Xcloud.id

partai: Gelora

  • Skandal Judi “Online” di Tubuh Komdigi, Mungkinkah Ada Beking yang Lebih Kuat?

    Skandal Judi “Online” di Tubuh Komdigi, Mungkinkah Ada Beking yang Lebih Kuat?

    GELORA.CO –  Skandal judi online di tubuh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dicurigai sudah berlangsung lama pada akhirnya terungkap.

    Sampai saat ini, polisi telah menetapkan 15 tersangka, di mana 11 di antaranya dipastikan sebagai pegawai Komdigi.

    Namun, kesebelas pegawai yang ditangkap ternyata tak memiliki jabatan strategis di Komdigi.

    “Setahu saya tidak (jabatan strategis), namun demikian yang mengetahui persis jabatan-jabatanya juga ada di kepolisian. Namun setahu saya tidak ada eselon 1 eselon 2,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Gedung DPR RI, Selasa (5/11/2024).

    Adakah beking lebih kuat yang lindungi situs judol?

    Tak adanya jabatan tinggi yang dimiliki oleh kesebelas pegawai itu pun cukup mencurigakan.

    Sebab, bagaimana mungkin mereka yang tak punya jabatan tinggi itu bisa berani melindungi ribuan situs judi online dengan keuntungan mencapai miliaran rupiah.

    Lantas, mungkinkah ada beking yang lebih kuat yang melindungi situs judi online selain kesebelas pegawai Komdigi yang ditangkap?

    Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, berujar, ada dua kemungkinan yang bisa saja terjadi soal kasus pegawai Komdigi tanpa jabatan tinggi bisa melindungi situs judi online.

    “Kemungkinannya dua. Satu, tidak diketahui sama sekali oleh pejabat atasan para tersangka, termasuk menterinya. Atau, mereka (atasan) mengetahui, tetapi sengaja menutupinya karena mendapatkan sesuatu materi yang menguntungkan,” kata Fickar kepada Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

    Fickar menyampaikan, dalam kasus ini, siapa pun yang terlibat berdasarkan bukti-bukti yang ada, di antaranya keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti surat, maka mereka harus diperiksa.

    Pemeriksaan, kata Fickar, juga harus dilakukan terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, yang disebut-sebut terlibat dalam lingkaran kasus beking situs judi online di Komdigi.

    “Bahkan, jika ada indikasi keterlibatannya, maka bisa ditetapkan sebagai tersangka,” kata Fickar.

    Fickar tak menampik soal kemungkinan adanya beking yang lebih kuat selain kesebelas pegawai Komdigi yang ditangkap.

    Karena itu, ia menegaskan soal pentingnya pemeriksaan kepada orang-orang yang disebut terlibat dalam kasus ini guna bisa mengungkap beking yang lebih kuat sekaligus aktor intelektualnya.

    “Jika terbukti ada keterlibatan, maka para atasan itu, termasuk bekas menteri (Budi Arie) juga bisa dipanggil, diperiksa atau ditetapkan sebagai tersangka,” kata Fickar.

    “Karena selain ada kelalaian (jika tidak tahu) dan juga bisa ada kesengajaan menutupi, bahkan melindungi dan mendapatkan sesuatu dari itu (membekingi situs judo),” imbuhnya.

    Budi Arie perlu diperiksa

    Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ubedilah Badrun, menilai, Presiden Prabowo perlu memanggil Budi Arie terkait kasus judi online di tubuh Komdigi.

    Setelah itu, Prabowo perlu mengajak Budi Arie untuk membahas masalah ini dengan Menteri Komdigi saat ini.

    “Ini perlu dilakukan untuk mencari tahu duduk persoalan yang membuat pegawai di Kemenkomdigi tersangkut kasus judi online. Sebab, bagaimanapun Budi Arie berstatus atasan para pegawai ini selama menjabat sebagai Menkominfo,” kata Ubed, dikutip dari Kompas.id, Kamis.

    Menurut Ubed, Prabowo juga perlu memberikan sanksi tegas terhadap para pegawai Komdigi yang tersangkut kasus judi online.

    Sementara itu, pengamat kepolisian Bambang Rukminto, menilai, keterangan Budi Arie diperlukan untuk mencari tahu bagaimana proses pengawasan saat ia memimpin Kemenkominfo (saat ini Komdigi).

    “Pemeriksaan Budi wajib dilakukan. Meskipun belum bisa dipastikan apakah Budi terlibat atau tidak. Sebagai atasan dia harus bertanggung jawab terkait kontrol dan pengawasan jajarannya,” kata Rukminto.

