partai: Gelora

  • Kampanye akbar kedua Pramono-Rano di Stadion GBK 23 November

    Kampanye akbar kedua Pramono-Rano di Stadion GBK 23 November

    Jakarta (ANTARA) – Kampanye akbar kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3
    Pramono Anung dan Rano Karno dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada Sabtu (23/11) mendatang.
    “Kalau lihat hari ini, bukan bermaksud takabur, karena kerja keras kami berdua suasana batinnya juga masyarakat juga berubah,” kata Pramono usai kampanye akbar perdana bertajuk “Festival Menyala” di Jakarta International Velodrome Stadion Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu.

    Pramono menyebutkan, pada awal kampanye dan hasil setiap lembaga survei yang ada, tidak ada satupun orang yang mengenal dirinya saat masuk ke lapangan menemui warga.

    Terlebih ada anggapan bahwa Pilkada Jakarta akan mudah dimenangkan salah satu kelompok saja. Namun, setelah melihat yang hari ini terjadi, Pramono dan Rano Karno optimis dan yakin akan kemenangan di Jakarta.

    Pada kesempatan yang sama, Rano mengatakan, penyelenggaraan kampanye akbar perdana ini menjadi persiapan menjelang kampanye akbar kedua.

    “Ini (kampanye akbar perdana), sebetulnya latihan untuk tanggal 23 November. Kita akan kampanye akbar,” kata Rano.

    Rano yakin kampanye akbar kedua akan lebih banyak lagi pendukung yang hadir. Keyakinan itu berkaca usai melihat pendukung yang hadir hari ini memenuhi kapasitas lokasi, yakni 7.000 pendukung.

    Rano mengaku pihaknya hendak mencuri hati pemilih Gen Z karena pemilih Pilkada DKI Jakarta 2024 juga banyak berasal dari kalangan Gen Z.

    Karena itu, kampanye akbar kedua nantinya digelar di Stadion Utama GBK karena Rano yakin akan dihadiri banyak pemilih Gen Z.

    Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh penampilan artis dan penyanyi Once Mekel, Anang, Happy Asmara, Iwa K, komedian The Limpa serta penampilan tari tradisional Betawi. Ada pula simulasi pencoblosan paslon nomor 3 untuk 27 November 2024.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pramono-Rano Akan Kampanye Akbar Kedua di Stadion Madya GBK 23 November

    Pramono-Rano Akan Kampanye Akbar Kedua di Stadion Madya GBK 23 November

    Jakarta

    Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, telah melaksanakan kampanye akbar perdana di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur. Kampanye akbar selanjutnya akan dilaksanakan di Stadion Madya, Gelora Bung Karno (GBK).

    “Inilah yang hadir di sini, Gen Z semua, memang nggak mungkin bisa ketampung, maka itu kita bikin yang kedua nanti Stadion Madya di GBK,” kata Rano Karno di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (3/11/2024).

    “Nah jadi hari ini, ini sebetulnya latihan untuk tanggal 23, tangal 23 kita akan akbar,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Doel mengatakan bahwa model kampanye akbar yang akan dilakukan yaitu berkonsep riang gembira. Hal itu, kata dia, adalah kesepakatan dengan Pramono Anung.

    “Kita mau bikin kampanye akbar mungkin cukup sekali, saya bilang ‘Mas kita harus bikin 2 kali’ karena apa? Kita sangat paham, ini suatu proses Gen Z itu harus digalang,” katanya.

    Doel juga mengatakan bahwa sudah tidak zaman kampanye dengan hoaks. Dirinya meminta agar kampanye itu beradu program.

    (ial/rfs)

  • Kronologi Polisi Pukul Sopir Taksi Online di Jaksel, Sempat Janjikan Uang Rp5 Juta Buat Damai

    Kronologi Polisi Pukul Sopir Taksi Online di Jaksel, Sempat Janjikan Uang Rp5 Juta Buat Damai

    GELORA.CO  – Sopir taksi online bernama Rizki Fitrianda akhirnya melanjutkan kasus pemukulan yang terjadi padanya oleh seorang penumpang yang diketahui anggota kepolisian di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

    Kuasa hukum Rizki, Roberto Sihotang menceritakan kronologi awal pemukulan terhadap kliennya tersebut.

