Xcloud.id

partai: Gelora

  • Kisah Pilu Nia Kurnia Penjual Gorengan di Padang Pariaman akan Difilmkan

    Kisah Pilu Nia Kurnia Penjual Gorengan di Padang Pariaman akan Difilmkan

    GELORA.CO  – Kasus rudapaksa dan pembunuhan Nia Kurnia Sari penjual gorengan akan diangkat ke layar lebar dengan  menggandeng ternama sutradara Aditya Gumay.

    Pihak keluarga Nia  angkat bicara terkait ini.

    Ratu, perwakilan keluarga mengatakan, sejumlah kru belakang layar sudah lebih dulu berkunjung ke keluarga Nia di Padang Pariaman.

    Kedatangannya untuk meminta izin.

    “Iya sudah tau (akan difilmkan),” kata Ratu, salah satu perwakilan keluarga saat menjadi bintang tamu di acara Pagi Pagi Ambyar TransTV, Rabu (6/11/2024), melansir dari Grid.ID.

    “Kami sudah beri izin dan support, memberi kebebasan angkat cerita ini, pihak sutradaranya Aditya Gumay,” kata Ratu.

    Namun pihak keluarga belum bercerita akan bagaimana kisah tragis Nia Kurnia Sari ini akan diangkat.

    Namun Ratu menegaskan kalau keluarga berharap jika Nia bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda untuk mau bekerja keras demi meraih cita-cita dan menyejahterakan keluarga.

    “Harapan besar difilmkan ini bukan untuk kenang tragedi, tapi sosok motivasi di zaman milenial,” kata Ratu.

    “Anak tanpa gengsi berkorban untuk keluarga wujudkan cita-cita adik dan keluarga,” katanya.

    Kasus pembunuhan Nia Kurnia Sari sampai saat ini masih menghebohkan serta menuai empati publik.

    Gadis 18 tahun itu dibunuh oleh tersangka Indra alias In Dragon alias IS dengan cara dibekap dan dirudapaksa lebih dulu.

    Jenazah Nia dikubur di sebuah kebun sepi sampai akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan.

    Kronologi pembunuhan Nia Kurnia Sari terungkap lewat rekonstruksi yang digelar Polres Padang Pariaman, Senin (7/10/2024) lalu.

    Dalam rekonstruksi ini, Indra melakukan 79 adegan.

    IS memperagakan proses pembunuhan dan rudapaksa terhadap korban di 8 lokasi berbeda.

    Awalnya rekonstruksi pembunuhan berdasarkan keterangan IS hanya akan memperagakan 66 adegan.

    Namun, dalam proses rekonstruksi bertambah menjadi 79 adegan

  • Menteri Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Akan Tarik RUU Perampasan Aset dari DPR

    Menteri Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Akan Tarik RUU Perampasan Aset dari DPR

    GELORA.CO – Pemerintah menegaskan tidak akan menarik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan saat ini pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (surpres) kepada DPR dan menunggu kapan pembahasan RUU tersebut akan dilaksanakan.

    “Kalau sudah disampaikan, maka pemerintah tidak akan menarik,” ujar Yusril saat menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Sebagai menteri koordinator, dia akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset.

    Demikian pula dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

    “Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    Saat menerima kunjungan, Menko Yusril bersama para pimpinan KPK turut membahas keluhan warga negara asing yang diadukan melalui kedutaan besar mereka soal pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Indonesia yang berbelit-belit.

    Menurut dia, proses pemberian izin untuk pekerja asing di Indonesia harus mendapatkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Kementerian Tenaga Kerja atau izin kerja.

    Setelah mendapat RPTKA, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengeluarkan notifikasi untuk diproses mendapat visa bekerja dari Imigrasi. Setelah itu, barulah pekerja asing bisa masuk ke Indonesia untuk mengurus visa.

    “Jika perlu adanya pelayanan satu pintu dan lebih ditingkatkan layanan digital atau online, agar masyarakat dapat dilayani secara cepat, tepat, akurat dan dapat menumbuhkan perekonomian bangsa,” ujar Yusril.

    Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan kedatangannya bersama pimpinan KPK lainnya bertujuan untuk silaturahmi sekaligus mengucapkan selamat atas pelantikan Yusril sebagai Menko Kumham Imipas.

    Adapun pimpinan KPK yang datang meliputi Ketua KPK Nawawi Pomolango, didampingi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.

    Sedangkan Menko Yusril didampingi Staf Khusus Bidang Administrasi Rildo Ananda Anwar, Staf Khusus Bidang Isu Strategis Karjono Atmoharsono, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Hukum Nofli, Plt Deputi Bidang HAM Andika Dwi Prasetya, serta Plt Deputi Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan Surya Mataram.

  • Pemekaran daerah disebut kunci pembangunan Banten Selatan

    Pemekaran daerah disebut kunci pembangunan Banten Selatan

    Ketua KPU Provinsi Banten Mohamad Ihsan (tengah) menyampaikan sambutan didampingi cagub-cawagub nomor urut 1 Airin Rachmi Diany (kedua kanan) dan Ade Sumardi (kanan) serta cagub-cawagub nomor urut 2 Andra Soni (kedua kiri) dan Achmad Dimyati Natakusumah (kiri) saat debat kedua calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Banten di Jakarta, Kamis (7/11/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.

    Pemekaran daerah disebut kunci pembangunan Banten Selatan
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 08 November 2024 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Calon wakil gubernur nomor urut 02 Dimyati Natakusumah mengatakan pemekaran daerah merupakan kunci pembangunan untuk Banten selatan yakni Kabupaten Pandeglang dan Lebak.

    “Maka kuncinya ada harus ada pemekaran daerah, yang namanya daerah otonomi baru ini mudah-mudahan tahun depan kami akan memperjuangkan daerah otonomi baru di Kabupaten Pandeglang yang Insyaallah Kabupaten Cibaliung, dan juga Cilangkahan di Kabupaten Lebak,” kata Dimyati menjawab pertanyaan lawan dalam debat kedua Pilkada Banten diikuti daring di Serang, Kamis malam.

    Dimyati juga mengatakan daerah Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Serang memiliki fiskal sangat rendah, sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dalam membantu mewujudkan prioritas tersebut. Selain itu, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra Soni-Dimyati akan memperkuat desa dengan pembangunan infrastruktur baik di Banten Utara maupun untuk prioritas di Banten Selatan.

    Tema debat kedua dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten kali ini adalah “Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Penyelesaian Persoalan Daerah di Provinsi Banten.”

    Sebelumnya, KPU Provinsi Banten menetapkan dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Pilkada 2024, yakni pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi yang diusung PDIP, Partai Golkar dan lima partai nonparlemen, yaitu PBB, Partai Gelora, Partai Umat, PKN dan Partai Buruh.

    Kemudian, pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang diusung Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PSI, PAN, PPP, PKS, Partai Demokrat, Partai Garuda dan Partai Prima.

    Sumber : Antara

  • Kapal Asing Penyedot Pasir Laut Ilegal di Batam Diduga Lepas

    Kapal Asing Penyedot Pasir Laut Ilegal di Batam Diduga Lepas

    GELORA.CO – Dua kapal penyedot pasir laut ilegal yang berbendera Malaysia dan Singapura dengan nama lambung MV Yang Cheng 6 dan MV Zhou Shun 9 terpantau lepas, atau tak berada lagi di lokasi saat diamankan aparat Indonesia lagi.

    Sebelumnya kapal asing penyedot pasir laut ilegal itu ditangkap petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pulau Nipah, Batam, pada Rabu 9 Oktober 2024 lalu.

    Berdasarkan pantauan CNNIndonesia. Com melalui laman Vessel Finder, kapal raksasa pencuri pasir laut di Batam itu diduga sudah lama tidak berada di lokasi saat diamankan PSDKP.

    Berdasarkan laman tersebut, Kapal MV Yang Cheng 6 terpantau berada di perairan Malaysia Muar, Kamis (7/11). Sedangkan MV Zhou Shun 9, terpantau berada di perairan Pulau Kukup Malaysia, Kamis (7/11).