    Harus ungkap aktor intelektual

    Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyampaikan, polisi harus membongkar praktik perlindungan judi online yang dilakukan pegawai Komdigi. Pertama, dengan mencari aktor intelektual dan operatornya di Komdigi sendiri.

    “Artinya polisi harus serius mendalami peran Budi Arie. Informasi dari pegawai memang dibutuhkan karena akan membawa informasi permainan judol di kementerian,” jelas Uchok dikutip dari Kompas.tv, Rabu (6/11/2024).

    Kedua, kata Uchok, polisi harus mengusut aliran dana perlindungan situs judi online di Komdigi.

    “Artinya polisi juga harus mengusut bank-bank nasional yang ada rekening judi online-nya,” ujar Uchok.

    Lebih lanjut, Uchok menilai polisi harus memanggil para direktur dari bank yang dijadikan aliran dana judi online.

    “Kalau tidak ada perbankan, tidak ada judi online,” kata Uchok.

    Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

    Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, 4 yang lainnya adalah warga sipil.

    Sementara, terdapat dua pelaku yang masih buron dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka adalah A dan M.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judol.

    Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

    “Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

    “Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.

    Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024). Mereka juga menggeledah dua money changer atau tempat penukaran uang.

    Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang setiap dua minggu sekali.

    Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru “dibina” agar tidak diblokir.

    “5.000 web? Tapi yang diblokir berapa?” tanya Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada tersangka saat penggeledahan.

    “Biasanya 4.000 Pak, 1.000 sisanya dibina, dijagain supaya enggak keblokir,” jawab tersangka.

  • Wapres Gibran Usul Rakornas Pemda 2025 di Akmil Magelang

    Wapres Gibran Usul Rakornas Pemda 2025 di Akmil Magelang

    GELORA.CO – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusulkan supaya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintahan Pusat dan Daerah tahun depan diadakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Dia menyampaikan hal itu dalam pidato penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintahan Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    Di hadapan para peserta, Gibran menyatakan gagasan itu muncul sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan disiplin para kepala daerah.

    “Ini mungkin Pak Mendagri mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil, Akmil Magelang,” kata Gibran.

    Dalam pidatonya, Gibran menyatakan Rakornas selama tiga hari seperti saat ini mungkin belum cukup bagi kepala daerah.

    Menurutnya, perlu waktu yang lebih panjang untuk mencapai sinergi yang kuat.

    “Mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal lima hari,” ujar Gibran.

    Menurut Wapres, kehadiran para kepala daerah di Akmil Magelang akan memberikan nilai lebih, terutama dalam menciptakan kebersamaan dan soliditas.

    Gibran menyampaikan, kebersamaan dan kedisiplinan yang ditanamkan di lingkungan militer dapat menginspirasi para kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.

    Selain itu, Gibran menekankan pentingnya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di setiap daerah untuk bekerja kompak tanpa ego sektoral.

    “Forkopimda harus kompak, kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya,” ucap Gibran.

    Sinergi semacam ini dianggap penting untuk menyukseskan berbagai program nasional yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

    Rakornas kali ini, selain memusatkan perhatian pada koordinasi, juga membahas pencapaian daerah-daerah dalam hal pertumbuhan ekonomi, pencegahan korupsi, dan penurunan angka stunting.

    Gibran mengapresiasi daerah-daerah yang mampu meningkatkan skor MCP (Monitoring Center for Prevention) yang menunjukkan komitmen mereka dalam pencegahan korupsi.

  • KPK Beberkan Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi LPEI Capai Rp1 Triliun

    KPK Beberkan Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi LPEI Capai Rp1 Triliun

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kerugian negara dari dugaan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mencapai Rp1 triliun.

    Taksiran total kerugian negara akibat dugaan kasus korupsi LPEI itu diungkapkan oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardika.

    Saat ini penyidik KPK juga telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dugaan kasus korupsi LPEI ini.

    Selain itu, lanjut Tessa, KPK juga telah menyita sejumlah barang bukti seperti uang tunai, properti berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, sampai perhiasan.

    “Penyidik masih terus melakukan penelusuran aset milik para tersangka guna memulihkan nilai kerugian negara akibat dari perkara tersebut,” ungkap Tessa, dikutip Kamis (7/11/2024).

    Adapun rincian aset yang sudah disita oleh penyidik KPK antara lain adalah 44 propert berupa tanah dan bangunan. Jumlahnya sekitar Rp200 miliar.