    Awalnya, Rizki mendapat penumpang dari kawasan Senayan City, Jakarta Selatan dengan titik tujuan ke Halte Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis (31/10/2024).

    “Di tengah jalan dipastikan lagi sama si Rizki, ini benar pak halte bus komdak (Polda Metro Jaya), iya nanti lu tinggal masuk aja kata penumpangnya, cuma cara penyampaiannya itu kurang mengenakan lah kalau menurut keterangan Rizki, dia dianggap kayak direndahkan lah,” kata Roberto saat dihubungi, Minggu (13/11/2024).

    Setelah hampir sampai tujuan, Roberto mengatakan kliennya kembali memastikan jika tujuannya hanya sampai halte dan tidak masuk ke Polda Metro Jaya. Jika ingin masuk, penumpang diminta untuk merubah titik tujuan.

    “Nah itu harus diubah, nah akhirnya disodorin dah tuh hp nya si penumpang, nih lu ubah aja sendiri, kata dia begitu. Begitu pas dia noleh ke belakang, mobilnya ini kan manual, dia injek kopling dah tuh, enggak nginjek rem. terus nabrak lah mobil Alphard di depannya,” ucapnya.

    Lalu, setelah menyelesaikan masalah dengan sopir mobil Alphard, Rizki kembali ke dalam mobil. Namun, menurut Rizki, polisi bersama seorang wanita yang menjadi penumpangnya itu kembali marah-marah sehingga Rizki pun kesal dan meminta mereka turun dari mobil.

    “Akhirnya si penumpang yaudah gue turun sekarang di sini, yaudah turunlah kata dia, nah menjelang turun dapat lah bogem mentahnya itu sekali,” jelasnya.

    Aksi pemukulan itu pun terekam oleh handphone Rizki sehingga dia pun memutuskan untuk membuat laporan polisi. Namun, saat berada di SPKT Polda Metro Jaya, anggota polisi itu ternyata sudah menunggunya.

    Di sana, anggota polisi itu meminta kasusnya untuk tidak dilanjutkan. Rizki yang ingin membuat laporan malah dibawa ke sebuah ruangan oleh dua anggota polisi lainnya. 

    Di dalam ruangan itu, Roberto mengatakan kliennya merasa tertekan karena diminta untuk membuat surat pernyataan perdamaian. 

    Rizki saat itu pun dijanjikan uang ganti rugi sebesar Rp5 juta oleh dua anggota polisi yang membawanya untuk biaya pengobatan. Merasa tak berdaya, akhirnya Rizki membuat surat perdamaian itu dengan tulisan tangannya seperti video yang viral.

    “Terus tadi kan bilangnya Rp5 juta, kemudian di transfernya ternyata cuma Rp2 juta. nah uang Rp2 juta itu sampai hari ini tidak digunakan oleh si Rizki,” ungkap Roberto.

    Oleh karena itu, Rizki pun kembali membuat surat pernyataan yang berisi pencabutan surat perdamaian itu hingga akhirnya membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan.

    “Nah setelah saya denger ceritanya seperti itu, saya merasa ini kalau di Polda Metro Jaya kalau dia datang lagi utk membuat laporan polisi takutnya nanti malah tarik ulur. Akhirnya saya sarankan sama dia yasudah coba buat laporan polisi di Polres Jaksel,” ucapnya.

    Sementara itu, Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengatakan saat ini masih mengecek apakah laporan polisi tersebut sudah diterima atau belum.

    “Saya cek dulu ya,” ucap Nurma.

    Untuk informasi, Rekaman video pemukulan tersebut bahkan menyebar ke berbagai media sosial.

    Dalam video tampak penumpang merupakan seorang pria berkacamata dan perempuan.

    “Ada kok yang lebih bagus,” kata penumpang.

    Sembari membuka pintu dia melayangkan pukulan dari arah belakang.

    “Astagfirullah,” kata sopir.

    “Ini ada rekaman, gua laporin lu,” kata sopir.

    Pria yang memukul tadi seolah tak menyangka aksinya terekam kamera.