    CNNIndonesia.com sudah berusaha konfirmasi ke Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Adi Pradana, Kamis (7/11) terkait posisi terakhir dua kapal pencuri pasir laut Batam itu sudah lepas dan tidak berada lagi di perairan Pulau Nipah. Namun, hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan dan penjelasan dari pihak KKP.

    Sebelumnya, dua kapal penyedot pasir laut berbendera Malaysia dan Singapura tersebut ditangkap petugas PSDKP KKP di Pulau Nipah Batam, pada Rabu lalu.

    Kapal itu ditangkap petugas, lantaran tidak memiliki dokumen resmi. Kapal itu juga secara iegal melakukan aktivitas pertambangan pasir laut di wilayah Kepri.

    Hasil sedotan pasir laut dilakukan dua Kapal itu dibawa ke Negara tetangga Singapura untuk kegiatan Reklamasi.

    “Tangkapan kapal kemarin tanggal 9, kemaren Pak Menteri onboard ke kapal kami Orcard 3 tujuan pulau Nipah Batam. Di tengah jalan menemuka, pas-pasan dengan kapal ini. Perintah beliau periksa, hentikan periksa kami lakukan pemeriksaan dan ternyata kapal ini tidak ada dokumennya, yang ada dokumen pribadinya nahkoda,” kata Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono saat konferensi pers Kamis sore (10/10).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan kapal penyedot pasir tersebut sudah 10 kali melakukan aktivitas pertambangan pasir laut secara illegal di perairan Kepri.

    Dalam sebulan hanya 3 hari kerja di mana dalam sekali aktivitas selama 9 jam mengeruk pasir laut sebanyak 10.000 ton kubik. Menurut perhitungan petugas, kata Pung, dalam sebulan mencapai 100.000 ton kubik dan dalam setahun mencapai 1,2 juta ton kubik.

    Aksi penyedotan pasir laut secara ilegal oleh dua kapal asing itu telah membuat kerugian negara mencapai Rp223 miliar.

    “KKP mengatur secara aturan Negara dapat, ini Negara tidak dapat, zonk sama sekali. Tidak dapat apa – apa dengan pencurian seperti ini,” ujarnya.

    Selain menangkap dua kapal penyedot pasir laut secara illegal, petugas PSDKP juga mengamankan 26 orang ABK diantaranya 2 WNI dan 24 WNA asal China.

    Usai penangkapan itu, dua kapal asing penyedot pasir laut ilegal itu diamankan di perairan Batam Kepulauan Riau untuk proses hukum lebih lanjut. 

  • Hari Ini, Prabowo Mulai Lawatan Luar Negeri Pertamanya sebagai Presiden

    Hari Ini, Prabowo Mulai Lawatan Luar Negeri Pertamanya sebagai Presiden

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto mulai memulai kunjungan kerja ke luar negeri perdana sebagai presiden pada Jumat (8/11/2024) hari ini.

    Prabowo dijadwalkan mengunjungi 5 negara dalam perjalanan selama 16 hari. Ia akan berangkat meninggalkan Indonesia pada Jumat hari ini melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

    Dua hari sebelum kunjungan luar negeri, Rabu (6/11/2024) lalu, Prabowo sudah berpamitan kepada jajaran Kabinet Merah Putih dalam rapat kabinet.

    Dalam rapat tersebut, Prabowo mengemukakan bahwa dirinya dijadwalkan mengunjungi 5 negara berturut-turut, mulai dari China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brasil, dan Inggris.

    “Sore hari ini saya selenggarakan sidang kabinet paripurna berkenaan dengan rencana saya untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja ke beberapa negara,” kata Prabowo, Rabu (6/11/2024).

    Prabowo merinci, ia akan melakukan kunjungan kenegaraan ke China pada 8-10 November 2024 atas undangan dari pemerintah setempat. Di sana Prabowo bakal bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan menghadiri agenda penting lainnya.

    Kemudian, ia akan melakukan kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat pada 11-12 November 2024, dan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru, serta menghadiri KTT G20 di Brasil.