    Selain itu, ada pula uang tunai Rp4,6 miliar disita oleh penyidik KPK, termasuk juga enam unit kendaraan, 13 buah logam mulia, sembilan jam tangan, 37 tas mewah, dan lebih dari 100 perhiasan.

    Sebelumnya, pada 19 Maret 2024 lalu, KPK mengumumkan bahwa telah melakukan penyidikaan dugaan kasus korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

    “Pada tanggal 19 Maret 2024 KPK meningkatkan penyelidikan dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi penyidikan,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Selasa (19/3/2024) lalu.

    Selanjutnya, pada 31 Juli 2024 KPK mengumumkan bahwa dalam kasus ini sudah ditetapkan sebanyak tujuh orang tersangka.

    Meski demikian, KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. 

    Sesuai kebijakan komisi antirasuah siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta rincian perkara tersebut akan diumumkan setelah penyidikan rampung. 

  • Pilkada Sumut Memanas, Mobil Bobby Naution Diserang Usai Debat, Suryo Prabowo: Ini Medan Bung

    Pilkada Sumut Memanas, Mobil Bobby Naution Diserang Usai Debat, Suryo Prabowo: Ini Medan Bung

    GELORA.CO  – Pilgub Sumatera Utara memanas.

    Rombongan calon gubernur (cagub) Sumatera Utara nomor urut 1, Bobby Nasution diserang oleh sekelompok orang.

    Persitiwa tersebut terjadi usai Bobby mengikuti debat kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut 2024 di Hotel Santika, Kota Medan, Sumatera Utara pada Rabu (6/11/2024) malam.

    Peristiwa yang tersekam itu pun viral di media sosial.

    Satu di antaranya diunggah akun Instagram @gpbn_langkat pada Kamis (7/11/2024).

    Dalam video, terlihat momen mobil yang ditumpangi Bobby tampak meninggalkan lokasi debat kedua Pilgub Sumut.

    Mobil berwarna hitam itu terlihat dikawal oleh mobil polisi.

    Namun, saat hendak membelok dari Jalan Pengadilan ke Jalan Kapten Maulana Lubis, mobil warna hitam yang ditumpangi Bobby itu dilempar oleh sekelompok orang.

    Saat peristiwa terjadi, banyak orang berkerumunan di sekitar lokasi kejadian, diduga merupakan pendukung dari masing-masing pasangan calon, baik Bobby-Surya maupun Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.

    Petugas kepolisian yang melihat kejadian tersebut pun langsung menghalau dan menenangkan massa. 

    Setelah itu, rombongan mobil Bobby itu berhasil meninggalkan lokasi dan terlihat tetap berjalan bersama mobil rombongan lainnya. 

    “Udah gak sportif. Ini udah main kasar. Melempar batu ke mobil. Tangkap dan adili,” tulis akun tersebut.

    Mengenai kejadian ini, pihak Bobby melalui Ketua Tim Pemenangan Paslon Bobby-Surya, Hinca Panjaitan juga membenarkan insiden pelemparan batu di mobil Bobby tersebut.

    Namun, hingga saat ini, belum diketahui siapa yang melemparkan batu ke mobil menantu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) itu.

    Peristiwa tersebut ditanggapi banyak pihak.

    Satu di antaranya Letnan Jenderal TNI (Purn) Suryo Prabowo.

    Lewat status instagramnya @suryoprabowo2011 pada Kamis (7/11/2024), mantan Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia itu hanya menuliskan satu kalimat.

    Dirinya menggambarkan kerasnya sikap warga Medan.

    “Ini Medan bung,” tulis Suryo Prabowo.

    Postingan tersebut pun menuai beragam komentar dari masyarakat.

    Pro dan kontra dituliskan dalam kolom komentar.

    Keributan Ketika Debat

    Sebelum peristiwa penyerangan terjadi, keributan sebelumnya pecah di arena debat calon Gubernur Sumatera Utara.

    dikutip dari Tribun Medan, kejadian itu terjadi ketika jeda debat yang berlangsung di Hotel Santika, Kota Medan, Sumatera Utara pada Rabu (6/11/2024). 

    Saat sesi jeda, kedua pendukung pasangan calon saling beradu yel yel.

    Mereka juga terdengar meneriakkan kalimat-kalimat dukungan. 

    Lampu di dalam arena debat sedikit redup ketika itu.

    Tak lama pendukung Edy berteriak sambil menunjuk ke arah pendukung Bobby. 