    “Video apa ?” katanya.

    “Ini ada rekaman gua laporin lu,” kata sopir.

    Sedangkan penumpang wanita langsung meminta maaf.

    “Maaf ya pak,” katanya

  • Jelang Debat Perdana, KPU Palopo Harapkan Paslon Edukasi Pendukung untuk Tertib

    Jelang Debat Perdana, KPU Palopo Harapkan Paslon Edukasi Pendukung untuk Tertib

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo akan menggelar Debat Publik Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo pada Minggu, 3 November 2024 pukul 13.00 WITA.

    Acara debat ini akan berlangsung di Hotel Gammara, Makassar, dengan tema peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan.

    Komisioner KPU Palopo, Abbas Djohan, menyampaikan harapannya agar para pasangan calon (paslon) berkomitmen menjaga ketertiban dan kedamaian selama debat berlangsung.

    “Kami berharap para Paslon tidak mengarahkan massa berlebihan dan tetap mematuhi kesepakatan maksimal 50 orang,” ujarnya.

    Abbas juga mengimbau paslon untuk tidak terpancing provokasi dan menghindari tindakan yang dapat memicu keributan.

    Selain itu, Abbas menekankan pentingnya paslon untuk menyampaikan gagasan dan program mereka dengan baik, tanpa serangan pribadi.

    “Harapan kami, paslon dapat mengekspresikan gagasan dan program mereka lewat debat ini, bukan menyerang pribadi lawan,” tambahnya.

    Debat publik ini akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi lokal, FAJAR TV, sebagai media resmi yang ditunjuk KPU Palopo.

    “Kami memilih FAJAR TV karena jangkauannya luas, sehingga masyarakat dapat menyaksikan debat secara langsung pada pukul 13.00 siang,” kata Abbas.

    Dalam debat kali ini, empat pasangan calon akan saling mengadu gagasan dan visi misi mereka. Mereka adalah:

    Paslon nomor urut 1, Putri Dakka dan Haidir Basir, diusung oleh PDI Perjuangan, PAN, dan PPP.

    Paslon nomor urut 2, Farid Kasim Judas dan Nurhaeni (FKJ – NUR), diusung oleh Nasdem, Hanura, Gelora, PSI, dan Perindo.

    Paslon nomor urut 3, Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta, didukung oleh Partai Golkar dan PKS.

    Paslon nomor urut 4, Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin, diusung oleh Gerindra, Demokrat, dan PKB.

    Masyarakat Kota Palopo diharapkan dapat mengikuti jalannya debat dengan baik dan mengambil pelajaran dari gagasan para calon. (Ikbal/Fajar)

  • Prabowo Mau Bagi-bagi Becak Listrik Gratis ke Ribuan Tukang Becak

    Prabowo Mau Bagi-bagi Becak Listrik Gratis ke Ribuan Tukang Becak

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto berencana membagikan becak listrik secara cuma-cuma ke tukang becak. Becak listrik gratis ini akan diproduksi BUMN di industri pertahanan, PT LEN Industri (Persero).

    “Saya juga bekerja sama dengan Industri Pertahanan dalam hal ini PT LEN kita sudah bikin becak listrik,” kata Prabowo dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Jakarta, yang disiarkan live, dikutip pada Minggu (3/11/2024).

    Prabowo menyampaikan, pada tahap awal becak listrik yang diproduksi PT LEN sebanyak 1.000 unit. Prioritas yang akan jadi penerima adalah tukang becak yang masuk kategori lansia atau di atas 60 tahun.

    “Saya kira sudah hampir 1.000 yang kita bangun dan bagikan, mungkin kita akan bagikan 1.000 lagi dan kita prioritaskan kepada warga negara yang masih harus narik becak di atas 60 tahun,” ucap Prabowo.

    Untuk diketahui, program becak listrik menjadi inisiatif Prabowo agar transportasi di Tanah Air lebih ramah lingkungan awalnya dinisiasi Persatuan Becak Listrik Indonesia (PBLI).

    Gerakan ini diketuai Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina PBLI. Wiranto belum lama ini mengatakan becak Listrik ini merupakan inovasi yang diproduksi di Kota Bandung dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 70 persen.