    Lalu, Prabowo akan melakukan kunjungan kerja ke Inggris untuk bertemu Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer.

    “Ada undangan kunjungan kenegaraan ke pemerintah Tiongkok, kunjungan kehormatan ke AS, dan juga kunjungan kerja ke Inggris untuk menjumpai PM Inggris,” beber Prabowo.

    Ketika menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional pada Sabtu (2/11/2024) lalu, Prabowo mengaku bahwa ia sebenarnya ingin berkonsentrasi menyelesaikan persoalan di dalam negeri.

    Pada kesemaptan itu, ia sempat meminta agar jajarannya di Kabinet Merah Putih tidak sering-sering ke luar negeri.

    Namun, ia mendapat undangan dari dua negara besar, yakni China dan Amerika Serikat.

    “Salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke luar (menghadiri KTT) APEC, ke (KTT) G20. Diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga mengundang. Waduh ini dua kekuatan besar ngundang, ya enggak berani saya nolak,” kata Prabowo dalam acara Deklarasi GSN di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

    Prabowo mengeklaim, kunjungan ke luar negeri pun dilakukan demi kepentingan rakyat dan negara.

    Oleh karena itu, ia pun meminta izin untuk melakukan kunjungan, bukan untuk jalan-jalan semata.

    “Jadi saya minta izin, bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya. Saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian. Tapi untuk rakyat, saya juga harus berhubungan baik dengan semua negara,” ucap Prabowo.

    Jalin kerja sama

    Prabowo bakal menjalin kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dengan negara-negara itu.

    Ia bahkan kembali memanggil sejumlah menterinya untuk memberikan masukan kerja sama yang dibutuhkan Indonesia pada Kamis (7/11/2024) kemarin.

    Salah satunya kerja sama yang dijajaki adalah kerja sama di bidang kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun sudah melaporkan potensi kerja sama baru kesehatan kepada Prabowo.

    “Dipanggil Bapak (Prabowo), bapak mau jalan ke luar negeri, jadi dia nanya isu-isu kesehatan apa yang kira-kira ke depannya kita dengan Amerika dan juga dengan Inggris,” kata Budi, Kamis kemarin.

    Budi nyebutkan, Indonesia sudah memiliki sejumlah kerja sama dengan China yang bisa dilanjutkan.

    Sementara, Indonesia dan Amerika Serikatsedang menyelesaikan penandatanganan kerja sama di bidang kesehatan.

    “Nah, ini sekarang memang prosesnya ada di pihak Amerika. Jadi kalau misalnya datang ke sana nanti bisa ditindaklanjuti,” tuturnya.

    Adapun dengan Inggris, Budi mengungkapkan, duta besar negara tersebut telah datang kepadanya untuk menjajaki potensi kerja sama.

    “Dia juga bilang kalau datang (ke Inggris), bisa enggak ada suatu kerja sama yang ditandatangani bersama. Tadi dibicarakan sama beliau dalam rangka persiapan,” kata Budi.

    Selain Budi, Prabowo juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Dalam pertemuan dengan AHY, Prabowo meminta para menterinya tetap fokus bekerja sama ia berkunjung ke luar negeri.

    “Jadi khusus membahas infrastruktur di Tanah Air dan justru beliau menitip pesan, pada saat beliau melakukan kunjungan keluar negeri, kami bisa tetap fokus dan sekali lagi bisa melakukan studi mana saja infrastruktur yang benar-benar memiliki urgensi dan juga tentunya dihadapkan produktif,” ujar AHY.

    Jangan ragu telepon

    Hal ini senada dengan pesan Prabowo dalam sidang kabinet. Prabowo meminta jajarannya tidak sungkan menelepon langsung untuk membicarakan hal penting selama ia di luar negeri.

    Jika para menteri ingin mendapat kejelasan dari dirinya, maka mereka dipersilakan untuk menelepon.

    Dia mengeklaim terbuka, sehingga para anggota Kabinet Merah Putih boleh langsung menelepon.

