Wakil Gubernur terpilih Hashmi menjalankan kampanye yang sangat terfokus pada penurunan biaya, pertumbuhan ekonomi Virginia, dan memastikan anak-anak kita memiliki akses ke layanan penitipan anak dan pendidikan berkualitas tinggi,” jelas Martin.

  • Putra Mahkota, Purbaya Deklarasikan Diri Sebagai Raja Solo yang Baru

    Putra Mahkota, Purbaya Deklarasikan Diri Sebagai Raja Solo yang Baru

    GELORA.CO – Putra Mahkota Keraton Surakarta Hadiningrat, KGPAA Hamangkunegara Sudibyo Rajaputra Mataram, mendeklarasikan diri sebagai penerus ayahanda Paku Buwono (PB) XIII, menjadi PB XIV.

    Pernyataan resmi tersebut dikemukakan Putra Mahkota yang akrab disapa Purbaya secara langsung saat melepas jenazah PB XIII di Sasana Sewaka, Keraton Solo, Rabu (5/11).

    Sebelum jenazah diberangkatkan dari Sasana Parasdya, Purbaya menyampaikan sambutan dari pihak keluarga dalem.

    Didampingi putra-putri PB XIII, KGPAA Hamangkunegara atau Purbaya yang mengenakan pakaian beskap lengkap dengan penutup kepala berwarna biru menyampaikan pernyataannya.

    “Mundhi dhawuh sabda Dalem Sampéyandalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakoe Boewono Tigawelas lumantar kintaka rukma kekeraning sri nata Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Ingsun Kanjeng Gusti Pangéran Adipati Anom Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra Naréndra Mataram, ing dina iki, Rebo Legi, patbelas Jumadilawal tahun Dal sèwu sangangatus sèket sanga, utawa kaping lima Nopèmber rong èwu selawé, hanglintir kaprabon Dalem minangka Sri Susuhunan Karaton Surakarta Hadiningrat, kanthi sesebutan SAMPÉYANDALEM INGKANG SINUHUN KANGJENG SUSUHUNAN PAKOE BOEWONO PATBELAS,” ucap KGPAA Hamangkunegara.

    Penyampaian sambutan itu sebelumnya diawali dengan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi perhatian dan pertolongan saat PB XIII sedang dalam perawatan, serta yang telah memberi penghormatan saat PB XIII mangkat.

    “Semoga segala budi baik, perhatian, dan ketulusan hati yang telah diberikan oleh Bapak, lbu dan Saudara sekalian menjadi amal jariyah yang senantiasa menambah kemuliaan dan keharuman nama di tengah masyarakat,” kata Purbaya dalam sambutannya.

    Setelah pernyataan sebagai pengganti ayahandanya, Purbaya menutup sambutan dengan menitahkan agar jenazah PB XIII diberangkatkan ke Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri di Yogyakarta.

    “Selanjutnya, saya perintahkan, jenazah ayahanda segera berangkatkan ke Pajimatan Imogiri. Laksanakan!,” tutupnya.

    Adapun salah satu kerabat Keraton Surakarta, KP Dani Nur Adiningrat, menjelaskan deklarasi itu disampaikan agar tidak terjadi kekosongan pemimpin di Keraton Surakarta Hadiningrat.

    Selain itu, lanjutnya, deklarasi tersebut sebagai bentuk pengabdian KGPAA Hamangkunegara sebagai putra dari PB XIII.

    “Karena memang sebelumnya sudah menjabat sebagai Adipati Anom, maka dengan penyampaian sambutan tadi sudah resmi menjadi penerus dalam hal ini Paku Buwono XIV,” papar Dani kepada media, Rabu (5/11). **

  • Gubernur Riau Abdul Wahid Tersangka, Diduga Minta Jatah Preman Rp7 Miliar

    Gubernur Riau Abdul Wahid Tersangka, Diduga Minta Jatah Preman Rp7 Miliar

    GELORA.CO – – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus pemerasan. Abdul Wahid diduga mendapatkan ‘jatah preman’ senilai Rp7 miliar.

    “KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni saudara AW sebagai Gubernur Riau,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Rabu (4/11/2025).

    Selain Wahid, KPK juga menetapkan Kadis PUPR Riau M Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam sebagai tersangka.

    Kasus ini bermula dari adanya pertemuan antara Sekretaris Dinas PUPR Riau Ferry 

    Mereka membahas pemberian fee kepada Abdul Wahid sebesar 2,5 persen. Fee tersebut terkait penambahan anggaran pada UPT Jalan dan Jembatan wilayah I-VI Dinas PUPR Riau dari Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.

    Ferry lalu melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Kadis PUPR Riau Arief. Arief sebagai representasi Abdul Wahid meminta fee 5 persen atau sekitar Rp7 miliar.

    Para pejabat di PUPR Riau kemudian menjalankan permintaan tersebut. KPK meyakini sudah ada uang Rp4 miliar yang diserahkan dari total permintaan Rp7 miliar tersebut.