    Terlihat sejumlah pendukung Edy berdiri dari bangku ingin menyambangi  tempat duduk pendukung Bobby. 

    Petugas kepolisian yang berada di dalam lokasi debat langsung melerai keributan tersebut. 

    Keributan pun belum bisa diredam, hingga saat waktu jeda selesai.

    Moderator yang memimpin jalannya debat meminta agar kedua pasangan pendukung untuk tenang. 

    “Harap seluruh tenang, kami tidak akan memulai acara jika semua tidak tenang,” kata moderator. 

    Sutrisno Pangaribuan selaku juru bicara Edy-Hasan mengatakan, para pendukung Edy-Hasan bereaksi karena ada influencer yang mendapat pengancaman diduga dari pendukung Bobby-Surya.  

    “Kita mendapat informasi ada influencer  yang diancam dari pendukung sebelah. Oleh karena itu kita minta aparat keamanan untuk segera mencari siapa yang melakukan pengancaman,” ungkap Sutrisno. 

    “Itu kan ada CCTV, jadi kita bisa pastikan agar orang yang melakukan pengancaman itu ditemukan. Katanya Pilkada riang gembira kok malah ngancam,” tutupnya. 

    Bobby Tantang Edy

    Memanasnya suasana debat sebelumnya sudah terjadi di panggung utama.

    Kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, yakni Bobby Nasution – Surya dan Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala saling sindir dan mengejek. 

    Berbagai segmen selalu jadi momentun bagi kedua paslon untuk memberi sindiran atas rekam jejak selama ini.

    Bahkan, isu Blok Medan tercatat dua kali diungkit Edy Rahmayadi pada debat yang berlangsung di Hotel Santika Dyandra, Kota Medan, pada Rabu (6/11/2024) malam.

    Merespons hal itu, Bobby Nasution memberi tantangan kepada Edy untuk melaporkan isu Blok Medan ke lembaga penegak hukum.

    Diketahui, isu Blok Medan berembus setelah Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba terjerat kasus suap. Isu ini merujuk kepada Bobby Nasution dan istrinya, Kahiyang Ayu terkait pemberian izin tambang di Malut.

    Awalnya, Edy menyinggung Blok Medan saat menyampaikan visi misi. Edy menekankan perlunya menjaga ekologi dalam melakukan pembangunan. Termasuk menyelesaikan konflik tanah dan pengelolaan tambang yang ada di Sumut. 

    Edy lalu menyebut soal tambang di Maluku Utara yang ramai di publik dengan sebutan Blok Medan.

    “Untuk prioritas daerah yang pertama degradasi lingkungan di Sumut banyak tambang, jangan sampai seperti di Maluku Utara,” kata Edy.

    Momen kedua terjadi saat Edy diberi kesempatan bertanya kepada Bobby. Edy menyatakan tidak rela nama Medan digunakan untuk tambang di Maluku Utara. 

    Menurut Edy, persoalan tambang yang menggunakan nama Medan ini sudah menjadi isu internasional.

    “Ada tambang yang dilarang untuk diekspor tetapi ada tambang yang saya sayangkan Medan adalah salah satu kota di Sumut. Saya tak rela nama Medan dipakai di Maluku Utara,” kata Edy.

    Dia kemudian meminta Bobby untuk mengklarifikasi persoalan ini di depan umum. “Saya ingin ini diklarifikasi sehingga rakyat di Sumatera Utara tahu semuanya. Saya tidak mau menuduh karena saya mendengar itu dari pengadilan, dari media, bicara tentang blok Medan. Saya tak mau itu blok Medan, katakanlah blok Maluku,” ucap Edy.

    Mendengar hal itu, suasana debat semakin riuh. Kedua pendukung pasangan calon saling sahut menyahuti. 

    Sementara Bobby memberikan jawaban dengan mengutip pernyataan Edy pada debat pertama. 

    Bobby mengatakan, jika memang persoalan itu bermasalah maka silakan dilaporkan ke lembaga penegak hukum.

    “Baik Pak Edy, kalau boleh mengutip debat pertama, kalau merasa ada yang melanggar ya laporkan. Kami tunggu, silakan laporkan. Ada penegak hukum, jelas. Jangan baca di media bapak bawa ke ranah debat,” kata Bobby. 

    Bobby mengatakan akan siap menjawab isu blok Medan bila Edy mau melaporkan hal tersebut.

    “Laporkan pak. Ini yang bisa kami sampaikan kalau memang ini yang perlu dilakukan,” imbuhnya.