    “Kalau saudara sudah sampaikan ke menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghadap, menghubungi saya, jangan ragu-ragu untuk telepon saya. Saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung,” jelas Prabowo.

    Prabowo lantas mengajak para menterinya untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya terlalu protokoler. Dia mengingatkan mereka semua sama seperti dirinya yang bekerja untuk mengabdi kepada rakyat.

    “Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal, kita ini adalah kolega. Kita mengabdi sama-sama ke rakyat,” imbuh dia.

  • Kuasa Hukum Supriyani Sebut Somasi Pemda Konsel Salah Alamat

    Kuasa Hukum Supriyani Sebut Somasi Pemda Konsel Salah Alamat

    GELORA.CO  – Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengeklaim surat somasi yang dilayangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, kepada kliennya adalah salah alamat.

    Somasi tersebut terkait dengan pencabutan surat pernyataan damai yang sebelumnya dibuat Supriyani dalam kasus hukum yang melibatkan Aipda WH dan istrinya, NF.

    Andri Darmawan menegaskan, tindakan Pemda Konsel untuk memproses hukum Supriyani dengan pasal pencemaran nama baik Bupati Surunuddin Dangga adalah tindakan yang tidak tepat.

    “Kalau mau dipermasalahkan dengan Pasal 310, ya silakan. Tapi, Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik,” ujar Andri pada Kamis (7/11/2024).

    Andri menambahkan, pencemaran nama baik harus diarahkan kepada individu, bukan institusi.

    “Pencemaran nama baik itu sekarang tidak ada institusi atau jabatan harus menuju ke pribadi, bukan jabatan,” jelasnya.

    Somasi dari Pemda Konawe Selatan menyatakan kesepakatan antara Supriyani dan keluarga korban dibuat di Rumah Jabatan Kepala Daerah, dimana Bupati Konsel Surunuddin hadir.

    Kepala Bagian Hukum Setda Konawe Selatan menilai Supriyani menandatangani kesepakatan tersebut tanpa paksaan.

    Namun, menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

    “Ibu Supriyani itu pernyataannya sudah jelas dia menyatakan kondisinya tertekan dia tidak menyebutkan siapa yang menekan.”

    “Tapi kan dalam kondisi begitu berhadapan dengan banyak orang, ada pejabat,” ungkapnya.

    Andri juga meminta Pemda Konawe Selatan dan pihak lain yang tidak terlibat untuk tidak ikut campur dalam proses hukum.

    “Di perkara ini kami ingin kita selesaikan di persidangan, tidak usah ada namanya juru damai, juru selamat atau tokoh perdamaian,” tutup Andri

  • Saat Projo Bela Budi Arie soal Kasus Judi “Online” di Kementerian Komdigi

    Saat Projo Bela Budi Arie soal Kasus Judi “Online” di Kementerian Komdigi

    GELORA.CO – Relawan Pro Jokowi (Projo) membela ketua umumnya, Budi Arie Setiadi, yang belakangan terseret dalam perkara judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Diketahui, sebanyak 11 pegawai Komdigi yang dulunya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ditangkap polisi karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pemberantasan judi online.

    Budi Arie yang sebelumnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dianggap perlu memberikan penjelasan kepada kepolisian atas tingkah laku “anak buah” di kementerian lamanya.

    Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin, misalnya, menilai, Budi Arie tidak menaruh perhatian terkait dugaan keterlibatan pegawainya dalam kasus judi online.

    Hasanuddin menduga, keterlibatan pegawai Kemenkominfo yang kini bernama Komdigi sudah berlangsung lama, tetapi tidak pernah ditindak hingga akhirnya baru terungkap akhir-akhir ini.

    “Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan clear,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

    Kepolisian telah merespons permintaan elemen masyarakat mengenai Budi Arie Setiadi.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendalami kemungkinan keterlibatan Budi Arie dalam kasus tersebut.

    “Akan kami dalami,” ujar Wira saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

    Pembelaan Projo

    Terseretnya nama Budi Arie dalam kasus tersebut membuat Projo pasang badan untuk membela ketua umumnya itu.