    Menurut KPK, ada ancaman pencopotan bagi para pejabat yang tidak mematuhi permintaan itu

  • Dah Jelas Tersangka Masih Dibela

    Dah Jelas Tersangka Masih Dibela

    GELORA.CO – Penceramah terkenal Ustaz Abdul Somad atau UAS berbalik dinasihati oleh penggemarnya. Hal itu terjadi lantaran ustaz kelahiran Asahan, Sumatra, itu terkesan membela Gubernur Riau Abdul Wahid.

    Abdul Wahid ditangkap KPK pada Senin (3/11/2025) dalam operasi tangkap tangan, dan pada Rabu (5/11/2025) sudah dijadikan tersangka kasus pemerasan Rp 7 miliar terhadap bawahannya di Dinas Pekerjaan Umum Riau.

    Abdul Wahid terlihat di Gedung KPK mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol. KPK juga menahan mantan anggota DPR Ri 2019-2024 dari Fraksi PKB itu.

    Pembelaan Ustaz Abdul Somad terhadap Abdul Wahid, sebagaimana yang terekam dalam unggahan Instagram @ustadzabdulsomad_official, oleh fansnya dianggap terlalu berlebihan.

    Itu sebabnya, banyak fans yang mengingatkan dan menasihati ustaz yang menempuh pendidikan S3-nya di Sudan itu agar tidak terlalu membela Abdul Wahid, meski dia ikut mengkampanyekannya pada Pemilihan Gubernur Riau 2024 lalu.

    Bagaimana bentuk pembelaan Ustaz Abdul Somad  kepada Abdul Wahid?

    Semula, pada unggahan Instagram @ustadzabdulsomad_official, Senin (3/11/2025) malam, UAS mengeluarkan pernyataan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Kepala Dinas PUPR dan Kepala UPT yang ditangkap oleh KPK, sementara Gubernur Abdul Wahid hanya dimintai keterangan.

    UAS mengatakan, “Jangan cepat menyimpulkan sebelum fakta sebenarnya diketahui. Kita harus berhati-hati agar tidak mencemarkan nama baik seseorang hanya karena informasi yang belum jelas kebenarannya,” katanya.

    Postingan itu sudah tidak terlihat di Instagram Ustaz Abdul Somad sejak Selasa (4/11/2025). Kemungkinan besar sudah  dihapus.

    Sebagai gantinya, muncul postingan baru yang isinya masih berupa pembelaan kepada Gubernur Abdul Wahid, tapi nadanya tidak terlalu vulgar lagi.

    “Sebagai sahabat, saya support dan mendoakan,” ujar UAS. “Semua orang berkumpul untuk memudaratkanmu, tidak akan mampu, kecuali memang sudah takdir Allah. Pena takdir sudah terangkat, kertas takdir sudah kering,” katanya.

    UAS juga menceritakan kedekatannya dengan Abdul Wahid, termasuk pada masa kampanye ia menemani Abdul Wahid yang merupakan Calon Gubernur Riau, berkeliling dari ujung Rokan Hilir hingga Indragiri Hilir.

    Abdul Wahid, kata UAS, harus berhadapan dengan laut politik dengan angin kencang, karang tajam, dipukul ombak, dihempas gelombang.

    Reaksi Fans Ustaz Abdul Somad

    Beragam reaksi bermunculan menyusul postingan UAS di Instagram, seperti saat diakses Harin Fajar pada Rabu (5/11/2025).

    Akun @goezrizal menulis, “Masya Allah Tabarakallah Tuan Guru @ustadzabdulsomad_official. Huznudzon didahulukan dan doa menyertai untuk kebaikan Pak Gub @wahid_simbar.”

    Selanjutnya, @goezrizal mengatakan, “Yang salah mungkin lolos, tapi yang tulus takkan lepas dari ujian. Karena kebaikan sejati selalu ditempa, agar tidak mudah pudar di tengah dunia yang fana.”

    Akun @muslimbinafri menulis, “Katakanlah yang benar walaupun itu pahit.”

    Akun @octagramspeed mengatakan,” Dah jelas jadi tersangka tapi masih dibela. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Jangan buat umat jadi tersesat.”

    Ada pula yang membuat pantun, seperti @rizqiyurnalis. Katanya, “Pergi jalan ke teluk kuantan, bawa oleh-oleh buah semangka. Ustaz bilang dia cuma diminta keterangan, alamak rupanya dia sudah jadi tersangka.”

    Akun @tuah_ridho memberi nasihat panjang. “Menentukan pilihan boleh, dan memilih adalah kewajiban. Tapi, tolong, Tuan Guru. Janganlah seperti kemaren terlalu dalam engkau terjun, Tuan Guru.”

    Dia melanjutkan, “Jangan dijadikan alat untuk kepentingan semata, Tuan Guru. Jangan sampai karena nila setitik hancur susu sebelanga. Seperti kata Tuan Guru, ingin menjadi setitik embun di tengah sahara. Jangan ada lagi hal seperti itu untuk kedua kalinya.”

    Akun @junnardan_1001 menulis, “Semoga ada hikmah yang dapat diambil dari kejadian yang menyeret orang yang didukung Ustaz Abdul Somad. Semoga jadi pelajaran.”

    Meski banyak yang mengkritik dan seolah memberi nasihat, banyak juga komentar yang tetap memberi dukungan moral kepada Ustaz Abdul Somad.*