    Selain itu, saling sindir juga terlihat pada sejumlah segmen lainnya. Misalnya saja, pada sesi awal moderator memberikan kesempatan bagi calon untuk memaparkan visi misi soal tema debat “Daya Saing Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan”. 

    Dalam kesempatan tersebut, Bobby menyatakan bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang krusial sebagai tonggak awal untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. 

    Bobby bilang, jika terpilih menjadi gubernur, ia akan memastikan pembangunan di Sumut merata, berbeda dengan lima tahun terakhir.

    Diketahui, lima tahun terakhir Sumut dipimpin oleh Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah.

    “Kami pastikan tidak akan seperti lima tahun lalu. Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur di Sumut akan sampai ke daerah terpencil yang ada di Sumut,” ujarnya. 

    Saling sindir terus berlanjut ketika Bobby mengkritik tentang infrastruktur jalan yang banyak rusak di Sumut. Ia pun menyindir Edy kala menjabat Gubernur Sumut, di mana malah memperbaiki jalan di rumah dinas gubernur sebesar Rp 2 milliar.

    “Mohon izin Pak Edy saya baca di media, bapak hanya untuk benerin halaman rumah dinas 2 miliar. Untuk jalan yang lain tak ada, kepala desa, bupati, wali kota,” kata Bobby

  • Respons Pihak Supriyani Buntut Disomasi Bupati Konawe Selatan karena Cabut Kesepakatan Damai

    Respons Pihak Supriyani Buntut Disomasi Bupati Konawe Selatan karena Cabut Kesepakatan Damai

    GELORA.CO  – Surat somasi yang dilayangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan kepada Supriyani, terkait pencabutan kesepakatan damai, mendapatkan tanggapan dari kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan.

    Menurut Andri, surat somasi tersebut dinilai salah alamat dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

    Andri Darmawan menyatakan bahwa tindakan Pemda Konawe Selatan untuk memproses hukum Supriyani dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunuddin Dangga merupakan tindakan yang tidak tepat.

    “Kalau mau dipermasalahkan dengan Pasal 310, ya silakanlah. Tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik,” ungkap Andri pada Kamis, 7 November 2024.

    Andri menekankan bahwa pencemaran nama baik harus dilaporkan oleh individu yang merasa dirugikan, bukan oleh institusi atau jabatan.

    “Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi,” jelasnya.

    Somasi tersebut muncul setelah Supriyani mencabut surat pernyataan damai terkait kasus yang melibatkan Aipda WH dan istrinya, NF.

    Kepala Bagian Hukum Setda Konawe Selatan menyatakan bahwa kesepakatan tersebut dibuat di Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Supriyani menandatangani tanpa adanya paksaan.

    Namun, Andri menegaskan bahwa pernyataan kliennya berbeda dengan yang disampaikan dalam surat somasi.

    “Ibu Supriyani menyatakan kondisinya tertekan, dia tidak menyebutkan siapa yang menekan. Tapi dalam kondisi begitu, berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat,” tambah Andri.

    Andri juga meminta agar Pemda Konawe Selatan dan pihak-pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam kasus ini.

    “Kami ingin menyelesaikan di persidangan, tidak usah ada juru damai atau tokoh perdamaian,” tuturnya.

    Kasus ini kini berada di tangan pengadilan, dan pihak Supriyani berharap agar proses hukum berjalan tanpa intervensi dari pihak luar

  • Cak Imin Berharap Anggaran Bansos Bertambah Rp100 Triliun pada 2025

    Cak Imin Berharap Anggaran Bansos Bertambah Rp100 Triliun pada 2025

    GELORA.CO – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap tak ada lagi kebocoran anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, anggaran bantuan sosial (bansos) bisa bertambah hingga Rp100 triliun pada tahun 2025.

    “Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita,” kata Cak Imin di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    “Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial. Moga-moga bisa sampai 100 triliun rupiah. Aamiin,” sambungnya.

    Menurut Cak Imin, bila kebocoran anggaran yang tinggi bisa ditutup, maka otomatis jumlah anggaran bansos bisa meningkat. Serta, program-program pemberdayaan bisa dilakukan dengan jumlah yang besar.

    Sejalan dengan itu, kemiskinan ekstrem juga bisa dikurangi dan jumlah orang yang menjadi pelaku ekonomi produktif semakin banyak.

    “Karena itu insyaallah dengan efisiensi APBN, dengan upaya mengurangi kebocoran APBN, maka bantuan sosial akan semakin tinggi,” kata Cak Imin.