    Projo bahkan mengeluarkan 8 maklumat yang menegaskan komitmen Projo melawan judi online, salah satu isinya adalah menganggap tuduhan yang menyebut Budi Arie terlibat judi online sebagai hal keji.

    “Tuduhan bahwa Budi Arie terlibat dalam melindungi situs judi online adalah framing jahat dan politik yang keji. Ini melukai hati anggota Projo di seluruh penjuru negeri yang juga berkomitmen memberantas judi online di seluruh wilayah NKRI,” kata Sekretaris Jenderal Projo Handoko, Kamis (7/11/2024).

    Isi lain dari maklumat itu menyebutkan bahwa Projo menganggap Budi Arie adalah pejuang garis depan dalam memberantas judi online.

    Budi Arie juga disebut telah menunjukkan hasil konkret dalam menjalankan kewenangannya sebagai Menkominfo dalam memberantas judi online maupun sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online.

    Projo juga mengeklaim bahwa Budi Arie adalah pelopor gerakan pemberantasan judi online.

    “Kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online,” kata Handoko.

    Ia menyebutkan, Budi Arie telah menghapus 3,8 juta situs judi online selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo.

    “Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas,” ujar Handoko.

    Handoko juga memastikan bahwa 11 pegawai Komdigi yang ditangkap polisi terkait judi online, bukan anggota organisasi Projo.

    Menurut dia, seluruh anggota Projo justru diinstruksikan untuk terlibat memberantas judi online.

    “Alhamdulillah sampai detik ini, tidak ada satu pun, belum ada satu pun yang mengalami masalah itu. Dan mudah-mudahan juga memang enggak ada,” kata Handoko.

    Sementara itu, Budi Arie Setiadi yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, menyatakan kesiapan untuk diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus judi online.

    “Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” ungkap Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Budi Arie mengaku tahu indentitas 11 orang pegawai Komdigi yang ditangkap polisi.

    Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik judi online tersebut.

    “Pasti enggak (terlibat),” kata dia.

  • Menangis di Depan Hakim, Supriyani Akui Sudah Minta Maaf 5 Kali kepada Aipda WH, Ungkap Alasannya

    Menangis di Depan Hakim, Supriyani Akui Sudah Minta Maaf 5 Kali kepada Aipda WH, Ungkap Alasannya

    GELORA.CO  – Guru honorer Supriyani mengaku sudah lima kali meminta maaf kepada Aipda WH dan istrinya, NF, yang menjadi orang tua muridnya.

    Pengakuan Supriyani disampaikan di depan hakim Pengadilan Negeri (PN) PN Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), dalam sidang lanjutan kasusnya pada hari Kamis, (7/11/2024).

    Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan.

    “Saya sudah lima kali bertemu Pak Bowo (Aipda WH) dan setiap bertemu saya sampaikan minta maaf, kalau pernah bikin salah selama mengajari anaknya,” kata Supriyani dikutip dari Tribun Sultra.

    Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya.

    Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan itu bisa diselesaikan tanpa proses hukum.

    “Karena setiap bertemu selalu disuruh minta maaf. Tapi saya tidak mau dibilang memukulinya anaknya karena itu saya tidak pernah lakukan,” kata dia menjelaskan.

    Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honorer.

    “Kaget, karena 16 tahun saya mengajar tidak pernah menganiaya kejadian seperti ini,” kata Supriyani.

    Supriyani berujar meski dia sudah meminta maaf kepada keluarga korban, Aipda WH mengatakan bakal tetap memenjarakan guru itu karena menolak mengakui kesalahannya.

    Hal itu disampaikan saat mediasi pertama hingga pertemuan kelima sebelum dia ditahan oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan.

    “Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo, ‘Saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tau kalau kamu salah,’” kata dia.

    Supriyani disomasi bupati

    Supriyani disomasi Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga karena mencabut surat kesepakatan damai.

    Somasi itu dilayangkan Surunuddin Dangga melalui Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan.