    Program ini menargetkan penyebaran becak listrik di seluruh Indonesia, memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat di berbagai daerah.

    Prabowo ingin para penarik becak tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga lebih untuk mengayuh pedal seperti saat menarik becak tradisional. Ia menilai becak listrik juga ramah lingkungan.

    Prabowo sedih lansia jadi tukang becak

    Dalam Dialog Publik Muhammadiyah Bersama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikutip dari siaran YouTube Universitas Muhammadiyah Surabaya saat masa kampanye lalu, Prabowo mengaku dirinya malu melihat banyak rakyat yang hidupnya menderita karena masih berada di bawah garis kemiskinan.

    Prabowo bercerita, dirinya pernah menjumpai seorang lansia berusia 70 tahun penarik becak. Di usia yang sudah sangat renta, ia terpaksa masih mengayuh becak lantaran desakan ekonomi.

    “Kita mau rakyat kita terima penghasilan yang cukup. Saya cerita, saya lihat dengan mata kepala sendiri, bapak-bapak usia 70 tahun masih narik becak,” kata Prabowo menceritakan pertemuannya dengan penarik becak tersebut.

    “(Umur) 70 tahun narik becak, saya mau nangis. Tidak boleh di negara merdeka sekian puluh tahun rakyat kita harus narik becak di usia 70 tahun, saya sebagai mantan jenderal, malu-maluin (negara),” ucap Prabowo lagi.

    Dalam orasinya, ia juga mengaku sangat miris dengan masih banyaknya pekerja di Indonesia yang dibayar rendah.

    Padahal, kata Prabowo, negara ini bisa dibilang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Bila dikelola dengan baik, kekayaan SDA tersebut bisa mendorong perekonomian lebih maju dan pada akhirnya bisa meningkatkan taraf hidup rakyat.

    “Kita mau rakyat kita terima penghasilan yang cukup. Kita tidak mau rakyat kita terima UMR, UMR, UMR, (upah minimum)” tegas Prabowo berapi-api.

  • Kunker DPR Jadi Beban Kedubes RI, Mahfud MD Beri Saran Ini ke Prabowo

    Kunker DPR Jadi Beban Kedubes RI, Mahfud MD Beri Saran Ini ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyarankan perlu adanya pengaturan arus kunjungan ke luar negeri dari pejabat Tanah Air. 

    Menurutnya, selama ini keberangkatan pejabat untuk melakukan giat ke Luar Negeri turut memberikan beban pekerjaan terhadap Kedutaan Besar dari Negara-negara yang dituju. Mengingat, setiap pejabat yang hadir harus dilayani secara protokoler.

    “Banyak pegawai Kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri. Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler,” ujarnya dikutip melalui akun X atau twitter @mohmahfudmd, Minggu (3/11/2024).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa sampai saat ini arahan-arahan dan sikap Presiden Prabowo Subianto untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi masih memberi harapan.

    Kendati demikian, dia kembali menekankan bahwa teranyar pidato Presiden Ke-8 RI itu dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024) agar pejabat tidak banyak studi banding memang perlu terus disoroti.

    Dia menilai bahwa  pejabat termasuk DPR/DPRD yang selama ini giat melakukan studi banding merupakan salah satu permasalahan atau pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai.

    “Masalahnya hak kunker ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan dengan aturan resmi. Bahkan, waktu saya di DPR, selain Komisi-komisi, Pansus sebuah RUU pun ada jatah studi banding ke luar negeri meski urgensinya tidak ada. Kita tahu ini melelahkan KBRI dan secara halus mereka sering mengeluh,” tuturnya. 

    Oleh sebab itu, kata Mahfud, Pemerintah perlu mengatur kembali hak melakukan kunjungan kerja (kunker) ini secara ketat.

     

    “Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha mengatur ini tetapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran. Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra harus memelopori pengaturan kembali tentang ini,” pungkas Mahfud.

     

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta izin kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri perdana sebagai kepala negara pada bulan ini.

     

    Hal itu ia sampaikan setelah mewanti-wanti menteri Kabinet Merah Putih dan seluruh jajarannya untuk mengurangi perjalanan dinas atau studi banding ke luar negeri.