    Namun, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini belum mengusulkan agar anggaran bansos bisa mencapai Rp100 triliun. Setidaknya, ia berharap ada tambahan dana bansos pada tahun 2025.

    “Sampai hari ini belum, itu baru harapan saya. Saya berharap akan ada tambahan bantuan sosial yang besar di 2025 supaya masyarakat memiliki keberdayaan,” kata mantan rival Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

    Prabowo Akan Berantas Kemiskinan Ekstrem

    Presiden Terpilih Prabowo Subianto berjanji akan meneruskan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos), aneka kredit usaha, dan program pembiayaan Mekaar demi menekan angka kemiskinan ekstrem sampai 0 persen.

    Menurut Prabowo, pemberantasan kemiskinan bakal menjadi prioritas pemerintahannya bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka

    “Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem menuju nol persen perlu dilakukan sesegera mungkin dalam dua tahun pemerintahan. Sementara itu, untuk kemiskinan relatif ditargetkan pada 5 persen di akhir 2029,” ucap Prabowo Subianto.

    Tekad Prabowo menihilkan angka kemiskinan ekstrem itu termuat di halaman 179 buku Gagasan Strategis Prabowo Subianto: Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045-Indonesia Menjadi Negara Maju dan Makmur.

    Buku berisikan Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 terdiri dari 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat.

    Menurut Prabowo, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucurkan aneka bansos dan kredit usaha berhasil menekan angka kemiskinan.

    “Pertama kali dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, di era Presiden Joko Widodo kita berhasil mencapai angka kemiskinan satu digit atau di bawah 10 persen populasi Indonesia,” tulis Prabowo.

    Beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang bakal diteruskan Prabowo antara lain Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, program Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

  • Guru Honorer Supriyani Tertekan ketika Proses Damai oleh Bupati Konawe Selatan

    Guru Honorer Supriyani Tertekan ketika Proses Damai oleh Bupati Konawe Selatan

    GELORA.CO – Guru honorer SDN 4 Baito Supriyani mengaku merasa tertekan saat proses damai dengan keluarga terduga korban inisial D (8), yang dilakukan oleh Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati.

    Supriyani mengungkapkan pertemuan tersebut diatur oleh Bupati Konsel untuk permintaan maaf dan atur damai antara Supriyani dan keluarga terduga korban.

    “Saya dibawa di Rujab (Bupati) untuk dipertemukan oleh orang tua korban di sana, dan di situ isi percakapan Pak Bupati itu untuk permintaan maaf dan atur damai, tapi bukan permintaan mengakui kesalahan,” kata Supriyani di Konsel, Kamis (7/11/2024).

    Dia menyebutkan dirinya dipanggil langsung oleh Bupati, dan di Rujab itu juga datang tim kuasa hukumnya, yaitu Samsuddin, yang kemudian dirinya diarahkan agar mempertimbangkan perdamaian kasus tersebut.

    “Saya disuruh mempertimbangkan itu (perdamaian), dan saya serahkan semua itu kepada pengacara saya,” tutur Supriyani yang sudah 16 tahun menjadi guru honorer ini.

    Supriyani menjelaskan saat menyepakati perdamaian itu, dirinya tidak membaca langsung surat perdamaian yang ditandatanganinya, sebab dia menyerahkan perkara tersebut kepada kuasa hukumnya, yang mana surat itu juga diketik oleh Samsuddin.

    “Pengacara saya telah mengetik itu surat dan saya tidak baca isinya, karena saya sudah serahkan semua sama pengacara, dan di situ saya disuruh tanda tangan,” terang Supriyani.

    Dalam pertemuan itu, Supriyani merasa tertekan oleh keadaan dan mengharuskan dirinya untuk menyepakati perdamaian antara dirinya dan keluarga Aipda Wibowo Hasyim.

    “Iya (merasa tertekan),” ujarnya saat ditanya wartawan.

    Ia juga menambahkan tujuan dari pertemuan itu dilakukan agar permasalahan yang dihadapinya tersebut cepat selesai dan menjadi bekal hakim untuk memutuskan persidangan yang digelar hari ini.

    “Karena di situ kita dipertemukan supaya permasalahan ini cepat selesai dan kemarin di pertemuan itu bisa untuk bekal waktu persidangan hari ini, supaya bisa diselesaikan,” ungkap Supriyani.