    Surat somasi yang diterbitkan di Andoolo pada 6 November 2024 itu diteken oleh Kepala Bagian Hukum Pemkab Konsel, Suhardin, atas nama Bupati Konsel Surunuddin Dangga, dengan cap stempel Pemkab.

    Supriyani diketahui mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Selasa, (5/11/2024).

    Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa.

    Supriyani juga mengaku tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut.

    Buntut pencabutan surat damai, Supriyani dianggap telah mencemarkan nama baik Bupati Konawe Selatan.

    “Karena dianggap melakukan tindakan menekan dan memaksa saudari untuk menyepakati surat dimaksud, yang dalam faktanya bahwa kesepakatan tersebut dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan,” bunyi salinan surat somasi yang diperoleh Tribun Sultra, Kamis ,(7/11/2024).

    “Serta disaksikan beberapa pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan.”

    Pemkab Konawe Selatan juga mengultimatum Supriyani untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya.

    “Oleh karena itu, kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut Surat Pencabutan Kesepakatan Damai tersebut dalam waktu 1×24 jam,” tulis surat itu.

    Namun, jika Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi itu, Pemkab Konawe Selatan mengancam akan menempuh jalur hukum.

    “Jika sampai batas waktu yang kami berikan saudari tidak melakukan yang kami minta, maka kami akan menempuh jalur hukum,” ujar Suhardin dalam surat somasi atas nama Bupati Konawe Selatan itu.

    “Karena Saudari telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHPidana

  • Gibran Klaim Program Makan Bergizi Gratis Sangat Ditunggu Sebagian Besar Orangtua

    Gibran Klaim Program Makan Bergizi Gratis Sangat Ditunggu Sebagian Besar Orangtua

    GELORA.CO – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan pentingnya sinergisitas pemerintah pusat dan daerah. Gibran menekankan, jajaran kepala daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merupakan sosok terpilih untuk mengelola daerah. 

     

    Pernyataan itu disampaikan Gibran saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

     

    “Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota sekitarnya,” kata Gibran.

     

    Gibran mengajak jajaran kepala daerah dan Forkopimda agar bersama-sama mendukung visi-misi Presiden Prabowo Subianto. Dia menyatakan, dukungan dan sinergisitas dari pemerintah daerah (Pemda) penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

     

    Gibran menyampaikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Daerah tersebut seperti Provinsi Papua Barat, Sulawesi Tengah, hingga Maluku. Dia meminta, daerah-daerah lainnya agar mampu mencontoh upaya tersebut.

     

    “Saya mohon kepada Bapak/Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil,” ucap Gibran.

     

    Di lain sisi, Gibran juga mengapresiasi kiprah sejumlah daerah dalam menurunkan angka stunting, daerah tersebut seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Tanjung Balai, hingga Situbondo. Ia menegaskan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo, semua pihak didorong untuk menurunkan angka stunting. 

     

    Menurutnya, langkah itu sejalan dengan upaya pemerintah yang tengah mengoptimalkan program makanan bergizi gratis. Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah daerah, sebagian besar orangtua murid cenderung merespons positif program makan bergizi gratis. 

     

    “Jadi saya minta tolong kepada Bapak/Ibu semua untuk mendukung program ini. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu,” papar Gibran.

    Gibran pun menekankan, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan telah menekankan bahwa program tersebut sangat strategis. Pasalnya program ini akan melibatkan peran aktif dari banyak pihak, mulai dari petani, hingga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).

     

    “Sekali lagi, jika kita ingin pertumbuhan perekonomian naik, sesuai target Bapak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan anggaran yang tepat sasaran,” pungkasnya.

  • Diduga Bingung, Raffi Ahmad Minta Petunjuk Ridwan Kamil Soal Tugas Utusan Khusus Presiden

    Diduga Bingung, Raffi Ahmad Minta Petunjuk Ridwan Kamil Soal Tugas Utusan Khusus Presiden

    GELORA.CO  – Presenter Raffi Ahmad ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus untuk generasi muda dan pekerja seni.

    Sejauh ini tampaknya Raffi Ahmad belum memahami secara penuh mengenai tugas-tugasnya. 