     

    Prabowo menjelaskan bahwa sebetulnya ia ingin lebih berkonsentrasi mengurus persoalan di dalam negeri. Namun, sebagai kepala negara yang baru dilantik, ia harus memenuhi undangan dari sejumlah negara seperti China dan Amerika Serikat, serta menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru dan KTT G20 di Brasil.

     

    “Salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEC, G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga ngundang. Waduh ini dua kekuatan besar ngundang, ya nggak berani saya nolak,” ujar Prabowo dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

     

    Serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara itu, kata Prabowo, dilakukan demi kepentingan rakyat Indonesia. Dia menuturkan bahwa kegiatannya tersebut diperlukan untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara-negara lain.

     

    “Jadi saya minta izin. Bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya, saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian, tapi untuk rakyat saya juga harus berhubungan baik dengan seluruh negara,” tandas Prabowo.

  • Haikal Hasan Diminta Cek Joget Sadbor: Halal Apa Nggak?

    Haikal Hasan Diminta Cek Joget Sadbor: Halal Apa Nggak?

    GELORA.CO –  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang diketuai Haikal Hassan, diminta turun tangan menyikapi fenomena “joget sadbor” yang viral di TikTok. 

    Permintaan ini disampaikan Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio alias Hensat melalui video singkatnya di Instagram, Minggu 3 November 2024.

    “Joget sadbor halal apa nggak? Karena ada dugaan yang memberikan reward terkait judi online,” kata Hensat.

    Fenomena joget sadbor yang dipelopori TikTokers Gunawan muncul di TikTok, dengan pengguna yang melakukan siaran langsung selama 24 jam. 

    Saat live TikTok, Gunawan beserta para warga lainnya bergerak maju-mundur dan sesekali menyebut nama pemberi gift atau hadiah yang bisa ditukar dengan uang

    “Setiap buka TikTok, pasti ada yang live joget sadbor. Mulai dari bapak-bapak, anak muda, ibu-ibu, bahkan ada yang awalnya petani kini menjadi ‘karyawan Gunawan sadbor’,” ujar Hensat.

    Sambil berkelakar, Founder Lembaga Survei Kedai Kopi itu meminta BPJPH perlu mengkaji fenomena ini, apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip halal, mengingat dugaan keterkaitan dengan judi online 

    “Kalau kata Pak Jokowi, cari kerjaan itu susah,  tidak dengan masyarakat Sukabumi, yang kalau beras habis langsung ikut joget-joget sadbor,” tandas Hensat.

    Teranyar, Polda Jawa Barat melalui Polres Sukabumi menangkap TikTokers Gunawan yang dikenal dengan joget “Sadbor” pada Kamis 31 Oktober 2024. Alasan penangkapan Gunawan, diduga kuat terkait promosi judi online.

  • Prabowo Ingin Bangun Kampung Haji di Makkah, Dapat Tanah 50 Hektare untuk Konsesi 100 Tahun

    Prabowo Ingin Bangun Kampung Haji di Makkah, Dapat Tanah 50 Hektare untuk Konsesi 100 Tahun

    GELORA.CO – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkeinginan membangun kampung haji di Kota Makkah, Arab Saudi, untuk memudahkan jamaah haji asal Indonesia.

    “Kampung haji ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memberikan pelayanan yang prima kepada jamaah haji asal Indonesia,” kata Wamenag saat kegiatan soft launching aplikasi terbaru Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Apps di Kota Padang, Sumbar dikutip dari Antara, Sabtu (3/11/2024)

    Wamenag mengatakan keinginan Presiden Prabowo tersebut berangkat dari kerisauannya melihat keberadaan jamaah haji asal tanah air yang kerap tidak mendapatkan layanan yang maksimal.

    Padahal, jamaah haji telah menabung atau mengumpulkan uang selama bertahun-tahun dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun, mereka tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya.

    “Oleh karena itu, Presiden berencana membangun kampung haji Indonesia dengan segala fasilitas yang bisa memudahkan jamaah,” kata dia.