  • Projo Pastikan Pegawai Komdigi yang Terjerat Judi “Online” Bukan Anggotanya

    Projo Pastikan Pegawai Komdigi yang Terjerat Judi “Online” Bukan Anggotanya

    GELORA.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, memastikan bahwa 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap polisi karena terlibat judi online (Judol) bukan anggota organisasinya.

    “Yang dimaksudkan pegawai Komdigi. Saya pastikan itu bukan anggota Projo, jelas itu. Clear. Clear, ya,” kata Handoko dalam jumpa pers di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

    Ia lantas menjelaskan bagaimana Ketua Umumnya, Budi Arie Setiadi, mendidik anggotanya untuk tidak melakukan judi online.

    Diketahui, Budi Arie juga sebelumnya merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Namanya kini dituding terlibat dalam 11 pegawai Komdigi yang tertangkap judol.

    “Nah, mengenai di internal Projo, sejak awal Budi Arie Setiadi ketua umum kami, pejabat Menkominfo, kan langsung ngegas di soal judi online. Justru kawan-kawan semua Projo di seluruh Indonesia, kami instruksikan untuk terlibat aktif dalam pemberantasan judi online,” ujar dia.

    Oleh sebab itu, menurutnya, jika ada anggota Projo yang terlibat judol maka akan diurus di internal organisasi terlebih dulu.

    “Tapi, alhamdulillah sampai detik ini, tidak ada satu pun, belum ada satu pun yang mengalami masalah itu. Dan mudah-mudahan juga memang enggak ada,” tegasnya.

    Ia menambahkan, apabila ada anggota Projo yang terlibat judol maka akan ditindak dengan tegas oleh organisasi.

    “Kalaupun ada (anggota terlibat judi online), kami dari DPP Projo tidak segan-segan untuk mengambil tindakan yang tegas secara organisasi,” ungkapnya.

    Diberitakan sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra menyampaikan, pihaknya sejauh ini telah menangkap 15 orang atas kasus judi online.

    “Penyidik melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap 15 orang pelaku,” kata Wira saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

    Wira mengatakan, kasus bermula saat polisi menyelidiki salah satu situs judol bernama Sultanmenang dan menangkap dua orang tersangka.

    “Setelah dilakukan pengembangan, maka ditemukan adanya keterlibatan daripada oknum Kementerian Komdigi,” ujar Wira.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dua tersangka awal, pegawai Kementerian Komdigi membantu agar situs judol yang dikelola tidak diblokir.

    Setelahnya, polisi baru menangkap pelaku lainnya yang kini berjumlah 15 orang, terdiri dari 11 pegawai Komdigi dan empat warga sipil.

  • Mentan Amran Sulaiman Marah Besar Bikin Anak Buah Ketar Ketir, Penyaluran Pupuk 1 Tahun Lalu Belum Sampai ke Petani

    Mentan Amran Sulaiman Marah Besar Bikin Anak Buah Ketar Ketir, Penyaluran Pupuk 1 Tahun Lalu Belum Sampai ke Petani

    GELORA.CO – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman marah besar. Tak terkira, bantuan penyaluran pupuk bersubsidi sejak awal tahun ternyata belum juga tiba di tangan para petani.

    Sontak, sang menteri langsung memanggil anak buah hingga pejabat daerah terkait. Dia merasa heran dengan sistem birokrasi di tanah air yang merugikan banyak rakyat kecil.

    Sederet penegasan hingga aturan baru tak ketinggalan ikut diungkap Mentan Amran. Seperti apa momennya tersebut? Simak ulasan selengkapnya berikut ini.

    Mentan Amran Sulaiman Cek Pupuk ke Petani

    Mentan Amran Sulaiman memanggil sejumlah kepala desa saat menggelar peluncuran Gerakan Nasional Pangan Merah Putih yang digelar di Lapangan Kementerian Pertanian, Rabu (6/11) di lapangan Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta lalu.

    Berdasarkan penuturan sejumlah kepala desa yang berasal dari Musi Rawas, Sumatera Selatan hingga Cilacap, Jawa Tengah, terungkap jika pupuk bersubsidi yang dianggarkan Kementan sejak Januari lalu ternyata belum kunjung tiba di tangan para petani.

    Momen tersebut selayaknya yang terungkap dalam unggahan akun Instagram @abdinegaranews_ beberapa waktu lalu.

    “Psk, pupuk belum bertambah?” tanya Mentan Amran.

    “Belum pak,” balas salah satu kepala desa.

    Setelah melakukan pengecekan lebih lanjut kepada kepala desa lainnya, hal serupa juga dialami para petani. Seketika, Amran langsung memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi.