    Karena itu Raffi Ahmad mengajak calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil untuk diskusi terbuka.

    Sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi mengatakan bahwa dirinya minta gagasan untuk tugas barunya itu.

    Raffi mengatakan ini merupakan bagian dari programnya, yakni mengajak orang-orang penting diskusi soal generasi muda.

    Menurur Raffi, Ridwan Kamil sebagai tamu pertama dari program After Office yang dibuatnya.

    “Hari ini salah satu agenda saya sebagai Utusan Khusus Presiden, ini bukan kampanye ya, ini bukan agenda politik,” terang Raffi Ahmad di kawasan Sarinah, Thamrin Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    “Karena saya dapat tugas sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Generasi Muda dan Pekerja Seni, jadi kebetulan pak Ridwan Kamil jadi bintang tamu pertama saya di program ini,” beber Raffi.

    Ridwan Kamil mengatakan bahwa dirinya mengenal baik Raffi Ahmad. 

    Ia bahkan mengenang momen saat jadi saksi pernikahan Raffi dengan Nagita Slavina.

    “Raffi ini adik asuh saya, waktu nikah sama mbak Gigi saya saksi menikahnya, jadi sebagai bapak saksi nikah, saya merasa wajib bantuin Aa Raffi jalanin tugas barunya,” beber Ridwan Kamil. 

    “Saya kasih gagasan, saran, supaya pulang dari ini bisa dipikirkan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Raffi Ahmad mengungkapkan mencari figur publik yang tepat untuk bantu tugasnya.

    Salah satu sosok yang dianggap cocok adalah Ridwan Kamil itu.

    “Jadi saya ditugaskan sama Pak Prabowo ini untuk membina generasi muda, jadi saya mencari sosok-sosok yang pernah membina generasi muda, yang tentunya, salah satunya Pak Emil yang saya dekat,” kata Raffi Ahmad ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).

    Raffi Ahmad mengakui bahwa selama mengenal Kang Emil lebih dari 10 tahun, ia cukup mengetahui luar dalam dari Kang Emil yang bisa menempatkan diri kapan bercanda, serius, hingga marah.

    “Jadi, saya tahu banget, gimana beliau kalau memimpin, saya tahu banget, mikirnya Pak Emil ini bukan satu dua langkah, terkadang 10 langkah ke depan, jauh sekali ke depannya,” ujar Raffi Ahmad.

    Raffi mengakui bahwa Kang Emil jadi salah satu figur yang bisa mengutarakan apapun dengan tepat di waktu yang pas, sehingga ia mengagumi mantan Gubernur Jawa Barat itu.

    “Bukan cuma knowledge-nya, saya juga suka hatinya Kang Emil,” ucap Raffi Ahmad.

    Sementara itu, Kang Emil menyebut kehidupan Raffi Ahmad selama ini tidak banyak dieksploitasi untuk kepentingan publik.

    Ia juga menilai, jabatan Raffi Ahmad di kabinet cukup berat.

    “Jadi kalau Raffi kerjanya nggak kelihatan kan saya sebagai kakaknya sedih juga makanya dikasih gagasan yang dasar-dasar tadi gagasan besar, biar teknisnya di lapangan Raffi yang mencoba,” kata Ridwan Kamil.

    “Supaya 5 tahun benar kan ternyata penugasan Presiden ke Raffi hasilnya mantap, luar biasa, itu kewajiban saya,” ujar Ridwan Kamil.

    Dalam pertemuannya dengan Raffi Ahmad itu, Ridwan Kamil juga banyak memberikan nasihat kepada suami Nagita Slavina tersebut, untuk bisa memikirkan generasi muda dan Negara.

    “Raffi sebagai utusan khusus harus jadi mesin negara, bukan jadi beban negara. Jadi kalimat agak berat ya, gimana caranya generasi muda Indonesia dalam naungan Raffi semua naik kelas,” terang Ridwan Kamil.

    “Raffi harus jadi mesin negara, bukan jadi beban negara. Jadi golongan tangan di atas bukan golongan tangan di bawah,” ucap Ridwan Kamil.