    Wamenag Romo mengatakan pendirian kampung haji Indonesia di Makkah sebetulnya telah mendapat respons positif dari Kerajaan Arab Saudi terutama Pangeran Muhammad Bin Salman.

    “Pangeran Muhammad Bin Salman telah menyerahkan tanah seluas 50 hektare untuk konsesi 100 tahun,” ucapnya.

    Sayangnya, dengan berbagai dinamika yang terjadi rencana pembangunan kampung haji di Kota Makkah tersebut tertunda. Kendati demikian, Presiden terus bertekad mengupayakan pembangunannya.

    “Tapi, untuk pelaksanaan haji tahun ini mungkin kita bisa sewa hotel tiga hingga empat tahun sebagai pengganti sementara kampung haji,” sebut dia.

    Meskipun kampung haji Indonesia tersebut belum terealisasi, Wamenag menyampaikan bahwa kepala negara telah menunjukkan komitmen dan kepeduliannya terhadap jamaah haji.

    “Beliau benar-benar prihatin atas apa yang dialami jamaah haji kita di Tanah Suci,” ujar dia.

  • Kami Ingin Jadi Sahabatmu, tapi Bukan Jadi Kacung Kalian

    Kami Ingin Jadi Sahabatmu, tapi Bukan Jadi Kacung Kalian

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi teman dan mitra yang baik untuk negara-negara luar. Namun, Indonesia tidak akan menjadi kacung bagi negara mana pun.

    Hal itu disampaikan Prabowo Subianto dalam sambutannya di acara Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

    “Saya katakan kepada mereka, kita ingin jadi tetangga baik, kita ingin jadi mitra yang baik. We want to be your friend, we want to be your partner, but we will not be your pion, kita tidak akan menjadi kacung kalian,” kata Prabowo.

    “Kita ingin jadi sahabatmu, kita ingin jadi mitramu, kita ingin jadi partner-mu. Kita tidak ingin jadi kacung kalian. Rakyat Indonesia ingin hidup dengan terhormat,” tegas Prabowo.

    Prabowo sendiri dalam waktu dekat akan dinas ke luar negeri. Di antaranya menerima undangan dari China dan Amerika Serikat.

    “Dua kekuatan besar ngundang, enggak berani saya nolak. Demi rakyat saya harus berangkat ke situ,” kata Prabowo.

    Prabowo menyampaikan bahwa dirinya lebih menyukai berada di dalam negeri. Namun, ia tetap harus menjalin hubungan baik dengan negara lain.

    “Saya lebiih suka di dalam negeri, lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian. Tapi untuk rakyat, saya juga harus berhubungan baik dengan semua negara,” ujar Prabowo.

    “Karena Indonesia mengambil jalan 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak,” sambungnya.

    Prabowo menyatakan Indonesia tidak ingin terseret dalam pertikaian negara-negara lain. Sikap Indonesia tetap menghormati semua bangsa dan negara lain.

    “Kita tidak mau terseret, tidak mau terlibat, kita hormati semua negara. Untuk itu saya harus yakinkan mereka semua, itu sikap kita, kita hormati semua bangsa, hormati semua kekuatan,” kata Presiden Prabowo.

    Prabowo Dinilai Bisa Perkuat Posisi Indonesia di Kancah Global

    Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029, Anindya Bakrie, mengungkapkan rencana lawatan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara pekan depan. Langkah tersebut diyakini mampu memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

    “Presiden kita memahami dengan mendalam pentingnya menjadi teman baik bagi semua tanpa musuh,” ujar Anindya dalam acara Kadin Indonesia Reception Dinner di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Ia menambahkan bahwa keseriusan Prabowo tercermin dari lawatan tersebut. Pasalnya, hanya dalam kurun waktu dua pekan setelah dilantik, Presiden Prabowo segera melakukan kunjungan diplomatik ke berbagai negara.

    “Hanya setelah dua minggu menjabat, Presiden Prabowo akan memulai perjalanan diplomatik yang mencerminkan komitmennya untuk memperkuat kemitraan global Indonesia,” ucapnya.