    “Pak Dirut, kita harus bersama-sama bertanggungjawab. Pak Dirut, izin ke sini. Ini kira-kira apa masalahnya?” kata Amran.

    “Kami kirim pupuk itu sejak Januari ya? Sekarang sudah bulan 11. Ada tambahan (pupuk) 100 persen. Tapi kalau bupatinya tidak tanda tangan, pupuk tidak ada. Padahal pupuk kita numpuk,” imbuhnya.

    Tegaskan Aturan Baru

    Merasa kesal dengan sejumlah pihak yang bekerja tak maksimal, Amran kembali menegaskan tentang tambahan kuota pupuk bersubsidi yang dianggarkan Pemerintah.

    “Maaf, saya ulangi. Bapak Presiden kita telah menambah kuota sekitar 100 persen, bukan lagi 50 persen,” ungkapnya.

    Selain itu, Amran juga turut menyebut jika Pemerintah bakal mengeluarkan aturan baru mengenai pemutihan utang dengan kriteria kredit macet selama 10 tahun bagi petani, nelayan, hingga UMKM.

    Mentan Amran menyebut kebijakan penghapusan utang terhadap bank himbara ini merupakan bukti kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat kecil.

    “Yang kedua, kemarin ada utang nelayan, petani itu diputihkan oleh bapak Presiden. Karena begitu sayangnya bapak Presiden terhadap UMKM, nelayan, petani,” sebutnya.

    Colek Pejabat Setempat

    Sosok menteri yang dipercaya di akhir periode kepemimpinan Joko Widodo hingga Presiden Prabowo itu lantas tak segan meminta keterangan dari anak buah.

    “Nah ini kenapa pak,” ungkapnya.

    Namun alih-alih mendapat penjelasan, Amran justru mendapat keterangan tak terduga. Rachmat mengaku tak mengetahui secara pasti mengenai mekanisme penyaluran pada tingkat daerah.

    Meski demikian, Rachmat menegaskan jika dokumen mengenai penyaluran pupuk bersubsidi tersebut seharusnya rampung pada bulan Juli lalu.

    “Mohon maaf bapak, SK dari Gubernur dan Bupati seharusnya sudah selesai pada bulan Juli. Ini yang saya belum tahu,” kata Rachmat.

    Mendengar hal ini, Amran seketika memerintahkan anak buah hingga sang kepala desa menghubungi Bupati terkait. Namun secara langsung, Amran dikejutkan kembali lantaran pejabat terkait disebut sang kepala desa tengah menjalani proses Pilkada.

    “Bisa enggak pak ditelepon langsung? Bupatinya,” tegas Amran.

    “Maka dari itu ya Pak, mohon maaf. Ini pupuk tidak boleh dipolitisasi, ini harus satu komando. Gubernur, Bupati, semuanya harus satu komando. Ini nanti cuma pakai KTP langsung bisa ambil, ini untuk petani. Coba bayangkan birokrasi kita, ini sudah hampir satu tahun tapi pupuk juga belum sampai,” tegasnya.

  • Tidak Ada Kongkalikong Perangi Judi Online

    Tidak Ada Kongkalikong Perangi Judi Online

    GELORA.CO – Maraknya judi online (judol) di tanah air menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Hal ini pun disinggung Presiden ke-8 RI itu dalam rapat Kabinet Merah Putih pada Rabu kemarin, 6 November 2024.

    Menyikapi hal ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, membeberkan arahan Presiden agar pemberantasan judol dilakukan dengan serius dan tanpa kompromi.

    “Presiden Prabowo menginstruksikan agar tidak ada kongkalikong atau perlindungan terhadap pelaku,” ujar Meutya seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, Kamis 7 November 2024.

    Mantan jurnalis itu melanjutkan, upaya pemberantasan judol akan terus berlanjut hingga permasalahan ini benar-benar terselesaikan.

    “Perang melawan judi online adalah upaya jangka panjang, bukan operasi sesaat atau yang dibatasi waktu. Presiden menekankan bahwa masyarakat kecil sering menjadi korban sehingga negara perlu memberikan perhatian khusus,” jelasnya.

    Kepala Negara juga menggarisbawahi judol merupakan masalah bersama yang membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak untuk benar-benar tuntas.

    Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan telah membentuk Desk Khusus untuk menangani persoalan judol.

    “Beliau menekankan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memberantas masalah ini secara tuntas,” tandas politikus Partai Golkar itu.