    “Ia akan mengunjungi China dan Amerika Serikat, menghadiri KTT APEC di Lima, Peru, serta KTT G20 di Rio, Brasil, dan mengakhiri dengan kunjungan khusus ke Inggris,” tambah Anindya Bakrie.

    Anindya meyakini bahwa Prabowo Subianto dapat memperkuat posisi Indonesia di mata negara-negara besar di dunia. Ia turut meyakinkan para pelaku usaha dan duta besar terkait hal tersebut.

    “Ini adalah perjalanan yang menunjukkan keseriusan dalam menjalin hubungan dengan banyak negara di luar Indonesia. Urutan ini bukan hanya isyarat simbolis, tetapi indikasi yang jelas dari pendekatan proaktif Indonesia dalam membangun aliansi yang lebih kuat,” jelasnya.

    “Pertemuan malam ini tepat satu minggu sebelum perjalanan bersejarah itu dimulai, menandakan kesiapan Indonesia untuk terlibat secara konstruktif di panggung global,” tambah Anindya.

  • Mantan Anggota Komite 1 DPD RI Abdul Rachman Thaha Minta Aparat Penegak Hukum Jangan Saling Sandera dalam Penanganan Kasus

    Mantan Anggota Komite 1 DPD RI Abdul Rachman Thaha Minta Aparat Penegak Hukum Jangan Saling Sandera dalam Penanganan Kasus

    GELORA.CO – Jam tangan mahal senilai miliaran rupiah yang dipakai Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung (Dirdik Jampidsus Kejagung) Abdul Qohar menjadi viral. Diduga harta tersebut tidak dicantumkan dalam LHKPN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal mempelajari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar.

    Mantan Anggota Komite 1 DPD RI yang membidangi Hukum Abdul Rachman Thaha menyatakan, menyikapi hal persoalan jam tangan milik Dirdik Kejaksaan Agung perlu bijak. Tidak perlu seperti tergesa-gesa dan saling menyerang atau saling sandera dalam hal penanganan suatu kasus.

    ”Saya meminta KPK dalam hal ini harus menyikapi dengan bijak dalam penanganan masalah jam tangan yang dipakai Dirdik Pidsus Kejaksaan Agung. Perlu diteliti dengan asas kehati-hatian,” ucap Abdul Rachman Thaha.

    Mantan aktivis HMI itu percaya, jika terbukti itu ada kesalahan, Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak segan-segan akan mencopot bawahannya. Jaksa agung juga akan memproses secara hukum.

    ”Saya sangat paham benar karakter seorang jaksa agung ini. KPK harus jeli dan memahami Kejaksaan Agung sementara sedang melaksanakan proses penegakan hukum penyelamatan keuangan negara,” papar Abdul Rachman Thaha.

    Menurut dia, Kejaksaan Agung telah memberikan status tersangka terhadap Tom Lembong. Kejaksaan Agung tidak serta merta menetapkan status tersangka. Kejaksaan Agung pasti telah memiliki alat bukti yang cukup yang sebagai mana diatur dalam KUHP.

    ”Penyidik punya keyakinan yang cukup sehingga kejaksaan memberikan status tersangka. Jika Tom Lembong tidak merasa bersalah, dia punya hak untuk melakukan upaya hukum seperti praperadilan,” terang Abdul Rachman Thaha.

    ”Biarkan nanti pengadilan menguji proses penanganan penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan, apakah sudah sesuai prosedur penetapannya atau tidak,” imbuh dia.

    Dia menegaskan, hal itu lebih baik dilakukan dari saling mencari kesalahan institusi atau melakukan serang balik terhadap institusi yang sedang menangani perkara.

    ”Ini kan sangat tidak elok bagi proses penegakan hukum hari ini,” ucap Abdul Rachman Thaha.

    Dia menambahkan, anggapan bahwa kasus Lembong secara hukum sangat sumir, publik harus memahami bahwa proses penegakan hukum memerlukan waktu. Sehingga, asas kehatian-hatian selalu dikedepankan sebelum menentukan atau memberikan status hukum pada seseorang.

    ”Jadi persoalan konstruksi hukumnya itu adalah ranah penyidikan. Nanti di persidangan baru dibuktikan,” ucap Abdul Rachman Thaha.